PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO, PERTAHANKAN OPINI WTP KE-7 KALINYA

Tinggalkan komentar

PEMKAB GORONTALO, PERTAHANKAN OPINI WTP KE-7 KALINYA

DISERAHKAN KEPALA BPK-RI PERWAKILAN GORONTALO, DITERIMA LANGSUNG BUPATI GORONTALO

Memenuhi amanat UUD 1945 dan pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya dua bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. Hari Jumat siang (26/5), BPK-RI Perwakilan Provinsi Gorontalo menyerahkan LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2016 bagi Pemerintah Kabupaten Gorontalo bersamaan dengan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango diruang Auditorium BPK RI.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK ini, dihadiri langsung oleh Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo, didampingi oleh Wakil Bupati, Fadli Hasan, Ketua DPRD, Sahmid Hemu, Asisten Administrasi, Hen Restu, Kepala Badan Keuangan, Yusran Lapananda serta jajaran pejabat dan staf dilingkungkan Badan Keuangan dan Inspektorat Kabupaten Gorontalo.

Usai menandatangani berita acara serah terima LHP, maka LHP atas LKPD TA 2016 dengan opini WTP (wajar tanpa pengecualian) untuk Pemerintah Kabupaten Gorontalo diserahkan langsung Kepala BPK-RI Perwakilan Gorontalo, Muhaimin.,SH.,M.Si, kepada Bupati Gorontalo dan Ketua DPRD.

Dalam sambutannya, Bupati Gorontalo menjelaskan bahwa agenda hari ini merupakan sebuah moment yang sangat dinantikan oleh seluruh entitas karena merupakan sebuah bentuk pernyataan sikap dari pihak BPK-RI selaku pemeriksa atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan dana publik.

Lebih lanjut, Nelson juga menambahkan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Sehingga Nelson berharap, dengan dipertahankannya opini WTP untuk ke-7 kalinya ini, dapat memotivasi sekaligus memberi manfaat kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk lebih gemilang dimasa-masa yang akan datang.

Hal ini senada dengan penuturan Sahmid Hemu, Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo. Ia mengungkapkan, opini WTP atas laporan keuangan pada hakekatnya merupakan sebuah wujud apresiasi pemeriksa pada Pemerintah Daerah disamping adanya rekomendasi-rekomendasi lainnya yang juga tak kalah penting untuk perbaikan kedepan. Hal ini juga menjadi sebuah cerminan penerapan sistem akuntansi yang sesuai dengan standar yang berlaku.

Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dalam mempertahankan Opini WTP untuk ke-7 kalinya ini juga mendapatkan apresiasi dari Kepala Perwakilan BPK-RI, Muhaimin. “LHP BPK-RI ini akan bermanfaat jika ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah dan DPRD atas beberapa rekomendasi”.(*)

Selesai

Iklan

Presentasi Bupati Gorontalo, MP-TGR Menuju TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik 2017

2 Komentar

MP-TGR setelah melalui penilaian yang ketat oleh Tim Penilai Independen Kementerian PAN & RB, MP-TGR masuk ke TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik 2017 pada kategori Tata Kelola Pemerintahan (unsur partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, kualitas regulasi, penegakan hukum, ketertiban sosial, dan kontrol terhadap korupsi dalam pelayanan publik) dengan menyisihkan 3.054 Inovasi Pelayanan Publik se Indonesia dari berbagai Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Prestasi dan penghargaan TOP 99 akan diserahkan oleh Kementerian Pan & RB pada tanggal 19 Mei 2017 di Surabaya.

Kini MP-TGR sedang mengikuti penilaian menuju TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik 2017. Penilaian menuju TOP 40 dilaksanakan pada Jumat, 5 Mei 2017 diruang Sriwijaya Gedung Kementerian PAN & RB. Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo didampingi oleh Sekretaris Daerah, Hadijah U, Tayeb dan Kepala Badan Keuangan, Yusran Lapananda.

Presentasi, Bupati Gorontalo benar-benar memukau dan dapat meyakinkan tim penilai independen atas Inovasi MP-TGR. Presentasi dan wawancara Bupati Gorontalo dilakukan dihadapaan tim penilai independen masing-masing. JB. Kristiadi (Pakar Telematika/Mantan Sekretaris Menkominfo dan Ketua LAN), R. Sitti Zuhro (Peneliti Senior LIPI), Refli Harun (Pakar Hukum Tata Negara), Tulus Abadi (YLKI), Wawan Sobari (Budayawan), Nurjaman Mochtar (Televisi Nasional), Eko Prasojo (Guru Besar Ilmu Administrasi Publik/Mantan Wamen Kementerian PAN & RB), Neneng Goenadi (Country Manager PT. Accenturer Indonesia) dan turut didadiri oleh Muhamad Imanuddin Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelaksanan Layanan Publik.

Pada sesi presentasi, Nelson Pomalingo memaparkan seputar 4 kriteria penilaian yaitu keunikan, dampak/manfaat, keberlanjutan/konsistensi dan reflikasi. Dalam presentasinya Nelson Pomalingo menjelaskan, Pertama, Keunikan MP-TGR ini terletak pada penyelesaian kerugian Negara/daerah yang diamanatkan oleh UU No. 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharann Negara dan PP No. 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan layaknya persidangan pada peradilan pada umunya yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2013 tentang Hukum Acara MP-TGR. Kedua, Dampak/Manfaat, bagi Pemerintah Daerah, MP-TGR telah memberi dampak atas kepastian hukum atas penyelesaian kerugian Negara/daerah dan memberi efek jera bagi ASN dan lainnya atas berbagai rekomendasi pemeriksa, dan dampak/manfaat bagi masyarakat adalah dengan adanya studi banding dari berbagai daerah telah memberi dampak/manfaat bagi perekonomian daerah melalui pajak hotel, pajak, restoran, jasa transportasi dan perbelanjaan lainnya. Dan tentunya MP-TGR telah memberi dampak bagi Pemerintah Daerah atas opini WTP. Ketiga, Keberlanjutan/Konsistensi. MP-TGR sejak dilaksanakan pada tahun 2009 sampai saat ini dilaksanakan secara berkelanjutan dan Pemerintah Daerah konsisten melaksanakannya mulai dari Bupati Gorontalo, David Bobihoe Akib, Pj. Nurlan Darise hingga Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo. Keempat, Reflikasi. Sudah 121 Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) telah melakukan berkunjung untuk menyaksikan dan mempelajari MP-TGR.

Presentasi dan wawancara diakhiri dengan foto bersama antara tim penilai independen bersama Inovator MP-TGR Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan penyerahan buku konseptual Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah melalui TP-TGR oleh Bupati Gorontalo kepada seluruh tim penilai independen.

Menurut rencana, penyerahan penghargaan TOP 40 akan dilakukan pada bulan Juni, yang diharapkan bisa diserahkan langsung Presiden Joko Widodo dirangkaikan dengan International Public Service Exhibition (IPSE) 2017. Pameran akbar inovasi pelayanan publik untuk memamerkan TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017 di Jakarta Convention Center.(*)

(Selesai)

TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017, MP-TGR Wakili Kabupaten Gorontalo

Tinggalkan komentar

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) kembali menggelar Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017. Kompetisi ini dibagi dalam 4 (Empat) Kategori Inovasi, diantaranya adalah Kategori Tata Kelola Pemerintahan, Penggunaan teknologi Informasi dan Komunikasi  dalam Penyelenggaraan pelayanan publik, Perbaikan Kesejahteraan Sosial dalam penyelesaian masalah sosial serta Pelayanan Langsung pada Masyarakat.

Kompetisi Inovasi pelayanan publik Tahun 2017 kali ini diikuti oleh 67 Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota serta BUMN/BUMD dan ditujukan untuk menjaring, menetapkan dan menggunakan inovasi yang terpilih sebagai bahan transfer teknologi dan replikasi inovasi pelayanan publik. Salah satu Inovasi yang terpilih dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017 adalah MP-TGR Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo.

Layanan yang telah dilaksanakan sejak Tahun 2009 di Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo ini Lolos dalam persyaratan Kompetisi yang telah ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB yaitu Harus memberi perbaikan, memberikan manfaat bagi masyarakat, dapat atau sudah direplikasi, berkelanjutan serta minimal telah dilaksanakan satu (1) Tahun. Setelah dinyatakan Lolos dalam Tahapan Penilaian, Inovasi MP-TGR akan dihadapkan pada tahapan selanjutnya yaitu Seleksi Presentasi dan Wawancara dihadapan Tim Panel Independen. Tahapan ini akan diikuti oleh Sekretaris Daerah, Hadijah U. Tayeb dan Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo, Yusran Lapananda diruang Serba Guna Kementerian PAN-RB.

Pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017 kali ini, selain mendapatkan penghargaan, 20 Inovasi terbaik akan mendapatkan reward study banding Ke wilayah Asia-Pasifik serta 10 Inovasi terbaik akan mendapatkan reward, study banding ke Eropa. Diagendakan, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017 ini akan diumumkan Pemenangnya pada Juli 2017 nanti.

28 November Pemkab Gorontalo Selenggarakan Sidang MP-TGR dan TPKN/D

Tinggalkan komentar

Stuban Mamberamo 01

Limboto, Kabupaten Gorontalo – Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan menggelar agenda rutin Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TGR) dan Rapat Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (TPKN/D) untuk kesebelas kalinya di tahun 2016 pada Bulan November, Senin (28/11/2016). Pelaksanaan sidang yang digelar sedikitnya satu bulan satu kali ini kembali akan mengambil tempat di Ruang Sidang MP-TGR Kantor Bupati Gorontalo.

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, melalui kesempatan ini Pemerintah Kabupaten Gorontalo mengundang secara resmi Pemerintah Kabupaten/Kota se-tanah air yang ingin menyaksikan dan menghadiri langsung jalannya persidangan.

23 Mei Pemkab Gorontalo Selenggarakan Sidang MP-TGR

Tinggalkan komentar

Stuban Mamberamo 01

Limboto, Kabupaten Gorontalo – Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan menggelar agenda rutin Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TGR) dan Rapat Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (TPKN/D) untuk kelima kalinya di tahun 2016 pada Bulan Mei, Senin (23/05/2016). Pelaksanaan sidang yang digelar sedikitnya satu bulan satu kali ini kembali akan mengambil tempat di Ruang Sidang MP-TGR Kantor Bupati Gorontalo.

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, melalui kesempatan ini Pemerintah Kabupaten Gorontalo mengundang secara resmi Pemerintah Kabupaten/Kota se-tanah air yang ingin menyaksikan dan menghadiri langsung jalannya persidangan. Sampai berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama dari Provinsi Papua Barat sudah menyatakan niatnya untuk mengikuti proses persidangan secara langsung.

25 April Pemkab Gorontalo Selenggarakan Sidang MP-TGR

Tinggalkan komentar

Sidang MP-TGR Pemkab Gorontalo

Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan menggelar agenda rutin Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TGR) dan Rapat Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (TPKN/D) untuk keempat kalinya di tahun 2016 pada Bulan April, Senin (25/04/2016). Pelaksanaan sidang yang digelar sedikitnya satu bulan satu kali ini kembali akan mengambil tempat di Ruang Sidang MP-TGR Kantor Bupati Gorontalo, pelaksanaan kegiatan tersebut akan dimulai pada pukul 09.00 WITA dengan beberapa agenda Persidangan.

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, melalui kesempatan ini Pemerintah Kabupaten Gorontalo mengundang secara resmi Pemerintah Kabupaten/Kota se-tanah air yang ingin menyaksikan dan menghadiri langsung jalannya persidangan. Sampai berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dari Provinsi Sulawesi Selatan sudah menyatakan niatnya untuk melihat dan mengikuti proses persidangan secara langsung.

29 Februari Pemkab Gorontalo Selenggarakan Sidang MP-TGR

Tinggalkan komentar

Sidang MP TGR picPemerintah Kabupaten Gorontalo akan menggelar agenda rutin Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TGR) dan Rapat Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (TPKN/D) untuk kedua kalinya di tahun 2016 pada Bulan Februari, Senin (29/02/2016). Pelaksanaan sidang yang digelar sedikitnya satu bulan satu kali ini kembali akan mengambil tempat di Ruang Sidang MP-TGR Kantor Bupati Gorontalo, pelaksanaan kegiatan tersebut akan dimulai pada pukul 09.00 WITA dengan beberapa agenda Persidangan.

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, melalui kesempatan ini Pemerintah Kabupaten Gorontalo mengundang secara resmi Pemerintah Kabupaten/Kota se-tanah air yang ingin menyaksikan dan menghadiri langsung jalannya persidangan. Sampai berita ini diterbitkan, Pemkab Bantul dari Provinsi DI Yogyakarta dan Pemkab Mamberamo Raya dari Provinsi Papua menyatakan secara resmi niatnya untuk melihat dan mengikuti proses persidangan secara langsung.

Older Entries

%d blogger menyukai ini: