Buku Catatan Hukum Keuangan Daerah

Tinggalkan komentar

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 3)

Tinggalkan komentar

Serial : Catatan Pojok

PENGAMANAN DAN PEMLIHARAAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 3)

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH.

Kepala  Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo

Pada catatan sebelumnya “Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Bagain 2) telah dibahas mengenai tata cara pengamanan kendaraan dinas yaitu pengamanan fisik kendaraan dinas jabatan, berikut ini lanjutannya.

Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas operasional.

Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas operasional dilakukan dengan membuat surat pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas operasional dimaksud dan ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan penanggung jawab kendaraan dinas operasional. Surat pernyataan tanggung jawab memuat antara lain: a. nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang,  dan perlengkapan kendaraan tersebut; b. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas operasional dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas tersebut; c. pernyataan untuk mengembalikan kendaraan dinas segera setelah jangka waktu penggunaan berakhir; d. pengembalian kendaraan dinas operasional dituangkan dalam berita acara penyerahan kembali; dan c. menyimpan kendaraan dinas operasional pada tempat yang ditentukan.

Apabila kendaraan dinas yang hilang sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian atau penyimpangan dari ketentuan, maka Pejabat/penanggung jawab yang menggunakan kendaraan dinas sebagai penanggung jawab kendaraan dinas dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengamanan administrasi kendaraan dinas dilakukan, dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen sebagai berikut: a. bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB); b. fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK); c. Berita Acara Serah Terima (BAST); d. kartu pemeliharaan; e. data daftar barang;dan f. dokumen terkait lainnya yang diperlukan.

Pengamanan hukum Kendaraan Dinas dilakukan, antara lain: a. melakukan pengurusan semua dokumen kepemilikan kendaraan bermotor, seperti BPKB dan STNK, termasuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); b. melakukan pemprosesan Tuntutan Ganti Rugi yang dikenakan pada pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan dinas bermotor.

  1. Tata Cara Pengamanan Rumah Negara.

Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dilarang menelantarkan rumah negara. Pengamanan fisik rumah negara dilakukan, antara lain: a. pemasangan patok; dan/atau b. pemasangan papan nama. Pemasangan papan nama meliputi unsur, antara lain: a. logo pemerintah daerah; dan b. nama pemerintah  daerah.

Setiap rumah negara diberi patok dari bahan material yang tidak mudah rusak, dengan ukuran panjang dan tinggi disesuaikan dengan kondisi setempat. Setiap rumah negara dipasang papan nama kepemilikan pemerintah daerah.

Pengamanan fisik terhadap barang milik daerah berupa rumah negara dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) rumah negara. Berita Acara Serah Terima (BAST) dilakukan oleh: a. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penatausahaan rumah negara dengan pejabat negara atau pemegang jabatan tertentu yang menggunakan rumah negara pejabat negara atau pemegang jabatan tertentu; b. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang  yang melakukan penatausahaan rumah negara dengan Pengelola Barang yang menggunakan rumah negara jabatan Pengelola Barang; c. Pengelola Barang dengan Pengguna Barang  yang menggunakan rumah negara jabatan Pengguna Barang; d. Pengguna Barang dengan Kuasa Pengguna Barang  yang menggunakan rumah negara jabatan Kuasa Pengguna Barang; dan e. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang   dengan penanggung jawab rumah negara yang dalam penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengelola Barang.

Berita Acara Serah Terima, memuat antara lain: a. pernyataan tanggung jawab atas rumah negara dengan keterangan jenis golongan,  luas, kode barang  rumah negara, dan kode barang sarana/prasarana rumah negara dalam hal rumah negara tersebut dilengkapi dengan sarana/prasarana di dalamnya; b. pernyataan tanggung jawab atas rumah negara dengan seluruh risiko yang melekat atas rumah negara tersebut; c. pernyataan untuk mengembalikan rumah negara setelah berakhirnya jangka waktu Surat Izin Penghunian (SIP) atau masa jabatan telah berakhir kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; d. Pengembalian rumah negara yang diserahkan kembali pada saat berakhirnya masa jabatan atau berakhirnya Surat Izin Penghunian (SIP) kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; e. pengembalian sarana/prasarana apabila rumah negara dilengkapi sarana/prasarana sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) dan diserahkan kembali pada saat berakhirnya masa jabatan atau berakhirnya Surat Izin Penghunian (SIP) kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; dan  f. Penyerahan kembali dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Kewajiban penghuni rumah negara, antara lain: a. memelihara rumah negara dengan baik dan bertanggung jawab, termasuk melakukan perbaikan ringan atas rumah negara bersangkutan; dan b. menyerahkan rumah negara dalam kondisi baik kepada pejabat yang berwenang paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP).

(Bersambung)

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 2)

Tinggalkan komentar

Serial : Catatan Pojok

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 2)

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH.

Kepala  Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo

Pada catatan sebelumnya “Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Bagain 1)”, telah dibahas mengenai prinsip umum pengamanan barang milik daerah dan tata cara pengamanan tanah, berikut ini lanjutannya.

  1. Tata Cara Pengamanan Gedung Dan/atau Bangunan.

Pengamanan fisik gedung dan/atau bangunan dilakukan dengan, antara lain: a. membangun pagar pembatas gedung dan/atau bangunan; b. memasang tanda kepemilikan berupa papan nama; c. melakukan tindakan antisipasi untuk mencegah/ menanggulangi terjadinya kebakaran; d. gedung dan/atau bangunan yang memiliki fungsi strategis atau yang berlokasi tertentu dengan tugas dan fungsi melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat dapat  memasang Closed-Circuit Television (CCTV); e. menyediakan satuan pengamanan dengan jumlah sesuai fungsi dan peruntukkan gedung dan/atau bangunan sesuai kondisi lokasi gedung dan/atau bangunan tersebut.

Pengamanan fisik terhadap barang milik daerah berupa gedung dan/atau bangunan dilakukan dengan memperhatikan skala prioritas dan kemampuan keuangan pemerintah daerah. Skala prioritas, antara lain: a. fungsi penggunaan bangunan; b. lokasi bangunan; dan c. unsur nilai strategis bangunan. Pengamanan administrasi gedung dan/atau bangunan dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen sebagai berikut: a. dokumen kepemilikan berupa Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB); b. keputusan penetapan status penggunaan gedung dan/atau bangunan; c. daftar Barang Kuasa Pengguna berupa gedung dan/atau bangunan; d. daftar Barang Pengguna berupa gedung dan/atau bangunan; e. daftar Barang Pengelola berupa gedung dan/atau bangunan; f. Berita Acara Serah Terima (BAST); dan g. dokumen terkait lainnya yang diperlukan.

Pengamanan hukum gedung dan/atau bangunan: a. melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), bagi bangunan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan b. mengusulkan penetapan status penggunaan.

  1. Tata Cara Pengamanan Kendaraan Dinas.

Pengamanan fisik kendaraan dinas dilakukan terhadap: a. Kendaraan Perorangan Dinas; b. Kendaraan Dinas Jabatan; dan c. Kendaraan Dinas Operasional.

Kendaraan dinas terdiri dari: a. Kendaraan perorangan dinas, yaitu kendaraan bermotor yang digunakan bagi pemangku jabatan: Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Walikota/Wakil Bupati/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah Provinsi. b. Kendaraan dinas jabatan, yaitu kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran; c. Kendaraan dinas operasional disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum.

Pengamanan fisik terhadap kendaraan perorangan dinas.

Pengamanan fisik terhadap kendaraan perorangan dinas dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan antara Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penatausahaan kendaraan perorangan dinas dengan Pejabat yang menggunakan kendaraan perorangan dinas. Berita Acara Serah Terima (BAST) berisi klausa antara lain: a. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan, antara lain  nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan,  kode barang  kendaraan dinas perorangan, dan rincian perlengkapan yang melekat pada kendaraan tersebut; b. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas tersebut; c. pernyataan untuk mengembalikan kendaraan setelah berakhirnya jangka waktu penggunaan atau masa jabatan telah berakhir kepada Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang  yang melakukan penatausahaan kendaraan perorangan dinas; d. pengembalian kendaraan perorangan dinas diserahkan pada saat berakhirnya masa jabatan sesuai yang tertera dalam berita acara serah terima kendaraan.

Pengembalian kendaraan perorangan dinas dituangkan dalam berita acara penyerahan. Kehilangan Kendaraan Perorangan Dinas menjadi tanggung jawab penanggung jawab kendaraan dengan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas jabatan.

Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas jabatan dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan antara: a. Pengelola Barang dengan Pengguna Barang  yang menggunakan  kendaraan Dinas Jabatan Pengguna Barang; b. Pengguna Barang dengan Kuasa Pengguna Barang  yang menggunakan kendaraan jabatan Kuasa Pengguna Barang; dan c. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang  dengan pejabat yang menggunakan kendaraan dinas jabatan.

Berita Acara Serah Terima (BAST) berisi klausa antara lain: a. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan antara lain: nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang,  dan rincian perlengkapan yang melekat pada kendaraan tersebut; b. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas jabatan tersebut; c. pernyataan untuk mengembalikan kendaraan setelah berakhirnya jangka waktu penggunaan atau masa jabatan telah berakhir; dan d. pengembalian kendaraan dinas jabatan diserahkan pada saat berakhirnya masa jabatan sesuai yang tertera dalam berita acara serah terima kendaraan.

Pengembalian kendaraan dinas jabatan dituangkan dalam berita acara penyerahan kembali. Kehilangan Kendaraan Dinas Jabatan menjadi tanggung jawab penanggung jawab kendaraan dengan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Bersambung)

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 1)

Tinggalkan komentar

Serial : Catatan Pojok

PENGAMANAN DAN PEMLIHARAAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 1)

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH.

Kepala  Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo

Pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan barang milik daerah selain perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Prinsip Umum Pengamanan Barang Milik Daerah.

Berikut ini beberapa prinsip umum pengamanan barang milik daerah, yaitu: Pertama, Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan barang milik daerah, meliputi: a. pengamanan fisik; b. pengamanan administrasi; dan c. pengamanan hukum. Tugas mengelola barang milik daerah dalam hal pengamanan barang milik daerah ini yang kadang kala diabaikan atau tidak diketahui oleh pengelola barang (sekretaris daerah), pimpinan SKPD selaku pengguna barang/kuasa pengguna barang. Kedua, Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman. Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh Pengelola Barang. Ketiga, Gubernur/Bupati/Walikota dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam rangka pengamanan barang milik daerah tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Tata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah.

Lingkup pengamanan barang milik daerah dilakukan atas: tanah; gedung dan/atau bangunan; kendaraan dinas dan rumah negara; barang milik daerah berupa barang persediaan; barang milik daerah selain tanah, gedung dan/atau bangunan, rumah negara, dan barang persediaan yang mempunyai dokumen berita acara serah terima; barang milik daerah berupa barang tak berwujud.

  1. Tata Cara Pengamanan Tanah.

Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antara lain: a. memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas; b. memasang tanda kepemilikan tanah; dan c. melakukan penjagaan. Pengamanan fisik tanah dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan kondisi/letak tanah yang bersangkutan.

Pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan: a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman; b. melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat tanah; 2. membuat kartu identitas barang; 3. melaksanakan inventarisasi/sensus barang milik daerah sekali dalam 5 (lima) tahun serta melaporkan hasilnya; dan 4. mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/ Pengguna Barang/Kuasa Pengguna.

Pengamanan hukum dilakukan terhadap: a. tanah yang belum memiliki sertifikat; dan b. tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah.

Pembangunan pagar batas atau memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas, belum dapat dilakukan dikarenakan keterbatasan anggaran, maka pemasangan tanda letak tanah dilakukan melalui pembangunan patok penanda batas tanah.

Tanda kepemilikan tanah atau memasang tanda kepemilikan tanah, dibuat dengan ketentuan antara lain: a. berbahan material yang tidak mudah rusak; b. diberi tulisan tanda kepemilikan; c. gambar lambang pemerintah daerah; dan d. informasi lain yang dianggap perlu.

Pengamanan hukum terhadap tanah yang belum memiliki sertifikat atau dilakukan dengan cara: a. apabila barang milik daerah telah didukung oleh dokumen awal kepemilikan, antara lain berupa Letter C, akta jual beli, akte hibah, atau dokumen setara lainnya, maka Pengelola Barang/Pengguna Barang  dan/atau Kuasa Pengguna Barang  segera mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas nama pemerintah daerah kepada Badan Pertanahan Nasional/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat/Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. apabila barang milik daerah tidak didukung dengan dokumen kepemilikan, Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang  mengupayakan untuk memperoleh dokumen awal kepemilikan seperti riwayat tanah.

Pengamanan hukum terhadap tanah yang sudah bersertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah, dilakukan dengan cara Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera mengajukan permohonan perubahan nama sertifikat hak atas tanah kepada kantor pertanahan setempat menjadi atas nama pemerintah daerah.

  1. Tata Cara Pengamanan Gedung Dan/atau Bangunan.

Pengamanan fisik gedung dan/atau bangunan dilakukan dengan, antara lain: a. membangun pagar pembatas gedung dan/atau bangunan; b. memasang tanda kepemilikan berupa papan nama; c. melakukan tindakan antisipasi untuk mencegah/ menanggulangi terjadinya kebakaran; d. gedung dan/atau bangunan yang memiliki fungsi strategis atau yang berlokasi tertentu dengan tugas dan fungsi melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat dapat  memasang Closed-Circuit Television (CCTV); e. menyediakan satuan pengamanan dengan jumlah sesuai fungsi dan peruntukkan gedung dan/atau bangunan sesuai kondisi lokasi gedung dan/atau bangunan tersebut.

(Bersambung)

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH MELALUI KSPI/KERJA SAMA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR (BAGIAN 4)

Tinggalkan komentar

Serial : Catatan Pojok

PEMANFAATAN “KSPI” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 4)

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH.

Kepala  Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo

Tata Cara Pelaksanaan KSPI Atas Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang.

Mitra KSPI menyerahkan barang milik daerah yang menjadi objek KSPI pada saat berakhirnya KSPI kepada PJPK dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya. Dalam hal terdapat infrastruktur hasil KSPI atas barang  milik daerah, mitra KSPI wajib menyerahkannya bersamaan dengan penyerahan objek KSPI. Penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Dalam hal masih terdapat hasil audit yang belum selesai ditindaklanjuti oleh mitra KSPI setelah dilakukan serah terima atau penyerahan obyek KSPI, Mitra KSPI tetap berkewajiban menindaklanjutinya sampai dengan selesai.

PJPK melaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota: a. berakhirnya KSPI (berakhirnya jangka waktu KSPI atas barang milik daerah/pengakhiran perjanjian KSPI atas barang milik daerah secara sepihak oleh Gubernur/Bupati/Walikota/ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan); b. hasil audit (laporan dilakukan audit oleh auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah atas pelaksanaan KSPI atas barang milik daerah berdasarkan permintaan PJPK dan auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah menyampaikan hasil audit kepada PJPK penyediaan infrastruktur atas barang  milik daerah); dan c. hasil audit yang belum diselesaikan (hasil audit yang belum selesai ditindaklanjuti oleh mitra KSPI setelah dilakukan serah terima atau penyerahan obyek KSPI, Mitra KSPI tetap berkewajiban menindaklanjutinya sampai dengan selesai).

PJPK menyerahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota: a. objek KSPI (mitra KSPI menyerahkan barang milik daerah yang menjadi objek KSPI pada saat berakhirnya KSPI kepada PJPK dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya); dan b. hasil KSPI (dalam hal terdapat infrastruktur hasil KSPI atas barang  milik daerah, mitra KSPI wajib menyerahkannya bersamaan dengan penyerahan objek KSPI).

Penatausahaan Atas Pelaksanaan KSPI.

Pengelola Barang melakukan penatausahaan atas pelaksanaan KSPI atas barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang. Pengguna Barang melakukan penatausahaan atas pelaksanaan KSPI atas barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang. Mitra KSPI melaporkan secara tertulis hasil penyetoran pendapatan daerah atas KSPI kepada Gubernur/Bupati/ Walikota sesuai perjanjian dengan dilampiri bukti penyetoran pendapatan daerah. Bukti penyetoran pendapatan daerah merupakan dokumen sumber pelaksanaan penatausahaan KSPI.

Sanksi dan Denda.

Dalam hal mitra KSPI terlambat melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan ketentuan atas pembagian keuntungan KSPI (bagian pemerintah daerah atas pembagian kelebihan keuntungan/clawback), mitra KSPI atas barang milik daerah wajib membayar denda sebagaimana diatur dalam naskah perjanjian. Pembayaran denda dilakukan melalui penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah.

Dalam hal barang milik daerah yang menjadi objek KSPI tidak dipelihara dengan baik sesuai ketentuan pada perjanjian, mitra KSPI memperbaiki sampai pada kondisi sesuai dengan yang diperjanjikan. Perbaikan harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya masa KSPI atas barang milik daerah. Dalam hal barang milik daerah yang menjadi objek KSPI hilang selama pelaksanaan masa KSPI akibat kesalahan atau kelalaian mitra KSPI, mitra wajib mengganti objek dan hasil KSPI dengan barang  yang sama atau barang  yang sejenis dan setara. Penggantian barang milik daerah harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya  KSPI.

Dalam hal perbaikan dan/atau penggantian barang milik daerah tidak dapat dilakukan, mitra KSPI membayar biaya perbaikan dan/atau penggantian tersebut secara tunai. Penentuan besaran biaya perbaikan dan/atau penggantian ditetapkan oleh PJPK. Pembayaran biaya perbaikan dan/atau penggantian dilakukan dengan cara menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak adanya penetapan dari PJPK.

Mitra pemanfaatan barang milik daerah KSPI dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran dalam hal: a. belum melakukan perbaikan dan/atau penggantian pada saat berakhirnya KSPI; atau b. belum menyerahkan barang milik daerah yang menjadi objek KSPI dan/atau hasil pemanfaatan pada saat berakhirnya KSPI. Dalam hal pembayaran biaya perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan barang milik daerah belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat teguran sabagai sanksi administratif, mitra dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan.

Dalam hal pembayaran biaya perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan barang milik daerah belum dilakukan terhitung 1 (bulan) sejak diterbitkannya surat peringatan, mitra dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana diatur dalam naskah perjanjian. Dalam hal denda tidak dilunasi mitra KSPI, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus, dalam tata cara pelaksanaan KSPI atas barang milik daerah pada pengguna barang, Gubernur/Bupati/Walikota melakukan penelitian administrasi terhadap barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang dengan dilampiri surat pernyataan dari Pengguna Barang bahwa barang milik daerah yang menjadi objek KSPI tidak sedang digunakan atau tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pengguna Barang.

(Selesai)

 

PEMANFAATAN “KSPI” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 3)

Tinggalkan komentar

PEMANFAATAN “KSPI” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 3)

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH.

Kepala  Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo

Tata Cara Pelaksanaan KSPI Atas Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang.

PJPK Penyediaan Infrastruktur melaporkan pelaksanaan penandatanganan perjanjian KSPI dan penyerahan barang milik daerah kepada mitra KSPI kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan melampirkan salinan perjanjian KSPI dan salinan Berita Acara Serah Terima (BAST). Dalam hal jangka waktu sudah terlewati dan perjanjian belum ditandatangani, Keputusan KSPI dinyatakan tidak berlaku. Dikecualikan dari ketentuan (jangka waktu sudah terlewati dan perjanjian belum ditandatangani, Keputusan KSPI dinyatakan tidak berlaku), sepanjang lewat waktu tidak disebabkan oleh hal yang dilakukan oleh mitra KSPI, penandatanganan perjanjian dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak berlakunya keputusan KSPI atas barang milik daerah.

Perjanjian KSPI atas barang milik daerah sekurang-kurangnya memuat: a. dasar perjanjian; b. identitas para pihak; c. barang milik daerah yang menjadi objek pemanfaatan; d. peruntukan pemanfaatan; e. hak dan kewajiban; f. jangka waktu pemanfaatan; g. besaran penerimaan serta mekanisme pembayaran; h. ketentuan mengenai berakhirnya pemanfaatan; i. sanksi; dan j. penyelesaian perselisihan. Perjanjian KSPI atas barang milik daerah dituangkan dalam bentuk Akta Notaris.

Mitra KSPI atas barang milik daerah wajib melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas: a. barang  milik daerah yang menjadi objek KSPI; dan b. barang hasil KSPI atas barang milik daerah berdasarkan perjanjian. Pengamanan, ditujukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi dan hilangnya barang milik daerah yang menjadi objek dan hasil KSPI atas barang milik daerah. Pemeliharaan, ditujukan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki barang milik daerah yang menjadi objek KSPI dan hasil KSPI atas barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Perbaikan barang milik daerah harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu KSPI. Seluruh biaya pengamanan dan pemeliharaan menjadi beban mitra KSPI.

Mitra KSPI dilarang mendayagunakan barang milik daerah yang menjadi objek KSPI selain untuk peruntukan KSPI sesuai perjanjian. Mitra KSPI dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik daerah objek KSPI.

Bagian pemerintah daerah atas pembagian kelebihan keuntungan (clawback) disetorkan oleh mitra KSPI ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 31 maret. Bagian pemerintah daerah atas pembagian kelebihan keuntungan (clawback) yang terjadi pada tahun terakhir dalam jangka waktu perjanjian KSPI disetorkan oleh mitra KSPI ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian. Bagian pemerintah daerah atas pembagian kelebihan keuntungan (clawback) disetorkan oleh mitra KSPI sepanjang terdapat kelebihan keuntungan (clawback) yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian KSPI dimulai.

KSPI atas barang milik daerah berakhir dalam hal: a. berakhirnya jangka waktu KSPI atas barang milik daerah; b. pengakhiran perjanjian KSPI atas barang milik daerah secara sepihak oleh Gubernur/Bupati/Walikota; atau c. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengakhiran perjanjian KSPI atas barang milik daerah secara sepihak oleh Gubernur/Bupati/Walikota, dapat dilakukan dalam hal mitra KSPI atas barang milik daerah: a. tidak membayar pembagian kelebihan keuntungan dari KSPI atas barang milik daerah yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (clawback); atau b. tidak memenuhi kewajiban selain dari sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagaimana tertuang dalam perjanjian. Pengakhiran KSPI dapat dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan hasil pertimbangan Pengelola Barang  dan/atau Pengguna Barang  secara tertulis.

Pengakhiran perjanjian KSPI secara sepihak oleh Gubernur/Bupati/Walikota, diawali dengan penerbitan teguran tertulis pertama kepada mitra KSPI oleh Gubernur/ Bupati/Walikota. Apabila mitra KSPI tidak melaksanakan teguran pertama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak teguran tertulis pertama diterbitkan, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan teguran tertulis kedua. Apabila mitra KSPI tidak melaksanakan teguran kedua dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak teguran tertulis kedua diterbitkan, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan teguran tertulis ketiga yang merupakan teguran terakhir. Apabila mitra KSPI tidak melaksanakan teguran ketiga dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak teguran tertulis ketiga diterbitkan, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat pengakhiran  KSPI. Surat teguran serta surat pengakhiran ditembuskan kepada PJPK. Mitra KSPI harus menyerahkan objek KSPI kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan tembusan PJPK berdasarkan surat pengakhiran KSPI atas barang milik daerah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat pengakhiran perjanjian KSPI.

Mitra  KSPI harus melaporkan akan mengakhiri KSPI paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu  KSPI berakhir kepada PJPK. Berdasarkan laporan dilakukan audit oleh auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah atas pelaksanaan KSPI atas barang milik daerah berdasarkan permintaan PJPK. Auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah menyampaikan hasil audit kepada PJPK penyediaan infrastruktur atas barang  milik daerah. PJPK menyampaikan hasil audit kepada mitra KSPI. Mitra KSPI menindaklanjuti hasil audit dan melaporkannya kepada PJPK.

(Bersambung)

BACALAH

Tinggalkan komentar

Serial : Pejabat Undercover

BACALAH

YUSRAN  LAPANANDA*)

Bacalah dan membacalah……..lalu menafsirlah!!!

Dalam Islam sebelum diperintahkan yang lain, perintah membaca adalah perintah pertama dan utama. Diwajibkan bagi umatnya untuk menuntut ilmu yang disimbolkan dengan perintah iqra. Iqra, bahasa indonesianya adalah bacalah!. Bacalah!, bermakna perintah yang menghendaki sebuah perubahan dari pasif menjadi aktif, dari diam menjadi bergerak, dari tidak bisa menjadi bisa, dan dari tidak tahu menjadi tahu. Perubahan ini menunjukkan telah terjadi sebuah kemajuan dengan bertambahnya ilmu, kemampuan maupun keahlian.

Tak bisa dipungkiri, saat ini minat baca dikalangan masyarakat sangat memprihantinkan dan sangat rendah. Demikian pula dilingkungan pemerintahan dan dikalangan pejabat/ASN, minat baca sangatlah rendah. Kegiatan dan keinginan untuk membaca dikalangan Pejabat/ASN hampir-hampir tidak ada. Padahal membaca adalah pondasi bagi Pejabat/ASN dalam mengkaji/menelaah hingga menyusun/merumuskan kebijakan daerah (peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah, naskah dinas lainnya berupa instruksi, surat biasa, edaran, perjanjian, MOU, disposisi, rekomendasi, izin dan lain-lain).

Membaca saja belum cukup, jika tidak memahami apa yang dibaca, apalagi tidak membaca. Terlebih membaca peraturan perundang-undangan (UUD, UU, Perppu. PP, Perpres, Permen, Kepmen, Perda, Perkada). Membaca peraturan perundang-undangan “sepotong-sepotong/dipenggal-penggal”, apalagi hanya mendengar saja sungguh mengaburkan hingga menyesatkan. Dan lebih fatal lagi kesalahan membaca dan menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan berakibat pada pemenuhan salah satu unsur tindak pidana korupsi pasal 2 “melawan hukum” dan pasal 3 “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

Semangat membaca Pejabat/ASN timbul jika diperhadapkan pada keinginan untuk memenuhi hasrat dan birahi melakukan penyimpangan. Membaca berbagai ketentuanpun dipilih-pilih dan dipilah-pilah untuk mendukung argumentasi penyimpangan. Dicari-carilah berbagai ketentuan untuk mencari celah hingga argumnetasi penyimpangan terpenuhi. Hasrat dan birahi yang menyimpangpun terpuaskan. Masalah hukumpun terbiarkan dan menanti setelah sekian waktu berjalan.

Akan tetapi Pejabat/ASN punya hasrat dan birahi yang tinggi dalam menafsir  Menafsir semau gue, menafsir demi uang dan demi sesuatu, menafsir demi eksistensi (diri, jabatan dan kekuasaan) atas ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa membaca, mengerti dan memahaminya. Hingga mengambil keputusan dan menetapkan kebijakan tanpa membaca.

Menafsir suatu ketentuan peraturan perundang-undangan tidak bisa dilakukan semau gue. Tafsir atas ketentuan peraturan perundang-undangan sudah tersedia asas, prinsip dan metodenya. Sebut saja prinsip contextualism yang dipopulerkan oleh Ian Mac Leod dalam bukunya Legal Method, mengemukakan 3 (tiga) asas dalam contextualism. Asas noscitur a sociis (suatu kata harus diartikan dalam rangkaiannya); Asas ejusdem generis (suatu kata dibatasi makna secara khusus dalam kelompoknya); dan Asas expressio unius exlusio alterius (kalau satu konsep digunakan untuk satu hal, berarti tidak berlaku untuk hal lain). Dan lain-lain tafsir mulai dari tafsir bahasa hingga tafsir sejarah regulasi. Dari metode penalaran atau konstruksi hukum (argumentum per analogium; argumentum a contrario; rechtsvervijnings; fiksi hukum), hingga metode hermeneutika hukum.

Membacalahhhhh…….!!!!!!!!, perbanyaklah membaca, pahamilah kemudian menafsirlah.

*)  Pecandu Imajiner.

PEMANFAATAN “KSPI” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 2)

Tinggalkan komentar

PEMANFAATAN “KSPI” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 2)

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH.

Kepala  Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo

 

Tata Cara Pelaksanaan KSPI Atas Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang.

Tahapan pelaksanaan KSPI atas barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang meliputi: a. permohonan; b. penelitian administrasi; c. pembentukan Tim dan penilaian; d. perhitungan besaran penerimaan daerah dari KSPI berupa pembagian kelebihan keuntungan (clawback); e. penerbitan keputusan; f. penyerahan barang milik daerah dari Gubernur/Bupati/ Walikota  kepada Penanggung Jawab proyek KSPI; g. pemilihan mitra; h. penandatanganan perjanjian; i. pelaksanaan; j. pengamanan dan pemeliharaan; k. pembayaran bagian atas kelebihan keuntungan (clawback), jika ada; dan l. pengakhiran.

KSPI atas barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang dapat dilakukan berdasarkan permohonan dari Pengelola Barang yang disampaikan secara tertulis kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Permohonan sekurang-kurangnya memuat data dan informasi mengenai: a. identitas PJPK, termasuk dasar penetapan/ penunjukkannya; b. latar belakang permohonan; c. barang milik daerah yang diajukan untuk dilakukan KSPI, antara lain jenis, nilai, dan kuantitas barang  milik daerah; d. rencana peruntukan KSPI; e. jangka waktu KSPI; dan f. estimasi besaran pembagian kelebihan keuntungan (clawback).

Permohonan dilengkapi dokumen pendukung berupa: a. proposal pra kelayakan studi (pra feasibility study) proyek KSPI; b. surat pernyataan kesediaan menjadi PJPK KSPI; dan c. surat kelayakan penyediaan infrastruktur dari Kementerian/Lembaga dan/atau Dinas Teknis  sesuai kententuan peraturan perundang-undangan. Surat pernyataan kesediaan menjadi PJPK KSPI, paling sedikit memuat: a. data dan informasi mengenai PJPK KSPI; b. dasar penunjukan/penetapan; c. barang milik daerah yang direncanakan untuk dijadikan sebagai objek KSPI; d. kesediaan dan kesanggupan untuk menjadi PJPK KSPI; dan e. kesediaan melaksanakan proses KSPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gubernur/Bupati/Walikota melakukan penelitian administrasi atas permohonan KSPI yang diajukan oleh PJPK. Apabila berdasarkan hasil penelitian administrasi menunjukkan bahwa barang  milik daerah dapat dilakukan KSPI, Gubernur/Bupati/ Walikota: a. membentuk Tim KSPI; dan b. menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian barang  milik daerah yang akan dilakukan KSPI  guna mengetahui nilai wajar atas barang milik daerah bersangkutan. Tim KSPI berjumlah gasal dan beranggotakan antara lain: a. Pengelola Barang; b. Perwakilan dari SKPD terkait; dan c. Perwakilan dari SKPD yang membidangi pengelolaan barang milik daerah. Tugas Tim KSPI, meliputi: a. melakukan kajian atas barang milik daerah yang diusulkan menjadi objek KSPI; b. melakukan kajian atas besaran penerimaan daerah dari KSPI (pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (clawback)); dan c. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim KSPI dibebankan pada APBD. Tim KSPI dapat meminta masukan kepada Penilai atau pihak yang berkompeten dalam rangka pelaksanaan tugas.

Perhitungan besaran pembagian kelebihan keuntungan (clawback) dilakukan oleh Tim KSPI. Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan besaran bagian Pemerintah dalam pembagian kelebihan keuntungan (clawback) dengan mempertimbangkan perhitungan Tim KSPI dalam surat persetujuan KSPI. Besaran bagian pemerintah daerah dalam pembagian kelebihan keuntungan (clawback) yang ditetapkan Gubernur/Bupati/Walikota dicantumkan dalam dokumen tender.

Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan KSPI apabila permohonan KSPI dianggap layak, dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan tugas Tim KSPI. Keputusan KSPI sekurang-kurangnya memuat: a. data barang milik daerah yang menjadi objek KSPI; b. peruntukan KSPI, termasuk kelompok/jenis infrastruktur; c. besaran pembagian kelebihan keuntungan (clawback); d. jangka waktu KSPI atas barang milik daerah; dan e. penunjukan PJPK KSPI atas barang milik daerah. Salinan Keputusan KSPI disampaikan kepada Pengelola Barang. Apabilla permohonan KSPI dianggap tidak layak, Gubernur/Bupati/Walikota memberitahukan kepada pemohon disertai alasannya.

Gubernur/Bupati/Walikota menyerahkan barang milik daerah yang menjadi objek KSPI kepada PJPK penyediaan infrastruktur berdasarkan keputusan KSPI. Penyerahan objek KSPI dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan PJPK penyediaan infrastruktur atas barang milik daerah. Penyerahan objek KSPI kepada PJPK penyediaan infrastruktur hanya dalam rangka KSPI atas barang milik daerah dan bukan sebagai pengalihan kepemilikan barang milik daerah.

PJPK penyediaan infrastrukturatas barang milik daerah menetapkan mitra KSPI berdasarkan hasil tender dari proyek kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama pemerintah dalam penyediaan infrastruktur. Penetapan mitra KSPI dilaporkan oleh PJPK penyediaan infrastruktur atas barang milik daerah kepada Gubernur/Bupati/Walikota paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan. PJPK Penyediaan Infrastruktur menandatangani perjanjian KSPI dengan mitra KSPI yang ditetapkan dari hasil tender. Penandatanganan perjanjian KSPI dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Keputusan KSPI.

Berdasarkan perjanjian KSPI dengan mitra KSPI yang ditetapkan dari hasil tender, PJPK Penyediaan Infrastruktur menyerahkan barang milik daerah yang menjadi objek KSPI kepada mitra KSPI. Penyerahan barang milik daerah yang menjadi objek KSPI dituangkan dalam BAST yang ditandatangani oleh PJPK Penyediaan Infrastruktur dan mitra KSPI. Penyerahan barang milik daerah yang menjadi objek KSPI hanya dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah dan bukan sebagai pengalihan kepemilikan barang milik daerah.(*)

(Bersambung)

Older Entries

%d blogger menyukai ini: