Buku Catatan Hukum Keuangan Daerah

Tinggalkan komentar

Iklan

BUKU PERJALANAN DINAS UNDERCOVER : BILL-BILLAN HOTEL

Tinggalkan komentar

Buku : Perjalanan Dinas Undercover

BILL-BILLAN HOTEL

YUSRAN  LAPANANDA*)

Tahun demi tahun, disetiap tahun anggaran, disetiap periodisasi pemeriksaan tahunan oleh pemeriksa eksternal berbagai rekomendasi atau temuan pada Pemerintahan Daerah masih dihiasi dan diwarnai dengan bill-billan hotel mulai dari mark up harga hotel, hingga bill hotel fiktif. Nilai temuanpun tak tanggung-tanggung mencapai hingga milyaran rupiah.

Bill hotel (tagihan biaya hotel) merupakan bagian dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan perjalanan dinas para pejabat daerah/ASN. Bill-billan hotel merupakan salah satu persyaratan untuk “mengeruk uang Negara/uang rakyat” pada kas daerah untuk menjadi pendapatan para pejabat daerah/ASN.

Apa yang salah dan siapa yang salah atas perbuatan hukum terhadap pembuatan bill-billan hotel baik mark up harga hotel maupun pembuatan bill hotel fiktif?. Pihak hotelkah atau pihak pembuat bill-billan hotel atau para pelaksana perjalanan dinas atau para pejabat daerah?.

Dari berbagai isi rekomendasi atau temuan pihak pemeriksa eksternal, ditemukan berbagai “modus/mencari oeang dengan usaha sesat” yang dilakukan para pejabat daerah/ASN untuk mencari keuntungan dan menambah pendapatan dari pembuatan bill-billan hotel. Adapun modus yang dilakukan oleh pejabat daerah antara lain:

  1. Pejabat Daerah Kerja Sama Dengan Oknum Pihak Hotel Untuk Mark Up Harga Hotel.

Modus bill-billan hotel tak lepas dari peran pejabat daerah. Selain peran pejabat daerah, pembuatan mark up bill hotel tak lepas dari dukungan dan kontribusi dari oknum pihak hotel. Berbagai alasan oknum pihak hotel maupun pejabat daerah dengan beragam macam. Oknum pihak hotel beralasan pembuatan bill-billan hotel atas permintaan pejabat daerah. Pihak hotel pun beralasan bahwa pejabat daerah tersebut sudah menjadi pelanggan atau relasi hotel mereka.

Modus lainnya, jika bill-billan hotel ketika dilakukan pemeriksaan oleh pihak pemeriksa eksternal oknum pihak hotel berusaha menutup-nutupi dan membenarkan harga tiket yang tertera didalam bill hotel yang menjadi pertanggunjawaban pejabat daerah. Disinilah terjadi kerja sama yang baik antara oknum pihak hotel dengan pejabat daerah dengan meletakkan serta mengutamakan prinsip saling bantu membantu dalam konteks “modus/mencari oeang dengan usaha sesat”.

Moduspun dilakukan dengan cara: pejabat daerah sesungguhnya menggunakan kamar hotel kelas standard/superior dengan harga Rp. 350.000/malam atau hari., namun dalam pembuatan bill hotel pejabat daerah meminta harga hotel pada kelas junior suite/executive suite/presidential suite dengan harga yang disesuaikan dengan platform atau harga tertinggi pada satuan biaya penginapan/akomaodasi atau hotel sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota). Misalnya untuk harga hotel dengan kota yang dituju Kota Manado maka satuan biaya penginapan/akomodasi atau hotel bagi pejabat daerah adalah Rp. 1.550.000/malam atau hari. Untuk “mengeruk uang Negara/uang rakyat” dibuatlah bill-billan hotel atau bill hotel dengan harga kelas junior suite/executive suite/presidential suite misalnya pada hotel yang menjadi tempat menginap pejabat tersebut sebesar Rp, 1.500.000/malam atau hari. Sehingga selisih keuntungan atau pendapatan pejabat daerah dihitung dari harga kamar hotel atau satuan biaya penginapan/akomodasi atau hotel sebasar Rp. 1.500.000/malam atau hari – Rp. 350.000 = Rp. 1.150.000/malam atau hari. Selisih Rp. 1.150.000/malam atau hari inilah yang menjadi keuntungan atau pendapatan pejabat daerah perhari. Jika perjalanan dinas dilakukan selama 4 (empat) hari, maka jumlah malam/hari menggunakan hotel bagi pejabat daerah adalah 3 (tiga) malam/hari. Sehingga total keuntungan atau pendapatan pejabat daerah dari satuan biaya penginapan/akomodasi atau hotel adalah 3 (tiga) malam/hari x Rp. 1.150.000/malam atau hari = Rp. 3.450.000 untuk sekali perjalanan dinas.

Modus untuk “mengeruk uang Negara/uang rakyat” dengan cara kerja sama yang baik antara pejabat daerah dengan oknum pihak hotel seperti ini sulit dideteksi dan sulit untuk diterobos oleh pihak pemeriksa eksternal oleh karena dalam modus bill-billan hotel ini, oknum pihak hotel benar-benar melindungi pejabat daerah dari “modus/mencari oeang dengan usaha sesat” ini, apalagi disaat penyerahan bill hotel dari oknum pihak hotel kepada pejabat daerah diakhiri dengan pemberian prosentase keuntungan dari pejabat daerah kepada oknum pihak hotel dan dibumbuhi dengan kata-kata akad, “pelayanan hotel anda sangat sempurna dan berikutnya saya akan tetap menggunakan hotel anda”, dan diiringi dengan jabatan tangan dengan disertai cipika-cipiki.

  1. Pejabat Daerah Membuat Bill Hotel Fiktif.

Modus berikutnya adalah bill-billan hotel fiktif. Modus ini paling banyak menjadi rekomendasi atau temuan pemeriksa eksternal. Modus ini sangat mudah dideteksi oleh pemeriksa eksternal, itupun jika pemeriksanya betul-betul mencari kebenaran atas bill-billan hotel yang dilampirkan dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas oleh pejabat daerah dan bukan untuk mencari kewajaran. Pemeriksa tinggal menghubungi pihak hotel dan ditindak lanjuti dengan konfirmasi ke pihak hotel melalui surat disertai dengan data yang diemail kepihak hotel atau mendatangi langsung pihak hotel tempat pejabat daerah menginap selama setahun dan memverifikasi tanggal, bulan dan harga kamar hotel yang tertera pada bill hotel yang diajukan pejabat daerah. Yang pasti pihak hotel akan membuka data basenya karena memang hal ini benar-benar fiktif dan merugikan nama baik pihak hotel kecuali jika verifikasi maupun kedatangan pihak pemeriksa eksternal ke pihak hotel diketahui lebih awal oleh pejabat daerah, maka pejabat daerah akan mendahului verifikasi dan kedatangan pemeriksa eksternal dan mendatangi terlebih dahulu ke pihak hotel dan tawar menawar pun terjadi antara pejabat daerah dengan pihak hotel tentunya disertai dengan “sogokan” kepada oknum pihak hotel dengan imbalan oknum pihak hotel akang melindungi dengan menyampaikan pejabat daerah benar-benar menginap dihotel mereka sesuai pesanan pejabat daerah.

Moduspun dilakukan dengan cara, pejabat daerah dalam pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan hotel dan/atau hanya tinggal diapartemen secara bersama-sama/rombongan atau tinggal dirumah kerabat atau family dengan tidak mengambil satuan biaya penginapan/akomodasi atau hotel 30% atau tinggal dihotel yang harga kamar murahan bersama-sama atau rombongan atau tinggal dihotel melati dengan harga kamar hotel paling murah misalnya Rp. 300.000/malam atau hari. Untuk beroleh keuntungan/pendapatan dan untuk “mengeruk uang Negara/uang rakyat” ditempuh dengan membuat sendiri bill hotel fiktif atau melalui pihak lain. Untuk kelancaran pembuatan bill hotel fiktif, ternyata dilingkungan Pemerintahan Daerah sudah tersedia agen pembuat bill-billan hotel atau pembuat bill hotel lengkap dengan logo hotel dan stempel hotel dan agen ini sudah sangat professional, lihai dan cekatan lebih professional dari pemeriksa. Agen ini bisa saja dari pihak pejabat itu sendiri atau ASN atau melibatkan pihak ketiga lainnya. Agenpun melakukan bill-billan hotel tentunya tak gratis, tawar menawar prosentase pun berlangsung bisa pada angka 10-20% dari jumlah total harga kamar hotel yang tertera dalam bill hotel yang dibuatnya.

Modus bill hotel fiktif pun dilakukan dengan membuat bill hotel dengan harga kamar hotel pada kelas sesuai keinginan dan kemauan pejabat daerah, tentunya dengan memperhatikan platform tertinggi pada satuan biaya penginapan/akomodasi atau hotel yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota). Misalnya jika kota yang dituju Kota Manado maka satuan biaya penginapan/akomodasi atau hotel bagi pejabat adalah Rp. 1.550.000/malam atau hari. Sehingga untuk “mengeruk uang Negara/uang rakyat” dibuatlah bill hotel fiktif dengan harga kelas pada junior suite/executive suite/presidential suite misalnya pada hotel yang menjadi tempat menginap pejabat tersebut sebesar Rp, 1.500.000/malam atau hari. Maka selisih keuntungan atau pendapatan pejabat daerah jika pejabat nginap di rumah kerabat/family adalah sebesar Rp. 1.500.000/malam atau hari. Jika perjalanan dinas dilakukan selama 4 (empat) hari maka jumlah hari menggunakan hotel bagi pejabat daerah adalah 3 (tiga) malam/hari. Sehingga total keuangan atau penadapat pejabat daerah dari satuan biaya pengunapan/akomodasi atau hotel adalah 3 (tiga) malam/hari x Rp. 1.550.000/malam atau hari = Rp. 4.650.000 untuk sekali perjalanan dinas.

Perjalanan dinas luar daerah?. Benar-benar suatu pekerjaan yang sangat menjanjikan bagi para pejabat daerah. Suatu pekerjaan yang sangat memberi keuntungan/pendapatan luar biasa bagi para pejabat daerah. Pantaslah, para pejabat daerah tak fokus lagi pada pekerjaan (tugas dan fungsi) maupun capaian kinerja pemerintah daerah, namun lebih pada mementingkan pekerjaan perjalanan dinas luar daerah serta capaian keuntungan dan pendapatan dari perjalanan dinas.

Perjalanan dinas?. Jauh meninggalkan dan menenggelamkan harapan rakyat yang bergelut dengan kemiskinan dan pengangguran, dan menghempaskan perbaikan taraf hidup yang layak bagi masyarakat miskin.(*)

Nauzubillahiminzalik……..

(Itulah intisari dari diskusi-diskusi yang terjadi dikalangan para Pengelola Keuangan Daerah dengan para pemeriksa eksternal jika berkumpul disaat istirahat pada saat kegiatan-kegiatan atau acara-acara seputar pengelolaan keuangan daerah baik dalam bentuk sosialisasi, workshop, rapat kerja, desiminasi dan-lain).

*)  Pecandu Imajiner.

BUKU PERJALANAN DINAS UNDERCOVER : TIGA PULUH PERSERATUS

Tinggalkan komentar

Buku : Pejalanan Dinas Undercover

TIGA PULUH PERSERATUS

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH*

Tiga puluh perseratus. 30% (tiga puluh perseratus) adalah kebijakan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan perjalanan dinas atas satuan biaya akomodasi/penginapan/hotel. Kebijakan 30% ini diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Peraturan Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD sebagai pelaksanaan pasal 308 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk Tahun Anggaran 2017 kebijakan 30% diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 dan untuk Tahun Anggaran 2018 kebijakan 30% diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018.

Rumusan kebijakan 30% untuk Tahun Angaggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 sama persis frasanya, “Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan 30% (tiga puluh perseratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum”. Mari kita bedah unsur-unsur atas rumusan frasa ini.

1. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya.

Unsur atas rumusan ini adalah unsur yang paling utama. Unsur ini mengandung arti, jika pelaksana perjalanan dinas atau para pejabat daerah (Pimpinan/Anggota DPRD atau ASN) dalam melaksanakan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya kepada yang bersangkutan diberikan 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan dan dibayarkan secara lumpsum. Terdapat beberapa pemahaman atas tafsir rumusan atau unsur ini. Tafsir yang berbeda ini dikarenakan rumusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri mengundang penafsiran berbeda-beda oleh karena rumusan ini sangat sederhana dan singkat, tidak memberi batasan-batasan dan penjelasan secara detail.

a. Terdapat tafsir atas rumusan atau unsur ini dari kebanyakan orang, bahwa dibuatnya rumusan ini oleh perumus/penyusun kebijakan 30%, dalam rangka mengantispasi jika pada tempat tujuan pelaksanaan perjalanan dinas tidak ditemukan/tidak terdapat hotel/tempat penginapan lainnya atau hotel/tempat penginapan lainnya sudah penuh/tidak tersedia lagi. Misalnya tempat kegiatan yang dituju dibuat disuatu daerah yang fasilitas hotel atau tempat penginapan terbatas, tentunya banyak pelaksana perjalanan dinas tidak beroleh hotel/tempat penginapan, yang ada adalah rumah-rumah penduduk, kerabat atau family. Atau terdapat tafsir atas rumusan atau unsur ini, bahwa pelaksana perjalanan dinas (Pimpinan/Anggota DPRD atau Pejabat Daerah/ASN), jika pelaksanaan perjalanan dinas dilaksanakan di Jakarta misalnya, maka pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel/tempat penginapan, namun menggunakan tempat tinggal pribadi atau tempat tinggal kerabat atau family. Sehinga dengan demikian, tafsir atas rumusan atau unsur ini mengandung arti pelakasana perjalanan dinas (Pimpinan/Anggota DPRD atau Pejabat Daerah/ASN) dapat diberikan biaya penginapan 30% jika benar-benar tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan secara nyata, dan jika pelakasana perjalanan dinas (Pimpinan/Anggota DPRD atau Pejabat Daerah/ASN) menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan yang murah hanya karena untuk beroleh selisih 30%, hal ini tidak termasuk dalam atau bertentangan dengan rumusan atau unsur dari frasa ini.

b. Terdapat tafsir yang berbeda dengan tafsir sebelumnya, bahwa atas rumusan atau unsur ini dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel/tempat penginapan lainnya diberikan 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan dan dibayarkan secara lumpsum. Tafsir ini lebih pada proses untuk beroleh 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan dan dibayarkan secara lumpsum. Tafsir ini bukan pada tafsir secara riil pelaksana perjalanan dinas (Pimpinan/Anggota DPRD atau Pejabat Daerah/ASN) menggunakan fasilitas hotel/tempat penginapan lainnya. Tafsir ini lebih pada untuk memperoleh selisih nilai harga hotel/tempat penginapan lainnya dengan nilai 30% dari standar satuan biaya akomodasi/penginapan atau hotel. Tafsir ini lebih pada pembuktian pertanggungjawaban pelaksana perjalanan dinas (Pimpinan/Anggota DPRD atau Pejabat Daerah/ASN) bahwa yang bersangkutan beroleh 30% dengan tidak melampirkan bill hotel atau bukti yang bersangkutan tidak menggunakan fasilitas hotel/tempat penginapan lainnya. Tafsir ini, bagi pelaksana perjalanan dinas cukup membuat dan menandatangani Surat Pernyataan (pengeluaran riil atau tidak menggunakan fasilitas hotel/tempat penginapan lainnya dan mengajukan biaya 30%). Apakah yang bersangkutan menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya atau tidak, bukan merupakan persyaratan. Hinggga saat ini tafsir atas penafsiran ini dianggap sah oleh Pemeriksa Internal maupun Pemeriksa Eksternal.

2. Kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan 30% (tiga puluh perseratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

Saya memahami rumusan atau unsur ini dibuat oleh perumus/penyusun kebijakan ini dalam rangka jika pelaksana perjalanan dinas (Pimpinan/Anggota DPRD atau Pejabat Daerah/ASN) tidak menggunakan fasilitas hotel/tempat penginapan lainnya sama sekali, diberi biaya penginapan 30% sesuai tarif hotel di kota tempat tujuan. Berapa tarif hotel dikota tempat tujuan tempat pelaksanaan kegiatan, yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota)?. Apakah Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) telah membentuk Tim untuk melakukan survey harga hotel kesemua daerah di seluruh Indonesia?. Apakah hasil (kertas kerja/laporan) survey harga hotel kesemua daerah di seluruh Indonesia yang dilakukan Tim dan menjadi dasar penetapan standar satuan biaya penginapan/akomodasi atau hotel tersedia?. Saya yakin tidak tersedia!. Tapi saya yakin, Pemerintah Daerah menetapkan standar satuan biaya penginapan/akomodasi atau hotel dilandasi dengan lebih pada mengejar selisih harga hotel 30%. Namun demikian beberapa daerah dalam menetapkan standar satuan biaya penginapan/akomodasi atau hotel menggunakan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan .

Rumusan kebijakan 30% yang ditetapkan dengan Peraturan Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD sangat sederhana dan singkat dan dirumuskan dalam bentuk “narasi-kualitatif”. Hal ini membuat peluang dan kesempatan bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan standar satuan biaya penginapan/akomodasi atau hotel berdasarkan penafsiran masing-masing daerah.(*)

*)  Pecandu Imajiner.

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

Tinggalkan komentar

Serial : Catatan Pojok

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH.

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

Prinsip Umum Penghapusan.

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Penghapusan barang milik daerah meliputi: a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna; b. penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan c. penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

Yang dimaksud dengan Daftar Barang Milik daerah adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah. Daftar Barang  Pengguna adalah daftar yang memuat data barang  milik daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.

Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah, dilakukan dalam hal terjadi penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dan penghapusan dari Daftar Barang Pengelola yang disebabkan karena: a. pemindahtanganan atas barang milik daerah; b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; c. menjalankan ketentuan undang-undang; d. pemusnahan; atau e. sebab lain.

Barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena: a. penyerahan barang milik daerah; b. pengalihan status penggunaan barang milik daerah; c. pemindahtanganan atas barang milik; d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; e. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. pemusnahan; atau g. sebab lain.

Yang dimaksud dengan sebab lain merupakan sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti, hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure).

Penghapusan barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota. Sedangkan penghapusan barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan penghapusan Gubernur/Bupati/Walikota dalam penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang adalah untuk barang milik daerah yang dihapuskan karena: a. pengalihan status penggunaan barang milik daerah; b. pemindahtanganan; atau c. pemusnahan.

Gubernur/Bupati/Walikota dapat mendelegasikan persetujuan penghapusan barang milik daerah berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang untuk Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna. Pelaksanaan atas penghapusan barang milik daerah pada pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dan pelaksanaan atas penghapusan barang milik daerah berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang untuk Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dilaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

Dijelaskan sebelumnya penghapusan barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dilakukan karena disebabkan: a. penyerahan barang milik daerah; b. pengalihan status penggunaan barang milik daerah; c. pemindahtanganan atas barang milik; d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; e. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. pemusnahan; atau g. sebab lain.

  1. Penghapusan Karena Penyerahan Barang Milik Daerah kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

Penghapusan barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna barang karena penyerahan barang milik daerah kepada Gubernur/Bupati/Walikota dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penghapusan dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang  milik daerah. Keputusan pengahpusan barang milik daerah paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Pengguna Barang melaporkan penghapusan barang milik daerah kepada Gubernur/Bupati/Walikota, dengan melampirkan: a. keputusan penghapusan; dan b. Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Berdasarkan keputusan penghapusan, Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan barang milik daerah pada daftar barang milik daerah.

Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari penyerahan barang milik daerah kepada Gubernur/Bupati/Walikota harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari penyerahan barang milik daerah dari Pengguna Barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

  1. Penghapusan Karena Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah.

Penghapusan karena pengalihan status penggunaan barang milik daerah kepada Pengguna Barang lain dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penghapusan dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang  milik daerah. Keputusan penghapusan barang milik daerah paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) pengalihan status penggunaan barang milik daerah. Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan melampirkan: a. keputusan penghapusan; dan b. Berita Acara Serah Terima (BAST) pengalihan status penggunaan barang milik daerah. Berdasarkan keputusan penghapusan, Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan barang milik daerah pada daftar barang milik daerah.

Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari pengalihan status penggunaan barang milik daerah harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. Perubahan daftar barang milik daerah sebagai akibat dari pengalihan status penggunaan barang milik daerah harus dicantumkan dalam laporan barang milik daerah semesteran dan laporan tahunan.

  1. Penghapusan Karena Pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah.

Penghapusan karena pemindahtanganan atas barang milik daerah dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penghapusan dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang  milik daerah. Keputusan penghapusan paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST). Keputusan penghapusan barang milik daerah karena pemindahtanganan atas barang milik daerah disampaikan kepada Pengguna Barang  disertai dengan: a. Risalah Lelang dan Berita Acara Serah Terima (BAST), dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang; b. Berita Acara Serah Terima (BAST), dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar, dan penyertaan modal pemerintah daerah; dan c. Berita Acara Serah Terima dan naskah hibah, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah.

            Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan melampirkan: a. Keputusan Penghapusan; dan b. Berita Acara Serah Terima, Risalah Lelang, dan Naskah Hibah. Berdasarkan keputusan penghapusan, Pengelola Barang menghapus  barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.

            Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari penghapusan karena pemindahtanganan harus dicantumkan dalam laporan barang Pengguna/laporan barang Kuasa Pengguna semesteran dan tahunan Pengguna Barang  dan/atau Kuasa Pengguna Barang. Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari penghapusan karena pemindahtanganan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

  1. Penghapusan Karena Adanya Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Sudah Tidak Ada Upaya Hukum Lainnya atas Barang Milik Daerah.

            Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah kepada Pengelola Barang yang sedikitnya memuat: a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan b. data barang  milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, diantaranya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.

            Permohonan penghapusan barang milik daerah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya sekurang-kurangnya dilengkapi dengan: a. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang; dan b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara. Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan barang milik daerah dari Pengguna Barang. Penelitian terhadap permohonan penghapusan barang milik daerah oleh pengelola barang meliputi: a. penelitian data dan dokumen barang milik daerah; b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait barang milik daerah sebagai objek putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan c. penelitian lapangan (on site visit), jika diperlukan. Penelitian lapangan dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara barang milik daerah yang menjadi objek putusan pengadilan dengan barang milik daerah yang menjadi objek permohonan penghapusan. Berdasarkan hasil penelitian, Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

            Apabila permohonan penghapusan barang milik daerah karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya tidak disetujui, Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang memberitahukan pada Pengguna Barang  disertai dengan alasan. Apabila permohonan penghapusan barang milik daerah disetujui, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat persetujuan penghapusan barang milik daerah. Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah memuat data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, diantaranya meliputi: a. kode barang; b. kode register; c. nama barang; d. tahun perolehan; e. spesifikasi/identitas teknis; f. kondisi barang; g. jumlah; h. nilai perolehan; i. nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan; dan j. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penghapusan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota melalui Pengelola Barang.

Berdasarkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, Pengelola Barang  menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah. Keputusan penghapusan menjadi dasar Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari Daftar Barang  Pengguna dan/atau Daftar Barang  Kuasa Pengguna. Keputusan penghapusan barang milik daerah paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang  sejak tanggal persetujuan penghapusan barang milik daerah dari Gubernur/Bupati/Walikota. Pengguna Barang melaporkan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan melampirkan keputusan penghapusan barang milik daerah. Berdasarkan keputusan penghapusan, Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang  Milik Daerah.

            Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang  Kuasa Pengguna sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

  1. Penghapusan Karena Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Penghapusan karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan diawali dengan pengajuan permohonan penghapusan barang milik daerah oleh Pengguna Barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang. Permohonan penghapusan paling sedikit memuat: a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.

Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan barang milik daerah dari Pengguna Barang. Berdasarkan penelitian, Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Apabila Gubernur/Bupati/Walikota menyetujui permohonan, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat persetujuan penghapusan. Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah paling sedikit memuat: a. data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan b. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Gubernur/ Bupati/Walikota.

Berdasarkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, Pengguna Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari Daftar Pengguna Barang dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dengan berdasarkan keputusan penghapusan Pengelola Barang. Keputusan penghapusan barang milik daerah diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan oleh Pengelola Barang sejak tanggal persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota. Pengguna Barang melaporkan  penghapusan barang  milik daerah  kepada Gubernur/Bupati/Walikota, dengan melampirkan keputusan penghapusan yang dikeluarkan oleh Pengelola Barang. Berdasarkan keputusan penghapusan, Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.

Perubahan Daftar Barang  Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

  1. Penghapusan Karena Pemusnahan.

Penghapusan barang milik daerah karena pemusnahan pada Pengguna Barang dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penghapusan barang milik daerah dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah. Keputusan penghapusan barang milik daerah diterbitkan oleh Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal berita acara pemusnahan. Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan melampirkan keputusan penghapusan dan berita acara pemusnahan. Berdasarkan keputusan penghapusan, Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah pada Daftar Barang Milik Daerah.

Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengguna barang atau kuasa pengguna barang. Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

  1. Penghapusan Karena Sebab Lain.

Penghapusan karena sebab lain dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah kepada Gubernur/ Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang yang sedikitnya memuat: a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, diantaranya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan. Permohonan penghapusan barang milik daerah dapat diajukan karena sebab lain dengan alasan: a. hilang karena kecurian; b. terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman; atau c. keadaan kahar (force majeure).

Permohonan penghapusan dengan alasan hilang karena kecurian.

Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan hilang karena kecurian harus dilengkapi: a. surat keterangan dari Kepolisian; dan b. surat keterangan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat: 1. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; 2. pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan barang milik daerah tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat diketemukan; dan 3. pernyataan apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa penghapusan barang milik daerah dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari Pejabat yang menggunakan/penanggung jawab barang  milik daerah/Pengurus Barang tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permohonan penghapusan dengan alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman.

Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman harus dilengkapi: a. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; b. pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengenai kebenaran permohonan yang diajukan; c. pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bahwa barang milik daerah telah terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman; dan d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilampiri hasil laporan pemeriksaan/penelitian.

Permohonan penghapusan dengan alasan keadaan kahar (force majeure).

Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan keadaan kahar (force majeure) harus dilengkapi: a. surat keterangan dari instansi yang berwenang: 1. mengenai terjadi keadaan kahar (force majeure); atau 2. mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (force majeure); dan b. pernyataan bahwa barang milik daerah telah terkena keadaan kahar (force majeure) dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan barang milik daerah dari Pengguna Barang. Penelitian terhadap permohonan penghapusan barang milik daerah dari Pengguna Barang meliputi: a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan penghapusan; b. penelitian data administratif sedikitnya terhadap kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi/identitas barang milik daerah, penetapan status penggunaan, bukti kepemilikan untuk barang  milik daerah yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan c. penelitian fisik untuk permohonan penghapusan karena alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman dan alasan keadaan kahar (force majeure), jika diperlukan. Berdasarkan hasil penelitian, Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk penghapusan barang milik daerah karena sebab lain.

Apabila permohonan penghapusan dengan alasan hilang karena kecurian/terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman/keadaan kahar (force majeure) tidak disetujui,  Gubernur/Bupati/Walikota memberitahukan kepada Pengguna Barang melalui Pengelola Barang disertai dengan alasan. Apabila permohonan penghapusan dengan alasan hilang karena kecurian/terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman/keadaan kahar (force majeure) disetujui, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat persetujuan penghapusan barang  milik daerah. Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah memuat data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi: a. kode barang; b. kode register; c. nama barang; d. tahun perolehan; e. spesifikasi/identitas teknis; f. kondisi barang; g. jumlah; h. nilai perolehan; i. nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan; dan j. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota.

Berdasarkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, Pengelola Barang menetapkan keputusan penghapusan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan. Pengguna Barang melakukan penghapusan barang  milik daerah dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna berdasarkan Keputusan Penghapusan.

Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan melampirkan keputusan penghapusan barang milik daerah. Berdasarkan keputusan penghapusan, Pengelola Barang  menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah. Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari sebab lain harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari sebab lain harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang.

Penghapusan barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dapat dilakukan karena disebabkan: a. penyerahan barang milik daerah; b. pemindahtanganan atas barang milik; c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; d. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. pemusnahan; atau f. sebab lain.

  1. Penghapusan Karena Penyerahan Barang Milik Daerah.

Penghapusan karena penyerahan barang milik daerah kepada Pengguna Barang  dilakukan oleh Pengelola Barang. Penghapusan karena penyerahan barang milik daerah dilakukan setelah Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah. Keputusan penghapusan barang milik daerah paling lambat 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan kepada Pengguna Barang. Pengelola Barang  menyampaikan laporan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan melampirkan keputusan penghapusan dan Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan kepada Pengguna Barang. Berdasarkan keputusan penghapusan, Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan barang milik daerah pada Daftar Barang Milik Daerah.

Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari penyerahan barang milik daerah kepada Pengguna Barang  harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang. Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari penyerahan barang milik daerah kepada Pengguna Barang  harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

  1. Penghapusan Karena Pemindahtanganan.

Penghapusan karena pemindahtanganan atas barang  milik daerah kepada Pihak Lain dilakukan oleh Pengelola Barang. Penghapusan karena pemindahtanganan atas barang  milik daerah kepada Pihak Lain dilakukan setelah Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah. Keputusan penghapusan barang milik daerah paling lambat 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST). Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan melampirkan keputusan penghapusan yang disertai dengan: a. Risalah Lelang dan Berita Acara Serah Terima (BAST), apabila pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang; b. Berita Acara Serah Terima (BAST), apabila pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar dan penyertaan modal pemerintah daerah; dan c. Berita Acara Serah Terima (BAST) dan naskah hibah, apabila pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah.

Berdasarkan keputusan penghapusan, Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah. Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari pemindahtanganan barang milik daerah harus dicantumkan dalam laporan barang semesteran dan tahunan Pengelola Barang. Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari pemindahtanganan barang milik daerah harus dicantumkan dalam laporan barang milik daerah semesteran dan tahunan.

  1. Penghapusan Karena Adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.

Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya dilakukan oleh Pengelola Barang. Pengelola Barang mengajukan permohonan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang sekurang-kurangnya memuat: a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan. Permohonan penghapusan barang milik daerah sekurang-kurangnya dilengkapi dengan: a. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang; dan b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara.

Gubernur/Bupati/Walikota melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan barang  milik daerah dari Pengelola Barang. Penelitian terhadap permohonan penghapusan barang  milik daerah dari Pengelola Barang meliputi: a. penelitian data dan dokumen barang milik daerah; b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait barang milik daerah sebagai objek putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan c. penelitian lapangan (on site visit), jika diperlukan, guna memastikan kesesuaian antara barang milik daerah yang menjadi objek putusan pengadilan dengan barang milik daerah yang menjadi objek permohonan penghapusan.

Dalam hal permohonan penghapusan barang milik daerah tidak disetujui, Gubernur/Bupati/Walikota memberitahukan kepada Pengelola Barang  disertai dengan alasan. Dalam hal permohonan penghapusan barang  milik daerah disetujui, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat persetujuan penghapusan barang  milik daerah. Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah sekurang-kurangnya memuat: a. data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, sekurang-kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota.

Berdasarkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan keputusan penghapusan barang. Berdasarkan keputusan penghapusan barang Pengelola Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari Daftar Barang  Pengelola. Keputusan penghapusan barang milik daerah diterbitkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan. Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan melampirkan keputusan penghapusan barang  milik daerah. Berdasarkan keputusan penghapusan, Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.

Perubahan daftar barang Pengelola sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang. Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

  1. Penghapusan Karena Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Penghapusan barang  milik daerah karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan diawali dengan mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah dari Pengelola Barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Permohonan penghapusan barang  milik daerah karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan paling sedikit memuat: a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku dan/atau nilai perolehan.

Gubernur/Bupati/Walikota melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan barang milik daerah dari Pengelola Barang. Penelitian terhadap permohonan penghapusan barang milik daerah dari Pengelola Barang meliputi: a. penelitian data dan dokumen barang milik daerah; b. penelitian terhadap peraturan perundang-undangan terkait barang milik daerah; dan c. penelitian lapangan (on site visit), jika diperlukan, guna memastikan kesesuaian antara barang milik daerah yang menjadi objek peraturan perundang-undangan dengan barang milik daerah yang menjadi objek permohonan penghapusan.

Apabila Gubernur/Bupati/Walikota menyetujui hasil penelitian, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat persetujuan penghapusan. Surat persetujuan penghapusan paling sedikit memuat: a. data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama barang, spesifikasi/identitas teknis, kondisi, jumlah, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Gubernur/ Bupati/Walikota. Berdasarkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, Pengelola Barang  melakukan penghapusan barang milik daerah dari Daftar Pengelola Barang berdasarkan keputusan penghapusan Gubernur/Bupati/Walikota. Keputusan penghapusan barang milik daerah diterbitkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan.

Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan melampirkan keputusan penghapusan. Berdasarkan keputusan penghapusan Pengelola Barang  menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah. Perubahan Daftar Barang  Pengelola sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang. Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

  1. Penghapusan Karena Pemusnahan.

Penghapusan barang milik daerah karena pemusnahan pada Pengelola Barang dilakukan dengan ketentuan. Penghapusan barang milik daerah karena pemusnahan pada Pengelola Barang dilakukan oleh Pengelola Barang setelah Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah. Keputusan penghapusan barang milik daerah diterbitkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berdasarkan berita acara pemusnahan. Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan melampirkan keputusan penghapusan dan berita acara pemusnahan. Berdasarkan keputusan penghapusan, Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.

Perubahan Daftar Barang  Pengelola sebagai akibat dari Pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang. Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari pemusnahan barang milik daerah harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

  1. Penghapusan Karena Sebab Lain.

Penghapusan karena sebab lain dilakukan oleh Pengelola Barang. Pengelola Barang mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang paling sedikit memuat: a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang di antaranya meliputi kode barang, kode register, nama barang, nomor register, tahun perolehan, spesifikasi, identitas, kondisi barang, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.

Permohonan penghapusan barang milik daerah dapat diajukan karena alasan: a. hilang karena kecurian; a. terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman; dan/atau c. keadaan kahar (force majeure).

Permohonan penghapusan barang milik daerah karena alasanhilang karena kecurian.

Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan hilang karena kecurian harus dilengkapi: a. Surat Keterangan dari Kepolisian; b. Surat Keterangan dari Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat: 1. identitas  Pengelola Barang; 2. pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan barang milik daerah tersebut hilang karena kecurian serta            tidak dapat diketemukan; dan 3. pernyataan apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa penghapusan barang milik daerah dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari Pejabat yang menggunakan/penanggung jawab barang milik daerah/Pengurus Barang tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman.

Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman dilengkapi: a. identitas  Pengelola Barang; b. pernyataan dari Pengelola Barang mengenai kebenaran permohonan yang diajukan; c. pernyataan bahwa barang milik daerah telah, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman; dan d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilampiri hasil laporan pemeriksaan/penelitian.

Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan keadaan kahar (force majeure).

Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan keadaan kahar (force majeure) harus dilengkapi: a. surat keterangan dari instansi yang berwenang: 1. mengenai terjadinya keadaan kahar (force majeure); atau 2. mengenai kondisi barang  terkini karena keadaan kahar (force majeure); dan b. pernyataan bahwa barang milik daerah telah terkena keadaan kahar (force majeure).

Gubernur/Bupati/Walikota melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan barang milik daerah dari Pengelola Barang. Penelitian terhadap permohonan penghapusan barang milik daerah dari Pengelola Barang meliputi: a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan penghapusan; b. penelitian data administratif sedikitnya terhadap tahun perolehan, spesifikasi/identitas barang  milik daerah, penetapan status penggunaan, bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan c. penelitian fisik untuk permohonan penghapusan karena alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman dan keadaan kahar (force majeure) jika diperlukan.

Apabila permohonan penghapusan tidak disetujui, Gubernur/Bupati/Walikota memberitahukan kepada Pengelola Barang  disertai dengan alasan. Apabila permohonan penghapusan disetujui, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat persetujuan penghapusan barang milik daerah. Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah memuat data barang  milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, yang paling sedikit meliputi: a. kode barang; b. kode register; c. nama barang; d. tahun perolehan; e. spesifikasi/identitas teknis; f. kondisi barang; g. jumlah; h. nilai perolehan; i. nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan; dan j. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Gubernur/ Bupati/Walikota.

Berdasarkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, Gubernur/ Bupati/Walikota menetapkan keputusan penghapusan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan. Pengelola Barang  melakukan penghapusan barang milik daerah dari Daftar Barang Pengelola berdasarkan keputusan penghapusan

Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan melampirkan keputusan penghapusan barang milik daerah. Berdasarkan keputusan penghapusan, Pengelola Barang  menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah. Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari sebab lain harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

(Selesai)

BUKU PERJALANAN DINAS UNDERCOVER : SPPD (SATUAN PENDAPATAN PEJABAT DAERAH)

Tinggalkan komentar

Buku : Perjalanan Dinas Undercover

SPPD (SATUAN PENDAPATAN PEJABAT DAERAH)

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH*

Dalam catatan sebelumnya “Belanja Perjalanan Dinas”, anggaran belanja perjalanan dinas pada DPRD dan SKPD adalah belanja yang sangat maha penting. Anggaran belanja yang utama dan prioritas. Tentunya, hal ini memunculkan pertanyaan banyak pihak, diluar pimpinan/anggota DPRD dan para pejabat daerah maupun ASN lainnya. Mengapa demikian, anggaran belanja perjalanan dinas pada DPRD dan SKPD menjadi belanja yang sangat maha penting, anggaran belanja yang utama dan prioritas?, Bagi pimpinan/anggota DPRD dan para pejabat daerah maupun ASN lainnya termasuk pihak-pihak lainnya yang pernah menikmati lezatnya belanja perjalanan dinas melalui SPPD, hal ini sesuatu yang menjadi bagian dari pendapatan untuk hidup dan kehidupan mereka. Namun pihak-pihak yang belum merasakannya pasti membuat mereka menjadi penasaran.

Tak heran, sesama pimpinan dan anggota DPRD “saling curiga mencurigai, hingga saling iri hati” atas jatah atau pembagian alokasi anggaran masing-masing anggota dan pimpinan DPRD setiap tahun demi SPPD. Di lingkungan SKPD tak kalah serunya. SPPD menjadi sesuatu yang membuat sesama pejabat daerah saling memfitnah, curiga mencurigai, cemburu, iri hati sesama pejabat daerah hingga berebut jabatan yang banyak anggaran perjalanan dinas luar daerahnya. Tak lebih pula, ditingkat ASN pun demikian. Sesama ASN saling mencuri perhatian atasan, berbagai macam strategi dan taktik dilakukan ASN untuk mempengaruhi atasan demi SPPD, hingga harus kedukun untuk beroleh SPPD.

Dikalangan ASN oleh karena SPPD, mereka membuat catatan kecil sebagai media untuk menghitung jatah mereka dan volume SPPD sesama mereka. Jika diantara mereka sudah mendapat jatah atau volume lebih dari sesamanya, hal inilah yang menjadi bahan diskusi setiap saat sesama mereka. Kecurigaanpun muncul, cemburu dan iri hati pun timbul, dan banyak hal lain yang muncul karena SPPD. SPPD pun menjadi media bagi ASN untuk mengatakan atasanku orang baik atau atasanku orang jahat, atasanku orang adil, atasanku pilih kasih, atasanku orang hebat, atasanku jelek.

Ada apa dengan SPPD?. SPPD akronim dari Surat Perintah Perjalanan Dinas. Akronim SPPD saat ini sudah diplesetkan menjadi Satuan Pendapatan Pejabat Daerah. Mengapa demikian?. Kita hitung bersama apa saja satuan biaya perjalanan dinas luar daerah, sehingga SPPD menjadi pendapatan para pejabat daerah?.

Sejak pengaturan atas kebijakan perjalanan dinas diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dan diatur sepenuhnya oleh Kepala Daerah, hal ini membuat daerah-daerah kebablasan dalam menafsirkan penyerahan kewenangan ini,  membuat kebijakan perjalanan dinas sesuka mereka tanpa alasan dan pertimbangan yang beralaskan kertas kerja. Sebut saja kebijakan yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri untuk penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017, “Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas”.

Frasa inilah yang menjadi pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) membentuk Keputusan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas masing-masing daerah. Oleh karena kesemuanya atas kebijakan mengenai perjalanan dinas dan  satuan biaya perjalanan dinas diserahkan kepada masing-masing Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah sesukanya menetapkan struktur, satuan biaya dan besaran satuan biaya dengan Keputusan Kepala Daerah.

Misalnya satuan biaya perjalanan dinas ke Jakarta untuk Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Daerah Eselon II mulai dari Sekretaris Daerah, Staf Ahli Kepala Daerah, Asisten Sekda, hingga Pimpinan SKPD (Kepala Badan/Kepala Dinas/Inspektur/Sekretaris DPRD) dan terhitung sama dengan anggota DPRD, terdiri dari:

  1. Satuan biaya transportasi atau harga tiket.

Satuan biaya transportasi atau harga tiket merupakan satuan biaya yang digunakan sebagai biaya tertinggi yang ditetapkan didalam Keputusan Kepala Daerah.

Untuk tujuan perjalanan dinas ke Jakarta pergi-pulang misalnya ditetapkan Rp. 5.000.000. Pembayaran biaya perjalanan dinas transportasi atau harga tiket dilakukan secara at cost atau biaya riil yang berarti biaya tersebut biaya yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan nyata atau bukti misalnya invoice atau bukti struk atas transaksi non tunai Walapun satuan biaya tertinggi Rp. 5.000.000, namun jika harga tiket pesawat terbeli secara nyata hanya Rp. 3.000.000. maka yang dibayarkan hanyalah Rp. 3.000.000, dan bukan Rp. 5.000.000. Satuan biaya transportasi atau harga tiket ini bukan merupakan satuan pendapatan pejabat daerah, namun satuan biaya ini bisa menjadi satuan pendapatan pejabat daerah jika dilakukan mark up harga tiket, persekongkolan antara pejabat daerah dengan pihak travel atau biro perjalanan atau dengan pihak lainnya.

  1. Satuan biaya akomodasi/penginapan atau hotel.

Satuan biaya penginapan atau hotel, pembayarannya sama halnya dengan pembayaran untuk satuan biaya transportasi atau harga tiket, dikakukan secara at cost atau biaya riil. Satuan biaya akomodasi/penginapan atau hotel merupakan satuan biaya yang digunakan sebagai biaya tertinggi yang ditetapkan didalam Keputusan Kepala Daerah.

Untuk harga hotel ke Jakarta misalnya ditetapkan Rp. 1.490.000. Harga ini menggunakan kertas kerjanya Pemerintah Pusat yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Namun beberapa daerah menghitung dan menetapkan harga hotel semau gue tanpa kertas kerja, hanya untuk mengejar dan beroleh perhitungan 30% yang dihalalkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri semisalnya yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017. Kadang kala Pemerintah Daerah menetapkan harga tiket tidak didasarkan pada kertas kerja namun berdasarkan keinginan dan kemauan untuk beroleh 30% semisalnya menetapkannya harga hotel sebesar Rp. 5.000.000/malam. Pembayaran biaya perjalanan dinas harga hotel dilakukan secara at cost atau biaya riil yang berarti biaya tersebut biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti misalnya bill hotel dan/atau bukti struk atas transaksi non tunai. Walapun satuan biaya tertinggi Rp. 1.490.000/malam, namun dalam kenyataannya secara nyata harga hotel hanya Rp. 400.000/malam, maka yang dibayarkan hanyalah Rp. 400.000/malam, dan bukan Rp. 1.490.000/malam. Satuan biaya akomodasi/penginapan atau harga hotel ini bukan merupakan satuan pendapatan pejabat daerah, namun satuan biaya ini bisa menjadi satuan pendapatan pejabat daerah jika dilakukan mark up atas harga tiket, persekongkolan antara pejabat daerah dengan pihak hotel atau pihak lain dapat terjadi, dengan memberi harga hotel sesuai satuan biaya tertinggi dan dibuat dan dicetak melalui bill hotel. Atau satuan biaya ini menjadi satuan pendapatan pejabat daerah melalui kebijakan Pemerintah Daerah dengan menetapkan satuan biaya akomodasi/penginapan atau harga hotel sebesar Rp. 5.000.000/malam, sehingga jika kebijakan 30% yang diambil oleh pejabat daerah, maka jika pejabat daerah menggunakan harga hotel Rp. 400.000/malam, maka selisih harga yang menjadi pendapatan pejabat daerah adalah 30% x Rp. 5.000.000/malam = Rp. 1.500.000/malam dikurangi dengan harga rill hotel misalnya menggunakan kamar hotel dengan harga Rp. 400.000/malam, maka selisih pendapatan pejabat daerah dari satuan biaya akomodasi/penginapan atau hotel sebesar Rp. 1.100.000/malam, jika perjalanan dinas selama 5 hari maka selisih dikalikan pendapatan pejabat daerah dari satuan biaya akomodasi/penginapan atau hotel dikalikan 4 malam, sehingga total dari satuan pendapatan perjalanan dinas saja dari satuan biaya akomodasi/penginapan atau hotel, pajabat daerah membawah pulang Rp. 1.100.000/hari x 4 hari = Rp. 4.400.000.

  1. Satuan biaya uang harian.

Uang harian terdiri dari uang saku, uang makan, dan uang transport lokal dibayarkan secara lumpsum berarti jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan secara sekaligus dan dibayarkan sesuai biaya yang sudah ditetapkan dalam Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas melalui Keputusan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota). Uang harian ini adalah satuan pendapatan pejabat daerah murni diterima oleh pejabat daerah tanpa harus melakukan mark up harga, cukup melakukan gerakan hemat atau melakukan apa yang disebut dengan SPPD (selisih penderitaan perjalanan dinas). Beberapa daerah berbeda dalam menetapkan satuan biaya uang harian, terdapat daerah yang menyatukan uang saku, uang makan dan uang transport lokal, namun terdapat pula daerah yang menguraikan uang harian menjadi uang saku, uang makan dan unag transport lokal. Bagi daerah yang menyatukan uang harian ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah uang harian sebesar Rp. 2.000.000/hari hingga Rp. 3.000.000/hari. Bagi daerah yang memisahkan uang harian maka struktur uang harian sebagai berikut:

a. Uang saku.

Uang saku ditetapkan beragam oleh Pemerintah Daerah, mulai dari besaran Rp. 1.500.000/hari hingga 3.000.000/hari.

b. Uang makan.

Uang makan pun beragam antar Pemerintah Daerah, mulai dari besaran Rp. 500.000/hari hingga 1.000.000/hari.

c. Uang transport lokal.

Uang transport lokal pun ditetapkan beragam oleh Pemerintah Daerah, mulai dari besaran Rp. 500.000/hari hingga 1.000.000/hari.

  1. Satuan biaya representasi.

Satuan biaya representasi merupakan biaya atas aktivitas pejabat daerah selama melaksanakan perjalanan dinas mulai dari biaya bayar porter bandara, biaya bayar parkir, biaya bayar laundry, biaya bayar petugas hotel, hingga menjadi plesetan biaya bayar pijat traditional/pijat plus-plus. Penetapannya pun dilakukan melalui kebijakan Pemerintah Daerah melalui penetapan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas melalui Keputusan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota). Pembayarannya dilakukan secara lumpsum. Penetapan besaran satuan biaya representasi oleh Pemerintah Daerah bervariasi, ditetapkan dengan besaran mulai dari Rp. 1.500.000 hingga Rp. 3.000.000/kegitan (sekali melaksanakan perjalanan dinas).

  1. Satuan biaya taksi bandara.

Satuan biaya taksi bandara merupakan biaya pembayaran bagi pejabat daerah atas taksi atau angkutan lainnya yang menjadi angkutan dari tempat tinggal ke bandara, bandara ke tempat penginapan/hotel dan sebaliknya dari tempat penginapan/hotel ke bandara, bandara ke tempat tinggal. Melalui kebijakan, Pemerintah Daerah menetapkannya dalam Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas. Pemerintah Daerah pun menetapkan satuan biaya taksi bandara secara beragam, mulai dari Rp. 600.000. hingga Rp. 1.000.000.

Dari uraian atas satuan biaya perjalanan dinas ini, kita akan menghitung berapa SPPD atau satuan pendapatan pejabat daerah jika perjalanan dinas dilakukan selama 5 hari dengan ketentuan 3 hari kegiatan di Jakarta dengan modus konsultasi atau studi banding. Jika 3 hari kegiatan di Jakarta maka pejabat daerah mendapat bonus satuan biaya perjalanan dinas dengan hitungan 1 hari sebelum dan 1 hari sesudahnya. Sehingga total hari perjalanan dinas adalah 5 hari, dengan hitungan 3 alternatif, sebagai berikut:

A. Alternatif tidak memark up satuan biaya perjalanan dinas atau yang aman-aman saja dengan perhitungan satuan biaya paling rendah.

  1. Satuan biaya transportasi atau harga tiket (at cost) Rp. 0 (sesuai harga riil tiket).
  2. Satuan biaya akomodasi/penginapan atau hotel (at cost) Rp. 0 (sesuai harga riil hotel).
  3. Satuan biaya uang harian (lumpsum).

          (a). Uang saku            : Rp. 1.500.000 x 5 hari = Rp. 7.500.000.

          (b). Uang makan        : Rp. 500.000 x 5 hari = Rp. 2.500.000.

          (c). Uang transport local : Rp. 500.000 x 3 hari = Rp. 1.500.000.

  1. Satuan biaya representasi (lumpsum) Rp. 1.500.000/kegiatan.
  2. Satuan biaya taksi bandara (lumpsum) Rp. 600.000/kegiatan.

Sehingga total SPPD atau satuan pendapatan pejabat daerah sekali berangkat ke Jakarta selama 5 hari sebesar Rp. 13.600.000. 000 (Rp. 7.500.000 + Rp. 2.500.000 + Rp. 1.500.000 + Rp. 1500.000 + Rp. 600.000) yang bisa diperoleh dan dibawah pulang oleh pejabat daerah. Dan jika pejabat daerah melaksanakan perjalanan dinas luar daerah ke Jakarta sebulan selama 3 kali saja, maka sebulan pejabat daerah mendapatkan Rp. 13.600.000 x 3 = Rp. 40.800.000. Cukup menggiurkan bukan???.

B. Alternatif dengan menggunakan satuan biaya penginapan atau hotel 30% dengan perhitungan satuan biaya paling rendah.

  1. Satuan biaya transportasi atau harga tiket (at cost) Rp. 0 (sesuai harga riil tiket).
  2. Satuan biaya akomodasi/penginapan atau hotel (at cost) Rp. 5.000.000/hari x 4 malam x 30% = Rp. 6.000.000 – Rp. 400.000 (harga kamar hotel sesungguhnya) x 4 malam = Rp. 4.400.000.
  3. Satuan biaya uang harian (lumpsum).

          (a). Uang saku            : Rp. 1.500.000 x 5 hari = Rp. 7.500.000.

          (b). Uang makan        : Rp. 500.000 x 5 hari = Rp. 2.500.000.

          (c). Uang transport local : Rp. 500.000 x 3 hari = Rp. 1.500.000.

  1. Satuan biaya representasi (lumpsum) Rp. 1.500.000/kegiatan
  2. Satuan biaya taksi bandara (lumpsum) Rp. 600.000/kegiatan.

Sehingga total SPPD atau satuan pendapatan pejabat daerah sekali berangkat ke Jakarta selama 5 hari sebesar Rp. 18.000.000 (Rp. 4.400.000 + Rp. 7.500.000 + Rp. 2.500.000 + Rp. 1.500.000 + Rp. 1500.000 + Rp. 600.000) yang bisa diperoleh dan dibawah pulang pejabat daerah. Dan jika pejabat daerah melaksanakan perjalanan dinas luar daerah ke Jakarta sebulan selama 3 kali saja, maka sebulan pejabat daerah mendapatkan Rp. 18.000.000 x 3 kali = Rp. 54.000.000. Sangat fantastis bukan???.

C. Alternatif dengan memark up satuan biaya perjalanan dinas pada satuan biaya transportasi atau harga tiket dan satuan biaya penginapan atau hotel dengan perhitungan satuan biaya paling rendah.

  1. Satuan biaya transportasi atau harga tiket (at cost)

Harga tiket sesungguhnya Jakarta pergi-pulang Rp. 2.600.000., namun harga tiket dimark up menjadi Rp, 5.000.000. sesuai batas tertinggi satuan biaya transport atau harga tiket. Sehingga selisih dan akan menjadi satuan pendapatan pejabat daerah adalah Rp. 2.400.000.

  1. Satuan biaya akomodasi/penginapan atau hotel (at cost).

Harga kamar hotel sesungguhnya sebesar Rp. 300.000/malam., di mark up melalui bill hotel atas permintaan pejabat daerah ke pihak hotel (persekongkolan) atau harga kamar hotel di mark up melalui orang-orang tertentu yang mempunyai keahlian membuat bill hotel di seluruh Indonesia menjadi Rp. 1.400.000/malam. Sehingga selisih dari mark up atas satuan biaya penginapan atau hotel yang menjadi satuan pendapatan pejabat daerah sebesar Rp. 1.400.000/malam (sesuai bill) – Rp. 300.000/malam (harga kamar sesungguhnya x 4 malam = Rp. 4.400.000.

  1. Satuan biaya uang harian (lumpsum).

          (a). Uang saku            : Rp. 1.500.000 x 5 hari = Rp. 7.500.000.

          (b). Uang makan        : Rp. 500.000 x 5 hari = Rp. 2.500.000.

          (c). Uang transport local : Rp. 500.000 x 3 hari = Rp. 1.500.000.

  1. Satuan biaya representasi (lumpsum) Rp. 1.500.000/kegiatan
  2. Satuan biaya taksi bandara (lumpsum) Rp. 600.000/kegiatan.

Sehingga total SPPD atau satuan pendapatan pejabat daerah sekali berangkat ke Jakarta selama 5 hari sebesar Rp. 20.400.000. yang bisa diperoleh dan dibawah pulang pejabat daerah. Dan jika pejabat daerah melaksanakan perjalanan dinas luar daerah ke Jakarta sebulan selama 3 kali saja, maka sebulan pejabat daerah mendapatkan Rp. 20.400.000 x 3 = Rp. 61.200.000. Sangat bombastis bukan???.

Bagaimana dengan perhitungan satuan biaya perjalanan dinas luar daerah bagi Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota) dan Pimpinan DPRD serta Pimpinan Tinggi Madya, asumsi yang digunakan dalam menghitung satuan biaya adalah satuan biaya paling tinggi, namun untuk satuan biaya transportasi atau harga tiket menggunakan bisnis, sedangkan untuk satuan biaya akomodasi/penginapan atau hotel ditetapkan diantara Rp. 7.500.000/malam hingga Rp. 10.000.000/malam. Bagaimana dengan pejabat eselon III dan IV beserta staf, perhitungannya pun tak jauh berbeda dengan pejabat daerah yang dihitung sebelumnya, hanya beda-beda tipis.

Inilah salah satu penyebab mengapa belanja perjalanan dinas menjadi anggaran belanja yang sangat maha penting, serta anggaran belanja yang utama dan prioritas bagi pejabat-pejabat di daerah. Perjalanan dinas menjadi kegiatan yang membuat ngiler para pejabat didaerah, dan menjadi kegiatan yang menjadi rebutan dikalangan ASN. Selain beroleh SPPD (satuan pendapatan pejabat daerah) dibayar tunai, pesawat dan hotel mewah dengan berbagai fasilitasnya pun gratis, benar-benar sungguh menggiurkan, fantastis dan bombastis.(*)

(Itulah intisari dari diskusi-diskusi yang terjadi dikalangan para Pengelola Keuangan Daerah jika berkumpul disaat istirahat pada saat kegiatan-kegiatan atau acara-acara seputar pengelolaan keuangan daerah baik dalam bentuk sosialisasi, workshop, rapat kerja, desiminasi dan-lain).

*)  Pecandu Imajiner.

BUKU PERJALANAN DINAS UNDERCOVER : KEBIJAKAN PERJALANAN DINAS

Tinggalkan komentar

Buku : Perjalanan Dinas Undercover

KEBIJAKAN PERJALANAN DINAS

YUSRAN  LAPANANDA*)

Perjalanan dinas entah perjalanan dinas dalam daerah maupun perjalanan dinas luar daerah merupakan kebijakan yang sangat populis dilingkungan Pemerintahan Daerah. Terlebih perjalanan dinas luar daerah bukan lagi bagian dari kegiatan kedinasan untuk pelaksanaan tugas, namun sudah bergeser kearah bahwa perjalanan dinas sudah menjadi kebutuhan untuk menambah penghasilan dan pendapatan para pejabat di daerah beserta ASN (aparatur sipil Negara) lainnya. Sehingga tak heran mulai dari perencanaan, alokasi anggaran belanja perjalanan dinas luar daerah adalah anggaran yang utama dan prioritas. Bagi perencana anggaran hal ini memunculkan slogan bagi mereka, “Apapun Program dan Kegiatannya, Perjalanan Dinas Belanjanya”.

Tak heran disaat dilakukan evaluasi atas porsi belanja pada APBD, belanja perjalanan dinaslah yang prosentasenya sangat menonjol, kadang mengalahkan porsi belanja untuk pengentasan kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan dan belanja pemberdayaan masyarakat lainnya. Prosentase belanja perjalanan dinas bersaing ketat dengan belanja modal dan belanja pegawai. Prosentase belanja perjalanan dinas pun dihitung dalam angka 10% hingga 40% dari nilai keseluruhan belanja APBD. Jauh meninggalkan belanja untuk pengentasan kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan dan belanja pemberdayaan masyarakat lainnya.

Jika kita mencari letak dan posisi belanja perjalanan dinas dalam struktur APBD kita akan menemukannya didalam belanja barang dan jasa. Kadang kala jika kita tidak jeli melihatnya kita akan kesulitan mencari letak dan posisi belanja perjalanan dinas dalam struktur DPA-SKPD (dokumen pelaksanaan anggaran SKPD) dan dalam Peraturan Daerah tentang APBD serta Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Perencana anggaran dan pimpinan SKPD sudah sangat lihai, mahir dan “jago” didalam memainkan, menempatkan dan menyembunyikan anggaran belanja perjalanan dinas, mereka menempatkan belanja perjalanan dinas pada program dan kegiatan yang prioritas dan mendesak serta ditempatkan pada program dan kegiatan yang bersinggungan dengan belanja pengentasan kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan dan belanja pemberdayaan masyarakat lainnya.

Dalam penganggaran belanja perjalanan dinas yang gila-gilaan seperti ini, Pemerintah Daerah 100% tidak bisa disalahkan. Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan seperti ini oleh karena Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri menghalalkannya. Kebjakan Pemerintah Pusat dalam memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan anggaran belanja perjalanan dinas sepertinya memberikan keleluasaan seluas-luasnya kepada Pemerintah Daerah untuk berbuat apa saja dengan penetapan satuan biaya belanja perjalanan dinas. Kebijakan perjalanan dinas yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri kaitannnya dengan penganggaran belanja perjalanan dinas sangat sederhana dan singkat. Kebijakan ini tidak mengatur secara terperinci dan tuntas tentang apa saja yang perlu diatur oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah diberi keleluasaan seluas-luasnya untuk mengatur kebijakan perjalanan dinas di daerah masing-masing dengan Keputusan Kepala Daerah.

Kebijakan Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri dalam mengatur penganggaran perjalanan dinas hanya diatur didalam 3 (tiga) frasa, dan khusus pengaturan standar satuan biaya untuk perjalanan dinas diatur dalam 1 (satu) frasa. Sebut saja Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 dengan penjelasannya sebagai berikut: “Dalam rangka memenuhi kaedah-kaedah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:

  1. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
  2. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
  3. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
  4. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan 30% (tiga puluh perseratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
  5. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran serta rasionalitas”.

Itulah kebijakan perjalanan dinas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri, kebijakan yang disisipkan setiap tahun dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD. Frasanya pun setiap tahun itu-itu saja serta diulangi dan diulangi setiap tahun.

Kebijakan Pemerintah Pusat memberi keleluasaan yang seluas-luasnya kepada Pemerintah Daerah dalam menetapkan standar satuan biaya perjalanan dinas dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran serta rasionalitas. Dari kebijakan ini, terdapat hal-hal yang menjadi kelemahan kebijakan perjalanan dinas yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri, antara lain:

  1. Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri hanya membuat batasan-batasan dalam bentuk “narasi-kualitatif” atas standar satuan biaya perjalanan dinas yakni aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran serta rasionalitas. Pemerintah Daerah menafsirkan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran serta rasionalitas kedalam kebutuhan dan kepentingan Pemerintah Daerah masing-masing. Aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran serta rasionalitas tidak diberi pengertian oleh Menteri Dalam Negeri sehingga Pemerintah Daerah pun membuat pengertian atas aspek-aspek tersebut menurut kepentingan dan keinginan daerah masing-masing dan dilegitimasi kedalam pengertian-pengertian yang mereka atur didalam Peraturan Kepala Daerah.
  2. Menteri Dalam Negeri tidak merumuskan batasan-batasan akan nilai atas satuan biaya perjalanan dinas kedalam bentuk “narasi-kuantitatif” yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan satuan-satuan biaya perjalanan dinas kedalam Keputusan Kepala Daerah.
  3. Dalam hal “narasi-kuantitatif” Menteri Dalam Negeri Ditahun 2015 pernah menjanjikan “narasi-kuantitatif” melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016, “Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, berdasarkan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas sesuai kebutuhan nyata, yang akan diberikan petunjuk lebih lanjut”. Hingga dipenghujung 2015, “narasi-kuantitatif” yang akan diberikan petunjuk lebih lanjut, sebagaimana dijanjikan Menteri Dalam Negeri tak kunjung tiba, malahan pada 7 Desember 2015 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan kebijakan menghapus kebijakan “narasi-kuantitatif” yang sudah dijanjikan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016. Sepertinya dilingkungan Kementerian Dalam Negeri terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan kebijakan standar satuan biaya perjalanan dinas dalam “narasi-kuantitatif”, sehingga ditempuh kebijakan menghapus sesuatu yang sudah dijanjikan sebelumnya.
  4. Ditahun 2013, untuk penyusunan APBD 2014, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri pernah mengeluarkan kebijakan standar satuan biaya perjalanan dinas dalam “narasi-kuantitatif” melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014, “Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, pertanggungjawaban atas komponen perjalanan dinas khusus untuk hal-hal sebagai berikut dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam dan luar negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap”. Kebijakan ini diikuti oleh Pemerintah Daerah dengan menetapkan standar satuan biaya perjalanan dinas dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan standar biaya yang berlaku nasional disemua lingkungan Kementerian dan Lembaga yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan. Pemerintah Daerahpun tanpa keraguan dalam menetapkan satuan biaya perjalanan dinas dikala itu.

Sepertinya dengan kondisi hingga saat ini, kebijakan perjalanan dinas dari Pemerintah Pusat masih menggunakan “narasi-kualitatitf” sulit bagi Pemerintah Daerah untuk mengendalikan besaran anggaran belanja perjalanan dinas yang berada pada program/kegiatan DPRD dan SKPD. Untuk penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 kebijakan Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 masih dengan frasa yang sama dengan Tahun Anggaran 2017, dengan menyerahkan sepenuhnya penetapan standar satuan biaya perjalanan dinas kepada Pemerintah Daerah masing-masing.(*)

*)  Pecandu Imajiner.

PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH

Tinggalkan komentar

Serial : Catatan Pojok

PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH.

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

Prinsip Umum Pemusnahan.

Untuk melaksanakan pemusnahan barang milik daerah, berikut ini prinsip-prinsip umum pemusnahan sebagai berikut: 1. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah; 2.  Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila: a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/ Walikota, untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang; 4. Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang; 5. Pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah baik yang dilakukan oleh Pengguna Barang atau oleh Pengelola Barang dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota; 6. Pemusnahan dilakukan dengan cara: a. dibakar; b. dihancurkan; c. ditimbun; d. ditenggelamkan; atau e. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alasan-Alasan Pemusnahan.

Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila memenuhi alasan-alasan sebagai berikut: a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap barang milik daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan alasan atas pemusnahan barang milik daerah.

Yang dimaksud dengan tidak dapat digunakan, dikaitkan dengan penggunaan barang milik daerah. Penggunaan barang milik daerah diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Penggunaan barang milik daerah meliputi: a. Penetapan status penggunaan barang milik daerah; b. Pengalihan status penggunaan barang milik daerah; c. Penggunaan sementara barang milik daerah; dan d. Penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain. Penetapan status penggunaan dilakukan untuk: a. penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD; dan b. dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Sehingga diartikan, barang milik daerah dapat dimusnakan jika barang milik daerah tersebut tidak dalam penetapan dan tidak digunakan oleh SKPD dalam rangkan menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan funsgi SKPS, atau barang milik daerah tersbut tidak dioperasikan oleh pihak lain.

Yang dimaksud dengan tidak dapat dimanfaatkan, dikaitkan dengan pemanfaatan barang milik daerah. Pemanfaatan barang milik daerah adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Adapun bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa: sewa, pinjam pakai, KSP (kerja sama pemanfaatan), BGS (bangun guna serah atau BSG (bangun serah guna), dan KSPI (kerja sama penyediaan infrastruktur). Sehingga diartikan, barang milik daerah dapat dimusnakan jika barang milik daerah tersebut tidak dapat disewakan, tidak dapat dipinjam pakaikan, tidak dapat dilakukan kerja sama pemanfaatan, tidak dapat dilakukan BGS (bangun guna serah) atau BSG (bangun serah guna), tidak dapat dilakukan KSPI (kerja sama penyediaan infrastruktur).

Yang dimaksud dengan tidak dapat dipindahtangankan, dikaitkan dengan pemindahtanganan barang milik daerah. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah. Barang milik daerah yang tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan. Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi: a. penjualan; b. tukar menukar; c. hibah; atau d. penyertaan modal pemerintah daerah. Sehingga diartikan, barang milik daerah dapat dimusnakan jika barang milik daerah tersebut tidak dapat dijual, tidak dapat dilakukan tukar menukar, tidak dapat dihibahkan, tidak dapat dilakukan penyertaan modal pemerintah daerah.

Terhadap ketiga alasan untuk dapat dilakukan pemusnahan yaitu tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, tidak dapat dipindahtangankan, maka atas alasan tidak dapat digunakan dan tidak dapat dimanfaatkan adalah bersifat kumulatif yang berarti kedua-duanya harus terpenuhi. Sedangkan atas alasan pemusnahan tidak dapat dipindahtangankan adalah bersifat kumulatif dengan tidak dapat digunakan dan tidak dapat dimanfaatkan, dan pula dapat bersifat alternatif dengan dengan tidak dapat digunakan dan tidak dapat dimanfaatkan.

Dari ketiga alasan atas dapat dilakukannya pemusnahan barang milik daerah yaitu tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan, maka terdapat alasan yang bersifat alternatif dari ketiga alasan ini, yaitu terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah alasan pemusnahan dapat dilakukan jika terdapat ketentuan dari peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Misalnya terdapat didalam ketentuan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah bahwa suatu barang milik daerah harus dimusnahkan. Atau terdapat Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengharuskan suatu barang milik daerah harus dimusnahkan.

Pertimbangan-Pertimbangan Pemusnahan.

Selain alasan-alasan pemusnahan barang milik daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka terdapat pertimbangan-pertimbangan pemusnahan yang bersifat kumulatif dari alasan-alasan pemusnahan barang milik daerah.

Apa saja yang dimaksud dengan pertimbangan sehingga dapat dilakukannnya pemusnahan barang milik daerah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tantang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah tidak memberi penjelasan atas perihal ini. Namun dapat ditafsirkan, yang dimaksud dengan pertimbangan pemusnahan yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kondisional pemusnahan. Misalnya untuk memusnahkan suatu bangunan dengan menghancurkannya yang peruntukkannya atau penggunaannya dialihkan,  perlunya berbagai pertimbangan-pertimbangan seperti IMB (izin mendirikan bangunan), Tata Ruangnya, analisa dampak lingkungannya dan lain-lain pertimbangan.

Tata Cara Pemusnahan pada Pengguna Barang.

Pengajuan permohonan pemusnahan barang milik daerah dilakukan oleh Pengguna Barang  kepada Gubernur/ Bupati/Walikota. Permohonan pemusnahan barang milik daerah paling sedikit memuat: a. pertimbangan dan alasan pemusnahan; dan b. data barang milik daerah yang diusulkan pemusnahan.

Data barang milik daerah yang diusulkan pemusnahan antara lain meliputi: a. kode barang; b. kode register;c. nama barang; d. tahun perolehan; e. spesifikasi barang; f. kondisi barang; g. jumlah barang; h. bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan; i. nilai perolehan; dan j. nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan.

Pengajuan permohonan yang diusulkan pemusnahan dilengkapi dokumen pendukung berupa: a. surat pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat: (1). identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; dan (2). pernyataan bahwa barang milik daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. fotokopi bukti kepemilikan, untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan; c. kartu identitas barang, untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang; dan d. foto barang milik daerah yang diusulkan pemusnahan.

Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan usulan Pemusnahan yang diusulkan oleh Pengguna Barang. Penelitian meliputi: a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan pemusnahan barang milik daerah; b. penelitian data administratif; dan c. penelitian fisik. Penelitian data administratif dilakukan untuk meneliti antara lain: a. kode barang; b. kode register; c. nama barang; d. tahun perolehan; e. spesifikasi barang; f. kondisi barang; g. jumlah barang; h. bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan; i. nilai perolehan; dan/atau j. nilai buku, untuk barang  milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan. Sedangkan penelitian fisik dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dimusnahkan dengan data administratif.

Pengelola Barang menyampaikan hasil penelitian kepada Gubernur/Bupati/Walikota sebagai bahan pertimbangan persetujuan pemusnahan barang milik daerah. Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah tidak disetujui, Gubernur/Bupati/Walikota memberitahukan kepada Pengguna Barang melalui Pengelola Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasan.

Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah disetujui, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah. Surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah paling sedikit memuat: a. data barang milik daerah yang disetujui untuk dimusnahkan, yang sekurang-kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi barang, kondisi barang, jumlah barang, nilai perolehan, dan nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan; dan b. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Pemusnahan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota.

Berdasarkan surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah, Pengguna Barang melakukan pemusnahan barang milik daerah. Pelaksanaan pemusnahan dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan, Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah.

Tata Cara Pemusnahan Pada Pengelola Barang.

Pengajuan permohonan pemusnahan barang milik daerah dilakukan oleh Pengelola Barang  kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Permohonan pemusnahan barang milik daerah paling sedikit memuat: a. pertimbangan dan alasan pemusnahan; dan b. data barang milik daerah yang diusulkan pemusnahan.

Data barang milik daerah yang diusulkan pemusnahan antara lain meliputi: a. kode barang; b. kode register;c. nama barang; d. tahun perolehan; e. spesifikasi barang; f. kondisi barang; g. jumlah barang; h. bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan; i. nilai perolehan; dan j. nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan.

Pengajuan permohonan yang diusulkan pemusnahan dilengkapi dokumen pendukung berupa: a. surat pernyataan dari Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat: (1). identitas Pengelola Barang; dan (2). pernyataan bahwa barang milik daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. fotokopi bukti kepemilikan, untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan; c. kartu identitas barang, untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang; dan d. foto barang milik daerah yang diusulkan pemusnahan.

Gubernur/Bupati/Walikota melakukan penelitian terhadap permohonan usulan pemusnahan barang milik daerah yang diusulkan oleh Pengelola Barang. Penelitian meliputi: a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan pemusnahan barang milik daerah; b. penelitian data administratif; dan c. penelitian fisik. Penelitian data administratif dilakukan untuk meneliti antara lain: a. kode barang; b. kode register; c. nama barang; d. tahun perolehan; e. spesifikasi barang; f. kondisi barang; g. jumlah barang; h. bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan; i. nilai perolehan; dan/atau j. nilai buku, untuk barang  milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan. Sedangkan penelitian fisik dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dimusnahkan dengan data administratif.

Atas hasil penelitian yang dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, maka apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah tidak disetujui, Gubernur/Bupati/Walikota memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai dengan alasan. Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah disetujui, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah. Surat persetujuan pemusnahan barang milik paling sedikit memuat: a. data barang milik daerah yang disetujui untuk dimusnahkan, yang sekurang-kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi barang, kondisi barang, jumlah barang,  nilai perolehan, dan nilai buku untuk barang  milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan; dan b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan pemusnahan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota.

Berdasarkan persetujuan pemusnahan barang milik daerah, Pengelola Barang melakukan pemusnahan barang milik daerah. Pelaksanaan pemusnahan dituangkan dalam berita acara pemusnahan dan dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan pemusnahan barang milik daerah dari Gubernur/Bupati/Walikota. Berdasarkan berita acara pemusnahan, Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah.

(Selesai)

BUKU PERJALANAN DINAS UNDERCOVER : BELANJA PERJALANAN DINAS

Tinggalkan komentar

Buku : Perjalanan Dinas Undercover

BELANJA PERJALANAN DINAS

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH*

Saat ini bulan Oktober, Pemerintahan Daerah baik Pemerintah Daerah melalui TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) dan DPRD melalui Badan Anggarannya serta SKPD (satuan kerja perangkat daerah)/SKPKD (satuan kerja pengelola keuangan daerah) disibukkan dengan penyusunan KUA/PPAS, RKA hingga RAPBD. Terdapat pula Pemerintah Daerah masih berkutat dengan penyusunan RKPD (rencana kerja pemerintah daerah) atau rencana pembangunan tahunan daerah. RKPD berdasarkan waktu penetapan baik tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD semestinya ditetapkan paling lambat akhir Mei. Berbagai cara ditempuh oleh pemerintah daerah untuk “menipu” waktu penetapan RKPD walaupun belum rampung, namun nomor Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD sudah dimintakan dan diregistrasi pada Biro Hukum atau Bagian Hukum dengan Nomor Peraturan Kepala Daerah tertanggal 30 Mei.

Demikian pula untuk rancangan KUA/PPAS semestinya sudah dilakukan kesepakatan antara Kepala Daerah dengan DPRD paling lambat pada bulan Juli,  namun, lagi-lagi tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah terabaikan, kebanyakan Pemerintah Daerah (Kepala Daerah dan DPRD) hingga saat ini belum menyepakati rancangan KUA/PPAS. Untuk memenuhi nomor dan tanggal sesuai batas waktu penandatangan KUA/PPAS, dilakukan “tipuan” nomor dan tanggal yang sudah dipesan dan diregistrasi sebelumnya.

Namun yang pasti, hampir semua daerah lalai akan kepatuhan dan ketepatan waktu dalam penetapan RKPD, bersepakat akan rancangan KUA/PPAS, penyusunan RKA SKPD/SKPKD, tapi tidak untuk penetapan RAPBD menjadi APBD. Pemerintahan Daerah baik DPRD dan Pemerintah Daerah punya kolaborasi dan senergitas yang tinggi akan penetapan APBD tepat waktu. Oleh karena ketentuan peraturan perundang-undangan mengamanatkan “pengambilan keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap RAPBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun angaran yang bersangkutan dilaksanakan”.

Atas nama kolaborasi dan senergitas yang tinggi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, apapun bentuk dan anggaran yang diajukan oleh Pemerintah Daerah akan berjalan mulus di DPRD. Pembicaraan, pembahasan dan persetujuan DPRD atas RAPBD menjadi APBD jika perlu hanya dibicarakan/dibahas/disetujui setengah hari dan setengah jam. DPRD tak mempersoalkan dan tidak mempertanyakan berapa alokasi anggaran untuk kemiskinan, pengangguran dan indikator ekonomi makro lainnya. Berapa alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan masyarakat serta kebutuhan dan layanan dasar rakyat lainnya. Yang ditanyakan dan dipersoalkan adalah berapa kemampuan keuangan daerah, tinggi, sedang atau rendah. Jika masih rendah dan sedang dicarilah berbagai alasan-alasan pembenaran dengan jalan menambah nilai variable penghitung untuk menaikkan kemamapuan keuangan daerah menjadi tinggi. Mengapa kemampuan keuangan daerah harus tinggi, hal ini berimplikasi pada besaran TKI (tunjangan komunikasi insentif) dan DOP (dana operasional pimpinan). Selain itu, dengan tingginya kemampuan keuangan daerah berimplikasi pada besaran penghasilan/tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD?.

Berikut yang ditanyakan dan dipersoalkan DPRD saat pembahasan RAPBD adalah berapa dana aspirasi untuk anggota dan pimpinan DPRD (dibahas tersendiri dalam buku Titik-Titik Korupsi di Daerah). Berapa hibah dan bansos untuk para anggota dan pimpinan DPRD?. Dan yang paling utama dan menjadi prioritas pembahasan RAPBD adalah berapa anggaran perjalanan dinas untuk DPRD baik perjalanan dinas dalam daerah dan terlebih adalah perjalanan dinas luar daerah. Cara menghitungnya pun tak tangung-tanggung anggaran perjalanan dinas peranggota dan pimpinan DPRD dihitung penuh mulai 1 Januari hingga 31 Desember, terhitung sekaligus hari libur nasional dan liburan sabtu dan minggu. Sepertinya tak ada lagi jeda untuk keluarga dan waktu bekerja untuk melaksnakan tugas-tugas kedinasan.

Cukupkah sampai disini?. Tidak!!!, alokasi anggaran perjalanan dinas setahun pun habis terpakai sebelum waktunya 31 Desember, jatuh tempo pun terjadi. Sangat beragam per daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Terdapat daerah yang penggunaan anggaran belanja perjalanan dinas terpakai hingga 31 Desember. Terdapat pula daerah, pada bulan September sudah habis terpakai, malahan beberapa daerah pada bulan Juni sudah habis terpakai. Jika demikian apa yang terjadi?. Menambah lagi anggaran belanja perjalanan dinas pada APBD-Perubahan.

Tidak hanya alokasi belanja perjalanan dinas DPRD saja yang menjadi belanja utama dan prioritas. Namun jauh sebelum RAPBD diajukan ke DPRD, ditingkat SKPD pun pembahasan alokasi belanja di SKPD sangat alot pembahasannya. Alokasi belanja perjalanan dinas di SKPD menjadi anggaran yang sangat didahulukan dari belanja lainnya. Berbagai strategi dilakukan oleh SKPD untuk beroleh anggaran perjalanan dinas. Jika perlu “tipu menipu” dalam kertas kerja SKPD pun dilakukan yang dikemas dan diformula dalam bentuk usulan program/kegiatan dan telaahan. Mulai dari strategi sistem terbuka hingga sistem tertutup.

  1. Sistem Terbuka Penganggaran Perjalanan Dinas.

Sistem terbuka dilakukan dengan cara membuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang indah dipandang dan elok dibaca. Misalnya program pengentasan kemiskinan dengan rencana anggaran Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah). Kegiatannya pun ternyata Rp. 700.000.000. (tujuh ratus juta rupiah) untuk perjalanan dinas luar daerah dengan modus studi banding dan konsultasi serta lain-lain, sehingga anggaran untuk kemiskinan tersisa Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Dari sisa Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) pun didalamnya masih terdapat anggaran perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Dari sisa anggaran kemiskinan Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) didalamnya masih terdapat pula belanja pembelian ATK, sewa sound system, hingga belanja konsumsi, maka habislah anggaran untuk kemiskinan.

Demikian pula, anggaran untuk pemberdayaan masyarakat, pengangguran, dokumen perencanaan hingga belanja modal alat-alat kesehatan, konstruksi, pengadaan buku, pengadaan hewan/ternak dan tanaman tak luput dari prosentase belanja perjalanan dinas luar daerah maupun perjalanan dalam daerah dan tak tangung-tangung besaran anggaran perjalanan dinas membuat rebutan, iri hati dan kecemburuan sesama pejabat dan ASN lainnya.

  1. Sistem Tertutup Penganggaran Perjalanan Dinas.

Sistem tertutup tak kalah serunya. SKPD mengusulkan program-program yang prioritas dan mendesak, sehingga TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) termasuk Kepala Daerah terbuai dan terlena dengan indah dan eloknya program yang ditawarkan oleh SKPD, dan besaran anggaranpun yang sudah dimark up terlebih dahulu disetujui. Ketika, anggaran untuk program prioritas disusun dan diusulkan dalam RKA (rencana kerja dan anggaran) oleh SKPD, maka sebagian anggaranpun dialihkan oleh SKPD kedalam belanja perjalanan dinas luar daerah pada program lainnya.

Selain itu, yang lebih parah lagi, anggaran dalam program-program yang prirotas dan mendesak serta anggaran kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat turut dimark up, kemudian dilakukan pergeseran-pergeseran hingga perubahan kedalam anggaran belanja perjalanan dinas.

Belanja perjalanan dinas luar daerah, sepertinya menjadi belanja yang sangat prioritas dan utama bagi DPRD dan SKPD-SKPD, belanja yang mengaburkan dan menenggelamkan program-program pengentasan kemiskinan, penurunan pengangguran, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan dasar  serta program-program pro rakyat lainnya. Mengapa anggaran belanja perjalanan dinas luar daerah menjadi anggaran belanja yang maha penting?. (Ikuti terus tulisan-tulisan tentang perjalanan dinas yang dikompilasi kedalam buku Perjalanan Dinas Undercover, tulisan berikutnya SPPD atau Satuan Pendapatan Pejabat Daerah).

Nauzubillahiminzalik……..

(Itulah intisari dari diskusi-diskusi yang terjadi dikalangan para Pengelola Keuangan Daerah jika berkumpul disaat istirahat pada saat kegiatan-kegiatan atau acara-acara seputar pengelolaan keuangan daerah baik dalam bentuk sosialisasi, workshop, rapat kerja, desiminasi dan-lain).

*)  Pecandu Imajiner.

Older Entries

%d blogger menyukai ini: