Buku Seputar Hukum Keuangan Daerah

1 Komentar

COVER SEPUTAR HUKUM2

APBD MELEWATI BATAS WAKTU, APBD TERLAMBAT DITETAPKAN DAN APBD TIDAK DISETUJUI DPRD (BAGIAN 3)

Meninggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

apbd kita 2

Pada catatan sebelumnya “APBD melewati batas waktu, APBD terlambat ditetapkan, dan APBD tidak disetujui DPRD (Bagian 2)”, telah dibahas pengaturan dan proses penyelesaian APBD jika APBD melewati batas waktu. Selanjutnya yang akan dibahas adalah pengaturan dan proses penyelesaian APBD jika APBD terlambat ditetapkan.

2. APBD terlambat ditetapkan.

Frasa APBD terlambat ditetapkan sangat berbeda rujukan dan pengaturannya serta penyelesaiannya dengan frasa jika APBD melewati batas waktu. Pengaturan dan proses penyelesaian, jika ABPD terlambat ditetapkan diatur di dalam pasal 105A Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, “(1) Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya; (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.

Frasa APBD terlambat ditetapkan hanya diatur di dalam pasal 105A Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, sedangkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tidak mengatur sama sekali tentang pengaturan dan penyelesaian APBD jika APBD terlambat ditetapkan.

Frasa APBD terlambat ditetapkan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 105A, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, tidak merujuk pada frasa “selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan atau tanggal 1 Desember”, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 20 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2003, “Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan”; pasal 45 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005, “Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan”; dan pasal 105 ayat (3c) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, “Persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir”.

Frasa APBD terlambat ditetapkan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 105A adalah frasa, pasal atau ketentuan yang berdiri sendiri. Sehingga dengan demikian saya memahami, frasa APBD terlambat ditetapkan tidak berkaitan dengan batas waktu “selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan atau tanggal 1 Desember”. Namun saya lebih memahami bahwa jika APBD terlambat ditetapkan adalah dalam jangka waktu sampai pada tanggal 30 atau 31 Desember belum ada pengambilan keputusan antara pemerintah daerah bersama-sama DPRD, maka penyelesaian APBD ditempuh dengan menggunakan pasal 105A.

Penyelesaian APBD dengan frasa APBD terlambat ditetapkan tidak dalam kaitannya APBD tidak disetujui oleh DPRD namun lebih pada persoalan: APBD terlambat diajukan atau disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD; DPRD tetap membahas dan akan menyetujui RAPBD menjadi APBD namun melewati dengan batas waktu “selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan atau tanggal 1 Desember” belum mengambil keputusan; dan DPRD sampai dengan tanggal 31 Desember atau mulai tahun anggaran baru belum mengambil keputusan.

Penyelesaiannya, jika penetapan APBD mengalami keterlambatan, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya. Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.

Tentunya untuk melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya, maka rencana pengeluaran setinggi-tingginya disusun dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD. Rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan Gubernur bagi kabupaten/kota. Pengesahan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan Keputusan Gubernur bagi kabupaten/kota. Pengesahan terhadap rancangan peraturan kepala daerah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. Apabila sampai batas waktu belum disahkan, rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD ditetapkan menjadi peraturan kepala daerah tentang APBD.

Catatan ini “APBD melewati batas waktu, APBD terlambat ditetapkan, dan APBD tidak disetujui DPRD”, bersambung ke (bagian 4) yang akan membahas APBD tidak disetujui DPRD.

Bersambung

APBD MELEWATI BATAS WAKTU, APBD TERLAMBAT DITETAPKAN DAN APBD TIDAK DISETUJUI DPRD (BAGIAN 2)

Meninggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

budget apbd 22

Pada catatan sebelumnya “APBD melewati batas waktu, APBD terlambat ditetapkan, dan APBD tidak disetujui DPRD (Bagian 1)”, telah dibahas proses penetapan APBD secara umum, jika APBD melewati batas waktu, APBD terlambat ditetapkan, dan APBD tidak disetujui DPRD, berikut ini lanjutannya.

APBD melewati batas waktu, APBD terlambat ditetapkan, dan APBD tidak disetujui DPRD dalam pengaturannya adalah sesuatu yang sama dalam penyelesaiannya, namun di dalam pelaksanaannya sangat berbeda dalam penyelesaiannya. APBD melewati batas waktu, APBD terlambat ditetapkan, dan APBD tidak disetujui DPRD adalah bahasa hukum atau frasa peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Pasal 20 ayat (6) UU Nomor 17 Tahun 2003, memberi frasa, “Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya”. Pasal 46 PP Nomor 58 Tahun 2005, dan Pasal 106 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, memberi frasa yang berbeda “Penetapan APBD melewati batas waktu”. Sedangkan frasa “APBD terlambat ditetapkan” diatur di dalam pasal 105A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Itulah regulasi yang mengatur penyelesaian jika, “APBD melewati batas waktu, APBD terlambat ditetapkan, dan APBD tidak disetujui DPRD”.

Di dalam pelaksanaannya antara ketiga penyelesaian APBD ini berbeda. Pada catatan saya APBD melewati batas waktu, APBD terlambat ditetapkan, dan APBD tidak disetujui DPRD (Bagian 1)”, telah dibahas proses penyelesaian secara umum. Namun di dalam pelaksanaannya terdapat beberapa perbedaan dan terdapat inkonsistensi frasa-frasa dalam ketiga regulasi di atas (UU Nomor 17 Tahun 2003; PP Nomor 58 Tahun 2005; dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011).

Memang UU Nomor 17 Tahun 2003 tidak memberi penjelasan atas proses dan mekanisme penyelasaian jika APBD melewati batas waktu. Proses dan mekanisme penyelesaian APBD jika melewati batas waktu lebih diatur dalam pasal 46 PP Nomor 58 Tahun 2005, dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

1. APBD melewati batas waktu.

Saya memahami frasa APBD melewati batas waktu, lebih pada konteks kepatuhan pada pasal 20 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2003 dan pasal 45 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005, “Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan”. Artinya, penetapan APBD dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 1 Desember.

Frasa atau ketentuan ini akan bermasalah jika diperhadapkan dengan pasal 46 PP Nomor 58 Tahun 2005, “(1). Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan, yang disusun dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD; (2). Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; (3). Rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota; (4). Pengesahan terhadap rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud; (5). Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum disahkan, rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD ditetapkan menjadi peraturan kepala daerah tentang APBD.

Frasa batas waktu “selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan atau tanggal 1 Desember” pada kenyataannya tidak dapat ditindaklanjuti dengan menerbitkan peraturan kepala daerah seketika, sebab kenyataannya bagaimana mungkin jika nantinya APBD disetujui atau ditetapkan tanggal 15 Desember, artinya Peraturan Daerah tentang APBD dapat berlaku pada 1 Januari. Saya memahami bahwa, frasa batas waktu “selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan atau tanggal 1 Desember” tidak dapat menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk menetapkan APBD dengan Peraturan Kepala Daerah.

Catatan ini “APBD melewati batas waktu, APBD terlambat ditetapkan, dan APBD tidak disetujui DPRD”, bersambung ke (bagian 3) yang akan membahas APBD terlambat ditetapkan, dan APBD tidak disetujui DPRD.

(Bersambung)

APBD MELEWATI BATAS WAKTU, APBD TERLAMBAT DITETAPKAN DAN APBD TIDAK DISETUJUI DPRD (BAGIAN 1)

Meninggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH.
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

budget2

Berdasarkan pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, “Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan”; pasal 45 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan”; dan pasal 105 ayat (3c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, “Persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir”.

Ketentuan “paling lama atau selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan”, adalah batas waktu persetujuan atau pengambilan keputusan atas rancangan peraturan daerah tentang APBD menjadi peraturan daerah tentang APBD. Ketiga peraturan perundang-undangan masing-masing Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan pasal 105 ayat (3c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, telah menetapkan batas waktu yang sama atas pengambilan keputusan atas rancangan peraturan daerah tentang APBD, menjadi peraturan daerah tentang APBD.

Apabila DPRD tidak menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD, untuk membiayai keperluan setiap bulan pemerintah daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya, dan/atau apabila DPRD sampai batas waktu (satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan) tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan, yang disusun dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD. Yang dimaksud dengan angka APBD tahun anggaran sebelumnya adalah jumlah APBD yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun sebelumnya.

Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain: pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Rencana pengeluaran setinggi-tingginya disusun dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD. Rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan Gubernur bagi kabupaten/kota. Pengesahan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan Keputusan Gubernur bagi kabupaten/kota. Pengesahan terhadap rancangan peraturan kepala daerah dilakukan selambat-­lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. Apabila sampai batas waktu belum disahkan, rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD ditetapkan menjadi peraturan kepala daerah tentang APBD.

Rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari: a. ringkasan APBD; b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan; d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; g. daftar piutang daerah; h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah; i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain; k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; I. daftar dana cadangan daerah; dan m. daftar pinjaman daerah.

Contoh, format rancangan peraturan kepala daerah beserta lampirannya tercantum dalam lampiran A. XIX Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

(Bersambung)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (BAGIAN 4)

Meninggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

budgeting 7

Catatan saya kali ini merupakan bagian ke empat atau terakhir dari tulisan “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”, yang terakhir membahas Putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013 kaitannya dengan terdapatnya tafsir atau interpretasi, bahwa Putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013 berlaku pula di dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Tafsir atau interpretasi ini bagi saya adalah suatu kekeliruan dan kasalahan, oleh karena permohonan atas perkara Nomor 35/PUU-XI/2013 hanya terbatas pada penyusunan dan penetapan APBN.

Berdasarkan putusan MK ini, Banggar DPR tidak dapat lagi membahas mata anggaran secara teknis bersama pemerintah hingga hal-hal yang sangat rinci di satuan tiga yakni kegiatan dan seterusnya. Artinya pembahasan di komisi DPR dengan kementerian/lembaga tidak masuk pada rincian kegiatan dan jenis belanja. MK juga menghapus kewenangan DPR dalam memberi tanda bintang pada anggaran yang dianggap belum memenuhi syarat. Banggar hanya boleh menyatakan setuju atau tidak setuju. Artinya pemblokiran tanda bintang tidak diperbolehkan lagi. Implikasinya, jika sudah disetujui DPR, maka pengajuan anggaran tidak bisa lagi dibintangi.

Untuk pembahasan atas RAPBD dan persetujuan RAPBD oleh DPRD, berikut ini lanjutannya.

Persetujuan RAPBD.

RAPBD setelah dibahas bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD sesuai tata tertib DPRD, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dengan persetujuan RAPBD menjadi APBD. Berdasarkan pasal 45 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan”, dan pasal 105 ayat (3c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, “Persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir”.

Hasil pembahasan RAPBD antara pemerintah daerah dengan DPRD dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD. Berdasarkan pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, “APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja”. Dipahami, jika sebelumnya telah dibahas bahwa pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD berkenaan dengan program/kegiatan tertentu. Artinya, pembahasan APBD oleh DPRD tidak sampai dengan jenis belanja, apalagi sampai pada obyek belanja dan rincian obyek belanja. Namun di dalam persetujuannya DPRD menyetujui APBD sampai pada jenis belanja.

Format persetujuan bersama dalam bentuk Berita Acara persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran ……. tercantum dalam Lampiran A.XVIII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Berita acara persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD ditandatangani oleh Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dan Pimpinan DPRD (Ketua DPRD dan Wakil-wakil Ketua DPRD). Dalam hal kepala daerah dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas kepala daerah dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.

Atas dasar persetujuan bersama antara pemerintah daerah (Kepala Daerah) dengan DPRD atas RAPBD, kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

Selesai

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (BAGIAN 3)

Meninggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

budget100

Catatan saya kali ini merupakan bagian ketiga dari tulisan “Anggaran Pendapatan dan Belanja”, yang terakhir membahas pedoman penyusunan APBD, dan berikut ini lanjutannya.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Demikian pula, untuk penetapan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama disesuaikan dengan tata tertib DPRD masing-masing daerah. Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD ditekankan atau menitikberatkan pada kesesuaian antara KUA (Kebijakan Umum APBD) dan PPAS (Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara) dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD. Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD berkenaan dengan program/kegiatan tertentu.

Dengan demikian, pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD oleh DPRD lebih pada penekanan atau dititikberatkan pada kesesuaian antara KUA (Kebijakan Umum APBD) dan PPAS (Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara) dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD. Namun demikian jika di dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD, DPRD dapat membahas pula sampai pada RKA-SKPD berkenaan dengan program/kegiatan tertentu. Hal ini sesuai dengan pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Ayat (2). “Pembahasan rancangan peraturan daerah ditekankan atau menitikberatkan pada kesesuaian antara KUA dan PPAS”, dan ayat (3a). “Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD berkenaan dengan program/kegiatan tertentu”.

Dari ketentuan ini, sangat jelas bahwa pembahasan atas APBD bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD dapat membahas sampai dengan RKA-SKPD dan hanya sampai pada program/kegiatan, artinya pembahasan APBD oleh DPRD tidak sampai dengan jenis belanja, apalagi sampai pada obyek belanja dan rincian obyek belanja.

Putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013.

Atas dikabulkannya sebagian permohonan atas perkara Nomor 35/PUU-XI/2013, terdapat banyak tafsir atau interpretasi atas putusan MK ini. Sampai pada tafsir dengan dikabulkannya permohonan atas perkara Nomor 35/PUU-XI/2013, maka hal ini berlaku pula pada pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Tafsir ini bagi saya adalah suatu kekeliruan dan kasalahan, oleh karena permohonan atas perkara Nomor 35/PUU-XI/2013, hanya terbatas pada penyusunan dan penetapan APBN.

Untuk itu, akan dibahas substansi atas Putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013. Putusan ini hanya mengabulkan antara lain: (1). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 15 ayat (5), “APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja”. MK memutuskan, “APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, dan program”. Artinya atas kegiatan dan jenis belanja APBN tidak perlu lagi membutuhkan persetujuan DPR; (2). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: (a). Pasal 71 huruf g, “masih ada lagi proses pembahasan setelah RUU APBN diundangkan menjadi UU APBN”. MK memutuskan, frasa ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai, “masih ada lagi proses pembahasan setelah RUU APBN diundangkan menjadi UU APBN”; (b). Frasa “dan kegiatan” dalam Pasal 107 ayat (1) huruf c. MK memutuskan selengkapnya menjadi, “… c. Membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden yang dapat diwakili oleh menteri dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, dan program kementerian/lembaga”; (c). Pasal 156 huruf a dan huruf b, “masih ada lagi proses pembahasan setelah RUU APBN diundangkan menjadi UU APBN”. MK memutuskan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai, “masih ada lagi proses pembahasan setelah RUU APBN diundangkan menjadi UU APBN”; (d). Frasa “antar kegiatan, dan antar jenis belanja” dalam Pasal 156 huruf c angka 2 huruf (c). MK memutuskan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, selengkapnya menjadi, “… c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi; dan/atau”; (d). Frasa “dan kegiatan” dalam Pasal 157 ayat (1) huruf c. MK memutuskan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, selengkapnya menjadi, “… c. Rincian unit organisasi, fungsi, dan program”. (e). Frasa “kegiatan, dan jenis belanja” dalam Pasal 159 ayat (5). MK Memutuskan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, selengkapnya menjadi, “… (5) APBN yang disetujui oleh DPR terperinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, dan program”.

Berdasarkan putusan MK ini, Banggar DPR tidak dapat lagi membahas mata anggaran secara teknis bersama pemerintah hingga hal-hal yang sangat rinci di satuan tiga yakni kegiatan dan seterusnya. Artinya pembahasan di komisi DPR dengan kementerian/lembaga tidak masuk pada rincian kegiatan dan jenis belanja. MK juga menghapus kewenangan DPR dalam memberi tanda bintang pada anggaran yang dianggap belum memenuhi syarat Banggar hanya boleh menyatakan setuju atau tidak setuju. Artinya pemblokiran tanda bintang tidak diperbolehkan lagi. Implikasinya, jika sudah disetujui DPR, maka pengajuan anggaran tidak bisa lagi dibintangi.

(Bersambung)

HUBUNGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH: DARI KEMESRAAN, KUCARI JALAN TERBAIK (KUCOBA BERTAHAN), HARGAI AKU HINGGA MENCARI ALASAN

Meninggalkan komentar

Catatan Di akhir Kerja

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Pecandu Imajiner

romance1

Salah satu pertimbangan penyusun, perumus dan pembentuk UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; dan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dengan menetapkan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dipilih dalam satu paket, dalam arti hanya Kepala Daerah yang dipilih sedangkan Wakil Kepala Daerah diangkat berdasarkan usul dari Kepala Daerah, dan dengan menempatkan Wakil Kepala Daerah hanya sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, oleh karena pengalaman selama ini berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara paket sering menimbulkan konflik sampai dengan “pecah kongsi” di antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Hanya dalam hitungan hari saja pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dipilih dalam satu paket, berubah kembali menjadi pemilihan dalam satu paket (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) yang dilegitimasi melalui terbitnya UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

“Emangnya, selama ini di antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sering timbul konflik sampai dengan pecah kongsi?” sela Onny.

Kementerian Dalam Negeri pernah merilis data, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pilkada langsung dari tahun 2005 hingga 2013 sebesar 94,6 persen pecah kongsi. Demikian pula, data dari LIPI menyajikan hampir 95 persen pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pecah kongsi atau konflik.

“Hubungan yang baik dan kemesraan antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ada yang hanya berlangsung dan bertahan dalam hitungan satu-dua tahun saja, malahan ada yang bertahan dalam hitungan beberapa bulan saja, berikutnya kemesraan itu pun berlalu,” jelasku kepada Onny. Padahal, hubungan baik dan kemesraan antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sangat terlihat pada saat pelantikan dan pengambilan sumpah sampai dengan malam syukuran pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Terdengar sayup-sayup lagu Iwan Fals, “Kemesraan” dengan penggalan lirik yang dinyanyikan secara bersama-sama Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan para pendukungnya. Dan lirik ini diulang, dan diulangi berulang-ulang sampai-sampai antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meneteskan air mata masing-masing sebagai tanda keharuan mereka atas kemenangan terhadap perjuangan mereka (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) untuk memenangkan pemilihan kepala daerah.

“…….. Kemesraan ini,
Janganlah cepat berlalu.
Kemesraan ini,
Inginku kenang selalu.
Hatiku damai,
Jiwaku tentram di sampingmu.
Hatiku damai,
Jiwaku tentram bersamamuuuuuuuu ..….”

“Apa yang menjadi penyebab sampai terjadinya pecah kongsi antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah?” tanya Onny.

Hasil penelitian LIPI, besarnya persentase pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang konflik dan pecah kongsi disebabkan oleh: (1) Karena adanya koalisi yang dibangun hanya atas dasar memperkuat dukungan politik semata pada saat pilkada (pemlihan kepala daerah). Koalisi tidak dibangun atas dasar yang menjadi tujuan utama yaitu stabilitas pemerintahan, akibatnya stabilitas pemerintahan tidak bertahan lama; (2) Selama ini koalisi yang terbangun dilakukan oleh gabungan dua parpol atau lebih, gabungan dua etnik yang berbeda atau gabungan dua kelompok keagamaan yang berbeda. Akibatnya, terjadi gesekan sedikit, langsung terlibat konflik; (3) Tidak adanya ketegasan soal pembagian kewenangan antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam UU tentang Pemerintahan Daerah sehingga keduanya saling menyerobot kewenangan; (4) Terlalu dominannya Kepala Daerah dalam pengambilan keputusan, di sisi lain tidak adanya kesadaran dari Wakil Kepala Daerah tentang posisinya. Keduanya merasa sama-sama berjuang pada saat pilkada, sehingga menimbulkan keinginan menyamaratakan pembagian “kue” terlebih pada pembagian proyek-proyek, atau sederajat dalam pengambilan keputusan terlebih pada penempatan pejabat pada eselonisasi, dan pindah tugas PNS pendukung masing-masing; (5) Sangat kuat image, bahwa menjadi Kepala Daerah adalah semata sebagai sarana mempopulerkan diri. Ketika populer, sang Wakil Kepala Daerah tak segan-segan menantang Kepala Daerahnya pada pilkada berikutnya.

Kementerian Dalam Negeri pun pernah merilis, penyebab konflik dan pecah kongsi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, antara lain: (1) Kepala Daerah sangat minim memberikan kesempatan kepada wakilnya di dalam pemerintahan. Di sisi lain, ada juga Wakil Kepala Daerah yang meminta kesempatan lebih di pemerintahan, melebihi dari apa yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan; (2) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sama-sama berupaya mendapatkan kesempatan dan perhatian lebih dari masyarakat. Harapan dan tujuannya sudah jelas, Kepala Daerah berharap terpilih lagi pada pilkada berikutnya atau Kepala Daerah yang sudah dua periode tidak mendukung Wakil Kepala Daerah untuk menjadi Kepala Daerah atau Kepala Daerah tak sudi Wakil Kepala Daerah yang menggantikannya. Kepala Daerah lebih mendukung dan mengkampanyekan pasangan lainnya. Sedangkan Wakil Kepala Daerah berharap, di pilkada berikutnya dia yang menjabat sebagai kepala daerah, sehingga segala upaya dilakukan untuk bisa mendapat simpati masyarakat. Akibatnya terjadi rivalitas antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang dirugikan oleh aksi rivalitas tersebut adalah masyarakat. Pertama, Kepala Daerah dan Wakilnya sebagian waktunya terserap oleh aksi rivalitas yang tentu akan menyerap energi dan waktu yang semestinya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Dampaknya pemerintahan tidak berjalan dengan baik dan tidak menghasilkan produk kerja yang optimal; Kedua, aksi rivalitas itu terkadang juga membutuhkan biaya yang cukup tinggi (high cost) dan dana yang tesedot untuk itu berasal dari APBD; Ketiga, terjadinya blok-blokan di jajaran pimpinan dan staf pada SKPD dan kondisi itu mengganggu jalannya roda pemerintahan daerah; Keempat, saling jegal dan saling buka kartu antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mengakibatkan munculnya situasi yang tidak kondusif di masyarakat dan pemerintahan. Sampai-sampai antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah saling melaporkan kasus-kasus penyimpangan masing-masing ke pihak Kepolisian, Kejaksaan sampai dengan ke KPK.

“Apa yang menjadi sasmita (gerakan bagian tubuh, seperti tangan, lengan, bahu, kepala, mata, dan sebagainya yang mempunyai isyarat tertentu; isyarat tubuh) jika sudah terjadi konflik atau pecah kongsi antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah?” tanya Onny lagi padaku.

Sebenarnya sasmita sudah terjadinya konflik atau pecah kongsi antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terdengar dari orang-orang dekat Kepala Daerah maupun Wakil Kepala Daerah. Di rumah kopi itulah tempatnya ……. ingin mendengar sasmita hubungan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Di kalangan pejabat dan PNS, merekalah yang tahu dan merasakan hubungan panas-dingin Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Akan tetapi saya bisa merasakan hubungan panas-dingin Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dari sasmita lantunan lagu yang dinyanyikan oleh Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah. Lagu Pance Pondaag, “Kucari Jalan Terbaik (Kucoba Bertahan)”, menjadi pilihan Kepala Daerah maupun Wakil Kepala daerah dengan lirik sebagai berikut:

“……. Sepanjang kita masih terus begini
Takkan pernah ada damai bersenandung
Kemesraan antara kita berdua
Sesungguhnya keterpaksaan saja

Senyum dan tawa hanya sekedar saja
Sebagai pelengkap sempurnanya sandiwara
Berawal dari manisnya kasih sayang
Terlanjur kita hanyut dan terbuang

Kucoba bertahan mendampingi dirimu
Walau kadangkala tak seiring jalan
Kucari dan selalu kucari jalan terbaik
Agar tiada penyesalan dan air mata …….”

Lagu ini, Pance Pondaag, “Kucari Jalan Terbaik (Kucoba Bertahan)”, jika dinyanyikan oleh Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah sebagai sinyal ke sasmita sudah mulai tumbuh benih-benih perpecahan dengan hubungan panas-dingin Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Apalagi jika di antara Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah turut pula menyanyikan lagunya Group Band Armada, “Hargai Aku”, dengan lirik sebagai berikut:

“……… Seringkali kau merendahkan ku
Melihat dengan sebelah matamu
Aku bukan siapa-siapa

Selalu saja kau anggap ku lemah
Merasa hebat dengan yang kau punya
Kau sombongkan itu semua

Coba kau lihat dirimu dahulu
Sebelum kau nilai kurangnya diriku
Apa salahnya hargai diriku
Sebelum kau nilai siapa diriku

Seringkali kau merendahkan ku
Melihat dengan sebelah matamu
Aku bukan siapa-siapa ……….”

Sampai pada kedua lagu ini hubungan panas-dingin Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masih dapat dinetralisir, bisa rujuk, dapat disatukan kembali hubungan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sudah mulai terpisah dari kemesraan awal. Akan tetapi, yang penting keduanya belum melantunkan lagunya Exist, Group Band Malaysia dengan judul lagu “Mencari Alasan”, dengan lirik lagunya:

“……….. Ikhlasnya hati sering kali disalah arti
Tulusnya cinta tidak pernah engkau hargai
Berlalu pergi dengan kelukaan ini
Ku mengalah ku bersalah

Berpaling muka bila saling bertatap mata
Seolah kita tiada pernah saling menyinta
Mencari sebab serta mencari alasan
Supaya tercapai hasratmu

Manis di bibir memutar kata
Malah kau tuduh akulah segala penyebabnya
Siapa terlena pastinya terpana
Bujuknya rayunya suaranya
Yang meminta simpati dan harapan

Engkau pastinya tersenyum
Dengan pengunduran diriku
Tetapi bagi diriku suatu ketenangan

Andainya kita terus bersama
Belum tentu kita bahagia
Selama tidak kau rubah cara hidupmu

Ada baiknya bila tidak lagi bersama
Terasa jauh kini ku kini dengan dosa
Aku tinggalkan walau tanpa kerelaan
Yang nyata kau tidak mengubah ……….”

Semoga saja hubungan panas-dingin Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak akan pernah terjadi di lingkungan pemerintahan daerah di Provinsi Gorontalo. Aminnnn …..

Selesai

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (BAGIAN 2)

Meninggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

budgeting 5

Catatan saya kali ini merupakan bagian kedua dari tulisan “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”, yang terakhir membahas penyusunan APBD beserta format Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan format Rancangan Peraturan Kepala Daerah, dan berikut ini lanjutannya.

Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya telah disusun oleh PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) secara ex officio dijabat oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau apapun namanya, APBD dimaksud disampaikan oleh PPKD kepada Kepala Daerah.

Sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya disampaikan kepada DPRD, Pemerintah Daerah berkewajiban mensosialisasikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada masyarakat. Sosialisasi atau penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menjadi tugas dan dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah. Sosialisasi atau penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD hanya bersifat pemberian informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan. Sosialisasi atau penyebarluasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan melalui media cetak/media elektronik atau penyampaian secara langsung kepada masyarakat.

Pedoman Penyusunan APBD.

Selain itu, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Hal ini sesuai dengan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “Penyusunan rancangan kebijakan umum APBD berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri”. Pedoman penyusunan APBD ini setiap tahun berubah dan berganti. Jika untuk penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015. Sebelumnya, untuk penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014.

Substansi dari pengaturan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD (misalnya untuk tahun anggaran 2015) meliputi: a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah; b. prinsip Penyusunan APBD; c. kebijakan penyusunan APBD; d. teknis penyusunan APBD; dan e. hal-hal khusus lainnya.

Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah, diartikan sebagai sinkronisasi rencana kerja pemerintah pada beberapa sasaran antara lain: pertumbuhan ekonomi; inflasi; jumlah penduduk miskin; dan tingkat pengangguran terbuka, dan isu-isu strategis nasional pada masing-masing bidang rencana pembangunan jangka panjang nasional antara lain: bidang social budaya dan kehidupan beragama; bidang ekonomi; bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; bidang sarana dan prasarana; bidang politik; bidang ketahanan dan keamanan; bidang hukum dan aparatur; bidang wilayah dan tata ruang; dan bidang sumber daya alam dan lingkungan.

Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya sasaran dan bidang-bidang pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Prinsip penyusunan APBD. Penyusunan APBD didasarkan prinsip sebagai berikut: a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya; b. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; c. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD; d. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; f. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan g. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Untuk kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD; dan hal-hal khusus lainnya berkenaan dengan penyusunan APBD mengatur hal-hal yang berkenaan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pembahasan catatan mengenai “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah” berikutnya membahas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kaitannya dengan putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013.

(Bersambung)

Older Entries

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 161 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: