BUKU PERJALANAN DINAS UNDERCOVER : PROLOG

Tinggalkan komentar

Buku Perjalanan Dinas Undercover

PROLOG

YUSRAN  LAPANANDA, SH., MH.*)

Fenomena yang menarik dilingkungan Pemerintahan Daerah beberapa tahun terakhir ini yakni lajunya dan besarnya anggaran belanja perjalanan dinas. Anggaran belanja perjalanan dinas benar-benar sudah tak terukur dan tak dapat dibendung lagi pengangarannya baik dilingkungan pemerintah daerah maupun dilingkungan DPRD. DPRD meminta besaran perjalanan dinas yang besarannya fantastis pemerintah daerah mengiyakan. Sebaliknya pemerintah daerah mengajukan besaran anggaran perjalanan dinas yang bombastis DPRD menerima. Inilah bukti perlunya kolaborasi dan hubungan harmonis antara pemerintah daerah dengan DPRD yang selalu diharapkan oleh Pemerintah Pusat dan masyarakat. Saling mengiyakan, saling menerima dan saling mendukung dan menyetujui semua kebijakan yang diminta dan yang diajukan atas nama stablitas daerah, demi kepentingan pribadi, kelompok, sahabat/kerabat, sesamanya dan semuanya.

Saat ini perjalanan dinas merupakan kebijakan dan anggaran belanja yang sangat istimewa dilingkungan Pemerintahan Daerah. Terlebih perjalanan dinas luar daerah bukan lagi bagian dari kegiatan kedinasan untuk pelaksanaan tugas, namun sudah bergeser kearah bahwa perjalanan dinas sudah menjadi keinginan, kebutuhan dan kepentingan untuk menambah penghasilan dan pendapatan para pejabat di daerah beserta ASN (aparatur sipil Negara) lainnya. Sehingga tak heran mulai dari perencanaan, alokasi anggaran belanja perjalanan dinas luar daerah adalah anggaran yang utama, prioritas dan strategis. Bagi perencana anggaran hal ini memunculkan slogan bagi mereka, “Apapun Program dan Kegiatannya, Perjalanan Dinas Belanjanya”.

Belanja perjalanan dinas luar daerah, sepertinya menjadi belanja yang sangat prioritas, utama dan strategi bagi Pemerintahan Daerah (DPRD dan Pemerintah Daerah), belanja yang mengaburkan dan menenggelamkan program-program pengentasan kemiskinan, penurunan pengangguran, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan dasar  serta program-program pro rakyat lainnya.

Tak heran disaat dilakukan evaluasi atas porsi belanja pada APBD amupun APBD Perubahan, belanja perjalanan dinaslah yang prosentasenya sangat menonjol, kadang mengalahkan porsi belanja untuk pengentasan kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan dan belanja pemberdayaan masyarakat lainnya. Prosentase belanja perjalanan dinas bersaing ketat dengan belanja modal dan belanja pegawai. Prosentase belanja perjalanan dinas pun dihitung dalam angka 10% hingga 40% dari nilai keseluruhan belanja APBD. Jauh meninggalkan belanja untuk pengentasan kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan dan belanja pemberdayaan masyarakat lainnya.

Dalam penganggaran belanja perjalanan dinas yang gila-gilaan seperti ini, Pemerintah Daerah 100% tidak bisa disalahkan. Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan seperti ini oleh karena Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri menghalalkannya. Kebjakan Pemerintah Pusat dalam memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan anggaran belanja perjalanan dinas sepertinya memberikan keleluasaan seluas-luasnya kepada Pemerintah Daerah untuk berbuat apa saja dengan penetapan satuan biaya belanja perjalanan dinas. Kebijakan perjalanan dinas yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri kaitannnya dengan penganggaran belanja perjalanan dinas sangat sederhana dan singkat. Kebijakan ini tidak mengatur secara terperinci dan tuntas tentang apa saja yang perlu diatur oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah diberi keleluasaan seluas-luasnya untuk mengatur kebijakan perjalanan dinas di daerah masing-masing dengan Keputusan Kepala Daerah.

Kebijakan Pemerintah Pusat memberi keleluasaan yang seluas-luasnya kepada Pemerintah Daerah dalam menetapkan standar satuan biaya perjalanan dinas dengan Keputusan Kepala Daerah hanya dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran serta rasionalitas yang ditafsirkan oleh pemerintah daerah semau gue dan sesuka gue.

Keleluasaan yang seluas-luasnya yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk membentuk kebijakan perjalanan dinas dan menetapkan standar satuan biaya perjalanan dinas, memunculkan berbagai ketimpangan dalam penganggaran belanja perjalanan dinas. Menimbulkan berbagai penyimpangan atas pelaksanaan perjalanan dinas. Melahirkan banyaknya tuntutan ganti kerugian daerah yang jadi-jadian bagi pejabat/ASN. Berakibat pada permasalahan hukum atas pelaksanaan perjalanan dinas dikemudian hari.

Ternyata berbagai penyimpangan atas pelaksanaan perjalanan dinas, selain untuk menambah dan beroleh tambahan penghasilan atau SPPD (satuan pendapatan pejabat daerah), juga akibat adanya tuntutan dan dorongan pihak lainnya dalam rangka pembentukan “dana taktis” untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak ada anggarannya demi memenuhi hasrat dan birahi pimpinan, yang menjadi permintaan dan perintah pimpinan baik melalui surat resmi, himbauan langsung, melalui media sosial whatsApp, secara sembunyi-sembunyi dan modus-modus lainnya. Selain itu adanya tuntutan dan dorongan untuk pembiayaan lainnya, seperti upeti kepada pimpinan demi mengamankan jabatan atau membeli jabatan. Tak terkecuali adanya tuntutan dan dorongan untuk “biaya politis”, untuk pembuatan baliho, membiaya Tim Sukses, hingga membayar saksi-saksi pemiihan legislatif dan saksi-saksi pada pemilihan Kepala Daerah.

Dengan kondisi seperti ini, tak ada satupun lembaga yang dapat menghentikan laju dan besarnya perjalanan dinas yang jadi-jadian yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan DPRD. Kementerian Dalam Negeri sebagai lembaga Pemerintah yang melakukan pembinaan dan pengawasan atas tata kelola keuangan daerah kepada pemerintah daerah tak kuasa mengarahkannya, tak kuasa membimbingnya/supervisinya, tak kuasa menghentikannya. Kementerian Dalam Negeri malah membiarkan dan memberi peluang kepada pemerintah daerah untuk menetapkan besaran anggaran belanja perjalanan dinas sesuka dan semau mereka. Kementerian Dalam Negeri malah membiarkan pemerintah daerah menetapkan standar satuan biaya perjalanan dinas sesuka dan semau pemerintah daerah. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri tak pernah melakukan pembinaan dan pengawasan, berupa pemberian pedoman, bimbingan, pemantuan dan evakuasi atas kebijakan perjalanan dinas yang dibentuk melalui Peraturan Kepala Daerah maupun Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah.

Kondisi ini jangan dibiarkan berlanjut. Kondisi ini jangan hanya menjadi sebuah tontonan sebuah opera. Kondisi ini jangan hanya menjadi bahan diskusi, seminar, workshop, sosialisasi dan lain-lain. Kondisi ini harus dihentikan. Kondisi ini harus diperbaiki. Kondisi ini butuh good will dan political will dari pemegang kekuasaan pada pemerintahan pusat dan pemerintahan di daerah. Upaya memperbaiki kondisi melalui pembentukan regulasi yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam membentuk kebijakan perjalanan dinas dan kebijakan penetapan standar satuan biaya perjalanan dinas. Kebijakan perjalanan dinas dan standar satuan biaya perjalanan dinas harus diberi pedoman oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri untuk menjadi panduan, pegangan dan pedoman bagi pemerintahan daerah.

Kementerian Dalam Negeri sebagai institusi Negara tidak akan membiarkan ini berkelanjutan. Harapan besar rakyat Indonesia tertuju kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memperbaikinya. Saya yakin hal ini bisa dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, keyakinan saya pun timbul ketika membaca, mempelajari dan menelaah Buku Saku Memahami Gratifikasi terbitan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Kenapa perihal gratitikasi begitu jelas dan tuntas dibahas oleh KPK, hingga pada contoh-contoh kasuspun disajikan. Benar-benar menjadi pedoman bagi penyelenggara Negara dalam hal memahami gratifikasi.

Pengaturan kebijakan perjalanan dinas yang perlu diberi pedoman seperti tingkat biaya perjalanan dinas, prosentase besaran anggaran perjalanan dinas dalam APBD dan/atau APBD Perubahan misalnya tidak lebih dari 10% total keseluruhan APBD termasuk batasan-batasan prosentase besaran anggaran perjalanan dinas pada SKPD-SKPD, apa saja kegiatan-kegiatan yang perlu diikuti, lama waktu dan hari perjalanan dinas, dan lain sebagainya. Untuk standar satuan biaya perjalanan dinas yang perlu diberi pedoman seperti satuan biaya penginapan dengan menghilangkan kebijakan 30%. Kebijakan 30% dimungkinkan dan dihalakan ketika disuatu daerah tidak terdapat atau tidak ditemukan hotel/penginapan, satuan biaya penerbangan, satuan biaya representasi, satuan biaya transport lokal dan bandara, serta uang harian yaitu uang saku dan uang makan/minum.

Entah kapan ini berakhir. Entah dan entah kapan?.(*)

*) Pejabat/ASN

 

Iklan

BUKU PERJALANAN DINAS UNDERCOVER : TIKET-TIKETAN

Tinggalkan komentar

Buku Perjalanan Dinas Undercover

TIKET-TIKETAN

YUSRAN  LAPANANDA, SH., MH.*)

Hasrat dan birahi pejabat/ASN di Republik ini untuk mengeruk uang Negara/rakyat tak pernah habis dan tak pernah berkesudahan. Bukan saja suap dan gratifikasi yang mereka lakukan. Bukan saja fee proyek dari pengadaan barang/jasa yang mereka kejar. Bukan saja pungli dari pengurusan perizinan dan pengurusan lainnya yang mereka terima. Harga tiket pesawat/penerbangan pun mereka gelembungkan, mark up hingga tiket fiktif mereka incar.

Hal ini terlihat dan terbaca, dari tahun demi tahun dan setiap tahun, temuan atas tiket-tiketan terus dan terus menghiasai lembaran demi lembaran hasil pemeriksaan tim pemeriksa eksternal. Tiket-tiketan namanya. Tak terkecuali tiket-tiketan menjadi modus (mencari oeang dengan usaha sesat) pejabat/ASN dilingkungan pemerintahan daerah. Tiket-tiketan khususnya pada pesawat/penerbangan. Modus tiket-tiketan seputar pengelembungan/mark up harga tiket pesawat/penerbangan dan tiket fiktif.

Padahal saat ini para pemeriksa eksternal sangat mudah untuk menelusuri modus pengelembungan/mark up harga tiket dan tiket fiktif pesawat/penerbangan. Para pemeriksa ekstrenal hanya butuh waktu beberapa menit saja untuk menemukan tiket pesawat/penerbangan fiktif dan harga tiket yang digelembungkan/mark up, yang dilampirkan dalam pertanggungjawaban pejabat/ASN usai melaksanakan perjalanan dinas. Malahan pemeriksa eksternal sudah menggunakan system audit elektronik yang terkoneksi dengan jaringan system pembayaran perusahaan penerbangan.

Secara sederhana saja pihak pemeriksa eksternal sangat mudah mendeteksi dan menemukan tiket pesawat/penerbangan fiktif dan harga tiket yang digelembungkan/mark up. Sederhana dengan menggunakan manisfes penerbangan sebagai dokumen yang digunakan sebagai verifikasi bukti-bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas yang diajukan oleh pejabat/ASN sebagai pelaksana perjalanan dinas.

Secara umum manifes diartikan sebagai daftar isi muatan yang diangkut kapal, yang memuat jumlah merek dan nomor barang muatan, nama pengirim, serta alamat yang dituju; atau surat muatan. Manifes penerbangan merupakan dokumen maskapai penerbangan yang berisi data nama penumpang, tanggal keberangkatan pesawat, bandara asal, bandara tujuan dan nomor seri/kode tiket, yang ditandatangani pilot dan petugas bandara sebelum pesawat lepas landas.

Manifes merupakan dokumen rujukan resmi dari instansi yang berwenang untuk kepentingan berbagai hal, seperti dasar pembayaran dan klaim asuransi, data penumpang yang valid dalam satu alat pengangkutan baik laut maupun udara jika terjadi musibah, kecelakaan dan juga untuk kepentingan suatu pembuktian dalam kasus yang menyangkut suatu tindak pidana.

Akan tetapi mengapa pejabat/ASN masih berusaha dan mencoba melakukan pengelembungan harga tiket/mark up harga tiket atau membuat tiket fiktif?. Mengapa dan kenapa?. Pertanyaan yang butuh jawaban. Alasan utama pejabat/ASN adalah untuk menambah dan beroleh tambahan penghasilan atau SPPD (satuan pendapatan pejabat daerah). Setelah ditelusuri oleh pemeriksa eksternal, selain pengelembungan harga tiket/mark up harga tiket atau pembuatan tiket fiktif dilakukan oleh pejabat/ASN. Ternyata terdapat modus lainnya.

Modus lainnya, adalah pengelembungan harga tiket/mark up harga tiket atau pembuatan tiket fiktif dilakukan oleh pejabat/ASN lainnya dan bukan merupakan keinginan dan perbuatan pejabat/ASN yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengelembungan harga tiket atau pembuatan tiket fiktif akibat dari “nakalnya” pejabat/ASN lainnya yang membeli atau memesan tiket pada agen travel. Pejabat/ASN lainnyalah yang “nakal” sengaja pengelembungan harga tiket atau memark up harga tiket disaat memesan dan membeli tiket, untuk keuntungan pribadinya. Modus lainnya, adalah pengelembungan harga tiket merupkan permainan pihak agen travel. Agen travel menambah harga tiket dari harga yang seharusnya dengan alasan demi keuntungan perusahaan.

Fenomena saat ini, dihampir semua instansi pemerintahan, pada SKPD-SKPD pejabat/ASN sudah menjadi pengusaha travel penerbangan. Sudah banyak sahabat/kerabat, kroni, dan keluarga pejabat/ASN sudah menjadi pengusaha travel penerbangan.

Dan ternyata pengelembungan harga tiket/mark up tiket dan pembuatan tiket fiktif yang dilakukan oleh pejabat/ASN selain untuk menambah dan beroleh tambahan penghasilan atau SPPD (satuan pendapatan pejabat daerah), pengelembungan harga tiket/mark up tiket dan pembuatan tiket fiktif akibat adanya tuntutan dan dorongan pihak lainnya dalam rangka pembentukan “dana taktis” untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak ada anggarannya demi memenuhi hasrat dan birahi pimpinan, yang menjadi permintaan dan perintah pimpinan baik melalui surat resmi, himbauan langsung, melalui media sosial whatsApp, secara sembunyi-sembunyi dan modus-modus lainnya. Selain itu pengelembungan harga tiket/mark up tiket dan pembuatan tiket fiktif akibat dari pembiayaan lainnya, seperti upeti kepada pimpinan demi mengamankan jabatan atau membeli jabatan. Tak terkecuali, pengelembungan harga tiket/mark up tiket dan pembuatan tiket fiktif akibat tuntutan adanya “biaya politis”, untuk pembuatan baliho, membiaya Tim Sukses, hingga membayar saksi-saksi pemiihan legislatif dan saksi-saksi pada pemilihan Kepala Daerah.

Tiket-tiketan, dengan modus pengelembungan harga tiket/mark up harga tiket dan pembuatan tiket fiktif yang dilakukan oleh pejabat/ASN, entah kapan berakhir. Entahlah?. Kemiskinan, pengangguran, anak-anak putus sekolah, kesehatan masyarakat yang layak, pemberdayaan masyarakat  dan lainnya menunggu dan menunggu. (*)

(Itulah intisari dari diskusi-diskusi yang terjadi dikalangan para Pengelola Keuangan Daerah dengan pemeriksa internal atau pemeriksa eksternal jika berkumpul disaat istirahat pada saat kegiatan-kegiatan atau acara-acara seputar pengelolaan keuangan daerah baik dalam bentuk bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, rapat kerja, desiminasi dan-lain).

*)  Pejabat/ASN

BUKU PERJALANAN DINAS UNDERCOVER : SANG KAPTEN, PENGATUR PELAKSANA(AN) PERJALANAN DINAS

Tinggalkan komentar

Buku Pejalanan Dinas Undercover

SANG KAPTEN, PENGATUR PELAKSANA(AN) PERJALANAN DINAS

YUSRAN  LAPANANDA, SH.,MH.*)

Kapten menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online diartikan pangkat perwira pertama peringkat pertama dalam ketentaraan, satu tingkat di bawah mayor, satu tingkat di atas letnan satu (tanda pangkatnya tiga balok emas lurus mendatar yang ditempatkan di bahu baju), atau orang yang mengepalai atau memimpin (regu, kapal, dan lain-lain). Sedangkan menurut Wikipedia Indonesia, Kapten diartikan sebagai Nakhoda sebuah kapal; Panggilan untuk Pilot pesawat komersil, biasanya disingkat “kapt”; sebuah pangkat perwira militer pada Tentara Nasional Indonesia serta sebagian militer negara lain; salah satu pangkat dalam penerbangan sipil maupun militer; seorang ketua dalam tim pasukan olahraga.

Istilah kapten kali ini saya artikan dan saya gunakan sebagai seorang ketua dalam tim pasukan olahraga, lebih tepatnya adalah Kapten tim kesebelasan sepakbola kaitannya sebagai Sang Kapten, pengatur pelaksana(an) perjalanan dinas dilingkungan Pemerintahan Daerah. Apa tugas kapten tim sepakbola?.

Satu-satunya tugas resmi seorang kapten menurut peraturan pertandingan Sepak Bola FIFA adalah berpartisipasi dalam pelemparan koin untuk menentukan daerah lapangan sebelum memulai pertandingan atau saat babak adu penalty. Saat pertandingan berlangsung, kadang-kadang wasit akan berbicara dengan kapten tim tentang perilaku umum timnya. Selain itu juga, setiap piala yang dimenangkan sebuah tim akan diserahterimakan kepada kapten saat seremoni pemberian piala. Kapten tim sepakbola umunya ditandai dengan memakai gelag kapten pada lengannya.

Lalu kriteria apa yang harus disandang seorang pemain untuk menjadi kapten tim sepakbola.? Haruskah ia bintang tim.? Haruskah ia memegang posisi tertentu di lapangan, semisal pemain tengah, kipper atau striker.? Haruskah ia pemain paling senior atau paling berpengalaman.? Apakah punya kemampuan berteriak.? Atau apakah punya kemampuan berbicara?. Sulit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Kapten yang bagus dan sukses ternyata bermacam-macam jenisnya. Tidak ada satu rumusan khusus yang bisa dijadikan model mutlak. Semuanya tergantung nasib dan referensi pribadi manajer dan pelatih untuk menentukannya. Satu-satunya kesepakatan hanyalah bahwa kapten harus mempunyai otoritas dan tanggungjawab. Singkatnya, jiwa kepemimpinan.

Secara umum, sang kapten dalam tim sepakbola, memiliki peran lebih dibilang dengan pemain-pemain lain di dalam tim tidak hanya harus bermain dan berlatih dengan baik, seorang kapten tim sepakbola harus menjadi teladan dan panutan bagi semua pemain, menginspirasi semua pemain untuk percaya diri, menilai rencana permainan tim dan menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi saat bertanding. Kapten tim perlu memiliki kemampuan untuk menangani tekanan dengan baik, tidak menjadi sekedar menjadi kapten untuk semua pemain, seorang kapten tim adalah pemimpin, komunikator (punya kemampuan untuk berbicara), pengambil keputusan kunci, serta perantara antara pemain dengan pelatih.

Siapakah yang memilih dan menetapkan kapten dari sebuah tim sepakbola?. Penentuan kapten tim sepakbola adalah hak proregatifnya, sesuai selera dan penilaian manajer tim dan pelatih tim, oleh karena yang tahu tentang sifat, karakter dan kemampuan pemain serta yang akan bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan sukses dan berhasil suatu tim adalah manajer dan pelatih, bukan kapten tim. Penentuan kapten tim bukan ditentukan oleh para pemain apalagi hanya keinginan pemain secara perorangan.

Tersebutlah kapten-kapten tim sepakbola yang sukses mengantarkan timnya kepuncak kemenangan. Seperti Pele (Brazil), Diego Armando Maradona (Argentina), Cristiano Ronaldo (Portugal), Carles Puyol (Barcelona), Iker Casilas (Spanyol), Del Piero (Juventus), Paolo Maldini (AC Milan), dan lain sebagainya

Lain halnya pada pemerintahan daerah lebih khusus pada SKPD-SKPD, kaitannya dengan pelaksana(an) perjalanan dinas. Dilingkungan SKPD-SKPD saat ini sudah dikenal istilah Sang Kapten. Sang Kapten disini diartikan sebagai seorang pejabat atau ASN dibawah Kepala SKPD yang sangat mendominasi, menentukan, dan mengatur siapa-siapa pejabat/ASN yang dipilih melaksanakan perjalanan, dinas atau mempengaruhi Kepala SKPD untuk menetapkan pejabat/ASN lainnya untuk melaksanakan perjalanan dinas.

Sang Kapten perjalanan dinas tidak diketahui dengan jelas kemunculannya dan awal keberadaannya. Sang kapten tidak pernah beroleh penunjukkan dari pimpinan SKPD. Sang kapten tidak pernah mendapat rekomendasi pejabat dan ASN lainnya. Akan tetapi sang kapten dirasakan dan diakui keberadaannya oleh para pejabat dan ASN dilingkungan SKPD-SKPD. Sang Kaptenlah yang sangat menentukan dan mencoret nama-nama pejabat/ASN yang melaksanakan perjalanan dinas.

Disinyalir atau diduga munculnya dan eksistensinya Sang Kapten perjalanan dinas pada SKPD-SKPD akibat lemahnya Kepala-Kepala SKPD dalam hal leadership (kepemimpinan) dan manajerial. Selain itu, Sang Kapten lahir jika pimpinan SKPD tak punya kemampuan teknis, tak punya harga diri, cuek dengan keadaan organisasi, dan yang utama adalah takut dan mencintai jabatannya. Apalagi jika pimpinan SKPD sering menyatakan, “terserah kalian saja”, kalian atur saja”, “jika kalian sudah atur itu yang terbaik, itulah yang paling benar”. Disitu dan disanalah salah satu lahirnya kandungan para Sang Kapten pada SKPD. Selain itu, pimpinan SKPD sangat berharap dan mengantungkan berbagai macam selisih pendapatannya kepada Sang Kapten.

Sang Kapten lebih banyak didominasi oleh para kaum hawa atau ibu-ibu jika pimpinan SKPD nya adalah bapak-bapak. Sebaliknya Sang Kapten lebih banyak didominasi oleh kaum adam atau bapak-bapak jika pimpinan SKPD nya adalah ibu-ibu. Jika Sang Kapten seorang pejabat/ASN perempuan ciri-cirinya bisa ketahuan, seorang wanita cantik, bernampilan menarik. Sering keluar masuk ruangan pimpinan SKPD tanpa diundang. Sang Kapten tak harus punya kompetensi, cukup punya pengalaman yang mumpuni. Sang Kapten tak harus punya kemampuan berbicara dimuka umum, cukup mampu mempengaruhi pimpinan. Sang Kapten masuk dalam pusaran kekuasaan. Sang Kapten harus punya keberanian yang super tinggi. Dan yang paling utama adalah Sang Kapten adalah seorang pejabat/ASN yang tak punya rasa malu, dan mampu menyerahkan harga diri kepada pimpinan.

Sang Kapten pada SKPD-SKPD, bagi pejabat lainnya dan ASN sepertinya menjadi sosok yang menakutkan, monster yang menyeramkan, sosok yang dibenci. Tak heran pejabat lainnya dan ASN pada suatu SKPD lebih takut/segan kepada Sang Kapten dari pada takut/segan kepada atasannya atau pimpinan SKPD. Sang Kaptenlah yang harus dihormati, disanjung dan diikuti. Jika ingin mendapatkan jatah bagi-bagi perjalanan dinas harus tunduk dan mengikuti perintah Sang Kapten, perintah yang salah benarkan dan perintah yang benar salahkan jika Sang Kapten yang menghendakinya. Jika para pejabat lainnya dan ASN melawan Sang Kapten, berseberangan pendapat, tidak menghormati, tidak memuji, tidak menyanjung Sang Kapten selama setahun tak pernah kebagian jatah perjalanan dinas. Tamatlah SPPD (satuan pendapatan pejabat daerah).

Para pejabat lain dan ASN yang punya harga diri untuk meminta-minta jatah perjalanan dinas sepertinya terlupakan. Pejabat/ASN tak pandai memuji dan menyanjung serta punya idealis atas pekerjaannya, terpinggirkan, tak akan pernah mendapatkan jatah bagi-bagi perjalanan dinas. Para pejabat/ASN yang terlupakan dan terpinggirkan pun  kerjaannya menjadi asal-asalan, malas-malasan, tak bersemangat dan tak bergairah. Akan tetapi tetap berkinerja. Dendampun lahir dan tercipta untuk Sang Kapten, dan doa untuk keselamatan Sang Kapten dari pejabat lainnya dan ASN berkumandang sepanjang waktu dan disetiap saat,. Sang Kapten pun hanya bisa tersenyum dengan ciri khasnya mendengar kumandang doa para pejabat lainnya dan ASN untuk keselamatannya. Para pejabat lainnya dan ASN yang terlupakan dan terpinggirkan hanya bisa berharap sesuatu yang baik dan kebaikan bagi semuanya. Aamiin.(*)

(Itulah intisari dari diskusi-diskusi yang terjadi dikalangan para Pengelola Keuangan Daerah jika berkumpul disaat istirahat pada saat kegiatan-kegiatan atau acara-acara seputar pengelolaan keuangan daerah baik dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis, workshop, rapat kerja, desiminasi dan-lain).

*)  Pejabat/ASN

BUKU PERJALANAN DINAS UNDERCOVER : PAMERAN DAN ROMBONGAN

Tinggalkan komentar

Buku Perjalanan Dinas Undercover

PAMERAN DAN ROMBONGAN

YUSRAN  LAPANANDA, SH., MH.*)

Pameran merupakan pertunjukan (hasil karya seni, barang hasil produksi, dan sebagainya). Pameran adalah suatu kegiatan penyajian karya seni dan barang hasil produksi untuk dikomunikasikan sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat luas. Pameran merupakan suatu bentuk dalam usaha jasa pertemuan, yang mempertemukan antara produsen dan pembeli. Pameran lebih luas merupakan suatu kegiatan promosi yang dilakukan oleh suatu produsen, kelompok, organisasi, perkumpulan tertentu dalam bentuk menampilkan display produk kepada calon relasi atau pembeli. Beragam macam macam pameran mulai dari show, exhibition, expo, pekan raya, fair, bazaar, hingga pasar murah, dan lain sebagainya namanya. Kadang kala pameran yang dikemas dalam bentuk expo dikolaborasi dengan berbagai kegiatan-kegiatan ataupun acara-acara seperti exhibition, performance, workshop, dan business matching.

Hampir semua penyelenggara menetapakn tujuan pameran merupakan upaya dalam rangka ikut mensukseskan program pemerintah/pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dan pertumbuhan ekonomi di daerah melalui perdagangan dan investasi. Pameran berharap beroleh pengunjung potensial yang berasal dari kalangan pelaku usaha dan investor dalam dan luar negeri, Pameran dapat menjadi sarana strategis bagi para peserta untuk mendapatkan akses perdagangan dan investasi yang lebih luas.

Juga pameran merupakan event untuk mempromosikan potensi daerah, juga memberikan kesempatan kepada investor baik dari dalam maupun luar negeri untuk membuka investasi di berbagai sektor didaerah. Pameran dapat menjadi ajang bertemu dan bertukar informasi antara investor dengan daerah-daerah. Sebaliknya, para pengusaha di daerah juga mendapat informasi mengenai apa-apa saja yang diinginkan dan dibutuhkan oleh para investor dalam maupun luar negeri.

Pameran dikatakan berhasil jika banyak pengunjung yang hadir, datang dan menyaksikan pameran?. Tidak. Pameran kurang atau sepi pengunjung?. Apalagi!!!. Pameran dikatakan berhasil apabila menghasilkan berbagai transaksi bisnis, merangsang berbagai kegiatan usaha, serta terjalinnya komunikasi antara para pelaku usaha dengan pemerintah daerah atau pelaku usaha didaerah.

Hasrat dan birahi Kementerian/Lembaga/Asosiasi maupun pemerintah daerah dalam menyelenggarakan maupun mengikuti pameran sangat tinggi. Agenda pameran pun sudah direncanakan jauh-jauh sebelumnya. Menyelenggarakan pameran sepertinya sudah menjadi agenda tahunan Kementerian/Lembaga/Asosiasi dan mengikuti pameran sudah menjadi agenda rutin pemerintah daerah.

Lain halnya penyelenggaraan pameran disebagian Pemerintah Daerah. Sepertinya pameran merupakan agenda dadakan, tanpa perencanaan, tanpa anggaran, tanpa persiapan yang matang. Pameran walaupun dadakan tetap terlaksana guna memenuhi nafsu, birahi dan hasrat penyelenggara dengan hasil nol besar. Kurang dan  sepi pengunjung serta minim transaksi bisnis.

Penyelenggaraan pameran oleh Kementerian/Lembaga/Asosiasi lebih terencana dari sisi anggaran, tempat, peserta, agenda acaranya hingga pemerintah daerah yang ikut pun sudah mempersiapkan diri sejak setahun sebelum penyelenggaraan pameran dilaksanakan. Anggaran pembuatan stand, isi stand dan jadwal/jumlah penjaga stand sudah direncanakan. Namun untuk anggaran perjalanan dinas bagi pengikut dan rombongan pejabat/ASN yang nimbrung (datang dan ikut serta) demi SPPD (satuan pendapatan pejabat daerah), inilah yang menjadi dadakan tanpa perencanaan.

Tibalah saatnya untuk mengikuti pameran yang diselenggarakan di Jakarta atau kota-kota besar lainnya oleh Kementerian/Lembaga/Asosiasi. Berbagai pemerintah daerah mulai membangun stand pameran dengan ukuran 3 x 3 M. Aktivitas mengisi stand pameran dengan berbagai produk daerah masing-masing mulai dilakukan, yang nilainya tak cukup Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Isi stand pameran berupa produk daerah yang dipajang pun seluruh atau sebagian hasil pinjaman dari Usaha Kecil Menengah di daerah masing-masing.

Pemandangan memiriskan pun terlihat dari pagi hari hingga siang hari, ukuran stand sekecil ini pun penuh sesak dengan penjaga stand, pengikut dan rombongan pejabat/ASN. Berbagai ragam pejabat/ASN ikut nimbrung mengikuti pameran, jadilah rombongan besar. Perkiraan rombonganpun tak tanggung-tanggung berkisar 50 orang hingga 100 orang. Jika masing-masing anggota pengikut dan rombongan pejabat/ASN menghabiskan anggaran perjalanan dinas Rp. 15.000.000 per orang, maka jika dikalikan dengan 50 orang rombongan, maka biaya perjalanan dinas yang dihabiskan sejumlah Rp. 15.000.000 x 50 orang = Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dan jika pengikut dan rombongan pejabat/ASN mengikuti pameran jumlahnya 100 orang maka biaya perjalanan dinas yang dihabiskan sejumlah Rp. 15.000.000 x 100 orang = Rp. 1.500.000.000 (satu milyard lima ratus juta rupiah). Nilai yang cukup fantastis (sangat luar biasa), sebanding dengan 100 Rumah Layak Huni dengan nilai bangun Rp. 15.000.000/unit.

Para pengikut dan rombongan pejabat/ASN pun berasal dari berbagai SKPD. SKPD yang ikutpun didominasi oleh pejabat/ASN yang tak berkolerasi dengan tugas dan fungsi SKPD nya. Tak heran ouput anggaran perjalanan dinas yang digunakan tak berkontribusi pada capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tak berkontribusi pada penilaian Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintahan.

Setengah hari kemudian, stand pameran pun mulai sepi pengunjung. Para penjaga, pengikut dan rombongan pun sudah tak terlihat, menghilang entah kemana?. Thamrin city, pasar baru, pasar tanah abang, ITC dan pasar pagi mangga dua, ITC cempaka mas, pasar glodok, pasar jatinegara, pasar senen, pasar cililitan, hingga pusat-pusat perbelanjaan di Kota Jakarta menjadi tujuan dan sasaran mereka. Yang tersisa di stand pameran adalah loyalis pameran dan patuh terhadap surat tugas/surat perintah perjalanan dinas.

Jumlah pengunjung pun tak terhitung jumlahnya?. Ya, tak terhirung karena dalam daftar pengunjung tak ada pengunjung yang bertransaksi, tak ada yang memesan hasil produk daerah yang dipajang, stand pun minim disingahi pengunjung. Hingga pameran usai barang pameran berupa produk daerah pun yang tak terjual dibawah pulang. Tak ada transaksi dan tak ada pesanan. Namun yang pasti anggaran perjalanan dinas yang dihabiskan untuk mengikuti pameran bisa menghabiskan milyaran rupiah?. Ya, milyaran rupiah jika pejabat/ASN yang melaksanakan perjalanan dinas rombongan, 100 orang.

Pameran pun usai. Penjaga stand, pengikut dan rombongan pejabat/ASN pun tiba dengan selamat di daerah, kampung halaman masing-masing dengan perolehan SPPD (satuan pendapatan pejabat daerah) yang sangat fantastis. Pameran usai, tanpa evaluasi yang dilakukan pimpinan, dan memang tak pernah dievaluasi. Evaluasi atas berapa transaksi bisnis terhadap produk usaha yang dipamerkan?. Evaluasi atas berapa pelaku usaha yang melakukan pembicaraan atau negosiasi atas produk usaha yang dipamerkan?. Berapa anggaran yang dihabiskan dalam mengikuti pameran?. Dan paling khusus berapa anggaran yang dihabiskan untuk biaya perjalanan dinas?.

Tak ada hasil pameran, tak ada hasil transaksi, tak ada evaluasi, yang pasti terjadi adalah rasa dan hasrat (keinginan (harapan) yang kuat)/birahi (sangat suka atau sangat tertarik) terhempaskan. Dan saatnya persiapan melakukan penagihan biaya perjalanan dinas. Itulah yang maha penting.(*)

(Itulah intisari dari diskusi-diskusi yang terjadi dikalangan para Pengelola Keuangan Daerah jika berkumpul disaat istirahat pada saat kegiatan-kegiatan atau acara-acara seputar pengelolaan keuangan daerah baik dalam bentuk bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, rapat kerja, desiminasi dan-lain).

*)  Pejabat/ASN

BUKU PERJALANAN DINAS UNDERCOVER : KARAOKE PLUS, PIJAT PLUS-PLUS, MABUK-MABUKAN HINGGA NARKOBA

Tinggalkan komentar

Buku Perjalanan Dinas Undercover

KARAOKE PLUS, PIJAT PLUS-PLUS, MABUK-MABUKAN, HINGGA NARKOBA

YUSRAN  LAPANANDA, SH., MH.)*

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan beraneka ragam manusia dengan berbagai sifatnya. Sifat yang paling menonjol dari manusia adalah sifat baik dan sifat buruk (jahat/jelek). Sifat buruk (jahat/jelek) manusia lebih pada sifat pendusta/suka berbohong, fitnah-menfitnah, buruk sangka, tak tahu malu, emosional, tidak sopan, penipu, main hakim sendiri, sombong, provokator, cari muka/penjilat, iri hati dan dengki, mata duitan, maling, munafik, pendendam, pemarah, pemabuk, penjudi, pelit, tamak/rakus, gila/peminta pangkat/jabatan, gila pujian, hidup berfoya-foya, ugal-ugalan, dan lain sebagainya.

Selain itu manusia punya sifat baik, jujur, ikhlas, tawadhuk (rendah hati/tidak menyombongkan diri), amanah, taubat, pemaaf, pemurah, syukur, menjaga harga diri, sabar, lapang dada, lemah lembut, kasih sayang, rasa malu berbuat salah, menjaga harga diri, Sepertinya manusia memang sudah ditakdirkan pada sifat baik dan buruk (jahat/jelek).

Begitu pula diantara sesama pejabat/ASN. Pejabat/ASN ada yang punya sifat baik, adapula pejabat/ASN yang punya sifat buruk (jahat/jelek). Sifat buruk (jahat/jelek) pejabat/ASN lebih pada sifat pendusta/suka berbohong, fitnah, buruk sangka, tak tahu malu, emosional, tidak sopan, penipu, main hakim sendiri, munafik, sombong, provokator, cari muka/penjilat, iri hati/dengki, mata duitan, maling, pendendam, pemarah, pemabuk, penjudi, pelit, tamak/rakus, gila/peminta pangkat/jabatan, gila pujian, ugal-ugalan, hidup berfoya-foya dan lain sebagainya.

Selain itu pejabat/ASN, punya sifat baik, jujur, ikhlas, tawadhuk (rendah hati/tidak menyombongkan diri), amanah, taubat, pemaaf, pemurah, syukur, menjaga harga diri, sabar, lapang dada, lemah lembut, kasih sayang, rasa malu terutama jika berbuat salah, menjaga harga diri,

Pejabat/ASN memang tak luput dari sifat buruk (jahat/jelek). Pejabat/ASN dengan sifat buruk (jahat/jelek) diliputi dengan kehidupan berfoya-foya, karaoke plus, pijat plus-plus, mabuk-mabukkan, narkoba dan kebiasaan buruk lainnya. Sifat-sifat buruk (jahat/jelek) pejabat/ASN tak terkecuali dilakukan disaat melaksanakan perjalanan dinas. Ya, perjalanan dinas yang dibiaya dengan uang Negara/rakyat.

Sifat buruh (jahat/jelek) pejabat/ASN berkaraoke plus, pijat plus-plus, mabuk-mabukkan, hingga narkoba dilakukan disaat melaksanakan perjalanan dinas baik perjalanan dinas sesuai perintah/penugasan maupun perjalanan dinas judul-judulan atau hasil dari pencarian judul. Dalam melaksanakan perjalanan dinas, pejabat/ASN benar-benar berduit. Duit bisa berasal dari uang panjar perjalanan dinas. Uang panjar bisa bervariasi tergantung kemurahan hati bendahara atau tergantung besarnya kekuasaan pejabat/ASN dimata bendaraha, padahal sudah ada ketentuan atas batas besaran uang panjar. Uang panjar berkisar pada 50%-100%, kadang kala melebihi 100%. Jika uang panjar melebihi perhitungan 100% dari keseluruhan biaya atau satuan biaya pelaksanaan perjalanan dinas yang semestinya diterima oleh pejabat/ASN, maka selisihnya pun menjadi tanggungjawab bendahara untuk menggantinya. Jadilah bendahara, pusing tujuh keliling!!!.

Akan tetapi ada juga pejabat/ASN yang berangkat tanpa uang panjar. Pejabat/ASN tak beroleh uang panjar dengan beragam alasan, mulai dari uang kas kosong hingga memang disengaja oleh bendahara atau atas perintah pimpinan. Pokoknya benar-benar sial pejabat/ASN untuk kali ini.

Uang panjar 50%-100% yang diperoleh oleh pejabat/ASN berkisar 8 juta-15 juta, jika perjalanan dinas dilaksanakan selama 5 (lima) hari. Selain uang panjar pejabat/ASN mencari dan mencari uang suap/gratifikasi dari para relasi. Suap/gratifikasi berasal dari para relasi yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa atau dalam bentuk dan apapun namanya. Uang panjar perjalanan dinas dan/atau uang suap/gratifikasi inilah yang digunakan oleh pejabat/ASN untuk hidup berfoya-foya, karaoke plus, pijat plus-plus, judi, mabuk-mabukkan hingga narkoba.

Pijat plus misalnya. Pijat plus berasal dari kata pijat. Pijat adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mengurut bagian tubuh/badan untuk melemaskan otot tubuh yang terasa pegal, sehingga peredaran darah lancar yang dibantu oleh orang lain atau alat (mesin). Kemudian pijat plus adalah kegiatan atau tindakan tambahan yang diberikan oleh pemijat (wanita plus-plus) bagi orang yang dipijat (pejabat/ASN). Tindakan tambahan berupa transaksi tambahan baik atas permintaan dari orang yang dipijat (pejabat/ASN) maupun penawaran dari si pemijat sendiri (wanita plus-plus) dalam bentuk layanan seks.

Karaoke plus misalnya. Karaoke merupakan jenis hiburan dengan menyanyikan lagu-lagu populer dengan iringan musik yang telah direkam terlebih dahulu. Karaoke adalah sebuah bentuk hiburan di mana seseorang menyanyi diiringi dengan musik dan teks lirik yang ditunjukkan pada sebuah layar televisi. Berkaraoke berarti bernyanyi dengan cara karaoke

Saat ini berkaraoke sudah dibisniskan dalam penyediaan tempat/ruangan khusus  yang mewah dengan fasilitas karaoke (audio dan video), ditambah dengan tersedianya wanita pemandu lagu alias PL atau sering juga disebut purel atau Lady Companion alias LC. Penampilan PL atau LC sangat sensual dengan balutan rok mini dan pakaian serba ketat serta menggoda. Berkaraoke ditempat khusus telah berubah fungsi dari tempat bernyanyi menjadi tempat pertemuan antara tamu pria (pejabat/ASN) dan wanita PL atau LC yang siap melayani, sehingga karaoke berubah menjadi karaoke plus. Karaoke plus menjadi tempat mesum, selain itu tersedia minuman yang memabukkan.

Tak heran kota tempat tujuan yang paling disukai, diminati dan menjadi tujuan perjalanan dinas pejabat/ASN adalah Kota Jakarta. Jakarta begitu komplit bagi pejabat/ASN untuk melampiaskan dan menghempaskan hasrat, birahi dan nafsu dunia untuk suatu kehidupan berfoya-foya. Berbagai fasilitas karaoke plus bertebaran dimana-dimana di Kota Jakarta. Tempat pijat plus-plus tersedia disetiap sudut-sudut Kota Jakarta. Tempat berjudi demikian adanya. Mabuk-mabukkan bisa dalam tempat/ruangan karaoke. Mabuk-mabukkan bisa “patungan” sesama pejabat/ASN atau dengan relasi atau dengan wanita plus-plus didalam kamar hotel atau tempat lainnya. Narkoba demikian adanya, dilakukan dikamar hotel pejabat/ASN yang menjadi tempat tidur dan menginap pejabat/ASN atau tempat lainnya yang dianggap layak dan aman oleh pejabat/ASN, sesekali ditemani relasi atau wanita plus-plus.

Habislah duit pejabat/ASN demi melampiaskan dan menghempaskan hasrat, birahi dan nafsu dunia. Habislah uang panjar yang diterima dari bendahara. Habislah  uang dan fasilitas suap/gratifikasi yang diterima dari relasi. Ludes uang perjalanan dinas, binasa tanpa bekas. Kapok?. Tidak. Berulang, terus berulang selama masih ada pelaksanaan perjalanan dinas, masih banyaknya volume SPPD (selisih pendapatan pejabat daerah).

Itulah sisi lain para pejabat/ASN jika melaksanakan perjalanan dinas keluar Kota, Kota Jakarta misalnya. Namun demikian dimata masyarakat, pejabat/ASN adalah orang-orang yang disegani, dihormati, disanjung, diberi kedudukan yang tinggi dalam status sosialnya. Mereka, pejabat/ASN sangatlah berwibawa. Berbicara, senyum, berjalan, tertawa, melirik, menatap hingga menggoda pun dibuat-buat, agar terkesan berwibawa. Namun dibalik itu, pejabat/ASN punya sifat lainnya berupa sifat buruk (jahat/jelek) yang tak pantas dilakukan oleh pejabat/ASN. Akan tetapi pejabat/ASN manusia biasa, manusia juga yang punya sifat baik dan punya sifat buruk (jahat/jelek).(*)

(Itulah intisari dari diskusi-diskusi yang terjadi dikalangan para Pengelola Keuangan Daerah jika berkumpul disaat istirahat pada saat kegiatan-kegiatan atau acara-acara seputar pengelolaan keuangan daerah baik dalam bentuk bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, rapat kerja, desiminasi dan-lain).

*)  Pejabat/ASN.

BUKU PERJALANAN DINAS UNDERCOVER : SANG JOKI

Tinggalkan komentar

Buku Perjalanan Dinas Undercover

SANG JOKI

YUSRAN  LAPANANDA, SH., MH.)* 

Jika selama ini kita hanya mengenal dan mengetahui joki identik dengan penunggang kuda pacuan, itu memang benar. Kamus Besar Bahasa Indonesia pun memberi arti joki adalah penunggang kuda pacuan. Joki penunggang kuda pacuan adalah sebuah profesi. Profesi untuk mendapatkan hadiah atau upah berupa barang/uang dari panitia, majikan atau tuannya.

Sebenarnya profesi joki bukan saja dikenal dikalangan pencinta pacuan kuda. Profesi joki dikenal pula di Jakarta khususnya disepanjang Jalan Sudirman, Jalan Thamrin, dan Jalan Gatot Subroto. Joki 3 in 1 namanya, 3 (tiga) orang dalam 1 (satu) mobil. Profesi joki 3 in 1 muncul oleh karena  peraturan 3 in 1, keharusan bagi kendaraan pribadi roda empat atau lebih untuk mengangkut 3 (tiga) orang (termasuk pengemudinya) pada waktu tertentu. Dengan adanya peraturan ini banyak joki-joki bermunculan dengan menawarkan jasa agar kendaraan pribadi tidak melanggar aturan dan tidak ditilang saat melintasi jalan 3 in 1. Joki pun beroleh bayaran dari pemilik mobil pribadi.

Selain itu profesi joki dikenal saat ujian masuk universitas. Joki ujian masuk universitas atau joki peserta ujian masuk universitas, namanya. Modus joki ujian masuk universitas bermacam ragam. Mulai dari modus tradisional, peserta menggunakan handphone, hingga modus modern peserta menggunakan teknologi canggih, server, dan alat penangkap sinyal, kamera telepon genggam, dan magnet sebagai alat penangkap gelombang suara. Joki pun beroleh bayaran dari peserta ujian masuk universitas.

Adakah joki lain selain joki pacuan kuda, joki 3 in 1 dan joki ujian masuk universitas?. Joki perjalanan dinas?. Ya, joki perjalanan dinas namanya.

Sudah menjadi rahasia umum, sudah menjadi perbincangan dikalangan pejabat/ASN, dan malahan saat ini joki perjalanan dinas sudah menjadi incaran dan target para penegak hukum. Modus (mencari oeang dengan usaha sesat) joki perjalanan dinas beragam macam. Ke Jakarta dengan modus konsultasi, Ke Bandung atau ke beberapa daerah lainnya dengan modus studi banding.

Misalnya pelaksana perjalanan dinas atau pejabat/ASN bertujuan melaksanakan konsultasi atau studi banding. Tentunya konsultasi atau studi banding tidak dilakukan secara perseorangan, namun dilakukan secara rombongan.

Dalam menjalankan modus joki perjalanan dinas, para pejabat/ASN yang bersangkutan tentunya tercatat dan tercantum namanya dalam rombongan pelaksanaan konsultasi atau studi banding dengan bukti terbitnya SPT (surat perintah tugas) dan SPPD (surat perintah perjalanan dinas). Namaun dalam pelaksanaannya pejabat/ASN yang bersangkutan ternyata tidak melaksanakan perjalanan dinas. Tidak ikut rombongan atau tidak ikut berangkat bersama rombongan, akan tetapi SPT (surat perintah tugas) dan SPPD (surat perintah perjalanan dinas) tetap ikut melaksanakan konsultasi atau studi banding, SPT dan SPPD tetap diikutsertakan dalam perjalanan dinas.

Atas ketidak ikutan pejabat/ASN dalam pelaksanaan perjalanan dinas, siapakah yang menggantikan/mewakili atau “menjoki” pejabat/ASN dalam pelaksanaan perjalanan dinas?. Bagaimana dengan kelengakapan persyaratan pertanggungjawaban perjalanan dinas?. Bagaimana dengan bill hotel dan tiket pesawat/penerbangan?. Joki perjalanan dinas?. Ya joki perjalanan dinas yang menggantikan/mewakili para pejabat/ASN yang tidak berangkat, tidak ikut rombongan atau tidak melaksanakan perjalanan dinas.

Siapakah joki perjalanan dinas?. Kebanyakan joki perjalanan dinas didominasi oleh mereka-mereka yang tergabung dalam Asosiasi para ASN yang siap diperintah dan ditugaskan para pejabat/ASN untuk menggantikan/mewakili mereka dalam pelaksanaan perjalanan dinas dengan mendapatkan imbalan atau upah yang layak. Kelengkapan persyaratan perjalanan dinas pun sangat lengkap berupa tiket yang resmi dan sah atas nama pejabat/ASN yang mereka wakili/gantikan atau tuan/majikan dari joki. Bill hotel pun lebih banyak menggunakan kebijakan perjalanan dinas 30%. KTP pejabat/ASN sebagai bagian identitas dalam penerbangan dan akomodasi, disulap untuk disamar-samarkan dan dimirip-miripkan dengan sang joki.

Berapa upah yang diterima oleh sang joki perjalanan dinas?. Jika perjalanan dinas yang dilaksanakan selama 5 (lima) hari, maka SPPD (satuan pendapatan perjalanan dinas) yang diperoleh pejabat/ASN atau tuan/majikan sang joki kurang lebih sejumlah Rp. 15.000.000. (lima belas juta rupiah) dikurangi biaya perjalanan dinas sang joki ditambah upah sang joki. Sang joki pun cukup dibayar upah 1 (satu) juta rupiah, plus uang makan dan uang transport. Gratis biaya hotel dan gratis pesawat penerbangan. “Sungguh lumayan”. kata sang joki. Lanjutkan dan teruskan, sela joki lainnya yang menunggu perintah atau penugasan.(*)

Nauzubillahiminzalik……..

(Itulah intisari dari diskusi-diskusi yang terjadi dikalangan para Pengelola Keuangan Daerah jika berkumpul disaat istirahat pada saat kegiatan-kegiatan atau acara-acara seputar pengelolaan keuangan daerah baik dalam bentuk sosialisasi, workshop, rapat kerja, desiminasi dan-lain).

*)  Pejabat/ASN

BUKU PERJALANAN DINAS UNDERCOVER : UNDANGAN PALSU

Tinggalkan komentar

Buku Pejalanan Dinas Undercover

UNDANGAN PALSU

YUSRAN  LAPANANDA, SH., MH.*)

Sebenarnya undangan palsu hanya saya kenal pada belantika musik Indonesia, Undangan palsu lebih familier ditelinga pecandu musik dangdut. Undangan palsu adalah salah satu lagu hits caca handika. Lagu dangdut undangan palsu milik caca handika, kisah tentang surat undangan dengan nama palsu belaka dari seorang teman dekat kepada teman dekatnya. Namun undangan palsu yang saya maksud dalam tulisan ini adalah berkaitan dengan undangan palsu sebagai dasar pelaksanaan perjalanan dinas dilingkungan pemerintahan daerah.

Undangan merupakan salah satu tujuan perjalanan dinas yang berlaku dilingkungan Pemerintahan Daerah guna peningkatan kapasitas dan kemampuan para pejabat/ASN dan lain-lain. Undangan bisa berasal dari Kementerian, Lembaga, Pihak Lainnya atau Pemerintahan Daerah lainnya. Beragam macam acara atau kegiatan pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan melalui undangan, mulai dari klarifikasi, penerimaan penghargaan, verifikasi data atau laporan, workshop, seminar, lokakarya, sosialisasi, desiminasi, pengenalan produk hingga dengar pendapat.

Undangan atas kegiatan atau acara dari Kementerian, Lembaga, Pihak Lainnya atau Pemerintahan Daerah lainnya disampaikan secara resmi kepada Pemerintah Daerah. Bisa ditujukkan langsung kepada Kepala Daerah, Pimpinan SKPD atau Kepala-Kepala Perangkat Daerah. Kadang siapa-siapa yang diundang dan dihadirkan pun sudah tertera atau tercantum dalam isi undangan atau pada lampiran undangan.

Sepintas undangan yang disampaikan atau dikirimkan adalah resmi dan asli, jauh dari kepalsuan dan bukan undangan palsu. Untuk menentukan dan mengetahui undangan atas kegiatan atau acara palsu atau asli sangatlah sulit. Sepertinya tidak terdapat peluang untuk dapat mengetahui undangan tersebut palsu atau asli, karena undangan yang disampaikan atau dikirimkan adalah resmi, punya logo dan stempel yang resmi dari Kementerian, Lembaga, Pihak Lainnya atau Pemerintahan Daerah lainnya.

Saya pun mencoba menelusuri bagaimana cara menentukan dan mengetahui surat resmi dari Kementerian, Lembaga, Pihak Lainnya atau Pemerintahan Daerah lainnya, asli atau palsu. Penelusaran pun saya lakukan dengan meneliti bentuk-bentuk atau format-format undangan yang ditunjukkan oleh salah seorang pejabat/ASN. Penelusuran untuk beroleh referensi dari para pejabat/ASN agak sulit. Para pejabat/ASN sepertinya sangat tertutup soal undangan palsu.

Namun penelusuran saya tak sia-sia, selain belajar dengan meneliti dari bentuk-bentuk dan format-format undangan yang ada, saya pun mendapatkan informasi akan tanda-tanda bagaimana menentukan dan mengetahui undangan resmi tapi palsu dari beberapa pejabat/ASN. Tentunya nama mereka diminta untuk dirahasiakan. Penjelasan mereka pun atas undangan palsu sepertinya tidak lengkap alias dipotong-potong dan dikaburkan.

Akan tetapi pada intinya undangan palsu punya ciri-ciri dan identitas tersendiri. Seperti, jika nama-nama pejabat/ASN yang diundang sudah disebutkan maka itulah salah satu ciri dan identitas undangan itu palsu. Misalnya undangan palsu ditujukan kepada Kepala Daerah atau Kepala SKPD dengan menghadirkan nama-nama dibawah ini atau nama-nama terlampir. Biasanya nama-nama yang tersebut adalah para pejabat/ASN pada Bidang/Subbid/Staf pada bidang yang bersangkutan.

Mengapa demikian, oleh karena pejabat/ASN pada Bidang/Subbid/Staf pada bidang yang bersangkutan punya teman dekat atau sahabat pada Kementerian/Lembaga/Pihak lainnya. Mereka-merekalah yang menghubungi teman dekat atau sahabat mereka pada Kementerian/Lembaga/Pihak lainnya agar dibuatkan undangan dengan kegiatan yang berkenaan dengan Kementerian/Lembaga/Pihak lainnya dan SKPD, lebih khusus bidang mereka. Dibuatlah surat undangan oleh Kementerian/Lembaga/Pihak lainnya dan ditujukkan kepada Kepala Daerah atau Kepala SKPD. Oleh karena undangan dibuat resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pihak lainnya dan nama-nama yang diundang sudah disebutkan/tertera/tercantum, persetujuan pimpinan pun lebih cepat dari yang biasanya. Persetujuan dari pimpinan pun mulus. Mengapa demikian, oleh karena undangan palsu seperti ini tentunya sangat membuat Kepala Daerah atau Kepala SKPD tidak dapat berbuat apa-apa kecuali langsung menyetujui.

Undangan ini benar-benar resmi dari Kementerian/Lembaga/Pihak lainnya, namun substansinya palsu, ada konspirasi disana. Sepertinya undangan palsu memang sengaja dibuat oleh para pejabat/ASN. Sengaja dibuat dalam mengamankan jatah perjalanan dinas, dari pada anggaran perjalanan dinas hanya didominasi oleh pejabat/ASN tertentu dan dihabiskan oleh mereka-mereka!, kata mereka.

Kadang kala perintah dan penunjukkan pelaksana perjalanan dinas dilakukan hanya atas suka atau tidak suka. Perintah dan penunjukkan pelaksana perjalanan dinas tidak didasarkan pada kewenangan, tugas, fungsi dan kemampuan serta kontribusi pejabat/ASN. Perjalanan dinas pada SKPD kadang kala hanya didominasi oleh bidang tertentu atau oleh para pejabat/ASN tertentu. Didominasi oleh mereka-mereka yang dekat dengan pimpinan. Didominasi oleh mereka-mereka yang bisa memberi sesuatu kepada pimpinan dalam bentuk oleh-oleh (buah tangan) dan lain-lain dalam bentuk gratifikasi. Didominasi oleh mereka-mereka yang haus dan punya birahi/hasrat beroleh SPPD (satuan pendapatan perjalanan dinas).

Dominasi perjalanan dinas seperti ini menimbulkan iri hati, kecemburuan hingga dendam disesama pejabat/ASN dilngkungan SKPD. Dominasi perjalanan dinas seperti ini bisa menurunkan capaian kinerja organisasi, pejabat/ASN yang terpinggirkan jadi ogah-ogahan dalam berkinerja, kerja apa adanya, letih dan lesu dan tak bergairah. Tak heran perjalanan dinas melalui undangan palsu pun bermunculan. Dan ternyata cerita teman punya teman, undangan palsu juga dibuat-dibuat oleh para pejabat/ASN yang mendominasi perjalanan dinas, benar-benar rakus binti serakah.(*)

Nauzubillahiminzalik……..

(Itulah intisari dari diskusi-diskusi yang terjadi dikalangan para Pengelola Keuangan Daerah jika berkumpul disaat istirahat pada saat kegiatan-kegiatan atau acara-acara seputar pengelolaan keuangan daerah baik dalam bentuk sosialisasi, workshop, rapat kerja, desiminasi dan lain-lain).

*)  Pejabat/ASN

Older Entries

%d blogger menyukai ini: