BUKU PERJALANAN DINAS UNDERCOVER

Tinggalkan komentar

Iklan

BUKU AKU, KAU, KALIAN, DAN KITA SEMUA : KARTU KUNING

Tinggalkan komentar

Buku Aku, Kau, Kalian dan Kita Semua

KARTU KUNING

YUSRAN  LAPANANDA, SH.,MH.

Aparatur Sipil Negara

Aku, kau, kalian dan kita semua hanya tahu kartu kuning merupakan instrument dalam olahraga lebih khusus instrument dalam olahraga sepakbola. Kartu kuning dalam dunia sepak bola memiliki konotasi negative. Kartu kuning merupakan peringatan kepada pemain sepakbola karena telah melakukan pelanggaran atau peraturan permaian sepakbola. Kartu kuning dikeluarkan oleh wasit dalam permainan sepak bola jika seorang pemain secara resmi telah diperingatkan karena telah melakukan pelanggaran. Dan jika seorang pemain diberi kartu kuning untuk kedua kalinya, maka dia akan dikenakan kartu merah, yang berarti dia dikeluarkan dari pertandingan dan tak bisa bermain lagi.

Dalam pertandingan sepakbola yang sering kali aku, kau, kalian dan kita semua saksikan melalui layar kaca televisi atau saksikan secara langsung pada lapangan pertandingan, terdapat hal-hal yang membuat seorang pemain sepak bola diberi kartu kuning oleh wasit, yaitu: melakukan pelanggaran dengan menyerang lawan; memegang bola dengan sengaja; memprotes wasit baik dengan perkataan atau perbuatan; diving (menjatuhkan diri sendiri); dan lain sebagainya.

Aku, kau, kalian dan kita semua, harus ketahui aturan kartu kuning dan kartu merah yang digunakan saat ini oleh FIFA maupun wasit dalam pertandingan sepakbola muncul lewat ide seorang wasit asal Inggris bernama Ken Aston pada 1967. Peraturan pemberian kartu kuning dan kartu merah pun pertama kali diuji coba pada gelaran Olimpiade 1968 serta Piala Dunia 1970. Sejak itu hingga kini, peraturan penggunaan kartu kuning dan kartu merah terus digunakan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dunia sepak bola. Ken Aston, yang juga berprofesi sebagai guru, mengaku penemuannya soal penggunaan kartu kuning awalnya terinspirasi dari hal yang sangat sederhana, yakni lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas yang berwarna merah, kuning, dan hijau itulah yang mengilhami Aston soal kartu kuning saat Aston berkendara di Kensington High Street, lampu lalu lintas menyala kuning tandanya hati-hati, merah tandanya harus berhenti.

Kartu kuning saat ini, di zaman now menjadi suatu fenomena, bahkan sudah menjadi trend. Trend dikalangan mahasiswa, trend dikalangan politisi, trend dikalangan pejabat/ASN, bahkan sudah menjadi trend dikalangan masyarakat umumnya. Secara umum trend kartu kuning di zaman now, diberikan oleh seseorang atau kelompok tertentu kepada pejabat publik atas kebijakan yang telah dibuat, ditetapkan dan ditempuh namun tak memberi hasil maksimal atau tak memberi hasil apa-apa untuk masyarakat. Selain itu, kebijakan yang dibuat, ditetapkan dan ditempuh oleh pejabat publik lebih merugikan pihak-pihak lainnya serta masyarakat secara umum dan hanya menguntungkan pejabat beserta konco-konconya atau kaki tangannya. Bisa jadi berkenaan dengan sikap, perilaku, tingkah laku, perbuatan hingga tindakan yang dibuat oleh pejabat publik melanggar norma-norma (agama, adat, kebiasaan, kesusilaan hingga hukum). Dan bisa saja seseorang atau kelompok tertentu menolak kebijakan publik yang akan dibuat, ditetapkan dan ditempuh oleh pejabat publik.

Aku, kau, kalian dan kita semua hanya tahu jika terdapat kebijakan publik yang dibuat, ditetapkan dan ditempuh oleh pejabat publik termasuk sikap, perilaku, tingkah laku, perbuatan hingga tindakan yang tidak berkesesuaian dengan pendapat umum, pendapat masyarakat atau pendapat sebagaian orang dipastikan akan menuai kritik, atau pendapat lainnya yang berseberangan hingga penolakan. Aku, kau, kalian dan kita semua tahu kritik, penolakan dan pendapat yang berseberangan yang disampaikan pun beragam macam cara, bisa lewat tulisan biasa, tulisan ilmiah hingga buku. Bisa melalui seni, syair lagu dan opera. Bisa lewat coretan-coretan pada media social berupa Facebook, WhatsApp Group, hingga demonstrasi atau unjuk rasa. Dan fenomena terakhir dan sudah menjadi trend zaman now adalah dengan pemberian kartu kuning hingga kartu merah kepada pejabat publik. Dengan demikian kartu kuning sudah menjadi symbol kritik, pendapat yang berseberangan hingga penolakan atas kebijakan yang dibuat, ditetapkan dan ditempuh pejabat publik.

Trend kartu kuning yang diberikan seseorang atau kelompok tertentu kepada pejabat publik adalah suatu fenomena baru dalam pemerintahan saat ini, yang harus menjadi perhatian aku, kau, kalian dan kita semua, dan jika perlu dapat dijadikan “ekspresi dan instrument” dalam perumusan setiap kebijakan. Trend kartu kuning jangan dijadikan monster yang harus dibumi hanguskan, dihabisi oleh konco-konco atau kaki tangan, orang-orang terdekat dan para pembantu para pejabat publik. Trend kartu kuning jangan jadikan sebagai penyakit kulit “alergi” bagi para pejabat konco-konco atau kaki tangan, orang-orang terdekat dan para pembantu para pejabat publik, tapi alangkah perkasanya jika para pejabat konco-konco atau kaki tangan, orang-orang terdekat dan para pembantu para pejabat publik menjadikan kartu kuning sebagai bagian dari “setting agenda” dalam perumusan kebijakan maupun perumusan kebijakan berikutnya dalam bingkai pemerintahan yang berhati-hati.(*)

Gorontalo, 10 Februari 2018

BUKU AKU, KAU, KALIAN DAN KITA SEMUA : MUSIK DAN LAGU

Tinggalkan komentar

Buku Aku, Kau, Kalian dan Kita Semua

MUSIK DAN LAGU

YUSRAN  LAPANANDA, SH.,MH.

Aparatur Sipil Negara

Pernahkah aku, kau, kalian dan kita semua mengalami rasa senang dan bahagia, atau rasa sakit hati, kecewa, dan marah. Aku, kau, kalian dan kita semua pasti satu jawaban, ya dan ya. Aku, kau, kalian dan kita semua dibuat senang, bahagia, sakit hati, kecewa hingga marah beragam macam sebabnya. Sebab yang paling umum adalah seputar percintaan beserta rekan-rekannya.

Percintaan, mulai dari jatuh cinta, putus cinta, bercinta lagi, seterusnya hingga putus cinta lagi. Soal percintaan, jatuh cinta dan bercinta lagi tentunya membuat aku, kau, kalian dan kita semua senang dan bahagia. Soal percintaan, putus cinta dan putus cinta lagi tentunya membuat kita sakit hati, kecewa hingga marah.

Selain itu jika kita beroleh sesuatu yang menyenangkan pasti aku, kau, kalian dan kita semua merasa bahagia. Juga, jika kita beroleh sesuatu yang membahagiakan pasti aku, kau, kalian dan kita semua merasa senang. Misalnya senang beroleh rezeki, bahagia beroleh promosi jabatan, senang dan bahagia beroleh penghargaan, dan lain-lain kebahagian. Tak ketinggalan senang dan bahagia beroleh pujian atau sanjungan dari orang lain, tak peduli benar atau tidak, atau basa-basi belaka. Juga senang dan bahagia atas perolehan sesuatu yang selama ini aku, kau, kalian dan kita semua impikan dan idam-idamkan.

Aku, kau, kalian dan kita semua bisa sakit hati, kecewa dan marah ketika beroleh sesuatu yang mengecewakan, menyebalkan, tidak menyenangkan hingga membuat kita harus marah. Misalnya “diomelin” oleh atasan dimuka umum, gagal beroleh perghargaan, janji ketemu namun ditunda atau dibatalkan, staf atau karyawan terlambat atau tak masuk kerja, difitnah, staf, rekan kerja atau pimpinan kita tak disiplin waktu, dan lain sebagainya.

Apa reaksi aku, kau, kalian dan kita semua jika mengalami sesuatu yang menyenangkan dan membahagiakan, misalnya jatuh cinta atau bercinta lagi, tentunya yang terjadi adalah perubahan didalam penampilan diri. Secara umum perubahan yang terjadi pada model rambut, make up atau kosmetik, bulu alis, lipstik atau gincu, berbusana. Secara khusus jika aku, kau, kalian dan kita semua jatuh cinta atau bercinta lagi teman paling dekat adalah music dan lagu. Menyanyikan lagu-lagu bertema percintaan bagi yang suaranya diatas standard, dan bagi aku, kau, kalian dan kita semua yang suaranya dibawah standard cukup menjadi pendengar music dan lagu bertemakan percintaan. Mulai dari music dan lagu jadul, hingga music dan lagu zaman now. Mulai dari music dan lagunya kau seputih melati milik dian pramana poetra; mungkinkah terjadi milik utha likumahua dan lain sebagainya sesuai rasa dan selera aku, kau, kalian dan kita semua.

Apa reaksi aku, kau, kalian dan kita semua jika mengalami sesuatu yang menyakitkan hati, menyebalkan, memilukan, mengecewakan, misalnya cinta yang tertolak, putus cinta atau gagal dalam cinta, atau putus cinta lagi. Tentunya aku, kau, kalian dan kita semua akan mengalami selera makan menurun hingga tak mau makan lagi, tidur pun terganggu, bengkak mata akibat menangis, mudah marah, muka pucat, sendiri dalam kamar, minggat dari rumah, tatapan menerawang, hingga depresi, sakit dan badan pun tak terurus. Secara khusus jika aku, kau, kalian dan kita semua jatuh cinta atau bercinta lagi teman paling dekat adalah music dan lagu. Menyanyikan lagu-lagu bertema percintaan bagi yang suaranya diatas standard, dan bagi aku, kau, kalian dan kita semua yang suaranya dibawah standard cukup menjadi pendengar music dan lagu bertemakan percintaan. Mulai dari music dan lagu jadul, hingga music dan lagu zaman now. Mulai dari lagu hati yang luka milik betharia sonata; setangkai bunga putih milik panbers; jangan salah menilai milik tagor pangaribuan; kucoba bertahan atau kucari jalan terbaik milik pance pondaag; mengapa harus jumpa milik harry tasman; undangan palsu milik caca handika; cinta hitam milik meggi z, hingga sandiwara cinta milik repvblik; asal kau bahagia milik armada dan lain sebagainya sesuai selera aku, kau, kalian dan kita semua.

Begitu juga, jika kita mengalami masalah/persoalan, atau ada sesuatu yang aku, kau, kalian dan kita semua tidak sukai atau tidak inginkan sehingga membuat kita kecewa dan marah. Memberontak, menolak hingga menghindar terungkap melalui syair, lirik, music dan lagu. Ungkapan pun dapat dinilai dari music dan lagu yang dilantunkan atau didengar oleh aku, kau, kalian dan kita semua. Mulai dari lagu hargai aku milik armada; kemesraan milik iwan fals; hio, bento, bongkar, tikus-tikus kantor milik swami, dan lain-lain sesuai dengan gejolak jiwa aku, kau, kalian dan kita semua.

Musik dan lagu sepertinya menjadi alternative dalam menemani aku, kau, kalian dan kita semua jika dalam keadaan dan kondisi senang dan bahagia, jika dalam keadaan dan kondisi sakit hati, dan kecewa. Ternyata aku, kau, kalian dan kita semua bisa menilai seseorang dalam keadaan dan kondisi senang dan bahagia, senang dan kecewa hingga marah dari lirik lagu dan music. Tak peduli aliran musiknya apa, instrumentalia, dangdut, pop, reggae hingga rock.(*)

Limboto, 3 Januari 2018

BUKU AKU, KAU, KALIAN DAN KITA SEMUA : INTERNET

Tinggalkan komentar

Buku Aku, Kau, Kalian dan Kita Semua

INTERNET

YUSRAN  LAPANANDA, SH.,MH.

APARATUR SIPIL NEGARA

Saat ini internet atau WiFi (Wireless Fidelity) atau hotspot (area bersinyal atau tempat-tempat tertentu (biasanya tempat umum) yang memiliki layanan internet) sudah menjadi kebutuhan aku, kau, kalian dan kita semua. Internet sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat dunia. Kebutuhan internet tak mengenal ruang, waktu dan tempat. Internat sudah menjadi kebutuhan masyarakat perkotaan maupun pedesaan, masyarakat ditepian laut atau ditepian danau, masyarakat yang berada digunung-gunung, masyarakat yang berada dilembah-lembah, masyarakat dalam ruangan ber AC maupun masyarakat yang berada pada kawasan berdebu.

Aku, kau, kalian dan kita semua menyadari, kebutuhan internat tak memilih usia, usia remaja, usia tua maupun muda, kakek dan nenek, si bocah pun butuh internet guna mendownload berbagai macam aplikasi game. Kebutuhan internet tak membatasi jenis kelamin, laki maupun wanita hingga si bencong pun butuh internet. Kebutuhan internet tak mengenal strata pendidikan, dari anak-anak PAUD, TK, SD, SLTP, SLTA, mahasiswa hingga sarjana skripsi, sarjana tesis dan sarjana disertasi. Kebutuhan intenet tak membatasi jenis profesi, mulai dari kuli bangunan, kuli tinta, guru, aktivis, pedagang, sopir, tukang bentor, petani, pelaut, buruh bagasi, pengusaha, karyawan swasta, pejabat, ASN, dan lain-lain profesi.

Pengunaan internet pun beragam macam pemakaiannya. Untuk pemakaian whatsapp group maupun whatsapp perorangan. Untuk pemakaian mengupload maupun mendonwload informasi atau data. Untuk penggunaan email, facebook, instagram dan lain-lain pemakaian maupun penggunaan dalam dunia maya.

Jika aku, kau, kalian dan kita semua berkunjung ke restoran, rumah makan, kedai, hingga rumah kopi sepertinya internet sudah menjadi paket menu makanan dan minuman. Internet sudah menjadi bagian dari layanan pada usaha dagang. Internet sudah menjadi bagian dari menu layanan pada kantor-kantor publik, kantor-kantor pemerintahan, termasuk kantor-kantor pemerintahan daerah atau perangkat daerah.

Tak heran saat ini internet sudah menjadi bagian dari program atau kegiatan dari perusahaan-perusahaan, usaha dagang, pemerintah daerah atau perangkat daerah. Internet sudah menjadi kebutuhan sebagaimana kebutuhan air rumah tangga maupun perkantoran, sudah menjadi kebutuhan sebagaimana kebutuhan listrik pada rumah tangga maupun perkantoran, tak heran perusahan-perusahaan, usaha dagang, kantor-kantor pemerintah daerah atau perangkat daerah menganggarkan dan mengadakannya melalui anggaran perusahaan, anggaran usaha-usaha dagang, hingga APBD. Dalam APBD setiap tahun anggaran belanja internet turut menghiasi DPA perangkat daerah. Anggaran pun tersedia setiap periodisasi tahun masehi mulai 1 Januari hingga 31 Desember.

Aku, kau, kalian dan kita semua tahu sama tahu internet di restoran, rumah makan, kedai, hingga rumah kopi dapat dijangkau dan terjangkau oleh pelanggan saat aku, kau, kalian dan kita semua sementara duduk menunggu sajian menu makanan atau usai makan dan minum sajian. Kepuasan pelanggan pun terpenuhi dan terhempaskan. Aku, kau, kalian dan kita semua tak pernah bertanya berapa biaya pemasangan internet dan tak pernah bertanya berapa biaya perbulan atas penggunaan internet. Aku, kau, kalian dan kita semua hanya tahu kita telah terpuaskan oleh rasa dan rasa terhempaskan dengan ketersediaan internet.

Aku, kau, kalian dan kita semua tahu sama tahu internat dilingkungan pemerintahah daerah atau perangkat daerah isyunya bukan hanya pada pengadaan dan penganggarannya namun hingga pada bahan atau materi laporan pertanggungjawaban. Tapi yang pasti aku, kau, kalian dan kita semua pernah dibuat sebal, kesal, mendongkol hingga kecewa oleh ketiadaan internet pada kantor-kantor pemerintahan atau perangkat daerah. Dibuat sebal, kesal, mendongkol hingga kecewa atas keberadaan akses internet yang putus-putus, ngadat, macet hingga tak berfungsi. Internet sepertinya tak terjangkau atau tak dapat diakses oleh aku, kau, kalian dan kita semua, jika berada dalam lingkungan perkantoran pemerintahan, pemerintah daerah, perangkat daerah.

Aku, kau, kalian dan kita semua menduga keberadaan internet atau WiFi atau hotspot adalah bagian dari layanan publik dan menjadi parameter pemerintah daerah atau perangkat daerah yang berkinerja tinggi. Aku, kau, kalian dan kita semua, tak pernah tahu apakah anggaran belanja internet atau WiFi atau hotspot dibelanjakan sesuai peruntukkanya?. Atau adakah evaluasi yang dilakukan atas aktifnya internet?. Aku, kau, kalian dan kita semua tak butuh jawaban reaktif. Aku, kau, kalian dan kita semua hanya butuh internet atau WiFi atau hotspot yang dapat diakses dengan mudah, murah dan meriah.(*)

Limboto, 2 Januari 2018

BUKU AKU, KAU, KALIAN DAN KITA SEMUA : PENYESALAN

Tinggalkan komentar

Buku Aku, Kau, Kalian dan Kita Semua

PENYESALAN

YUSRAN  LAPANANDA, SH.,MH.

APARATUR SIPIL NEGARA

Aku, kau, kalian dan kita semua dalam hidup ini pernah mengalami rasa penyesalan atas apa yang kita perbuat. Menyesal atas apa yang kita lakukan. Menyesal atas apa yang sudah kita putuskan. Perasaan menyesal bukan saja kita rasakan, namun sering kali tersampaikan dan terucapkan kepada orang lain, atau kita sampaikan langsung kepada orang yang kita sesali.

Perasaan menyesal masing-masing aku, kau, kalian dan kita semua kadarnya berbeda-beda,. Namun yang pasti aku, kau, kalian dan kita semua pernah mengalami rasa penyesalan setelah berbuat, melakukan sesuatu, bertindak dan mengambil keputusan yang kita anggap salah atau keliru dikemudian hari

Selain kadar penyesalan yang berbeda-beda, cara menyikapi dan mengatasinya pun berbeda-beda. Diantara aku, kau, kalian dan kita semua ada yang bisa mengatasi secepatnya rasa penyesalan. Ada juga yang tak bisa mengatasi rasa sesal hingga berlanjut pada penyesalan yang mendalam. Ada juga diantara aku, kau, kalian dan kita semua dalam menyikapi penyesalan biasa-biasa saja, malahan tak memperlihatkan tanda-tanda penyesalan. Yang pasti rasa penyesalan itu ada diantara aku, kau, kalian dan kita semua namun kadang aku, kau, kalian dan kita semua menyembunyikannya dalam sanubari yang dalam agar tidak terungkap keluar atau terlihat oleh orang lain.

Penyesalan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, berasal dari kata sesal yang berarti perasaan tidak senang (susah, kecewa, dan sebagainya) karena telah berbuat kurang baik (dosa, kesalahan, dan sebagainya). Selain itu, kata lain yang berkaitan dengan sesal adalah menyesal yang berarti merasa tidak senang atau tidak bahagia (susah, kecewa, dan sebagainya) karena (telah melakukan) sesuatu yang kurang baik (dosa, kesalahan, dan sebagainya). Sedangkan penyesalan diartikan sebagai perasaan menyesal (menyesali); proses, cara, perbuatan menyesali (menyesalkan); penyanggahan; sanggahan.

Penyesalan dapat terjadi dalam kehidupan aku, kau, kalian dan kita semua sehari-hari dalam rumah tangga bersama istri/suami, anak-anak, cucu-cucu dan keluarga lainnya. Penyesalan dapat terjadi dalam kehidupan aku, kau, kalian dan kita semua sehari-hari dalam bertetangga. Misalnya, penyesalan atas perbuatan telah menfitnah orang. Menyesal telah menyinggung dan menyakiti perasaan orang lain dengan perkataan. Perasaan menyesal salah membeli barang. Perasaan menyesal salah memilih busana atau sepatu. Rasa penyesalan telah menyebarkan berita bohong. Menyesal telah memukul atau menganiaya orang lain. Menyesal telah mengambil atau mencuri barang orang lain.

Penyesalan dapat terjadi dalam kehidupan aku, kau, kalian dan kita semua sehari-hari dalam berbagai organisasi hingga perusahaan, hingga penyesalan dapat terjadi dalam kehidupan aku, kau, kalian dan kita semua sehari-hari dalam lingkungan kantor atau tempat aku, kau, kalian dan kita semua bekerja. Misalnya, rasa penyesalan telah memindahkan orang yang tidak bersalah. Menyesal telah mengambil keputusan yang salah dan ternyata merugikan diri sendiri atau orang banyak. Menyesal terlambat membayar gaji karyawan atau pegawai. Rasa penyesalan tidak mendapat penghargaan. Menyesal mendapat rekomendasi TGR dari tim pemeriksa.

Rasa penyesalan pun bisa terjadi seandainya aku, kau, kalian dan kita semua tidak melakukan apa-apa terhadap sesuatu yang pada akhirnya merugikan orang lain. Dan lain-lain rasa penyesalan yang aku, kau, kalian dan kita semua alami.

Akhirnya aku, kau, kalian dan kita semua sehari-hari bisa punya rasa penyesalan atau tidak sama sekali. Rasa penyesalan atau perasaan menyesal mendalam yang tak teratasi atau tak terselesaikan bisa membuat aku, kau, kalian dan kita semua jatuh sakit, stress hingga mati.?(*)

Limboto, 1 Januari 2018

BUKU HUKUM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH : TUNTUTAN GANTI RUGI DAN SANKSI DALAM PENGELOLAAN BMD

Tinggalkan komentar

BUKU HUKUM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

TUNTUTAN GANTI RUGI DAN SANKSI DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

YUSRAN  LAPANANDA, SH.,MH.

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, mengatur tentang tuntutan ganti rugi dan sanksi. Pengaturan tuntutan ganti rugi dan sanksi hanya diatur dengan 1 (satu) pasal yakni pasal 510. Adapun substansi dari pengaturan tuntutan ganti rugi dan sanksi adalah sebagai berikut:

  1. Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan ini memberi arti, setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Beberapa petunjuk dapat ditemui dalam ketentuan yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yaitu:

  1. Diatur didalam pengertian, pasal 1 angka 1.

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

  1. Diatur didalam ruang lingkup, pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mengatur tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan:

(1). Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau

(2). Pejabat Lain:

(a). pejabat negara; dan

(b).  pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

Tuntutan Ganti Kerugian berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

  1. Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Petunjuk dapat ditemui dalam ketentuan yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yaitu sebagaimana yang diatur dalam pasal 52, Pihak Yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Negara/Daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Selesai

BUKU HUKUM PENGELOLAAN BMD : PENGELOLAAN BMD BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Tinggalkan komentar

Buku Hukum Pengelolaan Barang Milik Daerah

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

YUSRAN  LAPANANDA, SH., MH.

Staf Ahli Bidang Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan

Barang milik daerah yang digunakan oleh Badan Layanan Umum Daerah merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan.

Pengelolaan barang milik daerah yang digunakan oleh Badan Layanan Umum Daerah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah, kecuali terhadap barang yang dikelola dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Layanan Umum Daerah

Barang inventaris milik BLUD dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan. Barang inventaris milik BLUD, merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap. Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan, merupakan pendapatan BLUD. Hasil penjualan barang inventaris, dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD.

BLUD tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang. Aset tetap, merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap, diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pengalihan aset tetap, merupakan pendapatan BLUD dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD. Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap, dilaporkan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah/kepala SKPD.

Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi BLUD harus mendapat persetujuan kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Tanah dan bangunan BLUD disertifikatkan atas nama pemerintah daerah yang bersangkutan. Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD, dapat dialihgunakan oleh pemimpin BLUD dengan persetujuan kepala daerah.

(Selesai)

BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA

Tinggalkan komentar

Buku Hukum Pengelolaan Barang Milik Daerah

BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA

YUSRAN  LAPANANDA, SH.,MH.

Staf Ahli Bidang Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan

Prinsip Umum.

Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.

Rumah negara merupakan barang milik daerah yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.

Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan status penggunaan golongan rumah negara. Rumah negara dibagi ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: a. rumah negara golongan I; b. rumah negara golongan II; dan c. rumah negara golongan III. Penetapan status penggunaan didasarkan pada pemohonan penetapan status penggunaan yang diajukan oleh Pengguna Barang.

Rumah negara golongan I, adalah rumah negara dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut. Rumah negara golongan II, adalah rumah negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu SKPD dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan. Termasuk dalam rumah negara golongan II adalah rumah negara yang berada dalam satu kawasan dengan SKPD atau Unit Kerja, rumah susun dan mess/asrama pemerintah daerah. Rumah negara golongan III, adalah rumah negara yang tidak termasuk golongan I dan golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya.

Barang milik daerah berupa rumah negara hanya dapat digunakan sebagai tempat tinggal pejabat atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan yang memiliki Surat Izin Penghunian (SIP). Pengguna Barang wajib mengoptimalkan penggunaan barang milik daerah berupa rumah negara Golongan I dan rumah negara golongan II dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. Pengguna Barang rumah negara golongan I dan rumah negara golongan II wajib menyerahkan barang milik daerah berupa rumah negara yang tidak digunakan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

Surat Ijin Penghunian (SIP) untuk rumah negara golongan I ditandatangani Pengelola Barang. Sedangkan Surat Ijin Penghunian (SIP) untuk rumah negara golongan II dan golongan III ditandatangani Pengguna Barang.

Suami dan istri yang masing-masing berstatus pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan, hanya dapat menghuni satu rumah negara. Pengecualian suami dan istri yang masing-masing berstatus pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan, hanya dapat menghuni satu rumah negara, hanya dapat diberikan apabila suami dan istri tersebut bertugas dan bertempat tinggal di daerah yang berlainan.

Penggunaan.

Barang milik daerah berupa rumah negara dapat dilakukan alih status penggunaan. Alih status penggunaan: a. antar Pengguna Barang untuk rumah negara golongan I dan rumah negara golongan II; b. dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang  rumah negara golongan III, untuk rumah negara golongan II yang akan dialihkan statusnya menjadi rumah negara golongan III; atau c. dari Pengguna Barang rumah negara golongan III kepada Pengguna Barang, untuk rumah negara golongan III yang telah dikembalikan status golongannya menjadi rumah negara golongan II.

Pengalihan status penggunaan dilakukan setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Gubernur/Bupati/Walikota. Alih status penggunaan dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang  rumah negara golongan III, untuk rumah negara golongan II yang akan dialihkan statusnya menjadi rumah negara golongan III, hanya dapat dilakukan apabila barang  milik daerah berupa rumah negara telah berusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak dimiliki oleh pemerintah daerah atau sejak ditetapkan perubahan fungsinya sebagai rumah negara.

Usulan alih status penggunaan dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang  rumah negara golongan III, untuk rumah negara golongan II yang akan dialihkan statusnya menjadi rumah negara golongan III, harus disertai sekuang-kurangnya dengan: a. persetujuan tertulis dari Gubernur/Bupati/Walikota mengenai pengalihan status golongan rumah negara dari rumah negara golongan II menjadi rumah negara golongan III; b. surat pernyataan bersedia menerima pengalihan dari  Pengguna Barang rumah negara golongan III; c. salinan keputusan penetapan status rumah negara golongan II; d. salinan Surat Izin Penghunian (SIP) rumah negara golongan II; dan e. gambar ledger/gambar arsip berupa rumah dan gambar situasi.

Pengguna Barang bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan keabsahan data dan dokumen yang diterbitkan dalam rangka pengajuan usulan pengalihan status penggunaan. Proses pengajuan dan pemberian persetujuan alih status penggunaan mengikuti ketentuan mengenai alih status penggunaan sebagaimana dijelaskan pada BAB Pengunaan tentang pengalihan status penggunaan barang milik daerah.

Dalam hal diperlukan Gubernur/Bupati/Walikota dapat melakukan alih fungsi barang milik daerah berupa rumah negara golongan I dan rumah negara golongan II, menjadi bangunan kantor. Alih fungsi barang milik daerah berupa rumah negara golongan I dan rumah negara golongan II ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota.

Tata Cara Pengalihan Hak Rumah Negara.

Pemindahtanganan dalam bentuk penjualan rumah Negara hanya dapat dilakukan terhadap barang milik daerah berupa rumah negara golongan III. Penjualan barang milik daerah berupa rumah negara dilakukan kepada penghuni yang sah. Penjualan barang milik daerah berupa rumah negara dilakukan dengan mekanisme tidak secara lelang. Penjualan barang milik daerah berupa rumah negara hanya dapat dilakukan terhadap rumah negara yang tidak dalam keadaan sengketa.

Penjualan rumah negara golongan III dilakukan oleh Pengelola Barang setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Gubernur/Bupati/Walikota. Penjualan barang milik daerah berupa rumah negara golongan III dilakukan dalam bentuk pengalihan hak rumah negara golongan III. Dalam hal usulan penjualan barang milik daerah berupa rumah negara golongan III disetujui, maka Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat persetujuan penjualan barang milik daerah berupa rumah negara golongan III. Dalam hal usulan penjualan barang milik daerah berupa rumah negara golongan III tidak disetujui, maka Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat penolakan usulan penjualan barang milik daerah berupa rumah negara golongan III disertai alasannya.

Pengajuan usul penjualan barang milik daerah berupa rumah negara golongan III dilakukan oleh Pengguna Barang rumah negara golongan III kepada Gubernur/Bupati/Walikota, yang sekurang-kurangnya disertai dengan data dan dokumen: a. surat pernyataan dari Pengguna Barang  rumah negara golongan III yang menyatakan bahwa rumah negara yang diusulkan untuk dijual tidak dalam keadaan sengketa; b. keputusan penetapan status rumah negara golongan III; c. persetujuan pengalihan dan penetapan status penggunaan barang milik daerah; d. Surat Ijin Penghunian (SIP) rumah negara golongan III; e. gambar/ledger, lokasi, tahun perolehan, luas tanah, dan bangunan rumah negara golongan III; dan f. surat pernyataan kelayakan pengalihan hak rumah negara golongan III dari Pengguna Barang  rumah  negara  golongan  III. Pengguna Barang rumah negara golongan III bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan keabsahan data dan dokumen tersebut.

Rumah negara yang dapat dialihkan haknya adalah rumah negara golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan tidak dalam keadaan sengketa. Umur rumah negara, diperhitungkan berdasarkan penetapan status atau pengalihan status oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Rumah negara golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan tidak dalam keadaan sengketa hanya dapat dialihkan haknya kepada penghuni atas permohonan penghuni melalui Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang. Penghuni rumah negara golongan III dapat mengajukan permohonan pengalihan apabila yang bersangkutan telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih sebagai pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.

Dalam hal suami dan istri masing-masing mendapat Surat Izin Penghunian (SIP) untuk menghuni rumah negara golongan III, maka pengalihan hak rumah Negara golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan tidak dalam keadaan sengketa hanya dapat diberikan kepada salah satu dari suami dan istri yang bersangkutan dan belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari pemerintah berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang telah memperoleh rumah dan/atau tanah dari pemerintah, tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengalihan hak atas rumah negara golongan III. Pengalihan hak rumah negara golongan III kepada penghuninya ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/ Walikota.

Penghuni rumah negara golongan III yang dapat mengajukan permohonan pengalihan hak kepada Pengguna Barang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan: 1. mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun; 2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan 3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Pensiunan pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan; 1. menerima pensiun dari Negara; 2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan 3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari pemerintah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Janda/duda pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan: 1. masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara, yang: a). almarhum suaminya/isterinya sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun; atau b). masa kerja almarhum suaminya/isterinya ditambah dengan jangka waktu sejak yang besangkutan menjadi janda/duda berjumlah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun; 2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan 3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. d. Janda/duda pahlawan, yang suaminya/isterinya dinyatakan sebagai pahlawan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku: 1. masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara; 2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan 3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. e. Pejabat negara, janda/duda pejabat negara: 1. masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara; 2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan 3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila penghuni rumah negara golongan III meninggal dunia, maka pengajuan permohonan pengalihan hak atas rumah negara dimaksud dapat diajukan oleh anak sah dari penghuni yang bersangkutan. Apabila pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan/penghuni yang bersangkutan meninggal dan tidak mempunyai anak sah, maka rumah negara kembali ke pemerintah daerah. Atas permohonan Pengguna Barang mengajukan usulan penjualan rumah negara golongan III Kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Gubernur/Bupati/Walikota melakukan penelitian dan pengkajian sebagai bahan pertimbangan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota atas permohonan yang diajukan penghuni rumah negara golongan III.

Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang  menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian atas rumah negara golongan III yang akan dialihkan dan hasil penilaian dilaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Dalam melakukan penelitian dan pengkajian, Gubernur/ Bupati/Walikota dapat membentuk Tim. Hasil penelitian dan pengkajian dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Gubenur/Bupati/ Walikota sebagai bahan pertimbangan persetujuan penjualan rumah negara golongan III. Gubernur/Bupati/Walikota menyetujui dan menetapkan pengalihan hak rumah negara golongan III berdasarkan pertimbangan penilaian, penelitian dan pengkajian. Persetujuan dilakukan dengan menerbitkan surat persetujuan dan penetapan dengan menerbitkan surat keputusan.

Pelaksanaan penjualan barang milik daerah berupa rumah negara golongan III dalam bentuk pengalihan hak harus dilaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan melampirkan salinan keputusan pengalihan hak rumah negara dan penetapan harga rumah negara golongan III setelah penerbitan surat keputusan.

Dalam hal Gubernur/Bupati/Walikota tidak menyetujui atas pengajuan permohonan pengalihan hak kepada pengguna barang, Gubernur/Bupati/Walikota memberitahukan kepada Pengguna Barang rumah negara golongan III disertai alasannya untuk disampaikan kepada pengguni rumah negara golongan III.

Berdasarkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan harga rumah beserta tanahnya berdasarkan hasil penilaian. Harga rumah negara golongan III ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari nilai wajar.

Pengalihan rumah negara golongan III dilakukan dengan cara sewa beli. Gubernur/Bupati/Walikota menandatangani surat perjanjian sewa beli rumah negara golongan III. Pembayaran harga rumah negara golongan III dapat dilaksanakan secara angsuran dan disetor ke Kas Umum Daerah. Apabila rumah yang dialihkan haknya terkena rencana tata ruang pembayarannya dapat dilakukan secara tunai. Pembayaran angsuran pertama ditetapkan paling sedikit 5% (lima puluh persen) dari harga rumah negara Golongan III dan dibayar penuh pada saat perjanjian sewa beli ditandatangani, sedang sisanya diangsur dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama  20 (dua puluh) tahun dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penghuni yang telah membayar lunas harga rumah negara golongan III beserta tanahnya, memperoleh: a. penyerahan hak milik rumah; dan b. pelepasan hak atas tanah. Penghuni yang telah memperoleh penyerahan hak milik dan pelepasan hak atas tanah, wajib mengajukan permohonan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelepasan hak atas tanah dan/atau penyerahan hak milik rumah serta penghapusan dari daftar barang milik daerah ditetapkan dengan keputusan Gubernur/Bupati/ Walikota. Gubernur/Bupati/Walikota menyerahkan surat keputusan penyerahan hak milik  rumah dan pelepasan hak atas tanah kepada penghuni yang telah membayar lunas harga rumah beserta harga tanahnya sesuai perjanjian sewa beli. Penghuni yang telah memperoleh surat keputusan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas tanah wajib mengajukan permohonan hak untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat keputusan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas tanah untuk ditindaklanjuti dengan penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

Tata Cara Penghapusan Rumah Negara.

Penghapusan barang  milik daerah berupa rumah negara dilakukan berdasarkan keputusan penghapusan yang diterbitkan oleh: a. Pengelola Barang untuk penghapusan dari Daftar Barang  Pengguna/Kuasa Pengguna Barang; dan b. Gubernur/Bupati/Walikota untuk penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah Pengelola Barang.

Penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara meliputi: a. penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara golongan I dan rumah negara golongan II dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna kepada Gubernur/Bupati/Walikota atau Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang lainnya; b. penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara golongan III dari daftar barang Pengguna/Kuasa Pengguna kepada Gubernur/ Bupati/Walikota atau Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang lain rumah negara golongan III; atau  c. penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara dari Daftar Barang Milik Daerah.

Penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara golongan I dan rumah negara golongan II dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna kepada Gubernur/Bupati/Walikota atau Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang lainnya dilakukan sebagai tindak lanjut dari: a. penyerahan kepada Gubernur/Bupati/Walikota; b. alih status penggunaan kepada Pengguna Barang  lain; c. alih status penggunaan menjadi bangunan kantor; atau d. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain terkena bencana alam atau terkena dampak dari terjadinya force majeure.

Penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara golongan III dari daftar barang Pengguna/Kuasa Pengguna kepada Gubernur/ Bupati/Walikota atau Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang lain rumah negara golongan III dilakukan sebagai tindak lanjut dari: a. penyerahan kepada Gubernur/Bupati/Walikota; b. alih status penggunaan kepada Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang  lain; c. penjualan rumah negara golongan III; d. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain terkena bencana alam atau terkena dampak dari terjadinya force majeure.

Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah berupa rumah negara dari Daftar Barang Milik Daerah dilakukan sebagai tindak lanjut dari: a. penjualan rumah negara golongan III; atau b. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain terkena bencana alam, atau terkena dampak dari terjadinya force majeure.

Penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara dilakukan setelah keputusan penghapusan diterbitkan oleh: a. Pengelola Barang untuk barang milik daerah berupa rumah negara golongan I dan rumah negara golongan II, untuk penghapusan dari daftar barang Pengguna/Kuasa Pengguna; b. Pengelola Barang rumah negara golongan III, untuk penghapusan dari Daftar Barang  Pengguna/Kuasa Pengguna rumah negara golongan III; atau c. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk penghapusan dari daftar barang Pengelola Barang.

Pengelola Barang menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan melampirkan keputusan penghapusan dari daftar barang Pengguna/Kuasa Pengguna. Pengelola Barang menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan karena penjualan rumah negara golongan III kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan melampirkan: a. keputusan penghapusan dari daftar barang  Pengguna/Kuasa Pengguna rumah negara golongan III; b. keputusan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas tanah rumah negara golongan III; dan c. perjanjian sewa beli.

Nilai barang milik daerah berupa rumah negara yang dihapuskan sebesar nilai yang tercantum dalam: a. Daftar Barang Pengelola/daftar barang  Pengguna/Daftar Barang  Kuasa Pengguna; atau b. Daftar Barang Milik Daerah.

Tata Cara Penatausahaan Rumah Negara.

Penatausahaan barang milik daerah berupa rumah negara meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang  melakukan penatausahaan barang milik daerah berupa rumah negara. Penatausahaan barang milik daerah berupa rumah negara meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan merupakan pelengkap dari penatausahaan barang milik daerah antara lain: a. alih status penggunaan; b. alih status golongan; c. alih fungsi; d. penjualan rumah negara golongan III; dan e. penghapusan.

Inventarisasi dalam rangka penatausahaan barang  milik daerah berupa rumah negara dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun. Pelaksanaan Inventarisasi dilakukan untuk mengumpulkan data administrasi dan fisik barang milik daerah berupa rumah negara sekurang-kurangnya meliputi: a. bukti kepemilikan tanah dan bangunan; b. status penggunaan; c. status penghunian; d. nilai dan luas tanah dan bangunan; e. alamat, lokasi, dan tipe bangunan; dan f. kondisi bangunan. Hasil inventarisasi dilaporkan oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada Gubernur/ Bupati/Walikota.

Pelaporan dalam rangka penatausahaan barang milik daerah berupa rumah negara dilaksanakan setiap semesteran dan tahunan. Pengguna Barang menyusun laporan semesteran dan tahunan atas barang milik daerah berupa rumah negara sebagai bagian dari pelaporan barang milik daerah. Pelaporan dilakukan terhadap kegiatan pembukuan dan inventarisasi barang  milik daerah berupa rumah negara.(*)

Selesai

Older Entries

%d blogger menyukai ini: