Buku Hukum Pengelolaan Keuangan Desa

Tinggalkan komentar

Cover Pengelolaan Keuangan Desa

PENGELOLAAN DANA DESA (BAGIAN 3)

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

1 lembar uang desa

Catatan ini merupakan lanjutan dari “Pengelolaan Dana Desa”, yang terakhir membahas mengenai pengalokasian dana desa atas pembentukan atau penetapan Desa baru, berikut ini lanjutannya yang akan membahas penyaluran dan penggunaan dana desa.

C. Penyaluran Dana Desa.

Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan). Dana Desa disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa.

Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan: a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus); b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).

Penyaluran Dana Desa setiap tahap dilakukan paling lambat pada minggu kedua. Penyaluran Dana Desa setiap tahap dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas Daerah. Dalam hal bupati/walikota tidak menyalurkan Dana Desa, Menteri dapat melakukan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang menjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan.”

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan dengan syarat: a. peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa telah disampaikan kepada Menteri; dan b. APBD kabupaten/kota telah ditetapkan. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa dilakukan setelah APB Desa ditetapkan. Dalam hal APBD belum ditetapkan, penyaluran Dana Desa dilakukan setelah ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

D. Penggunaan Dana Desa.

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada prinsipnya Dana Desa dialokasikan dalam APBN untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Namun, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam rangka pengentasan masyarakat miskin, Dana Desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang, dan papan masyarakat.

Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang tidak prioritas dapat dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran. Prioritas penggunaan Dana Desa dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, Menteri, Menteri Dalam Negeri, dan menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian.”

Pedoman umum kegiatan memuat teknis pelaksanaan kegiatan, tidak termasuk pengaturan penganggaran dan administrasi keuangan. Bupati/walikota dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa sesuai pedoman umum kegiatan.

Pedoman teknis kegiatan memuat antara lain spesifikasi teknis dari masing-masing kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Desa sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan Dana Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

(Bersambung)

PENGELOLAAN DANA DESA (BAGIAN 2)

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

lembaran uang untuk desa 1

Catatan ini merupakan lanjutan dari “Pengelolaan Dana Desa”, yang terakhir membahas mengenai penganggaran dana desa, berikut ini lanjutannya yang akan membahas pengalokasian dana desa.

Pengalokasian dana desa setiap Kabupaten/Kota.

Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah Desa. Dana Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan: a. alokasi dasar. Yang dimaksud dengan “alokasi dasar” adalah alokasi minimal Dana Desa yang diterima kabupaten/kota berdasarkan perhitungan tertentu, antara lain perhitungan yang dibagi secara merata kepada setiap Desa; dan b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. Untuk Tahun Anggaran 2015, alokasi dasar dihitung berdasarkan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari alokasi Dana Desa.

Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pengalokasian anggaran Dana Desa dalam APBN dilakukan secara bertahap, yang dilaksanakan sebagai berikut: a. Tahun Anggaran 2015 paling sedikit sebesar 3% (tiga per seratus); b. Tahun Anggaran 2016 paling sedikit sebesar 6% (enam per seratus); dan c. Tahun Anggaran 2017 dan seterusnya sebesar 10% (sepuluh per seratus), dari anggaran Transfer ke Daerah. Dalam hal APBN belum dapat memenuhi alokasi anggaran Dana Desa, alokasi anggaran Dana Desa ditentukan berdasarkan alokasi anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya atau kemampuan keuangan Negara. Yang dimaksud dengan ”alokasi anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya” adalah nilai nominal alokasi dana desa yang tercantum dalam APBN tahun anggaran sebelumnya.

Untuk memenuhi anggaran Dana Desa, Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, serta menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait menyusun peta jalan kebijakan pemenuhan anggaran Dana Desa. Ketentuan mengenai peta jalan kebijakan pemenuhan anggaran Dana Desa diatur dengan Peraturan Presiden dan Dana Desa setiap kabupaten/kota ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Pengalokasian dana desa setiap Desa.

Berdasarkan Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya. Dana Desa setiap Desa dihitung secara berkeadilan berdasarkan: a. alokasi dasar; dan b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa. Untuk Tahun Anggaran 2015, alokasi dasar dihitung berdasarkan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari alokasi Dana Desa.

Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh Indeks Kesulitan Geografis Desa yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas: a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar; b. kondisi infrastruktur; dan c. aksesibilitas/transportasi.

Bupati/walikota menyusun dan menetapkan IKG Desa berdasarkan faktor ketersediaan prasarana pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas/transportasi. Dalam rangka membantu daerah dalam penyediaan data Indeks Kesulitan Geografis, untuk Tahun Anggaran 2015, Pemerintah dapat menyusun Indeks Kesulitan Geografis secara nasional untuk digunakan bupati/walikota dalam menghitung alokasi Dana Desa setiap Desa. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Ketentuan mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Bupati/walikota menyampaikan peraturan bupati/walikota kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta gubernur dan kepala Desa.”

Pengalokasian dana desa atas pembentukan atau penetapan Desa baru.

Dalam hal terdapat pembentukan atau penetapan Desa baru yang mengakibatkan bertambahnya jumlah Desa, pengalokasian Dana Desa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. pada tahun anggaran berikutnya apabila Desa tersebut ditetapkan sebelum tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan; atau b. pada tahun kedua setelah penetapan Desa apabila Desa tersebut ditetapkan setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

Pembentukan atau penetapan Desa baru yang mengakibatkan bertambahnya jumlah Desa dapat berupa: a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; c. perubahan status kelurahan menjadi Desa; atau d. penetapan desa adat. Contoh: Apabila Desa A ditetapkan menjadi Desa hasil pemekaran pada bulan April tahun 2014, Dana Desa untuk Desa tersebut mulai dialokasikan Tahun Anggaran 2015. Apabila Desa B ditetapkan menjadi Desa hasil pemekaran pada bulan Oktober tahun 2014, Dana Desa untuk Desa tersebut mulai dialokasikan Tahun Anggaran 2016.

(Bersambung)

25 April Pemkab Gorontalo Selenggarakan Sidang MP-TGR

Tinggalkan komentar

Sidang MP-TGR Pemkab Gorontalo

Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan menggelar agenda rutin Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TGR) dan Rapat Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (TPKN/D) untuk keempat kalinya di tahun 2016 pada Bulan April, Senin (25/04/2016). Pelaksanaan sidang yang digelar sedikitnya satu bulan satu kali ini kembali akan mengambil tempat di Ruang Sidang MP-TGR Kantor Bupati Gorontalo, pelaksanaan kegiatan tersebut akan dimulai pada pukul 09.00 WITA dengan beberapa agenda Persidangan.

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, melalui kesempatan ini Pemerintah Kabupaten Gorontalo mengundang secara resmi Pemerintah Kabupaten/Kota se-tanah air yang ingin menyaksikan dan menghadiri langsung jalannya persidangan. Sampai berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dari Provinsi Sulawesi Selatan sudah menyatakan niatnya untuk melihat dan mengikuti proses persidangan secara langsung.

PENGELOLAAN DANA DESA (BAGIAN 1)

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

Aset desa 2

A. Penganggaran Dana Desa.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Desa, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan desa adalah alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara dan alokasi anggaran tersebut bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara inilah yang di dalam struktur kelompok transfer pendapatan APBDesa yang disebut dengan dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Di dalam pelaksanaan dana desa, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Alokasi anggaran untuk Dana Desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari total Dana Transfer ke Daerah dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN. Dalam masa transisi, sebelum Dana Desa mencapai 10% (sepuluh per seratus), anggaran Dana Desa dipenuhi melalui realokasi dari Belanja Pusat dari program yang berbasis Desa. Kementerian/lembaga mengajukan anggaran untuk program yang berbasis Desa kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai sumber Dana Desa.

Dalam hal Dana Desa telah dipenuhi sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari total Dana Transfer ke Daerah, penganggaran sepenuhnya mengikuti mekanisme penganggaran dana Bendahara Umum Negara yang sudah diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sumber Dana Desa yang diusulkan oleh kementerian/lembaga dan yang ditetapkan oleh Menteri akan ditempatkan sebagai Belanja Pusat non kementerian/lembaga sebagai cadangan Dana Desa. Cadangan Dana Desa tersebut diusulkan oleh Pemerintah dalam rangka pembahasan Rancangan APBN dan Rancangan Undang-Undang APBN. Cadangan Dana Desa yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat akan ditetapkan sebagai Dana Desa yang merupakan bagian dari Anggaran Transfer ke Daerah dan Desa. Mekanisme tersebut ditempuh agar pemenuhan Dana Desa tetap terlihat adanya pengalihan Belanja Pusat ke Dana Desa berupa Dana Transfer ke Daerah. Mekanisme tersebut memberi komitmen kuat kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk lebih memberdayakan Desa.

Selain itu, Penyusunan pagu anggaran Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan rencana dana pengeluaran Bendahara Umum Negara. Pagu anggaran Dana Desa merupakan bagian dari anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Pagu anggaran Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBN dapat diubah melalui APBN perubahan. Perubahan pagu anggaran Dana Desa tidak dapat dilakukan dalam hal anggaran Dana Desa telah mencapai 10% (sepuluh per seratus) dari dan di luar dana Transfer ke Daerah (on top).

B. Pengalokasian Dana Desa.

Penetapan alokasi dana desa dilakukan secara dua tahap, yaitu pengalokasian dana desa setiap Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Pusat, dan pengalokasian dana desa setiap Desa oleh Bupati/Walikota.

Pengalokasian dana desa setiap Kabupaten/Kota.

Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah Desa. Dana Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan: a. alokasi dasar. Yang dimaksud dengan “alokasi dasar” adalah alokasi minimal Dana Desa yang diterima kabupaten/kota berdasarkan perhitungan tertentu, antara lain perhitungan yang dibagi secara merata kepada setiap Desa; dan b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. Untuk Tahun Anggaran 2015, alokasi dasar dihitung berdasarkan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari alokasi Dana Desa.

(Bersambung)

PENGELOLAAN ASET DESA

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

aset desa

Pengaturan mengenai pengelolaan kekayaan milik Desa, diatur di dalam pasal 76 dan pasal 77 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan pasal 107 hingga pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Pengertian mengenai aset daerah telah diatur di dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa. Yang dimaksud dengan aset lainnya milik Desa antara lain: a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan (termasuk tanah wakaf) atau yang sejenis; c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. hasil kerja sama Desa; dan e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik Desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan kekayaan milik Desa, kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
Pengelolaan kekayaan milik Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik Desa.

Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa. Pengelolaan kekayaan milik Desa dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pengelolaan kekayaan milik Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan meningkatkan pendapatan Desa. Pengelolaan kekayaan milik Desa diatur dengan peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Pengelolaan kekayaan milik Desa yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan aset ditetapkan dengan peraturan Desa sesuai dengan kesepakatan musyawarah Desa. Kekayaan milik Pemerintah dan pemerintah daerah berskala lokal Desa dapat dihibahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kekayaan milik Desa diberi kode barang dalam rangka pengamanan. Kekayaan milik Desa dilarang diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain sebagai pembayaran tagihan atas Pemerintah Desa. Kekayaan milik Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa. Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa. Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum. Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum. Fasilitas umum merupakan fasilitas untuk kepentingan masyarakat umum.

Selanjutnya, untuk pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan kekayaan milik desa akan diatur dengan Peraturan Menteri yang memuat antara lain pengaturan mengenai perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindatanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan kekayaan desa.

(Selesai)

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDesa

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

lembaran uang desa 3

Pengaturan mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, diatur di dalam pasal 103 dan pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, dan pasal 37 hingga pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Di dalam siklus pengelolaan keuangan desa pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan bagian akhir dari siklus pengelolaan keuangan desa, selain perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota. Laporan dimaksud adalah laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan berupa: a. laporan semester pertama; dan b. laporan semester akhir tahun.

Format laporan realisasi pelaksanaan APBDesa baik laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun, bentuknya sama yang meliputi: kode rekening; uraian terdiri dari: pendapatan (pendapatan asli desa, pendapatan transfer, pendapatan lain-lain) dan belanja (bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, belanja tak terduga) serta pembiayaan (penerimaan pembiyaan dan pengeluaran pembiayaan); jumlah anggaran; jumlah realisasi; lebih/kurang; keterangan.

Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri: a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan; b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan sama dengan format laporan realisasi pelaksanaan APBDesa baik laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.

Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan, bentuknya meliputi: uraian terdiri dari: Aset desa (aset lancar: kas desa, piutang, persediaan; aset tidal lancar: investasi permanan, aset tetap, dana cadangan, aset tidak lancar lainnya), dan Kewajiban jangka pendek. Uraian atas format laporan kekayaan milik desa sebagai berikut: a. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah; b. Uang kas adalah uang milik Pemerintah Desa, baik yang disimpan di Bendahara Desa maupun di rekening kas desa; c. Piutang Desa adalah tagihan uang desa kepada pihak yang mengelola kekayaan desa, antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran sejak ditetapkannya kerjasama tersebut; d. Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah desa yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga dalam periode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro.; e. Aset Desa tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan aset tetap milik desa antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi; f. Dana cadangan adalah dana yang disisikan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran; g. Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh Pemerintah; h. Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa.

Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa, bentuknya meliputi: Nomor, Jenis Kegiatan, Lokasi Kegiatan, Rincian Kegiatan, Volume, Satuan, Sumber Dana, Jumlah.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

(Selesai)

Older Entries

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 242 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: