Buku Seputar Hukum Keuangan Daerah

Tinggalkan komentar

Seputar Hukum Keuangan Daerah

ORGANISASI DAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 2)

Tinggalkan komentar

Serial : Catatan Pojok

ORGANISASI DAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 2)

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

pena parkerPejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah.

Pejabat Penatausahaan Barang, mempunyai wewenang dan tanggung jawab: a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang; b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang; c. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota; d. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah; e. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau DPRD; f. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah; g. melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; h. mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g; i. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; j. menyusun laporan barang milik daerah.

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. Kepala SKPD selaku Pengguna Barang. Pengguna Barang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.

Pengguna Barang, berwenang dan bertanggung jawab: a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya; b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya; e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang; h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah; i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah atau Kuasa Pengguna Barang. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atas usul Pengguna Barang. Penetapan kuasa pengguna barang berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

Pada prinsipnya Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang. Hal ini mengandung arti bahwa pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang tidaklah keseluruhan hanyalah sebagian. Pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang haruslah memenuhi persyaratan antara lain pertimbangan banyaknya jumlah barang yang dikelola, beban kerja yang tinggi, lokasi pengurusan barang yang luas dan jauhnya tempat barang milik daerah, kompetensi para pengelola yang terbatas, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.(*)

(Bersambung)

ORGANISASI DAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Tinggalkan komentar

Serial : Catatan Pojok

ORGANISASI DAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 1)

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

pena mont blancBarang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sedangkan pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Untuk mengelola barang milik daerah mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, hingga pengawasan dan pengendalian telah diatur di dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah tentang organisasi dan para pejabat yang akan mengelola barang milik daerah.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab: a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah; c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah; d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah; e. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD; f. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya; g. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; dan h. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur.

Pengelola Barang Milik Daerah.

Sekretaris daerah adalah pengelola barang milik daerah. Pengelola Barang Milik Daerah atau dapat disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

Sekretaris daerah selaku pengelola barang, berwenang dan bertanggung jawab: a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah; b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah; c. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota; d. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah; e. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Gubernur/Bupati/ Walikota atau DPRD; f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.

Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah.

Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD). Kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang. Pejabat Penatausahaan Barang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.

Dengan demikian, ketentuan ini telah menetapkan pejabat penatausahaan barang milik daerah harus dijabat oleh PPKD (pejabat pengelola keuangan daerah) sebagai jabatan fungsional pada SKPKD (satuan kerja pengelola keuangan daerah). Ketentuan ini berpengaruh pada organisasi pengelolaan asset harus menjadi bagian dari SKPD bidang keuangan daerah yang juga merupakan SKPKD. Adapun jabatan fungsional pada SKPKD yaitu PPKD, BUD dan Kuasa BUD.

Kewenangan melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah merupakan fungsi PPKD selaku BUD (bendahara umum daerah). Hal ini telah diatur di dalam pasal 9 ayat (2) huruf q UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 7 ayat (2) huruf r PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan pasal 7 ayat (2) huruf j Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana drubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.(*)

(Bersambung)

ASAS DAN RUANG LINGKUP PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Tinggalkan komentar

Serial: Catatan Pojok

ASAS DAN RUANG LINGKUP PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

penilaian-aset

Sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik daerah yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, ada baiknya kita mempelajari asas-asas pengelolaan barang milik daerah.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pasal 3 ayat (1), maka Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas efisiensi, asas akuntabilitas, dan asas kepastian nilai.

Adapun batasan dari asas-asas pengelolaan barang milik negara/daerah adalah sebagai berikut: (a). Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang pengelolaan barang milik Negara/daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan gubernur/bupati/walikota sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masingmasing; (b). Asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik Negara/daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan; (c). Asas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara/daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar; (d). Asas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik negara/daerah diarahkan agar barang milik negara/daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal; (e). Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik negara/daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat; (f). Asas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik negara/daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah serta penyusunan Neraca Pemerintah.

Selain itu, telah diatur ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang meliputi Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; dan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Nomor 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, telah mengatur ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah yang sudah diperluas dari ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Adapun ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah dimaksud adalah pejabat pengelola barang milik daerah; perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan; penatausahaan; pembinaan, pengawasan dan pengendalian; pengelolaan barang milik daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah: barang milik daerah berupa rumah negara; dan ganti rugi dan sanksi.(*)

(Selesai)

GAYA MENYAPA PEJABAT

1 Komentar

Serial: Pejabat Undercover

GAYA MENYAPA PEJABAT

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH*

Pejabat undercover

Pejabat.!!!!!!!!!! Pejabat oleh kebanyakan orang diidentikkan dengan sifat keangkuhan dan sifat kesombongan, Pejabat, kadang dipersonifikasikan dengan korupsi, kemaksiatan, narkoba hingga judi, mabuk-mabukan dan berbagai penyakit jiwa dan penyakit masyarakat lainnya.

Tapi tak jarang pejabat juga disamakan dengan kesucian dan keteladanan, kadang pula terkesan mempesona. Pejabat, adalah manusia yang dihormati, disegani, dipatuhi, disanjung oleh berbagai kalangan di lapisan strata masyarakat apalagi oleh ASN. Ini dikarenakan selain jabatan yang melekat padanya, juga dikarenakan oleh sikap, perilaku, tindakan, perbuatan yang diperlihatkan dan diperagakan oleh pejabat dan dinilai baik oleh masyarakat.

Berikut ini beberapa arti sombong, angkuh dan wibawa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta 2005. Sombong, diartikan menghargai diri sendiri berlebihan. Angkuh, diartikan sifat suka memandang rendah kepada diri orang lain, tinggi hati. Wibawa, diartikan pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik; kekuasaan.

Di lingkungan ASN (aparatur sipil Negara), personifikasi seorang pejabat sama dengan tafsir oleh kebanyakan orang. ASN menilai pada kecenderungan, pejabatpun sama dengan keangkuhan dan kesombongan hingga menjaga jarak dengan staf/bawahan, tak mau mendekati bawahan untuk menjaga kewibawaan.

Pejabat yang angkuh dan sombong kecenderungannya adalah tidak bisa memahami perasaan orang lain. Kadangkala pejabat yang terkesan sombong dan angkuh atau dinilai sombong dan angkuh oleh ASN lebih pada ketidaktahuan atau di luar kesadaran pejabat, atau lebih pada karakter sang pejabat.

ASN sebenarnya tidak peduli dengan karakter seorang pejabat yang angkuh dan sombong. ASN menganggap pejabat yang sombong tidak punya relevansi dengan eksistensi diri dan keberadaan ASN. Pejabat yang sombong dan angkuh lebih pada “kerusakan” pada performance organisasi.

Namun demikian, kebanyakan orang menilai tidak semua pejabat punya karakter/watak (tabiat; sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain) sombong dan angkuh. Kebanyakan orang menilai masih banyak pejabat yang punya karakter/watak tidak sombong dan tidak angkuh. Kecenderungan, pejabat tidak sombong dan tidak angkuh dirasakan dan dialami pula oleh para ASN. Penilaian atas pejabat tidak sombong dan tidak angkuh dirasakan dan dialami pula oleh para ASN lebih pada keseharian. Kecenderungan, penilaian ASN atas pejabat lebih pada, pejabat mudah senyum kepada staf/bawahan, pejabat gampang diajak bicara oleh staf/bawahan, hingga pejabat menyapa staf/bawahan, dan gaul (hidup berteman/bersahabat). Sebaliknya ASN menilai terbalik pejabat sombong dan angkuh itu dengan kecenderungan, pejabat kurang senyum, pejabat menjaga jarak antara atasan dan bawahan, pejabat tak mau menyapa staf/bawahan, pejabat kurang membaur dengan staf/bawahan, pejabat kurang ramah dengan staf/bawahan. pejabat bersua dan menatap staf/bawahan dengan hampa, pejabat kurang gaul dan lain-lain kecenderungan.

Menyapa, diartikan mengajak bercakap-cakap; menegur…..sedangkan gaya, diartikan (1. kesanggupan untuk berbuat dan sebagainya; kekuatan; 2. dorongan atau tarikan yang akan menggerakkan benda bebas (tak terikat)/besaran yang mempunyai besar dan arah tertentu/suatu interaksi yang bila bekerja sendiri menyebabkan perubahan keadaan gerak benda).

Gaya menyapa pejabat, menjadi media yang paling tepat untuk mendekatkan hubungan bathin dan komunikasi antara pejabat dan staf/bawahan dalam menyelenggarakan roda organisasi pemerintahan atau organisasi manapun termasuk swasta. Kecenderungan gaya menyapa pejabat yang diinginkan/diharapkan oleh ASN dan kebanyakan orang sangatlah sederhana, sehingga tidak terkesan sombong dan angkuh adalah senyum (gerak tawa ekspresif yang tidak bersuara untuk menunjukkan rasa senang, gembira, suka, dan sebagainya dengan mengembangkan bibir sedikit); jabat tangan (bersalaman dengan saling menjabat tangan); menepuk pundak/lengan; mengangkat/melambaikan tangan (kanan atau kiri); menyapa dengan “apa kabar” sesekali menyebut “nama” dan sebagainya tergantung gaya menyapa pejabat.

Kecenderungan gaya menyapa pejabat: senyum; jabat tangan/bersalaman; menepuk pundak/lengan; mengangkat/melambaikan tangan (kanan atau kiri), menyapa dengan apa kabar adalah gaya menyapa standar minimal pejabat. Sebagian pejabat “malah” sudah melakukan sesuatu yang lebih untuk menyapa staf/bawahan dengan menggunakan teknologi/media sosial yang ada misalnya facebook dan media sosial lainnya.

Yang lebih dari kesemuanya itu adalah gaya menyapa pejabat dengan selfie (bersama) atau foto bersama dengan bawahan/staf. Selfie atau foto bersama biasanya diambil dengan kamera digital genggam atau kamera ponsel. Foto selfie biasanya juga menggunakan ekspresi yang berlebihan. Selfie secara harafiah seringkali diartikan sebagai aktivitas memotret diri sendiri. Jika ditelusuri, pengertian ‘Selfie’ menurut referensi pustakawan Britania adalah “sebuah pengambilan foto diri sendiri melalui smartphone atau webcam yang kemudian diungguh ke situs web media sosial.” Kebanyakan orang beranggapan kata “selfie” adalah nama perempuan. Sebenarnya kata “Selfie” singkatan dari “Self Potrait” yaitu foto hasil memotret sendiri dengan menggunakan webcam, pocket camera atau smartphone lalu hasilnya di upload ke media sosial.

Gaya menyapa pejabat dengan atau melalui selfie atau foto bersama inilah yang menjadi catatan saya, dan memberi ruang serta kesan yang luar biasa atas gaya menyapa pejabat. Sering kali terlihat, beberapa pejabat melakukan selfie atau foto bersama dengan staf/bawahan dengan gaya menyapa pejabat.

Terlihat, misalnya sekelompok ASN selfie bersama atau foto bersama untuk merayakan atau melampiaskan rasa gembira mereka disaat memperoleh penghargaan yang mereka cita-citakan dan idam-idamkan. Tatkala staf/bawahan berselfie ria tiba-tiba pejabat menyela untuk ikut selfie, nimbrung bersama staf/bawahan dengan gaya bebas tanpa rekayasa protokoler. Dan jepret……………. ekspresi hasil dari foto selfie bersama itupun cukup memberi kesan bahwa pejabat ini tak sombong dan tak angkuh, dan sesekali pejabat tersenyum, tertawa, bersalaman dengan staf/bawahan dan akhirnya foto selfiepun usai, benar-benar mempesona.

Mungkin inilah salah satu gaya menyapa pejabat yang dikehendaki oleh kebanyakan orang dan ASN???, Tapi bukan pada selfienya atau foto bersamanya, akan tetapi lebih pada ikutnya pejabat dan disertai dengan senyuman, tawa dan canda, salaman……dan ucapan terima kasih sang pejabat kepada staf/bawahan.

Wallahu a’alam bis’hawab…….(*)

*) Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil).

ASAL USUL BARANG MILIK DAERAH

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

pengelolaan barang milik daerahAsal usul barang milik daerah? Barang milik daerah dapat berasal dari pembelian barang atas beban APBD atau perolehan atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Hal ini sesuai dengan pengertian dari barang milik daerah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 angka 2 PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 1 angka 2 PP Nomor 84 Tahun 2014 Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas dan Pasal 1 angka 16 Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, “barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”.

Selanjutnya, diuraikan bahwa barang milik daerah meliputi: (a). barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau (b). barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah harus dilengkapi dengan dokumen perolehan. Selain itu barang milik daerah bersifat berwujud maupun tidak berwujud.

Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi: (a). Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; (b). barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; (c). barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; (d). barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau (e). barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Khusus untuk barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis meliputi hibah/sumbangan atau yang sejenis dari negara/lembaga internasional dalam kerangka penanganan bencana atau sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak antara lain berasal dari: (a). kontrak karya; (b). kontrak bagi hasil; (c). kontrak kerjasama; (d). perjanjian dengan negara lain/lembaga internasional; dan (e). kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

Ketentuan lainnya, barang milik daerah dilarang digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah daerah. Demikian pula barang milik daerah tidak dapat disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Barang milik daerah tidak dapat disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ini, pasal 50 UU Nomor 1 Nomor 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah mengaturnya larangan penyitaan uang/barang milik Negara/daerah dan/atau yang dikuasai Negara/daerah. Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap: (a). uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga; (b). uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah; (c). barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga; (d). barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah; (e). barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai dimaksud adalah barang yang secara fisik dikuasai atau digunakan atau dimanfaatkan oleh pemerintah berdasarkan hubungan hukum yang dibuat antara pemerintah dan pihak ketiga.(*)

(Selesai)

SANKSI PNS BOLOS USAI LEBARAN “PNS JUGA MANUSIA BIASA”

Tinggalkan komentar

Serial: Pejabat Undercover

YUSRAN LAPANANDA, SH.,MH
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

mesjidHari-hari terakhir ini kita bisa membaca dan menyaksikan pemberitaan PNS bolos usai lebaran. Secara serentak dan bersama-sama seperti “direkayasa” baik media cetak (koran nasional maupun koran lokal) maupun media elektronik (tv swasta nasional) memberitakan ketidakhadiran PNS pada hari pertama kerja usai lebaran. Hari pertama kerja di lingkungan pemerintah daerah usai lebaran umumnya ditandai dengan apel “perdana” kerja. Ketidakhadiran PNS pada hari pertama kerja usai lebaran disebabkan oleh PNS datang terlambat saat apel kerja dimulai, ada juga yang sakit, izin, cuti dan benar-benar bolos.

Ketidakhadiran PNS pada hari pertama kerja usai lebaran seperti terlambat apel kerja saat apel sudah dimulai, sakit, cuti dan izin, saya anggap sebagai sesuatu yang wajar. Kewajaran ini saya lakukan melalui pendekatan “manusiawi”. Mari kita telaah, seorang PNS yang telah melaksanakan ibadah puasa selama sebulan dalam siklus ramadhan, seperti pada siang hari menahan segala larangan yang dapat membatalkan puasa, menahan makan dan minum; kemudian pada malam harinya harus melaksanakan sholat tarawih dan witir serta amalan-amalan ibadah ramadhan lainnya. Tentunya hal ini membutuhkan ketahanan fisik dan psikis yang prima. Selanjutnya hanya dalam jangka waktu beberapa hari harus kembali menyesuaikan waktu istirahat, dengan kondisi waktu untuk bersilaturahim dengan sanak keluarga dan sahabat. Ditambah lagi dengan berbagai acara dan kegiatan yang dilaksanakan oleh institusi maupun oleh karena keinginan atasan.

Kondisi seperti ini tentunya membuat PNS “capek, kelelahan sampai-sampai bisa jatuh sakit”. “PNS juga manusia biasa”, ya….. PNS juga manusia biasa dengan kondisi seperti ini tak heran PNS sebagai manusia biasa pada saat apel kerja perdana usai lebaran ada yang jatuh sakit, terlambat bangun sehingga terlambat pada saat apel kerja dimulai. Saya yakin PNS yang terlambat pada saat apel kerja “mereka” tidak disengajakan. Tapi itulah karena “PNS juga manusia biasa”.

Di berbagai media cetak (koran nasional maupun koran lokal) kita bisa membaca maupun menyaksikan melalui media elektronik (tv swasta nasional), PNS banyak disudutkan, dicemooh sampai dengan dicaci maki hanya karena sakit dan terlambat apel keja perdana. Saya benar-benar dibuat sedih, menangis dan ingin melawan dan memberontak mengapa PNS yang sakit dan terlambat apel kerja perdana dieksploitasi secara vulgar. Sampai-sampai para pejabat dan kepala-kepala daerah mengeksploitasi ketidakhadran PNS karena sakit dan terlambat apel kerja perdana demi “pencitraan”. Sanksi, sanksi……. dan sanksi…………..menanti. Sampai-sampai ada pejabat dan kepala daerah yang dengan “pedenya” diambil suaranya dan gambarnya oleh media elektronik (televisi) setelah apel kerja untuk melakukan sidak ke ruangan-ruangan tempat PNS berkerja. Ya…….. memang di saat diambil gambar oleh media elektronik (televisi) hampir semua PNS tidak berada di ruangan, mereka masih berada di lapangan tempat apel kerja perdana, bersalaman/jabat tangan, silaturahim antar sesama mereka sampai dengan “cipika-cipiki”, mereka bersuka ria, bersuka cita merayakan kemenangan setelah melaksanakan ibadah puasa selama sebulan, yang hanya setahun sekali.

Subhannallah, para pejabat dan kepala daerah di saat diwawancarai oleh “wartawan” media cetak dan media elektronik, “apa tindakan anda (dibaca pejabat dan kepala daeah) terhadap PNS yang sakit, terlambat pada saat apel kerja, sakit, cuti dan bolos”, tanya wartawan. Dengan percaya diri, angkuhnya para pejabat dan kepala daerah menjawabnya secara bervariasi. Ada yang menjawab, “saya akan beri sanksi”, “saya akan potong TPP/TKDnya”, “saya akan potong gajinya sampai Rp. 500.000.”, sampai-sampai ada pejabat dan kepala daerah yang menjawab, “saya akan pecat”, tapi ada juga pejabat dan kepala daerah yang menjawab secara taktis dan cerdas. “ya kan ada aturan terhadap PNS Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS”, dan yang paling sadis adalah menjemur PNS diterik matahari bagi PNS yang terlambat pada saat apel kerja perdana. Sungguh biadab………

Geram (marah sekali), mendengar dan menyaksikan ekploitasi atas PNS. Betapa tidak, seorang PNS yang hanya sehari sakit, izin, cuti, bolos sehari, apalagi hanya karena terlambat beberapa detik/menit harus dipecat, dipotong gajinya, diberi sanksi tidak sesuai aturan. “So gila stau………………”, cetusku dihadapan anakku yang sama-sama menyaksikan berita di salah satu tv swasta nasional. “Iyo papa, so gila stau ini dorang…….”, sela sany anakku sepertinya dia mengamini pendapatku.

Untuk memberi sanksi kepada PNS tidak bisa dilakukan secara emosional atau demi pencitraan sesaat, apalagi parameternya hanya karena ketidakhadiran satu hari saja, disaat apel kerja perdana. PNS punya KUH PNS (Kitab Undang-Undang Hukum Pegawai Negeri Sipil). Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ini antara lain; disiplin PNS atas kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan; pelanggaran disiplin PNS adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik dilakukan dalam jam kerja maupun di luar kerja; serta hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar disiplin PNS.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, telah mengatur tingkat dan jenis hukuman disiplin. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari: (a). Hukuman disiplin ringan, terdiri dari: Teguran lisan; Teguran tertulis; dan Pernyataan tidak puas secara tertulis. (b). Hukuman disiplin sedang terdiri dari: Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; (c). hukuman disiplin berat terdiri dari: Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; Pembebasan dari jabatan; Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan Pemberhentian tidak dengan homat sebagai PNS.

Selanjutnya atas ketidakhadiran PNS dengan kategori bolos, maka pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 telah mengaturnya, “Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih”.

Dengan demikian, maka tidak terdapat hukuman disiplin untuk dipotong gajinya sebesar Rp. 500.000. jika tidak masuk kerja sehari, apalagi dipecat……….. Yang menjadi kewenangan kepala daerah, contohnya hanyalah pemotongan TPP/TKD untuk bolos sehari misalnya sebesar 5% dari nilai TPP/TKD dan terlambat 2,5% dari nilai TPP/TKD yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati), itupun yang dipotong hanya untuk sehari.

Sepertinya pejabat dan kepala daerah ingin melakukan pencitraan terhadap jebakan atas pertanyaan wartawan, juga dilatarbelakangi oleh ketidaktahuan mereka atas berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin PNS dan peraturan lainnya.

Terlepas dari kegalauan atas catatan saya ini, di beberapa pemerintah daerah tidak terdengar penerapan sanksi, tidak ada eksploitasi atas ketidakhadiran PNS pada apel kerja perdana usai lebaran, yang ada adalah silaturahim kepala daerah serta pejabat lainnya dengan seluruh PNS. Semuanya membaur dan menyatu dalam canda. Saling berjabat tangan dan saling memaafkan satu sama lainnya atas segala salah dan khilaf. Dan terdengar “Minal Aidin Wal Faizin, Mohon Maaf Lahir dan Bathin”.(*)

*)  Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil).

OPEN HOUSE PEJABAT

1 Komentar

Serial : Pejabat Undercover

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH*
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

image_-_idul_fitri3Istilah open house di Negeri ini sudah tak asing lagi bagi masyarakat apalagi bagi ASN (aparatur sipil negera). Entah sejak kapan istilah ini mulai dipakai, belum satupun ruang publik yang mencatat dan mempublikasikannya. Yang pasti open house diklaim oleh para pejabat/penguasa, masyarakat dan ASN sebagai ajang bersilaturahmi (mengikat tali persahabatan/persaudaraan; vide Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan Nasional) dengan warganya, koleganya, keluarganya hingga staf pejabat saat lebaran.

Terjemahan atas istilah open house pun secara kelembagaan belum ada publikasi secara resmi. Yang ada saat ini, istilah open house diterjemahkan oleh perorangan sesuai kompetensi, kemampuan dan semau gue. Open house, diartikan sebagai rumah terbuka, buka pintu rumah, atau diartikan pemilik rumah membuka rumahnya, membolehkan semua orang bertamu mengunjungi rumahnya saat lebaran. Contohnya, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada hari, tanggal dan dari jam sekian hingga jam sekian menggelar acara open house. Hal ini memberi arti Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah membolehkan rakyatnya berkunjung/bertamu kerumahnya bersilaturahmi, yang isi acaranya seputar jamuan makan/tatap muka/bincang dan lain-lain dalam konteks untuk “maaf memaafkan?”.

Namun, open house oleh sebagian orang dipahami selain sebagai ajang bersilaturahim saat lebaran, tapi juga menjadi ajang pencitraan, eksistensi, kampanye, setidaknya memperkokoh komunikasi politik koleganya, dan lain-lain. Sebagian orang pun memahami bahwa open house hanya identik dengan jamuan makan. Pun sebagaian orang tahu open house yang digelar oleh pejabat setingkat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pembiayaan pun bersumber dari DPA-APBD.

Bagaimana dengan open house yang digelar oleh level pimpinan SKPD? Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi mengeluarkan kebijakan yang dilansir oleh JPNN.Com, “Open House Rampas Hak Libur PNS”. Menpan-RB mengimbau para kepala dinas maupun pejabat lain di SKPD (satuan kerja perangkat daerah) tidak perlu menggelar open house di hari lebaran. Dikatakan, yang menggelar open house cukup kepala daerah dan wakil kepala daerah. “Tidak usah gelar open house biar PNS-nya bisa menikmati masa liburannya bersama keluarga di kampung. Kalau kadis bikin open house pasti bawahannya juga sibuk dan mengabaikan keluarganya,” ujar Menteri Yuddy di kantornya.

Untuk tingkat daerah, menurut Yuddy, yang bikin open house cukup gubernur/wagub/bupati/wabup/walikota/wakil wako. Sedangkan di tingkat pusat, para dirjen tidak usah menggelar open house, cukup menteri saja. “Kalau di Kemen PAN-RB, saya tidak menggelar open house. Arahnya nanti di tingkat nasional yang menggelar open house cukup presiden dan wakil presiden. Jadi menteri-menteri datang silaturahmi setelah itu bisa kumpul keluarga lagi,” terangnya. Cara ini menurut Yuddy, bisa menghemat waktu dan anggaran. Selain itu tidak merampas hak libur PNS.

Memang, open house di daerah-daerah bukan saja digelar oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Darah, pimpinan SKPD pun turut larut dan ikut-ikutan menggelar open house. Open house pimpinan SKPD tidak diketahui secara jelas siapa yang memulai dan siapa yang akan mengakhirinya, yang pasti open house yang terpusat dengan ruang dan waktu yang digelar oleh pimpinan SKPD sudah menjadi “tradisi yang menyakitkan” bagi sebagian PNS yang ingin bebas berlebaran/bersilaturahmi.

Sebagian PNS yang berhasrat dengan open house yang terpusat dengan ruang dan waktu yang digelar oleh pimpinan SKPD tentunya punya alasan dan pertimbangan. Open house terpusat, adalah bagian dari cara untuk mengisi hari libur. Open house terpusat, mengefektifkan waktu bagi staf dalam satu ruang dengan harapan seluruh staf akan dipertemukan oleh pimpinan SKPD dalam waktu dan ruang yang sama sehingga sesama staf tak perlu lagi saling kunjung mengunjungi/bersilaturahmi sesama mereka. Sepertinya, alasan ini sudah terkompilasi dalam hasrat atasan. Pimpinan SKPD yang mengatur bawahannya untuk bertemu dan kemudian tak perlu lagi sesama bawahan saling mengunjungi, menunjukkan besarnya cengkraman atasan kepada bawahan yang menjurus pada otoriternya atasan kepada bawahan.

Sebagian PNS yang tak setuju dengan open house terpusat yang digelar oleh pimpinan SKPD, lebih pada waktu dan hak libur mereka dirampas. Kebebasan mereka pun untuk bersilaturahmi bersama keluarga terkooptasi oleh jadwal dan waktu yang telah ditentukan oleh pimpinan SKPD. PNS mudik pun dirampas hak mudiknya untuk berlibur mengunjungi keluarga dekatnya (orang tua dan sanak saudara) yang sudah dijadwalkan sebelumnya dan harus berhadapan dengan tentative open house pejabat. PNS harus menyesuaikan hak liburnya dengan otoriternya jadwal open house pimpinan.

Sepertinya sebagian PNS turut mengiyakan jika open house yang digelar pimpinan SKPD dilakukan tidak terpusat oleh waktu dan ruang. PNS akan bebas memilih waktu, hari, tanggal dan jam mereka berkunjung kerumah pimpinan SKPD untuk bersilatturahmi dalam bingkai saling maaf memaafkan. Dengan open house tidak terpusat, hak libur dan hak mudik serta kebebasan mereka untuk bersilaturahmi tetap menjadi milik mereka. Open house tidak terpusat, bagi PNS hanya membutuhkan waktu singkat kurang lebih 5-15 menit karena tidak terkooptasi dengan susunan acara dan pencarian eksistensi pejabat.

Open house terpusat, lebih terkooptasi dengan susunan acara dan eksistensi pejabat. Mulai dari jabatan tangan PNS dengan pimpinan SKPD bersama Ketua Dharma Wanita (jika ada) disertai dengan cipika-cipiki, waktu menunggu lengkapnya kehadiran PNS, pagelaran susunan acara yang diawali dengan eksistensi pejabat berupa sambutan bisa saja diawali dengan doa, lomba vokalia antar staf, jamuan makan, dan pun diakhiri dengan jabatan tangan dan lain-lain. Waktu yang dibutuhkan oleh PNS pun sangat panjang, sepanjang menggerutunya pikiran dan bathin PNS dalam penantian kapan usainya gelaran open house. Sehingga dipastikan kehadiran PNS dalam gelaran open house pimpinan SKPD hanyalah keterpaksaan dengan ornamen ketidakikhlasan. Diperkirakan waktu gelaran open house pejabat yang merampas hak libur dan hak mudik PNS kurang lebih 2-3 jam belum termasuk waktu persiapan dan perjalanan pergi-pulang.

Selain itu, gelaran open house terpusat sangat membebani pikiran dan rasa takut bagi PNS jika tak datang dan jika tak menghadiri open house pejabat. Mengapa tidak, open house terpusat menjadi ajang bagi pimpinan SKPD mengukur loyalitas bawahan kepada atasan. Open house terpusat menjadi alat absensi bagi atasan terhadap kehadiran bawahannya. Ketidakhadiran PNS pada gelaran open house pimpinan SKPD membuat alam pikiran sang pemilik gelaran open house tak nyaman. Waktu pimpinan SKPD selama open house digelar pun tersita dengan mengabsensi bawahan yang hadir dan yang tidak hadir. Pun nan jauh disana PNS yang tak hadir, bathin PNS pun tak nyaman memikirkan sanksi bathin yang akan diberikan atasan. Ketidakhadiran bawahan, akhirnya meninggalkan bekas luka mendalam dan dendam bagi pimpinan SKPD, dan ujung-ujungnya menjadi bahan evaluasi saat apel/masuk kerja. Sehingga suasana dan hubungan atasan dan bawahan yang tak hadir pun bisa tak harmonis lagi dan akhirnya renggang. Padahal esensinya, gelaran open house terpusat dan tidak terpusat seputar bersilaturahim, saling maaf memaafkan dengan lafal mohon maaf lahir batin dan minal aidin wal-faizin.

Tentunya kebijakan Menpan-RB lewat himbauan, pimpinan SKPD tidak perlu menggelar open house disambut baik oleh sebagian PNS dan pimpinan SKPD, namun sebagian PNS dan pimpinan SKPD yang benar-benar berhasrat/bernafsu dan punya birahi yang super tinggi menggelar open house, mengabaikan himbauan ini. Mereka ingin tetap menunjukkan eksistensi, pencitraan dan otoriternya mereka untuk menyiksa, mengebiri dan merampas hak libur PNS, hak mudik PNS, kebebasan PNS dalam berlebaran/bersilaturahmi.

Uraian ini lebih pada pendekatan penghematan waktu. Bagaimana dengan pendekatan penghematan anggaran atas pelaksanaan open house? Hanya pimpinan SKPD dan bendahara penerimaan/pengeluaran yang tahu segalanya……..???!!!.(*)

*)  Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil).

Older Entries

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 270 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: