Buku Seputar Hukum Keuangan Daerah

Tinggalkan komentar

Seputar Hukum Keuangan Daerah

PEMANFAATAN “PINJAM PAKAI” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 1)

1 Komentar

Serial: Catatan Pojok

PEMANFAATAN “PINJAM PAKAI” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 1)

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo

pinjam-pakai

Pinjam pakai merupakan salah satu bentuk dari pemanfaatan barang milik daerah, selain sewa, KSP (kerja sama pemanfaatan), BGS (bangun serah guna)/BSG (bangun susun guna), KSPI (kerja sama penyediaan infrastruktur). Pinjam pakai diartikan sebagai penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

Pinjam pakai dilaksanakan dengan pertimbangan: a. mengoptimalkan barang milik daerah yang belum atau tidak dilakukan penggunaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan b. menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peminjam pakai dilarang untuk melakukan pemanfaatan atas objek pinjam pakai.

Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah dilakukan oleh: a. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan b. Pengguna Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang. Pelaksanaan Pinjam Pakai oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.

Objek pinjam pakai meliputi barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang/ Pengguna Barang. Objek pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.

Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali. Perpanjangan pinjam pakai barang milik daerah untuk 1 (satu) kali dilakukan dengan pertimbangan mengoptimalkan barang milik daerah yang belum atau tidak dilakukan penggunaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang danmenunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Apabila jangka waktu pinjam pakai akan diperpanjang, permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai disampaikan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir. Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai disampaikan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang melewati batas waktu paling lambat 2 (dua) bulan, proses pinjam pakai dilakukan dengan mengikuti tata cara permohonan pinjam pakai baru.

Selama jangka waktu pinjam pakai, peminjam pakai dapat mengubah bentuk barang milik daerah, sepanjang tidak mengakibatkan perubahan fungsi dan/atau penurunan nilai barang milik daerah. Perubahan bentuk barang milik daerah dimaksud, a. tanpa disertai dengan perubahan bentuk dan/atau konstruksi dasar barang milik daerah; atau b. disertai dengan perubahan bentuk dan/atau konstruksi dasar barang milik daerah. Usulan perubahan bentuk barang milik daerah, dilakukan dengan mengajukan permohonan perubahan bentuk oleh peminjam pakai kepada: a. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang. Perubahan bentuk barang milik daerah yang disertai dengan perubahan bentuk dan/atau konstruksi dasar barang milik daerah, dilakukan setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.

Pelaksanaan Pinjam Pakai dituangkan dalam perjanjian serta ditandatangani oleh: a. Peminjam pakai dan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan b. Peminjam pakai dan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang. Perjanjian pinjam pakai paling sedikit memuat: a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; b. dasar perjanjian; c. identitas para pihak yang terkait dalam perjanjian; d. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu; e. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; f. hak dan kewajiban para pihak; dan g. persyaratan lain yang dianggap perlu. Salinan perjanjian pinjam pakai disampaikan kepada Pengguna Barang.

Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai BMD pada Pengelola Barang.

Calon peminjam pakai mengajukan permohonan pinjam pakai kepada Pengelola Barang. Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan pinjam pakai. Penelitian atas permohonan pinjam pakai, meliputi: a. kepastian belum digunakan atau tidak adanya penggunaan barang milik daerah; b. tujuan penggunaan objek pinjam pakai; dan c. jangka waktu pinjam pakai. Hasil Penelitian merupakan dasar pertimbangan Gubernur/Bupati/ Walikota dalam memberikan persetujuan/penolakan atas permohonan pinjam pakai. Berdasarkan hasil penelitian, Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan pinjam pakai kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Permohonan persetujuan pinjam pakai paling sedikit memuat: a. pertimbangan yang mendasari permohonan pinjam pakai; b. identitas peminjam pakai; c. tujuan penggunaan objek pinjam pakai; d. rincian data objek pinjam pakai yang dibutuhkan; dan e. jangka waktu pinjam pakai. Apabila objek pinjam pakai berupa tanah dan/atau bangunan atau sebagian tanah dan/atau bangunan, rincian data objek pinjam pakai yang dibutuhkan, termasuk luas dan lokasi tanah dan/atau bangunan. Apabila objek pinjam pakai berupa selain tanah dan/atau bangunan, rincian data objek pinjam pakai yang dibutuhkan, termasuk nama dan jumlah barang milik daerah.

Pemberian persetujuan/penolakan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota atas permohonan pinjam pakai dilakukan dengan mempertimbangkan: a. barang milik daerah yang dimohon dalam kondisi belum atau tidak sedang digunakan untuk tugas dan fungsi Pengelola Barang; dan b. barang milik daerah yang dimohon akan digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah pusat/pemerintahan daerah lainnya. Apabila Gubernur/Bupati/Walikota menyetujui permohonan pinjam pakai, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat persetujuan pinjam pakai. Surat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, paling sedikit memuat: a. identitas peminjam pakai; b. data objek pinjam pakai; c. jangka waktu pinjam pakai; dan d. kewajiban peminjam pakai. Apabila Gubernur/Bupati/Walikota tidak menyetujui permohonan pinjam pakai, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat penolakan pinjam pakai kepada calon peminjam pakai dengan disertai alasan.

(Bersambung)

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 10) “SEWA”

Tinggalkan komentar

Serial: Catatan Pojok

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 10) “SEWA”

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo

skycraper2

Tata Cara Pelaksanaan Sewa Oleh Pengguna Barang.

Apabila Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan sewa yang diajukan Pengguna Barang, Pengelola Barang memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permintaan sewa dengan disertai alasan. Apabila Pengelola Barang menyetujui permohonan sewa yang diajukan Pengguna Barang, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan penyewaan barang milik daerah. Surat persetujuan, paling sedikit memuat: a. data barang milik daerah yang akan disewakan; b. data penyewa; c. data sewa, antara lain: 1. besaran tarif sewa; dan 2. jangka waktu, termasuk periodesitas sewa. Apabila usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang tidak disertai data calon penyewa, maka persetujuan sewa tidak perlu disertai data calon penyewa.

Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan merupakan nilai hasil perhitungan berdasarkan formula tarif sewa. Apabila usulan nilai sewa yang diajukan oleh calon penyewa dan/atau Pengguna Barang lebih besar dari hasil perhitungan, maka besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan adalah sebesar usulan besaran sewa dari calon penyewa dan/atau Pengguna Barang. Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan berdasarkan nilai sewa.

Pengguna Barang melaksanakan sewa berdasarkan persetujuan Pengelola Barang paling lambat 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya persetujuan sewa oleh Pengelola Barang. Dalam hal usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang tidak disertai data calon penyewa, Pengguna Barang mengupayakan agar informasi mengenai pelaksanaan sewa dapat diperoleh dengan mudah dan jelas oleh para calon penyewa. Dalam hal terdapat usulan sewa dari beberapa calon penyewa dalam waktu yang bersamaan, Pengguna Barang menentukan penyewa dengan mempertimbangkan aspek pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah serta pertimbangan usulan sewa yang dianggap paling menguntungkan.

Pemeliharaan Sewa.

Penyewa wajib melakukan pemeliharaan atas barang milik daerah yang disewa. Seluruh biaya pemeliharaan termasuk biaya yang timbul dari pemakaian dan pemanfaatan barang milik daerah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa. Pemeliharaan, ditujukan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki barang agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Perbaikan barang milik daerah, harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu sewa. Dalam hal barang milik daerah yang disewa rusak akibat keadaan kahar (force majeur), perbaikan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang dan Penyewa.

Perubahan Bentuk Barang Milik Daerah.

Perubahan bentuk barang milik daerah dilakukan dengan persetujuan: a. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan b. Pengelola barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang. Perubahan bentuk barang milik daerah dilaksanakan tanpa mengubah konstruksi dasar bangunan. Dalam hal perubahan bentuk barang milik daerah mengakibatkan adanya penambahan, bagian yang ditambahkan menjadi barang milik daerah dan disertakan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) pada saat berakhirnya jangka waktu sewa.
Ganti Rugi.

Dalam hal barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang disewakan hilang selama jangka waktu sewa, penyewa wajib melakukan ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Denda Sanksi.

Penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran apabila: a. penyewa belum menyerahkan barang milik daerah yang disewa pada saat berakhirnya jangka waktu sewa; b. perbaikan, belum dilakukan atau diperkirakan belum selesai menjelang berakhirnya jangka waktu sewa; dan/atau c. penggantian, belum selesai dilaksanakan paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.

Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan atau penggantian barang milik daerah belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat teguran, penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan. Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan atau penggantian barang milik daerah belum dilakukan terhitung 1 (bulan) sejak diterbitkannya surat peringatan, penyewa dikenakan sanksi administratif berupa denda, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Bersambung)

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 9) “SEWA”

Tinggalkan komentar

Serial: Catatan Pojok

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 9) “SEWA”

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo

skycraper

Tata Cara Pelaksanaan Sewa Oleh Pengguna Barang.

Pengguna Barang dapat membentuk Tim dalam rangka pemanfaatan sewa untuk mempersiapkan usulan sewa. Pengajuan permohonan sewa oleh calon penyewa pada Pengguna Barang dilakukan dengan cara: Calon Penyewa mengajukan surat permohonan disertai dengan dokumen pendukung. Surat permohonan, memuat: a. data calon penyewa; b. latar belakang permohonan; c. jangka waktu penyewaan, termasuk periodesitas Sewa; dan d. peruntukan Sewa.

Dokumen pendukung terdiri dari: a. Pernyataan/persetujuan dari pemilik/pengurus, perwakilan pemilik/pengurus, atau kuasa pemilik/pengurus dalam hal calon penyewa berbentuk hukum/badan usaha; b. Pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan memelihara barang milik daerah serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu sewa; dan c. data barang milik daerah yang diajukan untuk dilakukan sewa.

Data calon penyewa, terdiri dari: a. fotokopi KTP; b. Fotokopi NPWP; c. fotokopi SIUP; dan d. data lainnya. Dalam hal calon penyewa adalah perorangan, data calon penyewa hanya dibuktikan dengan fotokopi KTP. Data barang milik daerah, terdiri dari: a. foto atau gambar barang milik daerah, berupa: 1. gambar lokasi dan/atau site plan tanah dan/atau bangunan yang akan disewa; dan 2. foto bangunan dan bagian bangunan yang akan disewa. b. alamat objek yang akan disewakan; dan/atau c. perkiraan luas tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan.

Pengguna Barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan permohonan sewa oleh calon penyewa. Pengguna Barang melakukan penilaian terhadap barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan. Penilaian terhadap barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan, dilakukan oleh: a. Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; b. Tim yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan dapat melibatkan penilai yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.

Berdasarkan hasil penelitian kelayakan dan hasil penilaian oleh pengguna barang yang dilakukan oleh penilai pemerintah atau penilai publik atau tim, Pengguna Barang mengajukan usulan permohonan sewa barang milik daerah kepada Pengelola Barang untuk mendapat persetujuan. Usulan permohonan sewa disertai: a. data barang milik daerah yang diusulkan; b. usulan jangka waktu sewa; c. usulan nilai sewa berdasarkan formulasi tarif/ besaran sewa; d. surat pernyataan dari Pengguna Barang; dan e. surat pernyataan dari calon penyewa. Dalam hal usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang bukan berdasarkan permohonan dari calon penyewa, maka usulan sewa kepada Pengelola Barang tidak perlu disertai surat pernyataan dari calon penyewa.

Surat pernyataan Pengguna Barang, menyatakan bahwa: a. Barang milik daerah yang akan disewakan tidak sedang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD/unit kerja; dan b. penyewaan barang milik daerah tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD/unit kerja. Surat pernyataan calon penyewa, menyatakan bahwa calon penyewa bersedia untuk menjaga dan memelihara barang milik daerah serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu sewa.

Pengelola Barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan yang diusulkan Pengguna Barang untuk beroleh persetujuan. Dalam melakukan penelitian, Pengelola Barang dapat meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang mengajukan sewa. Pengelola Barang dapat menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian guna menghitung nilai wajar atas nilai sewa pasar apabila Pengelola Barang memiliki keyakinan yang memadai bahwa: a. luas tanah dan/atau bangunan yang disewakan tidak mencerminkan kondisi peruntukan sewa; atau b. estimasi perhitungan tarif dasar sewa dengan menggunakan formula sewa dianggap sangat jauh berbeda dengan kondisi pasar. Hasil penilaian berupa nilai wajar atas nilai sewa pasar, diperlakukan sebagai tarif pokok sewa, dalam penghitungan besaran sewa.

Dalam hal yang diusulkan untuk disewakan merupakan barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan, Pengelola Barang melakukan penelitian atas besaran sewa yang diusulkan oleh Pengguna Barang. Pelaksanaan penilaian, dilakukan dengan berpedoman pada standar penilaian dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penilaian dipergunakan oleh Pengelola Barang dalam melakukan kajian kelayakan penyewaan dan perhitungan besaran sewa. Seluruh biaya yang timbul dalam rangka Penilaian dibebankan pada APBD.

Pengelola Barang memberikan surat persetujuan atas permohonan sewa yang diajukan Pengguna Barang, dengan mempertimbangkan hasil penelitian dan kajian kelayakan penyewaan. Berdasarkan surat persetujuan, Pengelola Barang mengajukan penetapan formulasi/besaran sewa kepada Gubernur/Bupati/ Walikota dengan melampirkan hasil penelitian dan kajian kelayakan penyewaan.

(Bersambung)

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 8) “SEWA”

1 Komentar

Serial: Catatan Pojok

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 8) “SEWA”

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo

3-asset-management

Pengakhiran Sewa.

Sewa berakhir apabila: a. berakhirnya jangka waktu sewa; b. berlakunya syarat batal sesuai perjanjian yang ditindaklanjuti dengan pencabutan persetujuan sewa oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau Pengelola Barang; c. Gubernur/Bupati/Walikota atau Pengelola Barang mencabut persetujuan sewa dalam rangka pengawasan dan pengendalian; dan d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Penyewa wajib menyerahkan barang milik daerah pada saat berakhirnya sewa dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya. Penyerahan barang milik daerah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Pengelola Barang/Pengguna Barang harus melakukan pengecekan barang milik daerah yang disewakan sebelum ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima (BAST) guna memastikan kelayakan kondisi barang milik daerah bersangkutan. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) dilakukan setelah semua kewajiban penyewa dipenuhi.

Tata Cara Pelaksanaan Sewa Oleh Pengelola Barang.

Calon Penyewa mengajukan surat permohonan disertai dengan dokumen pendukung. Surat permohonan, memuat: a. data calon penyewa; b. latar belakang permohonan; c. jangka waktu penyewaan, termasuk periodesitas Sewa; dan d. peruntukan Sewa.

Dokumen pendukung terdiri dari: a. Pernyataan/persetujuan dari pemilik/pengurus, perwakilan pemilik/pengurus, atau kuasa pemilik/pengurus dalam hal calon penyewa berbentuk hukum/badan usaha; b. Pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan memelihara barang milik daerah serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu sewa; dan c. data barang milik daerah yang diajukan untuk dilakukan sewa.

Data calon penyewa, terdiri dari: a. fotokopi KTP; b. Fotokopi NPWP; c. fotokopi SIUP; dan d. data lainnya. Dalam hal calon penyewa adalah perorangan, data calon penyewa hanya dibuktikan dengan fotokopi KTP.

Data barang milik daerah, terdiri dari: a. foto atau gambar barang milik daerah, berupa: 1. gambar lokasi dan/atau site plan tanah dan/atau bangunan yang akan disewa; dan 2. foto bangunan dan bagian bangunan yang akan disewa. b. alamat objek yang akan disewakan; dan/atau c. perkiraan luas tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan.

Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap surat permohonan dan dokumen pendukung (Pernyataan/persetujuan dari pemilik/pengurus, perwakilan pemilik/pengurus, atau kuasa pemilik/pengurus dalam hal calon penyewa berbentuk hukum/badan usaha, Pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan memelihara barang milik daerah serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu sewa; dan data barang milik daerah yang diajukan untuk dilakukan sewa), untuk menguji atas kelayakan penyewaan terkait permohonan dari calon penyewa.

Dalam melakukan penelitian terhadap barang yang akan disewa, Pengelola Barang dapat meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang diajukan untuk disewakan.

Pengelola Barang menugaskan Penilai Pemerintah atau Penilai Publik untuk melakukan penilaian objek sewa guna memperoleh nilai wajar barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan. Penilai publik ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Hasil penilaian berupa nilai wajar diperlakukan sebagai tarif pokok sewa adalah perhitungan besaran Sewa. Hasil penilaian, digunakan oleh Pengelola Barang dalam melakukan kajian kelayakan penyewaan dan perhitungan besaran sewa.

Seluruh biaya yang timbul dalam rangka penilaian dibebankan pada APBD. Dan dalam hal terdapat usulan sewa dari beberapa calon penyewa dalam waktu yang bersamaan, Pengelola Barang menentukan penyewa dengan didasarkan pada pertimbangan aspek pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah serta usulan sewa yang paling menguntungkan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, Pengelola Barang mengajukan usulan permohonan sewa barang milik daerah kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk mendapat persetujuan. Gubernur/Bupati/Walikota memberikan persetujuan atas permohonan Sewa yang diajukan dengan mempertimbangkan hasil penelitian dan kajian kelayakan penyewaan. Apabila Gubernur/Bupati/Walikota tidak menyetujui permohonan tersebut, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat penolakan kepada pihak yang mengajukan permintaan sewa dengan disertai alasan. Apabila Gubernur/Bupati/Walikota menyetujui permohonan tersebut, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat persetujuan penyewaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan.

Surat persetujuan penyewaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sekurang-kurangnya memuat: a. data barang milik daerah yang akan disewakan; b. data penyewa; c. data sewa, antara lain: besaran tarif sewa; dan jangka waktu. Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan merupakan nilai hasil perhitungan berdasarkan formula tarif sewa.

Dalam hal terdapat usulan nilai sewa yang diajukan oleh calon penyewa dan nilai usulan tersebut lebih besar dari hasil perhitungan berdasarkan formula tarif sewa, besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa adalah sebesar usulan besaran sewa dari calon penyewa.

(Bersambung)

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 7) “SEWA”

Tinggalkan komentar

Serial: Catatan Pojok

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 7) “SEWA”

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo

estate-asset-management

Perjanjian Sewa.

Penyewaan barang milik daerah dituangkan dalam perjanjian sewa yang ditandatangani oleh penyewa dan: a. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.

Perjanjian sewa, paling sedikit memuat: a. dasar perjanjian; b. para pihak yang terikat dalam perjanjian; c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu; d. besaran dan jangka waktu sewa, termasuk periodesitas sewa; e. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa; f. peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan penyewa; g. hak dan kewajiban para pihak; dan h. hal lain yang dianggap perlu.

Penandatanganan perjanjian sewa dilakukan di kertas bermaterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian sewa ditanggung penyewa.

Pembayaran Sewa.

Hasil sewa barang milik daerah merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah. Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa barang milik daerah. Pembayaran uang sewa, dapat dilakukan dengan cara pembayaran secara tunai kepada bendahara penerimaan atau menyetorkannya ke rekening Kas Umum Daerah. Pembayaran uang sewa dibuktikan dengan menyerahkan bukti setor sebagai salah satu dokumen pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian sewa.

Dikecualikan dari ketentuan (penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa barang milik daerah), penyetoran uang sewa barang milik daerah untuk KSPI (kerja sama pemanfaatan infrastruktur) dapat dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang. Persetujuan Pengelola Barang wajib dilaporkan kepada Gubernur/ Bupati/Walikota.

Penyetoran uang sewa secara bertahap dituangkan dalam perjanjian sewa. Penyetoran uang sewa barang milik daerah secara bertahap dilakukan dengan memperhitungkan nilai sekarang dari setiap tahap pembayaran berdasarkan besaran sewa barang milik daerah hasil perhitungan sesuai formula tarif/besaran sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, berdasarkan formula tarif sewa barang milik daerah merupakan hasil perkalian dari: a. tarif pokok sewa; dan b. faktor penyesuai sewa. Perhitungan dapat meminta masukan dari Penilai.

Penyetoran uang sewa barang milik daerah secara bertahap dilakukan sepanjang penyewa tidak memiliki kemampuan yang cukup dari aspek finansial untuk membayar secara sekaligus dibuktikan dengan surat pernyataan. Surat pernyataan ditandatangani oleh penyewa yang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai ketidakmampuan tersebut dan pernyataan tanggung jawab untuk membayar lunas secara bertahap.

Perpanjangan Jangka Waktu Sewa.

Jangka waktu sewa barang milik daerah dapat diperpanjang dengan persetujuan: a. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.

Penyewa dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa kepada: a. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang; dan b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang.

Pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa dilakukan ketentuan: a. untuk jangka waktu sewa lebih dari 1 (satu) tahun, permohonan perpanjangan harus disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa; b. untuk jangka waktu sewa per tahun, permohonan harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa; c. untuk jangka waktu sewa per bulan, permohonan harus disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu sewa; d. untuk periodesitas sewa per hari atau per jam, permohonan harus disampaikan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.

Permohonan perpanjangan jangka waktu sewa untuk jangka waktu sewa lebih dari 1 (satu) tahun, permohonan perpanjangan harus disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa, dan untuk jangka waktu sewa per tahun, permohonan harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa, diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana permohonan sewa pertama kali. Tata cara pengajuan usulan perpanjangan jangka waktu sewa dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana pengajuan usulan sewa baru.

Penetapan jangka waktu dan perpanjangannya (jangka waktu sewa barang milik daerah dalam rangka kerja sama pemanfaatan infrastruktur paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. karakteristik jenis infrastruktur; b. kebutuhan penyediaan infrastruktur; c. ketentuan untuk masing-masing jenis infrastruktur dalam peraturan perundang-undangan; dan d. pertimbangan lain dari Gubernur/Bupati/Walikota.

(Bersambung)

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 6) “SEWA”

Tinggalkan komentar

Serial: Catatan Pojok

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 6) “SEWA”

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo

asset-management-imageFormula tarif sewa barang milik daerah merupakan hasil perkalian dari: tarif pokok sewa; dan faktor penyesuai sewa.

Tarif pokok sewa.

Tarif pokok sewa adalah hasil perkalian antara nilai indeks barang milik daerah dengan luas tanah dan/atau bangunan dan nilai wajar tanah dan/atau bangunan. Tarif pokok sewa, dibedakan untuk a. barang milik daerah berupa tanah; b. barang milik daerah berupa bangunan; c. barang milik daerah berupa sebagian tanah dan bangunan; dan d. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Tarif pokok sewa barang milik daerah berupa barang milik daerah berupa tanah, barang milik daerah berupa bangunan, barang milik daerah berupa sebagian tanah dan bangunan, dapat termasuk formula sewa barang milik daerah berupa prasarana bangunan. Tarif pokok sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Tarif pokok sewa untuk barang milik daerah berupa tanah merupakan hasil perkalian dari: a. faktor variabel sewa tanah; b. luas tanah (Lt); dan c. nilai tanah (Nt). Faktor variabel sewa tanah besarannya ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Luas tanah (Lt) dihitung berdasarkan gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah dan dihitung dalam meter persegi. Nilai tanah (Nt) merupakan nilai wajar atas tanah.

Dalam hal tanah yang disewakan hanya sebagian tanah, maka luas tanah adalah sebesar luas bagian tanah yang disewakan. Dalam hal pemanfaatan bagian tanah yang disewakan memiliki dampak terhadap bagian tanah yang lainnya, maka luas tanah dapat ditambahkan jumlah tertentu yang diyakini terkena dampak pemanfaatan tersebut. Nilai tanah dihitung dalam rupiah per meter persegi.

Tarif pokok sewa untuk barang milik daerah berupa bangunan merupakan hasil perkalian dari: a. faktor variabel sewa bangunan; b. luas bangunan (lb); dan c. nilai bangunan. Dalam hal sewa bangunan termasuk prasarana bangunan, maka tarif pokok sewa bangunan ditambahkan tarif pokok sewa prasarana bangunan. Faktor variabel sewa bangunan ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Luas bangunan (lb) merupakan luas lantai bangunan sesuai gambar dalam meter persegi. Nilai bangunan merupakan nilai wajar atas bangunan.

Dalam hal bangunan yang disewakan hanya sebagian dari bangunan, maka luas bangunan (lb) adalah sebesar luas lantai dari bagian bangunan yang disewakan. Dalam hal pemanfaatan bagian bangunan yang disewakan memiliki dampak terhadap bagian bangunan yang lainnya, maka luas bangunan (lb) dapat ditambahkan jumlah tertentu dari luas bangunan yang diyakini terkena dampak dari pemanfaatan tersebut. Nilai bangunan dihitung dalam rupiah per meter persegi.

Tarif pokok sewa untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan bangunan merupakan hasil penjumlahan dari: a. tarif pokok sewa tanah; dan b. tarif pokok sewa bangunan. Penghitungan tarif pokok sewa tanah berlaku mutatis mutandis ketentuan (tarif pokok sewa untuk barang milik daerah berupa tanah yang merupakan hasil perkalian dari: a. faktor variabel sewa tanah; b. luas tanah (Lt); dan c. nilai tanah (Nt)). Dan penghitungan tarif pokok sewa bangunan berlaku mutatis mutandis ketentuan (tarif pokok sewa untuk barang milik daerah berupa bangunan merupakan hasil perkalian dari: a. faktor variabel sewa bangunan; b. luas bangunan (lb); dan c. nilai bangunan).

Tarif pokok sewa untuk prasarana bangunan merupakan hasil perkalian dari: a. faktor variabel sewa prasarana bangunan; dan b. nilai prasarana bangunan (Hp). Faktor variabel sewa prasarana bangunan ditetapkan sama besar dengan faktor variabel sewa bangunan. Nilai prasarana bangunan merupakan nilai wajar atas prasarana bangunan. Nilai prasarana bangunan dihitung dalam rupiah.

Faktor penyesuai sewa.

Faktor penyesuai sewa meliputi: a. jenis kegiatan usaha penyewa; b. bentuk kelembagaan penyewa; dan c. periodesitas sewa. Faktor penyesuai sewa dihitung dalam persentase. Faktor penyesuai sewa ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Jenis kegiatan usaha penyewa dikelompokkan atas: a. kegiatan bisnis; b. kegiatan non bisnis; dan c. kegiatan sosial.

Kelompok kegiatan bisnis diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi untuk mencari keuntungan, antara lain: a. perdagangan; b. jasa; dan c. industri.

Kelompok kegiatan non bisnis diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak mencari keuntungan, antara lain: a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materil maupun immateril; b. penyelenggaraan pendidikan nasional; c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan d. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis.

Kelompok kegiatan sosial diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain: a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan; b. kegiatan sosial; c. kegiatan keagamaan; d. kegiatan kemanusiaan; e. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan f. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.

(Bersambung)

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 5) “SEWA”

1 Komentar

Serial: Catatan Pojok

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 5) “SEWA”

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo

pemanfaatan-bmd-5

Salah satu bentuk pemanfaatan barang milik daerah adalah sewa atau penyewaan. Selain itu bentuk pemanfaatan barang milik daerah lainnya adalah pinjam pakai, KSP (kerja sama pemanfaatan), BGS (bangun guna serah atau BSG (bangun serah guna), dan KSPI (kerja sama penyediaan infrastruktur).

Sewa diartikan sebagai pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

Prinsip Umum Penyewaan BMD.

Pada intinya penyewaan barang milik daerah dilakukan sepanjang tidak merugikan pemerintah daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyewaan barang milik daerah dilakukan dengan tujuan: a. mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah; b. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan/atau c. mencegah penggunaan barang milik daerah oleh pihak lain secara tidak sah.

Barang milik daerah yang dapat disewa berupa: a. Tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota; b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; dan/atau c. selain tanah dan/atau bangunan.

Sewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota, dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/ Walikota. Sewa barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang dan/atau selain tanah dan/atau bangunan, dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.

Siapa saja pihak-pihak yang dapat menyewa barang milik daerah? Pihak yang dapat menyewa barang milik daerah, meliputi: a. Badan Usaha Milik Negara; b. Badan Usaha Milik Daerah; c. Swasta; dan d. Badan hukum lainnya. Lingkup penyewa barang milik daerah secara limitatif sudah dibatasi, oleh karena menggunakan frasa meliputi. Selain itu, pihak swasta yang dapat menyewa diperluas yang antara lain a. perorangan; b. persekutuan perdata; c. persekutuan firma; d. persekutuan komanditer; e. perseroan terbatas; f. lembaga/organisasi internasional/asing; g. yayasan; atau h. koperasi.

Jangka Waktu Sewa.

Jangka waktu sewa barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang. Jangka waktu sewa barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang, dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk: a. kerja sama infrastruktur; b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau c. ditentukan lain dalam Undang-Undang.

Jangka waktu sewa barang milik daerah untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan lebih dari 5 (lima) tahun dilakukan berdasarkan perhitungan hasil kajian atas Sewa yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten.

Jangka waktu sewa barang milik daerah dalam rangka kerja sama infrastruktur paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali. Lingkup pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka kerja sama infrastruktur dapat dilaksanakan melalui sewa mempedomani ketentuan perundang-undangan.

Jangka waktu sewa dapat dihitung berdasarkan periodesitas Sewa yang dikelompokkan sebagai berikut: a. per tahun; b. per bulan; c. per hari; dan d. per jam.

Formula Tarif/Besaran Sewa.

Formula tarif/besaran sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota: a. untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; dan b. untuk barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan barang milik daerah.

Besaran sewa adalah besaran nilai nominal sewa barang milik daerah yang ditentukan. Besaran sewa atas barang milik daerah untuk KSPI (kerja sama penyediaan infrastruktur) untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun untuk barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan barang milik daerah dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing-masing jenis infrastruktur. Mempertimbangkan nilai keekonomian, antara lain dengan mempertimbangkan daya beli/kemampuan membayar (ability to pay) masyarakat dan/atau kemauan membayar (willingness to pay) masyarakat.(*)

(Bersambung)

Older Entries

%d blogger menyukai ini: