BUKU ESAI-ESAI KEPARIWISATAAN (MOPoBiBi) : PARIWISATA ADALAH KEBIJAKAN

Tinggalkan komentar

Buku Esai-Esai Kepariwisataan : MOPoBiBi

PARIWISATA ADALAH KEBIJAKAN

DR. H. YUSRAN LAPANANDA, SH.,MH.

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga & Pariwisata

Abstrak

Pariwisata adalah kebijakan Presiden dan kebijakan Kepala Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati). Kemajuan pariwisata suatu Negara sangat ditentukan oleh kebijakan-kebijakan Presiden dan kemajuan pariwisata suatu daerah sangat tergantung pada kebijakan Kepala daerah (Gubernur/Walikota/Bupati). Kebijakan dimaksud adalah kebijakan menurut Dr. Riant Nugroho dalam bukunya Metode Penelitian Kebijakan Publik (2013), yang secara generik mengidentifikasi empat bentuk atau jenis kebijakan publik yaitu: kebijakan formal; konvensi/kebiasaan/kesepakatan umum; pernyataan pejabat public dalam forum public; dan perilaku pejabat.

Kemajuan pariwisata Indonesia yang ditandai dengan sumbangan devisi terbesar untuk Negara selain migas, batu bara, CPO, pariwisata, karet olahan, pakaian jadi, alat listrik, bahan kimia, kertas, tekstil, kayu olahan, perhiasan. Di daerah-daerah yang maju pariwisatanya, pariwisata berkontribusi besar atas pendapatan asli daerah dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Banyak daerah-daerah yang pariwisatanya maju ditentukan oleh genggaman kekuasaan Kepala Daerah melalui berbagai kebijakan yang mereka tempuh, kebijakan yang mereka rumuskan dan tetapkan. Misalnya keberhasilan Sulawesi Utara dalam mendatangkan wisatawan mancanegara berkat kebijakan yang ditempuh oleh Gubernur Olly Dondokambey dengan membuka gerbang penerbangan langsung Tiongkok-Manado, dan kesuksesan Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas dengan konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan di daerahnya dengan mendorong berjalannya fungsi keberlanjutan kawasan, kesejahteraan rakyat, pelestarian budaya sekaligus partisipasi publik.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Kebijakan Kepala Daerah, Pariwisata adalah Kebijakan.

Pendahuluan

Secara nasional kebijakan pariwisata adalah kebijakan prioritas dan kebijakan utama, selain infrastruktur, pangan, energy dan maritim. Selain itu deregulasi bidang pariwisata terbilang cepat dan diseriusi, contohnya lahirnya kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) melalui Peraturan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2016, yang sebelumnya hanya 15 negara pada tahun 2013, berubah menjadi 45 negara, lalu bertambah jadi 90, dan hingga bertambah menjadi 169 negara pada tahun 2016. Kebijakan lainnya Simplifying Yacht Arrivals, kebijakan clearance approval for Indonesia territory (CAIT), perizinan masuk dari 3 minggu menjadi hanya 3 jam. Dan kebijakan Abolition of Cruise Cabotage Principle, perizinan penumpang kapal cruise asing àembark dan disembark pada 5 pelabuhan utama di Indonesia.

Presiden Joko Widodo paling respek dan peduli dengan pariwisata Indonesia. Sepuluh destinasi baru, yang dipopulerkan dengan istilah “10 Bali Baru” adalah salah satu bukti keseriusan Presiden Jokowi dalam menciptakan strategi meraup devisa dengan cara cepat dan mudah. Selain itu, Presiden Joko Widodo menetapkan pariwisata sebagai leading sector. Pariwisata dijadikan sebagai leading sector ini adalah kabar gembira dan seluruh kementerian lainnya wajib mendukung dan itu saya tetapkan. Pernyataan Presiden Joko Widodo ini disampaikan pada saat rapat terbatas. Demikian pula kebijakan nasional tahun 2018 menempatkan pariwisata sebagai sektor unggulan pembangunan bersama pertanian dan perikanan.

Sektor pariwisata menjadi andalan pemerintah dalam memberikan kontribusi positif, untuk menggerakan perekonomian nasional. Kantor Staf Presiden mengatakan, devisa dari sektor pariwisata selama empat tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo meningkat 202 triliun rupiah. Devisa pariwisata pada 2017 mencapai 202 triliun rupiah, meningkat secara signifikan dibandingkan dengan devisa pariwisata pada tahun 2014 sebesar 175 triliun rupiah.

Dalam rangka mendorong daya saing dan menjadikan pariwisata sebagai sumber utama devisa, Pemerintah terus meningkatkan pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas pariwisata nasional yang tersebar dari wilayah barat hingga timur Indonesia. Upaya ini sudah menghasilkan peningkatan daya saing pariwisata Indonesia, menurut  ukuran standar internasional.  Menurut World Economic Forum, Indeks Daya Saing Pariwisata Indonesia meningkat dari indeks 70 di tahun 2013 menjadi indeks 42 di tahun 2017.

Kebijakan Presiden Joko Widodo terus ingin meningkatkan prestasi pariwisata Indonesia terus berlanjut.  Kebijakan mendatangkan wisatawan yang banyak dari mancanegara dengan memperbaiki fasilitas infrastruktur. Runway diperpanjang, terminal diperbaiki, jalur transportasi diperbaiki, hotel dan lainnya disiapkan. Keseriusan pemerintah ditandai dengan penerbitan Kebijakan, Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Melalui Perpres ini, pemerintah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur transportasi, listrik dan air bersih guna menunjang pengembangan kawasan pariwisata unggulan.

Sektor pariwisata Indonesia, sudah sejak beberapa dekade lalu mempunyai unggulan yang menjanjikan, hanya belum menjadi perhatian serius dan utama. Di era pemerintahan Joko Widodo, Indonesia menetapkan target tersebut dalam salah satu Nawa Citanya, yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia, yang kemudian menjadi sektor prioritas Kabinet Kerja di bidang infrastruktur dan pariwisata. Pertumbuhan ekonomi menjadi arahan pokok dan kebijakan Presiden Jokowi kepada para menterinya. Pariwisata dianggap sangat vital untuk pembangunan ekonomi di negara miskin maupun maju, karena dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan bisnis lain, dan dapat mendorong pemerintah daerah membangun dan memelihara infrastruktur.

Bagaimana dengan pembangunan dan pengembangan pariwisata di daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Menteri Pariwisata Arief Yahya sudah mengingatkan, kesuksesan pengembangan pariwisata di daerah akan ditentukan oleh Chief Executive Officer (CEO) yang dalam hal ini adalah kepala daerah yaitu Gubernur, Bupati dan Walikota. Jika kepala daerah tahu bagaimana mengalokasikan sumber daya pariwisata akan maju. Kalau tidak tahu gawat dan berbahaya. Menurutnya dalam mengembangkan pariwisata diibaratkan mengelola perusahaan dengan menyiapkan sedikit modal namun bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat. Kepala Daerah harus mampu memproyeksikan sumber daya, waktu dan anggaran untuk mengurus pariwisata. Menurutnya, jikalau suatu daerah pariwisatanya tidak maju itu disebabkan oleh Gubrenur/Bupati/Walikota, karena 80 persen keberhasilan pembangunan pariwisata ditentukan kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota).

Pariwisata adalah kebijakan, memajukan pariwisata ada pada genggaman kekuasaan Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota hingga Kepala Perangkat Daerah melalui kebijakan (formal, konvensi/kebiasaan, pernyataan pejabat public, dan perilaku pejabat public). Presiden Joko Widodo telah mencontohkan berbagai kebijakan bagaimana memajukan pariwisata. Di level Gubernur dan Bupati, Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey telah membuka gerbang wisatawan mancanegera dengan berbagai kebijakannya, dengan cara berpikir dan cara kerja Olly yang disebut “Ollytourism Strategy”, dan Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas dengan konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan di daerahnya dengan mendorong berjalannya fungsi keberlanjutan kawasan, kesejahteraan rakyat, pelestarian budaya sekaligus partisipasi publik.

Bagaiamana dengan kebijakan pariwisata Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo dalam memajukan pariwisata di Kabupaten Gorontalo?.

Kebijakan Publik

Dalam kepustakaan internasional kebijakan publik disebut sebagai public policy. Beragam macam pengertian kebijakan public banyak dirumuskan oleh para ahli atau ilmuwan kebijakan public baik dalam negeri maupun luar negeri. Pengertian kebijakan public atau kebijakan seringkali berbeda sesama ilmuwan tergantung pemaknaannya, misalnya kebijakan dimaknai dari konsep kebijakan (policy), studi kebijakan (policy studies), analisis kebijakan (policy analysis), advokasi kebijakan (policy advocacy), penelitian kebijakan (policy research), atau kebijakan public (policy public).

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi arti kebijakan sebagai 1. kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan; 2. rangkaian konsep dan asas yg menjadi garis besar dan dasar rencana dl pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sbg garis pedoman untuk manajemen dl usaha mencapai sasaran; garis haluan. Wikipedia (ensiklopedia bebas) mendefinisikan kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan.

Selain itu beberapa ahli kebijakan public mendefinisikan kebijakan public sebagai berikut: Chandler dan Plano (1988), kebijakan publik ialah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. Selanjutnya, Thomas R. Dye (1981), kebijakan publik dikatakan sebagai apa yang tidak dilakukan maupun apa yang dilakukan oleh pemerintah. Berikutnya, William.N. Dunn, kebijakan publik adalah suatu daftar tidakan yang saling berhubungan yang disusun oleh instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian kriminalitas, dan pembangunan perkotaan. Dan terakhir Carl Friedrich, kebijakan publik adalah sebuah usulan arah tindakan atau sebuah kebijakan yang diajukan oleh seseorang, kelompok atau sebuah pemerintah agar untuk mengatasi suatu hambatan atau untuk memanfaatkan sebuah kesempatan pada sebuah lingkungan tertentu dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan atau dapat merealisasikan suatu sasaran.

Menurut Dr. Riant Nugroho dalam bukunya Metode Penelitian Kebijakan Publik (2013), secara generik terdapat empat bentuk atau jenis kebijakan publik yaitu:

  1. Kebijakan formal;
  2. Konvensi/kebiasaan/kesepakatan umum;
  3. Pernyataan pejabat public dalam forum public;
  4. Perilaku pejabat.

Bentuk kebijakan public yang pertama, kebijakan formal adalah keputusan-keputusan yang dikodifikasikan secara tertulis dan disahkan atau diformalkan agar dapat berlaku. Kebijakan formal dikelompokkan menjadi perundang-undangan, hukum, regulasi.

Perundang-undangan adalah kebijakan public berkenaan dengan usaha-usaha pembangunan nasion, baik berkenaan dengan Negara (state) maupun masyarakat atau rakyat (society). Oleh karena berkenaan dengan pembangunan, maka parundang-undangan lazimnya bersifat menggerakkan, maka wajarnya perundang-undangan itu bersifat mendinamiskan, mengantisipasi, dan memberi ruang bagi inovasi.

Untuk, peraundang-undangan, terdapat dua pemahaman: pola anglo-saxon yang berupa keputusan legislative dan keputusan eksekutif; dan pola continental, yang biasanya dari pola makro, messo dan mikro. Kebijakan public yang bersifat makro atau umum atau mendasar, yang lazim diterima mencakup UUD, TAP MPR, UU/Perppu. Kebijakan public yang bersifat masso atau menengah atau penjelas pelaksanaan, yang lazim diterima mencakup PP, Pepres dan Permen. Kebijakan public yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan diatasnya yang lazim diterima mencakup Perda dan Perkada.

Di Indonesia, dengan menganut system continental yang diwariskan oleh Belanda, maka semua kebijakan disamakan dengan hukum. Hal ini terlihat dari adanya kebijakan tentang perundangan berupa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur jenis dan hierarkhi peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

  1. UUD Negara RI Tahun 1945;
  2. TAP MPR;
  3. UU/Perppu;
  4. Peraturan Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden;
  6. Peraturan Daerah Provinsi;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Hukum adalah aturan yang bersifat membatasi dan melarang. Tujuannnya adalah untuk menciptakan keterlibatan public. Khazanah hukum biasanya mencakup pidana, perdata, tata Negara dan hukum khusus, termasuk didalamnya hukum penindakan korupsi dan hukum militer. Berkenaan dengan hukum tersebut terdapat keputusan-keputusan hukum, yaitu:

  1. Keputusan mediasi atau keputusan kesepakatan diantara pihak yang bersengketa;
  2. Keputusan pengadilan atau keputusan yang ditetapkan oleh hakim melalui proses peradilan;
  3. Keputusan judicial atau keputusan oleh lembaga yang berada diatas lembaga pembuat keputusan pengadilan misalnya Mahkamah Agung.

Regulasi adalah kebijakan formal yang diterapkan pada suatu tata kelola dimana terdapat aset Negara yang diserahkan kepada pelaku usaha atau lembaga bisnis (Wilcox Sehepperd, 1975). Riant Nugroho menjelaskan regulasi berkenaan dengan alokasi aset dan kekuasaan Negara oleh pemerintah sebagai wakil lembaga Negara kepada pihak non pemerintah, termasuk didalamnya lembaga bisnis dan nirlaba. Regulasi yang bersifat umum adalah pemberian izin atau lisensi kepada sesuatu organisasi bisnis atau kemasyarakatan/nirlaba untuk menyelenggarakan misi menjadi bagian untuk membangun masyarakat. Secara khusus, regulasi sering disalahartikan sebagai peraturan, sehingga ada istilah deregulasi sama dengan mengurangi aturan.

Namun demikian, ada kebijakan regulasi yang bersifat khusus yaitu regulasi yang berkenaan dengan 3 (tiga) isu yaitu:

  1. Ada aset Negara yang dikelola oleh lembaga bisnis;
  2. Berupa infrastruktur public atau utilitas yang bersifat public atau inklusif yang menghasilkan monopoli (termasuk auopoli atau oligopoly) maupun bukan monopoli;
  3. Atau karena keterbatasan memerlukan adanya monopoli (termasuk auopoli atau oligopoly) yang bersifat alami.

Bentuk kebijakan kedua yaitu konvensi atau kebiasaan atau kesepakatan umum. Kebijakan ini biasanya ditumbuhkan dari proses manajemen organisasi public, contohnya upacara rutin, SOP-SOP tidak tertulis, atau tertulis tetapi tidak diformalkan. Ada konvensi yang ditumbuhkan dari actor organisasi public, misalnya Pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus. Selain itu, ada konvensi yang ditumbuhkan dari public, contohnya selamatan 17 Agustus, selamatan atas kejadian yang berkenaan dengan kelembagaan public.

Bentuk kebijakan yang ketiga yaitu pernyataan pejabat public di depan public. Pernyataan pejabat yang paling dapat dianggap sebagai kebijakan public adalah pernyataan yang disampaikan dalam forum resmi dan dikutip oleh media masa dan disebarluaskan kepada masyarakat luas. Pernyataan pejabat yang disampaikan yang disampaikan dalam ruang-ruang privat tidak dapat dianggap sebagai kebijakan public, terkecuali hal tersebut dikemukakan kembali oleh pejabat public secara public.

Bentuk kebijakan yang keempat yaitu perilaku pejabat. Kebijakan perilaku pejabat atau gesture atau gerak, mimik, gaya dari pejabat public adalah jenis kebijakan public dengan bentuk kebijakan public yang paling jarang diangkat sebagai isu kebijakan . Di Negara berkembang seperti Indonesia, pada praktiknya, perilaku pejabat public akan ditiru dan akan diikuti oleh rakyat. Dikalangan birokrasi jika seorang pemimpin melakukan perilaku atau gesture atau gerak, mimik, atau gaya maka tentunya seluruh bawahannya atau ASN akan mengikuti atau meniru pimpinanannya.

Kebijakan Pariwisata Kepala Daerah

Maju dan mundurnya pariwisata didaerah ditentukan oleh kebijakan Kepala Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati). Timbul dan tenggelamnya pariwisata didaerah ditentukan oleh kebijakan Kepala Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati). Pudar dan kilaunya pariwasata didaerah ada dalam genggaman kekuasaan melalui kebijakan Kepala Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati). Selain itu komitmen Kepala Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati) menjadi salah satu kunci keberhasilan pertumbuhan pariwisata.

Tengoklah kemajuan pariwisata dibeberapa daerah semuanya berkat genggaman kekuasaan melalui kebijakan Kepala Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati). Banyak daerah yang maju pesat pariwisatanya  berkat kebijakan Kepala Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati). Kemajuan pariwisata didaerah secara ekonomi memberikan kontribusi nyata dalam perolehan devisa negara, pendapatan asli daerah (pajak daerah dan retribusi daerah) dan juga pendapatan masyarakat yang tercipta dari usaha-usaha kepariwisataan yang dikembangka dan dengan karakter kepariwisataan yang mampu menciptakan beragam mata rantai kegiatan ekonomi, juga terbukti menciptakan lapangan kerja yang luas dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi.

Beberapa daerah dalam catatan kita yang dianggap berhasil memajukan pariwisata di bawah kepemimpinan Kepala Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati) seperti Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey dan Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas.

  1. Kebijakan Pariwisata Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey.

Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey dikenal dengan kebijakannya yang telah membuka gerbang wisatawan mancanegera dengan berbagai kebijakannya, dengan cara berpikir dan cara kerja Olly yang disebut “Ollytourism Strategy”. Dari cara kerja Olly, pariwisata dibawah kepemimpinannya pertumbuhan pariwisata Sulawesi Utara sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan penghargaan The Rising Destination Of The Year 2019 yang diterimanya dari Menteri Pariwisata RI Arief Yahya, pada event Jakarta Marketing Week.

Benar memang pertumbuhan pariwisata Sulawesi Utara khususnya Kota Manado  tertinggi dalam empat tahun terakhir. Pertumbuhannya berkisar enam kali lipat atau 600 persen. Wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Sulawesi Utara, utamanya ke Manado pada 2015 sebanyak 19.465 orang, tahun 2016 meningkat menjadi 40.624 orang. Selanjutnya pada 2017 sebanyak 80 ribu orang, dan tahun 2018 meningkat menjadi 206.264 orang. Selain itu pergerakan kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) tahun 2015; 1 juta orang, 2016; 1,4 juta orang; 2017; 1,6 juta orang dan 2018, 2  juta orang (target). Dari jumlah wisatawan sebanyak ini maka total dana yang beredar di Sulawesi Utara dan ikut dinikmati masyarakat sebesar Rp. 16,09 triliun (Dino Gobel, Sang Pembuka Gerbang, 2018).

Dalam memajukan pariwisata Sulawesi Utara dengan pertumbuhan yang sangat fantastis tak lepas dari berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey. Membuka gerbang dengan rute penerbangan langsung dari tiongkok itulah kebijakan awal Olly sebagai solusi membangun pariwisata Sulawesi Utara. Kebijakan penerbangan langsung dari tiongkok disetujui dan didukung oleh Lion Air Group, Rusdi Kirana melalui perusahaan operator perjalanan yang bernama MM (Manado Maju) Travel. Dan akhirnya Sulawesi Utara menjadi gerbang Asia. Tak hanya itu Sulawesi Utara menjadi gerbang Asia. Selain itu Bandara Sam Ratulangi menjadi pelaksana visa on arrival dan beroperasi 24 jam.  Visa on Arrival (VoA) adalah sebuah dokumen izin masuk ke dalam suatu negara yang diperoleh secara langsung di perbatasan antar negara atau di bandara yang dituju. Kebijakan lainnya adalah pelebaran jalan dan membangun Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Likupang.

Dalam pembangunan pariwisata Sulawesi Utara dalam genggaman kekuasaan melalui kebijakan Olly, terminology CEO Commitment terbuti dan menjadi fenomena positif yang banyak ditiru  daerah lain. Berikut CEO Commitment Olly, komitmen regulasi birokrasi melalui pembukaan gerbang penerbangan langsung tiongkok-manado; komitmen insentif inovasi melalui Bandara Sam Ratulangi menjadi pelaksana visa on arrival dan beroperasi 24 jam; komitmen kerakyatan melalui dampak pariwisata bagi masyarakat dengan penciptaan lapangan kerja, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.

Selain itu, pengembangan pariwisata dititik beratkan pada target pasar, target pendukung dan target pendatapan. Sedangkan untuk pemasaran kebijakan yang ditempuh adalah focus pada kebutuhan pasar, tourism digital, misi pemasaran. Dan yang paling penting adalah kebijakan satu destinasi, satu manajemen, dan sinergitas Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Untuk SDM dan kelembagaan ditempuh kebijakan penguatan SDM pariwisata yang handal, sinergitas kelembagaan berupa asosiasi industry pariwisata, dan keterlibatan masyarakat. Dan kebijakan lainnya adalah Dinas Pariwisata sebagai Dinas penjual dan promosi. Kebijakan lainnya adalah Olly membawa turis, Bupati/Walikota menyelenggarakan acara.

  1. Kebijakan Pariwisata Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas.

Abdullah Azwar Anas selain Bupati Banyuwangi adalah Ketua APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia). Kebijakan pariwisata yang dikembangkan Bupati Banyuwangi, yaitu semuanya berbasis partisipasi public. Kebijakan ini ditempuh oleh karena Banyuwangi tidak seperti daerah-daerah wisata lainnya yang bertumpu pada swasta dan pemerintah. Banyak festival di Banyuwangi yang berbasis adat, lahir dari dan muncul dari inisiatif masyarakat, dan pemerintah tinggal memfasilitasi pelaksanaannya. Maka jadilah festival spektakuler yang mendatangkan ribuan orang, menggerakkan ekonomi rakyat secara langsung. Seperti festival berbasis tradisi rakyat, antara lain Festival Gandrung Sewu, Tumpeng Sewu, Ritual Kebo-keboan, dan Tari Seblang. Dengan kebijkan partisipasi public tersebut, maka tumpuan pariwisata di Banyuwangi ada di masyarakat desa. Dengan demikian, Banyuwangi intens menggerakkan wisata berbasis desa. Ada desa wisata berbasis seni-budaya, berbasis wisata bahari, berbasis wisata alam, berbasis hasil pertanian, dan sebagainya.

World Bank mengapresiasi kemajuan pariwisata Banyuwangi yang berimbas pada pertumbuhan ekonomi rakyat di sana. Apresiasi ini berkaitan dengan kebijakan pariwisata yang menyejahterakan sehingga dampak ikutannya adalah terjaganya keberlanjutan kawasan dan pelestarian budaya dan rakyat merasakan dampak kesejahteraan. Badan Pusat Stastik (BPS) merilis pendapatan per kapita masyarakat Banyuwangi naik 134% dari Rp20,8 juta pada tahun 2010 menjadi Rp48,7 juta pada 2018. Adapun kemiskinan Banyuwangi yang sebelumnya selalu dua digit berhasil ditekan hingga kini di level 8%.  Kunjungan turis domestik meningkat dari 497.000 (2010) menjadi 4,01 juta (2016), sementara wisatawan mancanegara dari 5.205 (2010) menjadi 74.800 turis (2016). Demikian pula, peningkatan pendapatan per kapita warga melonjak dua kali lipat dari Rp. 20,8 juta (2010) menjadi Rp. 41,5 juta per orang per tahun (2016).

Di Banyuwangi pelibatan masyarakat serta terdistribusinya kesejahteraan dikedepankan termasuk pariwisata yang mewujudkan visi berkelanjutan secara ekologis. Contoh nyatanya adalah destinasi Bangsring Underwater. Warga yang semula mengebom ikan kini menjadi pengelola destinasi konservasi bahari tersebut. Aspek lainnya yang menjadi indikator pariwisata berkelanjutan adalah lestarinya seni-budaya rakyat. Di Banyuwangi, berbagai seni-budaya berbasis kearifan lokal rakyat tumbuh subur.  Sebagian besar difasilitasi pemerintah daerah lewat festival skala nasional dan internasional. Tari Gandrung, misalnya, dirayakan lewat Festival Gandrung Sewu yang diikuti ribuan penari dan dibanjiri wisatawan.

Dengan kebijakan pariwisata berkelanjutan itulah, Banyuwangi diganjar penghargaan kebijakan pariwisata terbaik dari Badan Pariwisata PBB (UNWTO). Prestasi Banyuwangi dalam mengembangkan pariwisata menarik perhatian para pelaku pariwisata Indonesia. Dalam rapat kerja nasional (Rakernas) pertama Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas didaulat sebagai pembicara. Banyuwangi dinilai sukses mengembangkan pariwisata. Dari kota yang hanya menjadi tempat transit, menjadi tempat rujukan para wisatawan. Dan dari tahun ke tahun angka kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik melonjak pesat.

Selain itu, Banyuwangi sukses mengembangkan beragam event yang mampu menarik kunjungan wisatawan. Banyuwangi, tidak hanya mempunyai obyek wisata alam yang kelas dunian seperti Kawah Ijen, Plengkung, maupun Sukomade, namun penyelenggaraan Banyuwangi Festival yang terus bertambah dari tahun ke tahun merupakan faktor penting dalam menunjang pertumbuhan wisatawan.

Kebijakan pariwisata lainnya dari Bupati Banyuwangi adalah pernyataan, ”Di Banyuwangi semua dinas adalah dinas pariwisata.” Semua dinas di Banyuwangi harus mampu menciptakan program-program dan berbagai event inovatif yang mampu menarik wisatawan baik dari dalam maupun dari luar Banyuwangi, bahkan dari mancanegara. Sebagai contoh dinas pemuda dan olahraga berkewajiban menjadikan event olahraga sebagai sebuah atraksi pariwisata yang mendatangkan wisatawan untuk datang ke Banyuwangi. Misalnya dinas menggelar event internasional Tour de Ijen,yang dikemas dengan konsep sport tourism dengan suguhan entertainment yang atraktif dan menghibur. Jalur yang dilalui para pembalap dari seluruh dunia adalah jalan raya lintas desa dan kota yang terdapat destinasi-destinasi wisata unggulan Banyuwangi. Contoh lainnya, dinas perindustrian dan perdagangan. Disperindag dituntut menciptakan destinasi wisata baru berkelas dunia, yaitu Museum Kereta Api.

  1. Kebijakan Pariwisata Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo.

Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo adalah Bupati yang terpilih pada tahun 2016. Saat ini kepemimpinan dan pemerintahan Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) tahun. Banyak sudah kebijakan pariwisata yang ditetapkan, dilaksanakan dan dijalankan di pemerimtahannya, mulai kebijakan formal, konvensi/kebiasaan, pernyataan, hingga perilaku.

Dukungan Bupati Gorontalo untuk memajukan pariwisata Kabupaten Gorontalo dapat dilihat dari masuknya Kabupaten Gorontalo dalam 100 Calender of Events Wonderful 2019. Hal ini menandakan bahwa keterpilihan Kabupaten Gorontalo menjadi bagian dari 100 Calender of Events Wonderful 2019 melalui proses dan criteria yang ketat baik terhadap kebijakan maupun atraksi-atraksi yang ditampilkan pada event tersebut.

Selain itu, kebijakan formal pariwisata yang telah dihasilkan oleh Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2017-2025. Kebijakan lainnya yang telah ditetapkan adalah Dokumen Feasibility Study Destinasi Wisata Pensor dan Masterplan Pentadio Resort yang saat ini sudah dalam penyusunan dan penganggaran.

Dukungan lainnya untuk pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan pemasaran pariwisata melalui kebijakan pariwisata yaitu penganggaran atas pembangunan infrastruktur jalan menuju objek wisata dulamayo hutan pinus. Pembangunan berbagai macam wahana dan infrastruktur pada objek wisata pentadio resort. Pembangunan objek wisata baru taman budaya dan optimalisasi menara pakaya melalui pemasangan ribuan lampu pada menara pakaya sehingga menara pakaya menjadi objek wisata di malam hari dengan kemilauan lampunya.

Saat ini dengan kebijakan pariwisatanya Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo mendorong berbagai event-event lokalan yang nantinya diharapkan menjadi event nasional. Bupati Gorontalo memperkuat berbagai budaya local yang sudah ada dalam masyarakat dan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Seperti event malam qunut di Kecamatam Batudaa dan Kecamatan Tabongo. Pacuan kuda, Karapan sapi reksonegoro Kecamatan Pulubala, karnaval pemuda di dungaliyo hingga carnaval budaya di Kecamatan Boliyohuto. Event-event ini sudah menjadi event Pemerintah Daerah melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Kebijakan yang ditempuh oleh Bupati Gorontalo dengan menganggarkan itu menjadi bagian anggaran belanja pengembangan pariwisata.

Tak luput dari kebijakan pariwisata Bupati Gorontalo adalah mendorong pengembangan berbagai objek wisata yang dikelola oleh masyarakat, pemerintah desa maupun BUMDesa seperti wisata desa religi bobohu dan masjid kubah emas di Batudaa Pantai. Juga objek wisata pintu langit huludu lipu Desa Konservasi Budaya dan Embung Dumati dan hutan pinus dulamayo.

Kebijakan pariwisata lainnya adalah kebijakan pernyataan Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo berkaitan dengan pengembangan pariwisata Kabupaten Gorontalo. Bupati Gorontalo, Prof. Dr. Nelson Pomalingo, M.Pd. disetiap kesempatan yang bertalian dengan kegiatan kepariwisataan dan ekonomi kreatif menyampaikan, “pariwisata adalah penggerak ekonomi masyarakat yang paling cepat dibandingkan bidang, sektor maupun urusan pemerintah daerah lainnya”.  Memajukan objek-objek pariwisata di daerah sama dengan membuka lapangan kerja, menggerakan ekonomi masyarakat dan sekaligus penyumbang pendapatan asli daerah paling banyak melalui pajak daerah (pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir) dan retribusi daerah (retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, serta retribusi dari parkir), dibandingkan satuan kerja pemerintah daerah lainnya.

Selain itu, dalam hal kebijakan perilaku Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo turut serta didalam memperkenalkan goyang MOPoBiBi (Memajukan Objek Pariwisata kabupaten gorontalO yang BerImplikasi dan Bermanfaat bagi ekonomI masyarakat) yang lagi viral saat ini. Bupati Gorontalo turut serta dan terjun langsung dalam mengikuti tarian Goyang MOPoBiBi bersama ASN dan masyarakat diberbagai kegiatan-kegiatan Pemerintahan Kabupaten Gorontalo. Bupati Gorontalo pun disetiap sambutannnya memperkenalkan goyang MOPoBiBi sebagai instrument memperkenalkan dan mempromosikan objek pariwisata Kabupaten Gorontalo.

Tak hanya itu target RJMD dan target Pendapatan Asli Daerah pun bidang pariwisata telah tercapai bahkan untuk target pendapatan bidang pariwisata mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Tahun 2018 dari rencana pendapatan kurang lebih 700 juta hanya dicapai kurang lebih 400 juta, maka ditahun 2019 ini hingga pada bulan Agustus ini telah dicapai hampir 500 juta dari target 700 juta, sehingga melalui perubahan APBD target ini direvisi dan dinaikkan menjadi 1,2 milyar. Dari deskripsi penerimaan daerah dari bidang pariwisata ini maka tergambar jumlah kunjungan wisatawan naik hampir 100% dari Tahun 2018.

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata adalah Dinas enjoy. Pernyataan ini sering disampaikan Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo disetiap forum-forum resmi. Hal ini menandakan, Bupati Gorontalo sangat serius dan peka dengan berbagai ragam event yang diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata khususnya bidang pariwisata. Tak luput juga dari perhatian Bupati Gorontalo atas SDM pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata melalui kebijakan pemindahan-pemindahan atas ASN yang tak berkesesuaian dan tak relevan dengan tugas-tugas kepariwisataan.

Kebijakan pariwisata Bupati Gorontalo untuk mengembangakan destinasi wisata dan pengembangan pemasaran wisata benar-benar diuji dan telah teruji dalam pelaksanaannya selanjutnya bagaimana kebijakan ini menjadi kebijakan pimpinan perangkat daerah lainnya dalam mendukung kebijakan pariwisata Bupati Gorontalo baik melalui alokasi anggaran belanja pariwisata maupun SDM pariwisata yang berkualitas dan professional dan dukungan terhadap event-event kepariwisataan.

Penutup

Kesuksesan atau keberhasilan suatu daerah dalam memajuka pariwisatanya baik dalam pengembangan objek wisata maupun pengembangan pemasaran atau promosi wisata tergantung pada kebijakan Kepala Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati) baik dalam bentuk kebijakan formal, kebijakan konvensi/kebiasaan, kebijakan pernyataan, dan kebijakan perilaku. Tentunya kebijakan pariwisata Kepala Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati) sangat ditentukan pula oleh para pembantu dan pelaksana teknis perangkat daerah. Walaupun Kepala Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati) telah membuat kebijakan namun tidak dilaksanakan atau dianomali oleh pelaksana teknis perangkat daerah maka semuanya sia-sia saja, dan sebaliknya jika event-event pariwisata pelaksana teknis perangkat daerah tidak didukung oleh kebijakan Kepala Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati) maka semuanya akan hampa dan sirna.

Tengoklah kemajuan pariwisata dibeberapa daerah semuanya berkat genggaman kekuasaan melalui kebijakan Kepala Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati). Banyak daerah yang maju pesat pariwisatanya  berkat kebijakan Kepala Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati). Maju dan mundurnya pariwisata didaerah ditentukan oleh kebijakan Kepala Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati). Timbul dan tenggelamnya pariwisata didaerah ditentukan oleh kebijakan Kepala Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati). Pudar dan kilaunya pariwasata didaerah ada dalam genggaman kekuasaan melalui kebijakan Kepala Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati).

Daftar Pustaka

Gobel, Dino., 2018., Sang Pembuka Gerbang: Terobosan Olly Dondokambey Membangun Pariwisata Sulawesi Utara, Jakarta, KPG (Kepustakaan Populer Gramedia.

Nugroho, Riant., 2013., Metode Penelitian Kebijakan, Jakarta, Pustaka Pelajar.

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2015 tentang Rencana Strategi Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966).

Iklan

BUKU ESAI-ESAI KEPARIWISATAAN (MOPoBiBi) : DILEMA PARIWISATA PERBATASAN (STUDI KASUS PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN GORONTALO)

Tinggalkan komentar

Buku Esai-Esai Kepariwisataan : MOPoBiBi

DILEMA PARIWISATA PERBATASAN

(Studi Kasus Pembangunan Kepariwisataan Di Kabupaten Gorontalo)

DR. H. YUSRAN LAPANANDA, SH.,MH.

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga & Pariwisata

Abstrak

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah saat ini bersinergi dalam membangun kepariwisataan Indonesia. Pemerintah Pusat mengalokasikan angaran belanja kepariwisataan melalui DAK (dana alokasi khusus) maupun anggaran belanja lainnya yang diberikan kepada daerah-daerah. Pun demikian Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran belanja kepariwisataan untuk pembangunan, penataan dan pengembangan objek-objek dan destinasi wisata serta untuk pengembangan pemasaran atau promosi wisata.

Harapan pun mengantung dilangit yang tinggi baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dengan alokasi anggaran belanja yang besar, maka secara ekonomi, sektor pariwisata akan memberikan kontribusi nyata dalam perolehan devisa negara, pendapatan asli daerah (pajak daerah dan retribusi daerah) dan juga pendapatan masyarakat yang tercipta dari usaha-usaha kepariwisataan yang dikembangka dan dengan karakter kepariwisataan yang mampu menciptakan beragam mata rantai kegiatan ekonomi, juga terbukti menciptakan lapangan kerja yang luas dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi.

Sangat disayangkan antara alokasi anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan penerimaan daerah dari kepariwisataan tidak optimal. Harapan penerimaan daerah dari sektor pariwisata agar menambah pundi-pundi pendapatan daerah tak sesuai harapan. Realisasi pendapatan sektor pariwisata dari pajak daerah dan retribusi daerah menjadi milik Kota Gorontalo akibat dari wisatawan maupun pengunjung lebih memilih tinggal dan berbelanja (hotel, restoran/rumah makan, hiburan dan lain sebagainya) di Kota Gorontalo. Inikah Dilema Pariwisata Perbatasan?.

Kata Kunci: Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Dilema Pariwisata Perbatasan.

Pendahuluan

Dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rencana Strategi Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019 dijelaskan, upaya memposisikan peran strategis sektor pariwisata dalam perekonomian nasional telah dirintis sejak 2 dekade yang lalu melalui program Visit Indonesia Year 1991. Dukungan yang konsisten untuk menjadikan pariwisata sebagai pilar ekonomi strategis masa depan semakin menunjukkan hasil yang positif dari tahun ke tahun. Pencapaian penting kinerja pembangunan kepariwisataan pada periode tahun 2010-2014, antara lain kontribusi 4% terhadap PDB Nasional, penyerapan 10,13 juta tenaga kerja, menghasilkan devisa nasional sebesar 10 milyar USD. Hal tersebut karena sektor Pariwisata mampu menarik kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sebanyak 9,4 juta kunjungan dan menggerakkan 250 juta perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) dengan perbelanjaan sebesar 177 triliun rupiah. Pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan seperti penataan destinasi dan pengembangan produk wisata, promosi pariwisata, pembinaan industri pariwisata, dan penataan kelembagaan sebagai aspek-aspek dalam pembangunan kepariwisataan Indonesia.

Strategis sektor pariwisata telah menjadi perhatian utama pemerintah dalam berbagai kebijakan pembangunan. Pemerintah menempatkan sektor pariwisata menjadi prioritas kelima pembangunan program kerja kabinet setelah infrastruktur, maritim, energi, dan pangan. Berbagai program telah dijalankan pemerintah dalam rangka pengembangan sektor pariwisata. Penataan destinasi dan pengembangan produk wisata, promosi wisata, pembinaan industri pariwisata,dan penataan kelembagaan sebagai aspek-aspek dalam pembangunan kepariwisatan Indonesia dalam rangka pengembangan kepariwisataan

Dari kesemuanya itu, maka nilai penting dari kontribusi sektor pariwisata dalam dimensi yang luas adalah pada nilai ekonomi dan kewilayahan, selain nilai sosial politik, budaya, dan lingkungan. Secara ekonomi, sektor Pariwisata memberikan kontribusi nyata dalam perolehan devisa negara, pendapatan asli daerah (pajak daerah dan retribusi daerah) dan juga pendapatan masyarakat yang tercipta dari usaha-usaha kepariwisataan yang dikembangkan. Karakter kepariwisataan yang mampu menciptakan beragam mata rantai kegiatan ekonomi, juga terbukti menciptakan lapangan kerja yang luas dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Secara kewilayahan, kepariwisataan yang memiliki karakter multi-sektor dan lintas regional, secara konkret dan efektif mampu mendorong pembangunan infrastruktur dan fasilitas kepariwisataan yang pada gilirannya menggerakkan arus investasi dan pengembangan wilayah.

Hingga saat ini baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terus menerus mengembangkan berbagai program dan kegiatan guna mendukung pengembangan destinasi wisata dan pengembangan pemasaran atau promosi wisata. Anggaran belanja urusan pariwisata pun dialokasikan oleh Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus baik fisik maupun non fisik demikian pula Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran belanja melalui APBD baik untuk belanja fisik untuk pengembangan objek-objek atau destinasi wisata maupun belanja untuk pengembangan pemasaran atau promosi wisata dan untuk belanja non fisik untuk penguatan SDM melalui berbagai pelatihan-pelatihan.

Penganggaran belanja pariwisata untuk pengembangan objek-objek wisata atau pembangunan infrastruktur maupun untuk pengembangan pemasaran atau promosi wisata melalui berbagai kegiatan atau event-event oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan harapan bisa mendatangkan para wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara atau pengunjung ke daerah Kabupaten Gorontalo sehingga berdampak dan berkontribusi bagi penerimaan daerah berupa pajak daerah (hotel, restoran atau rumah makan, hiburan) dan retribusi daerah lainnya, peningkatan ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja.

Sangat disayangkan, Kabupaten Gorontalo yang membangun pariwisata dengan alokasi anggaran belanja pariwisata pengembangan objek wisata atau destinasi wisata dan mengelontorkan belanja pemasaran atau promosi yang besar, namun Kota Gorontalo lah yang menikmatinya melalui penerimaan pajak hotel, pajak restoran atau rumah makan, pajak hiburan dan retribusi daerah lainnya, oleh karena wisatawan maupun pengunjung lebih memilih tinggal di Kota Gorontalo yang memiliki industry pariwisata (hotel, restoran atau rumah makan, tempat hiburan dan pusat-pusat belanja) yang lebih dari Kabupaten Gorontalo.

Itulah dilema pariwisata perbatasan. Itulah dilema pembangunan pariwisata Kabupaten Gorontalo (studi kasus pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Gorontalo).

Pembangunan Pariwisata Kabupaten Gorontalo

Pembangunan pariwisata Kabupaten Gorontalo merupakan bagian dari pembangunan pariwisata Indonesia, sebaliknya pembangunan pariwisata Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu penopang pembangunan pariwisata Indonesia. Pembangunan pariwisata Indonesia maupun pembangunan pariwisata Kabupaten Gorontalo sama-sama berharap kontribusi nyata dalam perolehan devisa negara, pendapatan asli daerah dan juga pendapatan masyarakat yang tercipta dari usaha-usaha kepariwisataan yang dikembangkan dan mampu menciptakan beragam mata rantai kegiatan ekonomi, juga terbukti menciptakan lapangan kerja yang luas dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi.

Pembangunan pariwisata Indonesia sangat berharap dari perolehan devisa negara, pendapatan asli daerah dan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja. Pembangunan pariwisata Kabupaten Gorontalo lebih berfokus pada penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak hotel, pajak restoran.rumah makan, pajak hiburan, pajak parkir, retribusi parkir dan lainnya. Selain itu guna meningkatkan pendapatan masyarakat dari usaha-usaha yang dikembangkan dan yang pasti adalah penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja.

Hingga saat ini, dukungan yang tak henti-hentinya dari pemerintah dalam menjadikan sektor pariwisata sebagai pilar ekonomi strategis telah menunjukkan hasil yang positif. Target kinerja pembangunan kepariwisataan antara lain kontribusi terhadap PDB, kontribusi terhadap devisa, penyerapan tenaga kerja, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, dan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Demikian pula dukungan beberapa pemerintah daerah menjadikan sektor pariwisata sebagai prioritas pembangunan dan fokus pada penganggaran belanja pariwisata dilakukan terus menerus. Hingga saat ini, pengembangan pembangunan kepariwisataan baik itu pengembangan destinasi wisata hingga pemasaran atau promosi pariwisata terus menerus dilakukan oleh Pemerintah Daerah.  Pengembangan destinasi wisata hingga pemasaran atau promosi pariwisata dilakukan oleh Pemerintah Daerah tentunya diletakkan pada penganggaran belanja Negara maupun belanja Daerah, dan tak ketinggalan berbagai kebijakan-kebijakan lainnya non anggaran.

Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran belanja pembangunan kepariwisataan melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) baik anggaran fisik atau infrastruktur maupun anggaran non fisik atau pelatihan-pelatihan. Sedangkan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja fisik atau infastruktur untuk pengembangan dan penataan objek-objek wisata atau destinasi wisata maupun non fisik yang diarahkan pada belanja promosi atau pemasaran semata melalui berbagai kegiatan-kegiatan dan berbagai event-event.

Pengalokasian anggaran belanja dari Pemerintah Pusat melalui DAK bukan tak bermaksud atau tak bertuan. Pengalokasian anggaran belanja oleh Pemerintah Daerah pun demikian, bukan tak bertuan atau tak bermaksud. Pengalokasian anggaran belanja baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah semata-mata demi kontribusi nyata dalam perolehan devisa negara, pendapatan asli daerah (pajak daerah dan retribusi daerah) dan juga untuk peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat dan mampu menciptakan beragam mata rantai kegiatan ekonomi lainnya, seperti pencipataan lapangan kerja yang luas dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo setiap tahun anggaran mengalokasikan anggaran belanja pariwisata guna pengembangan dan penataan objek wisata atau destinasi wisata serta pengembangan pemasaran atau promosi dengan harapan yang sama demi kontribusi nyata pendapatan asli daerah (pajak daerah dan retribusi daerah) dan juga untuk peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat dan mampu menciptakan beragam mata rantai kegiatan ekonomi lainnya, seperti pencipataan lapangan kerja yang luas dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi.

Dilema Pariwisata Perbatasan (Kabupaten Gorontalo)

Wilayah Kabupaten Gorontalo dengan wilayah Kota Gorontalo hanya dibatasi oleh batas alam sungai bulango. Jarak antara pusat Kota Gorontalo dengan Kabupaten Gorontalo terbilang dekat, berjarak kurang lebih 5 Km. Moda transportasi Kota Gorontalo ke Kabupaten Gorontalo dan sebaliknya tersedia dan lancar.

Industri pariwisata Kota Gorontalo lebih komplit dibandingkan dengan industry pariwisata Kabupaten Gorontalo. Ketersediaan hotel dan penginapan di Kota Gorontalo mulai dari kelas hotel berbintang hingga kelas hotel tak berbintang tersedia dibandingkan dengan di Kabupaten Gorontalo. Beragam pusat kuliner dan pusat-pusat belanja lainnya serta tempat-tempat hiburan malam lebih komplit di Kota Gorontalo dibandingkan dengan Kabupaten Gorontalo. Demikian juga akan ketersedian pemandu wisata dan ketersedian moda transportasi berupa rental mobil lebih tersedia di Kota Gorontalo. Tak heran para wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara atau pengunjung lebih memilih hotel, restoran/rumah makan, hiburan lainnya di Kota Gorontalo. Wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara atau pengunjung yang berwisata ke objek-objek wisata di Kabupaten Gorontalo lebih memilih hotel, restoran/rumah makan, hiburan lainnya di Kota Gorontalo.

Kota Gorontalo sebagai daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo yang mempunyai kelebihan dalam hal industry parisiwata seperti perhotelan, restoran dan rumah makan, tempat hiburan beroleh efek positif dari pendapatan asli daerah (pajak daerah dan retribusi daerah) dan juga pendapatan ekonomi masyarakat dan pencipataan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja dari keberhasilan pembangunan pariwisata Kabupaten Gorontalo.

Kota Gorontalo yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Gorontalo adalah daerah penikmat dan penerima dari pendapatan asli daerah dari pajak hotel, pajak restoran, atau rumah makan, pajak hiburan, pajak lainnya dan retribusi daerah lainnya seperti retribusi parkir. Kota Gorontalo adalah penikmat dan penerima dari dampak keberhasilan pariwisata Kabupaten Gorontalo. Banyak wisatawan mancanegara (turus asing) maupun wisatawan nusantara atau pengunjung lebih memilih tinggal dan menginap di hotel-hotel Kota Gorontalo serta makan dan minum di restoran/rumah makan/café di Kota Gorontalo.

Tengoklah ketika Festival Pesona Danau Limboto 2018 yang diselengarakan pada tanggal 21-25 Sepetember 2018, hampir semua wisatawan luar negeri atau mancanegara, wisatawan nusantara, pengunjung hingga para pimpinan Lembaga maupun Kementerian, para undangan dari berbagai daerah, Kepala-kepala Daerah, Pimpinan Perangkat Daerah, pengusaha pariwisata, wartawan, para undangan lainnya lebih memilih dan tinggal di hotel-hotel di Kota Gorontalo, lebih memilih restoran atau rumah makan di Kota Gorontalo, lebih memilih hiburan lainnya di Kota Gorontalo, memilih berbelanja di Kota Gorontalo hingga memilih rental mobil yang ada di Kota Gorontalo.

Sebagai narasi pembanding, antara anggaran belanja kepariwisataan yang dialokasikan untuk pembangunan, pengembangan dan penataan objek-objek atau destinasi wisata dan anggaran belanja pengembangan pemasaran atau promosi tak sebanding lurus dengan penerimaan daerah dari sektor pariwisata berupa pajak daerah maupun retribusi daerah. Untuk tahun anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Gorontalo mengalokasikan anggaran belanja kepariwisataan sebesar Rp. 5.184.004.000.- yang dianggarkan untuk pengembangan pemasaran pariwisata sebesar Rp. 2.778.504.000.- dan untuk pengembangan destinasi pariwisata sebesar Rp. 2.405.500.000,- Sedangkan untuk pendapatan daerah dari kepariwisataan melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dari target sebesar Rp. 700.445.860.- terealisasi hanya sebesar 62.87% atau sejumlah Rp. 440.344.500. Dengan membandingkan antara anggaran belanja dengan anggaran pendapatan, sangat jelas anggaran belanja sebesar Rp. 5.184.004.000.- tak berbanding lurus dengan anggaran pendapatan yang hanya sejumlah Rp. 440.344.500. Membandingkan antara anggaran belanja kepariwisataan sebesar Rp. 5.184.004.000.- dengan anggaran pendapatan daerah dari kepariwisataan melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang terealisasi hanya sejumlah Rp. 440.344.500. atau sebesar 8.49%.

Penutup

Kabupaten Gorontalo adalah salah satu dari daerah di Indonesia yang termasuk dalam daerah yang mengalami “Dilema Pariwisata Perbatasan”. Dilema Pariwisata Perbatasan adalah daerah yang berbatasan dengan daerah lainnya yang lebih baik industry pariwisatanya (hotel, restoran atau rumah makan, tempat hiburan hingga pusat-pusat perbelanjaan lainnya) seperti Kabupaten Gorontalo dengan Kota Gorontalo.

Kabupaten Gorontalo yang mempunyai objek-objek wisata dan menjadi tujuan wisatawan atau pengunjung, namun wisatawan atau pengunjung lebih memilih tinggal di Kota Gorontalo dengan membelanjakan segala keperluan dan kebutuhan di Kota Gorontalo mulai dari hotel, restoran atau rumah makan, tempat-tempat hiburan hingga sewa rental kendaraan pun di Kota Gorontalo.

Kabupaten Gorontalo yang mengelontorkan anggaran belanja untuk pengembangan dan penataan objek-objek wisata dan anggaran belanja untuk pengembangan pemasaran atau promosi wisata, Kota Gorontalo lah yang menikmati 10% pajak hotel, 10% pajak restoran atau rumah makan, 20% pajak hiburan 35%, dan retribusi parkir.

Dari bagian penutup ini, Pemerintah Kota Gorontalo yang beroleh dampak dari pariwisata Kabupaten Gorontalo mengalokasikan pemikiran dan pemahaman bersama dengan Pemerintah Kabupaten Gorontalo sebagai wujud kontribusi untuk memajukan pariwisata Kabupaten Gorontalo minimal mengalokasikan anggaran belanja, mengalokasikan kebijakan, mengalokasikan dukungan atas berbagai kegiatan atau event-event yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo, hingga mengalokasikan tindakan atau perbuatan untuk mendukung berbagai kebijakan kepariwisataan Kabupaten Gorontalo dalam mempromosikan objek-objek wisata atau destinasi wisata Kabupaten Gorontalo sebagai kompensasi atau bagian dari bagi hasil penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah dari efek pariwisata Kabupaten Gorontalo.

Daftar Pustaka

Lapananda, Yusran., 2017., Catatan Hukum Keuangan Daerah, Jakarta, RMBooks.

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2015 tentang Rencana Strategi Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).

BUKU ESAI-ESAI KEPARIWISATAAN (MOPoBiBi) : PARIWISATA KABUPATEN GORONTALO 4.0

Tinggalkan komentar

Buku Esai-Esai Kepariwisataan (MOPoBiBi)

REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DAN PARIWISATA KABUPATEN GORONTALO

(PARIWISATA KABUPATEN GORONTALO 4.0)

DR. H. YUSRAN LAPANANDA, SH.,MH.

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga & Pariwisata

(Disampaikan pada Seminar Nasional “Pariwisata Kabupaten Gorontalo 4.0”, Telaga Biru, 10 Juli 2019)

Abstrak

Jargon “Pariwisata Kabupaten Gorontalo 4.0” adalah diksi yang terpilih sebagai narasi implementasi dari slogan MOPoBiBi yang merupakan akronim dari Memajukan Objek Pariwisata kabupaten gorontalO yang BerImplikasi dan Bermanfaat bagi ekonomI masyarakat. Jargon “Pariwisata Kabupaten Gorontalo 4.0” mulai membumi. Jargon “Pariwisata Kabupaten Gorontalo 4.0” adalah efek dari gelombang revolusi industry 4.0 yang dipopulerkan oleh Klaus Schwab dan merupakan buah inspirasi dari “tourism 4.0”. Banyak jargon yang telah muncul dan beradaptasi dengan gelombang revolusi industry 4.0, misalnya E-Commerce 4.0; Muslim 4.0 (more religious, more fun dan more digital); Public Relations 4.0; Marketing 4.0 dan lain-lain 4.0; hingga E-Government atau Pemerintahan 4.0.

Sesuangguhnya, Pariwisata Kabupaten Gorontalo 4.0 mengadaptasi konsep tourism 4.0. Pariwisata Kabupaten Gorontalo 4.0 merupakan platform digital yang menghubungkan seluruh stakeholder pariwisata, mempermudah proses perizinan, mengintegrasikan seluruh kegiatan pariwisata serta memberikan kemudahan bagi seluruh wisatawan menjelajahi pesona Indonesia melalui aplikasi yang mudah digunakan, kapan pun dan dimana pun. Pun demikian, Pariwisata Kabupaten Gorontalo 4.0 diarahkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang beradaptasi dengan gelombang revolusi industry 4.0, teknologi digital, media social, aplikasi hingga ponsel atau handphone baik terhadap proses perizinan, destinasi wisata, pemasaran atau promosi objek wisata dan industry pariwisata dan lebih khusus terhadap event-event kepariwisataan.

Pariwisata Kabupaten Gorontalo 4.0 menyasar seluruh masyarakat dunia dan regional, masyarakat Indonesia dan nusantara, masyarakat Gorontalo hingga masyarakat Kabupaten Gorontalo, berbagai komunitas pariwisata, pencinta pariwisata, penikmat pariwisata, pelaku pariwisata, Aparatur Sipil Negara dan yang terpenting adalah kaum milenial (perorangan atau kelompok/komunitas) dan lain sebagainya.

Kata Kunci: Revolusi Industri 4.0, Tourism 4.0, Pariwisata Kabupaten Gorontalo 4.0

Pendahuluan

Peradaban terus bergulir, begitu pula dengan industry yang terus berevolusi dan begitu pula dengan industry teknologi. Dinamisasi teknologi tak dapat dibendung. Kemajuan teknologi bergerak sangat cepat. Teknologi telah mengubah hidup dan kehidupan kita. Perubahan hidup dan kehidupan kita karena dinamisasi teknologi yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya.

Teknologi telah mengubah kebiasaan kita, cara kita beraksi dan berinteraksi, serta bagaimana kita melakukan banyak hal baik dalam rumah maupun diluar rumah serta ditempat kerja maupun diruang-ruang publik lainnya, termasuk dalam hal kita mengambil keputusan maupun menetapkan kebijakan.

Tak dapat kita hindari dan tak dapat kita pungkiri bahwa cara kita bekerja berubah dengan sangat cepat. Teknologi digital dibawah gelombang revolusi industry 4.0 berdampak besar pada capaian kinerja pemerintah hingga pemerintah daerah. Revolusi industry 4.0 dengan teknologi digital telah berimplikasi luas pada capaian perencanaan, penetapan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban atas program dan kegiatan perangkat daerah tak terkecuali terhadap program dan kegiatan kepariwisataan.

Singkat kata revolusi industry 4.0 dapat diidentikan dengan robot dan computer, internet hingga ponsel dalam gelombang teknologi digital (kecerdasan buatan). Dinamisasi teknologi digital melalui ponsel menjadi media infromasi paling cepat hingga penyebarannnya sangatlah terasa kepelosok-pelosok negeri, sehinga dengan informasi melalui teknologi digital (ponsel atau handphone) dapat mempercepat suatu informasi tersebar serta terpublikasi, dan tentunya dengan biaya murah melalui berbagai aplikasi media soaial.

Kita sebagai manusia dengan profesi yang beragam termasuk kita sebagai Aparatur Sipil Negara dituntut secara cepat untuk dapat beradaptasi dan bisa bertahan dalam gelombang revolusi industry 4.0 sehingga kita tidak terlindas dan tergilas, kita tidak tertinggal dan terpinggirkan oleh dinamisasi teknologi digital. Oleh karena sifat nakal dan sifat yang paling membahayakan dari gelombang revolusi industry 4.0 adalah sifat saling meniadakan sesuatu yang sudah lahir lebih awal, sesuatu yang telah ada sebelumnya serta berubah dan berubah sangat cepat. Inovasi yang baru timbul bisa menenggelamkan inovasi yang lama. Contohnya, keperkasaan teknologi digital aplikasi SMS (short message service) dan BBM (BlackBerry Messenger) tenggelam oleh aplikasi WA (WhatsApp), hingga BBM pun mengumunkan berhenti beroperasi pada tanggal 30 Mei 2019. Sebelumnya kita bisa lihat begitu digdayanya Yahoo pada masanya ditenggelemkan oleh inovasi baru Google yang lebih lincah.

Demikian pula diorganisasi ditempat kerja baik negeri maupun swasta, jika kita dan apalagi pimpinan tidak mampu beradaptasi dalam pusaran gelombang revolusi industry 4.0 organisasinya dipastikan akan terlindas dan tergilas, tertinggal dan terpinggirkan oleh pusaran gelombang revolusi industy 4.0, dan akhirnya organisasinya mengalami fase keterbelakangan, kemunduran, ketertinggalan hingga kebangkrutan.

Pemerintah pusat melalui kementerian maupun lembaga, beberapa tahun terakhir ini tak henti-hentinya dan terus menerus melakukan berbagai upaya untuk mensosialisasikan dan menerbitkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pusaran gelombong Revolusi Industri 4.0. Terakhir terdengar Pemerimtah Indonesia melalui Kementerian Perindsutrian telah menetapkan Roadmap Making Indonesia 4.0 sebagai strategi dalam mencapai target menjadi sepuluh besar kekuatan ekonomi dunia pada 2030. Roadmap Making Indonesia 4.0 telah menetapkan lima sector utama yang pada tahap awal akan mengunakan teknologi yaitu makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, kimia dan elektronik.

Gelombang revolusi industry 4.0 melalui teknologi digital, Internet of Things (IoT), media sosial turut merambah atmosfir kepariwisataan baik terhadap industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran atau promosi pariwisata dan kelembagaan kepariwisataan. Gelombang revolusi industry 4.0 melalui teknologi digital, Internet of Things (IoT), media sosia turut merambah ke berbagai kebijakan Kementerian Pariwisata dan tak ketinggalan Pemerintah Daerah dalam hal ini perangkat daerah yang membidangi urusan pariwisata. Kementerian Pariwisata mendorong pemerintah daerah untuk secepatnya beradapatasi dengan gelombang revolusi industry 4.0 dengan mengusung Tourism 4.0. Contoh berbagai tema diangkat pada hari pariwisata dunia (world tourism day) yang diperingati setiap 28 Septemeber, “Tourism and the Digital Transformation” atau Tahun Pariwisata dan Transformasi Digital.

Banyak daerah yang berhasil melipatgandakan jumlah pengunjuang atau wisatawan dengan mempromosikan atau memasarkan objek-objek wisatanya hanya dengan masuk ke dalam pusaran gelombang revolusi industry 4.0 melalui teknologi digital atau media social. Banyak daerah yang mampu memviralkan objek-objek wisatanya dalam destinasi wisata digital dengan melibatkan generasi milenial sebagai penguasa media social.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Dinas Kepemudaan, Olaharaga dan Pariwsata pun mengusung “Pariwisata Kabupaten Gorontalo 4.0” kedalam gelombang revolusi industry 4.0 melalui teknologi digital, telefon genggam atau handphone dengan menggunakan media soaial sebagai media promosi atau pemasaran atas berbagai objek-objek wisata di Kabupaten Gorontao. Namun demikian, keberhasilan pengelolaan dan pengembangan pariwisata Kabupaten Gorontalo (Pariwisata Kabupaten Gorontalo 4.0) sangat tergantung dan ditentukan oleh Sumber Daya Manusia atau ASN yang mumpuni, berkualitas, berpendidikan, berkomitmen dan trampil dalam teknologi digital dan mampu beradaptasi dengan gelombang revolusi industry 4.0.

Bisakah “Pariwisata Kabupaten Gorontalo 4.0” menjadi prioritas dalam kebijakan?. Bisakah “Pariwisata Kabupaten Gorontalo 4.0” terlaksana ataukah masih tetap jadi penonton dan amatiran dalam kebijakan pariwisata atau masih dengan kebingungan dengan “Pariwisata Kabupaten Gorontalo 4.0”?. Dan mampukah Pariwisata Kabupaten Gorontalo bersaing dalam gelombang revolusi industry 4.0?.

Histori Revolusi Industri 4.0

Wikipedia bahasa Indonesia memberi arti revolusi industri 4.0 sebagai keadaan industri abad ke-21 saat perubahan besar-besaran di berbagai bidang lewat perpaduan teknologi yang mengurangi sekat-sekat antara dunia fisik, digital, dan biologi. Revolusi ini ditandai dengan kemajuan teknologi dalam berbagai bidang, khususnya kecerdasan buatan, robot, blockchain, teknologi nano, komputer kuantum, bioteknologi, Internet of Things (IoT), percetakan 3D, dan kendaraan tanpa awak.

Istilah revolusi industry 4.0 pada tahun 2011 pernah dimunculkan untuk pertama kalinya di Hannover Fair Jerman (pertemuan skala internasional dalam bidang industry dan otomasi). Kala itu Revolusi industry 4.0 menargetkan penggabungan teknologi informasi dengan industry era baru yang hemat biaya, hemat energy, peralatan efisiensi tinggi, berbagi data melalui system operasi dan peranti lunak yang dapat berkomunikasi satu sama lain dengan konektivitas internet.

Frasa revolusi industry 4.0 untuk pertama kali diciptakan oleh Klaus Schwab dalam bukunya The Fourth Industrial Revolution, 2016 dan ditahun yang sama diperkenalkan oleh Klaus Schwab di World Economic Forum. Klaus Schwab adalah seorang teknisi dan ekonom Jerman. Klaus Schwab, sebagai Founder and Executive Chairman of the World Economic Forum. Klaus Schwab, menghubungkan revolusi industry 4.0 dengan buku Second Machine Age milik Erik Brynjolfsson dan Andrew McAfee yang berkaitan dengan efek digitalisasi dan kecerdasan buatan pada ekonomi global dan menambahkan peran yang lebih luas untuk kemajuan dalam teknologi biologi.

Klaus Schwab, menjelaskan dalam konteks historis kata revolusi industry  menunjukkan perubahan yang radikal dan mendadak. Sepanjang sejarah manusia, revolusi terjadi ketika teknologi-teknologi mutakhir dan cara-cara baru dalam melihat dunia memicu perubahan mendalam pada system ekonomi serta struktur social. Seluruh perkembangan dan teknologi baru memiliki satu karakter yang sama yaitu menggunakan kekuatan luar biasa dari digitalisasi dan teknologi informasi. Seluruh inovasi yang dijelaskan menjadi mungkin dan terus dikembangkan melalui kekuatan digital.

Klaus Schwab, mengurai revolusi industry 4.0 kedalam identifikasi yang disebut dengan megatrend dan menyampaikan pandangan luas mengenai poros-poros tekonologi industry 4.0 kedalam tiga gugus yaitu fisik, digital dan biologis. Untuk gugus fisik, menurutnya terdapat empat manifestasi fisik dari megatrend teknologi yang merupakan gugus termudah untuk dikenali karena kejelasan wujudnya, yaitu kendaraan otomatis, pencetakan 3D, robot tingkat lanjut dan material baru. Untuk gugus digital, menurutnya salah satu jembatan penting antara penerapan fisik dan digital yang dimungkinkan dengan terjadinya revolusi industry 4.0 adalah Internet of Things (IoT) atau internet untuk segalanya atau internet untuk semuanya. Dijelaskan, gugus atau teknologi digital Internet of Things (IoT)  sebagai relasi antara hal-hal (produk, layanan, tempat, dan lain-lain) dan manusia yang dimungkinkan oleh teknologi dan beragam platform yang saling berhubungan. Dan untuk gugus biologis, menurutnya inovasi diranah biologis dan secara khusus adalah genetis. Pengurutan DNA misalnya tidak dapat terjadi tanpa perkembangan di bidang kekuatan komputasi dan analisis data.

Lebih lanjut, Klaus Schwab menjelaskan munculnya revolusi industry 4.0 merupakan kombinasi berbagai teknologi sebagai yang mengaburkan batas antara dunia fisik, digital dan biologis yang juga diidentifikasi masuk sebagai perubahan megatrends. Kombinasi dunia fisik, digital dan biologi dibangun sesuai dengan asumsi dan perkembangan terakhir ekspansi horizontal teknologi digital yang meliputi cyber psysical system (CPS), Internet of Things/IoT (internet untuk segalanya atau semua tentang internet), big data, intelegensia buatan, robotic, serta aspek praktis yang mengikutinya, termasuk pabrik cerdas, 3D printing, otomatisasi, organisasi, kerjasama, mobilisasi, distribusi, pasar, dan keterbukaan informasi berbasis digital.

Dalam perspektif lainnya, istilah revolusi industry 4.0 dideskripsikan dengan adanya perubahan besar-besaran yang terjadi secara mendasar, dan memiliki dampak terhadap bagaimana kita hidup, bekerja, dan berhubungan dengan orang lain. Dalam ilmu ekonomi, istilah revolusi industry 4.0 atau disrupsi teknologi yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi, komputasi, robotic, dan rekayasa genetika dapat diterjemahkan sebagai perubahan atau kemajuan teknologi yang dapat menimbulkan perubahan tingkah laku secara luas dalam aktivitas ekonomi, industry dan proses perumusan kebijakan public.

Sesungguhnya revolusi industry 4.0 merupakan pengulangan dan perubahan-perubahan dari revolusi-revolusi industry sebelumnya. Frasa revolusi industry 4.0 menyisahkan pertanyaan yang sangat sederhana dari sebagian public. Adakah revolusi industry sebelumnya?, revolusi industry 1.0,  revolusi industry 2.0,  dan revolusi industry 3.0?. Benar memang setiap perubahan dibidang industry dalam perjalanan waktu yang panjang ditandai dengan angka 1.0 dan angka 2.0 serta angka 3.0 hingga angka 4.0.

Revolusi industry 1.0 ditandai dengan penemuan mesin uap yang lebih baik dari pada mesin sebelumnya pada tahun 1790an atau abad 18 yang mendorong munculnya mesin-mesin bertenaga uap dan rekayasa mesin lain untuk digunakan diberbagai indusrti dan bermanfaat untuk mekanisasi produksi. Mesin uap adalah mesin yang menggunakan energi panas dalam uap air dan mengubahnya menjadi energi mekanis. Mesin uap digunakan dalam pompa, lokomotif dan kapal laut, dan sangat penting dalam Revolusi Industri. Mesin uap merupakan mesin pembakaran eksternal, dengan cairan yang terpisah dari hasil pembakaran. Selain itu, revolusi industry 1.0 saat itu ditandai dengan penggunaan mesin-mesin yang menggantikan peran dan tenaga manusia dan hewan di berbagai bidang industry seperti industry, pertanian, manufaktur dan lain sebagainya. Revolusi industry 1.0 dimulai dari Britania Raya yang kemudian dengan cepat menyebar ke seluruh dunia.

Revolusi industry 2.0 ditandai dengan perkembangan teknologi yang kala itu menghadirkan perubahan-perubahan kembali pada peradaban manusia dan industry pada tahun 1890an atau akhir abad 18 atau awal abad 19. Revolusi industry 2.0 ditandai dengan pengembangan atau penemuan tenaga listrik oleh Nikola Testa dan Thomas Alva Edison. Tenaga listrik kala itu digunakan dalam berbagai bidang industry. Revolusi industry 2.0 merupakan nama yang diberikan untuk perubahan teknologi karena penggunaan tenaga listrik. Selain itu revolusi industry 2.0 ditandai dengan berbagai penemuan industry seperti telegraf, telefon, bola lampu, mesin pembakaran internal, mobil hingga pesawat terbang.

Revolusi industry 3.0 ditandai dengan berbagai penemuan-penemuan baru teknologi industry yang terjadi pada sekitar tahun 1960an. Revolusi industry 3.0 ditandai dengan penemuan semi konduktor yang memicu dan semakin mempercepat berbagai jenis penemuan baru dan perubahan di bidang industry yang baru. Revolusi industry 3.0 ditandai dengan kemunculan system yang terkomputerisasi. Revolusi industry 3.0 ditandai dengan penggunaan system komputerisasi (komputasi mainframe dan komputasi personal) dan elektronika, otomatisasi jaringan serta teknologi informasi. Revolusi industry 3.0 ditandai dengan pergeseran dari perangkat elektronik dan mekanis analog keteknologi digital. Contoh ponsel yang berkamera, kamera video, pengatur waktu, system GPS otomatis, pemutar music dan lain sebagainya. Revolusi industry 3.0 identik dengan revolusi digital atau era digital.

Revolusi industry 4.0 sesungguhnya dibangun diatas revolusi industry 3.0 atau revolusi digital. Revolusi industry 4.0 adalah perubahan atas revolusi industry 3.0. Revolusi industry 4.0 ditandai dengan penemuan internet. Era revolusi industry 4.0 adalah era dimana internet menjadi kunci utamanya. Revolusi industry 4.0 identik dengan internet. Internet adalah segalanya atau internet adalah semuanya atau “Internet of Things” atau yang disingkat IoT. IoT adalah sebuah konsep yang memiliki tujuan memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Melalui internet kita bisa melakukan berbagi data, remote control, dan berbagai hal.­ Internet of Things (IoT) adalah sebuah konsep dimana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer.

Selain itu, revolusi industry 4.0 ditandai dengan perpaduan teknologi yang mengaburkan batas antara bidang fisik, digital dan bilogis atau secara kolektif disebut sebagai system siber-fisik (cyber-physical system/CPS). Revolusi industry 4.0 juga ditandai dengan munculnya terobosan teknologi di sejumlah bidang seperti robotika (teknologi yang berhubungan dengan ayen, konstruksi, operasi, disposisi struktural, pembuatan, dan aplikasi dari robot), kecerdasan buatan (kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah), nanoteknologi (ilmu atau teknologi yang mempelajari obyek yang ukurannya sangat kecil), bioteknologi (ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa), komputasi kuantum (alat hitung yang menggunakan sebuah fenomena mekanika kuantum), aditif manufaktur/percetakan 3D dan industri kecerdasan otonomi penuh, teknologi nirkabel generasi kelima.

Adaptasi Revolusi Industri 4.0

Revolusi industry 4.0 adalah era digital dan era internet. Di era internet, internet adalah segalanya atau internet adalah semuanya atau “Internet of Things” atau yang disingkat IoT. Saat ini gelombang revolusi industry 4.0 lagi marak dan sudah merambah ke segala bidang kehidupan, bidang usaha, bidang jasa, perbankan, pendidikan, perdagangan, kesehatan, hiburan hingga bidang administrasi pemerintahan dan lain-lain bidang termasuk bidang kepariwisataan.

Era revolusi industry 4.0, era digital dan era internet adalah era yang memanjakan kita dalam beraktivitas sehari-hari, dikantor hingga pada ruang public lainnya. Era yang mengubah gaya hidup dan kehidupan kita. Era yang mengubah cara berkomunikasi, bekerja, berbelanja, dan berinteraksi. Era dimana banyak hal dilakukan melalui ponsel, handphone atau telefon genggam, mulai dari mentransfer uang, memesan barang, melakukan rapat, berkomunikasi dan lain sebagainya. Selain itu revolusi industry 4.0 ditandai dengan munculnya beragam aplikasi. Aplikasi revolusi industry 4.0 berdampak pada cara industry beroperasi dan cara industry melayani konsumen.

Revolusi industry 4.0 ditandai pula dengan revolusi media social. Media sosial adalah media online (daring) yang dimanfaatkan sebagai sarana pergaulan sosial secara online di internet. Di media sosial, para penggunanya dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, berbagi, networking, dan berbagai kegiatan lainnya. Media sosial mengunakan teknologi berbasis website atau aplikasi yang dapat mengubah suatu komunikasi ke dalam bentuk dialog interaktif. Beberapa contoh media sosial yang banyak digunakan adalah YouTube, Facebook, Blog, Twitter, WhatsApp, Instagram dan aplikasi lainnya.

Apa saja dampak dari revolusi industry 4.0 dalam era internet, era digital, era media social hingga era aplikasi dalam kita beraktivitas, berkomunikasi, bekerja (swasta/pemerintahan), berbelanja (mentransfer uang dan memesan/membeli barang), dan berinteraksi, gaya hidup dan kehidupan kita, dan dalam bidang bisnis/usaha, bidang jasa, bidang perbankan, pendidikan, perdagangan, kesehatan, hiburan hingga bidang administrasi pemerintahan dan lain-lain bidang termasuk bidang kepariwisataan?.

Bidang perdagangan. Saat ini kita sudah menikmati buah hasil adaptasi dari revolusi industry 4.0 bidang pedagangan. Berbagai aplikasi bidang perdagangan telah lahir, melahirkan e-commerce atau perdagangan elektronik. E-commerce menjadikan proses pembelian dan penjualan barang serta jasa atau memindahkan dana atau data melalui jaringan elektronik terutama internet. Atau e-commerce merupakan penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang atau jasa melalui system elektronik seperti internet atau jaringan computer lainnya. E-commerce dapat terjadi pada transaksi bisnis antara bisnis ke bisnis, bisnis ke konsumen, konsumen ke konsumen atau konsumen ke bisnis.

Kemajuan teknologi digital dan ditunjang dengan aplikasi yang terus berkembang menjadikan e-commerce menjadi pilihan utama pebisnis dan konsumen, dan tentunya Youtube, Facebook, Instagram dan media social lainya menjadi pendorong utama kemajuan e-commerce. Saat ini kita mengenal Bukalapak, Tokopedia, Lazada, OLX, Blibli, Shopee, dan lainnya.

Di daerah kita Gorontalo lebih khusus Kabupaten Gorontalo berbagai informasi dan interaksi produsen dan konsumen atas penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang atau jasa setiap saat menghiasi PORTAL Gorontalo melalui Facebook dan apalikasi lainnya. Di PORTAL inilah, banyak produk makanan dan minuman serta produk barang dan jasa lainnya di promosikan atau dipasarkan oleh produsen, sebaliknya konsumen pun menyebarkan kebutuhannya kepada produsen melalui PORTAL Gorontalo.

Bidang transportasipun demikian. Saat ini kita sudah menikmati buah hasil adaptasi revolusi industry 4.0 bidang transportasi. Berbagai aplikasi bidang transportasi telah lahir. Sebut saja pemesanan taksi online atau daring GOJEK (Go-ride dan Go-car), dan Grab (motor dan mobil), e-tiket & boarding online, dan e-toll dan lain sebagainya.

Demikian pula dibidang perbankan. Berbagai aplikasi dan kemudahan produk perbankan lebih awal telah beradaptasi dengan revolusi industry 4.0. Produk perbankan yang sudah kita kenal selama ini seperti SMS banking, Mobile Banking dan lain produk. Benar memang aplikasi bidang perbankan adalah aplikasi yang sangat cepat menyesuaikan dan beradaptasi dengan gelombang revolusi industry 4.0 atau teknologi digital. Saat ini berbagai kemudahan dengan berbagai aplikasi seperti mobile banking juga sudah beradaptasi dengan pembayaran listrik melalui pengisian token, pengisian pulsa dan lain sebagainya.

Dalam hal interaksi social, dan dunia hiburan gelombang revolusi industry sudah beradaptasi dengan gelombang revolusi industry. Untuk beroleh berita sangat cepat kita membacanya melalui media online yang menggantikan Majalah dan Koran konvensional. Dunia hiburan pun demikian, music dan lagu, nonton film kita sudah bisa nikmati melalui ponsel atau handphone. Dan maaf adaptasi gelombang revolusi industry 4.0 atau teknologi digital telah merambah hingga pada prostitusi online.

Bidang administrasi pemerintahan pun tak luput dari dampak pusaran gelombang revolusi industry 4.0. Mulai dari waktu pelaksanaan rapat-rapat hingga penundaan dan pembatalan sudah lebih banyak menggunakan aplikasi Whatsapp dan aplikasi lainnya dibandingkan menggunakan surat-menyurat. Berbagai program dan kegiatan perangkat daerah pun telah beradaptasi dengan gelombang revolusi industry 4.0 menggunakan berbagai aplikasi buatan perangkat daerah. Dan yang tak ketinggalan berbagai pelayanan public dan pelayanan administrasi perangkat daerah sudah mulai beradaptasi dengan gelombang revolusi indsuti 4.0. Berbagai informasi seputar kebijakan, program dan kerja hingga berbagai layanan telah beradaptasi dengan gelombang revolusi industry 4.0. Sebut saja berbagai pendaftaran berbagai kegiatan, penyampaian data dan dokumen dan berbagai kegiatan telah beradaptasi dengan gelombang revolusi industry 4.0. dengan menggunakan aplikasi, email hingga Whatsapp dan aplikasi lainnya.

Bidang kepariwisataan, salah satu dampak dari era revolusi industry 4.0 terjadinya pergeseran pola orang bepergian atau travelling. Sebelumnya, bila hendak berwisata orang mengunjungi biro perjalanan, meminta deskripsi destinasi wisata, memesan tiket pesawat dan hotel dibantu oleh staf biro travel  Kini, semua bisa dilakukan mandiri, cukup bermodal ponsel atau handphone pintar dan paket pulsa data untuk internet atau wifi. Kehadiran Traveloka dan Tiket.com telah mengubah industry pariwisata kita. Akibatnya travel agent konvensional maupun biro wisata di daerah kehilangan arah. Bidang kepariwisataan pun telah beradaptasi dengan gelombang revolusi industry 4.0 atau teknologi digital atau intenet. Mulai dari beroleh informasi objek wisata atau destinasi wisata sudah melalui internet. Pemesanan tiket hingga pemesanan kamar hotel melalui ponsel atau handphone yang memang disediakan oleh pihak hotel maupun pihak agen tiket. Dan hingga mengabadikan moment-moment pada objek-objek wisata menggunakan ponsel atau handphone baik foto selfie, rekaman video hingga siara langsang.

Objek Wisata dan Destinasi Wisata Kabupaten Gorontalo

Deretan objek wisata atau destinasi wisata terbentang dan terpampang luas di wilayah Kabupaten Gorontalo dengan beragam pesona yang menjadikan bagian dari destinasi wisata Indonesia. Objek wisata Kabupaten Gorontalo dengan beragam pesonanya baik wisata alamnya, wisata budaya, wisata religinya hingga wisata buatan.

Terlihat objek wisata dengan kilauan lampunya dimalam hari “Menara Pakaya” atau Pakaya Tower yang berdiri kokoh ditengah kota lmboto ibukota Kabupaten Gorontalo dengan kemegahan dan keagungannya. Menara dengan ketinggian 62 (enam puluh) meter dibangun ditahun 2003 dimasa pemerintahan dan dimasa Ahmad Hoesa Pakaya berkuasa sebagai Bupati Gorontalo. Tak heran Menara Pakaya diambil dari marga Pakaya Bupati Gorontalo. Diawal pembangunannya Menara Pakaya memang menjadi perhatian masyarakat luas hingga selesainya pembangunannya baik kemegahannnya hingga pada keangungannya.

Menara Pakaya benar-benar mendapat sentuhan dan polesan dimasa Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo melalui partisipasi pengusaha kaya nan sukses dan tokoh Gorontalo yang sangat tenar di Jakarta, pemilik dan bos Panasonis Gobel, Rahmat Gobel. Ribuan lampu dipasang pada Menara Pakaya yang berakibat Menara Pakaya memancarkan kilauan lampu yang mempesona dimalam hari. Luar biasa, sangat mempesona, sangat menakjubkan. Ribuan pengunjung dan wisatawan domestik maupun mancanegara memadati hamparan taman, trotoar hingga jalan sekitar Menara Pakaya. Selfie dan foto bersama memanfaatkan latar belakang kilauan dan pesonan Menara Pakaya diwaktu malam menjadi aktivitas pengunjung yang utama. Selain santap dan menikmati kuliner khas Gorontalo di seputaran Menara Pakaya, yang disajikan dan dijajakan oleh masyarakat setempat.

Dikawasan menara pakaya terdapat beberapa destinasi wisata lainnya yang terkolabarasi menjadi satu kesatuan destinasi wisata Menara Pakaya atau Triangle Tourism. Sebut saja Taman Menara Pakaya yang asri dilengkapi dengan spot-spot berfoto ria dan berselfie. Taman Menara Pakaya terbentang luas disebelah barat laut kaki Menara Pakaya, seluas kurang lebih 2 Ha. Taman Menara Pakaya menjadi tempat bercumbu ria keluarga, dan kebersamaan sahabat dan teman lainnya. Taman Menara Pakaya banyak ditumbuhi pepohonan yang rindang dan teduh dengan udara yang sejuk, sesejuk rasa hati para pengunjung.

Masih dikawasan Menara Pakaya, disebelah timur laut Menara Pakaya terdapat taman budaya dan rumah adat banthayo poboide. Taman budaya menjadi pelengkap para pengunjung untuk berfoto ria dan berselfie. Taman budaya dilengkapi dengan sarana tempat duduk yang antik sebagai tempat melepas penat dan untuk menghempaskan rasa. Rumah adat banthayo poboide merupakan rumah adat gorontalo yang banyak menyimpan berbagai ragam peninggalan adat Gorontalo mulai pakaian adat hingga benda-benda pusaka lainnya. Rumah adat bantahayo poboide tak luput dan menjadi sasaran pengunjung untuk berfoto ria dan berselfie.

Masih dikaki Menara Pakaya disebelah tenggara menara pakaya berdiri megah mesjid agung kota limboto, Mesjid Agung Baiturrahman Limboto. Mesjid Agung Baiturrahman turut mewarnai kemegahan Menara Pakaya. Masjid Agung Baiturrahman adalah sebuah masjid yang terletak di pusat kota Limboto, Kabupaten Gorontalo. Masjid ini dibangun tahun 1979 dan sudah mengalami beberapa kali renovasi, terakhir dilakukan tahun 2013. Masjid Baiturrahman merupakan masjid terbesar di Kabupaten Gorontalo dengan luas bangunan 22.500 m² dan berdiri di atas tanah seluas 62.500 m².

Objek wisata lainnya yang tak kalah serunya adalah Pentadio Resort dan Danau Limboto. Pentadio Resort merupakan salah satu objek wisata bertaraf internasional yang terletak di Desa Pentadio Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Adapun jarak Pentadio Resort dari pusat kota Limboto kurang lebih 3 km, sedangkan jarak Pentadio Resort ke ibukota Gorontalo kurang lebih 9 km. Pentadio Resort atau yang disingkat Pensort merupakan objek wisata andalan Kabupaten Gorontalo. Di Pensort terdapat berbagai wahana wisata yang sangat diminati pengunjung.

Fasilitas yang ada di Pentadio Resort ini, antara lain, kolam renang, pondokan (cottage), sauna, lokasi pemancingan, dan bak air panas. Di lokasi ini juga terdapat sumber air panas yang mengalir ke Danau Limboto. Di lokasi tersebut para pengunjung dapat menyaksikan semburan mata air yang cukup panas. Pemandian air panas adalah ikon Pensort. Wisatawan atau pengunjung setiap saat membanjiri tempat ini selain untuk menghempaskan rasa juga menjadi tempat terapi kesehatan. Air panas pensort dijuluki air yang bisa menghidupkan yang mati dan mematikan segala macam penyakit.

Di Pentadio Resort terdapat beberapa resto, yang dijadikan tempat dilaksanakannya berbagai kegiatan maupun event-event hingga outbond. Seminar misalnya dan pertemuan-pertemuan lainya. Resto adalah tempat terbuka sehingga sambil beracara dan mengikuti kegiatan juga dapat menikmati keindahan wahana-wahana pensort dan Danau Limboto.

Yah, Danau Limboto. Pentadio Resort memang bersebelahan dengan Danau Limboto. Danau Limboto merupakan sebuah danau yang terletak di Kecamatan Limboto, Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Indonesia. Danau ini memiliki kedalaman antara 5 meter hingga 8 meter. Di danau ini para pengujung atau wisatawan dapat menikmati berbagai kegiatan, antara lain, memancing, lomba berperahu, dan tak lupa berfoto dan berselfie.

Danau limboto adalah danau yang menyimpan keindahan pesona alam. Danau limboto menyimpan keunikan tersendiri, danau limboto terhubung dengan laut, terdapat habitat ikan, burung migrant dan terdapat panas bumi yang berasal dari kolam pemandian air panas dari Pensor dan Danau Limboto menjadi muara 23 sungai. Selain itu danau limboto mengeksplorasi pesona dan panorama alam di senja hari. Keindahan sunset dapat dinikmati dipinggiran Danau Limboto.

Selain itu, berbagai objek wisata Kabupaten Gorontalo terhampar luas. Disebelah utara Pentadio Resort terdapat dua objek wisata alam, objek wisata huludu lipu dan pintu langit yang terletak di Desa Talumelito Telaga Biru yang berjarak kurang lebih 1 km dari Pentadio Resort. Di tempat ini kita dapat menikmati panorama alam Danau Limboto dari ketinggian. Objek wisata lainnya adalah Embung Dumati yang terletak di Desa Dumati Telaga Biru, yang berjarak kurang lebih 3 km dari objek wisata huludu lipu dan pintu langit. Akses jalan ke Embung Dumati sangat mudah dan terjangkau oleh karena Embung Dumati berada disisi GORR (Gorontalo Outer Ring Road).

Dipantai selatan Kabupaten Gorontalo mulai dari Kecamatan Bilato, Biluhu hingga Batudaa Pantai terbentang luas beberapa objek wisata alam dengan panorama pantai, gunung, ombak, pasir putih dan laut, mulai dari Pantai Taulaa, Dermaga Biluhu, Karang Putih, Pantai Biluhu dengan pesona divingnya, Mesjid Kubah Emas atau Mesjid Walima Emas, Pantai Dulanga hingga Wisata Religi Bubohu, dan terakhir objek wisata Pemandian Taluhu Barakati yang terletak di Desa Barakati Kecamatan Batudaa.

Pariwisata Kabupaten Gorontalo 4.0

Frasa “Pariwisata Kabupaten Gorontalo 4.0” adalah efek dari gelombang revolusi industry 4.0 yang dipopulerkan oleh Klaus Schwab dan merupakan buah inspirasi dari “tourism 4.0”. Frasa “Pariwisata Kabupaten Gorontalo 4.0” merupakan kombinasi dan perpaduan antara Revolusi Industri 4.0 dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo. Telah banyak jargon yang telah muncul dan beradaptasi dengan gelombang revolusi industry 4.0, misalnya e-commerce 4.0 (perdagangan elektronik); marketing 4.0 (pendekatan pemasaran yang menggabungkan interaksi online dan offline antara perusahaan dan pelanggan; hingga tourism 4.0 (platform digital yang menghubungkan seluruh stakeholder pariwisata, mempermudah proses perizinan, mengintegrasikan seluruh kegiatan pariwisata serta memberikan kemudahan bagi seluruh wisatawan menjelajahi pesona Indonesia melalui aplikasi yang mudah digunakan, kapan pun dan dimana pun).

Imam Nur Hakim (2018) menjelaskan, Era Internet of Things, menjadi salah satu penyebab banyaknya pergeseran dalam situasi social masyarakat berbagai sektor penting dunia, sektor pariwisata salah satunya. Di sector pariwisata, era Internet of Things berdampak pada munculnya transformasi digital yang menjadi penyebab lahirnya tren tourism 4.0. Transformasi digital inilah yang mengubah keseluruhan siklus ekosistem kepariwisataan, termasuk menjadi penyebab bergesernya budaya siber dan visual pada wisatawan. Dampak pergeseran budaya siber yang terlihat dari transformasi digital pada era tourism 4.0, adalah adanya perubahan proses pengambilan keputusan berwisata pada generasi milenial. Tipikal budaya siber yang berfokus pada fenomena social and networking (Manovich dalam Macek, 2014), menjadikan media social memiliki peran yang signifikan sebagai sumber rujukan generasi milenial dalam menentukan tujuan berwisata.

Selanjutnya Imam Nur Hakim menjelaskan, bahwa Kelly dalam laporannya, menjelaskan, 85% wisatawan di dunia mengakui bahwa komentar, unggahan foto dan video di platform media social mempengaruhi rencana berwisata mereka (Kelly dalam Magill, D, 2017). Hal yang sama juga disampaikan oleh Gelter Hans, dimana media social telah menjadi salah satu global megatrend dalam perkembangan digital yang secara signifikan berdampak pada ekosistem pariwisata dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan berwisata (Hans, G, 2017). Generasi milenial, menjadi subjek utama dari pergeseran budaya siber ini. Hal ini disebabkan karena milenial merupakan generasi pertama yang menghabiskan seluruh hidup mereka di lingkungan digital (Bennet, Maton & Kervin, 2008).

Lebih lanjut Imam Nur Hakim menjelaskan, dalam era tourism 4.0 peran generasi milenial menjadi penting terutama dari sisi penyebaran dan konsumsi informasi di media social terkait aktifitas berwisatanya. Pengaruh media social terhadap pengambilan keputusan tidak hanya berhenti sampai disini. Dalam skala besar, pergeseran budaya siber, pada akhirnya menyebabkan terjadinya pergeseran budaya visual pada wisatawan. Saat ini wisatawan khususnya generasi milenial cenderung untuk berkunjung ke sebuah destinasi yang secara visual menyenangkan. Tujuannya tidak lain adalah untuk dapat mengabadikan moment selfienya. Taking a selfie telah menjadi penting dalam berwisata. (Lo and Mckercher, 2015 dalam Magil, 2017). Dari sinilah, munculnya konsep pengembangan destinasi digital dengan konsep selfie spot destination.

Imam Nur Hakim menjelaskan, merespon perubahan kebiasaan wisatawan milenial yang mengarah pada pola hyperconnected society, di tahun 2017 Kementerian Pariwisisata melalui kebijakan pengembangan destinasi digital. Pola ini mendapati sekelompok orang yang saling terhubung melalui keberagaman komunikasi, salah satunya jejaring social (Willman dalam Yoo, 2018). Kebijakan pengembangan destinasi digital ini memadukan kebijakan poengembangan destinasi wisata yang dikemas melalui strategi pemasaran digital yang “kekinian”. Menteri Pariwisata, Arief Yahya, dalam paparannya pada Rakornas 2018 di Bali, mengistilahkan destinasi digital sebagai destinasi yang heboh di dunia maya, viral di media social dan ngehits di intagrm.

Beberapa daerah sukses dan berhasil memasarkan dan mempromosikan objek wisata maupun destinasi wisatanya setelah beradaptasi dengan gelombang revolusi industry 4.0 melalui destinasi digital, melalui dunia maya, teknologi online, media social seperti Blog, Facebook, Youtube, Google, Twitter, Whatsapp, Instagram dan beragam aplikasi lainnya. Sebut saja Pemerintah Sulawesi Utara. melalui Koran SINDO, Jumat 25 Januari 2019 merilis berita “Kekuatan Medsos, Pariwisata Sulut Melejit”. Keindahan alam Sulawesi Utara (Sulut) tak kalah dengan daerah lain bahkan luar negeri. Media social (medsos) punya andil  besar dalam mempromosikan pariwisata sulut. Bukan hanya itu, kehadiran medsos juga memacu kreativitas masyarakat dan pelaku usaha menciptakan spot foto “kekinian”.  Bisnis.com, Manado dalam laporannya, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Sulawesi Utara pada Maret 2019 mencapai 10.761 orang dan secara kumulatif Januari sampai dengan Maret 2019, total wisman yang berkunjung ke Sulut mencapai 32.927 orang, angka ini meningkat dibandingkan jumlah wisman pada bulan yang sama tahun lalu yaitu 29.413 orang. Dilaporkan bahwa kunjungan wisman pada Maret masih didominasi oleh warga China yang mencapai 88,73% dari total wisman. Wisman terbanyak kedua adalah dari jerman sebanyak 292 orang atau 2,71% dan ketiga Amerika Serikat sebanyak 153 orang atau 1,42%.

Dalam tulisan ini saya membatasi penjelasan dan menguraikan “Pariwisata Kabupaten Gorontalo 4.0” terbatas pada penganggaran belanja urusan pariwisata pada belanja kegiatan dan event-event pariwisata yang beradapatasi pada gelombang revolusi industry 4.0.

Sesungguhnya, Pariwisata Kabupaten Gorontalo 4.0 mengadapatasi konsep tourism 4.0. Pariwisata Kabupaten Gorontalo 4.0 merupakan platform digital yang menghubungkan seluruh stakeholder pariwisata, mempermudah proses perizinan, mengintegrasikan seluruh kegiatan pariwisata serta memberikan kemudahan bagi seluruh wisatawan menjelajahi pesona Indonesia melalui aplikasi yang mudah digunakan, kapan pun dan dimana pun. Pun demikian, Pariwisata Kabupaten Gorontalo 4.0 diarahkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang beradaptasi dengan gelombang revolusi industry 4.0, teknologi digital, dunia maya, media social, aplikasi hingga ponsel atau handphone baik terhadap proses perizinan, destinasi wisata, pemasaran atau promosi objek wisata dan industry pariwisata dan lebih khusus terhadap event-event kepariwisataan.

Pariwisata Kabupaten Gorontalo 4.0 menyasar seluruh masyarakat dunia dan regional, masyarakat Indonesia dan nusantara, masyarakat Gorontalo hingga masyarakat Kabupaten Gorontalo, berbagai komunitas pariwisata, pencinta pariwisata, penikmat pariwisata, pelaku pariwisata, Aparatur Sipil Negara dan yang terpenting adalah kaum milenial (perorangan atau kelompok/komunitas) dan lain sebagainya.

Salah satu azas umum pengelolaan keuangan daerah adalah ekonomis. Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah. Hal ini mengandung makna, agar setiap program dan kegiatan SKPD dalam bingkai belanja yang murah. Oleh karena sesungguhnya transformasi digital, era internet, era revolusi industry 4.0 maupun era media social dalam berbagai kegiatan pemerintahan justru akan menekan biaya.

Sejalan dengan itu berbagai program dan kegiatan serta event-event kepariwisataan yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo mulai diarahkan kedalam gelombang revolusi industry 4.0. Kegiatan maupun event-event pariwisata dikemas dalam lomba maupun kejuaraan melalui media social berupa Facebook. Instagram, Youtube dan aplikasi lainnya. Dalam berbagai kegiatan maupun event-event turut melibatkan berbagai organisasi atau komunitas milenial seperti Nou Uti Kabupaten Gorontalo atau Ikatan Duta Wisata Kabupaten Gorontalo atau Asosiasi Duta Wisata Nou Uti Kabupaten Gorontalo, Youtubers, GENPI (Generasi Pesona Indonesia) dan lain sebagainya.

Berbagai contoh kegiatan atau event yang dikemas dalam lomba maupun kejuaraan melalui media social adalah lomba foto dan video wisata Kabupaten Gorontalo. Peserta hanya mengupload foto-foto dan video-video yang berlatar belakang objek wisata Kabupaten Gorontalo dengan narasi kalimat atau narasi suara. Penilaian pun dilakukan oleh panitia dan penilai cukup hanya dengan melihat dan menyaksikan foto dan video yang diupload oleh peserta dalam akunnya berupa Facebook. Instagram, Youtube dan aplikasi lainnya. Kegiatan atau event yang dikemas dalam lomba maupun kejuaraan melalui media social sangat ekonomis dengan biaya murah. Komponen belanja yang dianggarkan hanya sebatas hadiah lomba, sedangkan biaya konsumsi, biaya tenda dan kursi, biaya sound system, biaya baliho dan biaya panitia/penilai ditiadakan dan tidak dianggarakan, ekonomis bukan?.

Contoh dari kegiatan atau event lainnya adalah lomba tari goyang MOPoBiBi. Lomba ini dikemas dalam kegiatan atau event melalui media social. Lirik lagu tari goyang MOPoBiBi pun dikemas dalam nuansa objek wisata Kabupaten Gorontalo. Peserta cukup mengupload tari goyang MOPoBiBi melalui media social seperti Facebook, Youtube, Whatsapp, Instagram dan beragam aplikasi lainnya. Penilaian pun dilakukan oleh panitia dan penilai cukup hanya dengan melihat dan menyaksikan foto dan video yang diupload oleh peserta dalam akunnya berupa Facebook. Instagram, Youtube dan aplikasi lainnya. Dengan syarat penilaian adalah pada jumlah like, koment dan share. Kegiatan atau event yang dikemas dalam lomba maupun kejuaraan melalui media social sangat ekonomis dengan biaya murah. Komponen belanja yang dianggarkan hanya sebatas hadiah lomba, sedangkan biaya konsumsi, biaya tenda dan kursi, biaya sound system, biaya baliho dan biaya panitia/penilai ditiadakan dan tidak dianggarakan.

Tentunya manfaat yang didapat dari lomba maupun kejuaraan yang dilakukan melalui media social berimplikasi pada nilai promosi dan pemasaran atas berbagai objek wisata Kabupaten Gorontalo dengan satu slogan, “heboh di dunia maya, viral di media social (Facebook dan Youtube), dan ngehits di Instagram”. Demikian pula promosi dan pemasaran atas berbagai objek wisata dan destinasi wisata Kabupaten Gorontalo sudah bergeser dari Pemerintah dalam hal ini Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata ke masyarakat langsung, masyarakatlah sendirilah yang mempromosikan dan memasarkan objek objek wisata dan destinasi wisata Kabupaten Gorontalo, sehingga rasa pelibatan masyarakat dan rasa memiliki itu ada pada masyarakat.

Tentunya rasa memahami dan menerima “Pariwisata Kabupaten Gorontalo 4.0” di lingkungan Aparartur Sipil Negara (sumber daya manusia) dan para pimpinan sangat dibutuhkan. Menerima namun tidak memahami “Pariwisata Kabupaten Gorontalo 4.0” perlu diingatkan dan ditingkatkan, dan memahami namun tidak menerima “Pariwisata Kabupaten Gorontalo 4.0” akan tertinggal dan ditinggalkan. Oleh karena, memahami dan menerima “Pariwisata Kabupaten Gorontalo 4.0” menjadi prioritas dalam setiap kebijakan sangatlah diperlukan untuk pengembangan pariwisata kedepan yang akan berdampak pada penerimaan devisi Negara, penerimaan daerah dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Penutup

Teknologi digital, Internet of Things (IoT), media social dan apapun namanya  dalam Gelombang revolusi industry 4.0 telah merambah atmosfir kepariwisataan baik terhadap program dan kegiatan (event-event) dalam lingkup industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran atau promosi pariwisata hingga kelembagaan kepariwisataan. Gelombang revolusi industry 4.0 melalui teknologi digital, Internet of Things (IoT), media social turut merambah hingga keberbagai kebijakan Kementerian Pariwisata dan tak ketinggalan Pemerintah Daerah dalam hal ini perangkat daerah yang membidangi urusan pariwisata. Gelombang revolusi industry 4.0 melalui teknologi digital, Internet of Things (IoT), media social memicu Kementerian Pariwisata mendorong pemerintah daerah untuk secepatnya beradapatasi dengan gelombang revolusi industry 4.0 dengan mengusung Tourism 4.0.

Banyak daerah yang berhasil melipatgandakan jumlah pengunjuang atau wisatawan dengan mempromosikan atau memasarkan objek-objek wisatanya hanya dengan masuk ke dalam pusaran gelombang revolusi industry 4.0 melalui teknologi digital atau media social. Banyak daerah yang mampu memviralkan objek-objek wisatanya dalam destinasi wisata digital dengan melibatkan generasi milenial sebagai penguasa media social.

Narasi “Pariwisata Kabupaten Gorontalo 4.0” menjadi diksi Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Dinas Kepemudaan, Olaharaga dan Pariwsata dalam mengembangkan destinasi wisata, indsutri pariwisata hingga promosi atau pemasaran pariwisata. Dinas Kepemudaan, Olaharaga dan Pariwsata pun mengusung “Pariwisata Kabupaten Gorontalo 4.0” kedalam gelombang revolusi industry 4.0 melalui teknologi digital, ponsel atau handphone dengan menggunakan media soaial sebagai media promosi atau pemasaran atas berbagai objek-objek wisata di Kabupaten Gorontao. Namun demikian, keberhasilan pengelolaan dan pengembangan pariwisata Kabupaten Gorontalo sangat tergantung dan ditentukan oleh Sumber Daya Manusia atau ASN yang mumpuni, berkualitas, berpendidikan, berkomitmen dan trampil dalam teknologi digital dan mampu beradaptasi dengan gelombang revolusi industry 4.0.

Daftar Pustaka

Adisusilo, Sutarjo, 2016. Digitalisme Inspirasi Islam dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi. Yogyakarta. Sanata Dharma University Press.

Agustina, Tri Siwi, 2019. Kewirausahaan di Era Revolusi Industri 4.0. Jakarta. Mitra Wacana Media.

Julianti, Sri, 2017. Mastering Packaging For E-Commerce Strategi dan Teknik Mengemas Produk Secara Aman dan Mengesankan. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.

Kotler, Philip., Kartajaya, Hermawan., Setiawan Iwan, 2019. Marketing 4.0 Bergerak Dari Tradisional ke Digital. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.

Nur Hakim, Imam, 2018. Pergeseran Budaya Siber & Visual di Sektor Pariwisata Indonesia. Bali. FBS Unesa.

Savitri, Astrid, 2019. Revolusi Industri 4.0 Mengubah Tantangan Menjadi Peluang di Era Disrupsi 4.0. Yogyakarta. Genesis.

Schwab, Klaus, 2019. Revolusi Indistri Keempat. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.

Septianingrum, Anisa, 2017. Revolusi Industri Sebab dan Dampaknya. Yogyakarta. Sociality.

Suryajaya, Minghadi, 2018. Wonderful Indonesia, Revolusi Tour & Travel Digital. Jakarta. Alex Media Komputindo.

Utami, Ema, 2019. Digitalisme Inspirasi Islam dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi. Yogyakarta. Efde Media Publisher.

BUKU AKU, KAU, KALIAN DAN KITA SEMUA : HUKUM SESA(A)T

Tinggalkan komentar

Buku Aku, Kau, Kalian dan Kita Semua

HUKUM SESA(A)T

YUSRAN  LAPANANDA

Perasa Masalah Hukum, Sosial & Kebijakan Publik

Bagi aku, kau, kalian dan kita semua akan merasa kaget dan heran dengan judul artikel ini, “hukum sesa(a)t”. Dalam pikiran dan rasa aku, kau, kalian dan kita semua, muncul berbagai macam tafsir atau interprestasi, jangan-jangan tulisan ini sesuatu yang sesat atau sesuatu yang memprovokasi sebagaimana pikiran dan rasa sebagaian manusia yang membaca artikel saya.

Apalagi dalam dunia hukum, dunia hukum menghukum, maupun dalam hal berbangsa dan bernegara aku, kau, kalian dan kita semua hanya mengenal hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, hukum poisitif (Ius Constitutum), hukum public dan hukum privat (sipil), hukum materiil dan hukum formil, hukum pidana, hukum perdata, hukum tata Negara, hukum dagang, hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum acara tata usaha Negara, hukum militer, hukum keuangan Negara/daerah, hukum agraria, hukum pajak, hukum nasional dan hukum internasional, hukum tata usaha Negara, hukum adat. Juga dikenal beragam frasa hukum, hukum rimba, hukum karma, hukum alam, hukum tarik menarik (law of attraction) dan beragam macam frasa hukum lainnya.

Frasa hukum sesa(a)t tak pernah ditemukan dalam berbagai literatur, referensi maupun dalam berbagai Kamus Indonesia baik Kamus Hukum maupun Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Hukum sesa(a)t merupakan diksi atau narasi yang saya pilih dari artikel ini yang akan mengelobarasi perihal peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh penguasa hanya sesaat baik secara periodisasi, tahunan, bulanan yang terbatas oleh waktu. Saya pun memberi arti hukum sesa(a)t adalah peraturan perundangan-undangan yang hanya berlaku untuk waktu tertentu dan tidak berlaku selamanya sebelum dicabut atau diganti atau tidak diberlakukan lagi. Hukum sesa(a)t adalah hukum yang berlaku sementara.

Diantara aku, kau, kalian dan kita semua tidak menyadari banyak peraturan perundang-undangan yang kita lihat, baca dan kaji ternyata hanyalah hukum  sementara atau peraturan perundang-undangan hanya berlaku sesaat, berlaku setahun sesuai tahun anggaran atau berlaku beberapa bulan sesuai dengan masa kontrak atas suatu kegiatan. Berikut ini aku, kau, kalian dan kita semua akan menguji berbagai ragam hukum sesaat atau hukum sementara yang saya sudah narasikan diatas dengan diksi hukum sesa(a)t.

Hukum sesaat pertama, adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun oleh Menteri Dalam Negeri untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (2) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Contohnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019. Permendagri ini berlaku sesaat hanya untuk penyusunan APBD tahun anggaran 2019. Permendagri ini tidak berlaku untuk penyusunan APBD tahun anggaran 2020 dan selanjutnya atau tidak berlaku untuk penyusunan APBD tahun anggaran 2018 kebawah Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD setiap tahun berubah maupun berganti.

Hukum sesaat pertama, adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun oleh Menteri Dalam Negeri untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (2) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Contohnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019. Permendagri ini berlaku sesaat hanya untuk penyusunan APBD tahun anggaran 2019. Permendagri ini tidak berlaku untuk penyusunan APBD tahun anggaran 2020 dan selanjutnya atau tidak berlaku untuk penyusunan APBD tahun anggaran 2018 kebawah. Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD setiap tahun berubah maupun berganti.

Hukum sesaat kedua, adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diterbitkan setiap tahun oleh Menteri Dalam Negeri sebagai rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan. Contohnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019. Permendagri ini berlaku sesaat hanya untuk penyusunan rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan Tahun 2019.

Hukum sesaat ketiga, adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang diterbitkan setiap tahun oleh Menteri Dalam Negeri. Contohnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019. Permendagri ini berlaku sesaat hanya untuk penyusunan RKPD Tahun 2019.

Hukum sesaat keempat, adalah Undang-Undang tentang APBN dan Peraturan Daerah tentang APBD. UU tentang APBN hanya berlaku sesaat atas rencana pendapatan dan belanja Negara tahun berkenaan. Demikian pula untuk Perda tentang APBD hanya berlaku sesaat atas rencana pendapatan dan belanja daerah tahun berkenaan.

Hukum sesaat kelima, adalah berbagai macam Keputusan Kepala Daerah yang berkenaan dengan penetapan para pejabat pengelola keuangan daerah dalam pelaksanaan APBD yang mulai berlaku sesaat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran, 1 Januari hingga 31 Desember sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahin 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya. Ada pula berbagai macam Keputusan Kepala Daerah berkenaan dengan penetapan tim-tim atau sebutan lainnya maupun honor-honor yang berlaku untuk selama 1 (satu) tahun anggaran, maupun yang hanya berlaku beberapa bulan saja tergantung kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Juga berbagai macam naskah dinas lainnya seperti surat edaran tentang pelaksanaan APBD yang hanya berlaku sesaat berkenaan dengan tahun anggaran.

Dan beragam macam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh penguasa di pusat berupa UU, PP, Peraturan Menteri/Keputusan Menteri, maupun para penguasa di daerah-daerah berupa Perda, Perkada/Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati, Keputusan Kepala Daerah, yang diterbitkan sesaat untuk waktu tertentu. Yang menjadi persoalan adalah banyak diantara aku, kau, kalian dan kita semua tidak mengetahui daya laku suatu peraturan perundang-undangan, sehingga hukum sesaat bisa menyesatkan atau menjadi hukum sesat jika suatu hukum/peraturan perundang-undangan yang hanya berlaku sesaat dipahami menjadi hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku selamanya.

Dengan saya munculkan atau temukan satu frasa hukum melalui artikel ini yaitu hukum sesa(a)t diharapkan dapat menambah perbendaharaan frasa hukum yang sudah ada dan sudah kita kenal selama ini, hukum rimba, hukum karma, hukum alam, hukum tarik menarik (law of attraction). Demikian pula, jika terdapat frasa hukum sesaat maka akan ada hukum selamanya, sebagaimana hukum public dengan hukum privat, atau hukum nasional dengan hukum internasional.

Untuk aku, kau, kalian dan kita semua silahkan mencari dan menguji peraturan perundang-undangan yang tergolong kedalam hukum sesaat atau hukum sementara.(*)

Gorontalo, 1 Januari 2019

BUKU CATATAN HUKUM KEUANGAN DAERAH : PERGESERAN ANGGARAN

Tinggalkan komentar

BUKU CATATAN HUKUM KEUANGAN DAERAH

PERGESERAN ANGGARAN

YUSRAN LAPANANDA

Sampai saat ini, banyak sudah para pimpinan daerah mulai dari Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Pimpinan SKPD sampai dengan staf teknis SKPD tersandung kasus korupsi akibat dari penafsiran dan pelaksnaan atas “Pergeseran Anggaran”. Untuk itu catatan saya kali ini membahas seputar penafsiran atau interprestasi atas “Pergeseran Anggaran”, sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2014, saat ini sudah memasuki bulan ke empat atau bulan April. Dan saat ini kebanyakan daerah sementara diperhadapkan dengan pemeriksaan Tim Pemeriksa BPK-RI atas LKPD Tahun Anggaran 2013. Kemudian untuk 60 (enam puluh) hari kedepan, daerah-daerah setelah menerima LKPD yang sudah diaudit oleh BPK “bersiap-siap” merubah APBD melaui mekanisme APBD Perubahan. Sebelum memasuki tahapan perubahan APBD, haruslah melalui tahapan pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2013 (vide pasal 298 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011), setelah itu memasuki tahapan penyusunan dan pembahasan KUA dan PPAS Perubahan.

Pasal 154 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, dinyatakan “Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi: (a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; (b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jeinsi belanja; (c) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; (d) keadaan darurat; dan (e) Keadaan luar biasa”.

Tulisan saya kali ini hanya memberi catatan atas penafsiran/interprestasi frasa pergeseran anggaran, yang berkaitan dengan Pasal 154 ayat (1) huruf b, dan Pasal 160 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 khususnya Pasal 160 ayat (5).

Pergeseran anggaran memang “dihalalkan” sebagaimana dimaksud pada Pasal 154 ayat (1) huruf b yaitu pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dan sebagaimana dimaksud pada Pasal 160 ayat (1) yang menghalalkan juga pergeseran antar obyek belanja dan jenis belanja dan antar rincian obyek belanja. Selanjutnya Pasal 160 pun telah memberi dan membatasi kewenangan untuk melakukan pergeseran. Pasal 160 ayat (2), “menghalalkan” dan membatasi kewenangan untuk pergeseran aggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan PPKAD (pejabat pengelola keuangan daerah).

Selanjutnya Pasal 160 ayat (3), “menghalalkan” dan membatasi kewenangan untuk pergeseran aggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan, dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah. Pasal 160 ayat (4), memandu pergeseran anggaran yang “dihalalkan” dan menjadi kewenangan oleh PPKD dan Sekretaris Daerah ini  dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota) tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan anggaran yang sudah dilakukan pergeseran, dan selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.

Kemudian Pasal 160 ayat (5) menjelaskan “Pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang APBD”. Pasal 160 ayat (5) inilah yang sering digunakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD untuk melakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dengan penafsiran/interprestasi “semau gue”. Frasa Pasal 160 ayat (5) ini sangatlah jelas dan tidak perlu lagi dilakukan penafsiran/interprestasi. Pasal 160 ayat (5) ini “hanya menghalalkan” pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dengan kewenangan merubah perda tentang APBD melalui mekanisme DPRD.

Kebanyakan Pemerintah Daerah dan DPRD masih “mencoba-coba” menggunakan penafsiran/interprestasi dengan metode analogi maupun metode a contrario dengan menganalogi dan meng a contrario frasa “dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang APBD”, dengan penafsiran/interprestasi “Peraturan Daerah itu juga nantinya memerlukan persetujuan DPRD maka bolehlah melakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja “cukup” dengan memberi persetujuan DPRD”.

Sampai dalam frasa ini penafsiran/interprestasi dapat diterima secara a contrario maupun analogi, namun jika frasa berikut “dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD” maka jelas tidak dapat di a contrrio maupun dianalogi, karena tahapan untuk pelaksanaan berikutnya harus merubah Peraturan Daerah, dan bukan merubah Peraturan Kepala Daerah.

Banyaknlah Pemerintah Daerah dan DPRD yang melakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja hanya dengan menggunakan mekanisme persetujuan DPRD, dan selanjutnya merubah Peraturan Kepala Daerah. Padahal Pasal 160 ayat (5) sudah “mengingatkan” pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja harus dilakukan dengan cara merubah Perda dengan mekanisme melalui pengajuan Ranperda tentang APBD Perubahan. Sangatlah diperlukan “kehatian-hatian” didalam menafsirkan atau menginterprestasi suatu frasa peraturan perundang-uandangan baik dengan menggunakan metode analogi maupun metode a contrario.(*)

BUKU AKU, KAU, KALIAN DAN KITA SEMUA : BOLA KAKI KAMPOENG

Tinggalkan komentar

Buku Aku, Kau, Kalian dan Kita Semua

BOLA KAKI KAMPOENG

YUSRAN  LAPANANDA, SH.,MH.

Perasa Masalah Hukum, Sosial dan Kebijakan Publik

Aku, kau, kalian dan kita semua tahu masa-masa indah nan membahagiakan adalah masa anak-anak dan remaja. Masa-masa yang menyejukan dan penuh kenyamanan dalam menjalani hidup dan kehidupan adalah tinggal di kampoeng. Udaranya yang belum berlumur debu, belum tercampur dengan asap mesin-mesin sepeda motor, mobil dan mesin-mesin industry lainnya. Airnya yang belum tercemar dengan berbagai limbah, dan belum bercampur dengan sampah.

Aku, kau, kalian dan kita semua pasti mengalami dan memainkan berbagai permainan ala kampoeng seperti bola kaki. Bola kaki adalah sinonim dari sepak bola. Bola kaki adalah ungkapan sepak bola ala kampoeng. Saat aku, kau, kalian dan kita semua semasa anak-anak atau remaja seumuranku, ungkapan sepak bola di kampoeng diungkapkan dengan bola kaki kampoeng.

Permainan bola kaki kampoeng dapat dilihat dan dimainkan di lapangan terbuka, atau sudut-sudut kampoeng, tanah kosong atau pekarangan kosong, sawah/kebun yang kosong pasca panen yang belum dimanfaatkan oleh tuan dan pemiliknya.

Pemanfaatan lapangan milik orang ini sebagai lapangan bola kaki dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Tanpa MOU (memorandum of understanding), tanpa ikatan perjanjian, tanpa izin tertulis dan tanpa secarik kertas sebagai tanda setuju. Tak heran lapangan bola kaki kampong tanpa batas line atau garis panjang kali lebar, tanpa garis tengah, tanpa area penjaga gawang, tanpa lingkaran tengah lapangan, tanpa garis batas tendangan penjuru, tanpa garis penalti dan kotak penalti.

Dalam permainan bola kaki kampong pun tak ada wasit dan tak ada hakim garis. Tak ada pelatih dan tak ada pemain cadangan. Tiang gawang pun sangatlah darurat yang terbuat dari batang pinang atau pohon bambu, tanpa jaring, yang kadang kala tanpa tiang gawang cukup ditandai dengan tumpukan bebatuan. Tanpa kartu merah dan kartu kuning. Tanpa tendangan sudut. Tanpa aturan off side, tapi yang ada adalah aturan hands ball yang akan berbuah pinalti. Jarak titik pinalti dengan kipper pun hanya dihitung secara manual, “dua belas pas” dengan menggunakan langkah panjang maju jalan.

Bola kaki kampoeng tak mengenal diving. Diving adalah aksi pura-pura terjatuh, terguling-guling dan meringkuk kesakitan meski tak ada sentuhan dari lawan. Aksi untuk mengelabui, menipu, atau membohongi wasit agar beroleh hadiah penalti jika terjadi dalam area terlarang atau berharap pemain lawan beroleh kartu kuning/merah.

Para pemain pun tanpa kostum atau jersey yang seragam dan bernomor punggung. Mungkin mereka tak mengenal atau belum mengenal proposal atas permintaan pembelian ke berbagai lembaga pemerintahan, perbankan, kepada kontraktor atau para politisi di dapil mereka. Mereka pun belum mengenal bagaimana mendapatkan bantuan sosial atau hibah melalui APBD.

Untuk membedakan siapa kawan dan siapa lawan cukup ditandai dengan pelepasan kaos/baju. Siapa yang terlebih dahulu kebobolan gawangnya maka timnyalah yang melepas kaos hingga telanjang dada.

Waktu permaianan pun tak mengenal 2×45 menit. Tak mengenal babakan pertama dan babakan kedua, Tak mengenal injure time. Waktu berakhirnya pertandingan bola kaki kampoeng hanya ditandai dengan beduk magrib atau azan magrib berkumandang.

Walaupun serba dengan keterbatasan fasilitas dan kostum sepakbola atau jersey, bola kaki kampoeng sangat menyenangkan dan mengasyikan. Aku, kau, kalian dan kita semua saat itu benar-benar bermain lepas tanpa beban, tanpa target dan tak punya ambisi harus juara, namun masih dalam konteks ingin menang dan ingin mengalahkan lawan disetiap laga bola kaki kampoeng dengan bermartabat.

Permainan bola kaki kampoeng biasanya dilakukan di sore hari bada ashar. Tak ada ketepatan waktu. Permainan dimulai jika para pemain sudah cukup membentuk dua tim, tak peduli cukup menjadi kesebelasan atau tidak. Para pemain datang tanpa dorongan atau paksaan, tanpa absensi, tanpa perintah petinggi-petinggi kampoeng. Mereka datang dengan kesadaran yang tinggi hanya untuk berolahraga, berkeringat dan hanya untuk meramaikan kampoeng dikala senja, kala matahari terbenam kembali ketempat peraduannya.

Bola kaki kampoeng pun tak sepi penonton mungkin karena tak berbayar. Orang-orang kampoeng berdatangan secara spontanitas. Orang-orang kampoeng berdatangan tanpa pengaruh dengan janji-janji berhadiah atau doorprize. Penduduk kampoeng memang hanya ingin menyaksikan anak-anak dan cucu-cucu serta saudara-saudara mereka berlaga adu kekuatan dan kemahiran dengan dilandasi persahabatan dan persaudaraan.

Orang-orang kampoeng saat menyaksikan laga bola kaki kampoeng tanpa kaca mata hitam. Diantara mereka ada yang tak beralaskan kaki, sandal atau sepatu. Mereka kelapangan bola kaki tempat laga tanpa bermobil, tanpa bersepeda motor, atau tak menggunakan Grab, Gojek atau Uber, mereka cukup santai dengan mengayuh sepeda atau jalan kaki bersama.

Diantara penonton pun banyak gadis-gadis kampoeng ikut menyaksikan bola kaki kampoeng, ada yang sudah berdandan ditambah wewangian ala kampoeng, adapula yang belum masih dengan busana sejak pagi hari. Kehadiran gadis-gadis kampoeng selain mengisi waktu di sore hari, dipastikan juga diantara mereka ada yang mengintip para lelaki yang sementara bermain bola kaki, berharap bisa jadi pacar dan istri-istri mereka.

Dibenak mereka belum terlintas sebuah cita-cita untuk menjadi orang-orang terpelajar, orang-orang berduit, orang-orang yang dipuja dan dipuji, “makan puja atau makan puji”, mereka hanya ingin menghabiskan waktu di sore hari saja, mencari kenyamanan diri hingga tak mau berurusan dengan berbagai embel-embel kehidupan duniawi yang penuh dengan ikhtiar negatif (menjilat, kepura-puraan, bermuka dua dan lain-lain).

Laga bola kaki kampoeng pun tak mulus setiap hari, hingga kadang terhenti total dan solusinya pun laga bola kampoeng berpindah-pindah dari lapangan yang satu kelapangan lainnya. Ini akibat dari lapangan yang digunakan seperti sawah/kebun sudah akan digunakan untuk musim tanam atau lapangan terbuka sudah dilarang oleh pemiliknya.

Tak ada keberatan dari para pemain bola kampoeng atas larangan penggunaan lapangan bola kaki. Tak ada protes, tak ada lobi-lobi intervensi melalui petinggi-petinggi di kampoeng mereka. Mereka diam saja, mereka sadar bahwa memang lapangan itu bukan milik mereka, buka hak milik ataupun warisan nenek moyang mereka. Mereka tak mencari celah untuk kebenaran atas suatu kesalahan atau mereka tak mencari celah kesalahan atas suatu kebenaran. Mereka benar-benar menjunjung tinggi hak-hak berbangsa dan bernegara, mereka benar-benar menghormati dan menghargai hukum keperdataan yang berlaku dinegeri ini.

Tak itu saja, bola kaki kampoeng pun akan terhenti jika terjadi pertengkaran hingga perkelahian sesama teman pemain, akibatnya tiang gawang dicabut, diporak-porandakan. Jika bola kaki kampoeng terhenti karena terjadi sengketa perkelahian, bola kaki kampoeng pun bisa digelar kembali untuk beberapa waktu kemudian setelah petinggi-petinggi kampoeng turun tangan untuk mendamaikan, dan menyatukan kembali sengketa yang terjadi.

Selain itu, bola kaki kampoeng terhenti akibat dari seringnya kedatangan tamu kesebelasan dari kampoeng sebelah atau kampoeng tetangga. Jika bola kaki kampoeng sudah didatangai oleh tamu-tamu kesebelasan atau orang-orang dari kampoeng sebelah atau tetangga, maka beberapa pemain tuan rumah akan tersisih dan tak bisa bermain lagi sehingga berakibat para pemain kampoeng lainnya akan mencari lapangan bola kaki lainnya atau mencari permaianan olahraga alternatif lainnya seperti sepak takraw atau bola voli, sehingga jika para pemain tamu dari kampoeng tetangga tak datang maka dipastikan lapangan itu kosong melompong dan laga bola kaki kampoeng vakum.

Kesimpulannya, bola kaki kampoeng akan terhenti akibat dari, a. Lapangan bola kaki sudah dipakai oleh tuannya atau sudah dilarang oleh tuannya; b. Terjadinya sengketa, pertengkaran dan perkelahian sesama pemain bola kaki kampoeng; c. Akibat seringnya bola kaki kampong dimasuki dan didatangi tamu-tamu yang tak diundang.

Selamat bernostalgia ala bola kaki kampoeng.(*)

Limboto, 10 Agustus 2018

BUKU AKU, KAU, KALIAN DAN KITA SEMUA : REUNIAN DAN CLBK

Tinggalkan komentar

Buku Aku, Kau, Kalian dan Kita Semua

REUNIAN DAN CLBK

YUSRAN  LAPANANDA, SH.,MH.

Perasa Masalah Hukum, Sosial & Kebijakan Publik

Prolog

Reuni diartikan sebagai pertemuan kembali (bekas teman sekolah, kawan seperjuangan, dan sebagainya) setelah berpisah cukup lama. Beragam macam reuni diselenggarakan oleh para alumni, baik alumni siswa/siswa TK, SD, SMP, SMA, alumni kuliah/kampus hingga alumni diklat (pendidikan & pelatihan) baik PIM atau structural maupun fungisonal. Reuni pun beragam macam bentuk, mulai dari reuni akbar yang diikuti oleh seluruh alumni. Reuni angkatan yang diikuti terbatas pada angkatan tertentu, misalnya SMA angkatan 86 atau alumni kampus Fakultas Hukum angkatan 87. Reuni lainnya dalam sebutan, reuni sekolah, reuni kuliah, reuni lintas zaman, reuni zaman now, reuni seangkatan kerja, reuni seperjuangan, reuni jadoel, reuni terbatas, dan reunian-reunian lainnya.

Reuni yang paling heboh adalah reuni SMA atau reuni kuliah angkatan atau alumni 80-an. Hebohnya reuni angkatan atau alumni 80-an sepertinya banyak dipengaruhi factor usia yang dibilang paling pas dengan zaman sekarang diusia seputar 50-an. Hebohnya reuni angkatan atau alumni 80-an juga dikaitkan dengan masa 80-an punya lagu-lagu jadoel yang hingga kini masih hits dan penuh kenangan. Lagu-lagu lintas zaman yang masih sangat poluler hingga saat ini. Lagu 80-an banyak diabadikan dan dijadikan tema berbagai macam acara diberbagai TV swasta maupun negeri, seperti tembang kenangan, melody memori, radio jadoel dan lain sebagainya yang lagunya seputar lagu-lagu Betharia Sonata, Dian Piesesha, Koes Plus, Fariz RM, Harvey Malaiholo, Obbie Mesakh, Nike Ardila, Vina Panduwinata, Deddy Dores, Iis Sugianto dan lain-lain yang seangkatan dengan aku, kau, kalian dan kita semua.

Reuni kuliah/sekolah adalah reuni yang paling diminati dan paling heboh. Reuni sekolah/kuliah adalah acara temu kangen dan acara nostalgia yang banyak diburu. Reuni sekolah/kuliah merupakan pertemuan setelah bertahun-tahun tak bertemu. Reuni yang mempertontonkan berbagai perubahan dulunya berantakan, sekarang rapi. Dulunya acak-acakan dan tidak terurus, sekarang penuh wewangian dan necis. Dulunya bau sinar matahari, skarang bau mall matahari. Dulunya makan gorengan 3 dibilang 1, sekarang makan gorengan 1 dibilang 3. Dulunya langsing, sekarang langsung. Dulunya tak menor, sekarang bergincut. Dulunya pendiam sekarang gesit dan cerewet. Dulunya akti dan agresif sekarang lamban dan pasif pengaruh penyakit degeneratif (diabetes, asam urat, kolesterol). Dan lain-lain dulu dan sekarang, sekarang dan dulu.

Siapa inisiator reuni dan donatur disetiap reuni, baik reuni akbar, reuni lintas zaman, reuni angkatan dan reuni-reunian lainnya?. Inisiator biasanya berasal dari sesama alumni secara murni atau spontanitas sesama alumni. Juga inisiatior dari reuni bisa saja berasal dari yang punya kepentingan bisnis, atau kepentingan politik. Juga, inisiator dari reuni bisa berasal dari mereka-mereka yang jomblo, duda/janda, petualang cinta, para pencari kerja, bisnisme, dan lain-lain.

Siapakah donator sesungguhnya?. Donatur reuni, bisa spontanitas sesama alumni. Bisa keroyokan sesama alumni melalui list penyumbang. Donatur bisa juga berasal dari perorangan, mereka-meraka yang dianggap oleh inisiator mereka-meraka yang berduit. Bisa rekan alumni yang sudah sukses dibidang usaha (bisnisman, pengusaha maupun kontraktor). Bisa rekan alumni yang sukses dalam pemerintahan (kepala-kepala perangkat daerah, petinggi dikampus-kampus atau pimpinan pada lembaga/kementerian). Bisa rekan alumni yang sukses dalam dunia politik (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPR/DPD hingga DPRD).

Acara-acara reuni pun mengenal berbagai slogan atau istilah-istilah seperti dalam suatu pembangunan gedung “peletakan batu pertama dan terakhir”, atau “panas-panas tahi ayam”. Reuni hanya untuk pertama dan terakhir. Reuni tidak dapat berjalan secara berkesinambungan. Peserta alumni biasanya hanya datang pada pertemuan awal. Pertemuan berikutnya jumlah peserta semakin sedikit hingga reuni tamat, berakhir, tidak lagi diadakan dan tak terdengar lagi.

Apa yang telihat dan bisa aku, kau, kalian dan kita semua saksikan disetiap acara-acara reunian. Make up berlebihan, peseta alumni oleh karena ingin tampil beda dan menebar pesona, ingin terlihat cantik, maka kejadian menggunakan make up berlebihan terlihat. Bergunjing, peserta alumni disaat acara reuni banyak yang mengelompok. Sharing pengalaman hidup, anak-anak hingga kesehatan. Tak luput pula bergunjing atau menyebarkan kejelekan teman sendiri.

Berlebihan saat berbicara. Memang saat bertemu teman lama pasti memiliki hasrat untuk menceritakan banyak hal kepada teman kita. Tetapi berbicara berlebihan bahkan sampai tidak memberikan kesempatan teman untuk berbicara sangatlah menyebalkan teman lainnya.

Selain itu, dibalik semuanya reuni banyak menyimpan berbagai kenangan, persahabatan, persauadaraan, kekompakkan, dan silaturahim, juga reuni meninggalkan berbagai persepsi buruk, tragedy, hingga berbagai dampak baik dampak positif maunpun dampak negative/buruk.

Dampak positif reuni

Di masyarakat Indonesia, acara kumpul-kumpul tidaklah asing. Masyarakat Indonesia sudah terbiasa dekat dengan keluarga besar, tidak seperti di Barat yang cenderung hanya dekat dengan keluarga inti.

Suatu fenomena kekinian di masyarakat Indonesia kumpul-kumpul atas nama reuni sering dilaksanakan dan sudah menjadi kebutuhan dan malahan sudah menjadi tradisi. Kondisi ini banyak pula dipicu oleh perkembangan teknologi komunikasi dan era digitalisasi (revolusi industry 4.0) melalui ponsel dan media social seperti Facebook maupun WhatsAap Group.

Hadirnya Facebook maupun WhatsAap Gorup, membuat komunikasi pertemanan yang lama terpisah terjalin kembali. Teman-teman lama waktu sekolah/kuliah yang sudah terpisah puluhan tahun bisa terjalin kembali lewat media ini. Kemudian pada umumnya berlanjut ke pertemuan reuni atau sebaliknya.

Reuni memang mengasyikan. Tentu saja karena banyaknya manfaat yang bisa diperoleh melalui reuni. Misalnya menjadi ajang bersosialisasi guna merekatkan tali persaudaraan maupun persahabatan. Reunian juga menjadi ajang aktualisasi diri, terutama mereka yang sudah pensiun dari pekerjaan. Melalui reuni peran-peran sosial yang sempat hilang dapat kembali ditumbuhkan.

Reuni selain bermanfaat untuk menjalin persaudaraan, persahabatan dan silaturahim, reuni juga bisa membuat seseorang merasa muda kembali. Bertemu dan bercerita tentang kebandelan kita, kekompakan kita, suka duka kita di masa sekolah/kuliah bisa menjadi refleksi dan menyemangati kita dimasa kini. Reuni menjadikan ikatan kekeluargaan diantara alumni. Bahkan jalinan kerjasama bisnis bisa terjadi karena reuni. Sesama alumni banyak yang membentuk yayasan untuk berkegiatan sosial atau mendirikan lembaga pendidikan.

Umumnya, para peserta dalam acara reuni mencoba mengingat kembali atau bernostalgia tentang hari-hari sekolah/kuliah mereka dulu, dengan detail mengingat teman-teman yang suka usil, dan bercerita tentang apa yang terjadi dengan masing-masing mereka sejak berpisah dan terpencar-pencar. Alumni biasanya sangat peduli dengan bagaimana hidup mereka berubah jika dibandingkan dengan hidup mantan teman sekolah/kuliah mereka, dan bercerita jauh mengenai karier sukses mereka, pencapaian pribadi, dan hubungan dengan orang lain.

Sebagian orang menganggap ajang reuni sebagai hal yang sangat penting karena di reunianlah para alumni dapat kembali merasakan masa-masa sekolah yang penuh kebersamaan dan kebahagiaan bersama teman-teman. Masa-masa seperti ini hanya ada ketika para alumni sekolah/kuliah, namun dengan reuni setidaknya para alumni bisa merasakan kembali hal-hal seperti itu. Mengingat hal-hal yang menarik, nama-nama panggilan yang didapat di masa sekolahpun akhirnya dipakai lagi ketika reunian. Memperbincangkan hal manis yang pernah para alumni lalui ini merupakan salah satu terapi hati yang efektif

Dalam urusan usia, reunian memberi dampak posistif. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kumpul-kumpul bersama sahabat akan menimbulkan rasa kegembiraan dan dapat membuat umur seseorang lebih panjang. Dalam penelitian itu membuktikan bahwa seseorang yang banyak dikelilingi oleh teman dan saudara kemungkinan meningggal lebih lama dengan umur panjang.

Dukungan emosi yang didapatkan dari teman dan keluarga mampu meringankan beban dan masalah seseorang. Manfaat reuni alumni ini biasa menjadi tempat mencurahkan berbagai masalah sehingga mampu membuat seseorang merasa lebih bahagia. Beban dan masalah yang awalnya ditanggung sendiri hingga membuat stres dan depresi bisa berkurang bahkan hilang dan berubah menjadi sebuah keceriaan.

Ajang reuni banyak dimanfaatkan oleh para anggotanya untuk melakukan hal yang positif, seperti penggalangan dana untuk amal, melaksanakan seminar-seminar, dan lain-lain. Untuk itu, lebih baik, reuni diiringi dengan kegiatan yang positif seperti bakti sosial, donor darah, atau yang lainnya.

Selain itu, dalam sebuah acara reuni biasanya para peserta alumni turut mengajak guru-guru atau dosen-dosen mereka dahulu disertai pemberian atau penyerahan bingkasan. Untuk seorang guru atau dosen, ajakan bergabung dalam acara reuni tentunya akan membuat guru atau dosen merasa terhormat karena masih diingat oleh siswa dan mahasiswanya.

Dampak negatif reuni

Reuni adalah sesuatu yang menyenangkan. Reuni suatu keinginan, kebutuhan dan harapan segelintir alumni. Kegiatan reuni banyak memberi manfaat dalam pelaksanaannya, namun juga berbagai kemungkinan-kemungkinan terjadi yang bisa memberi dampak tak baik bagi peserta alumni dan keluarganya.

Reunian bukan hanya berdampak positif bagi para pesertanya dan orang-orang disekitarnya, tetapi juga dapat berdampak negatif. Dampak negatif reuni, menjadi pemicu munculnya persoalan-persoalan dan permasalahan-permasalahan baru baik secara perorangan, kelompok  maupun terhadap kehidupan pihak-pihak lain, yaitu keluarga.

Ajang unjuk kesuksesan. Setelah bertahun-tahun berpisah, dalam diri seseorang pasti akan mengalami banyak perubahan hidup. Jika disaat sekolah/kuliah hidup berkelebihan karena memiliki orang tua yang kaya, namun sekarang berubah menjadi kebalikannya, hidup pas-pas dan seadanya. Dilain pihak seseorang dulu hidupnya susah, sekarang berhasil menjadi orang sukses, menjadi pejabat, bisnisman, politikus yang berkelebihan duit/harta. Perubahan kehidupan yang dulu hidup biasa dan sekarang telah sukses inilah yang seringkali ingin ditunjukan disaat reuni, ada yang secara terang-terangan ataupun secara tidak langsung. Sebaliknya perubahan kehidupan yang dulu hidup berkelimpahan, sekarang hidup susah, pas-pasan, apa adanya, inilah yang menjadi gunjingan sesama teman.

Pertunjukkan atas kesuksesan terlihat disaat reunian. Orang sukses pasti akan menggunakan pakaian yang wahhh. Orang sukses akan menggunakan berbagai fasilitas yang melekat pada dirinya, pejabat, bisnisman dan politikus. Mereka akan menggunakan ajudan hingga bermobil mewah.

Unjuk kesuksesan ini akan menjadi bagian dari upaya membanding-bandingkan sesama alumni. Membandingkan-bandingkan atas berbagai capaian dan raihan jabatan dunia dan harta-harta yang akan ditinggalkan.

Dukung mendukung dalam perpolitikan. Sudah menjadi rahasia umum reunian menjadi ajang dukung mendukung. Reuni menjadi ajang beroleh dukungan dalam pemilihan kepala daerah. Reuni menjadi ajang beroleh dukungan dalam pemilihan anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD). Reuni pun menjadi ajang beroleh dukungan dalam pemilihan kepala desa. Reuni menjadi ajang beroleh dukungan dalam berbagai pemilihan/pengisian jabatan-jabatan dan kekuasaan-kekuasaan publik. Reuni menjadi ajang beroleh dukungan saat mutasi, pergeseran dan penempatan pejabat dalam pemerintahan atau pemerintah daerah.

Tak ayal, reuni banyak didanai oleh elit-elit perpolitikan, elit-elit pemerintahan dan kekuasaan/jabatan publik lainnya. Sehingga banyak reunian yang terjebak kedalam perpolitikan praktis. Reunian seperti ini adalah reuni musiman dan sesaat, musim pilkada, musim pileg dan saat dan menjelang pengisian jabatan-jabatan dalam pemerinatah dan pemerintah daerah.

Pemalakan. Reuni sangat butuh kekuatan dana maupun anggaran. Siapakah penyandang dana reuni sesungguhnya?. Bisa didominasi perorangan mereka-meraka yang dianggap oleh inisiator yang berduit. Bisa rekan alumni yang sudah sukses dibidang usaha (pengusaha maupun kontraktor). Bisa rekan alumni yang sukses dalam pemerintahan (kepala-kepala perangkat daerah, petinggi dikampus-kampus atau pimpinan pada lembaga/kementerian). Bisa rekan alumni yang sukses dalam dunia politik (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPR/DPD hingga DPRD).

Meraka-mereka itulah yang menjadi obyek dan sasaran para inisiator reuni dalam mensukseskan acara atau kegiatan reuni. Dan mereka-mereka itulah yang menjadi obyek dan sasaran “pemalakan” inisiator hingga sesama alumni. Selain itu jika anggaran atau dana dari orang-orang sukses di jabatan-jabatan dan kekuasaan public tentaunya akan menganggu cash flow DIPA, DPA hingga budget perusahaan, dan akhirnya berakhir dengan berbagai penyimpangan keuangan kantor?.

Ada udang dibalik batu. Reuni sekolah/kuliah dan terutama diklat (PIM/structural) atau fungsional banyak yang secara sengaja dibuat atau direncanakan dibuat oleh orang-orang bejat dan memanfaatkan acara reunion sebagai pencitraan diri, juga mengumbar nafsu dan birahi.

Diantara alumni pak-pak punya niat jahat terhadap mak-mak untuk berbuat kejahatan kelamin mulai dari pelecehan hingga pemerkosaan. Diantara alumni ada yang siap menjadi inisiator hingga menjadi donatur tentu dengan dorongan melampiaskan nafsu, birahinya kepada mak-mak yang sudah menjadi incarannya. Waktu dan tempat pun dipilih adalah waktu malam hari atau waktu siang yang sepi. Tempat yang dipilih pun tak tanggung-tangung adalah obyek wisata pegunungan, pantai dan lain-lain sesuai keinginan perencana.

Respon mak-mak atas pak-pak yang berpikiran bejat, ada yang tak menyadari akan bahaya yang mengancam karena memang mak-mak tidak mengetahuinya sama sekali. Ada juga mak-mak yang menyadari dan tahu akan rencana bejat pak-pak tapi tenang-tenang saja karena sudah terbujuk dan terbuai dengan reunian. Malahan ada mak-mak yang tahu rencana bejat itu dan siap dengan apa yang akan terjadi, dan terjadilah.

CLBK (Cinta Lama Bersemi Kembali). Reunian menjadi ajang asmara sesama peserta reuni. Sering terjadi jalinan asmara yang terulang oleh dua pribadi yang di waktu sekolah pernah saling tertarik. Kalau saat ini mereka belum punya pasangan tentu tidak jadi masalah. Tetapi kalau masing-masing sudah mempunyai pasangan tentu buntut persoalannya bisa menjadi panjang dan mungkin runyam.

Tak bisa dibantah dan tak bisa dipungkiri CLBK (Cinta Lama Bersemi Kembali) sering hadir dalam reuni atau setelah reuni. Pertemuan yang semula bersifat sosial dan umum berubah menjadi pertemuan pribadi dan eksklusif. Tentu saja ini hanya menjadi masalah bagi mereka yang sudah berkeluarga.

Aku, kau, kalian dan kita semua haruslah berhati-hati. Mengapa harus hati-hati? Alasannya sederhana, dalam kegiatan reuni akan sangat rawan munculnya kembali benih-benih cinta. Khususnya bagi mereka yang memang saat masih di sekolah/kuliah dulu saling memadu kasih, namun pada akhirnya harus terpisah karena sesuatu hal.

Perselingkuhan. Secara psikolog klinis terdapat beberapa jenis perselingkuhan yang awalnya justru tidak direncanakan sama sekali dan momennya adalah reunian. Dalam reunion ketika bertemu dengan teman lama atau mantan di acara seperti itu, akan memunculkan rasa kenyamanan baru dalam ruang yang baru. Dari yang sudah lama tidak ketemu, sekarang dipertemukan tanpa sengaja. Bukan tidak mungkin akan memunculkan berbagai kesan diantara para alumni. Muncul berbagai rasa kebaikan peserta reuni. Muncul rasa cantik atau tampan peserta reuni. Itulah yang menjadi benih-benih awal dari pertemuan dalam reuni dan berlanjut ke pertemuan reuni berikutnya tentunya yang lebih seru lagi hingga berakhir dengan ke perselingkuhan

Saat ini reunian alumni bukan saja pada saat acara reunian, namun ditindaklanjuti dengan pembentukan group WhatsAap. Dari group WhtasAap ini bukan tidak mungkin terjadi obrolan yang mengarah pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ajakan bertemu di luar secara berdua, misalnya hingga munculnya asmara baru dan terjadilah perselingkuhan.

Banyak cerita yang sudah dikodifikasi dalam tulisan dan dalam bentuk gambar yang terekam dalam video dan banyak berita soal perselingkuhan akibat dari reunian yang menjadi pemberitaan berbagai media visual.

Penipuan. Penipuan biasanya terjadi sebelum atau sesudah acara reunian dilaksanakan. Modus penipuan bisa terjadi disaat pengumpulan dana oleh inisiator atau orang-orang yang memanfaatkan atau tahu celah hukum. Dana untuk biaya acara yang dikumpul, setelah itu pengumpul melarikan diri dan tak bisa dihubungi yang berakibat acara reuni tertunda, ditunda hingga batal terlaksana.

Modus lainnya walaupuan dana sudah cukup akan tetapi para pengumpul masih mengumpul dana dari orang-orang atau sesama alumni yang pada akhirnya dana yang terkumpul tidak digunakan untuk kegiatan alumni malahan digunakan untk kepentingan atau kebutuhan lainnya.

Kecanduan reuni. Reuni dapat memberi dampak buruk bagi aku, kau, kalian dan kita semua. Kecanduan dan ketagihan untuk selalu berhasrat dan bernafsu mengadakan reuni dalam segala bentuk reuni hingga dalam bentuk reuni kecil-kecilan, arisan atau sekedar ketemu ngobrol, ngrumpi di café, resto atau rumah kopi atau rumah makan. Jika sudah kecanduan dan ketagihan maka urusan pekerjaan usaha/kantor dan rumah tangga terbengkai dan terabaikan hingga suami/istri dan anak-anak tak terurus, akhirnya menimbukan keluarga tak harmonis. Berkurangnya waktu inilah yang pada akhirnya akan menimbulkan konflik dan memicu timbulnya kecurigaan-kecurigaan yang sebenarnya belum tentu sesuai dengan yang dipikirkan pasangannya.

Chatting. Dizaman digital sekarang ini kebutuhan ponsel atau handphone sudah melebihi kebutuhan lahiriah hingga bathiniah. Saat ini reuni dan alumni sekolah, kuliah hingga alumni diklat (PIM/structural atau fungsional) identik dengan reuni digital, handhone atau ponsel melalui Fecebook atau WhatsAap Gorup. Alumni rata-rata punya Group WhatsAap untuk buat status dan komentar di group.

Chatting/obrolan group alumni sungguh menyita waktu. Menyita waktu berkeluarga, waktu bekerja, waktu istirahat. Banyak pertengkaran antara suami dan istri terjadi gara-gara chatting/obrolan Facebook atau WhatsAap Group alumni. Banyak pekerjaan terbengkalai karena urusan obrolan Facebook atau WhatsAap Group alumni. Banyak asuhan mak-mak kepada anak-anak terabaikan dan tak terurus.

Chatting/obrolan Facebook atau WhatsAap Group alumni tak mengenal ruang, waktu dan profesi. Dalam urusan bekerja pun banyak mak-mak saat memasak dan mengasuh anak sambil mengintip isi obrolan. Banyak pak-pak dalam bekerja sambil mengintip isi obrolan., dan berbagai dampak buruk lainnya.

Epilog

Aku, kau, kalian dan kita semua tahu, bertemu/bersua, berbincang, bercanda akan hal-hal yang lama terpendam dengan teman-teman lama sangatlah menyenangkan, mengingat masa-masa lalu seru dan lucu. Berbincang dan bercanda dengan teman lama bukan saja terjadi dalam acara reuni. Saat ini berbincang dan bercanda sesama alumni sudah dilakukan melalui media social atau jejaring social.

Saat ini intesitas reuni, pertemuan atau apapun namanya meninggi. Tingginya intensitas ini dipengaruhi digitalisasi dalam era Revolusi Industri 4.0. Media social meresonansi dunia. Facebook, WhatsAap Group menjadi instrument penting dalam aksi-aksi alumni atas nama reuni. Tanpa harus bertemu dan bersua, chatting/obrolan dalam Facebook, WhatsAap Group sudah mewakili ajang silaturahim dan ajang memperaerat tali persaudaraan serta ajang bernostalgia sesama alumni.

Ramai dan ributnya Facebook, WhatsAap Group alumni hingga aku, kau, kalian dan kita semua banyak yang terjebak ke memory masa lalu, sibuk kembali membicarakan gosip masa lalu, melacak kembali kabar kekasih masa lalu walaupun saat ini sudah berkeluarga, dan tidak jarang terjebak pada sikap menilai orang lain berdasarkan ukuran-ukuran dan sifat mereka di masa lalu.

Terkadang intensitas obroloan dalam Facebook maupun WhatsAap Gorup para alumni baik alumni sekolah, kuliah hingga alumni diklat (PIM/structural atau fungsional) membuat lupa waktu. Sehingga mengganggu konsentrasi dalam bertugas, lupa akan pekerjaan hingga mengabaikan keharmonisan rumah tangga.

Disadarai reunian, baik dalam bentuk acara maupun reunian melalui Facebook maupunWhatsAap Group memberi manfaat dan berdampak positif bagi para alumni. Juga sadar atau tidak, reunian memberi dampak buruk atau negative bagi para alumni, keluarga hingga urusan pekerjaan dengan produktivitas kerja menurun.

Banyak harmonisnya keluarga yang terganggu saat ayah/ibu maupun anak masing-masing sibuk dengan Facebook maupun WhatsAap Group reunian alumni. Berapa banyak pekerjaan yang terlantar, karena pekerjanya sibuk dan hanya fokus pada apa yang terjadi di dunia Facebook maupun WhatsAap Group.

Perlu aku, kau, kalian dan kita semua ingat dan sadari, masa lalu adalah sejarah yang tak akan pernah kembali lagi. Hari ini adalah fakta dan kenyataan yang harus dijalani. Masa depan tergantung pada apa yang aku, kau, kalian dan kita semua lakukan hari ini.

Adakah aku, kau, kalian dan kita semua mengalami nukilan-nukilan yang terlukis diatas? Sudahkah aku, kau, kalian dan kita semua merenungkan dampak negative atau buruk akibat beralumni dan berreunian yang terjadi hingga saat ini.?

Waham-wahan yang terhalusinasi sebagai introspeksi diri, untuk lebih berhati-hati memanfaatkan dan mengelola waktu hidup yang terbatas dan tersisa ini.

Hanya berharap dapat bermanfaat, dan tidak untuk dibenci apalagi dilawan dengan genggaman kekuasaan.(*)

Limboto, 9 Agustus 2018

Older Entries

%d blogger menyukai ini: