Buku Seputar Hukum Keuangan Daerah

1 Komentar

COVER SEPUTAR HUKUM2

EVALUASI PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD (BAGIAN 1)

Meninggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

evaluation2

Saat ini telah terjadi “dualisme” pengaturan terhadap evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD selanjutnya disingkat PPA. Dualisme pengaturan ini berimplikasi pada hasil dan tindak lanjut evaluasi PPA. Dualisme pengaturan berdampak pula pada kualitas hasil evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri untuk PPA Provinsi dan Keputusan Gubernur untuk PPA Kabupaten/Kota. Berdampak pula pada “bingungnya” pemerintah daerah dan DPRD untuk menindaklanjuti/penyempurnaannya, dan membuat “kesinisan” dari praktisi hukum keuangan daerah jika membaca hasil evaluasi PPA dikaitkan dengan landasan hukum pelaksanaannya.

Dualisme pengaturan yang saya maksudkan adalah terdapatnya perbedaan pada substansi yang dievaluasi yaitu obyek/cakupan evaluasi. Dualisme/perbedaan regulasi dimaksud yakni antara Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, yang mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2006, jo Permendagri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Ranperkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, yang mulai berlaku pada tanggal 22 November 2007, dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, yang mulai berlaku pada tanggal 2 Oktober 2014.

Kedua regulasi ini mengatur proses/prosedur serta obyek/cakupan evaluasi terhadap ranperda provinsi/kabupaten /kota tentang PPA. Untuk itu, marilah akan kita bahas bersama proses/prosedur serta obyek/cakupan evaluasi terhadap ranperda provinsi/kabupaten/kota tentang PPA kedua regulasi tersebut.

Pertama, evaluasi terhadap ranperda provinsi/kabupaten/kota tentang PPA sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015. Evaluasi terhadap ranperda provinsi diatur di dalam pasal 321 UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, sebagai berikut:

Ranperda provinsi tentang PPA yang telah disetujui bersama DPRD dan ranpergub tentang penjabaran PPA sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Mendagri untuk dievaluasi. Mendagri melakukan evaluasi terhadap ranperda provinsi tentang PPA dan ranpergub tentang penjabaran PPA untuk menguji kesesuaiannya dengan Perda Provinsi tentang APBD dan/atau Perda Provinsi tentang perubahan APBD, peraturan gubernur tentang penjabaran APBD dan/atau peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan APBD serta temuan laporan hasil pemeriksaan BPK. Hasil evaluasi disampaikan oleh Mendagri kepada gubernur paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak ranperda provinsi dimaksud diterima. Dalam hal Mendagri menyatakan hasil evaluasi ranperda provinsi tentang PPA sudah sesuai dengan Perda Provinsi tentang APBD dan/atau Perda Provinsi tentang perubahan APBD dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan BPK, gubernur menetapkan ranperda provinsi dimaksud menjadi Perda Provinsi. Dalam hal Mendagri menyatakan hasil evaluasi ranperda provinsi tentang PPA bertentangan dengan Perda Provinsi tentang APBD dan/atau Perda Provinsi tentang perubahan APBD dan tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan BPK, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima. Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan gubernur menetapkan ranperda provinsi tentang PPA menjadi Perda, Mendagri membatalkan seluruh atau sebagian isi Perda Provinsi dimaksud.

Sedangkan, evaluasi terhadap ranperda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur di dalam pasal 322 UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, sebagai berikut:

Ranperda kabupaten/kota tentang PPA yang telah disetujui bersama dan ranper bupati/walikota tentang penjabaran PPA sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap ranperda kabupaten/kota tentang PPA dan ranper bupati/wali kota tentang penjabaran PPA untuk menguji kesesuaiannya dengan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan/atau Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD, peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD dan/atau peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran perubahan APBD serta temuan laporan hasil pemeriksaan BPK. Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya ranperda kabupaten/kota tentang PPA dan ranper bupati/walikota tentang penjabaran PPA. Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi ranperda kabupaten/kota tentang PPA sudah sesuai dengan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan/atau Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan BPK, bupati/wali kota menetapkan ranperda kabupaten/kota dimaksud menjadi Perda Kabupaten/Kota. Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi ranperda kabupaten/kota tentang PPA bertentangan dengan Perda tentang APBD dan/atau Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD serta tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan BPK, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima. Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan DPRD, dan bupati/walikota menetapkan ranperda kabupaten/kota tentang PPA menjadi Perda Kabupaten/Kota, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan seluruh atau sebagian isi Perda Kabupaten/Kota dimaksud.

(Bersambung)

PNS BOLOS USAI LEBARAN DAN SANKSI, “PNS JUGA MANUSIA BIASA”

Meninggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Gorontalo.

12012011 Anugerah Pengelola Keuangan Daerah (116)Beberapa hari ini saya membaca dan menyaksikan pemberitaan PNS bolos usai lebaran. Secara serentak dan bersama-sama seperti “direkayasa” baik media cetak (koran nasional maupun koran lokal) maupun media elektronik (tv swasta nasional) memberitakan ketidakhadiran PNS pada hari pertama kerja usai lebaran. Hari pertama kerja di lingkungan pemerintah daerah usai lebaran umumnya ditandai dengan apel “perdana” kerja. Ketidakhadiran PNS pada hari pertama kerja usai lebaran disebabkan oleh PNS datang terlambat saat apel kerja dimulai, ada juga yang sakit, izin dan benar-benar bolos.

Ketidakhadiran PNS pada hari pertama kerja usai lebaran seperti terlambat apel kerja saat apel sudah dimulai, sakit, dan izin, saya anggap sebagai sesuatu yang wajar. Kewajaran ini saya lakukan melalui pendekatan “manusiawi”. Mari kita telaah, seorang PNS yang telah melaksanakan ibadah puasa selama sebulan dalam siklus ramadhan, seperti pada siang hari menahan segala larangan yang dapat membatalkan puasa, menahan makan dan minum; kemudian pada malam harinya harus melaksanakan sholat tarawih dan witir serta amalan-amalan ibadah ramadhan lainnya. Tentunya hal ini membutuhkan ketahanan fisik dan psikis yang prima. Selanjutnya hanya dalam jangka waktu 4 hari (tanggal 8, 9, 10 dan 11) harus kembali menyesuaikan waktu istirahat, dengan kondisi waktu untuk bersilaturahim dengan sanak keluarga dan teman-teman.

Kondisi seperti ini tentunya membuat PNS “capek, kelelahan sampai-sampai bisa jatuh sakit”. “PNS juga manusia biasa”, ya….. PNS juga manusia biasa dengan kondisi seperti ini tak heran PNS sebagai manusia biasa pada saat apel kerja perdana usai lebaran ada yang jatuh sakit, terlambat bangun sehingga terlambat pada saat apel kerja dimulai. Saya  yakin PNS yang terlambat pada saat apel kerja “mereka” tidak disengajakan. Tapi itulah karena “PNS juga manusia biasa”.

Saya membaca dari media cetak (koran nasional maupun koran lokal) maupun menyaksikan melalui media elektronik (tv swasta nasional), PNS banyak disudutkan, dicemooh sampai dengan dicaci maki hanya karena sakit dan terlambat apel keja perdana. Saya benar-benar dibuat sedih, menangis dan ingin melawan dan memberontak mengapa PNS yang sakit dan terlambat apel kerja perdana dieksploitasi secara vulgar. Sampai-sampai para pejabat dan kepala-kepala daerah mengeksploitasi ketidakhadran PNS karena sakit dan terlambat apel kerja perdana demi “pencitraan”. Sanksi, sanksi……. dan sanksi…………..menanti. Sampai-sampai ada pejabat dan kepala daerah yang dengan “pedenya” diambil suaranya dan gambarnya oleh media elektrkonik (televisi) setelah apel kerja untuk melakukan sidak keruangan-ruangan tempat PNS berkerja. Ya…….. memang di saat diambil gambar oleh media elektronik (televisi) hampir semua PNS tidak berada di ruangan, mereka masih berada di lapangan tempat apel kerja sambil bersalaman/jabat tangan, silaturahim antar sesama mereka sampai dengan “cipika cipiki”, mereka bersuka ria, bersuka cita merayakan kemenangan setelah melaksanakan ibadah puasa selama sebulan, yang hanya setahun sekali.

Subahannallah, para pejabat dan kepala daerah di saat diwawancarai oleh “wartawan” media cetak dan media elektronik, “apa tindakan anda (dibaca pejabat dan kepala daeah) terhadap PNS yang sakit, terlambat pada saat apel kerja, dan bolos”, tanya wartawan. Dengan percaya diri, angkuhnya para pejabat dan kepala daerah menjawabnya secara bervariasi. Ada yang menjawab, “saya akan beri sanksi”, “saya akan potong TPP/TKDnya”, “saya akan potong gajinya sampai Rp. 500.000.”, sampai-sampai ada pejabat dan kepala daerah yang menjawab, “saya akan pecat”, tapi ada juga pejabat dan kepala daerah yang menjawab secara taktis dan cerdas. “ya kan ada aturan terhadap PNS Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS”, dan yang paling sadis adalah menjemur PNS diterik matahari bagi PNS yang terlambat pada saat apel kerja perdana. Sungguh biadab………lebih biadab dari apa yang dilakukan oleh penjajah terhadap rakyat Indonesia pada masa penjajahan.

Geram (marah sekali), mendengar dan menyaksikan ekploitasi atas PNS. Dalam hati saya, jika ada PNS yang sakit, izin dan bolos dan terlambat pada saat apel kerja perdana, dipecat, dipotong gajinya, diberi sanksi tidak sesuai aturan, saya akan “pasang  badan”, mendampingi dan mengadvokasi PNS yang dieksploitasi haknya. Betapa tidak, seorang PNS yang hanya sehari sakit, izin, bolos sehari, apalagi hanya karena terlambat beberapa detik/menit harus dipecat, dipotong gajinya, diberi sanksi tidak sesuai aturan. “So gila stau………………”. cetusku kepada anakku yang sama-sama menyaksikan berita di salah satu tv swasta nasional. “Iyo papa, so gila stau”, sela Sany anakku sepertinya dia mengamini pendapatku.

Untuk memberi sanksi kepada PNS tidak bisa dilakukan secara emosional atau demi pencitraan sesaat, apalagi parameternya hanya karena ketidakhadiran satu hari saja, di saat apel kerja perdana. PNS punya KUH PNS (Kitab Undang-Undang Hukum Pegawai Negeri Sipil). Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ini antara lain; disiplin PNS atas kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan; pelanggaran disiplin PNS adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik dilakukan dalam jam kerja maupun di luar kerja; serta hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar disiplin PNS.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, telah mengatur tingkat dan jenis hukuman disiplin. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari: (a). Hukuman disiplin ringan, terdiri dari: Teguran lisan; Teguran tertulis; dan Pernyataan tidak puas secara tertulis. (b). Hukuman disiplin sedang terdiri dari: Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; (c). hukuman disiplin berat terdiri dari: Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; Pembebasan dari jabatan; Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan Pemberhentian tidak dengan homat sebagai PNS.

Selanjutnya atas ketidakhadiran PNS dengan kategori bolos, maka pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 telah mengaturnya, “Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih”.

Dengan demikian, maka tidak terdapat hukuman disiplin untuk dipotong gajinya sebesar Rp. 500.000. jika tidak masuk kerja sehari, apalagi dipecat………..Yang menjadi kewenangan kepala daerah, contohnya hanyalah pemotongan TPP/TKD untuk bolos sehari sebesar  5% dari nilai TPP/TKD dan 2,5% bagi yang terlambat dari nilai TPP/TKD yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati), itupun yang diportong hanya untuk sehari.

Terlepas dari kegalauan atas catatan saya ini, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo pun dilaksanakan apel kerja perdana usai lebaran bertempat di halaman rumah dinas Bupati Gorontalo. Apel berlangsung hikmah dan dipimpin langsung oleh Bupati Gorontalo David Bobihoe Akib. Tidak ada sanksi seperti pemecatan, pemotongan gaji, pemotongan TPP/TKD, sanksi lainnya, dan sidak ke tempat kerja PNS. “Adapun sanksi yang kami tempuh berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010”, tukas David Bobihoe Akib. Benar-benar cerdas Bupati Gorontalo David Bobihoe Akib dalam memberi sanksi kepada anak-anaknya “PNS”. Apa sebabnya, Bupati Gorontalo David Bobihoe Akib sesaat sebelum naik ke mimbar untuk memimpin apel telah menerima laporan bahwa kehadiran PNS saat ini pada apel keja sangatlah wajar dengan jumlah PNS yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Namun jika dipersentase ketidakhadiran PNS pada hari pertama kerja usai lebaran malah lebih rendah dari ketidakhadiran PNS pada hari-hari kerja normal.

Memang tidak ada sanksi, tidak ada eksploitasi atas ketidakhadiran PNS pada apel kerja perdana usai lebaran, seperti yang terjadi di daerah lain, yang ada adalah silaturahim Bupati Gorontalo David Bobihoe Akib serta pejabat lainnya dengan seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Semuanya membaur dan menyatu dalam canda. Saling berjabat tangan dan saling memaafkan satu sama lainnya atas segala salah dan khilaf. Dan terdengar “Minal Aidin Wal Faizin, Mohon Maaf Lahir dan Bathin”.

 Selesai.

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Meninggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

responsible

Struktur pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD selanjutnya disingkat PPA menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, diawali dengan laporan realisasi semester pertama APBD yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya dan selanjutnya laporan tahunan atau LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) sebagaimana yang diatur di dalam BAB XII PPA. Lain halnya dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur PPA diawali dengan LKPD sebagaimana yang diatur di dalam BAB IX PPA. Sedangkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, struktur PPA langsung pada penyampaian ranperda tentang PPA.

UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, PP Nomor 58 Tahun 2005, dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, menjadi pedoman di dalam proses penyampaian PPA. “Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) menyampaikan ranperda tentang PPA kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir”.

Pengecualian dari ketentuan atas jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, sebagaimana yang diatur dalam pasal 102 PP Nomor 58 Tahun 2005 dan pasal 299 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, “Apabila sampai batas waktu 2 (dua) bulan setelah penyampaian laporan keuangan, BPK belum menyampaikan hasil pemeriksaan, kepala daerah menyampaikan ranperda tentang PPA kepada DPRD. Ranperda dilampiri dengan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan kinerja yang isinya sama dengan yang disampaikan kepada BPK”. Ranperda tentang PPA dirinci dalam ranperkada tentang penjabaran PPA. Ranperkada dilengkapi dengan lampiran terdiri dari: a. ringkasan laporan realisasi anggaran; dan b. penjabaran laporan realisasi anggaran. Contoh, format ranperkada tentang penjabaran PPA beserta lampiran tercantum dalam Lampiran E.XXVIII Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Lingkup, muatan dan lampiran dari ranperda tentang PPA keempat regulasi diatas mengaturnya secara berbeda. UU Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan, “Laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah, dan bentuk dan isi laporan PPA disusun dan disajikan sesuai dengan standard akuntansi pemerintahan”. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 menyatakan, “Laporan keuangan paling sedikit meliputi: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. neraca; d. laporan operasional; e. laporan arus kas; f. laporan perubahan ekuitas; dan g. catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD, dan penyajian laporan keuangan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan”. PP PP Nomor 58 Tahun 2005 menyatakan, “laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; c. Laporan Arus Kas; dan d. Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan”.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan, “Ranperda tentang PPA memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah”. Contoh format laporan realisasi anggaran sesuai dengan Lampiran E.XXIII, format neraca sesuai dengan Lampiran E.XXIV, format laporan arus kas sesuai dengan Lampiran E.XIX, format catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Lampiran E.XXV, dan format rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampiran tercantum dalam Lampiran E.XXVII, dan format dan isi laporan kinerja berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang laporan keuangan dan kinerja interim di lingkungan pemerintah daerah. Dan format dan ikhtisar laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Lingkup, muatan dan lampiran dari LKPD dan ranperda tentang PPA berbeda-beda. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 mengatur lingkup, muatan dan lampiran berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, sedangkan PP Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan berlakunya PP 71 Tahun 2010.

Selanjutnya, ranperda tentang PPA dibahas kepala daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama. Agenda pembahasan ranperda tentang PPA ditentukan oleh DPRD. Persetujuan bersama ranperda dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir atau persetujuan bersama terhadap ranperda tentang PPA oleh DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak ranperda diterima. Atas dasar persetujuan bersama kepala daerah menyiapkan ranperkada tentang penjabaran PPA.

(Selesai)

MENGAPA BESARAN ANGGARAN PILKADA BERBEDA-BEDA?

1 Komentar

Catatan Di akhir Kerja

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Pecandu Imajiner

pilkada serentak

Di setiap perbincangan atau di setiap diskusi baik formal maupun non formal, salah satu topik yang menarik dan sering terdengar dipertanyakan adalah mengapa besaran anggaran pilkada di setiap daerah pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah berbeda-beda. Inilah pertanyaan yang juga disampaikan oleh Onny kepada saya disela-sela waktu kerja ketika Onny berkunjung ke tempat kerja saya.

Untuk pertanyaan ini Onny benar-benar serius untuk mendapatkan jawaban dari saya. Namun untuk menjawab pertanyaan dari Onny ini saya tak sendirian kebetulan saya didampingi oleh salah seorang tamu juga yang secara kebetulan hadir bersama saya dengan Onny saat itu.

Sepertinya Onny sudah tak sabaran untuk mendiskusikan pertanyaan ini. Ya……. mengapa besaran anggaran pilkada di setiap daerah pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah berbeda-beda? Itulah pertanyaan yang Onny alamatkan kepada saya. Namun sepertinya kawan saya ingin menjawab pertanyaan ini. Saya pun diam dan mendengarkan penjelasan dari kawan saya ini dengan berbagai argumentasinya.

Benar, di wilayah hukum Provinsi Gorontalo terdapat pilkada serentak yakni di daerah Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Pohuwato. Tentunya ketiga daerah ini benar-benar siap untuk melaksanakan pilkada serentak yang direncanakan pada tanggal 9 Desember 2015. Hal ini dibuktikan dengan telah ditandatanganinya NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) antara Kepala Daerah atas nama pemerintah daerah dengan Ketua KPUD masing-masing. Demikian pula antara Kepala Daerah atas nama pemerintah daerah dengan Ketua Panwas masing-masing.

Nah ….. di dalam NPHD tentunya telah ditetapkan besaran dan rincian penggunaan anggaran untuk penyelenggaraan pilkada masing-masing daerah yang besarannya berbeda-beda dan tahapan pencairan/penyalurannya termasuk kecepatan penyaluran juga berbeda-beda.

Untuk menyusun anggaran pilkada kita telah dipandu oleh regulasi terbaru yang mengatur tentang dana pilkada yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015. Permendagri ini tidak mengatur berapa besaran anggaran yang ideal suatu penyelenggaraan pilkada. Permendagri ini hanya mengatur standar kebutuhan pendanaan pilkada dengan akun-akun seperti honorarium dan pengadaan barang/jasa. Sedangkan untuk satuan harga mengacu pada satuan harga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing.

Apakah regulasi ini yang membedakan besaran anggaran pilkada (KPUD dan Panwas) dan pencairan/penyaluran termasuk kecepatan penyaluran hibah dari pemerintah daerah ke rekening masing-masing KPUD dan Panwas????, sela Onny atas penjelasan kawan saya.

Oh …… tidak, jawab kawanku. Dia pun melanjutkan penjelasannya.

Begini, Coba ….. lihat berapa anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah kepada KPUD dan Panwas di masing-masing daerah. Benar ….. memang berbeda-beda, parameternya yang jelas terlihat adalah jumlah pemilih dan luasan wilayah. Paramater ini berakibat pada besaran anggaran pengadaan barang/jasa maupun besaran honorarium misalnya untuk pelaksanaan sosialisasi.

Dengan demikian sangat wajarlah jika besaran anggaran kepada KPUD dan Panwas sangat besar terhadap daerah yang luas dan jumlah pemilihnya banyak, dibandingkan dengan daerah yang luasannya kecil dan jumlah pemilihnya sedikit.

Contohnya ……

Jika besaran anggaran pilkada ke KPUD dan Panwas untuk Kabupaten Gorontalo dengan luasan wilayah dan jumlah pemilih yang besar, maka semestinya besaran anggaran pilkada untuk Kabupaten/Kota yang luasannya kecil dan jumlah pemilihnya sedikit, besaran anggarannya di bawah besaran anggaran Kabupaten Gorontalo.

Bagaimana, jika anggaran Kabupaten/Kota lainnya yang luasannya kecil dan jumlah pemilihnya sedikit justru lebih tinggi besarannya daripada besaran anggaran pilkada di Kabupaten Gorontalo yang luasan dan jumlah pemilihnya besar???, sela Onny lagi.

Nah ….. untuk ini bisa dipengaruhi oleh harga kemahalan pengadaan barang/jasa di daerah itu atau setempat, yang harga satuannya ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing.

Apakah ada hal-hal lain yang mempengaruhi perbedaan besaran anggaran pilkada tersebut???, tanya Onny. Tanpa disadari Onny pun sudah mulai menjelaskan pendapatnya berkaitan dengan perbedaan besaran anggaran pilkada di masing-masing daerah dan hal-hal yang mempengaruhinya menurut persepsinya. Jangan-jangan perbedaan besaran anggaran ini lebih disebabkan oleh pendekatan kekuasaan incumbent???, sela Onny dengan nada tinggi.

Saya berpendapat, besaran anggaran pilkada itu tergantung Kepala Daerahnya??? Jika di suatu daerah Kepala Daerahnya ikut pilkada lagi sebagai incumbent maka dipastikan anggaran pilkadanya sangat besar dibandingkan dengan suatu daerah lainnya yang menyelenggarakan pilkada namun Kepala Daerahnya tidak ikut lagi pilkada.

Saya berpendapat, inilah salah satu bentuk jaminan Undang-Undang kita yang memberi garansi kepada Kepala Daerah incumbent bisa terpilih lagi dengan memberi ruang anggaran pilkada yang sangat besar kepada penyelenggara dan pengawas pilkda (KPUD dan Panwas). Inilah bentuk investasi incumbent kepada penyelenggara dan pengawas pilkda (KPUD dan Panwas) dengan harapan ada suasana batin “keberpihakan” kepadanya selaku incumbent.

Demikian pula, terhadap pertanyaan saya atas pencairan/penyaluran termasuk kecepatan penyaluran??? Peraturan perundang-undangan mensyaratkan bahwa pencairan/penyaluran anggaran hibah itu harus sesuai kemampuan keuangan daerah artinya bisa bertahap atau sekaligus sesuai kemampuan keuangan daerah.

Saya melihat, di daerah-daerah yang menyelenggarakan pilkada yang Kepala Daerahnya ikut lagi pilkada sebagai incumbent penyalurannya tidak bertahap tapi sekaligus dan pencairan/penyalurannya paling cepat walaupun penyelenggara/pengawas (KPUD dan Panwas) belum mempunyai nomor rekening khusus dari Kementerian Keuangan RI namun sudah disalurkan melalui nomor rekening yang dibuat sendiri oleh penyelenggara/pengawas pilkada.

Saya berpendapat, ini juga bagian dari bentuk investasi incumbent kepada penyelenggara dan pengawas pilkda (KPUD dan Panwas) dengan harapan ada suasana batin “keberpihakan” kepadanya selaku incumbent, oleh karena semua anggaran sudah disalurkan sekaligus, jelas Onny dengan serius dengan sorotan mata yang tajam kepada saya seolah Onny beroleh dukungan dari pendapatnya itu, namun saya hanya mengambil sikap diam sesekali melempar senyum kepadanya sebagai isyarat saya mendengarkan penjelasannya dan bukan untuk melegitimasi pendapatnya.

Bagaimana ya……!!!!!! Hmmm ….. untuk hal ini (pendapat Onny) saya no comment ……, sela kawanku.

Apakah ada ketersinggungan hukum dan potensi kerugian daerah di dalam pemberian anggaran pilkada secara besar-besaran kepada penyelenggara/pengawas pilkada (KPUD dan Panwas), sebagai akibat Kepala Daerah selaku pemberi berkedudukan sebagai incumbent???, tanya Onny lagi dengan sorotan mata yang sangat tajam kepada saya dan kawanku.

Untuk pertanyaan Onny kali ini, sepertinya saya dengan kawan saya sepakat …… untuk tidak berkomentar dan hanya memilih diam ……… dengan tatapan secara bersamaan ke arah Onny yang terlihat penasaran ….. dan terdengar suara Onny ………. Hmmmmmmm??????.

Selesai

PENETAPAN APBD

Meninggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

paluhakim

APBD setelah melalui tahapan penyusunan oleh pemerintah daerah, pembahasan bersama oleh DPRD dengan pemerintah daerah, persetujuan DPRD hingga evaluasi oleh Mendagri untuk ranperda provinsi tentang APBD dan ranper gubernur tentang penjabaran APBD, dan oleh Gubernur untuk ranperda kabupaten/kota tentang APBD dan ranper bupati/walikota tentang penjabaran APBD. Tahapan akhir adalah penetapan ranperda provinsi/kabupaten/kota tentang APBD menjadi perda, dan ranper gubernur/bupati/walikota tentang penjabaran APBD menjadi peraturan gubernur/bupati/walikota tentang penjabaran APBD, yang ditandai dengan penomoran, penandatanganan dan pengundangan ke dalam lembaran daerah.

Dua hal yang menjadi substansi evaluasi adalah tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan, atau sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan. Jika hasil evaluasi menyatakan APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan, ranperda APBD langsung ditetapkan menjadi perda APBD. Jika hasil evaluasi menyatakan APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan, harus dilakukan penyempurnaan oleh DPRD melalui Badan Anggaran bersama-sama pemerintah daerah melalui TAPD, yang berarti tidak perlu lagi diparipurnakan untuk pengambilan keputusan/persetujuan oleh karena persetujuan DPRD atas ranperda tentang APBD telah dilakukan sebelum ranperda tentang APBD dievaluasi. Hasil penyempurnaan cukup ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD. Keputusan Pimpinan DPRD menjadi dasar penetapan APBD.

Dalam hal pelaksanaan evaluasi oleh Mendagri/Gubernur yang ditetapkan dengan Keputusan Mendagri/Keputusan Gubernur atas ranperda provinsi/kabupaten/kota tentang APBD dan ranper gubernur/bupati/walikota tentang penjabaran APBD, saya mencatat bahwa materi evaluasi yang dilakukan oleh Mendagri/Gubernur melampaui batas kewenangan materi evaluasi yakni tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan, atau sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan. Materi evaluasi inipun oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya diperluas lagi menjadi evaluasi yaitu untuk menguji kesesuaian rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD dengan: a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. kepentingan umum; c. RKPD serta KUA dan PPAS; dan d. RPJMD. Demikian pula, evaluasi sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1 angka 1 Permendagri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang APBD dan Ranperkada tentang Penjabaran APBD sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 36 Tahun 2011, bermakna sebagai sinkronisasi/harmonisasi kebijakan pemerintah dengan kebijakan pemerintah daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Materi evaluasi yang dimuat dalam Kepmendagri/Keputusan Gubernur lebih pada tafsir perorangan selaku anggota tim evaluasi. Materi evaluasi tidak pernah menunjuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian pula, materi evaluasi tidak pernah menunjuk pada materi yang bertentangan dengan kepentingan umum, namun lebih pada tafsir atau interpretasi belaka. Tim evaluasi di dalam menyusun dan memasukkan meteri evaluasi sebaiknya menunjuk pada pasal/frasa dan regulasi/ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar/tidak sesuai, dan menunjuk hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum yang dilanggar/tidak sesuai. Jangan sekali-kali memasukkan materi evaluasi hanya didasari pada kepentingan perorangan/kelompok atau oleh karena saran dan “bisikan” orang-orang tertentu yang tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan akan tetapi lebih pada kepentingan mereka. Tim evaluasi agar menghindari penyusunan materi evaluasi lebih pada kuantitas materi dengan mengabaikan kualitas materi evaluasi. Jika di dalam hasil evaluasi tidak terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan, maka nyatakan dalam hasil evaluasi melalui Kepmendagri/Keputusan Gubernur bahwa ranperda provinsi/kabupaten/kota tentang APBD dan ranper gubernur/bupati/walikota tentang penjabaran APBD telah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan, dan di dalam Kepmendagri/Keputusan Gubernur jangan “ditambah-tambah” lagi dengan materi lainnya. Tim evaluasi harus menyadari bahwa Kepmendagri/Keputusan Gubernur sifatnya beschikking (keputusan atau penetapan) yang menjadi obyek PTUN atau obyek hukum lainnya terhadap Mendagri/Gubernur dan bukan kepada anggota tim evaluasi. Sehingga perlu dilakukan penyusunan materi evaluasi dengan prinsip kehati-hatian dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, mekanisme penetapan APBD telah diatur di dalam pasal 53 PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan pasal 116 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Ranperda tentang APBD dan ranperkada tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi perda tentang APBD dan perkada tentang penjabaran APBD. Penetapan ranperda tentang APBD dan ranperkada tentang penjabaran APBD dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas kepala daerah yang menetapkan perda tentang APBD dan perkada tentang penjabaran APBD. Kepala daerah menyampaikan perda tentang APBD dan perkada tentang penjabaran APBD kepada Mendagri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan. Dan untuk memenuhi asas transparansi, Kepala Daerah wajib menginformasikan substansi Perda APBD kepada masyarakat yang telah diundangkan dalam lembaran daerah.

Contoh format penetapan ranperda tentang APBD dan penetapan ranperkada tentang penjabaran APBD tercantum dalam lampiran A.XX dan A.XXI Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

(Selesai)

EVALUASI APBD (BAGIAN 3)

Meninggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

evaluasi apbd 5

Catatan saya atas “Evaluasi APBD (Bagian 3)” atau bagian terakhir ini merupakan catatan lanjutan atas “Evaluasi APBD (Bagian 1 dan Bagian 2)” yang telah membahas pengaturan, proses dan mekanisme pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota tentang APBD dan peraturan gubernur/bupati/walikota tentang penjabaran RAPBD, berikut ini yang akan dibahas adalah pembatalan dan penyempurnaan hasil evaluasi.

Pengaturan atas pembatalan peraturan daerah provinsi/kabupaten/kota tentang APBD dan peraturan gubernur/bupati/walikota tentang penjabaran APBD yang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri/Gubernur, dan mekanisme penyempurnaan atas tindak lanjut hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri/Gubernur, diatur di dalam pasal 49 sampai dengan pasal 52 PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 114 dan pasal 115 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, dan Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2015.

3. Pembatalan APBD.

Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan gubernur dan DPRD tidak melakukan penyempurnaan atau tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan rancangan peraturan daerah provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan gubernur, Menteri Dalam Negeri membatalkan peraturan daerah dan peraturan gubernur dimaksud, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya. Pembatalan peraturan daerah dan peraturan gubernur serta pernyataan berlakunya pagu APBD tahun ditetapkan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri.

Demikian pula terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD. Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan bupati/walikota dan DPRD tidak melalukan penyempurnaan atau tidak menindaklanjuti hasil evalusi, dan tetap menetapkan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota, Gubernur membatalkan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota dimaksud, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya. Pembatalan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota serta pernyataan berlakunya pagu APBD tahun ditetapkan dengan peraturan gubernur.

Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan peraturan daerah provinsi/kabupaten/kota tentang APBD dan peraturan gubernur/bupati/walikota tentang penjabaran APBD, kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan peraturan daerah dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut peraturan daerah dimaksud. Pencabutan peraturan daerah dilakukan dengan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah tentang APBD. Untuk pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

4. Penyempurnaan APBD

Dalam hal hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah provinsi/kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur/bupati/walikota tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ditindaklanjuti oleh kepala daerah dan DPRD, maka mekanisme yang akan ditempuh adalah penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan kepala daerah bersama dengan Badan Anggaran DPRD dan hasil penyempurnaan ditetapkan oleh pimpinan DPRD. Badan Anggaran DPRD bersama-sama TAPD harus melakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan daerah tentang APBD berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri diterima oleh Gubernur untuk APBD provinsi dan hasil evaluasi Gubernur diterima oleh Bupati/Walikota untuk APBD kabupaten/kota.

Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan peraturan daerah tentang APBD. Keputusan Pimpinan DPRD dimaksud bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya atau keputusan pimpinan DPRD dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya. Yang dimaksud dengan sidang paripurna berikutnya yakni setelah sidang paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Keputusan pimpinan DPRD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk APBD provinsi dan kepada gubernur untuk APBD kabupaten/kota, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan. Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani keputusan pimpinan DPRD.

Guna kepentingan pelaporan gubernur menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan atas rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri.

(Selesai)

EVALUASI APBD (BAGIAN 2)

Meninggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

evaluasi apbd 3

Pada catatan sebelumnya “Evaluasi APBD (Bagian 1)” telah dibahas pengaturan, proses dan mekanisme pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah provinsi tentang APBD dan keputusan Gubernur tentang penjabaran RAPBD, berikut akan dibahas mengenai evaluasi APBD kabupaten/kota.

2. Evaluasi Ranperda Kabupaten/Kota tentang APBD.

Rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi. Penyampaian rancangan peraturan daerah disertai/dilampiri dengan: a. persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD; b. KUA dan PPAS yang disepakati antara kepala daerah dan pimpinan DPRD; c. risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD; dan d. nota keuangan dan pidato kepala daerah perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD.

Gubernur melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD.

Evaluasi bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD kabupaten/kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh kabupaten/kota bersangkutan. Demikian pula, evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD dengan: a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. kepentingan umum; c. RKPD serta KUA dan PPAS; dan d. RPJMD.

Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi, Gubernur dapat mengundang pejabat pemerintah daerah kabupaten/kota yang terkait.

Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan Gubernur dan disampaikan kepada bupati/walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota.

Apabila Gubernur tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan diterima, maka bupati/walikota dapat menetapkan rancangan peraturan daerah APBD menjadi peraturan daerah APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD menjadi peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD.

Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, bupati/walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota.

Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima. Pernyataan hasil evaluasi bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD harus ditunjukkan dengan jelas hal-hal di dalam APBD yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menunjukkan pasal-pasal atau frasa yang menjadi rujukan serta alasan-alasan teknis terkait.

Di dalam mengevaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD, Gubernur bersama Tim Evaluasi harus benar-benar berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan evaluasi, dengan tidak mengintervensi/mengkaitkan evaluasi dengan kepentingan dan persoalan pribadi maupun yang sifatnya poilitis.

Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan DPRD, dan bupati/walikota menetapkan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota, Gubernur membatalkan seluruh atau sebagian isi peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota dimaksud, dan dalam hal pembatalan dilakukan terhadap seluruh isi peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD dan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD, diberlakukan pagu APBD tahun sebelumnya.

(Bersambung)

Older Entries

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 177 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: