26 Januari Pemkab Gorontalo Selenggarakan Sidang MP-TGR

Tinggalkan komentar

mp tgr

Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan menggelar agenda rutin Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TGR) dan Rapat Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (TPKN/D) untuk pertama kalinya di tahun 2016 pada Bulan Januari, Selasa (26/01/2016). Pelaksanaan sidang yang digelar minimal satu bulan satu kali ini kembali akan mengambil tempat di Ruang Sidang MP-TGR Kantor Bupati Gorontalo, pelaksanaan kegiatan tersebut akan dimulai pada pukul 09.00 WITA dengan beberapa agenda Persidangan.

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, melalui kesempatan ini Pemerintah Kabupaten Gorontalo mengundang secara resmi Pemerintah Kabupaten/Kota se-tanah air yang ingin menyaksikan dan menghadiri langsung jalannya persidangan.

KABUPATEN GORONTALO RAIH ANUGERAH DID

Tinggalkan komentar

DIDPemerintah Kabupaten Gorontalo kembali memperoleh Anugerah Dana Insentif Daerah (DID). Hal ini diperkuat dengan adanya surat/telegram dari Menteri Dalam Negeri nomor 005/6836/SJ tertanggal 10 Desember 2015 perihal undangan untuk menerima anugerah bagi daerah berprestasi berupa Dana Insentif Daerah yang diserahkan langsung oleh Presiden RI di Istana Negara Jakarta. Pemberian Dana tersebut sebagai tindak lanjut ditetapkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN Tahun 2016 dan PERPRES Nomor 137 tahun 2015 tentang rincian APBN tahun 2016.

Penyerahan Anugerah DID ini dilaksanakan pada hari ini Senin 14 Desember 2015 di Istana Negara yang akan diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Ir. Hadijah U. Tayeb.

Kepala Dinas PPKAD Yusran Lapananda mengungkapkan bahwa Pemberian Anugerah DID tersebut sebagai bukti pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo masih dianggap terbaik oleh Pemerintah Pusat. Beberapa kriteria penilaian memperoleh reward DID ini, diantaranya Kinerja Pengelolaan Keuangan yang berdasarkan Opini BPK RI atas LKPD dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Penyampaian LKPD tepat waktu serta Penetapan APBD yang juga tepat waktu pula selain itu juga ditunjang oleh Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Adapun anugerah DID ini dalam bentuk dana sebesar Rp. 41 Milyar.

“Pemerintah Kabupaten Gorontalo terus berupaya untuk berprestasi serta menjaga agar pemberian anugerah dana insentif daerah yang sudah didapatkan sejak tahun 2010 lalu bisa terus dipertahankan serta pengelolaan keuangan daerah yang ditunjang dengan Pelaksanaan APKD, penerapan layanan Probadut serta pengoptimalisasian MP-TGR,” ungkap Yusran.

Pemkab Gorontalo Selenggarakan Sidang MP-TGR

Tinggalkan komentar

Sidang MP TGR Pemkab Gorontalo

Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan menggelar agenda rutin Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TGR) dan Rapat Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (TPKN/D) pada bulan Desember tepatnya Pada Hari Senin (28/12). Pelaksanaan sidang yang sudah menjadi trademark di Kabupaten Gorontalo ini kembali akan mengambil tempat di Ruang Sidang MP-TGR Kantor Bupati Gorontalo. Pelaksanaan kegiatan tersebut akan dimulai pada pukul 09.00 WITA dengan beberapa agenda persidangan.

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, melalui kesempatan ini Pemerintah Kabupaten Gorontalo mengundang secara resmi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-tanah air yang ingin menyaksikan dan menghadiri langsung jalannya persidangan. Sampai berita ini dimuat, daerah yang berencana akan melakukan studi banding terkait Sidang MP-TGR, yakni; Pemkab Wajo, Sulawesi Selatan.

Pemkab Mulai Cairkan Dana Desa

Tinggalkan komentar

dana desa

Limboto – Pemerintah Kabupaten Gorontalo secara serentak akan melakukan pencairan khusus dana desa mulai hari ini Senin (7/12). Hal ini dibuktikan dengan adanya transfer dana dari Pemerintah Pusat ke rekening kas umum daerah Kabupaten Gorontalo tertanggal 3/12/2015. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, bahwa Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di rekening kas umum Daerah. “Atas dasar tersebut Pemerintah Kabupaten Gorontalo siap mencairkan dana desa tahap III tersebut sejumlah Rp. 10.478.646.400, khusus untuk 191 desa yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Gorontalo,” ungkap Kadis PPKAD Yusran Lapananda, SH., MH., yang juga selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Gorontalo.

Lebih lanjut Yusran menambahkan bahwa mekanisme Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah dan pada akhirnya dipindahbukukan ke Rekening Kas Desa. Hal ini dilakukan paling lambat minggu kedua bulan bersangkutan dari rekening RKUN ke RKUD dan paling lambat tujuh hari dari rekening RKUD ke RKD pada setiap tahap. Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Gorontalo juga telah menerima Dana Desa tahap I pada bulan Mei dan tahap II pada Juli lalu sebesar 42 Milyar dan telah dipindahbukukan ke Rekening kas desa. Total penerimaan dana desa Tahun 2015 sejumlah Rp.52.393.232.000.

Pemkab Gorontalo Selenggarakan Sidang MP-TGR

Tinggalkan komentar

Sidang MP TGR pic

Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan menggelar agenda rutin Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TGR) dan Rapat Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (TPKN/D) pada bulan November tepatnya Pada Hari Senin (23/11). Pelaksanaan sidang yang digelar minimal satu bulan satu kali ini kembali akan mengambil tempat di Ruang Sidang MP-TGR Kantor Bupati Gorontalo, pelaksanaan kegiatan tersebut akan dimulai pada pukul 09.00 WITA dengan beberapa agenda Persidangan.

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, melalui kesempatan ini Pemerintah Kabupaten Gorontalo mengundang secara resmi Pemerintah Kabupaten/Kota se-tanah air yang ingin menyaksikan dan menghadiri langsung jalannya persidangan. Sampai berita ini dimuat, tercatat sudah ada beberapa daerah yang berencana akan melakukan studi banding terkait Sidang MP-TGR, yakni; Pemkab Bekasi, Pemkab Bantul, dan Pemkab Gowa.

Undangan Terbuka Sidang MP-TGR

1 Komentar

mp tgr november

Polemik Penggunaan Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah, Terjawab

Tinggalkan komentar

narayana

Polemik penggunaan pakaian dinas PNS yang sempat menjadi perbicangan hangat di kalangan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo beberapa waktu lalu akhirnya terjawab dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang diundangkan pada tanggal 30 September 2015 lalu, dengan kajian hukum sebagai berikut:

Dengan merujuk pada pasal 2, pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 beserta lampirannya, maka penggunaan pakaian dinas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah beserta modelnya diatur sebagai berikut :

  1. Hari Senin : PDH Linmas, model mengikuti peraturan perundangan yang mengaturnya (linmas);
  2. Hari Selasa dan Rabu : PDH Warna khak, model sesuai dengan lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015;
  3. Hari Kamis : PDH Kemeja/baju Putih dan celana/rok hitam atau gelap, dengan model kemeja dan celana bagi pria dan kemeja dan rok bagi wanita sesuai dengan lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015, dan bukan model SBY;
  4. Hari Jumat : Batik/Tenun/Pakaian khas Daerah (karawo), dengan model sesuai prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah.

Selain itu, pakaian dinas PNS harus menggunakan atribut yang telah diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015.

  1. Hari Senin : Linmas, atribut lambang mengikuti peraturan perundangan yang mengaturnya (linmas) disertai dengan lencana korpri, papan nama dan tanda pengenal;
  2. Hari Selasa dan Rabu : PDH Warna khaki, dengan atribut nama pemerintah provinsi gorontalo, nama pemerintah kabupaten gorontalo beserta lambang kabupaten gorontalo, lencana korpri, papan nama dan tanda pengenal,
  3. Hari Kamis : PDH Kemeja/baju Putih dan celana/rok hitam atau gelap, dengan atribut lencana korpri, papan nama dan tanda pengenal.
  4. Hari Jumat : Batik/Tenun/Pakaian khas Daerah (karawo), dengan atribut lencana korpri, papan nama dan tanda pengenal.

Semoga kajian hukum ini dapat dijadikan dasar didalam pengambilan keputusan dan dalam penyusunan Peraturan Bupati Gorontalo tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Older Entries

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 227 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: