Buku Hukum Pengelolaan Keuangan Desa

Tinggalkan komentar

Cover Pengelolaan Keuangan Desa

PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA (BAGIAN 2)

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

pengadaan 1

Catatan ini merupakan lanjutan dari “Pengadaan Baran/Jasa di Desa”, yang terakhir membahas mengenai masa transisi pembentukan Peraturan Bupati/Walikota tentang pengadaan barang/jasa di desa, berikut ini lanjutannya yang akan tata nilai pengadaan barang/jasa di desa dan pengadaan barang/jasa di desa melalui swakelola.

B. Tata Nilai Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Pengadaan barang/jasa di Desa menganut 2 (dua) tata nilai pengadaan barang/jasa di Desa yaitu: 1. Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum; b. efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya; c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat; d. pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya; e. gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan f. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. 2. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 3. Prinsip Pengadaan Barang/Jasa di Desa Lainnya.

Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat. Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.

1. Pengadaan Barang/Jasa di Desa Melalui Swakelola.

Pelaksanaan Swakelola oleh TPK (Tim Pengelola Kegiatan) adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan. Khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan cara Swakelola.

(Bersambung)

23 Mei Pemkab Gorontalo Selenggarakan Sidang MP-TGR

Tinggalkan komentar

Stuban Mamberamo 01

Limboto, Kabupaten Gorontalo – Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan menggelar agenda rutin Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TGR) dan Rapat Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (TPKN/D) untuk kelima kalinya di tahun 2016 pada Bulan Mei, Senin (23/05/2016). Pelaksanaan sidang yang digelar sedikitnya satu bulan satu kali ini kembali akan mengambil tempat di Ruang Sidang MP-TGR Kantor Bupati Gorontalo.

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, melalui kesempatan ini Pemerintah Kabupaten Gorontalo mengundang secara resmi Pemerintah Kabupaten/Kota se-tanah air yang ingin menyaksikan dan menghadiri langsung jalannya persidangan. Sampai berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama dari Provinsi Papua Barat sudah menyatakan niatnya untuk mengikuti proses persidangan secara langsung.

PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA (BAGIAN 1)

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

barang jasa desa 2

A. Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Pengaturan mengenai pengadaan barang/jasa di desa, diatur di dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015.

1. Landasan Pembentukan Peraturan Bupati/Walikota.

Landasan dibentuknya Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, sebagaimana diubah dengan Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015 adalah untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga hasil Pengadaan Barang/Jasa dapat bermanfaat untuk memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan memenuhi kebutuhan Masyarakat. Tata kelola pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) perlu ditingkatkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong-royong, dan akuntabel serta disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Selain itu maksud diberlakukannya Peraturan Kepala LKPP ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun tata cara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang dibiayai dengan dana APBDesa. Sedangkan tujuan diberlakukannya Peraturan Kepala LKPP ini adalah agar pengadaan barang/jasa di Desa dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa di desa.

Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, sebagaimana diubah dengan Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015 hanyalah pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam membentuk Peraturan Bupati/Walikota tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Yang berarti bahwa landasan hukum untuk pengadaan barang/jasa di Desa adalah Peraturan Bupati/Walikota tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Dalam pembentukan Peraturan Bupati/Walikota tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota harus tetap berpedoman pada Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, sebagaimana diubah dengan Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015, dan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Kondisi sosial budaya masyarakat setempat, lebih pada prinsip pengadaan Barang/Jasa di Desa yang lebih dilakukan secara swakelola dengan penggunaan material/bahan memaksimalkan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat. Namun jika kondisi social masyarakat setempat tidak memungkinkan dilaksanakan secara swakelola baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.

Setelah terbentuknya Peraturan Bupati/Walikota tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, maka Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk Peraturan Bupati/Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, yang tentunya dengan materi teknis dalam pelaksanaannya.

2. Materi Muatan Peraturan Bupati/Walikota.

Pembentukan Peraturan Bupati/Walikota tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa harus memuat ketentuan: a. Pengadaan Barang/Jasa yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati/Walikota tetap sah; b. Pengadaan Barang/Jasa yang sedang dilaksanakan pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati/Walikota tetap dapat dilanjutkan dengan mengikuti Peraturan Perundang-undangan, atau praktik yang berlaku di desa.

Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, sebagaimana diubah dengan Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015 sudah memberi batasan bahwa pengadaan Barang/Jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, tidak termasuk dalam ruang lingkup Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.

3. Masa Transisi Pembentukan Peraturan Bupati/Walikota.

Dalam masa transisi selama pemberlakuan Peraturan Bupati/Walikota tentang tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Bupati/Walikota dapat membentuk tim asistensi desa. Tim asistensi desa terdiri dari: a. Unit Layanan Pengadaan; b. Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan c. Unsur lain terkait di Pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun tugas dan fungsi tim asistensi desa meliputi: a. Meningkatkan kapasitas SDM; dan b. Melakukan pendampingan Pengadaan Barang/Jasa.

Bagi Bupati/Walikota yang belum menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa, pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa di Desa pembiayaannya bersumber dari APBDesa berpedoman pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, atau praktik yang berlaku di Desa sepenjang tidak bertentangan dengan tata nilai pengadaan.

(Bersambung)

PENGELOLAAN DANA DESA (BAGIAN 4)

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

uang-rupiah

Catatan ini merupakan lanjutan dari “Pengelolaan Dana Desa”, yang terakhir membahas mengenai penyaluran dan penggunaan dana desa, berikut ini lanjutannya yang akan membahas pelaporan, Pemantauan, Evaluasi dan Sanksi Dana Desa.

E. Pelaporan, Pemantauan, Evaluasi, dan Sanksi.

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota setiap semester.Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan dengan ketentuan: a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan menteri yang menangani Desa, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait, dan gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya. Penyampaian laporan konsolidasi dilakukan setiap tahun.

Dalam hal kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan, bupati/walikota dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa. Dalam hal bupati/walikota tidak atau terlambat menyampaikan laporan, Menteri dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa. Pemantauan dilakukan terhadap: a. penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa; b. penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa; c. penyampaian laporan realisasi; dan d. SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalahselisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran) Dana Desa.

Evaluasi dilakukan terhadap: a. penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota; dan b. realisasi penggunaan Dana Desa. Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Dana Desa.

Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya, bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan. Sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa. Dalam hal pada tahun anggaran berjalan masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan. Sanksi dimaksud berupa pemotongan Dana Desa tahun anggaran berikutnya sebesar SiLPA Dana Desa tahun berjalan. Pemotongan penyaluran Dana Desa menjadi dasar Menteri melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa untuk kabupaten/kota tahun anggaran berikutnya.

Contoh pengenaan sanksi administrasi dalam ketentuan ini sebagai berikut: Pada Tahun Anggaran 2015, Desa A mendapat Dana Desa sebesar Rp100.000.000,00. Pada akhir Tahun Anggaran 2015 terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30%, yakni Rp35.000.000,00. Pada Tahun Anggaran 2016, Desa A mendapat Dana Desa sebesar Rp150.000.000,00. Penyaluran Dana Desa tahap I Tahun Anggaran 2016 yang seharusnya sebesar Rp60.000.000,00 (40% x Rp150.000.000,00), pembayarannya ditunda sebesar SiLPA Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp35.000.000,00. Sehingga Dana Desa yang disalurkan pada tahap I hanya sebesar Rp25.000.000,00 atau (Rp60.000.000,00 – Rp35.000.000,00).

Pada penyaluran tahap II, akan disalurkan sebesar 40% ditambah dengan Dana Desa yang ditunda penyalurannya pada tahap I, sehingga totalnya Rp95.000.000,00 atau (Rp60.000.000,00 + Rp35.000.000,00). Penyaluran tahap III tetap sebesar Rp30.000.000,00 atau (20% x Rp150.000.000,00). Apabila pada akhir Tahun Anggaran 2016 masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% dari Dana Desa yang diterima Tahun 2016, maka untuk Tahun Anggaran 2017 bupati/walikota akan memotong penyaluran Dana Desa untuk Desa A sebesar SiLPA Tahun Anggaran 2016. Pemotongan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dilaporkan kepada Menteri sebagai dasar Menteri untuk melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa kabupaten/kota yang bersangkutan pada Tahun Anggaran 2018.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas, Pemerintah dan kabupaten/kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Desa dalam hal laporan penggunaan Dana Desa tidak/terlambat disampaikan. Di samping itu, Pemerintah dan kabupaten/kota juga dapat memberikan sanksi berupa pengurangan Dana Desa apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan, atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

(Selesai)

PENGELOLAAN DANA DESA (BAGIAN 3)

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

1 lembar uang desa

Catatan ini merupakan lanjutan dari “Pengelolaan Dana Desa”, yang terakhir membahas mengenai pengalokasian dana desa atas pembentukan atau penetapan Desa baru, berikut ini lanjutannya yang akan membahas penyaluran dan penggunaan dana desa.

C. Penyaluran Dana Desa.

Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan). Dana Desa disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa.

Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan: a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus); b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).

Penyaluran Dana Desa setiap tahap dilakukan paling lambat pada minggu kedua. Penyaluran Dana Desa setiap tahap dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas Daerah. Dalam hal bupati/walikota tidak menyalurkan Dana Desa, Menteri dapat melakukan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang menjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan.”

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan dengan syarat: a. peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa telah disampaikan kepada Menteri; dan b. APBD kabupaten/kota telah ditetapkan. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa dilakukan setelah APB Desa ditetapkan. Dalam hal APBD belum ditetapkan, penyaluran Dana Desa dilakukan setelah ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

D. Penggunaan Dana Desa.

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada prinsipnya Dana Desa dialokasikan dalam APBN untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Namun, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam rangka pengentasan masyarakat miskin, Dana Desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang, dan papan masyarakat.

Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang tidak prioritas dapat dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran. Prioritas penggunaan Dana Desa dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, Menteri, Menteri Dalam Negeri, dan menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian.”

Pedoman umum kegiatan memuat teknis pelaksanaan kegiatan, tidak termasuk pengaturan penganggaran dan administrasi keuangan. Bupati/walikota dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa sesuai pedoman umum kegiatan.

Pedoman teknis kegiatan memuat antara lain spesifikasi teknis dari masing-masing kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Desa sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan Dana Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

(Bersambung)

PENGELOLAAN DANA DESA (BAGIAN 2)

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

lembaran uang untuk desa 1

Catatan ini merupakan lanjutan dari “Pengelolaan Dana Desa”, yang terakhir membahas mengenai penganggaran dana desa, berikut ini lanjutannya yang akan membahas pengalokasian dana desa.

Pengalokasian dana desa setiap Kabupaten/Kota.

Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah Desa. Dana Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan: a. alokasi dasar. Yang dimaksud dengan “alokasi dasar” adalah alokasi minimal Dana Desa yang diterima kabupaten/kota berdasarkan perhitungan tertentu, antara lain perhitungan yang dibagi secara merata kepada setiap Desa; dan b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. Untuk Tahun Anggaran 2015, alokasi dasar dihitung berdasarkan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari alokasi Dana Desa.

Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pengalokasian anggaran Dana Desa dalam APBN dilakukan secara bertahap, yang dilaksanakan sebagai berikut: a. Tahun Anggaran 2015 paling sedikit sebesar 3% (tiga per seratus); b. Tahun Anggaran 2016 paling sedikit sebesar 6% (enam per seratus); dan c. Tahun Anggaran 2017 dan seterusnya sebesar 10% (sepuluh per seratus), dari anggaran Transfer ke Daerah. Dalam hal APBN belum dapat memenuhi alokasi anggaran Dana Desa, alokasi anggaran Dana Desa ditentukan berdasarkan alokasi anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya atau kemampuan keuangan Negara. Yang dimaksud dengan ”alokasi anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya” adalah nilai nominal alokasi dana desa yang tercantum dalam APBN tahun anggaran sebelumnya.

Untuk memenuhi anggaran Dana Desa, Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, serta menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait menyusun peta jalan kebijakan pemenuhan anggaran Dana Desa. Ketentuan mengenai peta jalan kebijakan pemenuhan anggaran Dana Desa diatur dengan Peraturan Presiden dan Dana Desa setiap kabupaten/kota ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Pengalokasian dana desa setiap Desa.

Berdasarkan Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya. Dana Desa setiap Desa dihitung secara berkeadilan berdasarkan: a. alokasi dasar; dan b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa. Untuk Tahun Anggaran 2015, alokasi dasar dihitung berdasarkan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari alokasi Dana Desa.

Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh Indeks Kesulitan Geografis Desa yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas: a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar; b. kondisi infrastruktur; dan c. aksesibilitas/transportasi.

Bupati/walikota menyusun dan menetapkan IKG Desa berdasarkan faktor ketersediaan prasarana pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas/transportasi. Dalam rangka membantu daerah dalam penyediaan data Indeks Kesulitan Geografis, untuk Tahun Anggaran 2015, Pemerintah dapat menyusun Indeks Kesulitan Geografis secara nasional untuk digunakan bupati/walikota dalam menghitung alokasi Dana Desa setiap Desa. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Ketentuan mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Bupati/walikota menyampaikan peraturan bupati/walikota kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta gubernur dan kepala Desa.”

Pengalokasian dana desa atas pembentukan atau penetapan Desa baru.

Dalam hal terdapat pembentukan atau penetapan Desa baru yang mengakibatkan bertambahnya jumlah Desa, pengalokasian Dana Desa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. pada tahun anggaran berikutnya apabila Desa tersebut ditetapkan sebelum tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan; atau b. pada tahun kedua setelah penetapan Desa apabila Desa tersebut ditetapkan setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

Pembentukan atau penetapan Desa baru yang mengakibatkan bertambahnya jumlah Desa dapat berupa: a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; c. perubahan status kelurahan menjadi Desa; atau d. penetapan desa adat. Contoh: Apabila Desa A ditetapkan menjadi Desa hasil pemekaran pada bulan April tahun 2014, Dana Desa untuk Desa tersebut mulai dialokasikan Tahun Anggaran 2015. Apabila Desa B ditetapkan menjadi Desa hasil pemekaran pada bulan Oktober tahun 2014, Dana Desa untuk Desa tersebut mulai dialokasikan Tahun Anggaran 2016.

(Bersambung)

Older Entries

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 249 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: