Catatan Di akhir Kerja

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Pecandu Imajiner

contoh baliho 385

Saat itu dalam suatu acara yang diselenggarakan oleh DPPKAD, terbentang baliho ukuran jumbo sebagai latar belakang acara atau kegiatan. Baliho ini bertuliskan “Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo”. Baliho ini tanpa gambar atau foto pejabat seperti Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah maupun Kepala SKPD.

Ternyata salah seorang peserta bimbingan teknis benar-benar memperhatikan dan penasaran atas sesuatu yang dianggap berbeda dengan lainnya yang sering dia lihat di setiap acara maupun kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPD atau Pemerintah Daerah. Di sela-sela acara atau kegiatan ini, dia pun menghampiri saya dan memperkenalkan dirinya. Yah ….. Onny namanya. Onny pun memulai aksinya untuk bertanya seputar baliho tanpa foto atau gambar pejabat ini.

“Selama ini setiap saya mengikuti acara atau kegiatannya DPPKAD yang sering saya perhatikan adalah baliho, latar belakang acara atau kegiatan DPPKAD tanpa gambar atau foto Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah maupun Kepala Dinas?” tanya Onny. Atas pertanyaan ini saya sebenarnya sudah menduga, sekali waktu atas pembuatan baliho acara atau kegiatan tanpa gambar atau foto pejabat, mengundang pertanyaan seperti ini, namun siapa yang berani mempertanyakan hal ini, ternyata pertanyaan ini lahir dari seorang peserta bimbingan teknis.

Esensi dari baliho latar belakang acara atau kegiatan adalah pemberian suatu pesan dan mengingatkan kepada peserta bahwa acara atau kegiatan yang sementara berlangsung berkaitan dengan apa yang tertulis di dalam baliho. Tulisan atau pesan dalam baliho dapat pula memandu pemateri dalam menyajikan materinya. Bagi peserta, tulisan atau pesan dalam baliho dapat membantu peserta yang ingin bertanya dalam sesi tanya jawab atau diskusi bahwa topik yang sementara dibahas adalah sebagaimana yang tertulis dalam pesan baliho. Selain itu, baliho menjadi bagian atau moment yang akan dijadikan sebagai bagian di dalam berfoto sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas. Bagi panitia penyelenggara, baliho menjadi bagian dari pertanggungjawaban acara atau kegiatan. “Itulah, kegunaan dari baliho dalam suatu acara atau kegiatan,” jawabku kepada Onny.

Kaitannya dengan gambar atau foto pejabat (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah maupun Kepala SKPD) dalam baliho, bagi saya itu tidak perlu dilakukan. Oleh karena, para pejabat yang kita tampilkan dalam baliho sudah dikenal oleh peserta. Kadang saya melihat baliho yang dibuat oleh beberapa SKPD dalam acara atau kegiatan, tulisan dan pesan porsinya sangatlah kecil, malahan gambar atau foto pejabat yang besar dan mendominasi pesan dalam baliho. Bagi saya, jika gambar atau foto pejabat yang ditampilkan sepertinya terkesan ada parade atau pameran foto pejabat. Peserta, akan lebih melihat sisi lainnya. Seperti akan muncul kesan, mana yang ganteng/cantik dari pejabat yang dalam baliho? Pejabat ini masih muda, pejabat ini sudah terlalu tua? Pejabat ini kulitnya hitam, pejabat ini kulitnya putih mulus? Dan macam-macam persepsi peserta. Malahan ada peserta yang punya persepsi, jangan-jangan ini bagian dari pencitraan untuk ikut pemilihan kepala daerah (pilkada) berikutnya. Intinya, tidak ada sama sekali pesan yang dapat diambil dari tampilan gambar atau foto pejabat dalam baliho, malahan yang akan muncul persepsi-persepsi lainnya. Itulah alasan saya mengapa baliho pada acara atau kegiatan DPPKAD tidak menampilkan gambar atau foto pejabat. Selain itu, jika kita mengikuti kegiatan atau acara yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat baik oleh kementerian atau lembaga lainnya, saya tidak pernah melihat baliho latar belakang acara atau kegiatan mereka menampilkan gambar atau foto pejabat, yang ada hanyalah tulisan atas pesan dari acara atau kegiatan yang sementara berlangsung.

Bagi saya yang paling penting adalah peniadaan gambar atau foto pejabat (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Sekretaris Daerah) dalam baliho pada acara atau kegiatan DPPKAD untuk menghindari fitnah atau salah tafsir di kemudian hari, jika terjadi kesalahan, kekhilafan atau kekeliruan dalam pemuatan gambar atau foto mereka. Misalnya dalam baliho yang ditampilkan hanya Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah, tanpa Wakil Kepala Daerah, maka tafsir orang bahwa Kepala SKPD tidak pro Wakil Kepala Daerah. Atau dalam baliho yang ditampilkan hanya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tanpa Sekretaris Daerah, maka tafsir orang bahwa Kepala SKPD tidak pro Sekretaris Daerah, dan lain-lain tafsir yang mengarah pada fitnah,” jelasku kepada Onny.

“Apakah pemuatan gambar atau foto pejabat dalam baliho latar belakang acara atau kegiatan adalah keinginan pejabat?” tanya Onny lagi padaku. Atas pertanyaan ini, saya hanya akan menginspirasikan kejadian-kejadian tentang pemuatan gambar atau foto pejabat dalam baliho, yang saya dengar dan dilaporkan oleh Onny-Onny lainnya.

Kejadian di suatu SKPD dalam suatu acara atau kegiatan. Saat itu baliho sudah terpasang dengan tulisan dan pesan dari acara atau kegiatan, dan menampilkan bukan foto pejabat (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah maupun Kepala SKPD) tapi gambar atau foto Kepala Bidang beserta staf bidang. Apa yang terjadi, baliho itu disuruh copot oleh Kepala SKPD dengan disertai ucapan, “Siapa Kepala Dinas di sini? Ini gambar atau foto sudah bukan saya lagi sebagai Kepala Dinas malahan Kepala Bidang, So ganti dang Kepala Dinas”. Cerita lainnya, saat itu konsep baliho sudah dicetak dan diperlihatkan kepada Kepala SKPD, dengan tulisan dan gambar pejabat (Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah) tanpa kepala SKPD. Di saat itu pula Kepala SKPD marah-marah kepada staf dengan tidak memuat gambar atau fotonya dan menyuruh staf untuk menambah tampilan gambar atau fotonya dalam baliho. Ada lagi cerita Onny lainnya yang melaporkan, bahwa pernah di suatu acara SKPD, konsep baliho diperlihatkan kepada Kepala SKPD dengan tampilan foto atau gambar (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah maupun Kepala SKPD), Kepala SKPD menyuruh mengubah baliho gambar atau foto dengan meniadakan foto Sekretaris Daerah sehingga yang ditampilkan hanyalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Kepala SKPD. Ada pula Kepala SKPD yang meniadakan sama sekali gambar atau foto Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, dan hanya menampilkan gambar atau fotonya sendiri. “Dan masih banyak lagi cerita Onny-Onny lainnya tentang gambar atau foto pejabat dalam baliho pada acara atau kegiatan SKPD”, jelasku lagi kepada Onny.

Dari cerita di atas saya yakin bahwa pemuatan gambar atau foto Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Sekteratis Daerah bukanlah keinginan mereka. Sepertinya Onny mendengarkan dan memahami penjelasanku, Onny pun berdiri dan mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan pertanda dia setuju atas penjelasanku.

Selesai