Buku Catatan Hukum Keuangan Daerah

Tinggalkan komentar

PEMANFAATAN “BGS/BSG” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 4)

Tinggalkan komentar

PEMANFAATAN “BSG/BGS” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 4)

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH.

Kepala  Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo

Tata Cara Pelaksanaan BGS/BSG Atas Barang  Milik Daerah Berupa Tanah Yang Berada Pada Pengelola Barang.

Mitra BGS/BSG harus melaksanakan pembangunan gedung dan fasilitasnya sesuai dengan yang telah ditentukan dalam perjanjian BGS/BSG. Apabila mitra BGS/BSG telah selesai melaksanakan pembangunan gedung dan fasilitasnya, maka: a. mitra menyerahkan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan sebagaimana ditentukan dalam perjanjian BSG/BGS; b. mitra dapat langsung mengoperasionalkan hasil BGS yang dibangun sesuai dengan perjanjian BGS; dan c. mitra menyerahkan hasil BSG kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Hasil BSG kepada Gubernur/ Bupati/Walikota merupakan barang milik daerah.

Hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan KSP barang milik daerah yang telah dibahas sebelumnya pada sub bahasan tata cara pelaksanaan KSP barang milik daerah yang berada pada pengelola barang berlaku pula untuk pelaksanaan BGS/BSG yang berada pada Pengelola Barang.

Tata Cara Pelaksanaan BGS/BSG Atas Barang Milik Daerah Berupa Tanah  Yang Berada Pada Pengguna Barang.

Barang  milik daerah berupa tanah yang berada pada Pengguna Barang dapat dilakukan BGS/BSG berdasarkan: a. inisiatif Pengguna Barang; atau b. permohonan dari pihak lain. Inisiatif Pengguna Barang atas pelaksanaan BGS/BSG barang milik daerah, disampaikan dalam bentuk surat permohonan pelaksanaan BGS/BSG yang ditujukan kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Permohonan dari pihak lain, disampaikan dalam bentuk surat permohonan pelaksanaan BGS/BSG yang ditujukan kepada Pengguna Barang. Permohonan memuat antara lain: a. latar belakang permohonan; b. rencana peruntukan BGS/BSG; c. jangka waktu BGS/BSG; d. usulan besaran kontribusi tahunan; dan e. usulan persentase hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan.

Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan BGS/BSG terhadap permohonan pihak lain kepada Gubernur/Bupati/Walikota, yang memuat: a. latar belakang permohonan; b. rencana peruntukan BGS/BSG; c. jangka waktu BGS/BSG; d. usulan besaran kontribusi tahunan; dan e. usulan persentase hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan. Permohonan disertai: a. data barang milik daerah yang diajukan untuk dilakukan BGS/BSG; b. data pemohon BGS/BSG; c. proposal BGS/BSG; d. data barang milik daerah yang akan dilakukan BGS/BSG; dan e. Informasi lainnya berkaitan dengan usulan BGS/BSG.

Data barang milik daerah yang akan dilakukan BGS/BSG, menegaskan bahwa: a. barang milik daerah yang akan dilakukan BGS/BSG tidak sedang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pokok SKPD/unit kerja; dan b. pelaksanaan BGS/BSG barang milik daerah tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.

Informasi lainnya yang berkaitan dengan usulan BGS/BSG, antara lain informasi mengenai: a. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan penataan kota; dan b. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan. Apabila permohonan BGS/BSG yang diajukan oleh Pengguna Barang bukan berdasarkan permohonan dari pemohon BGS/BSG, maka permohonan BGS/BSG kepada Gubernur/Bupati/Walikota tidak perlu disertai data pemohon BGS/BSG.

Berdasarkan permohonan Pengguna Barang atas persetujuan BGS/BSG kepada kepada Gubernur/Bupati/Walikota terhadap permohonan pihak lain, Pengelola Barang melakukan penelitian administrasi atas barang milik daerah yang akan dilakukan BGS/BSG. Pengelola Barang menyampaikan hasil penelitian kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

Berdasarkan hasil penelitian administrasi yang dilakukan oleh Pengelola Barang, Gubernur/ Bupati/Walikota dapat memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan BGS/BSG. Apabila Gubernur/Bupati/Walikota tidak menyetujui permohonan BGS/BSG, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat penolakan yang disampaikan kepada Pengguna Barang  dengan disertai alasan. Apabila Gubernur/Bupati/Walikota menyetujui permohonan BGS/BSG, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat persetujuan. Surat persetujuan memuat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota dan kewajiban Pengguna Barang untuk menyerahkan barang  milik daerah yang akan dijadikan sebagai objek BGS/BSG kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Penyerahan objek BGS/BSG kepada Gubernur/Bupati/ Walikota, dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Penentuan rincian kebutuhan bangunan dan fasilitas yang akan dibangun di atas objek BGS/BSG ditentukan Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan pertimbangan bersama antara Pengelola Barang  dan Pengguna Barang.

Hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan KSP barang milik daerah yang telah dibahas sebelumnya pada sub bahasan tata cara pelaksanaan KSP barang milik daerah yang berada pada pengelola barang berlaku pula untuk pelaksanaan BGS/BSG barang milik daerah atas tanah yang berada pada Pengguna Barang yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang  kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

(Selesai)

PEMANFAATAN “BGS/BSG” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 3)

Tinggalkan komentar

PEMANFAATAN “BSG/BGS” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 3)

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH.

Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo

Berakhirnya Jangka Waktu BGS/BSG.

BGS/BSG berakhir dalam hal: a. berakhirnya jangka waktu BGS/BSG sebagaimana tertuang dalam perjanjian BGS/BSG; b. pengakhiran perjanjian BGS/BSG secara sepihak oleh Gubernur/Bupati/Walikota; c. berakhirnya perjanjian BGS/BSG; d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pengakhiran BGS/BSG secara sepihak oleh Gubernur/Bupati/Walikota, dapat dilakukan dalam hal mitra BGS/BSG tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian dan ketentuan, antara lain: a. mitra BGS/BSG terlambat membayar kontribusi tahunan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut; b. mitra BGS/BSG tidak membayar kontribusi tahunan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut; atau c. mitra BGS/BSG belum memulai pembangunan dan/atau tidak menyelesaikan pembangunan sesuai dengan perjanjian, kecuali dalam keadaan force majeure. Pengakhiran BGS/BSG dapat dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota secara tertulis.

Pengakhiran perjanjian BGS/BSG secara sepihak oleh Gubernur/Bupati/Walikota, dilaksanakan dengan tahapan: a. Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan teguran tertulis pertama kepada mitra BGS/BSG; b. dalam hal mitra BGS/BSG tidak melaksanakan teguran dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis pertama, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan teguran tertulis kedua; c. dalam hal mitra BGS/BSG tidak melaksanakan teguran kedua dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis kedua, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan teguran tertulis ketiga yang merupakan teguran terakhir; dan d. dalam hal mitra BGS/BSG tidak melaksanakan teguran ketiga dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis ketiga, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat pengakhiran BGS/BSG.

Setelah menerima surat pengakhiran BGS/BSG dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, mitra BGS/BSG wajib menyerahkan objek BGS/BSG kepada Gubernur/ Bupati/Walikota. Gubernur/Bupati/Walikota meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit atas objek BGS/BSG yang diserahkan oleh mitra BGS/BSG. Audit ditujukan untuk memeriksa: a. kesesuaian jumlah dan kondisi objek BGS/BSG antara yang akan diserahkan dengan perjanjian BGS/BSG; b. kesesuaian bangunan dan fasilitas hasil BGS/BSG antara yang akan diserahkan dengan Perjanjian BGS/BSG; dan c. laporan pelaksanaan BGS/BSG.

Aparat pengawasan intern pemerintah melaporkan hasil audit kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan tembusan kepada mitra BGS/BSG. Mitra BGS/BSG menindaklanjuti seluruh hasil audit yang disampaikan oleh aparat pengawasan intern pemerintah dan melaporkannya kepada Gubernur/ Bupati/Walikota. Serah terima objek BGS/BSG dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu BGS/BSG dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Mitra tetap berkewajiban menindaklanjuti hasil audit dalam hal terdapat hasil audit yang belum selesai ditindaklanjuti oleh mitra setelah dilakukannya serah terima. Pengakhiran sepihak BGS/BSG tidak menghilangkan kewajiban mitra BGS/BSG untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian BGS/BSG.

Tata Cara Pelaksanaan BGS/BSG Atas Barang  Milik Daerah Berupa Tanah Yang Berada Pada Pengelola Barang.

Tahapan pelaksanaan BGS/BSG atas barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang, meliputi: a. inisiatif atau permohonan; b. penelitian administrasi; c. pembentukan Tim dan Penilaian; d. perhitungan besaran penerimaan daerah berupa kontribusi tahunan dan persentase hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan; e. pemilihan mitra; f. penerbitan keputusan; g. penandatanganan perjanjian; dan h. pelaksanaan.

BGS/BSG atas barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang  dapat dilakukan berdasarkan: a. inisiatif Gubernur/Bupati/Walikota; atau a. permohonan dari pihak lain. Inisiatif Gubernur/Bupati/Walikota atas BGS/BSG Barang  milik daerah, dituangkan dalam bentuk rekomendasi BGS/BSG barang milik daerah. Inisiatif Gubernur/Bupati/Walikota dapat berasal dari rencana kebutuhan yang disampaikan oleh Pengguna Barang.

Permohonan dari pihak lain, diusulkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang memuat: a. latar belakang permohonan; b. rencana peruntukan BGS/BSG; c. jangka waktu BGS/BSG; dan d. usulan besaran kontribusi tahunan. Permohonan, dilengkapi dengan: a. data barang milik daerah yang diajukan untuk dilakukan BGS/BSG; b. data pemohon BGS/BSG; c. proposal rencana usaha BGS/BSG; d. informasi lainnya berkaitan dengan usulan BGS/BSG, antara lain informasi mengenai: Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan penataan kota; dan bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan.

Besaran kontribusi tahunan, dan persentase hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan dihitung oleh Tim BGS/BSG berdasarkan dan/atau mempertimbangkan nilai wajar barang milik daerah dan analisis dari Penilai. Penghitungan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan, dilakukan oleh Tim BGS/BSG. Apabila diperlukan, Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang dapat menugaskan Penilai untuk melakukan perhitungan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan. Besaran kontribusi tahunan dan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan merupakan nilai limit terendah dalam pelaksanaan pemilihan mitra. Besaran kontribusi tahunan dan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan ditetapkan Gubernur/Bupati/Walikota.

(Bersambung)

Presentasi Bupati Gorontalo, MP-TGR Menuju TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik 2017

Tinggalkan komentar

MP-TGR setelah melalui penilaian yang ketat oleh Tim Penilai Independen Kementerian PAN & RB, MP-TGR masuk ke TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik 2017 pada kategori Tata Kelola Pemerintahan (unsur partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, kualitas regulasi, penegakan hukum, ketertiban sosial, dan kontrol terhadap korupsi dalam pelayanan publik) dengan menyisihkan 3.054 Inovasi Pelayanan Publik se Indonesia dari berbagai Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Prestasi dan penghargaan TOP 99 akan diserahkan oleh Kementerian Pan & RB pada tanggal 19 Mei 2017 di Surabaya.

Kini MP-TGR sedang mengikuti penilaian menuju TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik 2017. Penilaian menuju TOP 40 dilaksanakan pada Jumat, 5 Mei 2017 diruang Sriwijaya Gedung Kementerian PAN & RB. Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo didampingi oleh Sekretaris Daerah, Hadijah U, Tayeb dan Kepala Badan Keuangan, Yusran Lapananda.

Presentasi, Bupati Gorontalo benar-benar memukau dan dapat meyakinkan tim penilai independen atas Inovasi MP-TGR. Presentasi dan wawancara Bupati Gorontalo dilakukan dihadapaan tim penilai independen masing-masing. JB. Kristiadi (Pakar Telematika/Mantan Sekretaris Menkominfo dan Ketua LAN), R. Sitti Zuhro (Peneliti Senior LIPI), Refli Harun (Pakar Hukum Tata Negara), Tulus Abadi (YLKI), Wawan Sobari (Budayawan), Nurjaman Mochtar (Televisi Nasional), Eko Prasojo (Guru Besar Ilmu Administrasi Publik/Mantan Wamen Kementerian PAN & RB), Neneng Goenadi (Country Manager PT. Accenturer Indonesia) dan turut didadiri oleh Muhamad Imanuddin Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelaksanan Layanan Publik.

Pada sesi presentasi, Nelson Pomalingo memaparkan seputar 4 kriteria penilaian yaitu keunikan, dampak/manfaat, keberlanjutan/konsistensi dan reflikasi. Dalam presentasinya Nelson Pomalingo menjelaskan, Pertama, Keunikan MP-TGR ini terletak pada penyelesaian kerugian Negara/daerah yang diamanatkan oleh UU No. 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharann Negara dan PP No. 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan layaknya persidangan pada peradilan pada umunya yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2013 tentang Hukum Acara MP-TGR. Kedua, Dampak/Manfaat, bagi Pemerintah Daerah, MP-TGR telah memberi dampak atas kepastian hukum atas penyelesaian kerugian Negara/daerah dan memberi efek jera bagi ASN dan lainnya atas berbagai rekomendasi pemeriksa, dan dampak/manfaat bagi masyarakat adalah dengan adanya studi banding dari berbagai daerah telah memberi dampak/manfaat bagi perekonomian daerah melalui pajak hotel, pajak, restoran, jasa transportasi dan perbelanjaan lainnya. Dan tentunya MP-TGR telah memberi dampak bagi Pemerintah Daerah atas opini WTP. Ketiga, Keberlanjutan/Konsistensi. MP-TGR sejak dilaksanakan pada tahun 2009 sampai saat ini dilaksanakan secara berkelanjutan dan Pemerintah Daerah konsisten melaksanakannya mulai dari Bupati Gorontalo, David Bobihoe Akib, Pj. Nurlan Darise hingga Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo. Keempat, Reflikasi. Sudah 121 Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) telah melakukan berkunjung untuk menyaksikan dan mempelajari MP-TGR.

Presentasi dan wawancara diakhiri dengan foto bersama antara tim penilai independen bersama Inovator MP-TGR Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan penyerahan buku konseptual Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah melalui TP-TGR oleh Bupati Gorontalo kepada seluruh tim penilai independen.

Menurut rencana, penyerahan penghargaan TOP 40 akan dilakukan pada bulan Juni, yang diharapkan bisa diserahkan langsung Presiden Joko Widodo dirangkaikan dengan International Public Service Exhibition (IPSE) 2017. Pameran akbar inovasi pelayanan publik untuk memamerkan TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017 di Jakarta Convention Center.(*)

(Selesai)

PEMANFAATAN “BSG/BGS” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 2)

Tinggalkan komentar

PEMANFAATAN “BSG/BGS” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 2)

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH.

Kepala  Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo

Hasil BGS/BSG.

Gedung, bangunan, sarana, dan fasilitasnya yang diadakan oleh mitra BGS/BSG merupakan hasil BGS/BSG. Sarana dan fasilitas hasil BGS/BSG, antara lain: a. peralatan dan mesin; b. jalan, irigasi dan jaringan; c. aset tetap lainnya; dan d. aset lainnya. Gedung, bangunan, sarana dan fasilitas menjadi barang milik daerah sejak diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian.

Dalam pelaksanaan BGS/BSG, mitra BGS/BSG dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG. Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG dapat dilakukan sesuai dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah dan/atau untuk program-program nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG dilakukan dengan cara addendum perjanjian BGS/BSG. Addendum perjanjian BGS/BSG: a. tidak melebihi jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun; dan b. menghitung kembali besaran kontribusi yang ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG dilakukan setelah memperoleh persetujuan Gubernur/ Bupati/Walikota.

Bentuk BGS/BSG.

BGS/BSG barang milik daerah dilaksanakan dengan bentuk: a. BGS/BSG barang milik daerah atas tanah yang berada pada Pengelola Barang; dan b. BGS/BSG barang milik daerah atas tanah yang berada pada Pengguna Barang.

Pemilihan Dan Penetapan Mitra BGS/BSG.

Pemilihan mitra BGS/BSG dilakukan melalui Tender. Tender, dilakukan dengan mekanisme pemilhan mitra pemanfaatan barang milik daerah baik pada pengelola barang maupun pada pengguna barang sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya pada sub bahasan tender. Hasil pemilihan mitra BGS/BSG ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Jangka Waktu BGS/BSG.

Jangka waktu BGS/BSG paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani. Jangka waktu BGS/BSG hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian dan tidak dapat dilakukan perpanjangan.

Perjanjian BGS/BSG.

Pelaksanaan BGS/BSG dituangkan dalam perjanjian. Perjanjian BGS/BSG ditandatangani antara Gubernur/Bupati/Walikota dengan mitra BGS/BSG. Perjanjian sekurang-kurangnya memuat: a. dasar perjanjian; b. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian; c. objek BGS/BSG; d. hasil BGS/BSG; e. peruntukan BGS/BSG; f. jangka waktu BGS/BSG; g. besaran kontribusi tahunan serta mekanisme pembayarannya; h. besaran hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi Pengelola Barang/Pengguna Barang; i. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; j. ketentuan mengenai berakhirnya BGS/BSG; k. sanksi; l. penyelesaian perselisihan; dan m. persyaratan lain yang dianggap perlu. Perjanjian BGS/BSG dituangkan dalam bentuk Akta Notaris. Penandatanganan perjanjian BGS/BSG dilakukan setelah mitra BGS/BSG menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi tahunan pertama kepada pemerintah daerah. Bukti setor pembayaran kontribusi tahunan pertama merupakan salah satu dokumen pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian BGS/BSG.

Kontribusi Tahunan, Hasil BGS/BSG Yang Digunakan Langsung Untuk Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah, Penghitungan dan Pembayarannya.

Mitra wajib membayar kontribusi tahunan melalui penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan daerah dari pelaksanaan BGS/BSG. Besaran kontribusi tahunan dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Besaran kontribusi tahunan merupakan hasil perkalian dari besaran persentase kontribusi tahunan dengan nilai wajar barang milik daerah yang akan dilakukan BGS/BSG. Besaran persentase kontribusi tahunan ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota berdasarkan perhitungan Penilai. Nilai wajar barang milik daerah ditentukan berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Dalam hal nilai barang milik daerah berbeda dengan nilai wajar hasil penilaian, BGS/BSG barang milik daerah menggunakan nilai wajar hasil penilaian.

Besaran kontribusi tahunan pelaksanaan BGS/BSG dapat meningkat setiap tahun dari yang telah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Peningkatan besaran kontribusi tahunan dihitung berdasarkan kontribusi tahunan tahun pertama dengan memperhatikan tingkat inflasi. Besaran kontribusi tahunan ditetapkan dalam persetujuan pelaksanaan BGS/BSG dan dituangkan dalam perjanjian. Dalam hal usulan besaran kontribusi tahunan yang diajukan oleh calon mitra BGS/BSG lebih besar dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh Penilai Pemerintah, besaran kontribusi tahunan yang ditetapkan dalam persetujuan pelaksanaan BGS/BSG dan yang dituangkan dalam perjanjian adalah sebesar usulan besaran kontribusi tahunan dari calon mitra BGS/BSG.

Pembayaran kontribusi tahunan pertama ke Rekening Kas Umum Daerah oleh mitra BGS/BSG harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian BGS/BSG. Pembayaran kontribusi tahunan tahun berikutnya ke Rekening Kas Umum Daerah harus dilakukan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian. Pembayaran kontribusi tahunan pada akhir tahun perjanjian dibayarkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum perjanjian berakhir. Pembayaran kontribusi tahunan dibuktikan dengan bukti setor.

Dalam jangka waktu pengoperasian BGS/BSG, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari hasil BGS/BSG harus digunakan langsung oleh Pengguna Barang  untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan. Besaran hasil BGS/BSG yang digunakan langsung, ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan rekomendasi oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Penyerahan bagian hasil BGS/BSG yang digunakan langsung, dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam perjanjian BGS/BSG. Penetapan penggunaan barang milik daerah hasil BGS/BSG yang digunakan langsung, dilakukan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota.

(Bersambung)

PERGI PAGI PULANG SORE

Tinggalkan komentar

PERGI PAGI PULANG SORE

YUSRAN  LAPANANDA*)

Kurela Pergi Pagi Pulang Pagi
Hanya untuk mengais rezeki..
Doakan saja aku pergi
S’moga pulang dompetku terisi……..

Syair diatas merupakan penggalan lagunya Group Band ARMADA dengan judul Pergi Pagi Pulang Pagi. Syair dan judul lagu ini menginspirasi saya untuk membuat tulisan ini dengan judul Pergi Pagi Pulang Sore. Lagu ini sempat tenar di tahun 2016 dan sampai saat ini masih menghiasi belantika musik Indonesia khususnya dikalangan kawula muda. Tentunya anda berpikir dan bertanya-tanya, apa kaitannya antara judul lagu Pergi Pagi Pulang Pagi dengan dengan judul tulisan ini Pergi Pagi Pulang Sore.

Saya pun mendapat cerita dari salah seorang teman punya teman yang bekerja di salah satu perusahaan swasta. Menurut cerita teman punya teman, saat itu Ia menuju Kota Manado via penerbangan pesawat pagi “Wings Air” maskapi penerbangan Group Lion Air. Seperti biasanya Ia pun melakukan prosesi kebandaraan. Cek ini, menuju ruang tunggu dan duduk menunggu pemberitahuan untuk naik pesawai. Tanpa rasa apapun, Ia ketemu beberapa orang pejabat dan ASN. Basa-basi (perbincangan) pun terjadi diantara Ia dan beberapa orang pejabat dan ASN. Dari perbincangan itu diketahui, para pejabat dan ASN juga akan ke Kota Manado untuk urusan kedinasan, studi banding ke Pemerintah Kota Manado selama 3 (tiga) hari.

Waktu untuk naik kepesawatpun diberitahukan. Perbincangan tujuan dan sasaran studi banding ke Pemerintah Kota Manado berlanjut. Kebetulan teman saya punya teman duduk berdampingan dengan salah seorang pejabat dan ASN. Ternyata studi banding ke Pemerintah Kota Manado selama 3 (tiga) hari dengan tujuan dan sasaran 3 (tiga) SKPD. Perbincanganpun berlanjut ke soal tempat menginap hingga kapan balik ke daerah asal atau kampung halaman, dan dengan menggunakan angkutan apa.

Tak terasa pesawatpun landing di landasan bandara Sam Ratulangi Manado dengan goncangan yang sedikit memberi lipstick putih pada bibir. Memang dalam perjalanan dari bandara asal, sejak take off cuaca sedikit bersahabat, namun disaat mendekati Kota Manado cuaca berawan tebal dan kehitam-hitaman dan disertai hujan, cerita teman saya punya teman..

Ternyata teman saya punya teman ke Manado dalam rangka mengikuti Rapat Kerja di lingkungan perusahaan mereka, selama setengah hari (half day). Sehingga setelah acara rapat kerja langsung balik ke kota asal. Kenapa langsung balik? Ternyata satuan biaya perjalanan dinas diperusahaannya tidak semegah dan segunung satuan biaya dilingkungan Pemerintah Daerah. Sehingga untuk apa berlama-lama, toh acarapun sudah selesai sesuai dengan waktu dan jadwal penugasan. Hari itu pula teman saya punya teman, balik dengan menggunakan pesawat dengan maskapi penerbangan yang sama Wings Air.

Tak punya rasa apapun, teman saya punya teman sangat kaget ketemu lagi dengan rombongan pejabat dan ASN yang tadi berangkat sama-sama. Pertemuanpun terjadi pada saat cek in. Benar-benar kaget rombonganya pejabat dan ASN, ketika melihat Ia. Teman saya punya temanpun bertanya kepada salah satu rombongan studi banding. Kenapa sudah balik, khan waktu studi banding selama 3 (tiga) hari, kenapa sudah balik hari ini?. Orang yang ditanya pun tidak dapat menjawab dan membisu, pura-pura tidak dengar dan buru-buru meninggalkan teman saya punya teman alias kabur dan terkesan menghindar.

Disaat diruang tunggu pun, rombongan pejabat dan ASN terkesan menghilang, sembunyi, ngumpet. Teman saya punya teman semakin tidak mengerti dengan kejadian ini, menghilangnya rombongan pejabat dan ASN, Ia benar-benar binggung. Disaat naik ke pesawat rombongan pejabat dan ASN pun yang terlebih dahulu naik pesawat. Didalam pesawatpun rombongan menghindar bertatap muka. Ia pun paham, ternyata ada sesuatu yang mereka sembunyikan atas pelaksanaan perjalanan dinas mereka kali ini. Ia pun mengambl sikap untuk menjauh dari rombongan studi banding ini. Namun sejuta pertanyaan mengantung dipikirannya dan Ia ingin menuntaskan dan menghempaskan rasa itu dengan bertanya kepada orang-orang pemerintahan daerah lainnya.

Ia pun menceritakan kejadian ini kepada teman saya, dan teman saya bertanya kepada saya tentang kejadian itu. Itulah, dalam istilah saya perjalanan dinas luar daerah “Pergi Pagi Pulang Sore”. Sesuai penugasan perjalanan dinas mereka, dilaksanakan selama 3 (tiga) hari berarti ditambah 1 (satu) hari sebelum dan (1) satu hari sesudah menjadi 5 (lima) hari. Akan tetapi perjalanan dinas mereka lakukan selama 1 (satu) hari. Dari cerita diatas, satuan biaya penginapan/hotel mereka pertanggungjawabkan melalui satuan biaya 30% atau pertanggungjawaban penginapan/hotel mereka menggunakan bill-billan (bill mark up atau bill fiktif). Mereka minta bill hotel kepetugas hotel dengan membayar kompensasi atau mereka punya “tukang biking bill-billan”. Satuan biaya angkutan pun mereka pertanggungjawaban melalui angkutan darat atau tetap menggunakan tiket dan boarding pass produk dalam negeri. Satuan biaya penginapan/hotel dan satuan biaya angkutan menggunakan system at cost.

Itulah, sepenggal cerita teman saya punya teman tentang rahasia (undercover) perjalanan dinas pejabat dan ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, demi mengais rezeki………….dan dompetpun terisi. Nauzubillah minzalik……..

 

*)  Pecandu Imajiner.

BATAM KE SINGAPURA

Tinggalkan komentar

Serial : Perjalanan Dinas Undercover

BATAM KE SINGAPURA

YUSRAN  LAPANANDA
Pecandu Imajiner

Batam adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Kota Batam terletak di Pulau Batam dan seluruh wilayahnya dikelilingi Selat Singapura dan Selat Malaka. Batam merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, Kota Batam memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura. Batam pun menjadi daerah tujuan wisata hingga ke Singapura.

Dari Batam pun Singapura nampak terlihat apalagi jika cuaca cerah. Dari Batam pun kita menikmati pemandangan Singapura. Dari Batam pun Singapura dapat dikunjungi. Dari Batam pun, dalam waktu kurang lebih sejam kita dapat menyeberang ke Singapura dengan menggunakan kapal ferry via pelabuhan Sekupang, Nongsa Point Marina, Batam Center, dan Harbour Bay. Misalnya penyeberangan ferry dari Batam Center ke Harbiurfront setiap jam. Untuk mengurus dokumen imigrasi pun terbilang singkat dan cepat. Biaya berwisata ke Singapura pun terbilang terjangkau.

Maka dari itu, tak heran Kota Batam menjadi sasaran dan tujuan rencana berbagai kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Mulai dari Bimbingan Teknis, Seminar, Workshop dan lain-lain apapun namanya diarahkan ke Kota Batam. Tak luput pula kegiatan Studi Banding, Studi Komparasi dan apapun namanya, Kota Batam menjadi sasaran dan tujuan para ASN (Aparatur Sipil Negara) atau SKPD (satuan kerja pemerintah daerah) dilingkungan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), dan anggota/pimpinan DPRD.

Jika kegiatan Bimbingan Teknis, Seminar, Workshop dan lain-lain apapun namanya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) telah melalui perencanaan anggaran belanja baik konsumsi/makan minum, honor narasumber, dan tententunya perjalanan dinas (penginapan/hotel, penerbangan/tiket, uang harian dan satuan biaya perjalanan dinas lainnya). Lain halnya dengan Studi Banding, Studi Komparasi dan apapun namanya, tentunya kegiatan ini tidak melalui perencanaan anggaran belanja, oleh karena sumber anggarannya “diglodongkan” dalam belanja perjalanan dinas misalanya belanja perjalanan dinas luar daerah mengikuti rapat-rapat,……………….

Memang kegiatan Studi Banding, Studi Komparasi dan apapun namanya bukan untuk mendukung dan mencapai kinerja SKPD, tapi lebih hanya untuk jalan-jalan, plesir dan untuk mendapatkan selisih dari biaya perjalanan dinas. Modus untuk stubanpun disusun, dengan diawali pembicaraan beberapa orang di SKPD masing-masing, Pimpinan SKPD, Kepala-kepala Bidang dan pejabat eselon IV serta staf dengan kesimpulan pembicaaraan adalah buatlah telaahan staf untuk beroleh persetujuan pimpinan. Pembiayaanpun sudah disebutkan dalam telaahan, anggaran perjalanan dinas sudah tersedia dalam DPA (dokumen pelaksanaan anggaran) SKPD. Bagaimana jika anggaran pada SKPD tidak tersedia?. Dalam telaahan SKPD pun telah disebutkan bahwa anggaran tidak tersedia, jika berkenan anggaran dibebankan pada DPA Kepala Daerah pada Belanja Perjalanan Dinas…………bisakah??????. Nauzubillah minzalaik.

Dalam telaahanpun sudah dicantumkan, daerah tujuan/sasaran studi banding adalah Kota Batam.  Apakah ke Negara Singapura sudah dicantumkan dalam telaahan?. Tentunya tidak. Kota Batam adalah tujuan/sasaran studi banding namun tujuan/sasaran yang sesungguhnya adalah menyeberang ke Negara Singapura. Untuk jalan-jalan, plesir, “memanjakan mata” dan tentunya adalah belanja. Telaahan pun disetujui tanpa halangan dan kendala apapun.

Modus menyeberang ke Singapura pun telah direncanakan. Studi banding ke Pemerintah Kota Batam dilaksanakan dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, yang terpenting adalah sudah mengabsensi kehadiran, bertemu dengan para pihak telah dilaksanakan dan yang terpenting pertanggungjawaban SPPD (surat perintah perjalanan dinas) sudah di tandatangani dan tak lupa selfie sejenak. Terencana studi banding dilaksanakan selama 2 (dua) hari. Hari pertama untuk studi banding dan hari kedua adalah hari yang direncanakan untuk menyeberang ke Singapura. Pagi hari menyeberang dengan Kapal Ferry ke Singapura dan sore hari kembali ke Indonesia (Kota Batam).

Dan hari keempat kembali ke kampong halaman atau ke daerah asal……dan “birahi” pun terpuaskan dan tujuan studi banding untuk daerah pun terhempaskan di Singapura.(*)

Selesai

 

Older Entries

%d blogger menyukai ini: