Buku Seputar Hukum Keuangan Daerah

1 Komentar

COVER SEPUTAR HUKUM2

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (BAGIAN 3)

Meninggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

budget100

Catatan saya kali ini merupakan bagian ketiga dari tulisan “Anggaran Pendapatan dan Belanja”, yang terakhir membahas pedoman penyusunan APBD, dan berikut ini lanjutannya.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Demikian pula, untuk penetapan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama disesuaikan dengan tata tertib DPRD masing-masing daerah. Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD ditekankan atau menitikberatkan pada kesesuaian antara KUA (Kebijakan Umum APBD) dan PPAS (Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara) dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD. Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD berkenaan dengan program/kegiatan tertentu.

Dengan demikian, pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD oleh DPRD lebih pada penekanan atau dititikberatkan pada kesesuaian antara KUA (Kebijakan Umum APBD) dan PPAS (Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara) dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD. Namun demikian jika di dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD, DPRD dapat membahas pula sampai pada RKA-SKPD berkenaan dengan program/kegiatan tertentu. Hal ini sesuai dengan pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Ayat (2). “Pembahasan rancangan peraturan daerah ditekankan atau menitikberatkan pada kesesuaian antara KUA dan PPAS”, dan ayat (3a). “Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD berkenaan dengan program/kegiatan tertentu”.

Dari ketentuan ini, sangat jelas bahwa pembahasan atas APBD bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD dapat membahas sampai dengan RKA-SKPD dan hanya sampai pada program/kegiatan, artinya pembahasan APBD oleh DPRD tidak sampai dengan jenis belanja, apalagi sampai pada obyek belanja dan rincian obyek belanja.

Putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013.

Atas dikabulkannya sebagian permohonan atas perkara Nomor 35/PUU-XI/2013, terdapat banyak tafsir atau interpretasi atas putusan MK ini. Sampai pada tafsir dengan dikabulkannya permohonan atas perkara Nomor 35/PUU-XI/2013, maka hal ini berlaku pula pada pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Tafsir ini bagi saya adalah suatu kekeliruan dan kasalahan, oleh karena permohonan atas perkara Nomor 35/PUU-XI/2013, hanya terbatas pada penyusunan dan penetapan APBN.

Untuk itu, akan dibahas substansi atas Putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013. Putusan ini hanya mengabulkan antara lain: (1). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 15 ayat (5), “APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja”. MK memutuskan, “APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, dan program”. Artinya atas kegiatan dan jenis belanja APBN tidak perlu lagi membutuhkan persetujuan DPR; (2). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: (a). Pasal 71 huruf g, “masih ada lagi proses pembahasan setelah RUU APBN diundangkan menjadi UU APBN”. MK memutuskan, frasa ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai, “masih ada lagi proses pembahasan setelah RUU APBN diundangkan menjadi UU APBN”; (b). Frasa “dan kegiatan” dalam Pasal 107 ayat (1) huruf c. MK memutuskan selengkapnya menjadi, “… c. Membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden yang dapat diwakili oleh menteri dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, dan program kementerian/lembaga”; (c). Pasal 156 huruf a dan huruf b, “masih ada lagi proses pembahasan setelah RUU APBN diundangkan menjadi UU APBN”. MK memutuskan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai, “masih ada lagi proses pembahasan setelah RUU APBN diundangkan menjadi UU APBN”; (d). Frasa “antar kegiatan, dan antar jenis belanja” dalam Pasal 156 huruf c angka 2 huruf (c). MK memutuskan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, selengkapnya menjadi, “… c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi; dan/atau”; (d). Frasa “dan kegiatan” dalam Pasal 157 ayat (1) huruf c. MK memutuskan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, selengkapnya menjadi, “… c. Rincian unit organisasi, fungsi, dan program”. (e). Frasa “kegiatan, dan jenis belanja” dalam Pasal 159 ayat (5). MK Memutuskan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, selengkapnya menjadi, “… (5) APBN yang disetujui oleh DPR terperinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, dan program”.

Berdasarkan putusan MK ini, Banggar DPR tidak dapat lagi membahas mata anggaran secara teknis bersama pemerintah hingga hal-hal yang sangat rinci di satuan tiga yakni kegiatan dan seterusnya. Artinya pembahasan di komisi DPR dengan kementerian/lembaga tidak masuk pada rincian kegiatan dan jenis belanja. MK juga menghapus kewenangan DPR dalam memberi tanda bintang pada anggaran yang dianggap belum memenuhi syarat Banggar hanya boleh menyatakan setuju atau tidak setuju. Artinya pemblokiran tanda bintang tidak diperbolehkan lagi. Implikasinya, jika sudah disetujui DPR, maka pengajuan anggaran tidak bisa lagi dibintangi.

(Bersambung)

HUBUNGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH: DARI KEMESRAAN, KUCARI JALAN TERBAIK (KUCOBA BERTAHAN), HARGAI AKU SAMPAI DENGAN MENCARI ALASAN

Meninggalkan komentar

Catatan Di akhir Kerja

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Pecandu Imajiner

romance1

Salah satu pertimbangan penyusun, perumus dan pembentuk UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; dan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dengan menetapkan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dipilih dalam satu paket, dalam arti hanya Kepala Daerah yang dipilih sedangkan Wakil Kepala Daerah diangkat berdasarkan usul dari Kepala Daerah, dan dengan menempatkan Wakil Kepala Daerah hanya sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, oleh karena pengalaman selama ini berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara paket sering menimbulkan konflik sampai dengan “pecah kongsi” di antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Hanya dalam hitungan hari saja pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dipilih dalam satu paket, berubah kembali menjadi pemilihan dalam satu paket (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) yang dilegitimasi melalui terbitnya UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

“Emangnya, selama ini di antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sering timbul konflik sampai dengan pecah kongsi?” sela Onny.

Kementerian Dalam Negeri pernah merilis data, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pilkada langsung dari tahun 2005 hingga 2013 sebesar 94,6 persen pecah kongsi. Demikian pula, data dari LIPI menyajikan hampir 95 persen pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pecah kongsi atau konflik.

“Hubungan yang baik dan kemesraan antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ada yang hanya berlangsung dan bertahan dalam hitungan satu-dua tahun saja, malahan ada yang bertahan dalam hitungan beberapa bulan saja, berikutnya kemesraan itu pun berlalu,” jelasku kepada Onny. Padahal, hubungan baik dan kemesraan antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sangat terlihat pada saat pelantikan dan pengambilan sumpah sampai dengan malam syukuran pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Terdengar sayup-sayup lagu Iwan Fals, “Kemesraan” dengan penggalan lirik yang dinyanyikan secara bersama-sama Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan para pendukungnya. Dan lirik ini diulang, dan diulangi berulang-ulang sampai-sampai antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meneteskan air mata masing-masing sebagai tanda keharuan mereka atas kemenangan terhadap perjuangan mereka (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) untuk memenangkan pemilihan kepala daerah.

“…….. Kemesraan ini,
Janganlah cepat berlalu.
Kemesraan ini,
Inginku kenang selalu.
Hatiku damai,
Jiwaku tentram di sampingmu.
Hatiku damai,
Jiwaku tentram bersamamuuuuuuuu ..….”

“Apa yang menjadi penyebab sampai terjadinya pecah kongsi antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah?” tanya Onny.

Hasil penelitian LIPI, besarnya persentase pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang konflik dan pecah kongsi disebabkan oleh: (1) Karena adanya koalisi yang dibangun hanya atas dasar memperkuat dukungan politik semata pada saat pilkada (pemlihan kepala daerah). Koalisi tidak dibangun atas dasar yang menjadi tujuan utama yaitu stabilitas pemerintahan, akibatnya stabilitas pemerintahan tidak bertahan lama; (2) Selama ini koalisi yang terbangun dilakukan oleh gabungan dua parpol atau lebih, gabungan dua etnik yang berbeda atau gabungan dua kelompok keagamaan yang berbeda. Akibatnya, terjadi gesekan sedikit, langsung terlibat konflik; (3) Tidak adanya ketegasan soal pembagian kewenangan antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam UU tentang Pemerintahan Daerah sehingga keduanya saling menyerobot kewenangan; (4) Terlalu dominannya Kepala Daerah dalam pengambilan keputusan, di sisi lain tidak adanya kesadaran dari Wakil Kepala Daerah tentang posisinya. Keduanya merasa sama-sama berjuang pada saat pilkada, sehingga menimbulkan keinginan menyamaratakan pembagian “kue” terlebih pada pembagian proyek-proyek, atau sederajat dalam pengambilan keputusan terlebih pada penempatan pejabat pada eselonisasi, dan pindah tugas PNS pendukung masing-masing; (5) Sangat kuat image, bahwa menjadi Kepala Daerah adalah semata sebagai sarana mempopulerkan diri. Ketika populer, sang Wakil Kepala Daerah tak segan-segan menantang Kepala Daerahnya pada pilkada berikutnya.

Kementerian Dalam Negeri pun pernah merilis, penyebab konflik dan pecah kongsi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, antara lain: (1) Kepala Daerah sangat minim memberikan kesempatan kepada wakilnya di dalam pemerintahan. Di sisi lain, ada juga Wakil Kepala Daerah yang meminta kesempatan lebih di pemerintahan, melebihi dari apa yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan; (2) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sama-sama berupaya mendapatkan kesempatan dan perhatian lebih dari masyarakat. Harapan dan tujuannya sudah jelas, Kepala Daerah berharap terpilih lagi pada pilkada berikutnya atau Kepala Daerah yang sudah dua periode tidak mendukung Wakil Kepala Daerah untuk menjadi Kepala Daerah atau Kepala Daerah tak sudi Wakil Kepala Daerah yang menggantikannya. Kepala Daerah lebih mendukung dan mengkampanyekan pasangan lainnya. Sedangkan Wakil Kepala Daerah berharap, di pilkada berikutnya dia yang menjabat sebagai kepala daerah, sehingga segala upaya dilakukan untuk bisa mendapat simpati masyarakat. Akibatnya terjadi rivalitas antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang dirugikan oleh aksi rivalitas tersebut adalah masyarakat. Pertama, Kepala Daerah dan Wakilnya sebagian waktunya terserap oleh aksi rivalitas yang tentu akan menyerap energi dan waktu yang semestinya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Dampaknya pemerintahan tidak berjalan dengan baik dan tidak menghasilkan produk kerja yang optimal; Kedua, aksi rivalitas itu terkadang juga membutuhkan biaya yang cukup tinggi (high cost) dan dana yang tesedot untuk itu berasal dari APBD; Ketiga, terjadinya blok-blokan di jajaran pimpinan dan staf pada SKPD dan kondisi itu mengganggu jalannya roda pemerintahan daerah; Keempat, saling jegal dan saling buka kartu antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mengakibatkan munculnya situasi yang tidak kondusif di masyarakat dan pemerintahan. Sampai-sampai antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah saling melaporkan kasus-kasus penyimpangan masing-masing ke pihak Kepolisian, Kejaksaan sampai dengan ke KPK.

“Apa yang menjadi sasmita (gerakan bagian tubuh, seperti tangan, lengan, bahu, kepala, mata, dan sebagainya yang mempunyai isyarat tertentu; isyarat tubuh) jika sudah terjadi konflik atau pecah kongsi antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah?” tanya Onny lagi padaku.

Sebenarnya sasmita sudah terjadinya konflik atau pecah kongsi antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terdengar dari orang-orang dekat Kepala Daerah maupun Wakil Kepala Daerah. Di rumah kopi itulah tempatnya ……. ingin mendengar sasmita hubungan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Di kalangan pejabat dan PNS, merekalah yang tahu dan merasakan hubungan panas-dingin Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Akan tetapi saya bisa merasakan hubungan panas-dingin Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dari sasmita lantunan lagu yang dinyanyikan oleh Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah. Lagu Pance Pondaag, “Kucari Jalan Terbaik (Kucoba Bertahan)”, menjadi pilihan Kepala Daerah maupun Wakil Kepala daerah dengan lirik sebagai berikut:

“……. Sepanjang kita masih terus begini
Takkan pernah ada damai bersenandung
Kemesraan antara kita berdua
Sesungguhnya keterpaksaan saja

Senyum dan tawa hanya sekedar saja
Sebagai pelengkap sempurnanya sandiwara
Berawal dari manisnya kasih sayang
Terlanjur kita hanyut dan terbuang

Kucoba bertahan mendampingi dirimu
Walau kadangkala tak seiring jalan
Kucari dan selalu kucari jalan terbaik
Agar tiada penyesalan dan air mata …….”

Lagu ini, Pance Pondaag, “Kucari Jalan Terbaik (Kucoba Bertahan)”, jika dinyanyikan oleh Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah sebagai sinyal ke sasmita sudah mulai tumbuh benih-benih perpecahan dengan hubungan panas-dingin Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Apalagi jika di antara Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah turut pula menyanyikan lagunya Group Band Armada, “Hargai Aku”, dengan lirik sebagai berikut:

“……… Seringkali kau merendahkan ku
Melihat dengan sebelah matamu
Aku bukan siapa-siapa

Selalu saja kau anggap ku lemah
Merasa hebat dengan yang kau punya
Kau sombongkan itu semua

Coba kau lihat dirimu dahulu
Sebelum kau nilai kurangnya diriku
Apa salahnya hargai diriku
Sebelum kau nilai siapa diriku

Seringkali kau merendahkan ku
Melihat dengan sebelah matamu
Aku bukan siapa-siapa ……….”

Sampai pada kedua lagu ini hubungan panas-dingin Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masih dapat dinetralisir, bisa rujuk, dapat disatukan kembali hubungan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sudah mulai terpisah dari kemesraan awal. Akan tetapi, yang penting keduanya belum melantunkan lagunya Exist, Group Band Malaysia dengan judul lagu “Mencari Alasan”, dengan lirik lagunya:

“……….. Ikhlasnya hati sering kali disalah arti
Tulusnya cinta tidak pernah engkau hargai
Berlalu pergi dengan kelukaan ini
Ku mengalah ku bersalah

Berpaling muka bila saling bertatap mata
Seolah kita tiada pernah saling menyinta
Mencari sebab serta mencari alasan
Supaya tercapai hasratmu

Manis di bibir memutar kata
Malah kau tuduh akulah segala penyebabnya
Siapa terlena pastinya terpana
Bujuknya rayunya suaranya
Yang meminta simpati dan harapan

Engkau pastinya tersenyum
Dengan pengunduran diriku
Tetapi bagi diriku suatu ketenangan

Andainya kita terus bersama
Belum tentu kita bahagia
Selama tidak kau rubah cara hidupmu

Ada baiknya bila tidak lagi bersama
Terasa jauh kini ku kini dengan dosa
Aku tinggalkan walau tanpa kerelaan
Yang nyata kau tidak mengubah ……….”

Semoga saja hubungan panas-dingin Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak akan pernah terjadi di lingkungan pemerintahan daerah di Provinsi Gorontalo. Aminnnn …..

Selesai

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (BAGIAN 2)

Meninggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

budgeting 5

Catatan saya kali ini merupakan bagian kedua dari tulisan “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”, yang terakhir membahas penyusunan APBD beserta format Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan format Rancangan Peraturan Kepala Daerah, dan berikut ini lanjutannya.

Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya telah disusun oleh PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) secara ex officio dijabat oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau apapun namanya, APBD dimaksud disampaikan oleh PPKD kepada Kepala Daerah.

Sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya disampaikan kepada DPRD, Pemerintah Daerah berkewajiban mensosialisasikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada masyarakat. Sosialisasi atau penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menjadi tugas dan dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah. Sosialisasi atau penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD hanya bersifat pemberian informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan. Sosialisasi atau penyebarluasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan melalui media cetak/media elektronik atau penyampaian secara langsung kepada masyarakat.

Pedoman Penyusunan APBD.

Selain itu, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Hal ini sesuai dengan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “Penyusunan rancangan kebijakan umum APBD berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri”. Pedoman penyusunan APBD ini setiap tahun berubah dan berganti. Jika untuk penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015. Sebelumnya, untuk penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014.

Substansi dari pengaturan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD (misalnya untuk tahun anggaran 2015) meliputi: a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah; b. prinsip Penyusunan APBD; c. kebijakan penyusunan APBD; d. teknis penyusunan APBD; dan e. hal-hal khusus lainnya.

Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah, diartikan sebagai sinkronisasi rencana kerja pemerintah pada beberapa sasaran antara lain: pertumbuhan ekonomi; inflasi; jumlah penduduk miskin; dan tingkat pengangguran terbuka, dan isu-isu strategis nasional pada masing-masing bidang rencana pembangunan jangka panjang nasional antara lain: bidang social budaya dan kehidupan beragama; bidang ekonomi; bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; bidang sarana dan prasarana; bidang politik; bidang ketahanan dan keamanan; bidang hukum dan aparatur; bidang wilayah dan tata ruang; dan bidang sumber daya alam dan lingkungan.

Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya sasaran dan bidang-bidang pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Prinsip penyusunan APBD. Penyusunan APBD didasarkan prinsip sebagai berikut: a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya; b. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; c. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD; d. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; f. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan g. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Untuk kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD; dan hal-hal khusus lainnya berkenaan dengan penyusunan APBD mengatur hal-hal yang berkenaan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pembahasan catatan mengenai “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah” berikutnya membahas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kaitannya dengan putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013.

(Bersambung)

DENDAM PEGAWAI STAF KEPADA PEJABAT DAN REKOMENDASI/TEMUAN PEMERIKSA

Meninggalkan komentar

Catatan Di akhir Kerja

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Pecandu Imajiner

tiket pesawat 2

Kali ini saya benar-benar dibuat gerah dengan rentetan rekomendasi/temuan yang tercatat di dalam daftar penyelesaian kerugian Negara/daerah yang ada pada Sekretariat MP-TGR (Majelis Pertimbangan-Tuntutan Ganti Rugi). Saya pun merencanakan pertemuan dengan para pihak terutama para penegak integritas, bendahara pengeluaran. Sesuai rencana, kegiatan pun terlaksana dengan membicarakan berbagai rekomendasi/temuan, baik dari pemeriksa internal (Inspektorat) maupun pemeriksa eksternal (BPK). Rekomendasi/temuan tersebut baik yang bersifat administratif maupun bersifat material.

Dua hal yang menjadi catatan dan menjadi materi yang dibicarakan pada pertemuan tersebut yaitu: (1) temuan berulang; dan (2) temuannya kepada pejabat dan pegawai staf itu-itu saja. “Hmmm … pantas Bapak dibuat gerah”, sela Onny dengan membisikkannya kepada saya. Di dalam pertemuan itu tak ada sesuatu yang menonjol yang terungkap, semuanya biasa-biasa saja. Seperti kesimpulan rapat pada umumnya. Intinya, ke depan atas rekomendasi/temuan tersebut tak terulang lagi dan semuanya akan bersepakat akan memperbaikinya ke depan dan pada tahun-tahun mendatang.

Pertama, temuan berulang. Temuan berulang, lebih disebabkan oleh mark up harga tiket (jumlah yang ditambahkan pada biaya untuk menentukan harga/penggelembungan biaya/harga). Terungkap bahwa antara harga tiket yang tertera di dalam tiket yang dipertanggungjawabkan berbeda dengan kelas daftar harga yang ditetapkan oleh maskapai penerbangan. Tentunya hal ini berakibat pada terdapatnya selisih harga tiket yang dipertanggungjawabkan. Misalnya di dalam tiket tertera harga tiket total sebesar Rp. 2.100.000 (dua juta seratus), namun pada harga maskapai penerbangan adalah Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus). Sehingga terjadi selisih Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Inilah yang disebut dengan mark up harga tiket? Terungkap bahwa: (1). Mark up tiket dilakukan oleh pelaksana SPD (Surat Perjalanan Dinas) itu sendiri, dengan modus pelaksana SPD meminta langsung kepada pihak penyedia (travel/biro perjalanan) untuk me-mark up harga tiket sesuai keinginan pelaksana SPD; (2). Mark up tiket dilakukan oleh orang yang mengkoordinir pembelian tiket untuk pembelian bersama-sama, dengan modus koordinator meminta langsung kepada pihak penyedia (travel/biro perjalanan) untuk me-mark up harga tiket sesuai keinginannya; (3). Mark up tiket dilakukan oleh orang yang disuruh atau pegawai staf untuk membeli tiket, dengan modus orang yang disuruh atau pegawai staf meminta langsung kepada pihak penyedia (travel/biro perjalanan) untuk me-mark up harga tiket sesuai keinginannya; (4). Mark up tiket dilakukan oleh petugas yang menjual tiket pada (travel/biro perjalanan) tanpa diketahui oleh pembeli, pelaksana SPD, maupun pemilik pihak penyedia (travel/biro perjalanan) untuk kepentingannya; (5). Mark up tiket dilakukan oleh pihak penyedia (travel/biro perjalanan) demi keuntungan perusahaannya.

Dari 5 (lima) modus mark up harga tiket ini, pemeriksa “menyamaratakan” rekomendasi/temuannya untuk pengembalian atas selisih harga tiket ini ke pelaksana SPD. Tentunya ini dirasa tidak adil oleh pelaksana SPD. Jika mark up tiket tidak dengan sengaja dilakukannya? Akan tetapi lebih dilakukan oleh pihak-pihak lainnya. Apalagi mark up tiket lebih dilakukan oleh pihak penyedia (travel/biro perjalanan) demi keuntungan perusahaannya, maka yang terjadi di sini adalah hukum ekonomi, perusahaan selaku pihak penyedia (travel/biro perjalanan) mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk perusahaannya. Namun, menurut pemeriksa, biasanya pihak penyedia (travel/biro perjalanan) mengambil keuntungan dengan batas toleransi paling tinggi Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) adalah sesuatu yang wajar, sehingga hal ini tidak dapat dilakukan tuntutan ganti rugi?

Solusi yang dilakukan saat itu adalah dengan cara seluruh pembelian tiket maskapai penerbangan pada pihak penyedia (travel/biro perjalanan) harus disertai dengan invoice/kwintansi (tanda bukti suatu transaksi) pembelian harga tiket, dengan asumsi dan harapan bahwa tanggung jawab penuh atas mark up harga tiket menjadi tanggung jawab pihak penyedia (travel/biro perjalanan). Dengan demikian maka pihak penyedialah (travel/biro perjalanan) yang dikenakan tuntutan ganti rugi??? Sepertinya Onny menganggukan kepalanya, tandanya Onny setuju dengan modus dan solusi yang saya tawarkan.

Kedua, temuannya kepada pejabat-pejabat yang itu-itu saja. Atas catatan ini tidak ada peserta rapat yang memberi saran, pendapat maupun argumentasinya, semuanya diam. Ada yang mengambil sikap menundukkan kepalanya. Adapula yang menatap hampa kepada saya. Adapula dari mereka yang saling berbisik sesamanya. Sepertinya ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Mereka takut menyampaikan alasan-alasan, fakta-fakta maupun bukti-bukti saat itu. Saya pun pasrah dan menutup pertemuan tersebut dengan beberapa kesimpulan. Dengan kesimpulan utama adalah untuk bukti-bukti perjalanan dinas harus melampirkan invoice/kwintansi dari pihak penyedia (travel/biro perjalanan). Pertemuan/rapat pun selesai, ditutup dan bubar ……………

Di saat bubar itulah saya melihat beberapa dari peserta rapat berkumpul dan sesekali mereka melihat saya. Hmmmm …… sepertinya mereka ingin menyampaikan sesuatu dan ingin menemui saya!!!. Benar, mereka mendekat, dan salah satu dari mereka, yah … Onny namanya berbisik kepada saya, “Kami … akan menghadap bapak”? bisik Onny. Onny dan mereka saya terima di ruang kerja, dan mulailah Onny bercerita mengapa terjadi temuan berulang dan pelakunya (pejabat/pegawai staf) itu-itu saja.

Sebenarnya, kami sudah mengingatkan pimpinan bahwa ini adalah temuan yang berulang. Tahun lalu sudah menjadi temuan pemeriksa, dan jika ini terjadi lagi di tahun ini, maka ini pun akan menjadi temuan pemeriksa. Tapi, oleh karena memang dasar “bandel”, pimpinan pun tak menggubris pertimbangan yang sudah kami sampaikan. Benar memang belanja atas kegiatan ini menjadi temuan yang berulang.

Demikian pula, atas temuan yang dilakukan oleh pimpinan kami atas perjalanan dinasnya keluar daerah. Terus terang kamilah yang membuat bukti-bukti pertanggungjawaban pimpinan kami tidak lengkap dan banyak salahnya. Modus yang kami lakukan adalah setelah tagihan, permintaan pembayaran sampai dengan terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) seluruh bukti-bukti benar-benar lengkap. Setelah itu, bukti-bukti kami hilangkan dan yang lainnya kami kurangi atau ganti redaksinya. Sehingga di saat dilakukan pemeriksaan, bukti-bukti pertanggungjawaban maupun redaksi pada bukti-bukti yang tersisa redaksinya sudah kacau balau, sehingga hal ini menjadi temuan pemeriksa.

Demikian pula, jika tim pemeriksa sudah mulai memeriksa, secara diam-diam, titik-titik kelemahan dari bukti-bukti pertanggungjawaban pimpinan sengaja kami sampaikan kepada pemeriksa, baik atas mark up harga tiket sampai dengan bukti-bukti lain perjalanan dinas luar daerah maupun perjalanan dinas dalam daerah. Dan selanjutnya jika dimintai keterangan oleh pemeriksa, di saat pemeriksaan kami pun mengambil sikap diam dan melakukan gerakan tutup mulut. Permintaan komentar secara tertulis pun kami buat apa adanya dan lebih mendukung temuan pemeriksa. Dan yang pasti, seluruh proses pemeriksaan sampai dengan temuan tidak pernah kami komunikasikan kepada pimpinan. Memang sengaja kami biarkan sampai dengan terbitnya LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan).

“Naudzubillahimindzalik ………, mengapa kalian lakukan itu?”, tanyaku. Atas temuan hasil pemeriksaan sementara inginnya kami akan sampaikan kepada pimpinan, namun jangankan berkomunikasi, kesempatan untuk melihat pimpinan dikantor pun kami kesulitan. Jika tak berada di luar daerah, maka pimpinan kami melakukan perjalanan dalam daerah untuk mengikuti acara-acara seremonial di wilayah kecamatan dari pagi sampai malam. “Mengapa pula bukti-bukti perjalanan dinas luar daerah kalian hilangkan atau kalian buat salah redaksinya?”, sela ku. Kalau tentang itu, kami benar-benar dendam kepada pimpinan kami, karena hampir semua anggaran perjalanan dinas keluar daerah digunakannya sendiri. Adapun, pimpinan kami memang selalu mengajak pegawai staf, tapi itu pun hanya sebatas konco-konconya, tanpa melihat relevansi antara tugas dan fungsi serta peran pegawai staf dengan kegiatan yang dilakukan dan diikuti. Begitulah, jalan hidup pimpinan kami, dan nasib kami sebagai pegawai staf.

Onny pun mengakhiri ceritanya, dan mereka pun pamitan untuk kembali ke kantor mereka yang tak jauh dari kantorku.

Selesai

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (BAGIAN 1)

Meninggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

budget calculation

Mengawali pembahasan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang biasa disingkat APBD, sebelumnya saya sajikan pengertian dari APBD sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dari pengertian APBD sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 17 Tahun 2003, PP Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, APBD merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. Intinya, bahwa ketiga regulasi ini, mengharuskan APBD ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah.

Penyusunan APBD.

Penyusunan APBD oleh pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) mengacu dan berpedoman pada UU Nomor 17 Tahun 2003, PP Nomor 58 Tahun 2005, dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, serta Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD, contoh untuk tahun anggaran 2015 berpedoman pada Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015.

Dalam penyusunannya, APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah. Dalam menyusun APBD, diupayakan agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Artinya, antara pendapatan dan belanja berimbang. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan jika terjadi anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit di dalam peraturan daerah tentang APBD. Demikian pula jika terjadi anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam peraturan daerah tentang APBD. (Pembahasan mengenai surplus dan defisit APBD akan dibahas tersendiri).

Dalam pembahasan akhir pada catatan “RKA-SKPD dan RKA-PPKD” telah dijelaskan, dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD oleh TAPD terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan. Selanjutnya, RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD, dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. PPKD menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPD yang telah ditelaah oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Dokumen pendukung terdiri atas nota keuangan dan rancangan APBD.

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari: a. ringkasan APBD; b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; g. daftar piutang daerah; h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah; i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain; k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; l. daftar dana cadangan daerah; dan m. daftar pinjaman daerah.

Sedangkan untuk Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dilengkapi dengan lampiran yang terdiri atas: a. ringkasan penjabaran APBD; dan b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan. Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD memuat penjelasan sebagai berikut: a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum; b. untuk belanja mencakup lokasi kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, sumber pendanaannya dicantumkan dalam kolom penjelasan; dan c. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum dan sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

Format Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya tercantum dalam Lampiran A.XV Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Dan format Rancangan Peraturan Kepala Daerah beserta lampirannya tercantum dalam Lampiran A.XVI Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

(Bersambung)

RKA-SKPD DAN RKA-PPKD (BAGIAN 2)

Meninggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

planning 2

Catatan “RKA-SKPD dan RKA-PPKD” merupakan bagian kedua atau terakhir, yang terakhir membahas penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja, dan berikut ini lanjutannya.

Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja, serta untuk terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan. Evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan bertujuan menilai program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan/atau belum diselesaikan tahun-tahun sebelumnya untuk dilaksanakan dan/atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan. Dalam hal suatu program dan kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

Selain penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja, RKA-SKPD harus memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja,. dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. Adapun RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, rencana belanja dan rencana pembiayaan dengan penjelasan sebagai berikut: (1) Rencana pendapatan, memuat kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan daerah, yang dipungut/dikelola/diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan daerah, peraturan pemerintah atau undang-undang; (2) Rencana belanja memuat kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja langsung yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal dianggarkan dalam RKA-SKPD pada masing-masing SKPD. Sedangkan untuk belanja tidak langsung terdiri dari belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga; (3) Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.

Selain itu pula, RKA-SKPD juga harus memuat informasi (1) Urusan pemerintahan daerah, memuat bidang urusan pemerintahan daerah yang dikelola sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi; (2) Organisasi, memuat nama organisasi atau nama SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang; (3) Standar biaya; (4) Prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan. Program, memuat nama program yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan, dan kegiatan memuat nama kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan. Prestasi kerja yang hendak dicapai terdiri dari: (a) indikator, meliputi masukan, keluaran dan hasil; (b) tolak ukur kinerja, merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan; (c) target kinerja, merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Penyusunan RKA-PPKD.

Pada SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) disusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD. RKA-SKPD memuat program/kegiatan, sedangkan untuk RKA-PPKD digunakan untuk menampung: (a) pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah; (b) belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga; dan (c) penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Pembahasan RKA-SKPD oleh TAPD.

RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD ex officio SKPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah: (a) kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pada RKA-SKPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu/tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya; (b) kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar satuan harga; (c) kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal; (d) proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; (e) sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD. Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD oleh TAPD terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

Bagan Alir RKA-SKPD/RKA-PPKD dan Format RKA-SKPD.

RKA-SKPD dan RKA-PPKD dikerjakan sesuai dengan bagan alir yang tercantum dalam Lampiran A.XIII.a Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Sedangkan untuk format RKA-SKPD tercantum dalam Lampiran A.XIV.1.a dan A.XIV.2.a Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

(Selesai)

DISIPLIN SEMU: KEPALA DAERAH DI LUAR DAERAH, PEJABAT DI LUAR KANTOR, PEJABAT KE LUAR DAERAH, STAF KE LUAR KANTOR

Meninggalkan komentar

Catatan Di akhir Kerja

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Pecandu Imajiner

disiplin

Saya benar-benar sadar, judul catatan saya kali ini sangat tendensius. “Disiplin semu: kepala daerah di luar daerah, pejabat di luar kantor, pejabat keluar daerah staf keluar kantor”. Judul ini diangkat dari keprihatinan yang diceritakan secara fiksi oleh Onny kepada saya.

Saya pun memahami dan menyadarinya. Di dalam keseharian di lingkungan pemerintahan, perkataan para abdi negara dan abdi masyarakat terdengar disiplin adalah nafasku, namun kadang perbuatan dan perilaku mereka sangat jauh berbeda antara harapan dan kenyataan, bagai langit dan bumi, bagai warna hitam dan warna putih. Inikah yang disebut disiplin semu? Disiplin semu sama dengan ketaatan/kepatuhan atas peraturan/tata tertib yang penuh tipu/muslihat.

Cerita Onny akan hal ini, sepertinya saya tidak dapat melakukan pembelaan, namun yang dapat saya pledoi/bela adalah tidak semua pejabat maupun staf berbuat dan berperilaku seperti itu, tapi saya tidak menutup mata terdapat pula pejabat maupun staf berbuat dan berperilaku seperti cerita keprihatinan Onny. Onny seperti ingin menunjukkan berbagai hasil pengamatannya akan kebenaran keprihatinannnya melalui investigasi yang dilakukannya.

Onny pun memulai ceritanya. Ketika kepala daerah di luar daerah, maka pejabat pun di luar kantor. Saya sering melihatnya melalui pengamatan yang saya lakukan di setiap pagi hari, siang hari dan sore hari atau di seputar jam kantor di lingkungan pemerintah daerah dimulai jam 08.00 Wita dan berakhir jam 16.00 Wita, ujar Onny.

Fakta atau hasil pengamatan yang dapat saya ajukan saat itu adalah, saya mengecek apakah kepala daerah benar-benar tugas di luar daerah. Benar adanya, kepala daerah bertolak ke suatu kota di luar daerah pada siang hari dengan salah satu maskapai penerbangan. Para pejabat pun tahu, kepala daerah siang itu keluar daerah dan diperkirakan tugas kepala daerah selesai selama 2 (dua) hari kerja. Artinya jika kepala daerah berangkat keluar daerah pada hari selasa siang maka kepala daerah kembali pada hari jumat siang dengan maskapai penerbangan pada pagi hari dan tiba pada siang hari. Saya pun memulai dengan investigasi pada siang hari saat kepala daerah bertolak ke luar daerah.

Fakta pun terlihat, di depan kantor para pejabat, ternyata mobil dinas yang biasa ditumpangi para pejabat pun tak ada terparkir sampai jam kerja usai, jam 16.00 Wita. Investigasi selanjutnya saya mencoba bertanya kepada beberapa staf. Jawabannya pun berbeda-beda. Jawaban yang polos, pejabatnya sudah kembali ke rumah. Jawaban apa adanya, saya tak tahu kemana pejabatnya pergi. Jawaban lainnya, lagi rapat di tempat lain. Dan jawaban pembelaan staf kepada atasannya, lagi tugas sosialisasi atau rapat. Tapi, apakah semua pejabat yang anda investigasi, pejabatnya tak ada di tempat/kantor? sela ku. Ooo… tidak, ada pula pejabat lainnya yang benar-benar masih di kantor menunggu waktu pulang jam 16.00 Wita. Dengan beragam aktivitas, ada yang benar-benar bekerja, dan ada pula yang mengisi waktu bebincang dan bercanda dengan stafnya. Itulah hasil pengamatan Onny, perilaku pejabat pada siang hari menjelang sore, ketika kepala daerah di luar daerah, pejabat pun di luar kantor.

Investigasi saya lanjutkan pada pagi harinya. Untuk kali ini saya benar-benar kaget. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 lewat sedikit, yang berarti waktu untuk memulai aktivitas kantor sudah dimulai. Terlihat, mobil-mobil dinas pejabat belum atau tak nampak, hanya beberapa pejabat terlihat. Saya pun menunggu kedatangan para pejabat memulai aktivitas kantornya. Benar adanya, mulai terlihat mobil para pejabat memasuki halaman kantornya nanti pada jam 9 lewat. Lebih memprihatinkan lagi ternyata beberapa pejabat memulai aktivitasnya nanti pada siang hari. Apakah semua pejabat memulai aktivitasnya nanti di jam 9 ke atas? sela ku. Tidak semua, adapula pejabat yang memulai aktivitasnya sebelum jam 8 pagi atau tepat waktu. Tapi, yang sangat memprihatinkan adalah sepertinya pejabat yang terlambat beraktivitas dan cepat pulang sebelum jam pulang, tak punya rasa berdosa sedikitpun akan tanggung jawab yang diberi oleh negara, daerah, pimpinan dan rakyat selaku pemilik kedaulatan pemerintahan. Ternyata, dari pejabat-pejabat yang terlambat dan pulang kantor sebelum waktunya, terdapat pejabat yang pernah menerima “Anugerah Kepegawaian” terbaik dengan kategori pembina kepegawaian di lingkungan SKPD-nya. Busyet …….

Lain halnya, ketika pejabat keluar daerah, maka staf pun ke luar kantor. Keadaan seperti ini sudah sangat lazim terjadi. Akan tetapi modusnya berbeda. Hasil investigasi melalui pengamatan Onny, hampir semua kantor mengalami hal seperti ini. Sebagian para staf di pagi hari menunjukkan diri di saat mengabsensi dirinya hadir, namun ada pula staf yang benar-benar tidak mengabsensi dirinya dan datang ke kantorpun sesukanya. Tapi menjelang siang hari terlihat seperti sudah terjadi kesepakatan di antara mereka, silih berganti keluar kantor tanpa tujuan dan kadang tak kembali lagi. Apakah semua staf yang anda investigasi melalui pengamatan seperti itu? sela ku. Ooo….. tidakkkk, ada juga staf masuk kantor tepat waktu dan benar-benar beraktivitas dengan tugas-tugasnya sampai usai jam kantor. Namun ada pula staf dari mulai masuk kantor sampai dengan berakhir jam kantor, aktivitasnya hanya berbincang dan berdiskusi tanpa tema dan judul yang tak jelas atau karu-karuan. Mulai dengan tema politik lokal, soal pilkada dan sesekali menyoroti para calon kepala daerah/wakil kepala daerah sampai dengan soal politik nasional. Tema lainnya yang sering diperbincangkan dan didiskusikan adalah soal hukum dan keuangan. Kapan kenaikan gaji, sampai besaran perjalanan dinas yang berkurang mulai tahun anggaran 2015. Dan yang pasti, aktivitas paling menonjol adalah aktivitas melengkapi berkas dan mempersiapkan tagihan atas belanja kegiatan yang sudah dilaksanakan maupun yang baru akan dilaksanakan terutama tagihan perjalanan dinas dalam daerah maupun perjalanan dinas luar daerah.

Onny memberi kesimpulan sementara, hal ini lebih pada akibat dari banyaknya pegawai di satu SKPD sedangkan beban kerjanya kurang. Tapi, mengapa terjadi penumpukan staf di satu SKPD yang jelas-jelas beban kerjanya kurang, padahal setiap tahun dilakukan analisis jabatan maupun analisis beban kerja? Apakah, SKPD selaku penanggungjawab distribusi pegawai tidak memperhatikan hasil analisis jabatan maupun analisis beban kerja SKPD? Jangan-jangan para pejabat dan staf SKPD selaku penanggungjawab distribusi pegawai ini, pejabat dan stafnya benar-benar tidak tahu dengan hasil analisis jabatan maupun analisis beban kerja SKPD atau memang mereka tidak bekerja? Sepertinya perpindahan dan penempatan pegawai sekarang ini hanya menggunakan pendekatan irrasional dan lebih pada faktor like and dislike!!!! Onny pun berusaha menjawab semua pertanyaan yang dibuatnya sendiri.

Onny pun menghentikan ceritanya, bersamaan dengan terjaganya Onny dari mimpinya. Busyet kau Onny ….. kali ini saya benar-benar mendengarkan keluhan dan keprihatinan Onny lewat mimpinya. Dan mudah-mudahan, mimpi Onny tak akan pernah menjadi kenyataan.

Selesai

Older Entries

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 155 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: