Buku Hukum Pengelolaan Barang Milik Daerah

Tinggalkan komentar

Iklan

BUKU HUKUM PENGELOLAAN BMD : PENGELOLAAN BMD BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Tinggalkan komentar

Buku Hukum Pengelolaan Barang Milik Daerah

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

YUSRAN  LAPANANDA, SH., MH.

Staf Ahli Bidang Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Gorontalo

Barang milik daerah yang digunakan oleh Badan Layanan Umum Daerah merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan.

Pengelolaan barang milik daerah yang digunakan oleh Badan Layanan Umum Daerah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah, kecuali terhadap barang yang dikelola dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Layanan Umum Daerah

Barang inventaris milik BLUD dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan. Barang inventaris milik BLUD, merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap. Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan, merupakan pendapatan BLUD. Hasil penjualan barang inventaris, dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD.

BLUD tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang. Aset tetap, merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap, diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pengalihan aset tetap, merupakan pendapatan BLUD dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD. Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap, dilaporkan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah/kepala SKPD.

Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi BLUD harus mendapat persetujuan kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Tanah dan bangunan BLUD disertifikatkan atas nama pemerintah daerah yang bersangkutan. Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD, dapat dialihgunakan oleh pemimpin BLUD dengan persetujuan kepala daerah.

(Selesai)

BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA

Tinggalkan komentar

Buku Hukum Pengelolaan Barang Milik Daerah

BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA

YUSRAN  LAPANANDA, SH.,MH.

Aparatur Sipil Negara

Prinsip Umum.

Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.

Rumah negara merupakan barang milik daerah yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.

Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan status penggunaan golongan rumah negara. Rumah negara dibagi ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: a. rumah negara golongan I; b. rumah negara golongan II; dan c. rumah negara golongan III. Penetapan status penggunaan didasarkan pada pemohonan penetapan status penggunaan yang diajukan oleh Pengguna Barang.

Rumah negara golongan I, adalah rumah negara dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut. Rumah negara golongan II, adalah rumah negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu SKPD dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan. Termasuk dalam rumah negara golongan II adalah rumah negara yang berada dalam satu kawasan dengan SKPD atau Unit Kerja, rumah susun dan mess/asrama pemerintah daerah. Rumah negara golongan III, adalah rumah negara yang tidak termasuk golongan I dan golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya.

Barang milik daerah berupa rumah negara hanya dapat digunakan sebagai tempat tinggal pejabat atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan yang memiliki Surat Izin Penghunian (SIP). Pengguna Barang wajib mengoptimalkan penggunaan barang milik daerah berupa rumah negara Golongan I dan rumah negara golongan II dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. Pengguna Barang rumah negara golongan I dan rumah negara golongan II wajib menyerahkan barang milik daerah berupa rumah negara yang tidak digunakan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

Surat Ijin Penghunian (SIP) untuk rumah negara golongan I ditandatangani Pengelola Barang. Sedangkan Surat Ijin Penghunian (SIP) untuk rumah negara golongan II dan golongan III ditandatangani Pengguna Barang.

Suami dan istri yang masing-masing berstatus pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan, hanya dapat menghuni satu rumah negara. Pengecualian suami dan istri yang masing-masing berstatus pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan, hanya dapat menghuni satu rumah negara, hanya dapat diberikan apabila suami dan istri tersebut bertugas dan bertempat tinggal di daerah yang berlainan.

Penggunaan.

Barang milik daerah berupa rumah negara dapat dilakukan alih status penggunaan. Alih status penggunaan: a. antar Pengguna Barang untuk rumah negara golongan I dan rumah negara golongan II; b. dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang  rumah negara golongan III, untuk rumah negara golongan II yang akan dialihkan statusnya menjadi rumah negara golongan III; atau c. dari Pengguna Barang rumah negara golongan III kepada Pengguna Barang, untuk rumah negara golongan III yang telah dikembalikan status golongannya menjadi rumah negara golongan II.

Pengalihan status penggunaan dilakukan setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Gubernur/Bupati/Walikota. Alih status penggunaan dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang  rumah negara golongan III, untuk rumah negara golongan II yang akan dialihkan statusnya menjadi rumah negara golongan III, hanya dapat dilakukan apabila barang  milik daerah berupa rumah negara telah berusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak dimiliki oleh pemerintah daerah atau sejak ditetapkan perubahan fungsinya sebagai rumah negara.

Usulan alih status penggunaan dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang  rumah negara golongan III, untuk rumah negara golongan II yang akan dialihkan statusnya menjadi rumah negara golongan III, harus disertai sekuang-kurangnya dengan: a. persetujuan tertulis dari Gubernur/Bupati/Walikota mengenai pengalihan status golongan rumah negara dari rumah negara golongan II menjadi rumah negara golongan III; b. surat pernyataan bersedia menerima pengalihan dari  Pengguna Barang rumah negara golongan III; c. salinan keputusan penetapan status rumah negara golongan II; d. salinan Surat Izin Penghunian (SIP) rumah negara golongan II; dan e. gambar ledger/gambar arsip berupa rumah dan gambar situasi.

Pengguna Barang bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan keabsahan data dan dokumen yang diterbitkan dalam rangka pengajuan usulan pengalihan status penggunaan. Proses pengajuan dan pemberian persetujuan alih status penggunaan mengikuti ketentuan mengenai alih status penggunaan sebagaimana dijelaskan pada BAB Pengunaan tentang pengalihan status penggunaan barang milik daerah.

Dalam hal diperlukan Gubernur/Bupati/Walikota dapat melakukan alih fungsi barang milik daerah berupa rumah negara golongan I dan rumah negara golongan II, menjadi bangunan kantor. Alih fungsi barang milik daerah berupa rumah negara golongan I dan rumah negara golongan II ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota.

Tata Cara Pengalihan Hak Rumah Negara.

Pemindahtanganan dalam bentuk penjualan rumah Negara hanya dapat dilakukan terhadap barang milik daerah berupa rumah negara golongan III. Penjualan barang milik daerah berupa rumah negara dilakukan kepada penghuni yang sah. Penjualan barang milik daerah berupa rumah negara dilakukan dengan mekanisme tidak secara lelang. Penjualan barang milik daerah berupa rumah negara hanya dapat dilakukan terhadap rumah negara yang tidak dalam keadaan sengketa.

Penjualan rumah negara golongan III dilakukan oleh Pengelola Barang setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Gubernur/Bupati/Walikota. Penjualan barang milik daerah berupa rumah negara golongan III dilakukan dalam bentuk pengalihan hak rumah negara golongan III. Dalam hal usulan penjualan barang milik daerah berupa rumah negara golongan III disetujui, maka Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat persetujuan penjualan barang milik daerah berupa rumah negara golongan III. Dalam hal usulan penjualan barang milik daerah berupa rumah negara golongan III tidak disetujui, maka Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat penolakan usulan penjualan barang milik daerah berupa rumah negara golongan III disertai alasannya.

Pengajuan usul penjualan barang milik daerah berupa rumah negara golongan III dilakukan oleh Pengguna Barang rumah negara golongan III kepada Gubernur/Bupati/Walikota, yang sekurang-kurangnya disertai dengan data dan dokumen: a. surat pernyataan dari Pengguna Barang  rumah negara golongan III yang menyatakan bahwa rumah negara yang diusulkan untuk dijual tidak dalam keadaan sengketa; b. keputusan penetapan status rumah negara golongan III; c. persetujuan pengalihan dan penetapan status penggunaan barang milik daerah; d. Surat Ijin Penghunian (SIP) rumah negara golongan III; e. gambar/ledger, lokasi, tahun perolehan, luas tanah, dan bangunan rumah negara golongan III; dan f. surat pernyataan kelayakan pengalihan hak rumah negara golongan III dari Pengguna Barang  rumah  negara  golongan  III. Pengguna Barang rumah negara golongan III bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan keabsahan data dan dokumen tersebut.

Rumah negara yang dapat dialihkan haknya adalah rumah negara golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan tidak dalam keadaan sengketa. Umur rumah negara, diperhitungkan berdasarkan penetapan status atau pengalihan status oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Rumah negara golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan tidak dalam keadaan sengketa hanya dapat dialihkan haknya kepada penghuni atas permohonan penghuni melalui Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang. Penghuni rumah negara golongan III dapat mengajukan permohonan pengalihan apabila yang bersangkutan telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih sebagai pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.

Dalam hal suami dan istri masing-masing mendapat Surat Izin Penghunian (SIP) untuk menghuni rumah negara golongan III, maka pengalihan hak rumah Negara golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan tidak dalam keadaan sengketa hanya dapat diberikan kepada salah satu dari suami dan istri yang bersangkutan dan belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari pemerintah berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang telah memperoleh rumah dan/atau tanah dari pemerintah, tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengalihan hak atas rumah negara golongan III. Pengalihan hak rumah negara golongan III kepada penghuninya ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/ Walikota.

Penghuni rumah negara golongan III yang dapat mengajukan permohonan pengalihan hak kepada Pengguna Barang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan: 1. mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun; 2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan 3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Pensiunan pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan; 1. menerima pensiun dari Negara; 2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan 3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari pemerintah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Janda/duda pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan: 1. masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara, yang: a). almarhum suaminya/isterinya sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun; atau b). masa kerja almarhum suaminya/isterinya ditambah dengan jangka waktu sejak yang besangkutan menjadi janda/duda berjumlah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun; 2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan 3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. d. Janda/duda pahlawan, yang suaminya/isterinya dinyatakan sebagai pahlawan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku: 1. masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara; 2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan 3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. e. Pejabat negara, janda/duda pejabat negara: 1. masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara; 2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan 3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila penghuni rumah negara golongan III meninggal dunia, maka pengajuan permohonan pengalihan hak atas rumah negara dimaksud dapat diajukan oleh anak sah dari penghuni yang bersangkutan. Apabila pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan/penghuni yang bersangkutan meninggal dan tidak mempunyai anak sah, maka rumah negara kembali ke pemerintah daerah. Atas permohonan Pengguna Barang mengajukan usulan penjualan rumah negara golongan III Kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Gubernur/Bupati/Walikota melakukan penelitian dan pengkajian sebagai bahan pertimbangan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota atas permohonan yang diajukan penghuni rumah negara golongan III.

Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang  menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian atas rumah negara golongan III yang akan dialihkan dan hasil penilaian dilaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Dalam melakukan penelitian dan pengkajian, Gubernur/ Bupati/Walikota dapat membentuk Tim. Hasil penelitian dan pengkajian dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Gubenur/Bupati/ Walikota sebagai bahan pertimbangan persetujuan penjualan rumah negara golongan III. Gubernur/Bupati/Walikota menyetujui dan menetapkan pengalihan hak rumah negara golongan III berdasarkan pertimbangan penilaian, penelitian dan pengkajian. Persetujuan dilakukan dengan menerbitkan surat persetujuan dan penetapan dengan menerbitkan surat keputusan.

Pelaksanaan penjualan barang milik daerah berupa rumah negara golongan III dalam bentuk pengalihan hak harus dilaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan melampirkan salinan keputusan pengalihan hak rumah negara dan penetapan harga rumah negara golongan III setelah penerbitan surat keputusan.

Dalam hal Gubernur/Bupati/Walikota tidak menyetujui atas pengajuan permohonan pengalihan hak kepada pengguna barang, Gubernur/Bupati/Walikota memberitahukan kepada Pengguna Barang rumah negara golongan III disertai alasannya untuk disampaikan kepada pengguni rumah negara golongan III.

Berdasarkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan harga rumah beserta tanahnya berdasarkan hasil penilaian. Harga rumah negara golongan III ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari nilai wajar.

Pengalihan rumah negara golongan III dilakukan dengan cara sewa beli. Gubernur/Bupati/Walikota menandatangani surat perjanjian sewa beli rumah negara golongan III. Pembayaran harga rumah negara golongan III dapat dilaksanakan secara angsuran dan disetor ke Kas Umum Daerah. Apabila rumah yang dialihkan haknya terkena rencana tata ruang pembayarannya dapat dilakukan secara tunai. Pembayaran angsuran pertama ditetapkan paling sedikit 5% (lima puluh persen) dari harga rumah negara Golongan III dan dibayar penuh pada saat perjanjian sewa beli ditandatangani, sedang sisanya diangsur dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama  20 (dua puluh) tahun dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penghuni yang telah membayar lunas harga rumah negara golongan III beserta tanahnya, memperoleh: a. penyerahan hak milik rumah; dan b. pelepasan hak atas tanah. Penghuni yang telah memperoleh penyerahan hak milik dan pelepasan hak atas tanah, wajib mengajukan permohonan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelepasan hak atas tanah dan/atau penyerahan hak milik rumah serta penghapusan dari daftar barang milik daerah ditetapkan dengan keputusan Gubernur/Bupati/ Walikota. Gubernur/Bupati/Walikota menyerahkan surat keputusan penyerahan hak milik  rumah dan pelepasan hak atas tanah kepada penghuni yang telah membayar lunas harga rumah beserta harga tanahnya sesuai perjanjian sewa beli. Penghuni yang telah memperoleh surat keputusan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas tanah wajib mengajukan permohonan hak untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat keputusan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas tanah untuk ditindaklanjuti dengan penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

Tata Cara Penghapusan Rumah Negara.

Penghapusan barang  milik daerah berupa rumah negara dilakukan berdasarkan keputusan penghapusan yang diterbitkan oleh: a. Pengelola Barang untuk penghapusan dari Daftar Barang  Pengguna/Kuasa Pengguna Barang; dan b. Gubernur/Bupati/Walikota untuk penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah Pengelola Barang.

Penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara meliputi: a. penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara golongan I dan rumah negara golongan II dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna kepada Gubernur/Bupati/Walikota atau Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang lainnya; b. penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara golongan III dari daftar barang Pengguna/Kuasa Pengguna kepada Gubernur/ Bupati/Walikota atau Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang lain rumah negara golongan III; atau  c. penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara dari Daftar Barang Milik Daerah.

Penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara golongan I dan rumah negara golongan II dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna kepada Gubernur/Bupati/Walikota atau Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang lainnya dilakukan sebagai tindak lanjut dari: a. penyerahan kepada Gubernur/Bupati/Walikota; b. alih status penggunaan kepada Pengguna Barang  lain; c. alih status penggunaan menjadi bangunan kantor; atau d. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain terkena bencana alam atau terkena dampak dari terjadinya force majeure.

Penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara golongan III dari daftar barang Pengguna/Kuasa Pengguna kepada Gubernur/ Bupati/Walikota atau Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang lain rumah negara golongan III dilakukan sebagai tindak lanjut dari: a. penyerahan kepada Gubernur/Bupati/Walikota; b. alih status penggunaan kepada Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang  lain; c. penjualan rumah negara golongan III; d. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain terkena bencana alam atau terkena dampak dari terjadinya force majeure.

Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah berupa rumah negara dari Daftar Barang Milik Daerah dilakukan sebagai tindak lanjut dari: a. penjualan rumah negara golongan III; atau b. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain terkena bencana alam, atau terkena dampak dari terjadinya force majeure.

Penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara dilakukan setelah keputusan penghapusan diterbitkan oleh: a. Pengelola Barang untuk barang milik daerah berupa rumah negara golongan I dan rumah negara golongan II, untuk penghapusan dari daftar barang Pengguna/Kuasa Pengguna; b. Pengelola Barang rumah negara golongan III, untuk penghapusan dari Daftar Barang  Pengguna/Kuasa Pengguna rumah negara golongan III; atau c. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk penghapusan dari daftar barang Pengelola Barang.

Pengelola Barang menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan melampirkan keputusan penghapusan dari daftar barang Pengguna/Kuasa Pengguna. Pengelola Barang menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan karena penjualan rumah negara golongan III kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan melampirkan: a. keputusan penghapusan dari daftar barang  Pengguna/Kuasa Pengguna rumah negara golongan III; b. keputusan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas tanah rumah negara golongan III; dan c. perjanjian sewa beli.

Nilai barang milik daerah berupa rumah negara yang dihapuskan sebesar nilai yang tercantum dalam: a. Daftar Barang Pengelola/daftar barang  Pengguna/Daftar Barang  Kuasa Pengguna; atau b. Daftar Barang Milik Daerah.

Tata Cara Penatausahaan Rumah Negara.

Penatausahaan barang milik daerah berupa rumah negara meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang  melakukan penatausahaan barang milik daerah berupa rumah negara. Penatausahaan barang milik daerah berupa rumah negara meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan merupakan pelengkap dari penatausahaan barang milik daerah antara lain: a. alih status penggunaan; b. alih status golongan; c. alih fungsi; d. penjualan rumah negara golongan III; dan e. penghapusan.

Inventarisasi dalam rangka penatausahaan barang  milik daerah berupa rumah negara dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun. Pelaksanaan Inventarisasi dilakukan untuk mengumpulkan data administrasi dan fisik barang milik daerah berupa rumah negara sekurang-kurangnya meliputi: a. bukti kepemilikan tanah dan bangunan; b. status penggunaan; c. status penghunian; d. nilai dan luas tanah dan bangunan; e. alamat, lokasi, dan tipe bangunan; dan f. kondisi bangunan. Hasil inventarisasi dilaporkan oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada Gubernur/ Bupati/Walikota.

Pelaporan dalam rangka penatausahaan barang milik daerah berupa rumah negara dilaksanakan setiap semesteran dan tahunan. Pengguna Barang menyusun laporan semesteran dan tahunan atas barang milik daerah berupa rumah negara sebagai bagian dari pelaporan barang milik daerah. Pelaporan dilakukan terhadap kegiatan pembukuan dan inventarisasi barang  milik daerah berupa rumah negara.(*)

Selesai

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

Tinggalkan komentar

Serial : Catatan Pojok

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH.

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

Prinsip Umum Penghapusan.

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Penghapusan barang milik daerah meliputi: a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna; b. penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan c. penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

Yang dimaksud dengan Daftar Barang Milik daerah adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah. Daftar Barang  Pengguna adalah daftar yang memuat data barang  milik daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.

Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah, dilakukan dalam hal terjadi penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dan penghapusan dari Daftar Barang Pengelola yang disebabkan karena: a. pemindahtanganan atas barang milik daerah; b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; c. menjalankan ketentuan undang-undang; d. pemusnahan; atau e. sebab lain.

Barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena: a. penyerahan barang milik daerah; b. pengalihan status penggunaan barang milik daerah; c. pemindahtanganan atas barang milik; d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; e. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. pemusnahan; atau g. sebab lain.

Yang dimaksud dengan sebab lain merupakan sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti, hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure).

Penghapusan barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota. Sedangkan penghapusan barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan penghapusan Gubernur/Bupati/Walikota dalam penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang adalah untuk barang milik daerah yang dihapuskan karena: a. pengalihan status penggunaan barang milik daerah; b. pemindahtanganan; atau c. pemusnahan.

Gubernur/Bupati/Walikota dapat mendelegasikan persetujuan penghapusan barang milik daerah berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang untuk Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna. Pelaksanaan atas penghapusan barang milik daerah pada pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dan pelaksanaan atas penghapusan barang milik daerah berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang untuk Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dilaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

Dijelaskan sebelumnya penghapusan barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dilakukan karena disebabkan: a. penyerahan barang milik daerah; b. pengalihan status penggunaan barang milik daerah; c. pemindahtanganan atas barang milik; d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; e. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. pemusnahan; atau g. sebab lain.

  1. Penghapusan Karena Penyerahan Barang Milik Daerah kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

Penghapusan barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna barang karena penyerahan barang milik daerah kepada Gubernur/Bupati/Walikota dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penghapusan dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang  milik daerah. Keputusan pengahpusan barang milik daerah paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Pengguna Barang melaporkan penghapusan barang milik daerah kepada Gubernur/Bupati/Walikota, dengan melampirkan: a. keputusan penghapusan; dan b. Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Berdasarkan keputusan penghapusan, Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan barang milik daerah pada daftar barang milik daerah.

Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari penyerahan barang milik daerah kepada Gubernur/Bupati/Walikota harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari penyerahan barang milik daerah dari Pengguna Barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

  1. Penghapusan Karena Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah.

Penghapusan karena pengalihan status penggunaan barang milik daerah kepada Pengguna Barang lain dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penghapusan dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang  milik daerah. Keputusan penghapusan barang milik daerah paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) pengalihan status penggunaan barang milik daerah. Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan melampirkan: a. keputusan penghapusan; dan b. Berita Acara Serah Terima (BAST) pengalihan status penggunaan barang milik daerah. Berdasarkan keputusan penghapusan, Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan barang milik daerah pada daftar barang milik daerah.

Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari pengalihan status penggunaan barang milik daerah harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. Perubahan daftar barang milik daerah sebagai akibat dari pengalihan status penggunaan barang milik daerah harus dicantumkan dalam laporan barang milik daerah semesteran dan laporan tahunan.

  1. Penghapusan Karena Pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah.

Penghapusan karena pemindahtanganan atas barang milik daerah dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penghapusan dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang  milik daerah. Keputusan penghapusan paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST). Keputusan penghapusan barang milik daerah karena pemindahtanganan atas barang milik daerah disampaikan kepada Pengguna Barang  disertai dengan: a. Risalah Lelang dan Berita Acara Serah Terima (BAST), dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang; b. Berita Acara Serah Terima (BAST), dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar, dan penyertaan modal pemerintah daerah; dan c. Berita Acara Serah Terima dan naskah hibah, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah.

            Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan melampirkan: a. Keputusan Penghapusan; dan b. Berita Acara Serah Terima, Risalah Lelang, dan Naskah Hibah. Berdasarkan keputusan penghapusan, Pengelola Barang menghapus  barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.

            Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari penghapusan karena pemindahtanganan harus dicantumkan dalam laporan barang Pengguna/laporan barang Kuasa Pengguna semesteran dan tahunan Pengguna Barang  dan/atau Kuasa Pengguna Barang. Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari penghapusan karena pemindahtanganan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

  1. Penghapusan Karena Adanya Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Sudah Tidak Ada Upaya Hukum Lainnya atas Barang Milik Daerah.

            Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah kepada Pengelola Barang yang sedikitnya memuat: a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan b. data barang  milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, diantaranya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.

            Permohonan penghapusan barang milik daerah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya sekurang-kurangnya dilengkapi dengan: a. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang; dan b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara. Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan barang milik daerah dari Pengguna Barang. Penelitian terhadap permohonan penghapusan barang milik daerah oleh pengelola barang meliputi: a. penelitian data dan dokumen barang milik daerah; b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait barang milik daerah sebagai objek putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan c. penelitian lapangan (on site visit), jika diperlukan. Penelitian lapangan dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara barang milik daerah yang menjadi objek putusan pengadilan dengan barang milik daerah yang menjadi objek permohonan penghapusan. Berdasarkan hasil penelitian, Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

            Apabila permohonan penghapusan barang milik daerah karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya tidak disetujui, Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang memberitahukan pada Pengguna Barang  disertai dengan alasan. Apabila permohonan penghapusan barang milik daerah disetujui, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat persetujuan penghapusan barang milik daerah. Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah memuat data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, diantaranya meliputi: a. kode barang; b. kode register; c. nama barang; d. tahun perolehan; e. spesifikasi/identitas teknis; f. kondisi barang; g. jumlah; h. nilai perolehan; i. nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan; dan j. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penghapusan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota melalui Pengelola Barang.

Berdasarkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, Pengelola Barang  menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah. Keputusan penghapusan menjadi dasar Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari Daftar Barang  Pengguna dan/atau Daftar Barang  Kuasa Pengguna. Keputusan penghapusan barang milik daerah paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang  sejak tanggal persetujuan penghapusan barang milik daerah dari Gubernur/Bupati/Walikota. Pengguna Barang melaporkan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan melampirkan keputusan penghapusan barang milik daerah. Berdasarkan keputusan penghapusan, Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang  Milik Daerah.

            Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang  Kuasa Pengguna sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

  1. Penghapusan Karena Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Penghapusan karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan diawali dengan pengajuan permohonan penghapusan barang milik daerah oleh Pengguna Barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang. Permohonan penghapusan paling sedikit memuat: a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.

Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan barang milik daerah dari Pengguna Barang. Berdasarkan penelitian, Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Apabila Gubernur/Bupati/Walikota menyetujui permohonan, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat persetujuan penghapusan. Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah paling sedikit memuat: a. data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan b. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Gubernur/ Bupati/Walikota.

Berdasarkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, Pengguna Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari Daftar Pengguna Barang dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dengan berdasarkan keputusan penghapusan Pengelola Barang. Keputusan penghapusan barang milik daerah diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan oleh Pengelola Barang sejak tanggal persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota. Pengguna Barang melaporkan  penghapusan barang  milik daerah  kepada Gubernur/Bupati/Walikota, dengan melampirkan keputusan penghapusan yang dikeluarkan oleh Pengelola Barang. Berdasarkan keputusan penghapusan, Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.

Perubahan Daftar Barang  Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

  1. Penghapusan Karena Pemusnahan.

Penghapusan barang milik daerah karena pemusnahan pada Pengguna Barang dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penghapusan barang milik daerah dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah. Keputusan penghapusan barang milik daerah diterbitkan oleh Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal berita acara pemusnahan. Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan melampirkan keputusan penghapusan dan berita acara pemusnahan. Berdasarkan keputusan penghapusan, Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah pada Daftar Barang Milik Daerah.

Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengguna barang atau kuasa pengguna barang. Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

  1. Penghapusan Karena Sebab Lain.

Penghapusan karena sebab lain dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah kepada Gubernur/ Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang yang sedikitnya memuat: a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, diantaranya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan. Permohonan penghapusan barang milik daerah dapat diajukan karena sebab lain dengan alasan: a. hilang karena kecurian; b. terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman; atau c. keadaan kahar (force majeure).

Permohonan penghapusan dengan alasan hilang karena kecurian.

Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan hilang karena kecurian harus dilengkapi: a. surat keterangan dari Kepolisian; dan b. surat keterangan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat: 1. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; 2. pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan barang milik daerah tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat diketemukan; dan 3. pernyataan apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa penghapusan barang milik daerah dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari Pejabat yang menggunakan/penanggung jawab barang  milik daerah/Pengurus Barang tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permohonan penghapusan dengan alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman.

Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman harus dilengkapi: a. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; b. pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengenai kebenaran permohonan yang diajukan; c. pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bahwa barang milik daerah telah terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman; dan d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilampiri hasil laporan pemeriksaan/penelitian.

Permohonan penghapusan dengan alasan keadaan kahar (force majeure).

Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan keadaan kahar (force majeure) harus dilengkapi: a. surat keterangan dari instansi yang berwenang: 1. mengenai terjadi keadaan kahar (force majeure); atau 2. mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (force majeure); dan b. pernyataan bahwa barang milik daerah telah terkena keadaan kahar (force majeure) dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan barang milik daerah dari Pengguna Barang. Penelitian terhadap permohonan penghapusan barang milik daerah dari Pengguna Barang meliputi: a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan penghapusan; b. penelitian data administratif sedikitnya terhadap kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi/identitas barang milik daerah, penetapan status penggunaan, bukti kepemilikan untuk barang  milik daerah yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan c. penelitian fisik untuk permohonan penghapusan karena alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman dan alasan keadaan kahar (force majeure), jika diperlukan. Berdasarkan hasil penelitian, Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk penghapusan barang milik daerah karena sebab lain.

Apabila permohonan penghapusan dengan alasan hilang karena kecurian/terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman/keadaan kahar (force majeure) tidak disetujui,  Gubernur/Bupati/Walikota memberitahukan kepada Pengguna Barang melalui Pengelola Barang disertai dengan alasan. Apabila permohonan penghapusan dengan alasan hilang karena kecurian/terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman/keadaan kahar (force majeure) disetujui, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat persetujuan penghapusan barang  milik daerah. Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah memuat data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi: a. kode barang; b. kode register; c. nama barang; d. tahun perolehan; e. spesifikasi/identitas teknis; f. kondisi barang; g. jumlah; h. nilai perolehan; i. nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan; dan j. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota.

Berdasarkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, Pengelola Barang menetapkan keputusan penghapusan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan. Pengguna Barang melakukan penghapusan barang  milik daerah dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna berdasarkan Keputusan Penghapusan.

Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan melampirkan keputusan penghapusan barang milik daerah. Berdasarkan keputusan penghapusan, Pengelola Barang  menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah. Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari sebab lain harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari sebab lain harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang.

Penghapusan barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dapat dilakukan karena disebabkan: a. penyerahan barang milik daerah; b. pemindahtanganan atas barang milik; c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; d. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. pemusnahan; atau f. sebab lain.

  1. Penghapusan Karena Penyerahan Barang Milik Daerah.

Penghapusan karena penyerahan barang milik daerah kepada Pengguna Barang  dilakukan oleh Pengelola Barang. Penghapusan karena penyerahan barang milik daerah dilakukan setelah Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah. Keputusan penghapusan barang milik daerah paling lambat 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan kepada Pengguna Barang. Pengelola Barang  menyampaikan laporan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan melampirkan keputusan penghapusan dan Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan kepada Pengguna Barang. Berdasarkan keputusan penghapusan, Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan barang milik daerah pada Daftar Barang Milik Daerah.

Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari penyerahan barang milik daerah kepada Pengguna Barang  harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang. Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari penyerahan barang milik daerah kepada Pengguna Barang  harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

  1. Penghapusan Karena Pemindahtanganan.

Penghapusan karena pemindahtanganan atas barang  milik daerah kepada Pihak Lain dilakukan oleh Pengelola Barang. Penghapusan karena pemindahtanganan atas barang  milik daerah kepada Pihak Lain dilakukan setelah Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah. Keputusan penghapusan barang milik daerah paling lambat 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST). Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan melampirkan keputusan penghapusan yang disertai dengan: a. Risalah Lelang dan Berita Acara Serah Terima (BAST), apabila pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang; b. Berita Acara Serah Terima (BAST), apabila pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar dan penyertaan modal pemerintah daerah; dan c. Berita Acara Serah Terima (BAST) dan naskah hibah, apabila pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah.

Berdasarkan keputusan penghapusan, Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah. Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari pemindahtanganan barang milik daerah harus dicantumkan dalam laporan barang semesteran dan tahunan Pengelola Barang. Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari pemindahtanganan barang milik daerah harus dicantumkan dalam laporan barang milik daerah semesteran dan tahunan.

  1. Penghapusan Karena Adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.

Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya dilakukan oleh Pengelola Barang. Pengelola Barang mengajukan permohonan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang sekurang-kurangnya memuat: a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan. Permohonan penghapusan barang milik daerah sekurang-kurangnya dilengkapi dengan: a. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang; dan b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara.

Gubernur/Bupati/Walikota melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan barang  milik daerah dari Pengelola Barang. Penelitian terhadap permohonan penghapusan barang  milik daerah dari Pengelola Barang meliputi: a. penelitian data dan dokumen barang milik daerah; b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait barang milik daerah sebagai objek putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan c. penelitian lapangan (on site visit), jika diperlukan, guna memastikan kesesuaian antara barang milik daerah yang menjadi objek putusan pengadilan dengan barang milik daerah yang menjadi objek permohonan penghapusan.

Dalam hal permohonan penghapusan barang milik daerah tidak disetujui, Gubernur/Bupati/Walikota memberitahukan kepada Pengelola Barang  disertai dengan alasan. Dalam hal permohonan penghapusan barang  milik daerah disetujui, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat persetujuan penghapusan barang  milik daerah. Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah sekurang-kurangnya memuat: a. data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, sekurang-kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota.

Berdasarkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan keputusan penghapusan barang. Berdasarkan keputusan penghapusan barang Pengelola Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari Daftar Barang  Pengelola. Keputusan penghapusan barang milik daerah diterbitkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan. Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan melampirkan keputusan penghapusan barang  milik daerah. Berdasarkan keputusan penghapusan, Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.

Perubahan daftar barang Pengelola sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang. Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

  1. Penghapusan Karena Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Penghapusan barang  milik daerah karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan diawali dengan mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah dari Pengelola Barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Permohonan penghapusan barang  milik daerah karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan paling sedikit memuat: a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku dan/atau nilai perolehan.

Gubernur/Bupati/Walikota melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan barang milik daerah dari Pengelola Barang. Penelitian terhadap permohonan penghapusan barang milik daerah dari Pengelola Barang meliputi: a. penelitian data dan dokumen barang milik daerah; b. penelitian terhadap peraturan perundang-undangan terkait barang milik daerah; dan c. penelitian lapangan (on site visit), jika diperlukan, guna memastikan kesesuaian antara barang milik daerah yang menjadi objek peraturan perundang-undangan dengan barang milik daerah yang menjadi objek permohonan penghapusan.

Apabila Gubernur/Bupati/Walikota menyetujui hasil penelitian, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat persetujuan penghapusan. Surat persetujuan penghapusan paling sedikit memuat: a. data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama barang, spesifikasi/identitas teknis, kondisi, jumlah, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Gubernur/ Bupati/Walikota. Berdasarkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, Pengelola Barang  melakukan penghapusan barang milik daerah dari Daftar Pengelola Barang berdasarkan keputusan penghapusan Gubernur/Bupati/Walikota. Keputusan penghapusan barang milik daerah diterbitkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan.

Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan melampirkan keputusan penghapusan. Berdasarkan keputusan penghapusan Pengelola Barang  menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah. Perubahan Daftar Barang  Pengelola sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang. Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

  1. Penghapusan Karena Pemusnahan.

Penghapusan barang milik daerah karena pemusnahan pada Pengelola Barang dilakukan dengan ketentuan. Penghapusan barang milik daerah karena pemusnahan pada Pengelola Barang dilakukan oleh Pengelola Barang setelah Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah. Keputusan penghapusan barang milik daerah diterbitkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berdasarkan berita acara pemusnahan. Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan melampirkan keputusan penghapusan dan berita acara pemusnahan. Berdasarkan keputusan penghapusan, Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.

Perubahan Daftar Barang  Pengelola sebagai akibat dari Pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang. Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari pemusnahan barang milik daerah harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

  1. Penghapusan Karena Sebab Lain.

Penghapusan karena sebab lain dilakukan oleh Pengelola Barang. Pengelola Barang mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang paling sedikit memuat: a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang di antaranya meliputi kode barang, kode register, nama barang, nomor register, tahun perolehan, spesifikasi, identitas, kondisi barang, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.

Permohonan penghapusan barang milik daerah dapat diajukan karena alasan: a. hilang karena kecurian; a. terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman; dan/atau c. keadaan kahar (force majeure).

Permohonan penghapusan barang milik daerah karena alasanhilang karena kecurian.

Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan hilang karena kecurian harus dilengkapi: a. Surat Keterangan dari Kepolisian; b. Surat Keterangan dari Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat: 1. identitas  Pengelola Barang; 2. pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan barang milik daerah tersebut hilang karena kecurian serta            tidak dapat diketemukan; dan 3. pernyataan apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa penghapusan barang milik daerah dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari Pejabat yang menggunakan/penanggung jawab barang milik daerah/Pengurus Barang tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman.

Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman dilengkapi: a. identitas  Pengelola Barang; b. pernyataan dari Pengelola Barang mengenai kebenaran permohonan yang diajukan; c. pernyataan bahwa barang milik daerah telah, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman; dan d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilampiri hasil laporan pemeriksaan/penelitian.

Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan keadaan kahar (force majeure).

Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan keadaan kahar (force majeure) harus dilengkapi: a. surat keterangan dari instansi yang berwenang: 1. mengenai terjadinya keadaan kahar (force majeure); atau 2. mengenai kondisi barang  terkini karena keadaan kahar (force majeure); dan b. pernyataan bahwa barang milik daerah telah terkena keadaan kahar (force majeure).

Gubernur/Bupati/Walikota melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan barang milik daerah dari Pengelola Barang. Penelitian terhadap permohonan penghapusan barang milik daerah dari Pengelola Barang meliputi: a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan penghapusan; b. penelitian data administratif sedikitnya terhadap tahun perolehan, spesifikasi/identitas barang  milik daerah, penetapan status penggunaan, bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan c. penelitian fisik untuk permohonan penghapusan karena alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman dan keadaan kahar (force majeure) jika diperlukan.

Apabila permohonan penghapusan tidak disetujui, Gubernur/Bupati/Walikota memberitahukan kepada Pengelola Barang  disertai dengan alasan. Apabila permohonan penghapusan disetujui, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat persetujuan penghapusan barang milik daerah. Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah memuat data barang  milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, yang paling sedikit meliputi: a. kode barang; b. kode register; c. nama barang; d. tahun perolehan; e. spesifikasi/identitas teknis; f. kondisi barang; g. jumlah; h. nilai perolehan; i. nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan; dan j. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Gubernur/ Bupati/Walikota.

Berdasarkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, Gubernur/ Bupati/Walikota menetapkan keputusan penghapusan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan. Pengelola Barang  melakukan penghapusan barang milik daerah dari Daftar Barang Pengelola berdasarkan keputusan penghapusan

Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan melampirkan keputusan penghapusan barang milik daerah. Berdasarkan keputusan penghapusan, Pengelola Barang  menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah. Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari sebab lain harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

(Selesai)

PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH

Tinggalkan komentar

Serial : Catatan Pojok

PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH.

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

Prinsip Umum Pemusnahan.

Untuk melaksanakan pemusnahan barang milik daerah, berikut ini prinsip-prinsip umum pemusnahan sebagai berikut: 1. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah; 2.  Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila: a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/ Walikota, untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang; 4. Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang; 5. Pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah baik yang dilakukan oleh Pengguna Barang atau oleh Pengelola Barang dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota; 6. Pemusnahan dilakukan dengan cara: a. dibakar; b. dihancurkan; c. ditimbun; d. ditenggelamkan; atau e. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alasan-Alasan Pemusnahan.

Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila memenuhi alasan-alasan sebagai berikut: a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap barang milik daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan alasan atas pemusnahan barang milik daerah.

Yang dimaksud dengan tidak dapat digunakan, dikaitkan dengan penggunaan barang milik daerah. Penggunaan barang milik daerah diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Penggunaan barang milik daerah meliputi: a. Penetapan status penggunaan barang milik daerah; b. Pengalihan status penggunaan barang milik daerah; c. Penggunaan sementara barang milik daerah; dan d. Penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain. Penetapan status penggunaan dilakukan untuk: a. penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD; dan b. dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Sehingga diartikan, barang milik daerah dapat dimusnakan jika barang milik daerah tersebut tidak dalam penetapan dan tidak digunakan oleh SKPD dalam rangkan menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan funsgi SKPS, atau barang milik daerah tersbut tidak dioperasikan oleh pihak lain.

Yang dimaksud dengan tidak dapat dimanfaatkan, dikaitkan dengan pemanfaatan barang milik daerah. Pemanfaatan barang milik daerah adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Adapun bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa: sewa, pinjam pakai, KSP (kerja sama pemanfaatan), BGS (bangun guna serah atau BSG (bangun serah guna), dan KSPI (kerja sama penyediaan infrastruktur). Sehingga diartikan, barang milik daerah dapat dimusnakan jika barang milik daerah tersebut tidak dapat disewakan, tidak dapat dipinjam pakaikan, tidak dapat dilakukan kerja sama pemanfaatan, tidak dapat dilakukan BGS (bangun guna serah) atau BSG (bangun serah guna), tidak dapat dilakukan KSPI (kerja sama penyediaan infrastruktur).

Yang dimaksud dengan tidak dapat dipindahtangankan, dikaitkan dengan pemindahtanganan barang milik daerah. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah. Barang milik daerah yang tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan. Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi: a. penjualan; b. tukar menukar; c. hibah; atau d. penyertaan modal pemerintah daerah. Sehingga diartikan, barang milik daerah dapat dimusnakan jika barang milik daerah tersebut tidak dapat dijual, tidak dapat dilakukan tukar menukar, tidak dapat dihibahkan, tidak dapat dilakukan penyertaan modal pemerintah daerah.

Terhadap ketiga alasan untuk dapat dilakukan pemusnahan yaitu tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, tidak dapat dipindahtangankan, maka atas alasan tidak dapat digunakan dan tidak dapat dimanfaatkan adalah bersifat kumulatif yang berarti kedua-duanya harus terpenuhi. Sedangkan atas alasan pemusnahan tidak dapat dipindahtangankan adalah bersifat kumulatif dengan tidak dapat digunakan dan tidak dapat dimanfaatkan, dan pula dapat bersifat alternatif dengan dengan tidak dapat digunakan dan tidak dapat dimanfaatkan.

Dari ketiga alasan atas dapat dilakukannya pemusnahan barang milik daerah yaitu tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan, maka terdapat alasan yang bersifat alternatif dari ketiga alasan ini, yaitu terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah alasan pemusnahan dapat dilakukan jika terdapat ketentuan dari peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Misalnya terdapat didalam ketentuan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah bahwa suatu barang milik daerah harus dimusnahkan. Atau terdapat Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengharuskan suatu barang milik daerah harus dimusnahkan.

Pertimbangan-Pertimbangan Pemusnahan.

Selain alasan-alasan pemusnahan barang milik daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka terdapat pertimbangan-pertimbangan pemusnahan yang bersifat kumulatif dari alasan-alasan pemusnahan barang milik daerah.

Apa saja yang dimaksud dengan pertimbangan sehingga dapat dilakukannnya pemusnahan barang milik daerah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tantang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah tidak memberi penjelasan atas perihal ini. Namun dapat ditafsirkan, yang dimaksud dengan pertimbangan pemusnahan yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kondisional pemusnahan. Misalnya untuk memusnahkan suatu bangunan dengan menghancurkannya yang peruntukkannya atau penggunaannya dialihkan,  perlunya berbagai pertimbangan-pertimbangan seperti IMB (izin mendirikan bangunan), Tata Ruangnya, analisa dampak lingkungannya dan lain-lain pertimbangan.

Tata Cara Pemusnahan pada Pengguna Barang.

Pengajuan permohonan pemusnahan barang milik daerah dilakukan oleh Pengguna Barang  kepada Gubernur/ Bupati/Walikota. Permohonan pemusnahan barang milik daerah paling sedikit memuat: a. pertimbangan dan alasan pemusnahan; dan b. data barang milik daerah yang diusulkan pemusnahan.

Data barang milik daerah yang diusulkan pemusnahan antara lain meliputi: a. kode barang; b. kode register;c. nama barang; d. tahun perolehan; e. spesifikasi barang; f. kondisi barang; g. jumlah barang; h. bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan; i. nilai perolehan; dan j. nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan.

Pengajuan permohonan yang diusulkan pemusnahan dilengkapi dokumen pendukung berupa: a. surat pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat: (1). identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; dan (2). pernyataan bahwa barang milik daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. fotokopi bukti kepemilikan, untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan; c. kartu identitas barang, untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang; dan d. foto barang milik daerah yang diusulkan pemusnahan.

Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan usulan Pemusnahan yang diusulkan oleh Pengguna Barang. Penelitian meliputi: a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan pemusnahan barang milik daerah; b. penelitian data administratif; dan c. penelitian fisik. Penelitian data administratif dilakukan untuk meneliti antara lain: a. kode barang; b. kode register; c. nama barang; d. tahun perolehan; e. spesifikasi barang; f. kondisi barang; g. jumlah barang; h. bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan; i. nilai perolehan; dan/atau j. nilai buku, untuk barang  milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan. Sedangkan penelitian fisik dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dimusnahkan dengan data administratif.

Pengelola Barang menyampaikan hasil penelitian kepada Gubernur/Bupati/Walikota sebagai bahan pertimbangan persetujuan pemusnahan barang milik daerah. Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah tidak disetujui, Gubernur/Bupati/Walikota memberitahukan kepada Pengguna Barang melalui Pengelola Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasan.

Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah disetujui, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah. Surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah paling sedikit memuat: a. data barang milik daerah yang disetujui untuk dimusnahkan, yang sekurang-kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi barang, kondisi barang, jumlah barang, nilai perolehan, dan nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan; dan b. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Pemusnahan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota.

Berdasarkan surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah, Pengguna Barang melakukan pemusnahan barang milik daerah. Pelaksanaan pemusnahan dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan, Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah.

Tata Cara Pemusnahan Pada Pengelola Barang.

Pengajuan permohonan pemusnahan barang milik daerah dilakukan oleh Pengelola Barang  kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Permohonan pemusnahan barang milik daerah paling sedikit memuat: a. pertimbangan dan alasan pemusnahan; dan b. data barang milik daerah yang diusulkan pemusnahan.

Data barang milik daerah yang diusulkan pemusnahan antara lain meliputi: a. kode barang; b. kode register;c. nama barang; d. tahun perolehan; e. spesifikasi barang; f. kondisi barang; g. jumlah barang; h. bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan; i. nilai perolehan; dan j. nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan.

Pengajuan permohonan yang diusulkan pemusnahan dilengkapi dokumen pendukung berupa: a. surat pernyataan dari Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat: (1). identitas Pengelola Barang; dan (2). pernyataan bahwa barang milik daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. fotokopi bukti kepemilikan, untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan; c. kartu identitas barang, untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang; dan d. foto barang milik daerah yang diusulkan pemusnahan.

Gubernur/Bupati/Walikota melakukan penelitian terhadap permohonan usulan pemusnahan barang milik daerah yang diusulkan oleh Pengelola Barang. Penelitian meliputi: a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan pemusnahan barang milik daerah; b. penelitian data administratif; dan c. penelitian fisik. Penelitian data administratif dilakukan untuk meneliti antara lain: a. kode barang; b. kode register; c. nama barang; d. tahun perolehan; e. spesifikasi barang; f. kondisi barang; g. jumlah barang; h. bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan; i. nilai perolehan; dan/atau j. nilai buku, untuk barang  milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan. Sedangkan penelitian fisik dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dimusnahkan dengan data administratif.

Atas hasil penelitian yang dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, maka apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah tidak disetujui, Gubernur/Bupati/Walikota memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai dengan alasan. Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah disetujui, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah. Surat persetujuan pemusnahan barang milik paling sedikit memuat: a. data barang milik daerah yang disetujui untuk dimusnahkan, yang sekurang-kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi barang, kondisi barang, jumlah barang,  nilai perolehan, dan nilai buku untuk barang  milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan; dan b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan pemusnahan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota.

Berdasarkan persetujuan pemusnahan barang milik daerah, Pengelola Barang melakukan pemusnahan barang milik daerah. Pelaksanaan pemusnahan dituangkan dalam berita acara pemusnahan dan dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan pemusnahan barang milik daerah dari Gubernur/Bupati/Walikota. Berdasarkan berita acara pemusnahan, Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah.

(Selesai)

PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH MELALUI PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH (BAGIAN 7)

2 Komentar

Serial : Catatan Pojok

PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH MELALUI PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH (BAGIAN 7)

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH.

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

Prinsip Umum Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan salah satu dari bentuk pemindahtanganan barang milik daerah selain penjualan, tukar menukar, dan hibah. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyertaan modal pemerintah daerah dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut: a. barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara dalam rangka penugasan pemerintah; atau b. barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

Penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Barang milik daerah yang telah disertakan dalam penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara menjadi kekayaan yang dipisahkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dapat berupa: a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan Gubernur/Bupati/Walikota; b. tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang; atau c. selain tanah dan/atau bangunan.

Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, sesuai batas kewenangannya.

Penetapan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan Gubernur/Bupati/Walikota yang akan disertakan sebagai modal pemerintah daerah dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, sesuai batas kewenangannya. Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang antara lain tanah dan/atau bangunan yang sejak awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran, yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang antara lain meliputi: a. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya untuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah; b. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang lebih optimal untuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah.

Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan analisa kelayakan investasi mengenai penyertaan modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Atas Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang.

Pengelola Barang melaksanakan penilaian dengan menugaskan: a. Penilai (Penilai Pemerintah atau Penilai Publik) yang ditetapkan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan objek penyertaan modal; b. Tim yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan dapat melibatkan Penilai (Penilai Pemerintah atau Penilai Publik), untuk selain tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan objek penyertaan modal.

Pengelola Barang  menyampaikan hasil penilaian kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Gubernur/Bupati/Walikota membentuk Tim untuk melakukan penelitian terhadap: a. hasil analisis kelayakan investasi yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. data administratif, diantaranya: tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, dan nilai perolehan atau nilai buku; c. kesesuaian tujuan penyertaan modal pemerintah daerah yaitu dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tim melakukan kajian bersama dengan calon penerima penyertaan modal pemerintah daerah dan/atau SKPD terkait, yang dituangkan dalam dokumen hasil kajian.

Apabila berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Tim, penyertaan modal pemerintah daerah layak dilaksanakan, maka calon penerima penyertaan modal pemerintah daerah menyampaikan surat pernyataan kesediaan menerima penyertaan modal pemerintah daerah yang berasal dari barang  milik daerah. Tim menyampaikan dokumen hasil kajian dan surat pernyataan kesediaan menerima penyertaan modal pemerintah daerah kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

Pengelola Barang  mengajukan permohonan persetujuan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Dalam hal penyertaan modal pemerintah daerah memerlukan persetujuan DPRD, Gubernur/ Bupati/Walikota terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD. Apabila permohonan tidak disetujui oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau tidak disetujui oleh DPRD, Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang memberitahukan pada calon penerima penyertaan modal disertai dengan alasan.

Apabila permohonan penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah disetujui oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau disetujui oleh DPRD, Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan keputusan atas barang milik daerah yang akan disertakan sebagai penyertaan modal. Pengelola Barang menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah dengan melibatkan SKPD terkait. Rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama dan selanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang penyertaan modal.

Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Pengelola Barang melaksanakan penyertaan modal pemerintah daerah berpedoman pada Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota. Berdasarkan peraturan daerah dan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota, Pengelola Barang melakukan serah terima dengan penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Berdasarkan Berita Acara Serah Terima, Pengelola Barang  mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah yang telah dijadikan penyertaan modal pemerintah daerah.

Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Atas Barang  Milik Daerah Pada Pengguna Barang.

Penyertaan modal pemerintah daerah yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dijadikan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah, maka Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul kepada Gubernur/Bupati/Walikota disertai pertimbangan dan kelengkapan data berupa: a. data administratif, antara lain: 1.  dokumen anggaran dan/atau dokumen perencanaannya; 2. nilai realisasi pelaksanaan anggaran; dan 3. keputusan penetapan status penggunaan; b. dokumen hasil analisis kelayakan investasi mengenai penyertaan modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyertaan modal pemerintah daerah yang diarahkan untuk optimalisasi barang milik daerah, maka pengajuan usul oleh Pengguna Barang melalui Pengelola Barang  kepada Gubernur/Bupati/Walikota disertai pertimbangan dan kelengkapan data berupa: a. data administratif, antara lain tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, dan nilai perolehan atau nilai buku; b. dokumen hasil analisa kelayakan investasi mengenai penyertaan modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelola Barang melaksanakan penilaian dengan menugaskan: a. Penilai (Penilai Pemerintah atau Penilai Publik) yang ditetapkan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan objek penyertaan modal; b. Tim yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan dapat melibatkan Penilai (Penilai Pemerintah atau Penilai Publik), untuk selain tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan objek penyertaan modal.

Pengelola Barang  menyampaikan hasil penilaian kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Gubernur/Bupati/Walikota membentuk Tim untuk melakukan penelitian terhadap: a. hasil analisis kelayakan investasi yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. data administratif, diantaranya: tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, dan nilai perolehan atau nilai buku; c. kesesuaian tujuan penyertaan modal pemerintah daerah yaitu dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tim melakukan kajian bersama dengan calon penerima penyertaan modal pemerintah daerah dan/atau SKPD terkait, yang dituangkan dalam dokumen hasil kajian.

Apabila berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Tim, penyertaan modal pemerintah daerah layak dilaksanakan, maka calon penerima penyertaan modal pemerintah daerah menyampaikan surat pernyataan kesediaan menerima penyertaan modal pemerintah daerah yang berasal dari barang  milik daerah. Tim menyampaikan dokumen hasil kajian dan surat pernyataan kesediaan menerima penyertaan modal pemerintah daerah kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

Pengelola Barang  mengajukan permohonan persetujuan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Dalam hal penyertaan modal pemerintah daerah memerlukan persetujuan DPRD, Gubernur/ Bupati/Walikota terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD. Apabila permohonan tidak disetujui oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau tidak disetujui oleh DPRD, Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang memberitahukan pada calon penerima penyertaan modal disertai dengan alasan.

Apabila permohonan penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah disetujui oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau disetujui oleh DPRD, Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan keputusan atas barang milik daerah yang akan disertakan sebagai penyertaan modal. Pengelola Barang menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah dengan melibatkan SKPD terkait. Rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama dan selanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang penyertaan modal.

Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Pengelola Barang melaksanakan penyertaan modal pemerintah daerah berpedoman pada Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota. Berdasarkan peraturan daerah dan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota, Pengelola Barang melakukan serah terima dengan penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah yang telah dijadikan penyertaan modal pemerintah daerah.

(Selesai)

PEMINDAHTANGAN BARANG MILIK DAERAH MELALUI HIBAH (BAGIAN 6)

Tinggalkan komentar

Serial : Catatan Pojok

PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH MELALUI HIBAH (BAGIAN 6)

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH.

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

Prinsip Umum Hibah.

Hibah merupakan salah satu dari bentuk pemindahtanganan barang milik daerah selain penjualan, tukar menukar, dan penyertaan modal pemerintah daerah. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.

Hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan: a. sosial; b. budaya; c. keagamaan; d. kemanusiaan; e. pendidikan yang bersifat non komersial; f. penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan pemerintahan pusat/daerah adalah termasuk hubungan antar negara, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat/lembaga internasional, dan pelaksanaan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Barang milik daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan: a. bukan merupakan barang rahasia negara; b. bukan merupakan barang  yang menguasai hajat hidup orang banyak; atau c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah ditanggung sepenuhnya oleh pihak penerima hibah. Barang milik daerah yang dihibahkan wajib digunakan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam naskah hibah. Hibah dilaksanakan oleh Pengelola Barang.

Pihak yang dapat menerima hibah adalah: a. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial berdasarkan akta pendirian, anggaran dasar/rumah tangga, atau pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga dimaksud; b. pemerintah pusat; c. pemerintah daerah lainnya; d. pemerintah desa; e. perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau f. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan pemberian hibah kepada pemerintah desa dilakukan dalam hal: a. barang milik daerah berskala lokal yang ada di desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada desa; b. barang milik desa yang telah diambil dari desa, oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dikembalikan kepada desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.

Hibah dapat berupa: a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota; b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; dan c. selain tanah dan/atau bangunan. Yang dimaksud dengan tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang antara lain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Yang dimaksud dengan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan meliputi: . a. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya untuk dihibahkan; dan b. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang lebih optimal apabila dihibahkan.

Penetapan barang milik daerah yang akan dihibahkan dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Tata Cara Hibah Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang.

Pelaksanaan hibah barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang  dilakukan berdasarkan: a. inisiatif Gubernur/Bupati/Walikota; atau b. permohonan dari pihak yang dapat menerima hibah yaitu: a. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial berdasarkan akta pendirian, anggaran dasar/rumah tangga, atau pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga dimaksud; b. pemerintah pusat; c. pemerintah daerah lainnya; d. pemerintah desa; e. perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau f. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan hibah barang milik daerah berdasarkan inisiatif Gubernur/Bupati/Walikota.

Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada Pengelola Barang yang didasarkan pada inisiatif Gubernur/ Bupati/Walikota, diawali dengan pembentukan Tim oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk melakukan penelitian. Penelitian meliputi: a. penelitian data administratif; dan b. penelitian fisik.

Penelitian data administratif dilakukan untuk meneliti: a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, dan peruntukan, untuk data barang milik daerah berupa tanah; b. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemilikan untuk data barang milik daerah berupa bangunan; c. tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan,  nilai buku, dan jumlah untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan; dan d. data calon penerima hibah. Dalam melakukan penelitian terhadap data calon penerima hibah, Tim dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan berkompeten mengenai kesesuaian data calon penerima hibah.

Penelitian fisik dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dihibahkan dengan data administratif. Hasil penelitian atas penelitian data administratif, penelitian fisik dan penelitian calon penerima hibah dituangkan dalam berita acara penelitian.

Tim menyampaikan berita acara hasil penelitian kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk menetapkan barang  milik daerah menjadi objek hibah. Dalam hal berdasarkan berita acara penelitian Hibah dapat dilaksanakan, Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang meminta surat pernyataan kesediaan menerima hibah kepada calon penerima hibah.

Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Dalam hal hibah memerlukan persetujuan DPRD, Gubernur/Bupati/Walikota terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada DPRD. Apabila permohonan hibah disetujui oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau disetujui oleh DPRD,  Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan keputusan pelaksanaan hibah, yang sekurang-kurangnya memuat: a. penerima hibah; b. objek hibah; c. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan penyusutan, untuk tanah dan/atau bangunan; d. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan penyusutan, untuk selain tanah dan/atau bangunan; dan e. peruntukan hibah.

Berdasarkan keputusan pelaksanaan Hibah, Gubernur/ Bupati/Walikota dan pihak penerima hibah menandatangani naskah hibah. Naskah hibah memuat sekurang-kurangnya: a. identitas para pihak; b. jenis dan nilai barang  yang dilakukan hibah; c. tujuan dan peruntukan hibah; d. hak dan kewajiban para pihak; e. klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak penerima hibah; dan f. penyelesaian perselisihan.

Berdasarkan naskah hibah, Pengelola Barang melakukan serah terima barang  milik daerah kepada penerima hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah yang telah dihibahkan.

Pelaksanaan hibah barang milik daerah berdasarkan permohonan dari pihak yang dapat menerima hibah.

Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada pengelola barang yang didasarkan pada permohonan dari pihak yang dapat menerima hibah, diawali dengan penyampaian permohonan oleh pihak pemohon kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Permohonan memuat: a. data pemohon; b. alasan permohonan; c. peruntukan hibah; d. jenis/spesifikasi/nama barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihibahkan; e. jumlah/luas/volume barang milik daerah yang di mohonkan untuk dihibahkan; f. lokasi/data teknis; dan g. surat pernyataan kesediaan menerima hibah.

Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada Pengelola Barang yang didasarkan pada permohonan dari pihak ketiga yang dapat menerima hibah, diawali dengan pembentukan Tim oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk melakukan penelitian. Penelitian meliputi: a. penelitian data administratif; dan b. penelitian fisik.

Penelitian data administratif dilakukan untuk meneliti: a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, dan peruntukan, untuk data barang milik daerah berupa tanah; b. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemilikan untuk data barang milik daerah berupa bangunan; c. tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan,  nilai buku, dan jumlah untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan; dan d. data calon penerima hibah. Dalam melakukan penelitian terhadap data calon penerima hibah, Tim dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan berkompeten mengenai kesesuaian data calon penerima hibah.

Penelitian fisik dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dihibahkan dengan data administratif. Hasil penelitian atas penelitian data administratif, penelitian fisik dan penelitian calon penerima hibah dituangkan dalam berita acara penelitian.

Tim menyampaikan berita acara hasil penelitian kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk menetapkan barang  milik daerah menjadi objek hibah. Dalam hal berdasarkan berita acara penelitian Hibah dapat dilaksanakan, Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang meminta surat pernyataan kesediaan menerima hibah kepada calon penerima hibah.

Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Dalam hal hibah memerlukan persetujuan DPRD, Gubernur/Bupati/Walikota terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada DPRD. Apabila permohonan hibah disetujui oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau disetujui oleh DPRD,  Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan keputusan pelaksanaan hibah, yang sekurang-kurangnya memuat: a. penerima hibah; b. objek hibah; c. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan penyusutan, untuk tanah dan/atau bangunan; d. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan penyusutan, untuk selain tanah dan/atau bangunan; dan e. peruntukan hibah.

Berdasarkan keputusan pelaksanaan Hibah, Gubernur/ Bupati/Walikota dan pihak penerima hibah menandatangani naskah hibah. Naskah hibah memuat sekurang-kurangnya: a. identitas para pihak; b. jenis dan nilai barang  yang dilakukan hibah; c. tujuan dan peruntukan hibah; d. hak dan kewajiban para pihak; e. klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak penerima hibah; dan f. penyelesaian perselisihan.

Berdasarkan naskah hibah, Pengelola Barang melakukan serah terima barang  milik daerah kepada penerima hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah yang telah dihibahkan.

Apabila permohonan hibah tidak disetujui, Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang  memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permohonan hibah, disertai dengan alasannya.

Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.

Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada Pengguna Barang diawali dengan pembentukan Tim Internal pada SKPD oleh Pengguna Barang untuk melakukan penelitian. Penelitian meliputi: a. penelitian data administratif; dan b. penelitian fisik.

Penelitian data administratif dilakukan untuk meneliti: a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, dan peruntukan, untuk data barang milik daerah berupa tanah; b. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemilikan untuk data barang milik daerah berupa bangunan; c. tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan jumlah untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan; dan d. data calon penerima Hibah.

Penelitian fisik dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dihibahkan dengan data administratif. Hasil penelitian fisik dituangkan dalam berita acara penelitian dan selanjutnya disampaikan Tim kepada Pengguna Barang. Berdasarkan berita acara hasil penelitian, Pengguna Barang mengajukan permohonan hibah kepada Pengelola Barang  yang memuat: a. data calon penerima hibah; b. alasan untuk menghibahkan;c. data dan dokumen atas tanah dan/atau bangunan; d. peruntukan hibah; e. tahun perolehan; f. status dan bukti kepemilikan; g. nilai perolehan; h. jenis/spesifikasi barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihibahkan; dan i. lokasi.

Penyampaian surat permohonan disertai dengan surat pernyataan kesediaan menerima hibah.

Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada Pengguna Barang, diawali dengan pembentukan Tim oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk melakukan penelitian. Penelitian meliputi: a. penelitian data administratif; dan b. penelitian fisik.

Penelitian data administratif dilakukan untuk meneliti: a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, dan peruntukan, untuk data barang milik daerah berupa tanah; b. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemilikan untuk data barang milik daerah berupa bangunan; c. tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan,  nilai buku, dan jumlah untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan; dan d. data calon penerima hibah.

Dalam melakukan penelitian terhadap data calon penerima hibah, Tim dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan berkompeten mengenai kesesuaian data calon penerima hibah.

Penelitian fisik dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dihibahkan dengan data administratif. Hasil penelitian dituangkan dalam berita acara penelitian. Tim menyampaikan berita acara hasil penelitian kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk menetapkan barang  milik daerah menjadi objek hibah. Dalam hal berdasarkan berita acara penelitian Hibah dapat dilaksanakan, Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang meminta surat pernyataan kesediaan menerima hibah kepada calon penerima hibah.

Selanjutnya, Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Dalam hal hibah memerlukan persetujuan DPRD, Gubernur/Bupati/Walikota terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada DPRD. Apabila permohonan Hibah disetujui oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau disetujui DPRD, Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan pelaksanaan hibah, yang sekurang-kurangnya memuat a. penerima hibah; b. objek hibah; c. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan penyusutan, untuk tanah dan/atau bangunan; d. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan penyusutan, untuk selain tanah dan/atau bangunan; dan e. peruntukan hibah.

Apabila permohonan Hibah tidak disetujui, Gubernur/ Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang  menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya. Berdasarkan penetapan pelaksanaan Hibah, Pengelola Barang dan pihak penerima hibah menandatangani naskah hibah. Naskah hibah memuat sekurang-kurangnya: a. identitas para pihak; b. jenis dan nilai barang  yang dilakukan hibah; c. tujuan dan peruntukan hibah; d. hak dan kewajiban para pihak; e,. klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak penerima hibah; dan f. penyelesaian perselisihan.

Berdasarkan naskah hibah, Pengelola Barang melakukan serah terima barang  milik daerah kepada penerima hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST), Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah yang telah dihibahkan.

Pelaksanaan hibah barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaanya direncanakan untuk dihibahkan yaitu tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang antara lain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yaitu barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya untuk dihibahkan, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Bersambung)

Older Entries

%d blogger menyukai ini: