Buku Seputar Hukum Keuangan Daerah

Tinggalkan komentar

Seputar Hukum Keuangan Daerah

ASAL USUL BARANG MILIK DAERAH

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

pengelolaan barang milik daerahAsal usul barang milik daerah? Barang milik daerah dapat berasal dari pembelian barang atas beban APBD atau perolehan atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Hal ini sesuai dengan pengertian dari barang milik daerah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 angka 2 PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 1 angka 2 PP Nomor 84 Tahun 2014 Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas dan Pasal 1 angka 16 Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, “barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”.

Selanjutnya, diuraikan bahwa barang milik daerah meliputi: (a). barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau (b). barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah harus dilengkapi dengan dokumen perolehan. Selain itu barang milik daerah bersifat berwujud maupun tidak berwujud.

Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi: (a). Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; (b). barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; (c). barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; (d). barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau (e). barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Khusus untuk barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis meliputi hibah/sumbangan atau yang sejenis dari negara/lembaga internasional dalam kerangka penanganan bencana atau sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak antara lain berasal dari: (a). kontrak karya; (b). kontrak bagi hasil; (c). kontrak kerjasama; (d). perjanjian dengan negara lain/lembaga internasional; dan (e). kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

Ketentuan lainnya, barang milik daerah dilarang digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah daerah. Demikian pula barang milik daerah tidak dapat disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Barang milik daerah tidak dapat disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ini, pasal 50 UU Nomor 1 Nomor 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah mengaturnya larangan penyitaan uang/barang milik Negara/daerah dan/atau yang dikuasai Negara/daerah. Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap: (a). uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga; (b). uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah; (c). barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga; (d). barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah; (e). barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai dimaksud adalah barang yang secara fisik dikuasai atau digunakan atau dimanfaatkan oleh pemerintah berdasarkan hubungan hukum yang dibuat antara pemerintah dan pihak ketiga.(*)

(Selesai)

SANKSI PNS BOLOS USAI LEBARAN “PNS JUGA MANUSIA BIASA”

Tinggalkan komentar

Serial: Pejabat Undercover

YUSRAN LAPANANDA, SH.,MH
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

mesjidHari-hari terakhir ini kita bisa membaca dan menyaksikan pemberitaan PNS bolos usai lebaran. Secara serentak dan bersama-sama seperti “direkayasa” baik media cetak (koran nasional maupun koran lokal) maupun media elektronik (tv swasta nasional) memberitakan ketidakhadiran PNS pada hari pertama kerja usai lebaran. Hari pertama kerja di lingkungan pemerintah daerah usai lebaran umumnya ditandai dengan apel “perdana” kerja. Ketidakhadiran PNS pada hari pertama kerja usai lebaran disebabkan oleh PNS datang terlambat saat apel kerja dimulai, ada juga yang sakit, izin, cuti dan benar-benar bolos.

Ketidakhadiran PNS pada hari pertama kerja usai lebaran seperti terlambat apel kerja saat apel sudah dimulai, sakit, cuti dan izin, saya anggap sebagai sesuatu yang wajar. Kewajaran ini saya lakukan melalui pendekatan “manusiawi”. Mari kita telaah, seorang PNS yang telah melaksanakan ibadah puasa selama sebulan dalam siklus ramadhan, seperti pada siang hari menahan segala larangan yang dapat membatalkan puasa, menahan makan dan minum; kemudian pada malam harinya harus melaksanakan sholat tarawih dan witir serta amalan-amalan ibadah ramadhan lainnya. Tentunya hal ini membutuhkan ketahanan fisik dan psikis yang prima. Selanjutnya hanya dalam jangka waktu beberapa hari harus kembali menyesuaikan waktu istirahat, dengan kondisi waktu untuk bersilaturahim dengan sanak keluarga dan sahabat. Ditambah lagi dengan berbagai acara dan kegiatan yang dilaksanakan oleh institusi maupun oleh karena keinginan atasan.

Kondisi seperti ini tentunya membuat PNS “capek, kelelahan sampai-sampai bisa jatuh sakit”. “PNS juga manusia biasa”, ya….. PNS juga manusia biasa dengan kondisi seperti ini tak heran PNS sebagai manusia biasa pada saat apel kerja perdana usai lebaran ada yang jatuh sakit, terlambat bangun sehingga terlambat pada saat apel kerja dimulai. Saya yakin PNS yang terlambat pada saat apel kerja “mereka” tidak disengajakan. Tapi itulah karena “PNS juga manusia biasa”.

Di berbagai media cetak (koran nasional maupun koran lokal) kita bisa membaca maupun menyaksikan melalui media elektronik (tv swasta nasional), PNS banyak disudutkan, dicemooh sampai dengan dicaci maki hanya karena sakit dan terlambat apel keja perdana. Saya benar-benar dibuat sedih, menangis dan ingin melawan dan memberontak mengapa PNS yang sakit dan terlambat apel kerja perdana dieksploitasi secara vulgar. Sampai-sampai para pejabat dan kepala-kepala daerah mengeksploitasi ketidakhadran PNS karena sakit dan terlambat apel kerja perdana demi “pencitraan”. Sanksi, sanksi……. dan sanksi…………..menanti. Sampai-sampai ada pejabat dan kepala daerah yang dengan “pedenya” diambil suaranya dan gambarnya oleh media elektronik (televisi) setelah apel kerja untuk melakukan sidak ke ruangan-ruangan tempat PNS berkerja. Ya…….. memang di saat diambil gambar oleh media elektronik (televisi) hampir semua PNS tidak berada di ruangan, mereka masih berada di lapangan tempat apel kerja perdana, bersalaman/jabat tangan, silaturahim antar sesama mereka sampai dengan “cipika-cipiki”, mereka bersuka ria, bersuka cita merayakan kemenangan setelah melaksanakan ibadah puasa selama sebulan, yang hanya setahun sekali.

Subhannallah, para pejabat dan kepala daerah di saat diwawancarai oleh “wartawan” media cetak dan media elektronik, “apa tindakan anda (dibaca pejabat dan kepala daeah) terhadap PNS yang sakit, terlambat pada saat apel kerja, sakit, cuti dan bolos”, tanya wartawan. Dengan percaya diri, angkuhnya para pejabat dan kepala daerah menjawabnya secara bervariasi. Ada yang menjawab, “saya akan beri sanksi”, “saya akan potong TPP/TKDnya”, “saya akan potong gajinya sampai Rp. 500.000.”, sampai-sampai ada pejabat dan kepala daerah yang menjawab, “saya akan pecat”, tapi ada juga pejabat dan kepala daerah yang menjawab secara taktis dan cerdas. “ya kan ada aturan terhadap PNS Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS”, dan yang paling sadis adalah menjemur PNS diterik matahari bagi PNS yang terlambat pada saat apel kerja perdana. Sungguh biadab………

Geram (marah sekali), mendengar dan menyaksikan ekploitasi atas PNS. Betapa tidak, seorang PNS yang hanya sehari sakit, izin, cuti, bolos sehari, apalagi hanya karena terlambat beberapa detik/menit harus dipecat, dipotong gajinya, diberi sanksi tidak sesuai aturan. “So gila stau………………”, cetusku dihadapan anakku yang sama-sama menyaksikan berita di salah satu tv swasta nasional. “Iyo papa, so gila stau ini dorang…….”, sela sany anakku sepertinya dia mengamini pendapatku.

Untuk memberi sanksi kepada PNS tidak bisa dilakukan secara emosional atau demi pencitraan sesaat, apalagi parameternya hanya karena ketidakhadiran satu hari saja, disaat apel kerja perdana. PNS punya KUH PNS (Kitab Undang-Undang Hukum Pegawai Negeri Sipil). Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ini antara lain; disiplin PNS atas kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan; pelanggaran disiplin PNS adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik dilakukan dalam jam kerja maupun di luar kerja; serta hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar disiplin PNS.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, telah mengatur tingkat dan jenis hukuman disiplin. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari: (a). Hukuman disiplin ringan, terdiri dari: Teguran lisan; Teguran tertulis; dan Pernyataan tidak puas secara tertulis. (b). Hukuman disiplin sedang terdiri dari: Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; (c). hukuman disiplin berat terdiri dari: Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; Pembebasan dari jabatan; Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan Pemberhentian tidak dengan homat sebagai PNS.

Selanjutnya atas ketidakhadiran PNS dengan kategori bolos, maka pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 telah mengaturnya, “Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih”.

Dengan demikian, maka tidak terdapat hukuman disiplin untuk dipotong gajinya sebesar Rp. 500.000. jika tidak masuk kerja sehari, apalagi dipecat……….. Yang menjadi kewenangan kepala daerah, contohnya hanyalah pemotongan TPP/TKD untuk bolos sehari misalnya sebesar 5% dari nilai TPP/TKD dan terlambat 2,5% dari nilai TPP/TKD yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati), itupun yang dipotong hanya untuk sehari.

Sepertinya pejabat dan kepala daerah ingin melakukan pencitraan terhadap jebakan atas pertanyaan wartawan, juga dilatarbelakangi oleh ketidaktahuan mereka atas berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin PNS dan peraturan lainnya.

Terlepas dari kegalauan atas catatan saya ini, di beberapa pemerintah daerah tidak terdengar penerapan sanksi, tidak ada eksploitasi atas ketidakhadiran PNS pada apel kerja perdana usai lebaran, yang ada adalah silaturahim kepala daerah serta pejabat lainnya dengan seluruh PNS. Semuanya membaur dan menyatu dalam canda. Saling berjabat tangan dan saling memaafkan satu sama lainnya atas segala salah dan khilaf. Dan terdengar “Minal Aidin Wal Faizin, Mohon Maaf Lahir dan Bathin”.(*)

*)  Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil).

OPEN HOUSE PEJABAT

1 Komentar

Serial : Pejabat Undercover

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH*
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

image_-_idul_fitri3Istilah open house di Negeri ini sudah tak asing lagi bagi masyarakat apalagi bagi ASN (aparatur sipil negera). Entah sejak kapan istilah ini mulai dipakai, belum satupun ruang publik yang mencatat dan mempublikasikannya. Yang pasti open house diklaim oleh para pejabat/penguasa, masyarakat dan ASN sebagai ajang bersilaturahmi (mengikat tali persahabatan/persaudaraan; vide Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan Nasional) dengan warganya, koleganya, keluarganya hingga staf pejabat saat lebaran.

Terjemahan atas istilah open house pun secara kelembagaan belum ada publikasi secara resmi. Yang ada saat ini, istilah open house diterjemahkan oleh perorangan sesuai kompetensi, kemampuan dan semau gue. Open house, diartikan sebagai rumah terbuka, buka pintu rumah, atau diartikan pemilik rumah membuka rumahnya, membolehkan semua orang bertamu mengunjungi rumahnya saat lebaran. Contohnya, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada hari, tanggal dan dari jam sekian hingga jam sekian menggelar acara open house. Hal ini memberi arti Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah membolehkan rakyatnya berkunjung/bertamu kerumahnya bersilaturahmi, yang isi acaranya seputar jamuan makan/tatap muka/bincang dan lain-lain dalam konteks untuk “maaf memaafkan?”.

Namun, open house oleh sebagian orang dipahami selain sebagai ajang bersilaturahim saat lebaran, tapi juga menjadi ajang pencitraan, eksistensi, kampanye, setidaknya memperkokoh komunikasi politik koleganya, dan lain-lain. Sebagian orang pun memahami bahwa open house hanya identik dengan jamuan makan. Pun sebagaian orang tahu open house yang digelar oleh pejabat setingkat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pembiayaan pun bersumber dari DPA-APBD.

Bagaimana dengan open house yang digelar oleh level pimpinan SKPD? Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi mengeluarkan kebijakan yang dilansir oleh JPNN.Com, “Open House Rampas Hak Libur PNS”. Menpan-RB mengimbau para kepala dinas maupun pejabat lain di SKPD (satuan kerja perangkat daerah) tidak perlu menggelar open house di hari lebaran. Dikatakan, yang menggelar open house cukup kepala daerah dan wakil kepala daerah. “Tidak usah gelar open house biar PNS-nya bisa menikmati masa liburannya bersama keluarga di kampung. Kalau kadis bikin open house pasti bawahannya juga sibuk dan mengabaikan keluarganya,” ujar Menteri Yuddy di kantornya.

Untuk tingkat daerah, menurut Yuddy, yang bikin open house cukup gubernur/wagub/bupati/wabup/walikota/wakil wako. Sedangkan di tingkat pusat, para dirjen tidak usah menggelar open house, cukup menteri saja. “Kalau di Kemen PAN-RB, saya tidak menggelar open house. Arahnya nanti di tingkat nasional yang menggelar open house cukup presiden dan wakil presiden. Jadi menteri-menteri datang silaturahmi setelah itu bisa kumpul keluarga lagi,” terangnya. Cara ini menurut Yuddy, bisa menghemat waktu dan anggaran. Selain itu tidak merampas hak libur PNS.

Memang, open house di daerah-daerah bukan saja digelar oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Darah, pimpinan SKPD pun turut larut dan ikut-ikutan menggelar open house. Open house pimpinan SKPD tidak diketahui secara jelas siapa yang memulai dan siapa yang akan mengakhirinya, yang pasti open house yang terpusat dengan ruang dan waktu yang digelar oleh pimpinan SKPD sudah menjadi “tradisi yang menyakitkan” bagi sebagian PNS yang ingin bebas berlebaran/bersilaturahmi.

Sebagian PNS yang berhasrat dengan open house yang terpusat dengan ruang dan waktu yang digelar oleh pimpinan SKPD tentunya punya alasan dan pertimbangan. Open house terpusat, adalah bagian dari cara untuk mengisi hari libur. Open house terpusat, mengefektifkan waktu bagi staf dalam satu ruang dengan harapan seluruh staf akan dipertemukan oleh pimpinan SKPD dalam waktu dan ruang yang sama sehingga sesama staf tak perlu lagi saling kunjung mengunjungi/bersilaturahmi sesama mereka. Sepertinya, alasan ini sudah terkompilasi dalam hasrat atasan. Pimpinan SKPD yang mengatur bawahannya untuk bertemu dan kemudian tak perlu lagi sesama bawahan saling mengunjungi, menunjukkan besarnya cengkraman atasan kepada bawahan yang menjurus pada otoriternya atasan kepada bawahan.

Sebagian PNS yang tak setuju dengan open house terpusat yang digelar oleh pimpinan SKPD, lebih pada waktu dan hak libur mereka dirampas. Kebebasan mereka pun untuk bersilaturahmi bersama keluarga terkooptasi oleh jadwal dan waktu yang telah ditentukan oleh pimpinan SKPD. PNS mudik pun dirampas hak mudiknya untuk berlibur mengunjungi keluarga dekatnya (orang tua dan sanak saudara) yang sudah dijadwalkan sebelumnya dan harus berhadapan dengan tentative open house pejabat. PNS harus menyesuaikan hak liburnya dengan otoriternya jadwal open house pimpinan.

Sepertinya sebagian PNS turut mengiyakan jika open house yang digelar pimpinan SKPD dilakukan tidak terpusat oleh waktu dan ruang. PNS akan bebas memilih waktu, hari, tanggal dan jam mereka berkunjung kerumah pimpinan SKPD untuk bersilatturahmi dalam bingkai saling maaf memaafkan. Dengan open house tidak terpusat, hak libur dan hak mudik serta kebebasan mereka untuk bersilaturahmi tetap menjadi milik mereka. Open house tidak terpusat, bagi PNS hanya membutuhkan waktu singkat kurang lebih 5-15 menit karena tidak terkooptasi dengan susunan acara dan pencarian eksistensi pejabat.

Open house terpusat, lebih terkooptasi dengan susunan acara dan eksistensi pejabat. Mulai dari jabatan tangan PNS dengan pimpinan SKPD bersama Ketua Dharma Wanita (jika ada) disertai dengan cipika-cipiki, waktu menunggu lengkapnya kehadiran PNS, pagelaran susunan acara yang diawali dengan eksistensi pejabat berupa sambutan bisa saja diawali dengan doa, lomba vokalia antar staf, jamuan makan, dan pun diakhiri dengan jabatan tangan dan lain-lain. Waktu yang dibutuhkan oleh PNS pun sangat panjang, sepanjang menggerutunya pikiran dan bathin PNS dalam penantian kapan usainya gelaran open house. Sehingga dipastikan kehadiran PNS dalam gelaran open house pimpinan SKPD hanyalah keterpaksaan dengan ornamen ketidakikhlasan. Diperkirakan waktu gelaran open house pejabat yang merampas hak libur dan hak mudik PNS kurang lebih 2-3 jam belum termasuk waktu persiapan dan perjalanan pergi-pulang.

Selain itu, gelaran open house terpusat sangat membebani pikiran dan rasa takut bagi PNS jika tak datang dan jika tak menghadiri open house pejabat. Mengapa tidak, open house terpusat menjadi ajang bagi pimpinan SKPD mengukur loyalitas bawahan kepada atasan. Open house terpusat menjadi alat absensi bagi atasan terhadap kehadiran bawahannya. Ketidakhadiran PNS pada gelaran open house pimpinan SKPD membuat alam pikiran sang pemilik gelaran open house tak nyaman. Waktu pimpinan SKPD selama open house digelar pun tersita dengan mengabsensi bawahan yang hadir dan yang tidak hadir. Pun nan jauh disana PNS yang tak hadir, bathin PNS pun tak nyaman memikirkan sanksi bathin yang akan diberikan atasan. Ketidakhadiran bawahan, akhirnya meninggalkan bekas luka mendalam dan dendam bagi pimpinan SKPD, dan ujung-ujungnya menjadi bahan evaluasi saat apel/masuk kerja. Sehingga suasana dan hubungan atasan dan bawahan yang tak hadir pun bisa tak harmonis lagi dan akhirnya renggang. Padahal esensinya, gelaran open house terpusat dan tidak terpusat seputar bersilaturahim, saling maaf memaafkan dengan lafal mohon maaf lahir batin dan minal aidin wal-faizin.

Tentunya kebijakan Menpan-RB lewat himbauan, pimpinan SKPD tidak perlu menggelar open house disambut baik oleh sebagian PNS dan pimpinan SKPD, namun sebagian PNS dan pimpinan SKPD yang benar-benar berhasrat/bernafsu dan punya birahi yang super tinggi menggelar open house, mengabaikan himbauan ini. Mereka ingin tetap menunjukkan eksistensi, pencitraan dan otoriternya mereka untuk menyiksa, mengebiri dan merampas hak libur PNS, hak mudik PNS, kebebasan PNS dalam berlebaran/bersilaturahmi.

Uraian ini lebih pada pendekatan penghematan waktu. Bagaimana dengan pendekatan penghematan anggaran atas pelaksanaan open house? Hanya pimpinan SKPD dan bendahara penerimaan/pengeluaran yang tahu segalanya……..???!!!.(*)

*)  Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil).

PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (BAGIAN 3)

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

pengaturan uang desa 1

Tepatnya pada tangggal 24 Juli 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan perubahan dan pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa adalah ketentuan pasal 212 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, “(6) Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.” Pernyataan penyesuaian mengenai pengelolaan keuangan desa khususnya Lampiran Model Buku Administrasi Keuangan Desa diatur di dalam pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, “Dengan berlakunya peraturan ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa khususnya lampiran pada Model Buku Adminsitrasi Keuangan Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa harus menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.”

Pada tanggal 15 Januari 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan dan diundangkan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka berdasarkan pasal 121 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada tanggal 3 Juni 2014, dengan diundangkannya lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ini, maka sebagaimana amanat pasal 158 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, “Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

Dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka berdasarkan pasal 106 telah dinyatakan bahwa, “Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Desa diatur dalam Peraturan Menteri.” Berdasarkan ketentuan pasal 106 ini lahirlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada tanggal 31 Desember 2014 setelah ditetapkan dan diundangkan. Sekaligus menyatakan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini diatur di dalam pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, “Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

Dengan demikian dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka peraturan pelaksanaan mengenai desa berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pedoman pengelolan keuangan desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.(*)

PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (BAGIAN 2)

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

Uang 100 ribu indonesia

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebagai amanah pasal 216 ayat (1), “Pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.” Dari ketentuan ini lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang disahkan dan diundangkan pada 30 Desember 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. Hal ini sebagaimana yang diatur di dalam pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, “Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

Selain itu, sebagaimana amanah pasal 212 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, “(6) Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.” Hal ini sejalan dengan amanah pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, “Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.”

Selanjutnya berdasarkan pasal 106 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, “(2) Menteri mengatur mengenai Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Administrasi Desa, Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintahan Desa, Asosiasi/Paguyuban/Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa serta tanah kas desa.”

Berdasarkan pasal 106 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pada tanggal 10 Oktober 2006 lahirlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Admnistrasi Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Admnistrasi Desa merupakan pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2002 tentang Pedoman Admnistrasi Desa, hal berdasarkan ketentuan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Admnistrasi Desa, “Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2002 tentang Pedoman Administrasi Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa, yang di dalamnya telah mengatur Buku Administrasi Keuangan Desa yang terdiri dari: a. Buku Anggaran Penerimaan; b. Buku Anggaran Pengeluaran Rutin; c. Buku Anggaran Pengeluaran Pembangunan; d. Buku Kas Umum; e. Buku Kas Pembantu Penerimaan; f. Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin; dan g. Buku Kas Pembantu Pengeluaran Pembangunan.

Tepatnya pada tanggal 24 Juli 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan perubahan dan pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa adalah ketentuan pasal 212 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, “(6) Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.” Pernyataan penyesuaian mengenai pengelolaan keuangan desa khususnya lampiran model buku administrasi keuangan desa diatur di dalam pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, “Dengan berlakunya peraturan ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa khususnya lampiran pada Model Buku Adminsitrasi Keuangan Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa harus menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.”

(Bersambung)

PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (BAGIAN 1)

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

Dana-Desa-Mengendap-di-Kas-Daerah

Dalam sejarah pengaturan mengenai pengelolaan keuangan desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang pengelolaan keuangan Desa khusus sejak masa reformasi, yang ditandai dengan ditetapkannya dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 7 Mei 1999 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Hal ini telah diatur di dalam pasal Bab XVI Ketentuan Penutup pasal 131, “Pada saat berlakunya undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi: a. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153).

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebagai amanah pasal 111 ayat (1), “Pengaturan lebih lanjut mengenai Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten, sesuai dengan pedoman umum yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan undang-undang ini.” Dari ketentuan ini lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, yang diundangkan pada 30 November 2001.

Berkenaan dengan pengaturan keuangan desa kaitannya dengan sumber pendapatan desa, pasal 60 Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa telah mengaturnya harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten, “Pengaturan lebih lanjut mengenai Sumber Pendapatan Desa, ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten.” Sedangkan untuk penetapan pedoman penyusunan APBDesa, pasal 61 ayat (1) Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa telah mengaturnya harus ditetapkan dengan Peraturan Bupati, “(1) Bupati menetapkan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.”

Dan untuk administrasi keuangan desa Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2002 tentang Pedoman Admnistrasi Desa, yang di dalamnya telah mengatur Buku Administrasi Keuangan Desa yang terdiri dari: a. Model C.l. a : Buku Anggaran Penerimaan; b. Model C.l. b : Buku Anggaran Pengeluaran Rutin; c. Model C.1. c : Buku Anggaran Pengeluaran Pembangunan; d. Model C.2 : Buku Kas Umum; e. Model C.3. a : Buku Kas Pembantu Penerimaan; dan f. Model C.3. b : Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin.

Pada tanggal 15 Oktober 2004, dengan disahkannya dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak berlaku lagi. Hal ini berdasarkan pasal 239 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, “Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku.”

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebagai amanah pasal 216 ayat (1), “Pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.” Dari ketentuan ini lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang disahkan dan diundangkan pada 30 Desember 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. Hal ini sebagaimana yang diatur di dalam pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, “Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

(Bersambung)

PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA (BAGIAN 5)

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

pengadaan 2

Catatan ini merupakan lanjutan dan bagian akhir dari “Pengadaan Barang/Jasa di Desa”, yang terakhir membahas mengenai pengadaan barang/jasa di desa melalui penyedia barang/jasa, berikut ini lanjutannya.

3). Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah): a). TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa; b). Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga; c). TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran; d). Apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan: dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) secara bersamaan; dipenuhi oleh salah satu Penyedia Barang/Jasa, maka TPK tetap melanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut; tidak dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan; e). Apabila spesifikasi teknis, maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan; f). Negosiasi (tawar-menawar) dilakukan untuk memperoleh harga yang lebih murah; g). Hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara Ketua TPK dan Penyedia barang/Jasa yang berisi sekurang-kurangnya: Tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian; Para pihak; Ruang lingkup pekerjaan; Nilai pekerjaan; Hak dan kewajiban para pihak; Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; Ketentuan keadaan kahar; dan Sanksi.

Nilai Pengadaan Barang/Jasa oleh penyedia barang/jasa dapat ditetapkan berbeda oleh Bupati/Walikota sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing dan dalam batas kewajaran.

C. Perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan oleh Penyedia Barang Jasa.

Apabila diperlukan, TPK dapat memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan yang meliputi: 1). Menambah atau mengurangi volume pekerjaan; 2). Mengurangi jenis pekerjaan; 3). Mengubah spesifikasi teknis; dan/atau 4). Melaksanakan pekerjaan tambah.

Untuk perubahan ruang lingkup pekerjaan mengubah spesifikasi teknis; dan/atau melaksanakan pekerjaan tambah, Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis kepada TPK.

TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah. Untuk nilai Pengadaan Barang/Jasa di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dilakukan adendum surat perjanjian yang memuat perubahan ruang lingkup dan total nilai pekerjaan yang disepakati.

D. Pengawasan, Pembayaran, Pelaporan dan Serah Terima.

Pengawasan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Desa diawasi oleh Bupati/Walikota dan masyarakat setempat, dan Pengawasan oleh Bupati/Walikota dapat didelegasikan kepada Camat.

Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa dilakukan melalui ketentuan sebagai berikut: 1). Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan 2). Bukti-bukti harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti.

Pelaporan dan Serah Terima atas kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaporkan oleh TPK kepada Kepala Desa. Setelah pelaksanaan pengadaan barang/jasa selain 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), TPK menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

(Selesai)

Older Entries

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 264 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: