Buku Catatan Hukum Keuangan Daerah

Tinggalkan komentar

PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH

Tinggalkan komentar

Serial : Catatan Pojok

PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH.

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Gorontalo

Penilaian barang milik daerah merupakan salah satu dari lingkup pengelolaan barang milik daerah, selain perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka: pertama, penyusunan neraca pemerintah daerah; kedua, pemanfaatan atau pemindahtanganan.

Penilaian dilakukan dalam rangka penyusunan neraca.

Penilaian barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dikecualikan untuk: a. pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai; dan b. pemindahtanganan dalam bentuk hibah. Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Biaya yang diperlukan dalam rangka penilaian barang milik daerah dibebankan pada APBD.

Dalam kondisi tertentu, Gubernur/Bupati/Walikota dapat melakukan penilaian kembali dalam rangka koreksi atas nilai barang milik daerah yang telah ditetapkan dalam neraca pemerintah daerah. Penilaian kembali, adalah proses revaluasi dalam rangka pelaporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai standar penilaian.

Keputusan mengenai penilaian kembali atas nilai barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional, adalah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk seluruh entitas pemerintah daerah.

Penilaian dilakukan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan.

Penilaian barang milik daerah dalam rangka pemanfaatan yaitu sewa-menyewa, pakai, KSP (kerja sama pemanfaatan, BGS/BSG (bangun guna serah/bangun susun guna), KSPI (kerja sama penyediaan infrastruktur). Sedangkan penilaian barang milik daerah dalam rangka pemindahtanganan yaitu penjualan, tukar menukar, penyertaan modal pemerintah daerah.

Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh: a. Penilai Pemerintah; atau b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota.

Penilai Publik, adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah. Penilaian barang milik daerah dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Penilai yang diperoleh dari hasil penilaian menjadi tanggung jawab Penilai.

Penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Gubernur/Bupati/Walikota. Tim adalah panitia penaksir harga yang unsurnya terdiri dari SKPD/Unit Kerja terkait.

Penilai adalah Penilai Pemerintah atau Penilai Publik. Penilaian barang milik daerah dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila penilaian dilakukan oleh Pengguna Barang tanpa melibatkan Penilai, maka hasil penilaian barang milik daerah hanya merupakan nilai taksiran. Hasil penilaian barang milik daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Selesai

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 5)

Tinggalkan komentar

Serial : Catatan Pojok

PENGAMANAN DAN PEMLIHARAAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 5)

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH.

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan PembangunanKabupaten Gorontalo

Pada catatan sebelumnya “Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Bagian 4) telah dibahas mengenai tata cara pengamanan rumah Negara dan tata cara pengamanan barang milik daerah berupa persediaan, berikut ini lanjutannya.

  1. Tata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah Selain Tanah, Gedung dan/atau Bangunan, Rumah Negara, dan Barang Persediaan Yang Mempunyai Dokumen Berita Acara Serah Terima.

Pengamanan fisik barang milik daerah berupa selain tanah, gedung dan/atau bangunan, rumah negara, dan barang persediaan yang mempunyai dokumen berita acara serah terima dilakukan dengan menyimpan barang  di tempat yang sudah ditentukan di lingkungan kantor.

Pengamanan administrasi barang milik daerah berupa selain tanah, gedung dan/atau bangunan, rumah negara, dan barang  persediaan yang mempunyai dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dilakukan, antara lain: a. faktur pembelian; b. dokumen Berita Acara Serah terima (BAST); c. dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan.

Pengamanan hukum barang milik daerah berupa selain tanah, gedung dan/atau bangunan, rumah negara, dan barang persediaan yang mempunyai dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dilakukan dengan melakukan pemprosesan Tuntutan Ganti Rugi yang dikenakan pada pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kehilangan barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

  1. Tata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah Berupa Barang Tak Berwujud.

Pengamanan fisik barang milik daerah berupa barang tak berwujud dilakukan dengan: a. membatasi pemberian kode akses hanya kepada pihak-pihak tertentu yang berwenang terhadap pengoperasian suatu aplikasi; b. melakukan penambahan security system terhadap aplikasi yang dianggap strategis oleh pemerintah daerah.

Pengamanan adminstrasi barang milik daerah berupa barang tak berwujud, melalui: a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen sebagai berikut: 1. Berita Acara Serah Terima (BAST); 2. lisensi; dan 3. dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan. b. mengajukan hak cipta dan lisensi kepada instansi atau pihak yang memiliki kewenangan.

Prinsip Umum Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

Berikut ini beberapa prinsip umum pemeliharaan barang milik daerah, yaitu: Parang yang dipelihara adalah barang milik daerah dan/atau barang milik daerah dalam penguasaan Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; Pengelola Barang, Pengguna Barang dan kuasa Pengguna Barang bertanggungjawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; Tujuan dilakukan pemeliharaan atas barang milik daerah adalah untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna; Dalam rangka tujuan pemeliharaan barang milik daerah, pemerintah daerah harus memprioritaskan anggaran belanja pemeliharaan dalam jumlah yang cukup; Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada APBD; Dalam hal barang milik daerah dilakukan pemanfaatan dengan pihak lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari mitra pemanfaatan barang milik daerah.

Tata Cara Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

Pemeliharaan barang milik daerah berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah. Daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah merupakan bagian dari daftar kebutuhan barang  milik daerah.

Kuasa Pengguna Barang wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang berada dalam kewenangannya. Kuasa Pengguna Barang melaporkan hasil pemeliharaan barang secara tertulis kepada Pengguna Barang untuk dilakukan penelitian secara berkala setiap enam bulan/per semester. Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan hasil pemeliharaan barang dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang disusun pengguna barang  atau pejabat yang ditunjuk merupakan bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah. Penelitian laporan hasil pemeliharaan barang dilakukan terhadap: a. anggaran belanja dan realisasi belanja pemeliharaan; dan b. target kinerja dan realisasi target kinerja pemeliharaan. Pengguna Barang melaporkan/menyampaikan Daftar Hasil Pemeliharaan Barang tersebut kepada Pengelola Barang  secara berkala.

Dalam rangka tertib pemeliharaan setiap jenis barang  milik daerah dilakukan pencatatan kartu pemeliharaan/perawatan yang dilakukan oleh pengurus barang/pengurus barang  pembantu. Kartu pemeliharaan/perawatan memuat: a. nama barang; b. spesifikasinya; c. tanggal pemeliharaan; d. jenis pekerjaan atau pemeliharaan; e. barang  atau bahan yang dipergunakan; f. biaya pemeliharaan; g. pihak yang melaksanakan pemeliharaan; dan h. hal lain yang diperlukan.

Selesai

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 4)

Tinggalkan komentar

Serial : Catatan Pojok

PENGAMANAN DAN PEMLIHARAAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 4)

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH.

Kepala  Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo

Pada catatan sebelumnya “Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Bagian 3) telah dibahas mengenai tata cara pengamanan kendaraan dinas yaitu pengamanan fisik kendaraan dinas operasional dan tata cara pengamanan rumah negara, berikut ini lanjutannya.

Penghuni rumah negara dilarang untuk: a. mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang pada SKPD  yang bersangkutan; b. menggunakan rumah negara tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukkannya; c. meminjamkan atau menyewakan rumah negara, baik sebagian maupun keseluruhannya, kepada pihak lain; d. menyerahkan rumah negara, baik sebagian maupun keseluruhannya, kepada pihak lain; e. menjaminkan rumah negara atau menjadikan rumah negara sebagai agunan atau bagian dari pertanggungan utang dalam bentuk apapun; dan f. menghuni rumah negara dalam satu daerah yang sama bagi masing-masing suami/istri yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Penetapan Status Penggunaan barang milik daerah berupa rumah negara ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota.

Hak penghunian rumah negara berlaku sebagaimana ditetapkan dalam Surat Izin Penghunian (SIP), kecuali ditentukan lain dalam keputusan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP). Surat Izin Penghunian (SIP) untuk rumah negara golongan I ditetapkan oleh Pengelola Barang. Surat Izin Penghunian (SIP) untuk rumah negara golongan II dan golongan III ditetapkan oleh Pengguna Barang. Surat Izin Penghunian (SIP) sekurang-kurangnya harus mencantumkan: a. Nama pegawai/nama pejabat, Nomor Induk Pegawai  (NIP), dan jabatan calon penghuni rumah negara; b. masa berlaku penghunian; c. pernyataan bahwa penghuni bersedia memenuhi kewajiban yang melekat pada rumah negara; d. menerbitkan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP)  terhadap penghuni, yang dilakukan: 1. paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak saat meninggal dunia, bagi penghuni yang meninggal dunia; 2. paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan pemberhentian, bagi penghuni yang berhenti atas kemauan sendiri atau yang dikenakan hukuman disiplin pemberhentian; 3. paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak saat terbukti adanya pelanggaran, bagi penghuni yang melanggar larangan penghunian rumah negara yang dihuninya; dan 4. paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal pensiun, bagi penghuni yang memasuki usia pensiun.

Penghuni rumah negara golongan I yang tidak lagi menduduki jabatan harus menyerahkan rumah negara. Penghuni rumah negara golongan II dan golongan III tidak lagi menghuni atau menempati rumah negara karena: a. dipindahtugaskan (mutasi); b. izin penghuniannya berdasarkan Surat Izin Penghunian (SIP)  telah berakhir; c. berhenti atas kemauan sendiri; d. berhenti karena pensiun; atau e. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

Suami/istri/anak/ahli waris lainnya dari penghuni rumah negara Golongan II dan rumah negara golongan III yang meninggal dunia wajib menyerahkan rumah negara yang dihuni paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak saat diterimanya keputusan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP). Pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP) rumah negara Golongan I dilakukan oleh Pengelola Barang. Pencabutan SIP rumah negara golongan II dan Golongan III dilakukan oleh Pengguna Barang yang menatausahakan rumah negara bersangkutan atas persetujuan Pengelola Barang.

Apabila terjadi sengketa terhadap penghunian rumah negara golongan I, rumah negara golongan II dan rumah negara golongan III, maka Pengelola Barang/Pengguna Barang yang bersangkutan  melakukan penyelesaian dan melaporkan hasil penyelesaian kepada Gubernur/ Bupati/Walikota. Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa, yang bersangkutan dapat meminta bantuan SKPD/unit kerja SKPD terkait.

Pengamanan administrasi barang milik daerah berupa rumah negara dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen, antara lain: a. sertifikat atau surat keterangan hak atas tanah; b. Surat Izin Penghunian (SIP); c. keputusan Gubernur/Bupati/Walikota mengenai penetapan rumah negara golongan I, golongan II atau golongan III; d. gambar/legger bangunan; e. data daftar barang; dan f. keputusan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP).

  1. Tata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah Berupa Barang Persediaan.

Pengamanan fisik barang  persediaan  dilakukan, antara lain: a. menempatkan barang sesuai dengan frekuensi pengeluaran jenis barang; b. menyediakan tabung pemadam kebakaran di dalam gudang/tempat penyimpanan, jika diperlukan; c. menyediakan tempat penyimpanan barang; d. melindungi gudang/tempat penyimpanan; e. menambah prasarana penanganan barang di gudang, jika diperlukan; f. menghitung fisik persediaan secara periodik; dan g. melakukan pengamanan persediaan.

Pengamanan administrasi barang persediaan dilakukan, antara lain: a. buku persediaan; b. kartu barang; c. Berita Acara Serah Terima (BAST); d. berita acara pemeriksaan fisik barang; e. Surat Perintah Penyaluran Barang  (SPPB); f. laporan persediaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang  semesteran/tahunan; g. dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan.

Pengamanan hukum barang persediaan dilakukan, dengan melakukan pemprosesan tuntutan ganti rugi yang dikenakan pada pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kehilangan barang  persediaan akibat kelalaian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 (Bersambung)

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 3)

Tinggalkan komentar

Serial : Catatan Pojok

PENGAMANAN DAN PEMLIHARAAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 3)

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH.

Kepala  Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo

Pada catatan sebelumnya “Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Bagain 2) telah dibahas mengenai tata cara pengamanan kendaraan dinas yaitu pengamanan fisik kendaraan dinas jabatan, berikut ini lanjutannya.

Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas operasional.

Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas operasional dilakukan dengan membuat surat pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas operasional dimaksud dan ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan penanggung jawab kendaraan dinas operasional. Surat pernyataan tanggung jawab memuat antara lain: a. nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang,  dan perlengkapan kendaraan tersebut; b. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas operasional dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas tersebut; c. pernyataan untuk mengembalikan kendaraan dinas segera setelah jangka waktu penggunaan berakhir; d. pengembalian kendaraan dinas operasional dituangkan dalam berita acara penyerahan kembali; dan c. menyimpan kendaraan dinas operasional pada tempat yang ditentukan.

Apabila kendaraan dinas yang hilang sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian atau penyimpangan dari ketentuan, maka Pejabat/penanggung jawab yang menggunakan kendaraan dinas sebagai penanggung jawab kendaraan dinas dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengamanan administrasi kendaraan dinas dilakukan, dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen sebagai berikut: a. bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB); b. fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK); c. Berita Acara Serah Terima (BAST); d. kartu pemeliharaan; e. data daftar barang;dan f. dokumen terkait lainnya yang diperlukan.

Pengamanan hukum Kendaraan Dinas dilakukan, antara lain: a. melakukan pengurusan semua dokumen kepemilikan kendaraan bermotor, seperti BPKB dan STNK, termasuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); b. melakukan pemprosesan Tuntutan Ganti Rugi yang dikenakan pada pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan dinas bermotor.

  1. Tata Cara Pengamanan Rumah Negara.

Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dilarang menelantarkan rumah negara. Pengamanan fisik rumah negara dilakukan, antara lain: a. pemasangan patok; dan/atau b. pemasangan papan nama. Pemasangan papan nama meliputi unsur, antara lain: a. logo pemerintah daerah; dan b. nama pemerintah  daerah.

Setiap rumah negara diberi patok dari bahan material yang tidak mudah rusak, dengan ukuran panjang dan tinggi disesuaikan dengan kondisi setempat. Setiap rumah negara dipasang papan nama kepemilikan pemerintah daerah.

Pengamanan fisik terhadap barang milik daerah berupa rumah negara dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) rumah negara. Berita Acara Serah Terima (BAST) dilakukan oleh: a. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penatausahaan rumah negara dengan pejabat negara atau pemegang jabatan tertentu yang menggunakan rumah negara pejabat negara atau pemegang jabatan tertentu; b. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang  yang melakukan penatausahaan rumah negara dengan Pengelola Barang yang menggunakan rumah negara jabatan Pengelola Barang; c. Pengelola Barang dengan Pengguna Barang  yang menggunakan rumah negara jabatan Pengguna Barang; d. Pengguna Barang dengan Kuasa Pengguna Barang  yang menggunakan rumah negara jabatan Kuasa Pengguna Barang; dan e. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang   dengan penanggung jawab rumah negara yang dalam penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengelola Barang.

Berita Acara Serah Terima, memuat antara lain: a. pernyataan tanggung jawab atas rumah negara dengan keterangan jenis golongan,  luas, kode barang  rumah negara, dan kode barang sarana/prasarana rumah negara dalam hal rumah negara tersebut dilengkapi dengan sarana/prasarana di dalamnya; b. pernyataan tanggung jawab atas rumah negara dengan seluruh risiko yang melekat atas rumah negara tersebut; c. pernyataan untuk mengembalikan rumah negara setelah berakhirnya jangka waktu Surat Izin Penghunian (SIP) atau masa jabatan telah berakhir kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; d. Pengembalian rumah negara yang diserahkan kembali pada saat berakhirnya masa jabatan atau berakhirnya Surat Izin Penghunian (SIP) kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; e. pengembalian sarana/prasarana apabila rumah negara dilengkapi sarana/prasarana sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) dan diserahkan kembali pada saat berakhirnya masa jabatan atau berakhirnya Surat Izin Penghunian (SIP) kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; dan  f. Penyerahan kembali dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Kewajiban penghuni rumah negara, antara lain: a. memelihara rumah negara dengan baik dan bertanggung jawab, termasuk melakukan perbaikan ringan atas rumah negara bersangkutan; dan b. menyerahkan rumah negara dalam kondisi baik kepada pejabat yang berwenang paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP).

(Bersambung)

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 2)

Tinggalkan komentar

Serial : Catatan Pojok

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 2)

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH.

Kepala  Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo

Pada catatan sebelumnya “Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Bagain 1)”, telah dibahas mengenai prinsip umum pengamanan barang milik daerah dan tata cara pengamanan tanah, berikut ini lanjutannya.

  1. Tata Cara Pengamanan Gedung Dan/atau Bangunan.

Pengamanan fisik gedung dan/atau bangunan dilakukan dengan, antara lain: a. membangun pagar pembatas gedung dan/atau bangunan; b. memasang tanda kepemilikan berupa papan nama; c. melakukan tindakan antisipasi untuk mencegah/ menanggulangi terjadinya kebakaran; d. gedung dan/atau bangunan yang memiliki fungsi strategis atau yang berlokasi tertentu dengan tugas dan fungsi melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat dapat  memasang Closed-Circuit Television (CCTV); e. menyediakan satuan pengamanan dengan jumlah sesuai fungsi dan peruntukkan gedung dan/atau bangunan sesuai kondisi lokasi gedung dan/atau bangunan tersebut.

Pengamanan fisik terhadap barang milik daerah berupa gedung dan/atau bangunan dilakukan dengan memperhatikan skala prioritas dan kemampuan keuangan pemerintah daerah. Skala prioritas, antara lain: a. fungsi penggunaan bangunan; b. lokasi bangunan; dan c. unsur nilai strategis bangunan. Pengamanan administrasi gedung dan/atau bangunan dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen sebagai berikut: a. dokumen kepemilikan berupa Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB); b. keputusan penetapan status penggunaan gedung dan/atau bangunan; c. daftar Barang Kuasa Pengguna berupa gedung dan/atau bangunan; d. daftar Barang Pengguna berupa gedung dan/atau bangunan; e. daftar Barang Pengelola berupa gedung dan/atau bangunan; f. Berita Acara Serah Terima (BAST); dan g. dokumen terkait lainnya yang diperlukan.

Pengamanan hukum gedung dan/atau bangunan: a. melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), bagi bangunan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan b. mengusulkan penetapan status penggunaan.

  1. Tata Cara Pengamanan Kendaraan Dinas.

Pengamanan fisik kendaraan dinas dilakukan terhadap: a. Kendaraan Perorangan Dinas; b. Kendaraan Dinas Jabatan; dan c. Kendaraan Dinas Operasional.

Kendaraan dinas terdiri dari: a. Kendaraan perorangan dinas, yaitu kendaraan bermotor yang digunakan bagi pemangku jabatan: Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Walikota/Wakil Bupati/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah Provinsi. b. Kendaraan dinas jabatan, yaitu kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran; c. Kendaraan dinas operasional disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum.

Pengamanan fisik terhadap kendaraan perorangan dinas.

Pengamanan fisik terhadap kendaraan perorangan dinas dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan antara Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penatausahaan kendaraan perorangan dinas dengan Pejabat yang menggunakan kendaraan perorangan dinas. Berita Acara Serah Terima (BAST) berisi klausa antara lain: a. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan, antara lain  nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan,  kode barang  kendaraan dinas perorangan, dan rincian perlengkapan yang melekat pada kendaraan tersebut; b. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas tersebut; c. pernyataan untuk mengembalikan kendaraan setelah berakhirnya jangka waktu penggunaan atau masa jabatan telah berakhir kepada Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang  yang melakukan penatausahaan kendaraan perorangan dinas; d. pengembalian kendaraan perorangan dinas diserahkan pada saat berakhirnya masa jabatan sesuai yang tertera dalam berita acara serah terima kendaraan.

Pengembalian kendaraan perorangan dinas dituangkan dalam berita acara penyerahan. Kehilangan Kendaraan Perorangan Dinas menjadi tanggung jawab penanggung jawab kendaraan dengan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas jabatan.

Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas jabatan dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan antara: a. Pengelola Barang dengan Pengguna Barang  yang menggunakan  kendaraan Dinas Jabatan Pengguna Barang; b. Pengguna Barang dengan Kuasa Pengguna Barang  yang menggunakan kendaraan jabatan Kuasa Pengguna Barang; dan c. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang  dengan pejabat yang menggunakan kendaraan dinas jabatan.

Berita Acara Serah Terima (BAST) berisi klausa antara lain: a. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan antara lain: nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang,  dan rincian perlengkapan yang melekat pada kendaraan tersebut; b. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas jabatan tersebut; c. pernyataan untuk mengembalikan kendaraan setelah berakhirnya jangka waktu penggunaan atau masa jabatan telah berakhir; dan d. pengembalian kendaraan dinas jabatan diserahkan pada saat berakhirnya masa jabatan sesuai yang tertera dalam berita acara serah terima kendaraan.

Pengembalian kendaraan dinas jabatan dituangkan dalam berita acara penyerahan kembali. Kehilangan Kendaraan Dinas Jabatan menjadi tanggung jawab penanggung jawab kendaraan dengan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Bersambung)

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 1)

Tinggalkan komentar

Serial : Catatan Pojok

PENGAMANAN DAN PEMLIHARAAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 1)

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH.

Kepala  Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo

Pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan barang milik daerah selain perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Prinsip Umum Pengamanan Barang Milik Daerah.

Berikut ini beberapa prinsip umum pengamanan barang milik daerah, yaitu: Pertama, Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan barang milik daerah, meliputi: a. pengamanan fisik; b. pengamanan administrasi; dan c. pengamanan hukum. Tugas mengelola barang milik daerah dalam hal pengamanan barang milik daerah ini yang kadang kala diabaikan atau tidak diketahui oleh pengelola barang (sekretaris daerah), pimpinan SKPD selaku pengguna barang/kuasa pengguna barang. Kedua, Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman. Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh Pengelola Barang. Ketiga, Gubernur/Bupati/Walikota dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam rangka pengamanan barang milik daerah tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Tata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah.

Lingkup pengamanan barang milik daerah dilakukan atas: tanah; gedung dan/atau bangunan; kendaraan dinas dan rumah negara; barang milik daerah berupa barang persediaan; barang milik daerah selain tanah, gedung dan/atau bangunan, rumah negara, dan barang persediaan yang mempunyai dokumen berita acara serah terima; barang milik daerah berupa barang tak berwujud.

  1. Tata Cara Pengamanan Tanah.

Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antara lain: a. memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas; b. memasang tanda kepemilikan tanah; dan c. melakukan penjagaan. Pengamanan fisik tanah dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan kondisi/letak tanah yang bersangkutan.

Pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan: a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman; b. melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat tanah; 2. membuat kartu identitas barang; 3. melaksanakan inventarisasi/sensus barang milik daerah sekali dalam 5 (lima) tahun serta melaporkan hasilnya; dan 4. mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/ Pengguna Barang/Kuasa Pengguna.

Pengamanan hukum dilakukan terhadap: a. tanah yang belum memiliki sertifikat; dan b. tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah.

Pembangunan pagar batas atau memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas, belum dapat dilakukan dikarenakan keterbatasan anggaran, maka pemasangan tanda letak tanah dilakukan melalui pembangunan patok penanda batas tanah.

Tanda kepemilikan tanah atau memasang tanda kepemilikan tanah, dibuat dengan ketentuan antara lain: a. berbahan material yang tidak mudah rusak; b. diberi tulisan tanda kepemilikan; c. gambar lambang pemerintah daerah; dan d. informasi lain yang dianggap perlu.

Pengamanan hukum terhadap tanah yang belum memiliki sertifikat atau dilakukan dengan cara: a. apabila barang milik daerah telah didukung oleh dokumen awal kepemilikan, antara lain berupa Letter C, akta jual beli, akte hibah, atau dokumen setara lainnya, maka Pengelola Barang/Pengguna Barang  dan/atau Kuasa Pengguna Barang  segera mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas nama pemerintah daerah kepada Badan Pertanahan Nasional/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat/Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. apabila barang milik daerah tidak didukung dengan dokumen kepemilikan, Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang  mengupayakan untuk memperoleh dokumen awal kepemilikan seperti riwayat tanah.

Pengamanan hukum terhadap tanah yang sudah bersertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah, dilakukan dengan cara Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera mengajukan permohonan perubahan nama sertifikat hak atas tanah kepada kantor pertanahan setempat menjadi atas nama pemerintah daerah.

  1. Tata Cara Pengamanan Gedung Dan/atau Bangunan.

Pengamanan fisik gedung dan/atau bangunan dilakukan dengan, antara lain: a. membangun pagar pembatas gedung dan/atau bangunan; b. memasang tanda kepemilikan berupa papan nama; c. melakukan tindakan antisipasi untuk mencegah/ menanggulangi terjadinya kebakaran; d. gedung dan/atau bangunan yang memiliki fungsi strategis atau yang berlokasi tertentu dengan tugas dan fungsi melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat dapat  memasang Closed-Circuit Television (CCTV); e. menyediakan satuan pengamanan dengan jumlah sesuai fungsi dan peruntukkan gedung dan/atau bangunan sesuai kondisi lokasi gedung dan/atau bangunan tersebut.

(Bersambung)

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH MELALUI KSPI/KERJA SAMA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR (BAGIAN 4)

Tinggalkan komentar

Serial : Catatan Pojok

PEMANFAATAN “KSPI” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 4)

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH.

Kepala  Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo

Tata Cara Pelaksanaan KSPI Atas Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang.

Mitra KSPI menyerahkan barang milik daerah yang menjadi objek KSPI pada saat berakhirnya KSPI kepada PJPK dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya. Dalam hal terdapat infrastruktur hasil KSPI atas barang  milik daerah, mitra KSPI wajib menyerahkannya bersamaan dengan penyerahan objek KSPI. Penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Dalam hal masih terdapat hasil audit yang belum selesai ditindaklanjuti oleh mitra KSPI setelah dilakukan serah terima atau penyerahan obyek KSPI, Mitra KSPI tetap berkewajiban menindaklanjutinya sampai dengan selesai.

PJPK melaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota: a. berakhirnya KSPI (berakhirnya jangka waktu KSPI atas barang milik daerah/pengakhiran perjanjian KSPI atas barang milik daerah secara sepihak oleh Gubernur/Bupati/Walikota/ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan); b. hasil audit (laporan dilakukan audit oleh auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah atas pelaksanaan KSPI atas barang milik daerah berdasarkan permintaan PJPK dan auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah menyampaikan hasil audit kepada PJPK penyediaan infrastruktur atas barang  milik daerah); dan c. hasil audit yang belum diselesaikan (hasil audit yang belum selesai ditindaklanjuti oleh mitra KSPI setelah dilakukan serah terima atau penyerahan obyek KSPI, Mitra KSPI tetap berkewajiban menindaklanjutinya sampai dengan selesai).

PJPK menyerahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota: a. objek KSPI (mitra KSPI menyerahkan barang milik daerah yang menjadi objek KSPI pada saat berakhirnya KSPI kepada PJPK dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya); dan b. hasil KSPI (dalam hal terdapat infrastruktur hasil KSPI atas barang  milik daerah, mitra KSPI wajib menyerahkannya bersamaan dengan penyerahan objek KSPI).

Penatausahaan Atas Pelaksanaan KSPI.

Pengelola Barang melakukan penatausahaan atas pelaksanaan KSPI atas barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang. Pengguna Barang melakukan penatausahaan atas pelaksanaan KSPI atas barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang. Mitra KSPI melaporkan secara tertulis hasil penyetoran pendapatan daerah atas KSPI kepada Gubernur/Bupati/ Walikota sesuai perjanjian dengan dilampiri bukti penyetoran pendapatan daerah. Bukti penyetoran pendapatan daerah merupakan dokumen sumber pelaksanaan penatausahaan KSPI.

Sanksi dan Denda.

Dalam hal mitra KSPI terlambat melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan ketentuan atas pembagian keuntungan KSPI (bagian pemerintah daerah atas pembagian kelebihan keuntungan/clawback), mitra KSPI atas barang milik daerah wajib membayar denda sebagaimana diatur dalam naskah perjanjian. Pembayaran denda dilakukan melalui penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah.

Dalam hal barang milik daerah yang menjadi objek KSPI tidak dipelihara dengan baik sesuai ketentuan pada perjanjian, mitra KSPI memperbaiki sampai pada kondisi sesuai dengan yang diperjanjikan. Perbaikan harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya masa KSPI atas barang milik daerah. Dalam hal barang milik daerah yang menjadi objek KSPI hilang selama pelaksanaan masa KSPI akibat kesalahan atau kelalaian mitra KSPI, mitra wajib mengganti objek dan hasil KSPI dengan barang  yang sama atau barang  yang sejenis dan setara. Penggantian barang milik daerah harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya  KSPI.

Dalam hal perbaikan dan/atau penggantian barang milik daerah tidak dapat dilakukan, mitra KSPI membayar biaya perbaikan dan/atau penggantian tersebut secara tunai. Penentuan besaran biaya perbaikan dan/atau penggantian ditetapkan oleh PJPK. Pembayaran biaya perbaikan dan/atau penggantian dilakukan dengan cara menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak adanya penetapan dari PJPK.

Mitra pemanfaatan barang milik daerah KSPI dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran dalam hal: a. belum melakukan perbaikan dan/atau penggantian pada saat berakhirnya KSPI; atau b. belum menyerahkan barang milik daerah yang menjadi objek KSPI dan/atau hasil pemanfaatan pada saat berakhirnya KSPI. Dalam hal pembayaran biaya perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan barang milik daerah belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat teguran sabagai sanksi administratif, mitra dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan.

Dalam hal pembayaran biaya perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan barang milik daerah belum dilakukan terhitung 1 (bulan) sejak diterbitkannya surat peringatan, mitra dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana diatur dalam naskah perjanjian. Dalam hal denda tidak dilunasi mitra KSPI, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus, dalam tata cara pelaksanaan KSPI atas barang milik daerah pada pengguna barang, Gubernur/Bupati/Walikota melakukan penelitian administrasi terhadap barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang dengan dilampiri surat pernyataan dari Pengguna Barang bahwa barang milik daerah yang menjadi objek KSPI tidak sedang digunakan atau tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pengguna Barang.

(Selesai)

 

Older Entries

%d blogger menyukai ini: