Serial: Catatan Pojok

PEMANFAATAN “PINJAM PAKAI” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 1)

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo

pinjam-pakai

Pinjam pakai merupakan salah satu bentuk dari pemanfaatan barang milik daerah, selain sewa, KSP (kerja sama pemanfaatan), BGS (bangun serah guna)/BSG (bangun susun guna), KSPI (kerja sama penyediaan infrastruktur). Pinjam pakai diartikan sebagai penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

Pinjam pakai dilaksanakan dengan pertimbangan: a. mengoptimalkan barang milik daerah yang belum atau tidak dilakukan penggunaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan b. menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peminjam pakai dilarang untuk melakukan pemanfaatan atas objek pinjam pakai.

Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah dilakukan oleh: a. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan b. Pengguna Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang. Pelaksanaan Pinjam Pakai oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.

Objek pinjam pakai meliputi barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang/ Pengguna Barang. Objek pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.

Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali. Perpanjangan pinjam pakai barang milik daerah untuk 1 (satu) kali dilakukan dengan pertimbangan mengoptimalkan barang milik daerah yang belum atau tidak dilakukan penggunaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang danmenunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Apabila jangka waktu pinjam pakai akan diperpanjang, permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai disampaikan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir. Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai disampaikan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang melewati batas waktu paling lambat 2 (dua) bulan, proses pinjam pakai dilakukan dengan mengikuti tata cara permohonan pinjam pakai baru.

Selama jangka waktu pinjam pakai, peminjam pakai dapat mengubah bentuk barang milik daerah, sepanjang tidak mengakibatkan perubahan fungsi dan/atau penurunan nilai barang milik daerah. Perubahan bentuk barang milik daerah dimaksud, a. tanpa disertai dengan perubahan bentuk dan/atau konstruksi dasar barang milik daerah; atau b. disertai dengan perubahan bentuk dan/atau konstruksi dasar barang milik daerah. Usulan perubahan bentuk barang milik daerah, dilakukan dengan mengajukan permohonan perubahan bentuk oleh peminjam pakai kepada: a. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang. Perubahan bentuk barang milik daerah yang disertai dengan perubahan bentuk dan/atau konstruksi dasar barang milik daerah, dilakukan setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.

Pelaksanaan Pinjam Pakai dituangkan dalam perjanjian serta ditandatangani oleh: a. Peminjam pakai dan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan b. Peminjam pakai dan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang. Perjanjian pinjam pakai paling sedikit memuat: a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; b. dasar perjanjian; c. identitas para pihak yang terkait dalam perjanjian; d. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu; e. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; f. hak dan kewajiban para pihak; dan g. persyaratan lain yang dianggap perlu. Salinan perjanjian pinjam pakai disampaikan kepada Pengguna Barang.

Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai BMD pada Pengelola Barang.

Calon peminjam pakai mengajukan permohonan pinjam pakai kepada Pengelola Barang. Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan pinjam pakai. Penelitian atas permohonan pinjam pakai, meliputi: a. kepastian belum digunakan atau tidak adanya penggunaan barang milik daerah; b. tujuan penggunaan objek pinjam pakai; dan c. jangka waktu pinjam pakai. Hasil Penelitian merupakan dasar pertimbangan Gubernur/Bupati/ Walikota dalam memberikan persetujuan/penolakan atas permohonan pinjam pakai. Berdasarkan hasil penelitian, Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan pinjam pakai kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Permohonan persetujuan pinjam pakai paling sedikit memuat: a. pertimbangan yang mendasari permohonan pinjam pakai; b. identitas peminjam pakai; c. tujuan penggunaan objek pinjam pakai; d. rincian data objek pinjam pakai yang dibutuhkan; dan e. jangka waktu pinjam pakai. Apabila objek pinjam pakai berupa tanah dan/atau bangunan atau sebagian tanah dan/atau bangunan, rincian data objek pinjam pakai yang dibutuhkan, termasuk luas dan lokasi tanah dan/atau bangunan. Apabila objek pinjam pakai berupa selain tanah dan/atau bangunan, rincian data objek pinjam pakai yang dibutuhkan, termasuk nama dan jumlah barang milik daerah.

Pemberian persetujuan/penolakan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota atas permohonan pinjam pakai dilakukan dengan mempertimbangkan: a. barang milik daerah yang dimohon dalam kondisi belum atau tidak sedang digunakan untuk tugas dan fungsi Pengelola Barang; dan b. barang milik daerah yang dimohon akan digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah pusat/pemerintahan daerah lainnya. Apabila Gubernur/Bupati/Walikota menyetujui permohonan pinjam pakai, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat persetujuan pinjam pakai. Surat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, paling sedikit memuat: a. identitas peminjam pakai; b. data objek pinjam pakai; c. jangka waktu pinjam pakai; dan d. kewajiban peminjam pakai. Apabila Gubernur/Bupati/Walikota tidak menyetujui permohonan pinjam pakai, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat penolakan pinjam pakai kepada calon peminjam pakai dengan disertai alasan.

(Bersambung)

Iklan