Buku Seputar Hukum Keuangan Daerah

Tinggalkan komentar

Seputar Hukum Keuangan Daerah

PEMANFAATAN “KERJA SAMA PEMANFAATAN” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 4)

Tinggalkan komentar

Serial: Catatan Pojok

PEMANFAATAN “KERJA SAMA PEMANFAATAN” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 4)

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo

Tata Cara Pelaksanaan KSP Barang Milik Daerah Yang Berada Pada Pengelola Barang.

Tahapan pelaksanaan KSP atas barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang meliputi: a. inisiatif atau permohonan; b. penelitian administrasi; c, pembentukan Tim dan penilaian; d. perhitungan besaran penerimaan daerah dari KSP berupa kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan; e. pemilihan mitra; f. penerbitan keputusan; g. penandatanganan perjanjian; dan h. pelaksanaan.

KSP atas barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang dapat dilakukan berdasarkan: a. inisiatif Gubernur/Bupati/Walikota; atau b. permohonan dari pihak lain. Inisiatif Gubernur/Bupati/Walikota terhadap KSP atas barang milik daerah, dituangkan dalam bentuk rekomendasi KSP barang milik daerah. Inisiatif Gubernur/Bupati/Walikota dapat berasal dari rencana kebutuhan yang disampaikan oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.

Permohonan dari Pihak Lain atas KSP atas barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang, diusulkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Permohonan dari Pihak Lain paling sedikit memuat: a. latar belakang permohonan; b. rencana peruntukan KSP; c. jangka waktu KSP; dan d. usulan besaran penerimaan daerah dari KSP. Permohonan dari Pihal Lain dilengkapi dengan: a. data barang milik daerah yang direncanakan untuk dilakukan KSP; b. data pemohon KSP; c. proposal rencana usaha KSP; dan d. informasi lainnya berkaitan dengan usulan KSP. Informasi lainnya berkaitan dengan dengan usulan KSP, antara lain: a. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan penataan kota; dan b. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan. Kelengkapan informasi berupa Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan penataan kota dan bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan tidak diberlakukan untuk KSP dalam rangka mengoperasionalkan barang milik daerah.

Pengelola Barang melakukan penelitian administrasi atas dokumen barang milik daerah yang akan dilakukan KSP. Dokumen barang milik daerah yang akan dilakukan KSP meliputi: a. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan; b. dokumen pengelolaan barang milik daerah; dan c. dokumen penatausahaan barang milik daerah. Apabila hasil penelitian administrasi, barang milik daerah dapat dilakukan KSP, Gubernur/Bupati/Walikota: a. membentuk Tim KSP; dan b. menugaskan Penilai melalui Pengelola Barang untuk melakukan penilaian barang milik daerah yang akan dilakukan KSP guna mengetahui nilai wajar atas barang milik daerah bersangkutan.

Dalam hal barang milik daerah dapat dilakukan KSP, maka Gubernur/Bupati/Walikota membentuk Tim KSP. Tim KSP bertugas: a. menyiapkan rincian kebutuhan bangunan dan fasilitas yang akan ditenderkan apabila KSP berdasarkan inisiatif Gubernur/Bupati/Walikota dan bukan dalam rangka mengoperasionalkan barang milik daerah; b. menghitung besaran penerimaan daerah dari KSP berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian; c. menyiapkan perjanjian KSP; d. menyiapkan Berita Acara Serah Terima (BAST) objek KSP dari Pengelola Barang kepada mitra KSP; dan e. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim KSP dapat mengikutsertakan SKPD/Unit Kerja teknis yang berkompeten. Dalam rangka menentukan kelayakan bisnis KSP, Gubernur/Bupati/Walikota dapat menugaskan penilai atau pihak lain yang berkompeten untuk melakukan: a. analisis penggunaan atas barang milik daerah yang akan dilakukan KSP; atau b. analisis kelayakan bisnis atas proposal KSP. Hasil penilaian (hasil penilaian barang milik daerah yang akan dilakukan KSP guna mengetahui nilai wajar atas barang milik daerah bersangkutan) dan laporan analisis (analisis penggunaan atas barang milik daerah yang akan dilakukan KSP atau analisis kelayakan bisnis atas proposal KSP) disampaikan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota sebagai bagian dalam menentukan pelaksanaan KSP.

Berdasarkan laporan analisis dan/atau mempertimbangkan laporan penilaian nilai wajar barang milik daerah, Tim KSP menghitung besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan. Dalam hal usulan besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan yang diajukan oleh pihak lain lebih besar dari hasil perhitungan Tim KSP, besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan yang ditetapkan dalam persetujuan KSP adalah sebesar usulan besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan yang diajukan oleh pihak lain. Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan dijadikan nilai limit terendah dalam pelaksanaan pemilihan mitra KSP.

Pemilihan mitra KSP dilakukan oleh panitia pemilihan dilakukan berdasarkan pemilihan dan penetapan mitra pemanfaatan barang milik daerah. Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan keputusan pelaksanaan KSP. Keputusan pelaksanaan KSP paling sedikit memuat: a. objek KSP; b. peruntukan KSP; c. penerimaan daerah dari KSP; d. identitas mitra KSP; dan e. jangka waktu KSP. Berdasarkan keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang pelaksanaan KSP, para pihak menandatangani Perjanjian KSP dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlaku keputusan pelaksanaan KSP. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak keputusan pelaksanaan KSP ditetapkan tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian KSP, keputusan pelaksanaan KSP dinyatakan tidak berlaku. Penandatanganan perjanjian KSP, dilakukan setelah mitra KSP menunjukkan bukti pembayaran kontribusi tetap tahun pertama.

Mitra KSP harus melaksanakan KSP sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KSP. Apabila KSP dilakukan bukan dalam rangka mengoperasionalkan barang milik daerah, maka pada saat pembangunan selesai dilaksanakan, mitra KSP wajib: a. menyerahkan bangunan hasil KSP beserta fasilitasnya yang merupakan bagian dari kontribusi tetap dan pembagian keuntungan; dan b. dapat langsung mengoperasionalkan hasil KSP yang dibangun sesuai dengan perjanjian KSP.

(Bersambung)

PEMANFAATAN “KERJA SAMA PEMANFAATAN” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 3)

Tinggalkan komentar

Serial: Catatan Pojok

PEMANFAATAN “KERJA SAMA PEMANFAATAN” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 3)

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo

Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan.

Perhitungan pembagian keuntungan dilakukan dengan mempertimbangkan: a. nilai investasi pemerintah daerah; b. nilai investasi mitra KSP; dan c. risiko yang ditanggung mitra KSP. Perhitungan pembagian keuntungan ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dari hasil perhitungan Tim berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian. Besaran nilai investasi pemerintah daerah didasarkan pada nilai wajar barang milik daerah yang menjadi objek KSP. Besaran nilai investasi mitra KSP didasarkan pada estimasi investasi dalam proposal KSP.

Besaran pembagian keuntungan dapat ditinjau kembali oleh Gubernur/Bupati/Walikota dalam hal realisasi investasi yang dikeluarkan oleh mitra KSP lebih rendah dari estimasi investasi sebagaimana tertuang dalam perjanjian. Realisasi investasi, didasarkan dari hasil audit yang dilakukan oleh auditor independen.

KSP atas barang milik daerah dapat dilakukan untuk mengoperasionalkan barang milik daerah. KSP operasional atas barang milik daerah bukan merupakan penggunaan barang milik daerah yang dioperasikan oleh pihak lain. Apabila mitra KSP hanya mengoperasionalkan barang milik daerah, bagian keuntungan yang menjadi bagian mitra KSP ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan persentase tertentu dari besaran keuntungan yang diperoleh mitra KSP terkait pelaksanaan KSP.

Apabila mitra KSP barang milik daerah untuk penyediaan infrastruktur berbentuk Badan Usaha Milik Negara/Daerah, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan yang disetorkan kepada pemerintah daerah dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil perhitungan Tim KSP yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati), untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; atau oleh Pengelola Barang, untuk barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Penetapan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan didasarkan pada kondisi keuangan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan hasil analisis kelayakan bisnis KSP. Besaran penetapan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Pembayaran Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan.

Pembayaran kontribusi tetap tahun pertama ke rekening Kas Umum Daerah oleh mitra KSP harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian KSP. Pembayaran kontribusi tetap tahun berikutnya disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat dilakukan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian dan dilakukan setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP. Pembayaran kontribusi tetap dibuktikan dengan bukti setor.

Pembagian keuntungan hasil pelaksanaan KSP tahun sebelumnya harus disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat dilakukan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian dan dilakukan setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP. Pembayaran pembagian keuntungan dilakukan oleh mitra KSP berdasarkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.

Berakhirnya KSP.

KSP berakhir dalam hal: a. berakhirnya jangka waktu KSP sebagaimana tertuang dalam perjanjian; b. pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau Pengelola Barang; c. berakhirnya perjanjian KSP; dan d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pengakhiran KSP secara sepihak oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau Pengelola Barang, dapat dilakukan dalam hal mitra KSP: a. tidak membayar kontribusi tetap selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; b. tidak membayar pembagian keuntungan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sesuai perjanjian KSP; atau c. tidak memenuhi kewajiban selain tidak membayar kontribusi tetap selama 3 (tiga) tahun berturut-turut atau tidak membayar pembagian keuntungan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sesuai perjanjian KSP sebagaimana tertuang dalam perjanjian KSP.

Pengakhiran KSP sepihak oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau Pengelola Barang dilakukan oleh: a. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang. Pengakhiran KSP ini dilakukan secara tertulis.

Paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu KSP berakhir, mitra harus melaporkan akan mengakhiri KSP. Berdasarkan laporan, Gubernur/Bupati/Walikota atau Pengelola Barang meminta auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan KSP. Auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah menyampaikan hasil audit kepada Gubernur/Bupati/ Walikota, Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang. Gubernur/Bupati/Walikota, Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang menyampaikan hasil audit kepada mitra KSP. Mitra KSP menindaklanjuti hasil audit dan melaporkannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota, Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang.

Serah terima objek KSP dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu KSP. Serah terima objek KSP dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Dalam hal Mitra KSP belum selesai menindaklanjuti hasil audit setelah dilakukannya serah terima, Mitra KSP tetap berkewajiban menindaklanjuti hasil audit. Pengguna Barang/Pengelola Barang melaporkan pengakhiran KSP dan penyerahan objek KSP kepada Gubernur/ Bupati/Walikota paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyerahan.

Pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau Pengelola Barang, dilaksanakan dengan menerbitkan teguran tertulis pertama kepada mitra KSP. Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran tertulis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis pertama, Gubernur/Bupati/Walikota atau Pengelola Barang menerbitkan teguran tertulis kedua. Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran kedua dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis kedua, Gubernur/Bupati/Walikota atau Pengelola Barang menerbitkan teguran tertulis ketiga yang merupakan teguran terakhir. Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran ketiga dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis ketiga, Gubernur/Bupati/Walikota atau Pengelola Barang menerbitkan surat pengakhiran KSP. Mitra KSP harus menyerahkan objek KSP kepada Gubernur/Bupati/Walikota atau Pengelola Barang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat pengakhiran KSP.

(Bersambung)

PEMANFAATAN “KERJA SAMA PEMANFAATAN” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 2)

Tinggalkan komentar

Serial: Catatan Pojok

PEMANFAATAN “KERJA SAMA PEMANFAATAN” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 2)

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo

Two businessman shaking hands

Jangka Waktu KSP.

Jangka waktu KSP paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. Dalam hal KSP atas barang milik daerah dilakukan untuk penyediaan infrastruktur, jangka waktu KSP paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian KSP ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Perpanjangan jangka waktu dilakukan oleh mitra KSP dengan cara mengajukan permohonan persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu berakhir. Perpanjangan jangka waktu dilaksanakan dengan pertimbangan: a. sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan b. selama pelaksanaan KSP terdahulu, mitra KSP mematuhi peraturan dan perjanjian KSP.

Perjanjian KSP.

Pelaksanaan KSP dituangkan dalam perjanjian KSP antara Gubernur/Bupati/Walikota atau Pengelola Barang dengan mitra KSP setelah diterbitkan keputusan pelaksanaan KSP oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Perjanjian KSP ditandatangani oleh mitra KSP dan: a. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.

Perjanjian KSP paling sedikit memuat: a. dasar perjanjian; b. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian; c. objek KSP; d. hasil KSP berupa barang, jika ada; e. peruntukan KSP; f. jangka waktu KSP; g. besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan serta mekanisme pembayarannya; h. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; i. ketentuan mengenai berakhirnya KSP; j. sanksi; dan k. penyelesaian perselisihan.

Perjanjian KSP dituangkan dalam bentuk Akta Notaris, dan penandatanganan perjanjian KSP dilakukan setelah mitra KSP menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertama kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang. Bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertama merupakan salah satu dokumen pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian KSP.
Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan.

Mitra KSP wajib menyetorkan: a. kontribusi tetap; dan b. pembagian keuntungan KSP. Penyetoran kontribusi tetap dilakukan setiap tahun selama jangka waktu KSP. Kontribusi tetap dan pembagian keuntungan KSP, merupakan penerimaan daerah. Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil KSP ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Dalam KSP barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan. Sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya yang berupa bangunan beserta fasilitasnya bukan merupakan objek KSP.

Besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa KSP. Bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan barang milik daerah. Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan KSP barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan sebagian tanah dan/atau bangunan ditetapkan dari hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota, berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian.

Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan KSP barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan dari hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Pengelola Barang, berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian.

Perhitungan kontribusi tetap merupakan hasil perkalian dari: a. besaran persentase kontribusi tetap; dan b. nilai wajar barang milik daerah yang menjadi objek KSP. Besaran persentase kontribusi tetap ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dari hasil perhitungan Tim berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian.

Nilai wajar barang milik daerah dalam rangka KSP berdasarkan: a. hasil penilaian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/ Walikota, untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; b. hasil penilaian oleh Tim yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Apabila terdapat nilai barang milik daerah yang berbeda dengan nilai wajar hasil penilaian untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah digunakan nilai wajar hasil penilaian untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan.

Besaran persentase kontribusi tetap pelaksanaan KSP meningkat setiap tahun, yang dihitung berdasarkan kontribusi tetap tahun pertama dengan memperhatikan estimasi tingkat inflasi. Besaran peningkatan persentase kontribusi tetap ditetapkan dalam persetujuan pelaksanaan KSP dan dituangkan dalam perjanjian KSP.

(Bersambung)

PEMANFAATAN “KERJA SAMA PEMANFAATAN” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 1)

Tinggalkan komentar

Serial: Catatan Pojok

PEMANFAATAN “KERJA SAMA PEMANFAATAN” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 1)

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo

0shakehand

Salah satu bentuk dari pemanfaatan barang milik daerah lainnya adalah KSP (kerja sama pemanfaatan), selain sewa, pinjam pakai, BGS (bangun serah guna)/BSG (bangun susun guna), KSPI (kerja sama penyediaan infrastruktur). Kerja sama pemanfaatan diartikan sebagai pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaannya.

Prinsip Umum.

KSP barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka: a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah; dan/atau b. meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

KSP atas barang milik daerah dilaksanakan apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik daerah yang dikerjasamakan.

Mitra KSP ditetapkan melalui tender, kecuali untuk barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung. Barang milik daerah yang bersifat khusus memiliki karakteristik: a. barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. barang yang memiliki tingkat kompleksitas khusus seperti bandara udara, pelabuhan laut, kilang, instalasi listrik, dan bendungan/waduk; c. barang yang dikerjasamakan dalam investasi yang berdasarkan perjanjian hubungan bilateral antar negara; atau d. barang lain yang ditetapkan Gubernur/Bupati/ Walikota.

Penunjukan langsung mitra KSP atas barang milik daerah yang bersifat khusus dilakukan oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang terhadap Badan Usaha Milik Negara/ Daerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mitra KSP harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan menyetor pembagian keuntungan hasil KSP ke rekening Kas Umum Daerah. Perhitungan besaran kontribusi pembagian keuntungan yang merupakan bagian pemerintah daerah, harus memperhatikan perbandingan nilai barang milik daerah yang dijadikan objek KSP dan manfaat lain yang diterima pemerintah daerah dengan nilai investasi mitra dalam KSP.

Biaya persiapan KSP yang dikeluarkan Pengelola Barang atau Pengguna Barang sampai dengan penunjukan mitra KSP dibebankan pada APBD. Biaya persiapan KSP yang terjadi setelah ditetapkannya mitra KSP dan biaya pelaksanaan KSP menjadi beban mitra KSP. Cicilan pokok dan biaya yang timbul atas pinjaman mitra KSP, dibebankan pada mitra KSP dan tidak diperhitungkan dalam pembagian keuntungan.

Pengawasan atas pelaksanaan KSP oleh mitra KSP dilakukan oleh: Pengelola Barang, untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang; dan Pengguna Barang, untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang. Sedangkan selama jangka waktu pengoperasian, mitra KSP dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik daerah yang menjadi objek KSP.

Pihak Pelaksana KSP.

Pihak yang dapat melaksanakan KSP adalah: a. Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang. Persetujuan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang, setelah mendapat pertimbangan dari Gubernur/Bupati/Walikota.

Pihak yang dapat menjadi mitra KSP barang milik daerah meliputi: a. Badan Usaha Milik Negara; b. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau c. Swasta, kecuali perorangan.

Objek KSP.

Objek KSP meliputi barang milik daerah berupa: a. tanah dan/atau bangunan; dan b. selain tanah dan/atau bangunan, yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang. Objek KSP barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.

Hasil KSP.

Hasil KSP dapat berupa tanah, gedung, bangunan, serta sarana dan fasilitas yang diadakan oleh mitra KSP. Sarana dan fasilitas hasil KSP yang diadakan oleh mitra KSP, antara lain: a. peralatan dan mesin; b. jalan, irigasi, dan jaringan; c. aset tetap lainnya; dan d. aset lainnya. Hasil KSP yang diadakan oleh mitra KSP menjadi bagian dari pelaksanaan KSP. Hasil KSP yang diadakan oleh mitra KSP menjadi barang milik daerah sejak diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian.

Hasil KSP barang milik daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas: a. penerimaan daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu KSP barang milik daerah; dan b. infrastruktur beserta fasilitasnya hasil KSP barang milik daerah. Penerimaan daerah terdiri atas: a. kontribusi tetap; dan b. pembagian keuntungan.

Dalam pelaksanaan KSP, mitra KSP dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan hasil KSP. Perubahan dan/atau penambahan hasil KSP dilakukan dengan cara addendum perjanjian. Addendum perjanjian KSP ditujukan untuk menghitung kembali besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan. Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan. Tim ditetapkan: a. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; atau b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan. Perubahan dan/atau penambahan hasil KSP dilakukan setelah memperoleh persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.

(Bersambung)

PEMANFAATAN “PINJAM PAKAI” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 2)

Tinggalkan komentar

Serial: Catatan Pojok

PEMANFAATAN “PINJAM PAKAI” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 2)

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo

kunci-rumah

Pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai yang ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan Peminjam pakai. Perjanjian pinjam pakai ditindaklanjuti dengan penyerahan objek pinjam pakai dari Pengelola Barang kepada peminjam pakai yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Selama jangka waktu pinjam pakai, peminjam pakai wajib memelihara dan mengamankan objek pinjam pakai dengan biaya yang dibebankan pada Peminjam pakai. Sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus memberitahukan kepada Pengelola Barang akan mengakhiri atau memperpanjang pinjam pakai. Dalam hal pinjam pakai akan diperpanjang, peminjam pakai mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai kepada Pengelola Barang.

Pengelola Barang menyampaikan pengajuan permohonan persetujuan perpanjangan pinjam pakai kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Pengajuan perpanjangan permohonan persetujuan pinjam pakai dilampiri dengan: a. surat persetujuan pinjam pakai sebelumnya dari Gubernur/Bupati/Walikota; b. surat pernyataan dari peminjam pakai bahwa objek pinjam pakai masih digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah pusat/ pemerintahan daerah lainnya; dan c. surat pernyataan dari Pengelola Barang bahwa pelaksanaan pinjam pakai tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam hal peminjam pakai akan mengakhiri pinjam pakai sebelum masa pinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus memberitahukan kepada Pengelola Barang. Peminjam pakai dalam mengakhiri pinjam pakai, dituangkan dalam BAST. Pengelola Barang melaporkan BAST kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai BMD pada Pengguna Barang.

Calon peminjam pakai mengajukan permohonan pinjam pakai kepada Pengguna Barang. Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan pinjam pakai kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang berdasarkan permohonan dari calon peminjam pakai dengan melampirkan: a. surat permohonan pinjam pakai dari calon peminjam pakai; b. surat pernyataan dari Pengguna Barang bahwa pelaksanaan pinjam pakai tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan c. data objek pinjam pakai, antara lain kartu identitas barang, untuk barang milik daerah yang memiliki kartu identitas barang. Permohonan persetujuan pinjam pakai dari Pengguna Barang sekurang-kurangnya memuat: a. pertimbangan yang mendasari permohonan pinjam pakai; b. identitas peminjam pakai; c. tujuan penggunaan objek pinjam pakai; d. rincian data objek pinjam pakai yang dibutuhkan, termasuk luas dan lokasi tanah dan/atau bangunan; dan e. jangka waktu pinjam pakai.

Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan persetujuan pinjam pakai dari Pengguna Barang atas surat permohonan pinjam pakai dari calon peminjam pakai, surat pernyataan dari Pengguna Barang bahwa pelaksanaan pinjam pakai tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan data objek pinjam pakai, antara lain kartu identitas barang, untuk barang milik daerah yang memiliki kartu identitas barang. Penelitian, meliputi: a. kepastian belum digunakan atau tidak adanya penggunaan barang milik daerah; b. tujuan penggunaan objek pinjam pakai; dan c. jangka waktu pinjam pakai. Hasil penelitian, disampaikan Gubernur/Bupati/Walikota sebagai dasar pertimbangan persetujuan/penolakan permohonan persetujuan pinjam pakai oleh Gubernur/Bupati/ Walikota.

Pemberian persetujuan/penolakan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota atas permohonan pinjam pakai dilakukan dengan mempertimbangkan: a. barang milik daerah yang dimohon dalam kondisi belum atau tidak digunakan untuk tugas dan fungsi pemerintah daerah; b. barang milik daerah yang dimohon akan digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah pusat/pemerintahan daerah lainnya; dan c. jangka waktu pinjam pakai paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian pinjam pakai.

Dalam hal Gubernur/Bupati/Walikota menyetujui permohonan pinjam pakai permohonan pinjam pakai, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat persetujuan pinjam pakai yang sekurang-kurangnya memuat: a. identitas peminjam pakai; b. data barang milik daerah objek pinjam pakai; c. jangka waktu pinjam pakai; dan d. kewajiban peminjam pakai. Dalam hal Gubernur/Bupati/Walikota tidak menyetujui permohonan pinjam pakai, Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai alasannya.

Pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai antara Pengelola Barang dengan peminjam pakai. Perjanjian pinjam pakai, ditindaklanjuti dengan penyerahan objek pinjam pakai dari Pengguna Barang kepada peminjam pakai yang dituangkan dalam BAST. Selama jangka waktu pinjam pakai, peminjam pakai wajib memelihara dan mengamankan objek pinjam pakai dengan biaya yang dibebankan pada peminjam pakai. Sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus memberitahukan kepada Pengguna Barang akan mengakhiri atau memperpanjang pinjam pakai.

Dalam hal pinjam pakai akan diperpanjang, peminjam pakai mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai kepada Pengguna Barang. Pengguna Barang menyampaikan pengajuan permohonan persetujuan perpanjangan pinjam pakai kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang. Pengajuan permohonan persetujuan perpanjangan pinjam pakai, dilampiri dengan: a. surat persetujuan pinjam pakai sebelumnya dari Gubernur/Bupati/Walikota; b. surat pernyataan dari peminjam pakai bahwa objek pinjam pakai masih digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah pusat/ pemerintahan daerah lainnya; dan c. surat pernyataan dari Pengguna Barang bahwa pelaksanaan pinjam pakai tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam hal pinjam pakai dilaksanakan oleh Pengguna Barang.

Dalam hal peminjam pakai akan mengakhiri pinjam pakai sebelum masa pinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus memberitahukan kepada Pengguna Barang. Peminjam pakai dalam mengakhiri pinjam pakai, dituangkan dalam BAST. Pengguna Barang melaporkan BAST kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang.

(Selesai)

PEMANFAATAN “PINJAM PAKAI” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 1)

1 Komentar

Serial: Catatan Pojok

PEMANFAATAN “PINJAM PAKAI” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 1)

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo

pinjam-pakai

Pinjam pakai merupakan salah satu bentuk dari pemanfaatan barang milik daerah, selain sewa, KSP (kerja sama pemanfaatan), BGS (bangun serah guna)/BSG (bangun susun guna), KSPI (kerja sama penyediaan infrastruktur). Pinjam pakai diartikan sebagai penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

Pinjam pakai dilaksanakan dengan pertimbangan: a. mengoptimalkan barang milik daerah yang belum atau tidak dilakukan penggunaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan b. menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peminjam pakai dilarang untuk melakukan pemanfaatan atas objek pinjam pakai.

Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah dilakukan oleh: a. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan b. Pengguna Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang. Pelaksanaan Pinjam Pakai oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.

Objek pinjam pakai meliputi barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang/ Pengguna Barang. Objek pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.

Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali. Perpanjangan pinjam pakai barang milik daerah untuk 1 (satu) kali dilakukan dengan pertimbangan mengoptimalkan barang milik daerah yang belum atau tidak dilakukan penggunaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang danmenunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Apabila jangka waktu pinjam pakai akan diperpanjang, permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai disampaikan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir. Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai disampaikan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang melewati batas waktu paling lambat 2 (dua) bulan, proses pinjam pakai dilakukan dengan mengikuti tata cara permohonan pinjam pakai baru.

Selama jangka waktu pinjam pakai, peminjam pakai dapat mengubah bentuk barang milik daerah, sepanjang tidak mengakibatkan perubahan fungsi dan/atau penurunan nilai barang milik daerah. Perubahan bentuk barang milik daerah dimaksud, a. tanpa disertai dengan perubahan bentuk dan/atau konstruksi dasar barang milik daerah; atau b. disertai dengan perubahan bentuk dan/atau konstruksi dasar barang milik daerah. Usulan perubahan bentuk barang milik daerah, dilakukan dengan mengajukan permohonan perubahan bentuk oleh peminjam pakai kepada: a. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang. Perubahan bentuk barang milik daerah yang disertai dengan perubahan bentuk dan/atau konstruksi dasar barang milik daerah, dilakukan setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.

Pelaksanaan Pinjam Pakai dituangkan dalam perjanjian serta ditandatangani oleh: a. Peminjam pakai dan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan b. Peminjam pakai dan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang. Perjanjian pinjam pakai paling sedikit memuat: a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; b. dasar perjanjian; c. identitas para pihak yang terkait dalam perjanjian; d. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu; e. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; f. hak dan kewajiban para pihak; dan g. persyaratan lain yang dianggap perlu. Salinan perjanjian pinjam pakai disampaikan kepada Pengguna Barang.

Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai BMD pada Pengelola Barang.

Calon peminjam pakai mengajukan permohonan pinjam pakai kepada Pengelola Barang. Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan pinjam pakai. Penelitian atas permohonan pinjam pakai, meliputi: a. kepastian belum digunakan atau tidak adanya penggunaan barang milik daerah; b. tujuan penggunaan objek pinjam pakai; dan c. jangka waktu pinjam pakai. Hasil Penelitian merupakan dasar pertimbangan Gubernur/Bupati/ Walikota dalam memberikan persetujuan/penolakan atas permohonan pinjam pakai. Berdasarkan hasil penelitian, Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan pinjam pakai kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Permohonan persetujuan pinjam pakai paling sedikit memuat: a. pertimbangan yang mendasari permohonan pinjam pakai; b. identitas peminjam pakai; c. tujuan penggunaan objek pinjam pakai; d. rincian data objek pinjam pakai yang dibutuhkan; dan e. jangka waktu pinjam pakai. Apabila objek pinjam pakai berupa tanah dan/atau bangunan atau sebagian tanah dan/atau bangunan, rincian data objek pinjam pakai yang dibutuhkan, termasuk luas dan lokasi tanah dan/atau bangunan. Apabila objek pinjam pakai berupa selain tanah dan/atau bangunan, rincian data objek pinjam pakai yang dibutuhkan, termasuk nama dan jumlah barang milik daerah.

Pemberian persetujuan/penolakan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota atas permohonan pinjam pakai dilakukan dengan mempertimbangkan: a. barang milik daerah yang dimohon dalam kondisi belum atau tidak sedang digunakan untuk tugas dan fungsi Pengelola Barang; dan b. barang milik daerah yang dimohon akan digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah pusat/pemerintahan daerah lainnya. Apabila Gubernur/Bupati/Walikota menyetujui permohonan pinjam pakai, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat persetujuan pinjam pakai. Surat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, paling sedikit memuat: a. identitas peminjam pakai; b. data objek pinjam pakai; c. jangka waktu pinjam pakai; dan d. kewajiban peminjam pakai. Apabila Gubernur/Bupati/Walikota tidak menyetujui permohonan pinjam pakai, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat penolakan pinjam pakai kepada calon peminjam pakai dengan disertai alasan.

(Bersambung)

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 10) “SEWA”

1 Komentar

Serial: Catatan Pojok

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 10) “SEWA”

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo

skycraper2

Tata Cara Pelaksanaan Sewa Oleh Pengguna Barang.

Apabila Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan sewa yang diajukan Pengguna Barang, Pengelola Barang memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permintaan sewa dengan disertai alasan. Apabila Pengelola Barang menyetujui permohonan sewa yang diajukan Pengguna Barang, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan penyewaan barang milik daerah. Surat persetujuan, paling sedikit memuat: a. data barang milik daerah yang akan disewakan; b. data penyewa; c. data sewa, antara lain: 1. besaran tarif sewa; dan 2. jangka waktu, termasuk periodesitas sewa. Apabila usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang tidak disertai data calon penyewa, maka persetujuan sewa tidak perlu disertai data calon penyewa.

Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan merupakan nilai hasil perhitungan berdasarkan formula tarif sewa. Apabila usulan nilai sewa yang diajukan oleh calon penyewa dan/atau Pengguna Barang lebih besar dari hasil perhitungan, maka besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan adalah sebesar usulan besaran sewa dari calon penyewa dan/atau Pengguna Barang. Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan berdasarkan nilai sewa.

Pengguna Barang melaksanakan sewa berdasarkan persetujuan Pengelola Barang paling lambat 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya persetujuan sewa oleh Pengelola Barang. Dalam hal usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang tidak disertai data calon penyewa, Pengguna Barang mengupayakan agar informasi mengenai pelaksanaan sewa dapat diperoleh dengan mudah dan jelas oleh para calon penyewa. Dalam hal terdapat usulan sewa dari beberapa calon penyewa dalam waktu yang bersamaan, Pengguna Barang menentukan penyewa dengan mempertimbangkan aspek pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah serta pertimbangan usulan sewa yang dianggap paling menguntungkan.

Pemeliharaan Sewa.

Penyewa wajib melakukan pemeliharaan atas barang milik daerah yang disewa. Seluruh biaya pemeliharaan termasuk biaya yang timbul dari pemakaian dan pemanfaatan barang milik daerah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa. Pemeliharaan, ditujukan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki barang agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Perbaikan barang milik daerah, harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu sewa. Dalam hal barang milik daerah yang disewa rusak akibat keadaan kahar (force majeur), perbaikan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang dan Penyewa.

Perubahan Bentuk Barang Milik Daerah.

Perubahan bentuk barang milik daerah dilakukan dengan persetujuan: a. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan b. Pengelola barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang. Perubahan bentuk barang milik daerah dilaksanakan tanpa mengubah konstruksi dasar bangunan. Dalam hal perubahan bentuk barang milik daerah mengakibatkan adanya penambahan, bagian yang ditambahkan menjadi barang milik daerah dan disertakan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) pada saat berakhirnya jangka waktu sewa.
Ganti Rugi.

Dalam hal barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang disewakan hilang selama jangka waktu sewa, penyewa wajib melakukan ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Denda Sanksi.

Penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran apabila: a. penyewa belum menyerahkan barang milik daerah yang disewa pada saat berakhirnya jangka waktu sewa; b. perbaikan, belum dilakukan atau diperkirakan belum selesai menjelang berakhirnya jangka waktu sewa; dan/atau c. penggantian, belum selesai dilaksanakan paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.

Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan atau penggantian barang milik daerah belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat teguran, penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan. Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan atau penggantian barang milik daerah belum dilakukan terhitung 1 (bulan) sejak diterbitkannya surat peringatan, penyewa dikenakan sanksi administratif berupa denda, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Bersambung)

Older Entries

%d blogger menyukai ini: