BUKU AKU, KAU, KALIAN DAN KITA SEMUA: MULAI DARI NOL

Tinggalkan komentar

Buku Aku, Kau, Kalian dan Kita Semua

MULAI DARI NOL

YUSRAN  LAPANANDA, SH.,MH.

Perasa Masalah Hukum & Sosial

”Mulai Dari Nol”. Mulai dari nol adalah ungkapan yang sangat famileir dikalangan pebisnis. Pebisinis mengawali usahanya mulai dari nol.  Pebisnis memulai bisnisnya benar-benar mulai dari nol. Nol permodalan, nol pengalaman, dan nol pengetahuan. Banyak pebisnis yang menjadi milyarder, orang kaya, yang memulai bisnisnya dari nol hingga sukses.  Mulai dari nol pun, aku, kau, kalian dan kita semua mengenalnya dalam pertandingan olahraga seperti bulutangkis, voli ball, sepak takraw dan lain-lain. Untuk memulai suatu laga wasit mengucapkan skor 0-0 dan tim yang bertanding memulai laga tanding.

Selain itu “mulai dari nol”, menjadi iklan Pertamina. ”Mulai dari nol, ya pak!”. Kalimat ramah mulai dari nol dari petugas SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) terdengar disaat aku, kau, kalian dan kita semua ketika mengisi BBM di SPBU. Ucapan mulai dari nol sepertinya menjadi protap (prosedur tetap) atau SOP (standar operational procedure) layanan para petugas SPBU.

Booming “Mulai dari nol”, berawal dari satu iklan jadoel dari Pertamina menjelang Idul Fitri 1429 H atau ditahun 2008 M. Meski sudah usang, kurang lebih 10 tahun lalu, namun slogan mulai dari nol masih terasa dan terdengar disetiap aku, kau, kalian dan kita semua ketika mengisi BBM di SPBU.

Iklan Pertamina, mulai dari nol, berawal dari seorang Bapak yang hendak mengisi BBM di suatu SPBU sambil menelpon. Petugas SPBU menyapa dengan ramah “selamat sore” dan petugas SPBU pun meminta si Bapak mematikan handphonenya, “maaf pa bisa dimatikan dulu handphonenya”. Dengan muka tak bersahabat dan cemberut si Bapak tak meladeni gaya menyapa petugas BBM yang begitu ramah. Petugas SPBU pun melanjutkan, “dimulai dari angka nol, ya pak”. Usai mengisi tangki mobil, saat bersamaan, bedug dan azan magrib mengumandang dan petugas SPBU mengucapkan “alhamdulillahh”, dan mempersilakan si Bapak untuk berbuka, “sudah magrib, silahkan kalau mau berbuka”. Namun, si Bapak menolak dengan ekspresi marah, “aaahh nggak usah”. Petugas SPBU pun dengan kesabaran, keramahan, disertai dengan senyuman menyampaikan “terima kasih pak”.

Iklan pun berlanjut, disaat Idul Fitri dan setelah melaksanakan sholat Ied, petugas SPBU yang sama kembali bekerja. Si Bapak yang sama pun datang kembali untuk mengisi BBM namun dengan semua anggota keluarganya, tentu setelah sholat Ied pula. Dengan penuh keramahan, petugas SPBU mengucapkan “selamat lebaran bapak, ibu, de, mohon maaf lahir dan bathin, dimulai dari angka nol ya pak”. Bapak yang duduk di depan sebelah kiri itu pun hanya menganggukkan kepala. Kemudian petugas itu mengisi bensin ketangki mobil. Dengan melihat dari spion mobil, Si Bapak mengingat kembali bagaimana dia tak meladeni dan bersikap tak ramah, marah dan cemberut pada petugas SPBU. Iklan pun berkanjut, si Bapak keluar dari mobil dan berjabat tangan dengan petugas SPBU, “mas, mohon maaf lahir dan bathin ya, mulai dari nol lagi ya” dan diikuti dengan seluruh anggota keluarganya.

Sungguh suatu iklan yang inspiratif dan inovatif. Sungguh iklan yang bermakna, Pertamina berkeinginan untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik dan jujur kepada pelanggan. “Mulai dari nol”, slogan ingin memberikan kepuasan yang lebih baik kepada konsumen. Dengan kata lain tak ada lagi konsumen yang tak terpuaskan dengan bermacam ragam keraguan. “Mulai dari nol”, tentunya suatu inovasi untuk menuju pembaharuan dengan harapan suatu kondisi yang baik kedepan dari kondisi sebelumnya. “Mulai dari nol”, dalam kondisi sebelumnya bermakna ungkapan bahwa sebelum ini telah terjadi “pembohongan” kepada pelanggan ketika mengisi BBM di SPBU. Baik pelayanan petugas yang tidak ramah, tidak sopan, tidak jujur, atau bentuk-bentuk lain, hingga entah takaran kurang pas, atau yang paling dan pasti pas tidak mulai dari nol,

Iklan pertamina “mulai dari nol” yang ditampilkan ketika Idul Fitri tersebut, perlu dijadikan titik balik perubahan semua layanan publik di negeri ini, baik pada kantor-kantor perusahaan, maupun pada kantor-kantor pemerintahan baik dipusat maupun didaerah, yang semestinya mengedepankan dan menonjolkan kesabaran, keramahan, kejujuran dan yang terpenting adalah senyuman para petugas ASN/karyawan, demi kepuasan publik, masyarakat, pelanggan/konsumen. Dan yang paling terpenting dalam layanan publik adalah tak ada lagi diskriminasi dalam pelayanan, tak ada lagi pungli, tak ada lagi manipulasi, tak ada lagi fee dan suap menyuap, tak ada lagi upeti, tak ada lagi gratifikasi dan lain-lain.

Namun, dibalik itu semua ini “mulai dari nol” telah melahirkan sesuatu yang sangat inovatif dan inspiratif. “Mulai dari nol” membawa dampak dan pesan atas kinerja dan kejujuran dan kepercayaan diri para petugas pada SPBU dengan slogan “mulai dari nol”, dan keyakinan dan kepercayaan pelanggan kepada petugas SPBU dan Pertamina secara totalitas. Apalagi para petugas pada SPBU didoktrin dengan gaya menyapa penuh keramahan, keikhlasan dan kebaikan hati petugas serta kejujuran, walaupun segelintir petugas pada SPBU melakoninya dengan sangat terpaksa, bertolak belakang dengan jiwa dan rasa mereka.

Bagi aku, kau, kalian dan kita semua nilai utama dan esensi dasar “mulai dari nol” adalah kejujuran, selain keramahan, kesabaran dan kepuasan. Kejujuran adalah bagian dari harga diri yang harus dijaga dan dipegang hingga mati. Esensinya, miskin materi tak berarti, asalkan punya nilai kejujuran. Janganlah merusak harga diri dengan kebohongan dan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran. Sekali aku, kau, kalian dan kita semua berbohong, hilanglah harga diri selamanya. Berbohong adalah salah satu perusak nilai kejujuran. Selain berbohong, manipulasi adalah perusak nilai-nilai kejujuran. Manupulasi merupakan perbuatan untuk merekayasa fakta yang sebenarnya. Apapun alasannya, tindakan manipulasi sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai kejujuran. Dampak buruk dari tindakan merusak nilai-nilai kejujuran, dengan berbohong dan manipulasi adalah hilangnya kepercayaan. Hilangnya kepercayaan dari masyarakat atau orang-orang terdekat di sekitar aku, kau, kalian dan kita semua.

Iklanpun diakhiri dengan “buka lebar pintu maaf, sambut esok yang lebih baik”. Dan sebentar lagi aku, kau, kalian dan kita semua akan menunaikan ibadah puasa. Marhaban Ya Ramadhan, selamat datang wahai bulan ramadhan. Selamat menunaikan ibadah puasa, mohon maaf lahir dan bathin, mohon maaf atas khilaf dan salah.(*)

Jambi, 16 April 2018

Iklan

BUKU AKU, KAU, KALIAN DAN KITA SEMUA : PIALA DUNIA 2018, RUSIA JAGOANKU

2 Komentar

Buku Aku, Kau, Kalian dan Kita Semua

PIALA DUNIA 2018, RUSIA JAGOANKU

YUSRAN  LAPANANDA

Perasa Masalah Hukum & Sosial

Aku, kau, kalian dan kita semua tahu, sepertinya tinggal hitungan hari Piala Dunia 2018 akan digelar di Rusia. Penentuan Rusia sebagai tuan rumah Piala Dunia 2018, hasil pemungutan suara penentuan kedua Piala Dunia yang diumumkan badan sepak bola dunia FIFA di Zurich Swiss, Kamis 2 Desember 2010. Rusia menyisihkan Inggris, Belanda-Belgia, dan Spanyol-Portugal yang sama-sama mengincar Piala Dunia 2018, sedangkan Qatar terpilih setelah bersaing dengan Australia, Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan untuk tuan rumah Piala Dunia 2022. Dengan keputusan FIFA ini, Rusia dan Qatar sama-sama menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk kali pertama. Ini kali pertama kawasan Eropa Timur dan negara Arab dipercaya menjadi tuan rumah event sepakbola terpenting dunia.

Selain itu, undian pembagian group Piala Dunia 2018 telah dilakukan di State Kremlin Palace, Moskwa, Rusia, Jumat 1 Desember 2017. Sebanyak 32 tim nasional akan terlaga di Piala Dunia 2018 pada 14 Juni hingga 15 Juli 2018. Rusia sebagai tuan rumah mendapat kesempatan menjalani laga pembukaan Piala Dunia 2018 di Stadion Luzhniki, Moskwa, 14 Juli 2018. Lawannya adalah tim nasional Arab Saudi, urutan kedua pada Grup A. Tim-tim lain, yang terbagi ke dalam 8 grup, akan bertanding keesokan harinya hingga duel terakhir fase grup pada 28 Juni 2018. Adapun babak 16 besar akan berlangsung mulai 30 Juni hingga final di Stadion Luzhniki pada 15 Juli 2018.

Dikalangan masyarakat, aku, kau, kalian dan kita semua tentunya sudah melihat dan membaca jadwal pertandingan fase group hingga babak final, bahkan diantara kita menyimpan hingga menempatkan jadwal pertandingan Piala Dunia 2018 di ruang kerja, tempat kerja bahkan menyimpannya dalam dokumen handphone. Laga Piala Dunia 2018 sudah ramai diperbincangkan dan diskusikan oleh fans sepakbola. Mulai dari Negara-negara jagoan yang tak lolos Piala Dunia, Belanda, Italia, Cili, Amerika Serikat, Kamerun, penentuan penghuni group, waktu pelaksanaan, kostum tim, hingga Negara jagoan masing-masing fans.

Disetiap perhelatan Piala Dunia sepakbola, penentuan penghuni group salah satu hal yang menjadi perhatian masyarakat, mulai dari group lemah, group seru hingga group neraka. Katakanlah grup H yang dihuni Polandia, Senegal, Kolombia, Jepang yang diyakini sebagai group lemah. Sedangkan group B yang dihuni Portugal, Spanyol, Maroko, Iran yang diyakini sebagai group neraka oleh karena Portugal dan Spanyol dalam satu group yang harus bertemu pada fase penyisihan group. Group D yang dihuni Argentina, Islandia, Kroasia dan Nigeria yang diyakini juga sebagai group yang paling seru.

Juga, turut meramaikan perhelatan Piala Dunia 2018 Rusia adalah kostum atau jersey yang akan digunakan oleh Tim nasional peserta Piala Dunia. Jersey Tim Piala Dunia saat ini diburu oleh masyarakat pencinta sepakbola termasuk jersey Negara jagoan mereka masing-masing. Jersey Brasil, Argentina, Spanyol, Jerman, Inggris, Portugal, atau Francis langganan juara Piala Dunia yang paling banyak diburu dan laris di pasaran, termasuk Negara-negara kuda hitam seperti Kolombia, Belgia, Uruguay, Kroasia, Swiss, Swedia dan tak ketinggalan jagoanku Rusia?.

Aku, kau, kalian dan kita semua tentunya punya alasan tersendiri untuk menjagokan tim nasional peserta Piala Dunia 2018. Tentunya yang paling banyak dijagokan adalah Brasil, Argentina, Spanyol, Jerman, Inggris, Francis, atau Portugal, oleh karena tim ini adalah langganan Juara Piala Dunia. Mitos, hitungan dan prediksi pun menjadi alasan untuk menjagokan tim. Mulai dari mitos jika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika maka diyakini juaranya adalah Negara-negara yang berada di benua Amerika seperti Brasil, Argentina atau Uruguay. Dan jika Piala Dunia diselenggarakan di benua Eropa maka diyakini juaranya adalah Negara-negara yang berada di benua Eropa seperti Spanyol, Jerman, Inggris, Portugal, Francis atau Rusia. Alasan lainnya atas hitungan dan prediksi atas tim-tim yang tak terkalahkan selama babak kualifikasi, dan termasuk hasil uji tanding atau uji coba akhir-akhir ini sebagai laga pemanasan. Tak kalah serunya adalah pemilihan jagoan tim sebagai juara Piala Dunia adalah kecintaan dan adanya sosok pemain bintang. Menjagokan Argentina karena Lionel Messi, menjagokan Brasil karena Neymar Da Silva Santos, menjagokan Portugal karena Cristiano Ronaldo. Hitungan dan prediksi pun ditentukan oleh kekuatan tim yang dihuni oleh pemain bintang yang merata seperti Spanyol, Jerman, Inggris, dan Francis.

Rusia jagoanku?, tentu punya alasan yang lain. Alasan yang paling rasional, Rusia adalah tuan rumah Piala Dunia 2018. Rusia sebagai tuan rumah dan main di kandang sendiri itulah factor keberuntungan dan modal besar bagi Tim Beruang Merah. Tentunya, main dikandang sendiri dengan dukungan suporter dan fans yang sangat fanatik akan membantu keberuntungan tuan rumah Rusia dalam manapaki dan memenangkan setiap kali laga baik pada fase penyisihan group hingga pada babak-babak berikutnya, babak 16 besar, babak 8 besar atau perempat final, babak semi final dan babak final.

Tak ketinggalan beberapa fakta yang perlu diperhitungan bagi jagoanku Rusia adalah saat Piala Dunia 2002 yang diselenggarakan di Jepang dan Korea Selatan. Fakta, kala itu, Korea Selatan sebagai tuan rumah dan main dikandang sendiri dihadapan suporter dan fans yang sangat fanatic, tampil mengejutkan lolos hingga babak semi final atau 4 besar. Alasan lainnya, pilihan Rusia jagoanku agar sedikit berbeda dengan pendapat umum yang lebih menjagokan Brasil, Argentina, Spanyol, Jerman, Inggris, Francis, atau Portugal.!!!!!.

Berbeda pendapat di zaman now lagi gila-gilanya dibandingkan sama dalam berpendapat. Orang-orang maupun orang-orangan, dari orang-orang biasa hingga orang-orang ketinggian lebih memilih berbeda pendapat dari pada sama dalam pendapat. Orang-orang lebih mendukung sesuatu yang salah dari pada yang benar. Yang salah dibenar-benarkan, yang benar disalahkan. Kebenaran yang hanya disuarakan oleh perorangan, akan ditenggelamkan oleh kesalahan yang didukung banyak orang. Kesalahan akan lebih mulia jika didukung oleh orang banyak, dan kebenaran akan dihinakan oleh orang-orang salah.

Akankah Rusia, jagoanku menembus semi final hingga final dan menjadi Juara Piala Dunia 2018???.(*)

Limboto, 16 Maret 2018

KORUPSI: SOAL HUKUM ATAU SOAL POLITIK

Tinggalkan komentar

KORUPSI: SOAL HUKUM ATAU SOAL POLITIK

Oleh: Yusran Lapananda, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkab Gorontalo

Dilihat dari banyaknya kasus korupsi, Gorontalo seperti “Daerah Para Maling”. Dugaan korupsi ternyata banyak dilaporkan sebelum maupun sesudah Pilkada. Akibatnya terkesan, pemberantasan korupsi berkait erat dengan aksi “jegal-menjegal” dalam Pilkada.

PROLOG

Betapa mulia dan besarnya hati seorang pemimpin bangsa, dan negarawan seperti Nelson Mandela pemimpin perlawanan atas politik apartheid oleh segolongan orang berkulit putih di Afrika Selatan. Sekian puluh tahun terpenjara baik secara fisik, rohani maupun kematiannya atas hak-hak politik dan keperdataan, tidak harus memicu sikap dan bathinnya untuk melakukan balas dendam terhadap lawan-lawan politik disaat ia terpilih sebagai Presiden hasil pilihan rakyat dan sebagai penguasa atas wilayah Afrika Selatan. Di saat ia dilantik menjadi Presiden Afrika Selatan dalam pidatonya kurang lebih ia menyampaikan “Sekian puluh tahun saya terpenjara, dinista dan dizholimi, bukan berarti saya harus melakukan pembalasan terhadap mereka-mereka itu, namun hari ini dan mulai saat ini kita bangun Negara ini untuk kemakmuran rakyat. Mari lupakan apa yang sudah terjadi, mari kita songsong hari-hari ke depan yang lebih baik. Peristiwa kemarin biarlah berlalu, persoalan politik kita tinggalkan, kita hentikan pengusutan korupsi yang bersentuhan dengan politik dan kejahatan politik lainnya kita lupakan. Mulai hari ini kita perbaharui Pemerintahan tanpa pembalasan dan balas dendam.

PILKADA KOTA GORONTALO

Pilkada Kota Gorontalo atau yang lebih popular lagi dengan Pilwako atau pemilihan walikota tinggal menghitung hari, direncanakan awal 2008. Tentunya dalam pelaksanaan proses Pilkada saat ini menunggu keputusan atau revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pilwako. Waktu menunggu revisi UU Nomor 32 Tahun 2004, sebagai konsekuensi dari Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan calon perseorangan ikut Pilkada. Departemen Dalam Negeri RI melalui Kepala Pusat Penerangan Depdagri, menyatakan KPUD tidak berwenang membuat aturan tentang calon perseorangan. “UU dibuat Pemerintah dan DPR, sebelum putusan Mahkamah Konstitusi dijabarkan pembuat UU, sulit untuk dilaksanakan”. Dengan alternatif yang berkembang saat ini perlunya pertama, Presiden perlu mengeluarkan Peraturan pengganti UU, kedua, revisi UU Nomor 32 Tahun 2004, ketiga, KPU berwenang mengeluarkan peraturan syarat dukungan calon perseorangan, maka sesuai dengan penyataan Kapuspen Depdagri, mau tidak mau KPUD belum dapat melaksanakan Pilkada/Pilwako selama UU Nomor 32 Tahun 2004 belum direvisi.

Untuk menghadapi Pilwako dan berdasarkan pernyataan Kapuspen Depdagri, bukan berarti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Pilwako dan KPUD sebagai satu-satunya lembaga penyelenggara Pilwako sesuai UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu belum dapat melakukan kegiatan dan perencanaan, hal yang mendasar untuk direncanakan adalah biaya penyelenggaraan Pilwako. Sesuatu yang tidak mungkin akan menyedot anggaran milyaran rupiah. Demikian juga bagi calon walikota baik calon yang didukung parpol dan calon walikota yang ikut melalui calon perseorangan tak luput dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Pilwako. Berbagai kegiatan sosial yang berkaitan dengan kegiatan politik untuk menarik simpati rakyat pemilih berlangsung dimana-mana di wilayah Kota Gorontalo. Pembagian sembako, kegiatan keislaman sampai kegiatan olahraga sangat mewarnai pertarungan Pilwako nanti. Aksi dan reaksi termasuk intrik-intrik politik dari masing-masing kandidat sering menghiasi media cetak dan media elektronik mulai dari kesepakatan Aston sampai dengan survey dukungan dari para calon yang ada. Kesemuanya secara rasionalisasi sosial politik adalah sesuatu yang wajar.

Lagi

Kepala Daerah Perseorangan dan Hubungan “Eksekutif-Legislatif”

Tinggalkan komentar

Kepala Daerah Perseorangan dan Hubungan “Eksekutif-Legislatif”

Oleh: Yusran Lapananda, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo

Apa yang bisa terjadi ketika anggota-anggota DPRD tidak menghadiri sidang paripurna untuk membahas pelantikan bupati terpilih yang berasal dari perseorangan (independen)? Regulasi tentang calon independen perlu memperhatikan sejumlah resiko, agar stabilitas di daerah tidak terdistorsi.

Keputusan MK

Mahkamah Konsitusi (MK) tanggal 23 Juli 2007 lewat keputusannya Nomor 5/PUU-V/2007 akhirnya mengabulkan gugatan class action agar ada unsur calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah. Pokok gugatan adalah Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebut, “pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik”.

Keputusan ini merupakan kewenangan (kompetensi) MK sesuai Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : menguji UU terhadap UUD NRI 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945; memutus pembubaran partai politik; memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Selain itu MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden/wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945. Selain itu amar putusan MK dapat menyatakan permohonan tidak dapat (niet ontvankelijk verklaard); permohonan dikabulkan, dan permohonan ditolak, apabila permohonan tidak terbukti beralasan.

Lagi

Korupsi OTK?

Tinggalkan komentar

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten  Gorontalo.

Regulasi  OTK

Delapan  tahun  sudah  otonomi  daerah  berjalan,  sejak  ditetapkannya  UU  Nomor 22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah  terakhir  dirubah  dengan  UU  Nomor  32  Tahun  2004.  Sejak  itu  pula  sudah  ketiga  kalinya  peraturan  yang  mengatur  mengenai  organisasi  perangkat  daerah  berganti.  Awalnya  diatur  dengan  PP  Nomor 84  Tahun  2000  tentang  Pedoman  organisasi  perangkat  daerah,  kemudian  diubah  dengan  PP  Nomor  8  Tahun  2003.  Perubahan  ini  dilandasi  dengan  alasan  PP  Nomor  84  Tahun  2000  tidak  sesuai  lagi  dengan  keadaan  dan  perkembangan  penataan  pemerintahan  daerah,  dan  alasan  yang  paling  mendasar  adalah  daerah-daerah  dalam  menyusun OTK-nya  (organisasi  dan  tata  kerja)  sangatlah  kebablasan  dan  semau  gue  membentuk  baik  dinas,  badan,  kantor  dan  lain-lain,  hal  ini  disebabkan  oleh  tidak  terdapatnya  klausul  bab,  pasal  dan  ayat  maupun  dalam  penjelasan  yang  memberi  batasan  jumlah  OTK  yang  dibentuk.  Persoalan  yang  muncul  saat  itu  adalah  anggaran  yang  ada  banyak  terserap  kebelanja  aparatur.

            PP  Nomor  8  Tahun  2003  telah  memberi  batasan  yang  jelas  jumlah  dinas  maupun  lembaga  teknis  (badan,  kantor  dan  RSUD),  contohnya  untuk  Provinsi  dinas  maksimal  10  (sepuluh)  dinas  dan  lembaga  teknis  (badan  dan  kantor)  maksimal  8  (delapan).  Untuk  Kabupaten/Kota  dinas  maksimal  14  (empat  belas)  dinas  dan  lembaga  teknis  (badan,  kantor  dan  RSUD)  maksimal  8  (delapan).  Selain  itu  untuk  penentuan  jumlah  dan  wajarnya  terbentuknya  dinas  dan  lembaga  teknis  ditentukan  dengan  kriteria  dengan  memperhitungkan  skala  nilai,  bobot,  dan  skor, hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  3  ayat  (1)  PP  Nomor  8  Tahun  2003  “Pembentukan  organisasi  perangkat  daerah  didasarkan  pada  kriteria  penataan  organisasi  perangkat  daerah”.  Untuk  skor  akhir  500  sampai  dengan  750  dapat  dibentuk  kantor,  dan  total  skor  lebih  dari  jumlah  750  skor  dapat  dibentuk  dinas  atau  badan.

            Setelah  empat  tahun  berlaku  PP  Nomor  8  Tahun  2003,  diganti  lagi  dengan  PP  Nomor  41  Tahun  2007.  Alasan  penggantian  ini  lebih  banyak  dilandasi  dengan  penyesuaian  dari  UU  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  yang  lebih  utama  lagi  adalah  dilandasi  pada  pembagian  urusan  wajib  dan  urusan  pilihan.  Dalam  regulasi  ini  besaran  organisasi  perangkat  daerah  baik  provinsi  dan  Kabupaten/kota  ditentukan  oleh  nilai  yang  didasarkan  pada  variable  yaitu  jumlah  penduduk,  luas  wilayah,  jumlah  APBD  dan  didasarkan  pada  kelas  internal.  Cara  penilaian  dilakukan  dengan  tiga  kategori.  OTK  provinsi  dan  Kabupaten/kota  cara  penilaiannya  sama.  Pertama,  nilai  kurang  dari  40,  dinas  paling  banyak  12,  lembaga  teknis  8  dan  asisten  3.  kedua,  nilai  antara  40  sampai  dengan  70,  dinas  paling  banyak  15,  lembaga  teknis  10  dan  asisten  3.  ketiga,  nilai  lebih  70, dinas  paling  banyak  18,  lembaga  teknis  12  dan  asisten  4.

Eselonering 

Saat  ini  beberapa  daerah  kabupaten/kota  di  Provinsi  Gorontalo  (kabupaten  gorontalo  dan  bone  Bolango)  tengah  menyusun,  dan  membahas  bersama-sama  DPRD  OTK  baru  versi  PP  Nomor  41  Tahun  2007.  Untuk  Provinsi  Gorontalo  OTK  sudah  selesai  dibentuk  malahan  sudah  dilakukan  pengisian  jabatan  atas  OTK  baru  tersebut,  namun  yang  perlu  dipastikan  adalah  apakah  Provinsi  Gorontalo  menggunakan  PP  Nomor  8  Tahun  2003  atau  PP  Nomor  41  Tahun  2007,  namun  yang  pasti  tidak  mungkin  lagi  menggunakan  PP  Nomor  84  Tahun  2000  yang  sejak  tanggal  17  Pebruari  2003  sudah  dicabut  dan  dinyatakan  tidak  berlaku  lagi.

Sesuatu  yang  perlu  dipertanyakan  adalah  apakah  dalam  penyusunan  OTK  baru  Pemprov,  Pemkab  dan  Pemkot  bersama-sama  DPRD  telah  memperhatikan  Eselonisasi  perangkat  daerah?.  Contohnya  adalah  untuk  OTK  provinsi  eselonsasi  versi  PP  Nomor  8  Tahun  2003  disesuaikan  dengan  Pasal  19  maka,  Sekretaris  daerah  provinsi  eselon  Ib,  Kepala  dinas,  asisten,  kepala  badan  dan  sekretaris  DPRD  eselon  IIa.  Kepala  biro  eselon  IIb.  Kepala  kantor,  kepala  bagian,  kepala  bidang,  dan  kepala  UPTD  eselon  IIIa.  Kepala  seksi,  kepala  sub  bagian,  Kepala  sub  bidang  eselon  IVa.

Sedangkan  versi  PP  Nomor  41  Nomor  Tahun  2007  disesuaikan  dengan  Pasal  34  maka, Sekretaris  daerah  provinsi  eselon  Ib.  Asisten,  sekretaris  DPRD,  Kepala  badan,  inspektur,  dan  direktur  RSUD  kelas  A  eselon  IIa.  Kepala  biro,  direktur  RSUD  kelas  B,  wakil  direktur  RSUD  kelas  A  eselon  IIb.  Kepala  kantor,  kepala     bagian,  sekretaris  pada  dinas,  badan  dan  inspektorat,  kepala  bidang  dan  inspektur  pembantu,  direktur  RSUD  kelas  C,  direktur  RSU khusus  Daerah  kelas  B,  wakil  direktur  RSUD  kelas  B,  wakil  direktur  RSU  khusus  Daerah  kelas  A,  dan  kepala  UPTD  dan  UPTB  eselon  IIIa.  Kepala  Bagian  dan  Kepala  Bidang  pada  RSUD  eselon  IIIb.  Kepala  seksi,  kepala  subbagian,  dan  kepala  subbidang  eselon  IVa.

Fakta-fakta  hukum

Kemudian  apa  relevansi  dari  prolog  diatas  dengan  judul  tulisan  ini  “Korupsi  OTK”?,  mari  kita  lakukan pengujian.  Dibeberapa  daerah  baik  provinsi  dan  kabupaten/kota  di wilayah  Indonesia  dapat  kita  baca  dan  lihat  baik  melalui  media  cetak  maupun  media  elektronik  (khususnya  daerah  provinsi)  telah  mengisi  OTK  baru  dengan  melantik  para  pejabat  struktural  mulai  dari  pejabat eselon  Ib  sampai  dengan  eselon  IVa.  Yang  menarik  untuk  dicermati  adalah  terdapatnya  jabatan  wakil  kepala  dinas  dan  wakil  kepala  badan.  Untuk  ini  coba  kita  lihat  kembali  ke  eselonering  yang  diatur  baik  dalam  PP  Nomor  8  Tahun  2003  dan  PP  Nomor  41  Tahun  2007.  Dalam  eselonering  ini  tidak  terdapat  eselon  jabatan  wakil  kepala  dinas  maupun  badan,  kenyataan  yang  ada  pada  pengisian  jabatan  wakil  kepala  dinas  maupun  wakil  kepala  badan  telah  dilakukan  dengan  melantik  pejabatnya.  Konsekuensinya  adalah  terbayarnya  tunjangan  jabatan  struktural  kepada  masing-masing  pejabat,  yang  tentunya  anggaranya  diambil  dari  keuangan  negara.

Sebelumnya  dapat  disajikan  salah  satu  klausul  pasal  dalam  UU  Nomor  31  Tahun  1999  terakhir  diubah  dengan  UU  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  Pasal  2  ayat  (1)  yaitu  ”Barang  siapa  yang  secara  melawan  hukum  melakukan  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  dipidana  dengan pidana  paling  banyak  4  tahun  dan  denda  paling  sedikit  200  juta  dan  paling  banyak  1  milyard”.  Dalam  penilaian  suatu  fakta  hukum  apakah  unsur  tindak  pidana  korupsi  dapat  terpenuhi?,  mari  kita  lakukan  pengujian  unsur-unsur  yang  penting.  Pertama,  unsur  melawan  hukum.  Untuk  menetapkan  seseorang  pejabat  dalam  jabatan  eselon  tentunya  didasarkan  pada  Peraturan  Daerah  tentang  Pembentukan  OTK, sampai  disini  tidak  terdapat  unsur  melawan  hukum,  namun  jika  kita  cermati  lebih  jauh  maka  untuk  membentuk  suatu  Peraturan  Daerah  maka  Peraturan  Daerah  tersebut  tidak  bisa  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi,  jika  ya  maka  Perda  tersebut  batal  demi  hukum.  Yang  pasti  bahwa  dalam  PP  Nomor  8  Tahun  2003  dan  PP  Nomor  41  Tahun  2007  tidak  membolehkan  terdapatnya  jabatan  eselon  untuk  wakil  kepala  dinas  maupun  wakil  kepala  badan.  Sehingga  dengan  demikian  Perda  tentang  OTK  tersebut  bertentangan  dengan  PP  Nomor  8  Tahun  2003  dan  PP  Nomor  41  Tahun  2007.

Kedua,  unsur  yang  paling  penting  adalah  terdapatnya  kerugian  negara.  Sejak  dilantiknya  pejabat  untuk  menduduki  jabatan  wakil  kepala  dinas  maupun  wakil  kepala  badan,  apakah  pejabat  yang  dilantik  telah  menerima  tunjangan  jabatan?.  Jika  ya  maka  sudah  terdapat  kerugian  negara  dan  jika  belum/tidak  dibayarkan  maka  tidak  terdapat  kerugian  negara.    Ketiga,  unsur  barang  siapa.  Tentunya  yang  dimaksud  disini  adalah  orang  atau  lebih  spesifik  lagi  adalah  pejabat  atau  pegawai  negeri.  Keempat,  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain.  Yang  dimaksud  menguntungkan  atau  diuntungkan  disini  adalah  pejabat  yang  memberi  jabatan  atau  yang  menerima  jabatan.  Dengan  demikian  apakah  unsur  melawan  hukum  terpenuhi?,  silahkan  anda  yang  menilai..

Penutup

            Segala  sesuatu  belum  terlambat,  paling  tidak  jabatan  wakil  kepala  dinas  maupun  wakil  kepala  badan  dapat  ditinjau  kembali  dan  tidak  perlu  jabatan  ini  dilakukan  pengisian.  Langkah  yang  sedikit  terlambat  adalah  diberhentikan  pejabat  yang  sudah  dilantik  dan/atau  lakukan  tuntutan  ganti  rugi,  kesemuanya  ini  dilakukan  sambil  menunggu  perubahan  Perda  tentang  OTK-nya.

Untuk  itu  hendaklah  dalam  menyusun  suatu  OTK  baik oleh  Pemerintah  Provinsi  maupun  Pemerintah  Kabupaten/Kota  bersama-sama  DPRD  janganlah  dipaksakan  untuk  membentuk  suatu  bab,  pasal,  ayat  maupun  penjelasan  untuk  suatu  jabatan  eselon  jika  hal  tersebut  jelas-jelas  tidak  diatur  dalam  regulasi  dari  Pemerintah  Pusat.  Alasan  kreasi,  kondisi  dan  potensi  unggulan  boleh-boleh  saja,  asalkan  tidak  menabrak  aturan.

Hak Jawab dan Somasi dalam Pers

Tinggalkan komentar

Yusran Lapananda, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo


 “Kebenaran yang kita anggap benar, belum tentu menjadi suatu kebenaran, apalagi menjadi alat pembenaran akan keyakinan orang lain atau orang banyak”. (yusran Lapananda)

Berkenaan dengan berbagai pernyataan beberapa pihak dalam kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Tabloid Independen Busur yakni perlunya upaya penggunaan hak jawab dan somasi oleh pihak korban, maka ada baiknya untuk menjawab hak tersebut maka pertanyaan yang patut kita angkat adalah bagaimana pers menyikapi keberatan masyarakat terhadap berita yang disiarkannya atau bagaimana pers mempertanggungjawabkannya  ?. Dan bagaimana pula seharusnya masyarakat menyikapi ketidakbenaran informasi yang disampaikan oleh pers. Jawabannya adalah mengacu pada apa yang terjadi akhir-akhir ini !

Lima Cara dan/atau Langkah Keberatan atas Berita

Jika terjadi keberatan masyarakat terhadap berita yang disampaikan pers maka sebagaimana yang diatur dalam UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, perusahaan pers merasa cukup hanya dengan melayani dan menyiarkan “hak koreksi” dan atau “hak jawab” subjek berita atau kemudian minta maaf, selesai. Sebaliknya tidak demikian dengan masyarakat yang dirugikan oleh pemberitaan pers. Setidaknya ada lima cara atau langkah “penyelesaian” yang akan ditempuh masyarakat terhadap suatu persoalan jika masyarakat keberatan atas informasi yang diberikan suatu pers.

Pertama, mengikuti prosedur “hak koreksi” hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang nama baiknya. Dan atau “hak jawab” hak sesorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

Lagi

Malpraktek Perjalanan Dinas dan “Nasehat” Djoko Susilo

2 Komentar

Yusran Lapananda, SH, MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan salah satu institusi yang menerapkan mekanisme pembayaran perjalanan dinas baik keluar Negeri maupun kedalam Negeri secara Actual Cost. Penerapan actual cost ini secara administrasi sangat akuntabel karena Negara hanya akan menanggung kegiatan perjalanan dinas yang bersifat aktual dibandingkan dengan sistem gelondongan atau lumpsum. Sehingga, sangat kecil kemungkinan uang saku yang tersisa untuk dikantongi dalam setiap perjalanan Dinas. Uang saku yang biasanya tersisa cukup besar dianggap hanya digunakan untuk kegiatan “sampingan” lain yang tidak bermanfaat dan berhubungan dengan tupoksi dalam setiap perjalanan Dinas.

Apa yang diterapkan KPK tersebut seakan membangkitkan keinginan publik agar seluruh lembaga di Negeri ini mencontohi dan menerapkannya ketika hal ini sejalan dengan kritikan pedas Dubes RI untuk Negara Swiss, Djoko Susilo yang mengatakan hampir 90 % kegiatan studi banding DPR RI tidak bermanfaat bagi rakyat. Djoko yang akhir-akhir ini sibuk sebagai mediator masalah PSSI dengan FIFA di Swiss belum lama ini menolak rencana kegiatan studi banding salah satu komisi yang ada di DPR.  Tidak sekali saja Djoko menolak memediasi studi banding yang akan dilaksanakan di Swiss.

Pernyataan Djoko yang membuat anggota DPR murka, setidaknya merupakan sebuah “nasehat” bukan saja bagi anggota DPR dan DPRD untuk perbaikan kinerja namun juga bagi seluruh pejabat baik ditingkat pusat maupun di daerah. Dalam pandangannya, setiap kunjungan kerja dan studi banding harusnya secara matang direncanakan dan 70-80 % waktu dalam kunker dan studi banding harus untuk acara resmi. Kegiatan yang tidak matang serta agenda resmi yang tidak sampai 70 persen dari seluruh kegiatan studi banding tidak akan dimediasi dan KBRI menurut mantan anggota DPR itu tidak akan menstempel SPPD setiap peserta studi banding karena menurutnya studi banding tersebut hanya akan membuat pemborosan dan banyak kegiatannya bersifat tamasya.

Lagi

Older Entries

%d blogger menyukai ini: