Buku Seputar Hukum Keuangan Daerah

Tinggalkan komentar

Seputar Hukum Keuangan Daerah

ORGANISASI DAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 6)

Tinggalkan komentar

Serial: Catatan Pojok

ORGANISASI DAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 6)

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

montblanc-pen-2Pengurus Barang Pembantu.

Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.

Pembentukan Pengurus Barang Pembantu dilakukan berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

Pengurus Barang Pembantu baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

Pengurus Barang Pembantu sebelumnya di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah tidak dikenal atau tidak diatur. Pengurus Barang Pembantu nanti diatur dan dikenal di dalam pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan Pengurus Barang Pembantu atas usul Kuasa Pengguna Barang melalui Pengguna Barang.

Pengurus Barang Pembantu, berwenang dan bertanggungjawab: a. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah; b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah; d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Kuasa Pengguna Barang; e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain; g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah; h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan; i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang; j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa Pengguna Barang; k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang; l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan; m. memberi label barang milik daerah; n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah pengecekan fisik barang; o. melakukan stock opname barang persediaan; p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan; q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.(*)

(Selesai)

ORGANISASI DAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 5)

1 Komentar

Serial: Catatan Pojok

ORGANISASI DAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 5)

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

pena parker 1Pengurus Barang Pengguna.

Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.

Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atas usul Pengguna Barang.

Pengurus Barang Pengguna secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang (Sekretaris Daerah) melalui Pejabat Penatausahaan Barang (PPKD/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah).

Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi, Pengurus Barang Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna Barang. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.

Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

Pengurus Barang Pengguna, berwenang dan bertanggungjawab: a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah; b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah; d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang; e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain; g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah; h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan; i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang; j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna; k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang; l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan; m. memberi label barang milik daerah; n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang; o. melakukan stock opname barang persediaan; p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan; q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.(*)

(Bersambung)

ORGANISASI DAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 4)

Tinggalkan komentar

Serial: Catatan Pojok

ORGANISASI DAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 4)

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

Pengurus Barang Pengelola.

Jabatan, Pengurus Barang Pengelola sebelumnya di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah tidak dikenal atau tidak diatur. Jabatan, Pengurus Barang Pengelola nanti diatur dan dikenal di dalam pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.

Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota atas usul Pejabat Penatausahaan Barang. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.

Jabatan, Pengurus Barang Pengelola adalah jabatan fungsional. Jabatan, Pengurus Barang Pengelola harus dijabat oleh pejabat struktural pada SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang daerah. Jabatan, Pengurus Barang Pengelola sebaiknya dijabat oleh Kepala Bidang yang membidangi pengelolaan barang milik daerah, pejabat eselon IIIb.

Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang (Sekretaris Daerah) melalui Pejabat Penatausahaan Barang (Kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang daerah). Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.

Sebaiknya, Pengurus Barang Pengelola dijabat oleh pejabat struktural pada bidang yang sama yakni bidang yang mempunyai fungsi pengelolaan barang daerah. Jabatan, Pembantu Pengurus Barang Pengelola sebaiknya dijabat oleh salah satu Kepala Seksi yang membidangi pengelolaan barang milik daerah, pejabat eselon IVa.

Pengurus Barang Pengelola berwenang dan bertanggung jawab: a. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang; b. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang; c. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur/ Bupati/Walikota; d. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah; e. menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang; f. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah; g. menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang; h. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah; dan i. merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan barang milik daerah

Pengurus Barang Pengelola selain mempunyai kewenangan dan tanggung jawab, Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD. (*)

(Bersambung)

ORGANISASI DAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 3)

Tinggalkan komentar

Serial: Catatan Pojok

ORGANISASI DAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 3)

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

montblanc-pen-01Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Milik Daerah.

Pengguna Barang selaku Kepala SKPD dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang bukan merupakan Kuasa Pengguna Barang. Kuasa Pengguna Barang tidak dapat dirangkap oleh Pejabat Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang. Demikian pula sebaliknya. Pejabat Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang tidak dapat dirangkap oleh Kuasa Pengguna Barang.

Jabatan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebelumnya di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah tidak dikenal atau tidak diatur. Jabatan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang nanti diatur dan dikenal di dalam pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang. Siapa itu Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang? Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah tidak mengatur dan menjelaskannya. Jabatan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebaiknya dijabat oleh pejabat struktural pada SKPD yang paling dekat dengan fungsi sekretariat. Bisa Sekretaris SKPD atau pejabat struktural lainnya pada Sekretariat SKPD. Yang pasti, jika pengguna barang melimpahkan kewenangan dan tanggung jawabnya kepada Sekretaris SKPD selaku Kuasa Pengguna Barang, maka Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dapat dijabat oleh pejabat struktural lainnya pada Sekretariat SKPD yang di bawahi oleh Sekretaris SKPD.

Sebaliknya, jika pengguna barang melimpahkan kewenangan dan tanggung jawabnya kepada pejabat struktural pada Sekretariat selaku Kuasa Pengguna barang di bawah Sekretaris SKPD, maka Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dapat dijabat oleh pejabat struktural yang setingkat dengan Kuasa Pengguna Barang yang ditetapkan, dan dalam hal ini Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang tidak dapat dijabat oleh Sekretaris SKPD.

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota berdasarkan usul Pengguna Barang.

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab: a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang; b. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; c. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu; d. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; e. mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain; f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah; g. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu; h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan; i. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap semester dan setiap tahun; j. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.(*)

(Bersambung)

ORGANISASI DAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 2)

Tinggalkan komentar

Serial : Catatan Pojok

ORGANISASI DAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 2)

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

pena parkerPejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah.

Pejabat Penatausahaan Barang, mempunyai wewenang dan tanggung jawab: a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang; b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang; c. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota; d. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah; e. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau DPRD; f. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah; g. melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; h. mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g; i. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; j. menyusun laporan barang milik daerah.

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. Kepala SKPD selaku Pengguna Barang. Pengguna Barang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.

Pengguna Barang, berwenang dan bertanggung jawab: a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya; b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya; e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang; h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah; i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah atau Kuasa Pengguna Barang. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atas usul Pengguna Barang. Penetapan kuasa pengguna barang berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

Pada prinsipnya Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang. Hal ini mengandung arti bahwa pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang tidaklah keseluruhan hanyalah sebagian. Pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang haruslah memenuhi persyaratan antara lain pertimbangan banyaknya jumlah barang yang dikelola, beban kerja yang tinggi, lokasi pengurusan barang yang luas dan jauhnya tempat barang milik daerah, kompetensi para pengelola yang terbatas, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.(*)

(Bersambung)

ORGANISASI DAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Tinggalkan komentar

Serial : Catatan Pojok

ORGANISASI DAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 1)

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

pena mont blancBarang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sedangkan pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Untuk mengelola barang milik daerah mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, hingga pengawasan dan pengendalian telah diatur di dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah tentang organisasi dan para pejabat yang akan mengelola barang milik daerah.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab: a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah; c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah; d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah; e. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD; f. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya; g. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; dan h. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur.

Pengelola Barang Milik Daerah.

Sekretaris daerah adalah pengelola barang milik daerah. Pengelola Barang Milik Daerah atau dapat disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

Sekretaris daerah selaku pengelola barang, berwenang dan bertanggung jawab: a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah; b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah; c. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota; d. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah; e. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Gubernur/Bupati/ Walikota atau DPRD; f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.

Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah.

Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD). Kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang. Pejabat Penatausahaan Barang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.

Dengan demikian, ketentuan ini telah menetapkan pejabat penatausahaan barang milik daerah harus dijabat oleh PPKD (pejabat pengelola keuangan daerah) sebagai jabatan fungsional pada SKPKD (satuan kerja pengelola keuangan daerah). Ketentuan ini berpengaruh pada organisasi pengelolaan asset harus menjadi bagian dari SKPD bidang keuangan daerah yang juga merupakan SKPKD. Adapun jabatan fungsional pada SKPKD yaitu PPKD, BUD dan Kuasa BUD.

Kewenangan melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah merupakan fungsi PPKD selaku BUD (bendahara umum daerah). Hal ini telah diatur di dalam pasal 9 ayat (2) huruf q UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 7 ayat (2) huruf r PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan pasal 7 ayat (2) huruf j Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana drubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.(*)

(Bersambung)

ASAS DAN RUANG LINGKUP PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Tinggalkan komentar

Serial: Catatan Pojok

ASAS DAN RUANG LINGKUP PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

penilaian-aset

Sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik daerah yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, ada baiknya kita mempelajari asas-asas pengelolaan barang milik daerah.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pasal 3 ayat (1), maka Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas efisiensi, asas akuntabilitas, dan asas kepastian nilai.

Adapun batasan dari asas-asas pengelolaan barang milik negara/daerah adalah sebagai berikut: (a). Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang pengelolaan barang milik Negara/daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan gubernur/bupati/walikota sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masingmasing; (b). Asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik Negara/daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan; (c). Asas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara/daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar; (d). Asas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik negara/daerah diarahkan agar barang milik negara/daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal; (e). Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik negara/daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat; (f). Asas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik negara/daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah serta penyusunan Neraca Pemerintah.

Selain itu, telah diatur ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang meliputi Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; dan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Nomor 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, telah mengatur ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah yang sudah diperluas dari ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Adapun ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah dimaksud adalah pejabat pengelola barang milik daerah; perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan; penatausahaan; pembinaan, pengawasan dan pengendalian; pengelolaan barang milik daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah: barang milik daerah berupa rumah negara; dan ganti rugi dan sanksi.(*)

(Selesai)

Older Entries

%d blogger menyukai ini: