Buku Seputar Hukum Keuangan Daerah

Tinggalkan komentar

Seputar Hukum Keuangan Daerah

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 2)

Tinggalkan komentar

Serial: Catatan Pojok

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 2)

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

asset-managementPemilihan dan Penetapan Mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Dalam pemilihan mitra Pemanfaatan KSP atau BGS/BSG, Pengelola Barang/Pengguna Barang memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut: a. menetapkan rencana umum pemilihan, antara lain persyaratan peserta calon mitra dan prosedur kerja panitia pemilihan; b. menetapkan rencana pelaksanaan pemilihan, yang meliputi: kemampuan keuangan; spesifikasi teknis; dan rancangan perjanjian; c. menetapkan panitia pemilihan; d. menetapkan jadwal proses pemilihan mitra berdasarkan usulan dari panitia pemilihan; e. menyelesaikan perselisihan antara peserta calon mitra dengan panitia pemilihan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; f. membatalkan Tender, dalam hal: pelaksanaan pemilihan tidak sesuai atau menyimpang dari dokumen pemilihan; dan pengaduan masyarakat adanya dugaan kolusi, korupsi, nepotisme yang melibatkan panitia pemilihan ternyata terbukti benar; g. menetapkan mitra; h. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pemilihan mitra; dan i. melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan mitra kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

Selain tugas dan kewenangan tersebut di atas, dalam hal diperlukan Pengelola Barang/Pengguna Barang dapat: a. menetapkan Tim pendukung; dan/atau b. melakukan tugas dan kewenangan lain dalam kedudukannya selaku Pengelola Barang atau Pengguna Barang.

Panitia pemilihan sekurang-kurangnya terdiri atas: a. ketua; b. sekretaris; dan c. anggota. Keanggotaan panitia pemilihan hjarus berjumlah gasal/ganjil dan ditetapkan sesuai kebutuhan, paling sedikit 5 (lima) orang, yang terdiri atas: a. unsur dari Pengelola Barang dan dapat mengikutsertakan unsur dari SKPD/unit kerja lain yang kompeten, untuk pemilihan mitra pemanfaatan KSP barang milik daerah pada Pengelola Barang; b. unsur dari Pengguna Barang dan dapat mengikutsertakan unsur dari SKPD/unit kerja lain yang kompeten, untuk pemilihan mitra pemanfaatan KSP barang milik daerah pada Pengguna Barang; dan c. unsur dari Pengelola Barang serta dapat mengikutsertakan unsur dari SKPD/unit kerja lain yang kompeten, untuk pemilihan mitra BGS/BSG.

Panitia pemilihan, diketuai oleh: a. Unsur dari Pengelola Barang, untuk pemilihan mitra Pemanfaatan KSP barang milik daerah pada Pengelola Barang atau BGS/BSG; dan b. unsur dari Pengguna Barang, untuk pemilihan mitra Pemanfaatan KSP barang milik daerah pada Pengguna Barang. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dilarang ditunjuk dalam keanggotaan panitia pemilihan. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk ditetapkan sebagai panitia pemilihan: a. memiliki integritas, yang dinyatakan dengan pakta integritas; b. memiliki tanggung jawab dan pengetahuan teknis untuk melaksanakan tugas; c. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang pengelolaan barang milik daerah; d. mampu mengambil keputusan dan bertindak tegas; dan e. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan. Selain itu, persyaratan lainnya adalah sekurang-kurangnya meliputi: a. berstatus pegawai negeri sipil pemerintah daerah dengan golongan paling rendah II/b atau yang setara; b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan c. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.

Adapun tugas dan kewenangan panitia pemilihan meliputi: a. menyusun rencana jadwal proses pemilihan mitra dan menyampaikannya kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang untuk mendapatkan penetapan; b. menetapkan dokumen pemilihan; c. mengumumkan pelaksanaan pemilihan mitra di media massa nasional dan di website pemerintah daerah masing-masing; d. melakukan penelitian kualifikasi peserta calon mitra; e. melakukan evaluasi administrasi dan teknis terhadap penawaran yang masuk; f. menyatakan tender gagal; g. melakukan tender dengan peserta calon mitra yang lulus kualifikasi; h. melakukan negosiasi dengan calon mitra dalam hal tender gagal atau pemilihan mitra tidak dilakukan melalui tender; i. mengusulkan calon mitra berdasarkan hasil tender/seleksi langsung/penunjukan langsung kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang; j. menyimpan dokumen asli pemilihan; k. membuat laporan pertanggungjawaban mengenai proses dan hasil pemilihan kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang; dan l. mengusulkan perubahan spesifikasi teknis dan/atau perubahan materi perjanjian kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang, dalam hal diperlukan. Perubahan spesifikasi teknis dan perubahan materi perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf l dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur/Bupati/Walikota untuk barang milik daerah yang usulan pemanfaatannya atas persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota. Dan perubahan spesifikasi teknis dan perubahan materi perjanjian sebagaimana dimaksud huruf l dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang untuk barang milik daerah yang usulan pemanfaatannya atas persetujuan Pengelola Barang.

Pemilihan mitra pemanfaatan barang milik daerah yang dilakukan melalui mekanisme tender, calon mitra Pemanfaatan KSP dan/atau BGS/BSG wajib memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai berikut: a. Persyaratan administratif sekurang-kurangnya meliputi: 1). berbentuk badan hukum; 2). memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 3). membuat surat Pakta Integritas; 4). menyampaikan dokumen penawaran beserta dokumen pendukungnya; dan 5). memiliki domisili tetap dan alamat yang jelas. b. Persyaratan teknis sekurang-kurangnya meliputi: 1). cakap menurut hukum; b). tidak masuk dalam daftar hitam pada pengadaan barang/jasa Pemerintah; c). memiliki keahlian, pengalaman, dan kemampuan teknis dan manajerial; dan d). memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Dalam pemilihan dan penetapan mitra pemanfataan barang milik daerah pejabat/pegawai pada pemerintah daerah atau pihak yang memiliki hubungan keluarga, baik dengan Pengelola Barang/Pengguna Barang, Tim pemanfaatan, maupun panitia pemilihan, sampai dengan derajat ketiga dilarang menjadi calon mitra.

Pengelola Barang/Pengguna Barang menyediakan biaya untuk persiapan dan pelaksanaan pemilihan mitra yang dibiayai dari APBD, yang meliputi: a. honorarium panitia pemilihan mitra. Honorarium panitia pemilihan mitra ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota; b. biaya pengumuman, termasuk biaya pengumuman ulang; c. biaya penggandaan dokumen; dan d. biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pemilihan mitra.(*)

(Bersambung)

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 1)

Tinggalkan komentar

Serial: Catatan Pojok

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 1)

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

digital-asset-management-2

Sebelum membahas mengenai penggunaan barang milik daerah ada baiknya disajikan pengertian penggunaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1 angka 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, “pemanfaatan barang milik daerah adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan”.
Prinsip Umum Pemanfaatan BMD.

Di dalam pemanfaatan barang milik daerah terdapat beberapa prinsip umum pemanfaatan barang milik daerah, yaitu: 1. Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur/ Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang, dan Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan. 2. Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum, 3. Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. 4. Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD.

5. Biaya pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah serta biaya pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra pemanfaatan. 6. Biaya persiapan pemanfaataan barang milik daerah sampai dengan penunjukkan mitra Pemanfaatan dibebankan pada APBD. 7. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah. 8. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah. 9. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

10. Barang milik daerah yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan. 11. Barang milik daerah yang merupakan objek retribusi daerah tidak dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan barang milik daerah. 12. Bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah berupa: sewa, pinjam pakai, KSP (kerja sama pemanfaatan), BGS (bangun guna serah atau BSG (bangun serah guna), dan KSPI (kerja sama penyediaan infrastruktur).

Mitra Pemanfaatan.

Mitra Pemanfaatan meliputi: a. penyewa, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk Sewa; b. peminjam pakai, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk Pinjam Pakai; c. mitra KSP, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk KSP; d. mitra BGS/BSG, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk BGS/BSG; dan e. mitra KSPI, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk KSPI.

Mitra Pemanfaatan memiliki tanggung jawab: a. melakukan pembayaran atas pemanfaatan barang milik daerah sesuai bentuk pemanfaatan; b. menyerahkan hasil pelaksanaan pemanfaatan sesuai ketentuan bentuk pemanfaatan; c. melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas barang milik daerah yang dilakukan pemanfaatan dan hasil pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah; d. mengembalikan barang milik daerah setelah berakhirnya pelaksanaan; dan e. memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam perjanjian pemanfaatan barang milik daerah.

Objek pemanfaatan barang milik daerah meliputi: a. tanah dan/atau bangunan; dan b. selain tanah dan/atau bangunan. Objek pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya. Dalam hal objek pemanfaatan barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan, luas tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek pemanfaatan barang milik daerah adalah sebesar luas bagian tanah dan/atau bangunan yang dimanfaatkan.

Pemilihan dan Penetapan Mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Pemilihan mitra didasarkan pada prinsip-prinsip: a. dilaksanakan secara terbuka; sekurang-kurangnya diikuti oleh 3 (tiga) peserta; b. memperoleh manfaat yang optimal bagi daerah; c. dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang memiliki integritas, handal dan kompeten; d. tertib administrasi; dan e. tertib pelaporan.

Diketahui, mitra pemanfaatan adalah penyewa, peminjam pakai, mitra KSP, mitra BGS/BSG, dan mitra KSPI. Jika hal ini diperhadapkan dengan prinsip-prinsip pemilihan dan penetapan mitra, kesemuanya pemilihan mitra harus berdasarkan pada prinsip-prinsip pemilihan. Bagaimana dengan pinjam pakai dan sewa. Tentunya, saya memahami prinsip-prinsip pemilihan mitra ini lebih pada pemilihan mitra KSP, mitra BGS/BSG, dan mitra KSPI. Dikecualikan dari prinsip-prinsip pemilihan mitra ini adalah sewa dan pinjam pakai. Untuk KSPI pun dapat dilakukan melalui sewa.

Pelaksana pemilihan mitra pemanfaatan berupa KSP pada Pengelola Barang atau BGS/BSG terdiri atas: a. Pengelola Barang; dan b. panitia pemilihan yang dibentuk oleh Pengelola Barang. Pelaksana pemilihan mitra pemanfaatan berupa KSP pada Pengguna Barang terdiri atas: a. Pengguna Barang; dan b. panitia pemilihan, yang dibentuk oleh Pengguna Barang. Pemilihan mitra dilakukan melalui Tender. Dalam hal objek pemanfaatan dalam bentuk KSP merupakan barang milik daerah yang bersifat khusus, pemilihan mitra dapat dilakukan melalui Penunjukan Langsung.(*)

(Bersambung)

PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 5)

Tinggalkan komentar

Serial: Catatan Pojok

PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 5)

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

penggunaan-barang-2

Penetapan Status Penggunaan BMD Untuk Dioperasikan Oleh Pihak Lain

Pengajuan permohonan dilampiri dokumen: a. fotokopi keputusan penetapan status penggunaan barang milik daerah; b. fotokopi surat permintaan pengoperasian dari pihak lain yang akan mengoperasikan barang milik daerah kepada Pengguna Barang; dan c. fotokopi surat pernyataan dari pihak lain yang akan mengoperasikan barang milik daerah kepada Pengguna Barang. Surat pernyataan dari pihak lain merupakan pernyataan pihak lain yang memuat: a. barang milik daerah yang akan dioperasionalkan dalam rangka pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi SKPD/Unit Kerja; b. menanggung seluruh biaya pemeliharaan barang milik daerah yang timbul selama jangka waktu pengoperasian barang milik daerah; c. tidak mengalihkan pengoperasian dan/atau pemindahtanganan barang milik daerah selama jangka waktu pengoperasian barang milik daerah; dan d. mengembalikan barang milik daerah kepada Pengguna Barang, apabila jangka waktu pengoperasian barang milik daerah telah selesai.

Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain. Penelitian dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan. Dalam hal hasil penelitian belum mencukupi, Pengelola Barang dapat: a. meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan penggunaan barang milik daerah yang dioperasikan oleh pihak lain; b. meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak lain yang akan mengoperasikan barang milik daerah; c. mencari informasi dari sumber lainnya; d. melakukan pengecekan lapangan dengan mempertimbangkan analisis biaya dan manfaat.

Berdasarkan hasil penelitian, Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain. Penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota. Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota paling sedikit memuat: a. data BMD; b. jangka waktu penggunaan BMD untuk dioperasionalkan pihak lain; c. pihak lain yang akan mengoperasionalkan BMD; d. kewajiban pihak lain yang mengoperasikan BMD; dan e. kewajiban Pengguna Barang. Dalam hal Gubernur/Bupati/Walikota tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang disertai alasan.

Kewajiban pihak lain yang mengoperasikan BMD antara lain memelihara dan mengamankan BMD yang dioperasikan. Kewajiban Pengguna Barang meliputi: a. menindaklanjuti penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain dengan perjanjian; dan b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap BMD yang dioperasikan oleh pihak lain.

Penggunaan barang milik daerah oleh Pengguna Barang untuk dioperasikan oleh pihak lain dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh Pengguna Barang dengan pihak lain. Perjanjian penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Penandatanganan perjanjian dilakukan setelah adanya Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.

Perjanjian penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain, sekurang-kurangnya memuat: a. data barang milik daerah yang menjadi objek; b. Pengguna Barang; c. pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah; d. peruntukan pengoperasian barang milik daerah; e. jangka waktu pengoperasian barang milik daerah; f. hak dan kewajiban Pengguna Barang dan pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah, termasuk kewajiban pihak lain tersebut untuk melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah; g. pengakhiran pengoperasian barang milik daerah; dan h. penyelesaian perselisihan.

Pengguna Barang dapat melakukan perpanjangan penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain. Perpanjangan diajukan Pengguna Barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu penggunaan BMD berakhir.

Proses penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain oleh Pengguna Barang berlaku mutatis mutandis pada mekanisme permohonan, penelitian, dan penetapan perpanjangan jangka waktu penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain.

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penggunaan barang milik daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain berakhir apabila: a. berakhirnya jangka waktu penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain, sebagaimana tertuang dalam perjanjian; b. perjanjian diakhiri secara sepihak oleh Pengguna Barang; c. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perjanjian diakhiri secara sepihak oleh Pengguna Barang dapat dilakukan apabila: a. pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah tidak memenuhi kewajibannya yang tertuang dalam perjanjian; atau b. terdapat kondisi yang mengakibatkan pengakhiran penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana dituangkan dalam perjanjian.

Dalam melakukan pengakhiran pengoperasian barang milik daerah yang didasarkan pada kondisi, Pengguna Barang meminta persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.

Pada saat jangka waktu penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain telah berakhir, pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah mengembalikan barang milik daerah tersebut kepada Pengguna Barang dengan Berita Acara Serah Terima (BAST). Pengguna Barang melaporkan berakhirnya penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan pihak lain kepada Gubernur/Bupati/Walikota paling lama 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinya BAST, dengan melampirkan fotokopi BAST.(*)

(Selesai)

PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 4)

Tinggalkan komentar

Serial: Catatan Pojok

PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 4)

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

inventory22

Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah

Barang milik daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status penggunaan barang milik daerah tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.

Penggunaan sementara barang milik daerah dapat dilakukan untuk jangka waktu: a. paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; b. paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Penggunaan sementara barang milik daerah dalam jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan dilakukan tanpa persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota. Penggunaan sementara barang milik daerah dituangkan dalam perjanjian antara Pengguna Barang dengan Pengguna Barang sementara.

Biaya pemeliharaan barang milik daerah yang timbul selama jangka waktu penggunaan sementara dibebankan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang menggunakan sementara barang milik daerah bersangkutan.

Permohonan penggunaan sementara barang milik daerah diajukan secara tertulis kepada Gubernur/Bupati/ Walikota. Permohonan paling sedikit memuat: a. data barang milik daerah yang akan digunakan sementara; b. Pengguna Barang yang akan menggunakan sementara barang milik daerah; dan c. penjelasan serta pertimbangan penggunaan sementara barang milik daerah. Permohonan harus dilengkapi dokumen: a. fotokopi keputusan penetapan status penggunaan barang milik daerah; dan b. fotokopi surat permintaan penggunaan sementara barang milik daerah dari Pengguna Barang yang akan menggunakan sementara barang milik daerah kepada Pengguna Barang.

Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penggunaan sementara. Penelitian dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan. Dalam hal hasil penelitian belum mencukupi, Pengelola Barang dapat: a. meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan penggunaan sementara barang milik daerah; dan b. meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada Pengguna Barang yang akan menggunakan sementara barang milik daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, Gubernur/Bupati/Walikota memberikan persetujuan atas penggunaan sementara barang milik daerah. Persetujuan dilakukan dengan menerbitkan surat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota. Surat persetujuan paling sedikit memuat: a. data barang milik daerah yang akan digunakan sementara; b. Pengguna Barang yang menggunakan sementara barang milik daerah; c. kewajiban Pengguna Barang yang menggunakan sementara barang milik daerah untuk memelihara dan mengamankan barang milik daerah yang digunakan sementara; d. jangka waktu penggunaan sementara; e. pembebanan biaya pemeliharaan; dan f. kewajiban Pengguna Barang untuk menindaklanjuti dalam perjanjian.

Dalam hal Gubernur/Bupati/Walikota tidak menyetujui permohonan penggunaan sementara barang milik daerah, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang disertai alasan.

Apabila jangka waktu penggunaan sementara atas barang milik daerah telah berakhir (paling lama 5 (lima) tahun), maka: a. Pengguna Barang sementara mengembalikan barang milik daerah kepada Pengguna Barang; atau b. dilakukan pengalihan status penggunaan kepada Pengguna Barang yang menggunakan sementara barang milik daerah. Mekanisme pengalihan status penggunaan barang milik daerah berlaku mutatis mutandis terhadap mekanisme pengalihan status penggunaan kepada pengguna sementara.

Pengguna Barang Sementara dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penggunaan sementara atas barang milik daerah. Perpanjangan waktu diajukan Pengguna Barang kepada Gubernur/ Bupati/Walikota paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu penggunaan sementara barang milik daerah berakhir. Mekanisme pengajuan permohonan, penelitian, persetujuan, dan penetapan oleh Gubernur/Bupati/Walikota berlaku mutatis mutandis pada mekanisme pengajuan permohonan, penelitian, persetujuan dan penetapan oleh Gubernur/Bupati/ Walikota terhadap perpanjangan penggunaan sementara barang milik daerah.

Penetapan Status Penggunaan BMD Untuk Dioperasikan Oleh Pihak Lain

Barang milik daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang, dapat digunakan untuk dioperasikan oleh pihak lain. Penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain dilakukan dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain dituangkan dalam perjanjian antara Pengguna Barang dengan pimpinan pihak lain. Biaya pemeliharaan barang milik daerah yang timbul selama jangka waktu penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain dibebankan pada pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah.

Pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah dilarang melakukan pengalihan atas pengoperasian barang milik daerah tersebut kepada pihak lainnya dan/atau memindahtangankan barang milik daerah bersangkutan. Gubernur/Bupati/Walikota dapat menarik penetapan status barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam hal pemerintah daerah akan menggunakan kembali untuk penyelenggaraan pemerintah daerah atau pihak lainnya.

Permohonan penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang bersangkutan kepada Gubernur/ Bupati/Walikota. Pengajuan permohonan paling sedikit memuat: a. data barang milik daerah; b. pihak lain yang akan menggunakan barang milik daerah untuk dioperasikan; c. jangka waktu penggunaan barang milik daerah yang dioperasikan oleh pihak lain; d. penjelasan serta pertimbangan penggunaan barang milik daerah yang dioperasikan oleh pihak lain; dan e. materi yang diatur dalam perjanjian.(*)

(Bersambung)

28 November Pemkab Gorontalo Selenggarakan Sidang MP-TGR dan TPKN/D

Tinggalkan komentar

Stuban Mamberamo 01

Limboto, Kabupaten Gorontalo – Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan menggelar agenda rutin Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TGR) dan Rapat Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (TPKN/D) untuk kesebelas kalinya di tahun 2016 pada Bulan November, Senin (28/11/2016). Pelaksanaan sidang yang digelar sedikitnya satu bulan satu kali ini kembali akan mengambil tempat di Ruang Sidang MP-TGR Kantor Bupati Gorontalo.

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, melalui kesempatan ini Pemerintah Kabupaten Gorontalo mengundang secara resmi Pemerintah Kabupaten/Kota se-tanah air yang ingin menyaksikan dan menghadiri langsung jalannya persidangan.

PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 3)

Tinggalkan komentar

Serial: Catatan Pojok

PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 3)

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

penggunaan-barangPenetapan Status Penggunaan BMD oleh Pengelola Barang.

Pada intinya kewenangan menetapkan status penggunaan barang milik daerah adalah kewenangan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota). Pengelola Barang menetapkan status penggunaan barang berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota). Pendelegasian penetapan status penggunaan barang hanyalah selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu. Kondisi tertentu, antara lain adalah barang milik daerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nilai tertentu.

Penetapan status penggunaan barang oleh Pengelola Barang dengan mekanisme sebagai berikut: a. Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Pengelola Barang; b. Pengajuan permohonan dilakukan setelah diterimanya barang milik daerah berdasarkan dokumen penerimaan barang pada tahun anggaran yang berkenaan; c. Permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat pada akhir tahun berkenaan.

Pengajuan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah disertai dokumen yang dibutuhkan. Terhadap pengajuan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah dilakukan penelitian. Penelitian dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan. Dalam hal hasil penelitian belum mencukupi, Pengelola Barang dapat: a. meminta keterangan atau data tambahan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah; dan/atau b. melakukan pengecekan lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian, Pengelola Barang menetapkan status penggunaan barang milik daerah. Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang, Pengelola Barang menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang disertai alasan.

Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah

Barang milik daerah dapat dilakukan pengalihan status penggunaan. Pengalihan status penggunaan dilakukan berdasarkan: a. Inisiatif dari Gubernur/Bupati/Walikota; dan b. Permohonan dari Pengguna Barang lama.

Pengalihan status penggunaan barang milik daerah berdasarkan inisiatif dari Gubernur/Bupati/Walikota dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pengguna Barang. Pengalihan status penggunaan barang milik daerah dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi dilakukan berdasarkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota. Pengalihan status penggunaan dilakukan terhadap barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan tidak digunakan oleh Pengguna Barang yang bersangkutan. Pengalihan status penggunaan dilakukan tanpa kompensasi dan tidak diikuti dengan pengadaan barang milik daerah pengganti.

Pengalihan status penggunaan barang milik daerah berdasarkan permohonan dari Pengguna Barang lama dilakukan dengan pengajuan permohonan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Gubernur/Bupati/ Walikota. Pengajuan permohonan paling sedikit memuat: a. data barang milik daerah yang akan dialihkan status penggunaannya; b. calon Pengguna Barang baru; dan c. penjelasan serta pertimbangan pengalihan status penggunaan barang milik daerah. Data barang milik daerah yang akan dialihkan status penggunaannya antara lain: a. kode barang; b. kode register; c. nama barang; d. jumlah; e. jenis; f. nilai perolehan; g. nilai penyusutan; h. nilai buku; i. lokasi; j. luas; dan k. tahun perolehan.

Pengajuan permohonan dilampiri: a. fotokopi daftar data barang milik daerah; b. surat pernyataan yang memuat kesediaan calon Pengguna Barang baru untuk menerima pengalihan barang milik daerah dari Pengguna Barang lama.

Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan pengalihan status penggunaan barang milik daerah dari Pengguna Barang lama. Penelitian dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan. Dalam hal hasil penelitian belum mencukupi, Pengelola Barang dapat: a. meminta keterangan atau data tambahan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan pengalihan status penggunaan barang milik daerah; dan b. meminta konfirmasi kepada calon Pengguna Barang baru.

Berdasarkan hasil penelitian, Gubernur/Bupati/Walikota memberikan persetujuan pengalihan status penggunaan barang milik daerah. Persetujuan berupa Surat Persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota. Surat persetujuan paling sedikit memuat: a. data barang milik daerah yang akan dialihkan status penggunaannya; b. Pengguna Barang lama dan Pengguna Barang baru; dan c. kewajiban Pengguna Barang lama. Kewajiban Pengguna Barang lama yaitu: a. melakukan serah terima barang milik daerah kepada Pengguna Barang baru yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST); dan b. melakukan penghapusan terhadap barang milik daerah yang telah dialihkan dari daftar barang pada Pengguna Barang berdasarkan surat keputusan penghapusan barang.

Berdasarkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, Pengguna Barang lama melakukan serah terima barang milik daerah kepada Pengguna Barang baru. Serah terima barang milik daerah kepada Pengguna Barang baru paling lama 1 (satu) bulan sejak persetujuan alih status penggunaan barang milik daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST), Pengguna Barang lama melakukan usulan penghapusan kepada Pengelola Barang atas barang milik daerah yang dialihkan status penggunaannya kepada Pengguna Barang baru dari daftar barang pada Pengguna Barang. Usulan penghapusan, paling lama 1 (satu) minggu sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST). Penghapusan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Pengelola Barang.

Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Keputusan Pengelola Barang tentang penghapusan barang milik daerah dilaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Pengguna Barang baru paling lama 1 (satu) minggu sejak keputusan penghapusan ditetapkan. Pengguna Barang dalam penatausahaan barang milik daerah melakukan pencatatan berdasarkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, Berita Acara Serah Terima (BAST), dan keputusan penghapusan barang milik daerah.

Dalam hal Gubernur/Bupati/Walikota tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang dengan disertai alasan.

(Bersambung)

PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 2)

Tinggalkan komentar

Serial: Catatan Pojok

PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 2)

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

bmd-inventory

Penetapan Status Penggunaan BMD oleh Kepala Daerah.

Pengajuan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah oleh Kepala Daerah disertai dokumen-dokumen. (1). Dokumen untuk barang milik daerah berupa tanah yaitu fotokopi sertifikat. Dikecualikan dari ketentuan ini, apabila barang milik daerah berupa tanah belum memiliki fotokopi sertifikat, maka dokumen dimaksud dapat diganti dengan: a. akta jual beli; b. girik; c. letter C; d. surat pernyataan pelepasan hak atas tanah; e. surat keterangan lurah atau kepala desa, jika ada; e. berita acara penerimaan terkait perolehan barang; atau f. dokumen lain yang setara dengan bukti kepemilikan.

(2). Dokumen untuk barang milik daerah berupa bangunan yang diperoleh dari APBD yaitu: a. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan b. fotokopi dokumen perolehan. Dikecualikan dari ketentuan ini, apabila barang milik daerah berupa bangunan belum memiliki IMB dan dokumen perolehan dapat diganti dengan surat pernyataan dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa bangunan tersebut digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

(3). Dokumen untuk barang milik daerah berupa bangunan yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah sekurang-kurangnya berupa dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST).

(4). Dokumen untuk barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yang diperoleh dari APBD yaitu: a. fotokopi sertifikat; b. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan c. fotokopi dokumen perolehan. Dikecualikan dari ketentuan ini, apabila barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yang diperoleh dari APBD belum memiliki sertifikat, IMB, dan dokumen perolehan dapat diganti dengan surat pernyataan dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut digunakan untuk penyelenggaran tugas dan fungsi SKPD. Dan juga apabila barang milik daerah berupa tanah belum memiliki fotokopi sertifikat, maka dokumen dimaksud dapat diganti dengan: a. akta jual beli; b. girik; c. letter C; d. surat pernyataan pelepasan hak atas tanah; e. surat keterangan lurah atau kepala desa, jika ada; e. berita acara penerimaan terkait perolehan barang; atau f. dokumen lain yang setara dengan bukti kepemilikan.

(5). Dokumen untuk barang milik daerah berupa tanah dan bangunan dari perolehan lainnya yang sah sekurang-kurangnya berupa dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST).

(6). Dokumen untuk barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki dokumen yaitu: a. fotokopi dokumen kepemilikan; dan/atau b. fotokopi dokumen perolehan. Dikecualikan dari ketentuan ini, apabila barang milik daerah berupa selain tanah dan bangunan yang diperoleh dari APBD belum memiliki dokumen kepemilikan, maka dokumen dimaksud dapat diganti dengan surat pernyataan dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan tersebut digunakan untuk penyelenggaran tugas dan fungsi SKPD.

(7). Dokumen untuk barang milik daerah yang dari awal pengadaan direncanakan untuk dilakukan pemindahtanganan dengan cara penyertaan modal pemerintah daerah yaitu: a. fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran; b. fotokopi dokumen kepemilikan, untuk barang milik daerah berupa tanah; c. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), untuk barang milik daerah berupa bangunan; dan/atau d. fotokopi dokumen perolehan. Dikecualikan dari ketentuan huruf b, huruf c, dan huruf d belum ada, maka pengajuan usul permohonan penerbitan status penggunaan disertai surat pernyataan dari Pengguna Barang bersangkutan yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah barang milik daerah yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dilakukan pemindahtanganan dengan cara penyertaan modal pemerintah daerah.

Yang perlu menjadi perhatian, bahwa meskipun barang milik daerah yang belum memiliki dokumen kepemilikan, dan dikecualikan hanya dengan melakukan penggantian dengan surat pernyataan tetap harus menyelesaikan pengurusan dokumen kepemilikan meskipun telah ditetapkan status penggunaan barang milik daerah.

Sebelum penetapan status penggunaan barang milik daerah oleh Kepala Daerah, pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah dari Pengguna Barang. Penelitian oleh pengelola barang dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan. Dalam hal hasil penelitian belum mencukupi, Pengelola Barang dapat: a. meminta keterangan atau data tambahan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah; dan/atau b. melakukan pengecekan lapangan.

Kegiatan Pengelola Barang (meminta keterangan atau data tambahan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah; dan/atau melakukan pengecekan lapangan) dilakukan terhadap barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan serta barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki dokumen kepemilikan atau dokumen lain yang sah.

Berdasarkan hasil penelitian oleh pengelola barang, Kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) menetapkan status penggunaan barang milik daerah. Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota. Dalam hal Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang, Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) melalui Pengelola Barang menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang disertai alasan.(*)

(Bersambung)

Older Entries

%d blogger menyukai ini: