Buku Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

3 Komentar

Cover Depan Yusran Lapananda

PERUBAHAN APBD: PERKEMBANGAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN KUA

Meninggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

finance 3

Salah satu penyebab dilakukannya perubahan APBD atau penyesuaian atas APBD yakni apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA (kebijakan umum APBD). Landasan hukum atas penyesuaian APBD oleh karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, diatur di dalam pasal 155, pasal 156, pasal 157, pasal 158, dan pasal 159 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011. Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA. Kepala daerah memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD ke dalam rancangan KUPA (kebijakan umum perubahan APBD) dan PPAS-PA (prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD).

Dalam rancangan KUPA dan PPAS-PA disajikan secara lengkap penjelasan mengenai: (a). perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya; (b). program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan; (c). capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan (d). capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

Rancangan KUPA dan PPAS-PA disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan. Rancangan KUPA dan PPAS-PA, setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUPA serta PPAS-PA paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan. KUPA dan PPAS-PA yang telah disepakati, masing-masing dituangkan kedalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan. Format rancangan KUPA tercantum dalam Lampiran C.I.a dan format rancangan PPAS-PA tercantum dalam Lampiran C.II.a serta format nota kesepakatan tercantum dalam Lampiran C.III.a Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011.

Berdasarkan nota kesepakatan, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi kepala SKPD. Perubahan DPA-SKPD dapat berupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan dari yang telah ditetapkan semula. Peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan diformulasikan dalam format dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD (DPPA-SKPD). Dalam format DPPA-SKPD dijelaskan capaian target kinerja, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan, belanja serta pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan. Format DPPA-SKPD tercantum dalam Lampiran C.IV Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011.

Rancangan surat edaran kepala daerah mencakup: (a). PPAS-PA yang dialokasikan untuk program baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap SKPD; (b). batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang telah diubah kepada PPKD; (c). dokumen sebagai lampiran meliputi KUPA, PPAS-PA, standar analisa belanja dan standar harga. Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah, diterbitkan oleh kepala daerah paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan. Tata cara penyusunan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD mengikuti tata cara penyusunan RKA-SKPD di dalam penyusunan APBD, sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, dan Pasal 99 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011.

Selain itu, terdapat beberapa ketentuan mengenai KUPA dan PPAS-PA sebagaimana yang diatur setiap tahun dalam Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD, antara lain: (1). Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan rancangan KUPA dan rancangan PPAS-PA, kepala daerah harus menyampaikan rancangan KUPA dan rancangan PPAS-PA kepada DPRD dalam waktu yang bersamaan, yang selanjutnya hasil pembahasannya disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi KUPA dan PPAS-PA dalam proses penyusunan rancangan perubahan APBD akan lebih efektif; (2). Substansi KUPA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti: (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah; (b) Asumsi dasar penyusunan rancangan perubahan APBD termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah; (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah serta strategi pencapaiannya; (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya; (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya; (3). PPAS-PA selain menggambarkan pagu anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, serta pembiayaan, juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masing-masing SKPD berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD. Pagu sementara, akan menjadi pagu definitif setelah ranperda tentang perubahan APBD disetujui bersama antara kepala daerah dengan DPRD serta ranperda tentang perubahan APBD tersebut ditetapkan oleh kepala daerah menjadi perda tentang perubahan APBD.

(Bersambung)

APBD PERUBAHAN: DASAR PERUBAHAN APBD

Meninggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

finance apbd

Sebelum membahas lebih lanjut tentang Perubahan APBD, terlebih dahulu disajikan regulasi yang mengatur tentang perubahan APBD: (a). Pasal 28 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (b). Pasal 316 dan pasal 317 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; (c). Pasal 81, pasal 82, pasal 83, pasal 84 dan pasal 85 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (d). Pasal 154, pasal 155, pasal 156, pasal 157, pasal 158, pasal 159, pasal 160, pasal 161, pasal 162, pasal 163, pasal 164, pasal 165, pasal 166, pasal 167, pasal 168, pasal 169, pasal 170, pasal 171, dan pasal 172 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; (e). Permendagri No. 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 (sesuai tahun anggaran).

Perubahan APBD pada prinsipnya dilakukan untuk menyesuaikan APBD dengan perkembangan dan/atau oleh karena akibat perubahan keadaan. Perkembangan dan/atau perubahan keadaan apabila terjadi: (a). perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA (kebijakan umum APBD); (b). keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; (c). keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan. Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; (d). keadaan darurat; dan/atau (e). keadaan luar biasa.

Pada pokoknya, perubahan APBD dilakukan penyesuaian oleh karena akibat terjadinya 1 (satu) perkembangan yakni perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA (kebijakan umum APBD), dan perubahan APBD dilakukan penyesuaian oleh karena terjadinya 4 (empat) perubahan keadaan yakni (1). keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; (2). keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.; (3). keadaan darurat; dan/atau (4). keadaan luar biasa.

Kelima parameter perkembangan dan/atau perubahan keadaan untuk menyesuaikan APBD Perubahan akan dibahas lebih lanjut satu per satu. Namun pada intinya bahwa kelima parameter perubahan APBD ini, baik antara perkembangan dengan perubahan karena keadaan saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Terdapat pula antara perkembangan dan perubahan keadaan yang tidak saling berkaitan dengan pekembangan dengan perubahan keadaan dengan lainnya. Misalnya, perubahan APBD oleh keadaan luar biasa tidak berkaitan dengan perkembangan dan perubahan keadaan lainnya. Oleh karena perubahan APBD yang disebabkan oleh keadaan luar biasa merupakan perubahan khusus dan menjadi bagian dari perubahan kedua atas APBD, dan bukan merupakan bagian dari perubahan APBD yang diakibatkan oleh (a). perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA (kebijakan umum APBD); (b). keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; (c). keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau (d). keadaan darurat.

Demikian pula atas perubahan APBD oleh karena keadaan darurat dan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Perubahan APBD oleh karena keadaan darurat dan pergeseran anggaran lebih pada perubahan APBD yang sebelumnya telah dilakukan perubahan APBD melalui mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, dan selanjutnya hanya menyesuaikan ke dalam Perubahan APBD.

Saya berpendapat, dari kelima parameter perubahan APBD oleh karena perkembangan dan perubahan keadaan, maka hanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA (kebijakan umum APBD) dan keadaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang dilakukan dengan terlebih dahulu merubah KUA dan PPAS Perubahan. Sedangkan untuk perubahan keadaan oleh karena pergeseran, dan keadaan darurat hanya merupakan penyesuaian atas perubahan APBD melalui PPAS Perubahan saja.

Selain itu, terdapat beberapa catatan yang akan mendasari penganggaran perubahan APBD, contohnya sebagaimana yang diatur di dalam Permendagri No. 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, antara lain: (a). Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, pemerintah daerah dilarang untuk menganggarkan kegiatan pada kelompok belanja langsung dan jenis belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa pada kelompok belanja tidak langsung, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan serta bantuan keuangan yang bersifat khusus tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015.

Selesai

PS. Keuangan Daerah Bungkam Tim Interna FC.

Meninggalkan komentar

CS-3331-300x162

Tim kebanggaan Dinas PPKAD Kabupaten Gorontalo, PS. Keuangan Daerah berhasil membungkam tuan Rumah, Interna FC Unsrat Manado dalam laga bertajuk Friendly Match, Rabu (19/8/2015) di Stadion Klabat Manado. Tim PS. Keuangan daerah yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas PPKAD, Yusran Lapananda SH, MH. berhasil menyudahi perlawanan Tim Interna FC Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado dengan Skor 2 : 1.

Berstatuskan tuan rumah, Tim Interna FC mencoba menguasai jalannya pertandingan di babak pertama dengan mengandalkan permainan Ball posession dengan operan-operan pendek yang memaksa pemain PS. Keuangan Daerah bermain dengan tempo Pelan. Namun Kokohnya pertahanan yang di bangun oleh para pemain belakang PS. Keuangan Daerah, memaksakan pertandingan di babak pertama berakhir dengan skor Kacamata, 0 : 0.

Setelah turun minum, PS Keuangan Daerah mencoba untuk mengawali laga dengan tempo cepat dengan mengandalkan kecepatan para pemainnya untuk bisa mengubah skor. Gencarnya serangan yang di bangun oleh PS Keuangan Daerah, membuat pertahanan tim Interna FC hilang konsentrasi dan hal tersebut dimanfaatkan oleh Ferdinand Bato yang berhasil memecahkan kebuntuan dengan tendangan kerasnya dan berhasil mengubah skor menjadi 1 : 0 untuk keunggulan PS. Keuangan Daerah.

Unggul 1 gol, tak membuat PS. Keuangan Daerah mengendorkan serangan namun kembali menyerang dan terbukti, di pertengahan babak kedua kembali PS. Keuangan Daerah menambah Gol melalui sang Kapten, Yusran Lapananda, dengan Gol indahnya yang di cetak melalui tendangan bebas yang tak dapat dibendung oleh penjaga gawang tim Interna FC.

Memasuki akhir pertandingan, tim Interna FC berhasil memperkecil ketinggalan dengan gol yang diciptakan melalui kerjasama 2 pemain depannya sebelum akhirnya wasit utama meniupkan peluit pertanda pertandingan berakhir dengan kemenangan 2 : 1 untuk tim tamu, PS. Keuangan Daerah.

PERKADA, PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Meninggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

mic2

Salah satu fasilitas dan mekanisme yang disediakan dan diatur di dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, adalah penetapan APBD tidak dengan perda, namun hanya dengan perkada (pergub/perbup/perwali).

Fasilitas dan mekanisme ini ditempuh jika terjadi “polemik” di dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD. Penetapan APBD melalui perkada (pergub/perbup/perwali) dilakukan jika melewati batas waktu, terlambat ditetapkan atau tidak disetujui DPRD (vide catatan sebelumnya: “APBD melewati batas waktu, APBD terlambat ditetapkan, dan APBD tidak disetujui DPRD”).

Apabila DPRD tidak menyetujui ranperda tentang APBD, maka untuk membiayai keperluan setiap bulan pemerintah daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya, dan/atau apabila DPRD sampai batas waktu (satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan) tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap ranperda tentang APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan, yang disusun dalam ranperkada tentang APBD.

Rencana pengeluaran setinggi-tingginya disusun dalam ranperkada tentang APBD. Ranperkada tentang APBD dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan Gubernur bagi kabupaten/kota. Pengesahan ranperkada tentang APBD ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan Keputusan Gubernur bagi kabupaten/kota. Pengesahan terhadap ranperkada tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. Apabila sampai batas waktu belum disahkan, ranperkada tentang APBD ditetapkan menjadi perkada tentang APBD.

Lain halnya dengan ranperda tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD. UU No. 17 Tahun 2003, PP No. 58 Tahun 2005, dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tidak memberi sama sekali fasilitas dan mekanisme jika ranperda tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD melewati batas waktu, terlambat ditetapkan atau tidak disetujui DPRD.

Hal inilah yang menjadi kajian saya, saat terjadinya polemik APBD DKI Jakarta Tahun Angaran 2015. Polemik ini akibat dari perseturuan antara DPRD DKI Jakarta dengan Gubernur DKI Jakarta. Jika terjadi perseturuan antara Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dengan DPRD atas APBD yang berakhir dengan APBD melewati batas waktu, terlambat ditetapkan atau tidak disetujui DPRD, maka fasilitas dan mekanisme selanjutnya telah diatur di dalam UU No. 17 Tahun 2003, PP No. 58 Tahun 2005, dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 yakni Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) menetapkannya dengan perkada (pergub/perbup/perwali).

Bagaimana jika polemik dan perseteruan antara Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dengan DPRD berlanjut sampai pada pengajuan ranperda tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD/Perubahan APBD?

Ternyata UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang disahkan pada tanggal 30 September 2014 dan telah diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014, telah mengaturnya di dalam Pasal 323, (1) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari kepala daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kepala daerah menyusun dan menetapkan Perkada tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; (2) Rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri bagi Daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah kabupaten/kota; (3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rancangan Perkada tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; (4) Apabila dalam batas waktu 15 (lima belas) Hari Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengesahkan rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah menetapkan rancangan Perkada dimaksud menjadi Perkada.

Walaupun munculnya pasal 323 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah agak terlambat, namun setidaknya telah memberi “ketenangan” bagi pemerintah daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) jika menjumpai polemik atas pengajuan ranperda tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD.

Bagaimana jika polemik dan perseturaan antara Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dengan DPRD terjadi pada saat pengajuan ranperda tentang Perubahan APBD? (dibahas tersendiri pada catatan “Perubahan APBD”).

Selesai

Tim Kerja Mulai Sosialisasikan Proyek Perubahan “Pro Badut”

Meninggalkan komentar

foto sosialisasi probadut SKPD 1Dari Internal DPPKAD, SKPD Hingga Masyarakat

Setelah merampungkan tahapan persiapan atas perancangan hingga penyusunan materi, sarana dan prasarana pendukung proyek perubahan Pro Badut, kali ini Tim Kerja Pro Badut mulai memasuki tahapan pelaksanaan yakni mensosialisasikan slogan Pro Badut (prosedur tepat, berkas lengkap, dua jam cair, tanpa biaya/tanpa pungutan) kepada stakeholders dalam hal ini internal Dinas PPKAD selaku SKPKD (satuan kerja pengelola keuangan daerah), dan seluruh Pengelola Keuangan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) di lingkup Pemerintah Kabupaten Gorontalo sampai masyarakat umum.

Mengawali tahapan sosialisasinya di internal Dinas PPKAD, Kepala Dinas PPKAD, Yusran Lapananda,SH., MH., selaku reformer secara gamblang menjelaskan proyek perubahan Pro Badut yang sedang digagasnya pada Diklat PIM II di Lembaga Administrasi Negara Makassar, di hadapan seluruh Pejabat eselon dan Staf dinas PPKAD.

Yusran Lapananda, SH., MH, selaku reformer memberikan pemahaman kepada seluruh staf untuk menjadikan Pro Badut sebagai slogan yang menjadi tindakan/perbuatan bagi para pengelola keuangan daerah di SKPD dan para pengelola keuangan daerah pada SKPKD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) terutama bagi para verifikator tagihan, dan staf administrasi pada BUD/Kuasa BUD sebagai nilai-nilai dalam menjalankan tugas dan fungsi. Slogan Pro Badut selain berisi nilai-nilai integritas, slogan Pro Badut berisi berbagai aplikasi dan SOP baik yang akan digunakan oleh para pengelola keuangan daerah pada SKPD maupun pada SKPKD di dalam melakukan proses penyiapan tagihan hingga penerbitan SP2D.

Yusran Lapananda, SH., MH, selaku reformer berharap, dengan bermodalkan slogan Pro Badut, semua staf pelaksana pada SKPKD (Dinas PPKAD) dapat memberikan pelayanan terbaik, khususnya para bendahara pengeluaran sekaligus pengelola keuangan lainnya (Pengurus Barang, PPK, PPTK, dan Pengguna Anggaran) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo atau SKPD.

Dalam sosialisasi ini, Yusran Lapananda, SH., MH, selaku reformer mengatakan bahwa kesuksesan implementasi slogan Pro Badut yang diimplementasikan menjadi tindakan/perbuatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang sangat sarat dengan nilai-nilai integritas ini diharapkan dapat membentuk karakter para pengelola keuangan daerah yang berintegritas, guna meraih kepercayaan dari Pegawai Negeri Sipil, hingga masyarakat luas, sehingga akan terbangun organisasi yang berkinerja tinggi.

Sosialisasi Pro Badut selain dilaksanakan secara langsung kepada internal PNS DPPKAD, SKPD dan masyarakat melalui pertemuan-pertemuan/rapat-rapat, sosialisasi Pro Badut juga dilaksanakan melalui Radio/TV, bagi-bagi stiker Pro Badut hingga penempatan berbagai banner maupun baliho di SKPD-SKPD.

Selesai

EVALUASI PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD (BAGIAN 3)

1 Komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

finance2

Pada catatan sebelumnya “evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (bagian 1 dan bagian 2)” telah dibahas proses atau tata cara evaluasi terhadap ranperda provinsi/kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD selanjutnya disingkat PPA sebagaimana yang diatur di dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 dan sebagaimana yang diatur di dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 jo. Permendagri No. 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Ranperda tentang PPA dan Ranperkada tentang PPA, berikut ini lanjutannya.

Dari kedua regulasi ini, jelas bahwa proses atau tata cara evaluasi terhadap ranperda provinsi/kabupaten/kota tentang PPA sangat berbeda. Inilah yang saya sampaikan sebelumnya terjadi dualisme pengaturan atas evaluasi PPA. Dualisme pengaturan dimaksud, terdapatnya perbedaan pada substansi yang dievaluasi yaitu obyek/cakupan evaluasi.

Di dalam UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, obyek/cakupan evaluasi adalah “Mendagri melakukan evaluasi terhadap ranperda provinsi tentang PPA dan ranpergub tentang penjabaran PPA untuk menguji kesesuaiannya dengan Perda Provinsi tentang APBD dan/atau Perda Provinsi tentang perubahan APBD, pergub tentang penjabaran APBD dan/atau pergub tentang penjabaran perubahan APBD serta temuan laporan hasil pemeriksaan BPK. Dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap ranperda kabupaten/kota tentang PPA dan ranper bupati/walikota tentang penjabaran PPA untuk menguji kesesuaiannya dengan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan/atau Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD, peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD dan/atau peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran perubahan APBD serta temuan laporan hasil pemeriksaan BPK.

Yang berarti bahwa obyek/cakupan evaluasi pada menguji kesesuaian PPA Provinsi dengan Perda Provinsi tentang APBD dan/atau Perda Provinsi tentang perubahan APBD, pergub tentang penjabaran APBD dan/atau pergub tentang penjabaran perubahan APBD serta temuan laporan hasil pemeriksaan BPK. Mendagri tidak menilai lagi apakah sudah sesuai atau bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Demikian pula atas obyek/cakupan evaluasi pada menguji kesesuaian PPA Kabupaten/Kota dengan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan/atau Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD, peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD dan/atau peraturan bupati/walikota tentang penjabaran perubahan APBD serta temuan laporan hasil pemeriksaan BPK. Gubernur tidak menilai lagi apakah sudah sesuai atau tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Di dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 jo. Permendagri No. 65 Tahun 2007, obyek/cakupan evaluasi adalah Mendagri menilai sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atas rancangan peraturan daerah tentang PPA dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran PPA. Dan Gubernur menilai sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atas rancangan peraturan daerah kabupaten/kota dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran PPA.

Yang berarti bahwa obyek/cakupan evaluasi adalah sudah sesuai/tidak sesuai/bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Obyek/cakupan evaluasi ini sangat berbeda dengan obyek/cakupan evaluasi menurut UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 yang hanya menguji kesesuaian PPA dengan Perda tentang APBD dan/atau Perda tentang perubahan APBD, perkada tentang penjabaran APBD dan/atau perkada tentang penjabaran perubahan APBD serta temuan laporan hasil pemeriksaan BPK. Bagi saya obyek/cakupan evaluasi versi Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 jo. Permendagri No. 65 Tahun 2007, sangatlah tidak logis. Jika kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dijadikan obyek/cakupan evaluasi, maka apanya yang disempurnakan/diperbaiki dari hasil evaluasi. Di lain pihak PPA adalah produk hukum daerah dalam bentuk peraturan daerah dan perkada yang sudah dilaksanakan. Jika dilakukan penyempurnaan/perbaikan apanya yang disempurnakan/diperbaiki. PPA pun merupakan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD. BPK adalah satu-satunya lembaga negara yang diberi mandat oleh Negara untuk melakukan pemeriksaan atas LKPD. Apakah hasil pemeriksaan BPK dapat diubah lagi oleh Menteri Dalam Negeri untuk PPA Provinsi dan Gubernur untuk PPA Kabupaten/Kota?

Saya berasumsi bahwa Keputusan Mendagri/Keputusan Gubernur yang mencantumkan “Gubernur/Bupati/Walikota bersama DPRD supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian……………..”, lebih pada Tim Evaluasi hanya mengikuti contoh pada lampiran Keputusan Mendagri/Keputusan Gubernur yang menjadi lampiran dari Permendagri No. 65 Tahun 2007, tanpa menelaah dan mengkaji dasar/landasan hukum secara komprehensif.

Terlihat evaluasi yang dilakukan Mendagri/Gubernur atas PPA yang masih menilai obyek/cakupan evaluasi pada kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan versi Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 jo. Permendagri No. 65 Tahun 2007, dan dilain pihak di dalam dasar/landasan hukum Keputusan Mendagri/Gubernur sudah menggunakan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, sangatlah keliru dan tidak konsisten dengan regulasi.

Sebaiknya, tim evaluasi Mendagri/Gubernur harus jeli melihat perkembangan hukum yang terjadi, semestinya yang digunakan adalah versi evaluasi (obyek/cakupan evaluasi) menurut UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015. Oleh karena, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 kedudukannya lebih tinggi dari Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 jo. Permendagri No. 65 Tahun 2007.

Untuk itu jika dualisme pengaturan atas evaluasi atas PPA masih berlangsung akan berdampak pada kualitas hasil evaluasi PPA oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur. Hal ini pula berdampak pada “bingungnya” pemerintah daerah dan DPRD untuk menindaklanjuti/menyempurnakannya, dan membuat “kesinisan” dari praktisi hukum keuangan daerah jika membaca hasil evaluasi PPA dikaitkan dengan landasan hukum pelaksanaannya.

Selesai

Ingin Sukseskan Layanan Probadut

Meninggalkan komentar

Foto Tim Probadut3Tim Kerja Rampungkan Tugasnya

Sejak disepakatinya rancangan “inovasi” Probadut (Prosedur Tepat, Berkas Lengkap, Dua Jam Cair, Tanpa Biaya/Tanpa Pungutan) untuk diajukan sebagai Proyek Perubahan oleh Yusran Lapananda, SH., MH, (Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo) selaku reformer pada DIKLAT PIM (Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan) II yang diadakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar akhir bulan juni lalu, berbagai tahapan dan kegiatan persiapan telah dilaksanakan mulai dari pembentukan Tim Kerja, penyusunan materi, sarana dan prasarana hingga tersedianya materi, sarana dan prasarana pendukung layanan Probadut.

Setelah bekerja selama beberapa pekan, akhirnya Tim Kerja proyek perubahan Probadut yang diketuai Mathias Tangulu, SE., (Kepala Bidang Anggaran) tuntas merampungkan tugasnya, Kamis (23/7).

Yusran Lapananda SH. MH., selaku reformer beserta Tim Kerja mengadakan rapat kerja guna merampungkan hasil akhir proyek perubahan Probadut bertempat di ruang rapat Dinas PPKAD. Dalam rapat yang berlangsung kurang lebih dua jam ini, telah dibahas sekaligus dievaluasi hasil pekerjaan Tim Kerja Probadut. Yusran Lapananda SH. MH., selaku reformer mengevaluasi langsung terkait perampungan materi serta kelengkapan sarana dan prasarana pendukung proyek perubahan Probadut diantaranya pembuatan materi dalam bentuk video visualisasi, pembuatan standar operasional dan prosedur tentang layanan Probadut, pembuatan aplikasi dan animasi layanan Probadut, pembuatan slogan, materi dialog di radio maupun tv, maskot baliho, stiker, banner dan pin Probadut hingga pembuatan iklan radio sampai dengan persiapan launching pro badut.

Yusran Lapananda, SH., MH, selaku reformer, menekankan bahwa dalam setiap pelaksanaan tahapan-tahapan kegiatan Tim Kerja dimintakan untuk senantiasa mendokumentasikan bukti-bukti pendukung seperti foto, notulen rapat, dan rekaman video serta bukti lainnya dari setiap kegiatan yang telah digelar maupun yang akan dilaksanakan ke depan yang kemudian akan dikompilasikan dalam satu bentuk atau kemasan, dari materi, sarana dan prasarana hingga pada dokumentasi.

Mathias Tangulu, SE., selaku ketua Tim Kerja menambahkan bahwa sarana dan prasarana pendukung tersebut telah selesai dikerjakan tinggal membenahi sedikit kekurangan, namun hal tersebut bukan sesuatu yang esensial. Di kesempatan yang sama, Haryanto Manan, SE., salah satu anggota dari Tim Kerja mengatakan bahwa penyajian materi baik visualisasi dan hardcopy juga telah disiapkan.

Older Entries

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 187 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: