Buku Seputar Hukum Keuangan Daerah

Tinggalkan komentar

Seputar Hukum Keuangan Daerah

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 6) “SEWA”

Tinggalkan komentar

Serial: Catatan Pojok

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 6) “SEWA”

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo

asset-management-imageFormula tarif sewa barang milik daerah merupakan hasil perkalian dari: tarif pokok sewa; dan faktor penyesuai sewa.

Tarif pokok sewa.

Tarif pokok sewa adalah hasil perkalian antara nilai indeks barang milik daerah dengan luas tanah dan/atau bangunan dan nilai wajar tanah dan/atau bangunan. Tarif pokok sewa, dibedakan untuk a. barang milik daerah berupa tanah; b. barang milik daerah berupa bangunan; c. barang milik daerah berupa sebagian tanah dan bangunan; dan d. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Tarif pokok sewa barang milik daerah berupa barang milik daerah berupa tanah, barang milik daerah berupa bangunan, barang milik daerah berupa sebagian tanah dan bangunan, dapat termasuk formula sewa barang milik daerah berupa prasarana bangunan. Tarif pokok sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Tarif pokok sewa untuk barang milik daerah berupa tanah merupakan hasil perkalian dari: a. faktor variabel sewa tanah; b. luas tanah (Lt); dan c. nilai tanah (Nt). Faktor variabel sewa tanah besarannya ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Luas tanah (Lt) dihitung berdasarkan gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah dan dihitung dalam meter persegi. Nilai tanah (Nt) merupakan nilai wajar atas tanah.

Dalam hal tanah yang disewakan hanya sebagian tanah, maka luas tanah adalah sebesar luas bagian tanah yang disewakan. Dalam hal pemanfaatan bagian tanah yang disewakan memiliki dampak terhadap bagian tanah yang lainnya, maka luas tanah dapat ditambahkan jumlah tertentu yang diyakini terkena dampak pemanfaatan tersebut. Nilai tanah dihitung dalam rupiah per meter persegi.

Tarif pokok sewa untuk barang milik daerah berupa bangunan merupakan hasil perkalian dari: a. faktor variabel sewa bangunan; b. luas bangunan (lb); dan c. nilai bangunan. Dalam hal sewa bangunan termasuk prasarana bangunan, maka tarif pokok sewa bangunan ditambahkan tarif pokok sewa prasarana bangunan. Faktor variabel sewa bangunan ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Luas bangunan (lb) merupakan luas lantai bangunan sesuai gambar dalam meter persegi. Nilai bangunan merupakan nilai wajar atas bangunan.

Dalam hal bangunan yang disewakan hanya sebagian dari bangunan, maka luas bangunan (lb) adalah sebesar luas lantai dari bagian bangunan yang disewakan. Dalam hal pemanfaatan bagian bangunan yang disewakan memiliki dampak terhadap bagian bangunan yang lainnya, maka luas bangunan (lb) dapat ditambahkan jumlah tertentu dari luas bangunan yang diyakini terkena dampak dari pemanfaatan tersebut. Nilai bangunan dihitung dalam rupiah per meter persegi.

Tarif pokok sewa untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan bangunan merupakan hasil penjumlahan dari: a. tarif pokok sewa tanah; dan b. tarif pokok sewa bangunan. Penghitungan tarif pokok sewa tanah berlaku mutatis mutandis ketentuan (tarif pokok sewa untuk barang milik daerah berupa tanah yang merupakan hasil perkalian dari: a. faktor variabel sewa tanah; b. luas tanah (Lt); dan c. nilai tanah (Nt)). Dan penghitungan tarif pokok sewa bangunan berlaku mutatis mutandis ketentuan (tarif pokok sewa untuk barang milik daerah berupa bangunan merupakan hasil perkalian dari: a. faktor variabel sewa bangunan; b. luas bangunan (lb); dan c. nilai bangunan).

Tarif pokok sewa untuk prasarana bangunan merupakan hasil perkalian dari: a. faktor variabel sewa prasarana bangunan; dan b. nilai prasarana bangunan (Hp). Faktor variabel sewa prasarana bangunan ditetapkan sama besar dengan faktor variabel sewa bangunan. Nilai prasarana bangunan merupakan nilai wajar atas prasarana bangunan. Nilai prasarana bangunan dihitung dalam rupiah.

Faktor penyesuai sewa.

Faktor penyesuai sewa meliputi: a. jenis kegiatan usaha penyewa; b. bentuk kelembagaan penyewa; dan c. periodesitas sewa. Faktor penyesuai sewa dihitung dalam persentase. Faktor penyesuai sewa ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Jenis kegiatan usaha penyewa dikelompokkan atas: a. kegiatan bisnis; b. kegiatan non bisnis; dan c. kegiatan sosial.

Kelompok kegiatan bisnis diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi untuk mencari keuntungan, antara lain: a. perdagangan; b. jasa; dan c. industri.

Kelompok kegiatan non bisnis diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak mencari keuntungan, antara lain: a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materil maupun immateril; b. penyelenggaraan pendidikan nasional; c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan d. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis.

Kelompok kegiatan sosial diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain: a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan; b. kegiatan sosial; c. kegiatan keagamaan; d. kegiatan kemanusiaan; e. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan f. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.

(Bersambung)

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 5) “SEWA”

Tinggalkan komentar

Serial: Catatan Pojok

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 5) “SEWA”

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo

pemanfaatan-bmd-5

Salah satu bentuk pemanfaatan barang milik daerah adalah sewa atau penyewaan. Selain itu bentuk pemanfaatan barang milik daerah lainnya adalah pinjam pakai, KSP (kerja sama pemanfaatan), BGS (bangun guna serah atau BSG (bangun serah guna), dan KSPI (kerja sama penyediaan infrastruktur).

Sewa diartikan sebagai pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

Prinsip Umum Penyewaan BMD.

Pada intinya penyewaan barang milik daerah dilakukan sepanjang tidak merugikan pemerintah daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyewaan barang milik daerah dilakukan dengan tujuan: a. mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah; b. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan/atau c. mencegah penggunaan barang milik daerah oleh pihak lain secara tidak sah.

Barang milik daerah yang dapat disewa berupa: a. Tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota; b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; dan/atau c. selain tanah dan/atau bangunan.

Sewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota, dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/ Walikota. Sewa barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang dan/atau selain tanah dan/atau bangunan, dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.

Siapa saja pihak-pihak yang dapat menyewa barang milik daerah? Pihak yang dapat menyewa barang milik daerah, meliputi: a. Badan Usaha Milik Negara; b. Badan Usaha Milik Daerah; c. Swasta; dan d. Badan hukum lainnya. Lingkup penyewa barang milik daerah secara limitatif sudah dibatasi, oleh karena menggunakan frasa meliputi. Selain itu, pihak swasta yang dapat menyewa diperluas yang antara lain a. perorangan; b. persekutuan perdata; c. persekutuan firma; d. persekutuan komanditer; e. perseroan terbatas; f. lembaga/organisasi internasional/asing; g. yayasan; atau h. koperasi.

Jangka Waktu Sewa.

Jangka waktu sewa barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang. Jangka waktu sewa barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang, dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk: a. kerja sama infrastruktur; b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau c. ditentukan lain dalam Undang-Undang.

Jangka waktu sewa barang milik daerah untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan lebih dari 5 (lima) tahun dilakukan berdasarkan perhitungan hasil kajian atas Sewa yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten.

Jangka waktu sewa barang milik daerah dalam rangka kerja sama infrastruktur paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali. Lingkup pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka kerja sama infrastruktur dapat dilaksanakan melalui sewa mempedomani ketentuan perundang-undangan.

Jangka waktu sewa dapat dihitung berdasarkan periodesitas Sewa yang dikelompokkan sebagai berikut: a. per tahun; b. per bulan; c. per hari; dan d. per jam.

Formula Tarif/Besaran Sewa.

Formula tarif/besaran sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota: a. untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; dan b. untuk barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan barang milik daerah.

Besaran sewa adalah besaran nilai nominal sewa barang milik daerah yang ditentukan. Besaran sewa atas barang milik daerah untuk KSPI (kerja sama penyediaan infrastruktur) untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun untuk barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan barang milik daerah dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing-masing jenis infrastruktur. Mempertimbangkan nilai keekonomian, antara lain dengan mempertimbangkan daya beli/kemampuan membayar (ability to pay) masyarakat dan/atau kemauan membayar (willingness to pay) masyarakat.(*)

(Bersambung)

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 4) “TENDER, SELEKSI LANGSUNG DAN PENUNJUKAN LANGSUNG”

Tinggalkan komentar

Serial: Catatan Pojok

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 4) “TENDER, SELEKSI LANGSUNG DAN PENUNJUKAN LANGSUNG”

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH.
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

penunjukan-langusungTender Gagal dan Tender Ulang.

Panitia pemilihan menyatakan tender gagal apabila: a. tidak terdapat peserta calon mitra yang lulus kualifikasi; b. ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat; c. dokumen pemilihan tidak sesuai dengan persyaratan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau d. calon mitra mengundurkan diri. Jika terjadi tender gagal, tidak diberikan ganti rugi kepada peserta calon mitra.

Panitia pemilihan menyatakan tender ulang apabila: a. Tender dinyatakan gagal; atau b. peserta calon mitra yang mengikuti Tender kurang dari 3 (tiga) peserta. Terhadap tender yang dinyatakan panitia pemilihan sebagai tender ulang, panitia pemilihan segera melakukan pengumuman ulang di media massa nasional dan website pemerintah daerah. Dalam hal tender ulang terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra, proses dilanjutkan dengan mekanisme tender.

Seleksi Langsung.

Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang oleh karena terjadinya tender ulang dan tender gagal, dan peserta calon mitra yang mengikuti tender ulang terdiri atas 2 (dua) peserta, maka panitia pemilihan menyatakan tender ulang gagal dan selanjutnya melakukan seleksi langsung.

Seleksi langsung dilakukan dengan 2 (dua) calon mitra yang mengikuti tender ulang. Tahapan seleksi langsung terdiri atas: a. pembukaan dokumen penawaran; b. negosiasi; dan c. pengusulan calon mitra kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang. Proses dalam tahapan seleksi langsung dilakukan seperti halnya proses dan tahapan tender yang meliputi: a. pengumuman; b. pengambilan dokumen pemilihan; c. pemasukan dokumen penawaran; d. pembukaan dokumen penawaran; e. penelitian kualifikasi; f. pemanggilan peserta calon mitra; g. pelaksanaan tender; dan h. pengusulan calon mitra.

Negosiasi dilakukan terhadap teknis pelaksanaan pemanfaatan dan konsep materi perjanjian. Selain hal negosiasi, untuk pemanfaatan BGS/BSG, negosiasi juga dilakukan terhadap porsi bagian pemerintah daerah dari objek BGS/BSG yang dilakukan pemanfaatan. Ketentuan umum pelaksanaan KSP atau BGS/BSG, termasuk perubahan yang mengakibatkan penurunan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan untuk pemanfaatan KSP atau kontribusi tahunan untuk pemanfaatan BGS/BSG dilarang untuk dinegosiasikan. Segala sesuatu yang dibicarakan dalam forum negosiasi dan hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara negosiasi yang ditandatangani oleh panitia pemilihan dan peserta calon mitra.

Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap berita acara negosiasi melalui cara perbandingan antara hasil negosiasi masing-masing peserta calon mitra. Panitia pemilihan menyampaikan usulan peserta calon mitra dengan hasil negosiasi terbaik kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang untuk dapat ditetapkan sebagai mitra pemanfaatan. Usulan dari panitia pemilihan disertai dengan dasar pertimbangan dan melampirkan dokumen pemilihan.

Penunjukan Langsung.

Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang oleh karena terjadinya tender ulang dan tender gagal, dan peserta calon mitra yang mengajukan penawaran hanya terdiri atas 1 (satu) peserta, maka panitia pemilihan menyatakan tender ulang gagal dan selanjutnya melakukan penunjukan langsung.

Penunjukan langsung dilakukan terhadap 1 (satu) calon mitra yang mengikuti tender ulang. Proses dan tahapan seleksi langsung hingga negosiasi dan usulan peserta calon dan hasil negosiasi berlaku mutatis mutandis terhadap proses dalam tahapan penunjukan langsung.

Tahapan penunjukan langsung dan proses dalam tahapan penunjukan langsung, berlaku mutatis mutandis terhadap penunjukan langsung pada KSP atas barang milik daerah yang bersifat khusus.

Disimpulkan, pemilihan dan penetapan mitra pemanfaatan atas pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk KSP (kerja sama pemanfaatan), BGS/BSG (bangun guna serah/bangun serah guna)dan KSPI (kerja sama pemanfaatan insfrastruktur) dilakukan melalui tender. Tender  dilaksanakan sepanjang terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra yang memasukkan penawaran. Jika terjadi tender gagal (tidak terdapat peserta calon mitra yang lulus kualifikasi, ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat, dokumen pemilihan tidak sesuai dengan persyaratan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, atau calon mitra mengundurkan diri) dilakukan tender ulang. Dalam hal tender ulang hanya diikuti oleh paling sedikit 2 (dua) peserta, maka panitia pemilihan menyatakan tender ulang gagal dan selanjutnya melakukan seleksi langsung. Dalam hal tender ulang hanya diikuti oleh paling sedikit 1 (satu) peserta, maka panitia pemilihan menyatakan tender ulang gagal dan selanjutnya melakukan penunjukan langsung.(*)

(Bersambung)

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 3) “TENDER, SELEKSI LANGSUNG DAN PENUNJUKAN LANGSUNG”

Tinggalkan komentar

Serial: Catatan Pojok

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 3) “TENDER, SELEKSI LANGSUNG DAN PENUNJUKAN LANGSUNG”

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

manajemen-aset

Prinsip Umum dan Tahapan Tender.

Tender dilakukan untuk mengalokasikan hak pemanfaatan barang milik daerah kepada mitra yang tepatdalam rangka mewujudkan pemanfaatan barang milik daerah yang efisien, efektif, dan optimal.

Tahapan tender meliputi: a. pengumuman; b. pengambilan dokumen pemilihan; c. pemasukan dokumen penawaran; d. pembukaan dokumen penawaran; e. penelitian kualifikasi; f. pemanggilan peserta calon mitra; g. pelaksanaan tender; dan h. pengusulan calon mitra.
Pengumuman.

Panitia pemilihan mengumumkan rencana pelaksanaan tender di media massa nasional sekurang-kurangnya melalui surat kabar harian nasional dan website pemerintah daerah. Pengumuman dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali. Pengumuman rencana pelaksanaan tender di media massa nasional sekurang-kurangnya melalui surat kabar harian nasional dan website pemerintah daerah sekurang-kurangnya memuat: a. nama dan alamat Pengelola Barang/Pengguna Barang; b. identitas barang milik daerah objek pemanfaatan; c. bentuk pemanfaatan; d. peruntukan objek pemanfaatan; dan e. jadwal dan lokasi pengambilan dokumen pemilihan.
Pengambilan Dokumen Pemilihan.

Peserta calon mitra dapat mengambil dokumen pemilihan secara langsung kepada panitia pemilihan dan/atau mengunduh dari website sesuai waktu dan tempat yang ditentukan dalam pengumuman. Panitia pemilihan membuat daftar peserta calon mitra yang melakukan pengambilan dokumen pemilihan.

Pemasukan Dokumen Penawaran.

Peserta calon mitra dapat mengambil dokumen pemilihan secara langsung kepada panitia pemilihan dan/atau mengunduh dari website sesuai waktu dan tempat yang ditentukan dalam pengumuman. Panitia pemilihan membuat daftar peserta calon mitra yang melakukan pengambilan dokumen pemilihan.

Pembukaan Dokumen Penawaran.

Pembukaan dokumen penawaran dilakukan secara terbuka di hadapan peserta calon mitra pada waktu dan tempat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan. Pembukaan dokumen penawaran dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan dan 2 (dua) orang saksi dari peserta calon mitra yang hadir.

Penelitian Kualifikasi.

Panitia pemilihan melaksanakan penelitian kualifikasi terhadap peserta calon mitra yang telah mengajukan dokumen penawaran secara lengkap, benar, dan tepat waktu untuk memperoleh mitra yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan untuk mengikuti tender pemanfaatan. Hasil penelitian kualifikasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan.

Pemanggilan Peserta Calon Mitra.

Panitia pemilihan melakukan pemanggilan peserta calon mitra yang dinyatakan lulus kualifikasi untuk mengikuti pelaksanaan tender melalui surat tertulis dan/atau surat elektronik (e-mail).

Pelaksanaan Tender.

Tender dilakukan untuk mengalokasikan hak pemanfaatan barang milik daerah berdasarkan spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang kepada mitra yang tepat dari peserta calon mitra yang lulus kualifikasi. Tender dilaksanakan sepanjang terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra yang memasukkan penawaran. Hasil tender dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan dan calon mitra selaku pemenang tender.

Pengusulan dan Penetapan Mitra Pemanfaatan.

Pengusulan pemenang tender sebagai calon mitra pemanfaatan disampaikan secara tertulis oleh panitia pemilihan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang berdasarkan berita acara hasil tender. Usulan pemenang tender sebagai calon mitra pemanfaatan yang disampaikan oleh panitia pemilihan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang melampirkan dokumen pemilihan.

Berdasarkan usulan panitia pemilahan, Pengelola Barang/Pengguna Barang menetapkan pemenang tender sebagai mitra pemanfaatan barang milik daerah dengan keputusan.(*)

(Bersambung)

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 2)

Tinggalkan komentar

Serial: Catatan Pojok

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 2)

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

asset-managementPemilihan dan Penetapan Mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Dalam pemilihan mitra Pemanfaatan KSP atau BGS/BSG, Pengelola Barang/Pengguna Barang memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut: a. menetapkan rencana umum pemilihan, antara lain persyaratan peserta calon mitra dan prosedur kerja panitia pemilihan; b. menetapkan rencana pelaksanaan pemilihan, yang meliputi: kemampuan keuangan; spesifikasi teknis; dan rancangan perjanjian; c. menetapkan panitia pemilihan; d. menetapkan jadwal proses pemilihan mitra berdasarkan usulan dari panitia pemilihan; e. menyelesaikan perselisihan antara peserta calon mitra dengan panitia pemilihan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; f. membatalkan Tender, dalam hal: pelaksanaan pemilihan tidak sesuai atau menyimpang dari dokumen pemilihan; dan pengaduan masyarakat adanya dugaan kolusi, korupsi, nepotisme yang melibatkan panitia pemilihan ternyata terbukti benar; g. menetapkan mitra; h. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pemilihan mitra; dan i. melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan mitra kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

Selain tugas dan kewenangan tersebut di atas, dalam hal diperlukan Pengelola Barang/Pengguna Barang dapat: a. menetapkan Tim pendukung; dan/atau b. melakukan tugas dan kewenangan lain dalam kedudukannya selaku Pengelola Barang atau Pengguna Barang.

Panitia pemilihan sekurang-kurangnya terdiri atas: a. ketua; b. sekretaris; dan c. anggota. Keanggotaan panitia pemilihan hjarus berjumlah gasal/ganjil dan ditetapkan sesuai kebutuhan, paling sedikit 5 (lima) orang, yang terdiri atas: a. unsur dari Pengelola Barang dan dapat mengikutsertakan unsur dari SKPD/unit kerja lain yang kompeten, untuk pemilihan mitra pemanfaatan KSP barang milik daerah pada Pengelola Barang; b. unsur dari Pengguna Barang dan dapat mengikutsertakan unsur dari SKPD/unit kerja lain yang kompeten, untuk pemilihan mitra pemanfaatan KSP barang milik daerah pada Pengguna Barang; dan c. unsur dari Pengelola Barang serta dapat mengikutsertakan unsur dari SKPD/unit kerja lain yang kompeten, untuk pemilihan mitra BGS/BSG.

Panitia pemilihan, diketuai oleh: a. Unsur dari Pengelola Barang, untuk pemilihan mitra Pemanfaatan KSP barang milik daerah pada Pengelola Barang atau BGS/BSG; dan b. unsur dari Pengguna Barang, untuk pemilihan mitra Pemanfaatan KSP barang milik daerah pada Pengguna Barang. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dilarang ditunjuk dalam keanggotaan panitia pemilihan. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk ditetapkan sebagai panitia pemilihan: a. memiliki integritas, yang dinyatakan dengan pakta integritas; b. memiliki tanggung jawab dan pengetahuan teknis untuk melaksanakan tugas; c. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang pengelolaan barang milik daerah; d. mampu mengambil keputusan dan bertindak tegas; dan e. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan. Selain itu, persyaratan lainnya adalah sekurang-kurangnya meliputi: a. berstatus pegawai negeri sipil pemerintah daerah dengan golongan paling rendah II/b atau yang setara; b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan c. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.

Adapun tugas dan kewenangan panitia pemilihan meliputi: a. menyusun rencana jadwal proses pemilihan mitra dan menyampaikannya kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang untuk mendapatkan penetapan; b. menetapkan dokumen pemilihan; c. mengumumkan pelaksanaan pemilihan mitra di media massa nasional dan di website pemerintah daerah masing-masing; d. melakukan penelitian kualifikasi peserta calon mitra; e. melakukan evaluasi administrasi dan teknis terhadap penawaran yang masuk; f. menyatakan tender gagal; g. melakukan tender dengan peserta calon mitra yang lulus kualifikasi; h. melakukan negosiasi dengan calon mitra dalam hal tender gagal atau pemilihan mitra tidak dilakukan melalui tender; i. mengusulkan calon mitra berdasarkan hasil tender/seleksi langsung/penunjukan langsung kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang; j. menyimpan dokumen asli pemilihan; k. membuat laporan pertanggungjawaban mengenai proses dan hasil pemilihan kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang; dan l. mengusulkan perubahan spesifikasi teknis dan/atau perubahan materi perjanjian kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang, dalam hal diperlukan. Perubahan spesifikasi teknis dan perubahan materi perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf l dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur/Bupati/Walikota untuk barang milik daerah yang usulan pemanfaatannya atas persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota. Dan perubahan spesifikasi teknis dan perubahan materi perjanjian sebagaimana dimaksud huruf l dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang untuk barang milik daerah yang usulan pemanfaatannya atas persetujuan Pengelola Barang.

Pemilihan mitra pemanfaatan barang milik daerah yang dilakukan melalui mekanisme tender, calon mitra Pemanfaatan KSP dan/atau BGS/BSG wajib memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai berikut: a. Persyaratan administratif sekurang-kurangnya meliputi: 1). berbentuk badan hukum; 2). memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 3). membuat surat Pakta Integritas; 4). menyampaikan dokumen penawaran beserta dokumen pendukungnya; dan 5). memiliki domisili tetap dan alamat yang jelas. b. Persyaratan teknis sekurang-kurangnya meliputi: 1). cakap menurut hukum; b). tidak masuk dalam daftar hitam pada pengadaan barang/jasa Pemerintah; c). memiliki keahlian, pengalaman, dan kemampuan teknis dan manajerial; dan d). memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Dalam pemilihan dan penetapan mitra pemanfataan barang milik daerah pejabat/pegawai pada pemerintah daerah atau pihak yang memiliki hubungan keluarga, baik dengan Pengelola Barang/Pengguna Barang, Tim pemanfaatan, maupun panitia pemilihan, sampai dengan derajat ketiga dilarang menjadi calon mitra.

Pengelola Barang/Pengguna Barang menyediakan biaya untuk persiapan dan pelaksanaan pemilihan mitra yang dibiayai dari APBD, yang meliputi: a. honorarium panitia pemilihan mitra. Honorarium panitia pemilihan mitra ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota; b. biaya pengumuman, termasuk biaya pengumuman ulang; c. biaya penggandaan dokumen; dan d. biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pemilihan mitra.(*)

(Bersambung)

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 1)

Tinggalkan komentar

Serial: Catatan Pojok

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 1)

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

digital-asset-management-2

Sebelum membahas mengenai penggunaan barang milik daerah ada baiknya disajikan pengertian penggunaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1 angka 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, “pemanfaatan barang milik daerah adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan”.
Prinsip Umum Pemanfaatan BMD.

Di dalam pemanfaatan barang milik daerah terdapat beberapa prinsip umum pemanfaatan barang milik daerah, yaitu: 1. Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur/ Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang, dan Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan. 2. Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum, 3. Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. 4. Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD.

5. Biaya pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah serta biaya pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra pemanfaatan. 6. Biaya persiapan pemanfaataan barang milik daerah sampai dengan penunjukkan mitra Pemanfaatan dibebankan pada APBD. 7. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah. 8. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah. 9. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

10. Barang milik daerah yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan. 11. Barang milik daerah yang merupakan objek retribusi daerah tidak dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan barang milik daerah. 12. Bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah berupa: sewa, pinjam pakai, KSP (kerja sama pemanfaatan), BGS (bangun guna serah atau BSG (bangun serah guna), dan KSPI (kerja sama penyediaan infrastruktur).

Mitra Pemanfaatan.

Mitra Pemanfaatan meliputi: a. penyewa, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk Sewa; b. peminjam pakai, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk Pinjam Pakai; c. mitra KSP, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk KSP; d. mitra BGS/BSG, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk BGS/BSG; dan e. mitra KSPI, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk KSPI.

Mitra Pemanfaatan memiliki tanggung jawab: a. melakukan pembayaran atas pemanfaatan barang milik daerah sesuai bentuk pemanfaatan; b. menyerahkan hasil pelaksanaan pemanfaatan sesuai ketentuan bentuk pemanfaatan; c. melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas barang milik daerah yang dilakukan pemanfaatan dan hasil pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah; d. mengembalikan barang milik daerah setelah berakhirnya pelaksanaan; dan e. memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam perjanjian pemanfaatan barang milik daerah.

Objek pemanfaatan barang milik daerah meliputi: a. tanah dan/atau bangunan; dan b. selain tanah dan/atau bangunan. Objek pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya. Dalam hal objek pemanfaatan barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan, luas tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek pemanfaatan barang milik daerah adalah sebesar luas bagian tanah dan/atau bangunan yang dimanfaatkan.

Pemilihan dan Penetapan Mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Pemilihan mitra didasarkan pada prinsip-prinsip: a. dilaksanakan secara terbuka; sekurang-kurangnya diikuti oleh 3 (tiga) peserta; b. memperoleh manfaat yang optimal bagi daerah; c. dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang memiliki integritas, handal dan kompeten; d. tertib administrasi; dan e. tertib pelaporan.

Diketahui, mitra pemanfaatan adalah penyewa, peminjam pakai, mitra KSP, mitra BGS/BSG, dan mitra KSPI. Jika hal ini diperhadapkan dengan prinsip-prinsip pemilihan dan penetapan mitra, kesemuanya pemilihan mitra harus berdasarkan pada prinsip-prinsip pemilihan. Bagaimana dengan pinjam pakai dan sewa. Tentunya, saya memahami prinsip-prinsip pemilihan mitra ini lebih pada pemilihan mitra KSP, mitra BGS/BSG, dan mitra KSPI. Dikecualikan dari prinsip-prinsip pemilihan mitra ini adalah sewa dan pinjam pakai. Untuk KSPI pun dapat dilakukan melalui sewa.

Pelaksana pemilihan mitra pemanfaatan berupa KSP pada Pengelola Barang atau BGS/BSG terdiri atas: a. Pengelola Barang; dan b. panitia pemilihan yang dibentuk oleh Pengelola Barang. Pelaksana pemilihan mitra pemanfaatan berupa KSP pada Pengguna Barang terdiri atas: a. Pengguna Barang; dan b. panitia pemilihan, yang dibentuk oleh Pengguna Barang. Pemilihan mitra dilakukan melalui Tender. Dalam hal objek pemanfaatan dalam bentuk KSP merupakan barang milik daerah yang bersifat khusus, pemilihan mitra dapat dilakukan melalui Penunjukan Langsung.(*)

(Bersambung)

PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 5)

Tinggalkan komentar

Serial: Catatan Pojok

PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 5)

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

penggunaan-barang-2

Penetapan Status Penggunaan BMD Untuk Dioperasikan Oleh Pihak Lain

Pengajuan permohonan dilampiri dokumen: a. fotokopi keputusan penetapan status penggunaan barang milik daerah; b. fotokopi surat permintaan pengoperasian dari pihak lain yang akan mengoperasikan barang milik daerah kepada Pengguna Barang; dan c. fotokopi surat pernyataan dari pihak lain yang akan mengoperasikan barang milik daerah kepada Pengguna Barang. Surat pernyataan dari pihak lain merupakan pernyataan pihak lain yang memuat: a. barang milik daerah yang akan dioperasionalkan dalam rangka pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi SKPD/Unit Kerja; b. menanggung seluruh biaya pemeliharaan barang milik daerah yang timbul selama jangka waktu pengoperasian barang milik daerah; c. tidak mengalihkan pengoperasian dan/atau pemindahtanganan barang milik daerah selama jangka waktu pengoperasian barang milik daerah; dan d. mengembalikan barang milik daerah kepada Pengguna Barang, apabila jangka waktu pengoperasian barang milik daerah telah selesai.

Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain. Penelitian dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan. Dalam hal hasil penelitian belum mencukupi, Pengelola Barang dapat: a. meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan penggunaan barang milik daerah yang dioperasikan oleh pihak lain; b. meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak lain yang akan mengoperasikan barang milik daerah; c. mencari informasi dari sumber lainnya; d. melakukan pengecekan lapangan dengan mempertimbangkan analisis biaya dan manfaat.

Berdasarkan hasil penelitian, Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain. Penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota. Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota paling sedikit memuat: a. data BMD; b. jangka waktu penggunaan BMD untuk dioperasionalkan pihak lain; c. pihak lain yang akan mengoperasionalkan BMD; d. kewajiban pihak lain yang mengoperasikan BMD; dan e. kewajiban Pengguna Barang. Dalam hal Gubernur/Bupati/Walikota tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang disertai alasan.

Kewajiban pihak lain yang mengoperasikan BMD antara lain memelihara dan mengamankan BMD yang dioperasikan. Kewajiban Pengguna Barang meliputi: a. menindaklanjuti penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain dengan perjanjian; dan b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap BMD yang dioperasikan oleh pihak lain.

Penggunaan barang milik daerah oleh Pengguna Barang untuk dioperasikan oleh pihak lain dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh Pengguna Barang dengan pihak lain. Perjanjian penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Penandatanganan perjanjian dilakukan setelah adanya Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.

Perjanjian penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain, sekurang-kurangnya memuat: a. data barang milik daerah yang menjadi objek; b. Pengguna Barang; c. pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah; d. peruntukan pengoperasian barang milik daerah; e. jangka waktu pengoperasian barang milik daerah; f. hak dan kewajiban Pengguna Barang dan pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah, termasuk kewajiban pihak lain tersebut untuk melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah; g. pengakhiran pengoperasian barang milik daerah; dan h. penyelesaian perselisihan.

Pengguna Barang dapat melakukan perpanjangan penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain. Perpanjangan diajukan Pengguna Barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu penggunaan BMD berakhir.

Proses penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain oleh Pengguna Barang berlaku mutatis mutandis pada mekanisme permohonan, penelitian, dan penetapan perpanjangan jangka waktu penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain.

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penggunaan barang milik daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain berakhir apabila: a. berakhirnya jangka waktu penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain, sebagaimana tertuang dalam perjanjian; b. perjanjian diakhiri secara sepihak oleh Pengguna Barang; c. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perjanjian diakhiri secara sepihak oleh Pengguna Barang dapat dilakukan apabila: a. pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah tidak memenuhi kewajibannya yang tertuang dalam perjanjian; atau b. terdapat kondisi yang mengakibatkan pengakhiran penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana dituangkan dalam perjanjian.

Dalam melakukan pengakhiran pengoperasian barang milik daerah yang didasarkan pada kondisi, Pengguna Barang meminta persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.

Pada saat jangka waktu penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain telah berakhir, pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah mengembalikan barang milik daerah tersebut kepada Pengguna Barang dengan Berita Acara Serah Terima (BAST). Pengguna Barang melaporkan berakhirnya penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan pihak lain kepada Gubernur/Bupati/Walikota paling lama 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinya BAST, dengan melampirkan fotokopi BAST.(*)

(Selesai)

Older Entries

%d blogger menyukai ini: