Novel Cinta Segi Lima

Tinggalkan komentar

Novel Cinta Segilima

STRUKTUR APBDESA (BAGIAN 1)

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

Uang-Kertas Desa

Pengaturan mengenai struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atas yang disingkat APBDesa, diatur di dalam pasal 8 hingga pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Selain itu, APBDesa diberi pengertian sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Adapun struktur APBDesa terdiri atas: a. Pendapatan Desa; b. Belanja Desa; dan c. Pembiayaan Desa.

1. Pendapatan Desa.

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Sedangkan penerimaan desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.

Pendapatan Desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok: a. Pendapatan Asli Desa (PADesa); b. Transfer; dan c. Pendapatan Lain-Lain.

Kelompok PADesa terdiri atas jenis: a. hasil usaha, antara lain hasil Bumdes, tanah kas desa; b. hasil asset, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi; c. swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang; ; dan d. lain-lain pendapatan asli desa, antara lain hasil pungutan desa.

Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Kelompok transfer terdiri atas jenis: a. Dana Desa; b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah; c. Alokasi Dana Desa (ADD); d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Pengalokasian dana desa diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015.

Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota

Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah Desa. Dana Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan: a. alokasi dasar; dan b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi. data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Dana Desa setiap kabupaten/kota ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa

Berdasarkan Dana Desa setiap kabupaten/kota bupati/walikota menetapkan Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya. Dana Desa setiap Desa dihitung secara berkeadilan berdasarkan: a. alokasi dasar; dan b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa. Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh Indeks Kesulitan Geografis Desa yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas: a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar; b. kondisi infrastruktur; dan c. aksesibilitas/transportasi. Bupati/walikota menyusun dan menetapkan IKG Desa berdasarkan faktor ketersediaan prasarana pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, dan aksesibilitas/transportasi. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Ketentuan mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Bupati/walikota menyampaikan peraturan bupati/walikota kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta gubernur dan kepala Desa.

Dalam hal terdapat pembentukan atau penetapan Desa baru yang mengakibatkan bertambahnya jumlah Desa, pengalokasian Dana Desa dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. pada tahun anggaran berikutnya apabila Desa tersebut ditetapkan sebelum tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan; atau b. pada tahun kedua setelah penetapan Desa apabila Desa tersebut ditetapkan setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

(Bersambung)

INSPIRASI: KURANG TAMBAH PENDAPATAN DAN PENGELUARAN

Tinggalkan komentar

INSPIRASI: KURANG TAMBAH PENDAPATAN DAN PENGELUARAN

YUSRAN LAPANANDA, SH., MH.
PECANDU IMAJINER

perahu di tepi pantai

Sudah menjadi rutinitas keluargaku (aku, istri dan anak) jika di hari Sabtu atau Minggu pagi bersama ke tempat pelelangan ikan (TPI) Kampung Tenda. Ke TPI bukan saja belanja ikan-ikan segar non kolesterol, juga belanja keperluan dapur lainnya (rempah-rempah) yang turut dijual di TPI. Ikan dan rempah-rempah terbeli memenuhi kebutuhan selama seminggu.

Sebenarnya di balik rutinitas belanja ikan dan rempah-rempah di hari Sabtu atau Minggu pagi di TPI, dilakukan demi penghematan biaya untuk kebutuhan rumah tangga dan berkaitan dengan memenuhi stok ikan dan rempah-rempah selama seminggu, yang tentunya hal ini tak dapat kami lakukan dengan profesi kami sebagai ASN jika dilakukan setiap hari.

Selain itu, rutinitas ke TPI dengan mengajak keluarga lebih mendekatkan hubungan emosional keluarga. Memberi ruang kepada keluarga untuk bersama-sama menikmati perjalanan bersama dengan melihat dan memandang lautan luas nan biru dari tepi TPI. Juga melepaskan berbagai beban pekerjaan di kantor selama seminggu yang sangat membutuhkan energi dan pikiran guna kelangsungan pelayanan dan pelaksanaan pemerintahan yang baik dengan bekerja secara profesional dan berintegritas dalam bertugas.

Juga dengan bersama keluarga ketempat TPI dan sebentar bersama melihat dan memandang lautan lepas nan biru, terlepas pula berbagai beban, bayangan dan khayalan tindakan “kejahatan” pemerintahan sesama pejabat, antara atasan dan bawahan, sesama bawahan, yang saling memfitnah, saling menghujat, kecemburuan, tipu-menipu, kemunafikan, pembusukan sesama, pengingkaran kebenaran, penyembahan kesalahan/kebodohan, pemufakatan jahat, sikut menyikut, tendang menendang, saling curiga mencurigai, saling menjatuhkan, pikiran korupsi dan peristiwa korupsi, yang ujung-ujungnya merugikan pemerintahan dan masyarakat.

Ketika dalam perjalanan menuju TPI, di area menanjak akupun berhenti atas perintah istri. Ternyata istriku berkeinginan untuk beli jagung pipilan “milu cude”. Istriku pun membeli 1 (satu) liter dengan harga Rp. 10.000. tanpa proses tawar menawar, tanpa curiga dengan permainan harga sang penjual, istriku pun percaya penuh dengan harga yang ditawarkan dan istriku pun ikhlas yang terlihat dari wajahnya. Kami pun meneruskan perjalanan menuju TPI yang jaraknya tak jauh lagi.

Seperti biasa kami pun mulai belanja ikan dan rempah-rempah barengan bersama anak-anak. Usai berbelanja kami mulai mengatur belanjaan di mobil, saat itupun istriku bercerita tentang kejadian yang dialami saat berbelanja “sisir kutu rambut”. Sambil istriku bercerita kami pun jalan menuju tepian laut di area TPI.

“Tadi aku ketika mau beli “sisir kutu rambut”, terlihat seorang pria separuh baya juga sementara menawar “sisir kutu rambut” itu.” Istriku mulai bercerita kejadian yang dialaminya tadi.

“Terdengar olehku, si pembeli menanyakan berapa harga “sisir kutu rambut” itu. Si penjual pun memberi tahu harganya Rp. 5.000/pcs. Dan si pembeli menawarnya Rp. 2.000/pcs. Si penjual menjelaskan bahwa barang ini dibelinya dengan harga Rp. 3.750/pcs sehingga keuntungannya Rp. 1.250/pcs. Jika barang itu saya jual Rp. 2.000/pcs maka rugilah si penjual. Si penjual pun menambahkan bahwa dari pertama saya buka jualan sampai sekarang belum ada yang beli, sehingga rugilah saya hari ini,” jelas istriku.

“Nah, disaat itu aku menanyakan harga “sisir kutu rambut” itu berapa? tanya istriku ke penjual.

“Rp. 5.000/pcs bu,” jawab si penjual.

“Aku ambil 2 (dua) pcs, ini uangnya Rp. 10.000,” istriku sambil menyerahkan uang dan si penjual menyerahkan barangnya.

“Saat itu pula, si bapak yang menawar sebelumnya dengan muka marah menghardik aku.”

“Ibu mentang-mentang ada uang ya.”

“Bapak itu sepertinya marah kepada aku, karena aku langsung membayar tanpa menawar dan mengikuti harga si penjual.”

“Akupun berlalu, tanpa menghiraukan ocehan si bapak itu.”

“Pak … kenapa bapak itu begitu marahnya padaku, aku khan tidak tahu apa yang membuatnya tersinggung dan marah,” tanya istriku.

“Itulah perilaku orang-orang dan kehidupan sekarang, orang yang tulus dan ikhlas malah dihardik, dimarahi, disingkirkan malahan bisa-bisa dihabisi,” jawabku.

Tak terasa kami pun sudah dalam mobil untuk kembali ke rumah, mobil pun bergerak perlahan. Tak jauh dari TPI, kami pun melihat seorang ibu berdiri di pinggiran jalan dan sepertinya Ia mau menawarkan sesusatu, dan aku pun mendekatkan mobil kepadanya dan berhenti tepat di depan pintu depan mobil yang ditempati istriku.

“Jagung pipilan “milu cude” bu, Rp. 2.000/liter, tinggal ini bu, beli saja bu,” si ibu penjual menawarkan dagangannya, dan tanpa menawar pun istriku membelinya.

“Ya bu, saya ambil 5 (lima) liter, ini uangnya Rp. 10.000.” Si penjual pun menyerahkan 5 (liter) jagung pipilan “milu cude” yang sudah dikemas dalam tas plastik.

Kami pun melanjutkan perjalanan menuju rumah. Di perjalanan itu pun, kami terhenti oleh kerumunan orang. Sepertinya terjadi kecelakaan. Aku pun tetap jalankan mobil namun secara pelan-pelan. Begitu herannya aku dan istriku ternyata yang kecelakaan itu adalah Bapak yang menawar “sisir kutu rambut” tadi. Sepertinya ini kecelakaan tunggal, Bapak ini jatuh sendiri dari sepeda motor yang Ia tunggangi. Dan terlihat, ikan-ikan hasil belanjaan si Bapak itu semuanya tumpah ke jalan, dan terlihat Bapak itu, terluka di pelipisnya.

Mobil kami berjalan terus secara pelan-pelan, di saat kami menoleh ke arahnya, si Bapak pun secara kebetulan menoleh kepada kami, dan Ia pun langsung menundukkan kepalanya, sambil menahan rasa sakit, dan mulai mencoba mengumpulkan belanjaan ikannya yang masih bisa diambil.

Kami pun berlalu.

Dalam perjalanan pun istriku bertanya, “apa hikmah dari kejadian tadi itu pak, mulai dari cerita beli jagung pipilan “milu cude” yang pertama, beli “sisir kutu rambut” dan marahnya si bapak tadi, beli jagung pipilan “milu cude” lagi dan terakhir kecelakaan si Bapak.”

“Saya pernah membaca status di akun seseorang tapi saya lupa di bbm atau di facebook yang intinya, …… jika gajimu Rp. 5 jt perbuan sedangkan hasil kerjamu 10 jt perbulan maka kekurangan antara hasil kerjamu dengan gajimu akan kau dapatkan dari penerimaan yang halal dari yang lain, dan jika gajimu Rp. 10 jt perbulan sedangkan hasil kerjamu hanya Rp. 5 jt perbulan maka kelebihan antara gajimu dengan hasil kerjamu akan dikurangi dari misalnya sakit, kecelakaan, dan lain-lain,” jelasku kepada istriku.

“Jadi dari status dan rangkaian cerita tadi bisa aku tafsirkan begini, ketika kau membeli jagung pipilan “milu cude” yang aku anggap mahal tapi kamu membelinya tanpa menawar dan kau ikhlas, kemudian di saat kau membeli “sisir kutu rambut” tanpa menawar dan sepertinya kau membantu si penjual yang belum terjual barangnya, dan kamu dihardik dan dimarahi oleh si Bapak tanpa salah dan kau diam tanpa meladeninya, maka yang terjadi adalah kau mendapatkan kembali harga jagung yang sangat murah dari si ibu yang menjual di pinggir jalanan.”

“Dan akhirnya si Bapak tadi mendapat kecelakaan dan ikan-ikan belanjaannya tak bisa dipakai lagi yang lainnya,” jelasku kepada istriku.

Tak terasa kami pun tiba dirumah, dan semua hasil belanjaan ikan dan rempah-rempah untuk kebutuhan seminggu kami turunkan dari mobil.

Selesai

KEKUASAAN DAN ORGANISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (BAGIAN 2)

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

100 rupiah kita

Sehingga dengan demikian, dipahami bahwa organisasi pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang diatur di dalam pasal 3 sampai dengan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdiri dari: (1). Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dijabat oleh kepala desa; dan (2). PTPKD/perangkat desa yang terdiri dari: (a). Koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa, dijabat oleh Sekretaris Desa; (b). Pelaksana kegiatan, dijabat oleh Kepala Seksi (bidang keuangan); (c). Bendahara, dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.

Kepala Desa

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan: a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; b. menetapkan PTPKD; c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan e.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

PTPKD

PTPKD atau Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. PTPKD berasal dari unsur perangkat desa,terdiri yang terdiri dari: a. Sekretaris Desa, selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa; b. Kepala Seksi; dan c. Bendahara, PTPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Sekretaris Desa

Sekretaris Desa, selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas: a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa; b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa; c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa; d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Kepala Seksi

Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Kepala Seksi mempunyai tugas: a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa; c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan; d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Bendahara

Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa. Bendahara di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan. Bendahara mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Bendahara selain mempunyai tugas, bendahara desa juga sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Selesai)

Novel Ambisi Di Bawah Kaki Menara

Tinggalkan komentar

Cover novel ambisi di bawah menara - limboto

KEPEMIMPINAN DALAM BIROKRASI, DI INDONESIAKU KEMARIN, KINI DAN ESOK

Tinggalkan komentar

PUISI

KEPEMIMPINAN DALAM BIROKRASI, DI INDONESIAKU KEMARIN, KINI DAN ESOK
YUSRAN LAPANANDA, SH., MH.

Siluet Sholat

Kemarin……….
Kehidupan kita penuh tawa dan canda,
walaupun itu karena keterpaksaan kekuasaan
dengan simbol loyalitas dan nyamannya jabatan……..
walaupun sedikit munafik dan kepura-puraan

Kini……….
Kehidupan kita penuh caci dan maki,
yang didorong oleh ambisi, harta, sanjungan, pencarian eksistensi diri,
dan keterpaksaan untuk pembuatan sejarah……….
walapun memuakkan dan memalukan

Kemarin……….
Kehidupan kita dihiasi dengan nilai-nilai moral dan menjunjung nilai-nilai agama
demi meraih simpati penguasa dan bertahan pada jabatan dengan berpijak
pada kebenaran semu…….
walaupun sedikit bermuka dua dan mengorbankan harga diri

Kini……….
Kehidupan kita setelah dikukuhkan oleh nilai-nilai moral dan agama yang sempurna
malahan kita jadi pendusta dengan ornamen fitnah, kemunafikan, kecemburuan, bermuka dua dan pemufakatan jahat demi cita-cita dan ambisi suatu jabatan tertentu………
walaupun dengan intrik tersembunyi sedikit balas dendam

Kemarin……….
Kehidupan kita bagaikan taman yang sejuk nan luas seluas ambisi memperkaya diri sendiri………..,
Kehidupan kita bagaikan pegunungan yang tinggi setinggi ambisi kehidupan untuk mengejar jabatan orang lain……….,
Sesekali terdengar kicauan burung-burung seperti kicauan mereka yang bermuka dua………, Terasa tiupan angin sepoi-sepoi seperti hembusan cerita fitnah yang mulai merambah dan terasa diantara mereka………,
Terlihat dan terasa mentari dan rembulan bersahaja dan bersahabat…………seperti kecemburuan yang dibalut dengan persahabatan……….
Terlihat air jernih mengalir melintasi sungai, sejernih ide dan pikiran mereka-mereka yang tak berdosa………

Kini……….
Kehidupan kita dihuni dan dikelilingi oleh para pencari muka, para pemburu harta karun, para penghianat, para pendusta, para pengingkar kebenaran, para pengingkar nilai-nilai moral, penculik kekuasaan, para pencari jabatan, para ahli fitnah, pemburu eksistensi diri, mereka bermuka dua dengan kepura-puraan, penikmat kecemburuan, para ambisius…….bahkan para ahli nuzum………

Kemarin……….dan kini…………..
Kehidupan kita butuh……….
Kepemimipinan yang pelindung dan mengayomi……….
Kepemimipinan yang pemutus kebenaran dan pemutus berkeadilan……….
Kepemimipinan yang kharismatis……….
Kepemimpinan yang bukan pencetus dan membiarkan konflik……….
Kepemimpinan yang bukan ambisius pada pencitraan………
Kepemimpinan yang bukan pemutus ketidakpastian………
Kepemimpinan yang bukan penumpuk harta karun………

Esok………
Kehidupan kita………tak tahu arahnya……dan penuh goncangan……….
sepanjang ambisi (orang dan kelompok), fitnah, cari muka, kecemburuan, kemunafikan, dusta, tinggalkan nilai-nilai moral dan agama, yang didahulukan dan diisitimewakan……..
Entahlah……..

Refleksi Penggantian Waktu

KEKUASAAN DAN ORGANISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (BAGIAN 1)

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

peci gorontalo

Pengaturan kekuasaan dan organisasi pengelolaan keuangan desa diatur di dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, dan pasal 3 sampai dengan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

A. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Setelah membaca dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa khususnya yang berkenaan dengan kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang sudah saya paparkan di atas, secara umum dapat saya garis bawahi, dalam mengelola keuangan desa terdapat kekuasaan (wewenang/tugas) pengelolaan keuangan desa yaitu kekuasaan otorisasi dan kekuasaan ordonansi.

Kekuasaan otorisasi adalah kekuasaan (wewenng) untuk mengambil tindakan yang berakibat penerimaan menjadi pendapatan desa atau kekuasaan (wewenang/tugas) untuk mengambil tindakan yang berakibat pengeluaran yang menjadi beban anggaran belanja desa. Kekuasaan otorisasi penerimaan dalam bentuk kekuasaan (wewenang) memungut pendapatan asli desa dan pendapatan lain-lain. Kekuasaan otorisasi belanja desa diwujudkan dalam bentuk APBDesa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa, penerbitan SPP (surat permintaan pembayaran) atau bentuk-bentuk lain yang disamakan dengan itu.

Kekuasaan ordonansi adalah kekuasaan (wewenang/tugas) menguji tagihan-tagihan desa kepada pihak ketiga, dan menguji tagihan-tagihan kepada desa. Kekuasaan ordonansi pendapatan diwujudkan dalam bentuk menguji tagihan-tagihan desa kepada pihak ketiga dan memerintahkan pemungutan/penagihannya yang dilakukan dengan menerbitkan surat-surat yang berkesesuaian. Kekuasaan otorisasi belanja desa diwujudkan dalam bentuk menguji tagihan-tagihan kepada desa dengan menerbitkan penerbitan SPP (surat permintaan pembayaran) atau bentuk-bentuk lain yang disamakan dengan itu.

Selain itu, terdapat kekuasaan kebendaharaan. Pada hakikatnya kekuasaan kebendaharaan hanya merupakan kewajiban dan tugas, dan bukan wewenang. Kekuasaan kebendaharaan berhubungan dengan kewajiban dan tugas bendahara. Bendahara mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Dan bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, “Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa”. Sedangkan berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, “Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan”.

Berdasarkan ketentuan di atas, kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang/dimiliki oleh kepala desa. Sehingga dengan demikian, pada hakikatnya kepala desa adalah pemegang/pemilik kekuasaan (wewenang) otorisasi, kekuasaan (wewenang/tugas) ordonansi, kekuasaan kebendaharaan (tugas).

B. Organisasi Pengelolaan Keuangan Desa.

Pemegang/pemilik kekuasaan pengelolaan desa adalah kepala desa. Kepala desa dalam melaksanakan kekuasaannya (kekuasaan/wewenang otorisasi, kekuasaan (wewenang/tugas) ordonansi, kekuasaan kebendaharaan (tugas)), kepala desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa. Hal ini sebagaimana diatur di dalam pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 93 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, “Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa”.

Lain hanya dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, “Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD”. PTKPD (pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa) adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Saya memahami bahwa frasa Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD lebih pada organisasi pengelolaan keuangan desa.

Sehingga dengan demikian, dipahami bahwa organisasi pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang diatur di dalam pasal 3 sampai dengan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdiri dari: (1). Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dijabat oleh kepala desa; dan (2). PTPKD/perangkat desa yang terdiri dari: (a). Koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa, dijabat oleh Sekretaris Desa; (b). Pelaksana kegiatan, dijabat oleh Kepala Seksi (bidang keuangan); (c). Bendahara, dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.

(Bersambung)

Older Entries

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 227 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: