PERJALANAN DINAS: SATUAN HARGA/BIAYA DAN 30% BIAYA PENGINAPAN (BAGIAN 2)

Meninggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

amaris

Catatan saya kali ini merupakan bagian kedua atau terakhir dari tulisan “Perjalanan Dinas: Satuan Harga/Biaya dan 30% Biaya Penginapan”, yang terakhir membahas biaya penginapan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, dan berikut ini lanjutannya.

Pasal 13 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan (Perdirjenben) Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, telah mengatur: (1) biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya; (2) pelaksana SPD (Surat Perjalanan Dinas) yang tidak menggunakan biaya penginapan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota tempat tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya, dengan ketentuan: a. tidak terdapat hotel atau tempat menginap lainnya, sehingga pelaksana SPD menginap di tempat menginap yang tidak menyediakan kuitansi/bukti biaya penginapan; atau b. terdapat hotel atau tempat menginap lainnya, namun pelaksana SPD tidak menginap di hotel atau tempat menginap lainnya tersebut; (3) biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) tidak diberikan untuk: a. perjalanan dinas dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam yang dilaksanakan pergi dan pulang dalam hari yang sama; b. perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan dengan paket meeting fullboard; c. perjalanan dinas untuk mengikuti diklat; (4) bagi pelaksana SPD yang melakukan perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan biaya penginapan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan; (5) biaya penginapan selama mengikuti diklat dapat diberikan kepada pelaksana SPD yang melakukan perjalanan dinas untuk mengikuti diklat dalam hal tidak disediakan penginapan; (6) biaya penginapan diberikan sesuai bukti riil.

Dari ketentuan dan penjelasan sebagaimana yang diatur di dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) PMK Nomor 113/PMK.05/2012, serta Pasal 13 Perdirjenben Nomor PER-22/PB/2013, dipahami bahwa biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota tempat tujuan, diberikan dan tidak diberikan dalam hal: (1) tidak terdapat hotel atau tempat menginap lainnya, sehingga pelaksana SPD menginap di tempat menginap yang tidak menyediakan kuitansi/bukti biaya penginapan; atau (2) terdapat hotel atau tempat menginap lainnya, namun pelaksana SPD tidak menginap di hotel atau tempat menginap lainnya tersebut; (3) biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) tidak diberikan untuk: a. perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam yang dilaksanakan pergi dan pulang dalam hari yang sama; b. perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan dengan paket meeting fullboard; c. perjalanan dinas untuk mengikuti diklat.

Dari ketentuan dan penjelasan tersebut di atas, maka disimpulkan bahwa jika pelaksana SPD adalah pejabat Negara (Kepala Daerah)/PNS eselon I (tingkat A) melaksanakan perjalanan dinas ke kota tempat tujuan Jakarta, maka hak yang bersangkutan untuk satuan biaya/harga penginapan sebesar Rp. 8.720.000/hari. dengan ketentuan: (a). jika pelaksana SPD menggunakan hotel/penginapan dengan pembayaran berdasarkan bill sebesar Rp. 1.200.000, dan bill hotel diajukan sebagai bagian/bukti dari pertanggungjawaban, maka pelaksana SPD, tidak mendapatkan selisih dari biaya penginapan sebesar 30%; (b). jika pelaksana SPD menggunakan hotel/penginapan dengan pembayaran berdasarkan bill sebesar Rp. 1.200.000, dan bill hotel tersebut tidak diajukan sebagai bagian/bukti dari pertanggungjawaban, maka pelaksana SPD berhak mendapatkan biaya penginapan sebesar 30% (30% dikalikan dengan besarnya satuan biaya/harga di kota tempat tujuan vide satuan biaya penginapan PMK Nomor 53/PMK.02/2014, contoh Jakarta sebesar 30% x Rp. 8.720.000 = Rp. 2.616.000/hari). Dari Rp. 2.616.000 dikurangi Rp. 1.200.000, maka selisih pendapatan/penderitaan yang didapat oleh pelaksana SPD sebesar Rp. 1.416.000/hari. Adapun persyaratan yang dilakukan adalah pelaksana SPD mengisi/menandatangani Daftar Penggunaan Riil sebagaimana format yang menjadi lampiran dari PMK Nomor 113/PMK.05/2012. (c) jika pelaksana SPD tidak menggunakan hotel/penginapan di kota tempat tujuan Jakarta atau menginap di hotel family atau sebutan lainnya, maka pelaksana SPD berhak mendapatkan biaya penginapan sebesar 30% (30% dikalikan dengan besarnya satuan biaya/harga di kota tempat tujuan vide satuan biaya penginapan PMK Nomor 53/PMK.02/2014, contoh Jakarta sebesar 30% x Rp. 8.720.000 = Rp. 2.616.000). Biaya penginapan 30% sebesar Rp. 2.616.000/hari itulah selisih pendapatan/penderitaan yang diperoleh pelaksana SPD. Adapun persyaratan yang dilakukan adalah pelaksana SPD mengisi dan menandatangani Daftar Penggunaan Riil sebagaimana format yang menjadi lampiran dari PMK Nomor 113/PMK.05/2012.

Selisih pendapatan/penderitaan yang diperoleh oleh pelaksana SPD sebesar 30% dari nilai biaya penginapan pada kota/tempat tujuan adalah sah dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Selesai

PERJALANAN DINAS: SATUAN HARGA/BIAYA DAN 30% BIAYA PENGINAPAN (BAGIAN 1)

Meninggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

hotel 1

Sesuai amanat Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, Kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah dalam hal penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan atas belanja perjalanan dinas agar mempedomani besaran satuan biaya yang berlaku dalam APBN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015, dan pertanggungjawabannya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap jo. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

Adapun komponen satuan harga/biaya perjalanan dinas, sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap jo. Pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, dan pasal 13 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, terdiri atas komponen: (1). uang harian, yang terdiri atas uang makan, uang transportasi lokal, dan uang saku); (2) biaya transportasi, yaitu a. tiket pesawat/kereta api/kapal laut/bus/mobil termasuk biaya transportasi dari ke terminal/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan. Dalam arti, biaya transportasi untuk perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan; b. biaya atau retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; (3). biaya penginapan (akan dijelaskan selanjutnya); (4). uang representasi, hanya diberikan kepada pejabat Negara, pejabat eselon I dan pejabat eselon II; dan (5). sewa kendaraan, dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD Provinsi (vide Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015). Sewa kendaraan sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

Sebelumnya, untuk satuan harga/biaya penginapan akan dijelaskan selanjutnya. Memang terhadap satuan harga/biaya penginapan memerlukan penjelasan yang ekstra. Di dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap jo. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, satuan biaya/harga penginapan sudah diatur.

Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, telah mengatur, “Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum”. Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, telah mengatur: (1). Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya; (2). Dalam hal pelaksanaan SPD (surat perjalanan dinas) tidak menggunakan biaya penginapan (di hotel atau di tempat menginap lainnya) berlaku ketentuan: (a) Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014; (b) Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dibayarkan secara lumpsum.

Pasal 13 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, telah mengatur: (1). biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya; (2). Pelaksana SPD yang tidak menggunakan biaya penginapan (hotel atau di tempat menginap lainnya) diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya, dengan ketentuan: a. tidak terdapat hotel atau tempat menginap lainnya, sehingga Pelaksana SPD menginap di tempat menginap yang tidak menyediakan kuitansi/bukti biaya penginapan; atau b. terdapat hotel atau tempat menginap lainnya, namun Pelaksana SPD (surat perjalanan dinas) tidak menginap di hotel atau tempat menginap lainnya tersebut.

(Bersambung)

PERJALANAN DINAS DAN PENGATURANNYA DALAM PRODUK HUKUM DAERAH

Meninggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

cartoon-motorcycle-7

Dua aspek di dalam penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan atas belanja perjalanan dinas yaitu: (1) aspek pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas; dan (2) aspek standar satuan harga perjalanan dinas atau biaya perjalanan dinas.

Sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, satuan harga/biaya perjalanan dinas ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah (Keputusan Gubernur/Walikota/Bupati). Artinya, aspek standar satuan harga perjalanan dinas atau biaya perjalanan dinas ditetapkan dengan produk hukum daerah dalam bentuk penetapan (beschikking) atau Keputusan Kepala Daerah (Keputusan Gubernur/Walikota/Bupati) dengan nomenklatur kurang lebih Keputusan Gubernur/Walikota/Bupati tentang Standar Satuan Harga atau Biaya Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2015, sedangkan untuk aspek pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas ditetapkan dengan produk hukum daerah dalam bentuk pengaturan (regeling) Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati) dengan nomenklatur kurang lebih Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

Bentuk produk hukum daerah, Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati) dengan nomenklatur kurang lebih Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, dan Keputusan Kepala Daerah (Keputusan Gubernur/Walikota/Bupati) dengan nomeklatur kurang lebih Keputusan Gubernur/Walikota/Bupati tentang Standar Satuan Harga atau Biaya Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Di dalam pembentukannya, aspek pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Mengapa Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelakasanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap menjadi pedoman dalam pembentukan Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap? Hal ini merupakan amanat dari Pasal 39 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, “Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan”. Demikian pula di dalam pembentukannya aspek standar satuan harga perjalanan dinas atau biaya perjalanan dinas berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015.

Tentunya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015, sebagai pedoman di dalam pembentukan Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, dan Keputusan Gubernur/Walikota/Bupati tentang Standar Satuan Harga atau Biaya Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2015, masih terdapat berbagai kekurangan atau belum lengkap untuk mengakomodir berbagai kebutuhan dan melengkapi, atas pelaksanaan perjalanan dinas di daerah. Contoh, baik Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 jo. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015, tidak mengatur sama sekali perjalanan dinas jabatan di dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam atau dalam arti perjalanan dalam daerah antar kecamatan dalam kabupaten/kota. Tentunya untuk mengatur hal ini diserahkan ke Pemerintah Daerah masing-masing baik terhadap pengaturannya maupun terhadap penetapan standar satuan harga/biaya perjalanan dinas.

Selesai

PERJALANAN DINAS: 2014 Vs 2015

1 Komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

Perjalanan-Dinas

“Panik” (bingung) dan “galau” (ramai sekali/sibuk beramai-ramai). Panik dan galau, itulah yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Memang sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 19 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi dan telah diundangkan pada tanggal 21 Mei 2014 oleh Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin, para pimpinan pemerintah daerah, para pejabat, staf atau para pegawai negeri sipil daerah sampai dengan pegawai tidak tetap benar-benar dibuat “panik dan galau”, terlebih para pimpinan dan anggota DPRD.

“Kepanikan dan kegalauan” ini lebih disebabkan oleh salah satu ketentuan atau frasa yang termuat di dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015. Ketentuan atau frasa ini sebagaimana diatur pada Lampiran angka III. Kebijakan Penyusunan APBD; 2) Belanja Daerah; b. Belanja Langsung; 3) Belanja Barang dan Jasa; i). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, “Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut: 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD Provinsi; 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil; 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum; 4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, dengan mempedomani besaran satuan biaya yang berlaku dalam APBN sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan”.

Dari ketentuan/frasa ini, perjalanan dinas di lingkungan pemerintah daerah (pejabat/PNSD/pegawai tidak tetap/pimpinan dan anggota DPRD) baik atas pertanggungjawaban dan standar satuan harga/satuan biaya perjalanan dinas benar-benar berpedoman pada besaran dan biaya yang berlaku dalam APBN. Dalam arti bahwa standar satuan harga/satuan biaya dimaksud adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015, dan pertanggungjawabannya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Regulasi inilah yang membuat “panik dan galau” para pejabat/PNSD/pegawai tidak tetap/pimpinan dan anggota DPRD. Mengapa tidak, jika sebelumnya besaran uang perjalanan dinas (standar biaya/satuan biaya) diserahkan kepada pemerintah daerah, maka untuk kali ini standar satuan harga/satuan biaya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015. Implikasinya adalah jika kita “hitung-hitungan” maka selisih penderitaan/selisih pendapatan dari perjalanan dinas berkurang/menurun secara “drastis” dibandingkan dengan tahun 2014.

Bagaimana dengan pengaturan perjalanan dinas tahun 2014? Pengaturan perjalanan dinas tahun 2014 berpedoman pada Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014. Ketentuan atau frasa ini sebagaimana diatur pada Lampiran angka V. Hal-hal Khusus Lainnya; angka 26. “Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, pertanggungjawaban atas komponen perjalanan dinas khusus untuk hal-hal sebagai berikut dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam dan luar negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap: a. Sewa kendaraan dalam kota dan biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil; b. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi; c. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah”.

Dari ketentuan/frasa ini, dipahami bahwa hanya beberapa komponen perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan sesuai komponen pada APBN, yaitu sewa kendaraan dalam kota dan biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil; uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi; dan biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan dapat dibayarkan secara lumpsum sebesar 30% jika tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan. Sedangkan untuk standar biayanya atau satuan-satuan biaya perjalanan dinas ditetapkan oleh Kepala Daerah tanpa mengacu pada standar biaya masukan yang berlaku dalam APBN.

Selesai

PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD (4)

2 Komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

2414_garuda-indonesia

Catatan mengenai “Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD”, sebenarnya saya sudah akhiri pada catatan, “Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Bagian 3”, namun terbitnya Surat Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor: 163.1/1327/KEUDA tanggal 12 Desember 2014 hal pelaksanaan kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD, bagi saya hal ini menimbulkan banyak tafsir atas beberapa pertimbangan yang mendasari terbitnya surat ini, dan dalam pelaksanaannya.

Pertama, pada angka 6 Surat Nomor:163.1/1327/KEUDA, “Dalam penjelasan pasal 25 huruf b PP Nomor 24 Tahuh 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan PP Nomor 21 Tahun 2007, dinyatakan bahwa belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah, baik di dalam daerah maupun keluar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas PNS tingkat A yang ditetapkan oleh Kepala Daerah”. Demikian pula pada angka 7 Surat Nomor:163.1/1327/KEUDA, pernyataan standar perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD setara standar perjalanan dinas PNS tingkat A pun diulangi sebagai bagian frasa dari Surat Nomor:163.1/1327/KEUDA, ….. mengingat standar perjalanan dinas PNS tingkat A tersebut pada angka 6 secara prinsip hanya digunakan untuk pejabat Negara atau pejabat lain yang setara.

Frasa-frasa ini secara nyata masih mengakui bahwa perjalanan dinas pimpinan & anggota DPRD setara dengan perjalanan dinas PNS Tingkat A. Perjalanan dinas tingkat A PNS sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012, adalah untuk pejabat Negara termasuk Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati. Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Pejabat Eselon I (PNS), serta Pejabat lainnya yang setara. Kementerian Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, di dalam merumuskan frasa ini tidak secara utuh membaca keseluruhan perubahan yang terjadi atas pasal 25 ayat (3) PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, PP Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama atas PP Nomor 24 Tahuh 2004, PP Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 24 Tahuh 2004, termasuk PP Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 24 Tahun 2004. Di dalam PP Nomor 21 Tahun 2007, pasal 25 ayat (3) tidak memberi penjelasan lagi tentang tingkat perjalanan pimpinan dan anggota DPRD. Pada penjelasan pasal 25 ayat (3) PP Nomor 21 Tahun 2007 dijelaskan bahwa pasal 25 ayat (3) adalah cukup jelas. Artinya, penjelasan pasal 25 ayat (3) mengenai tingkat perjalanan pimpinan dan anggota DPRD tidak berlaku lagi sebagaimana yang diatur di dalam PP Nomor 24 Tahuh 2004, PP Nomor 37 Tahun 2005, PP Nomor 37 Tahun 2006. Sehingga tidaklah tepat Surat Nomor:163.1/1327/KEUDA, masih mencantumkan bahwa standar perjalanan pimpinan dan anggota DPRD setara dengan PNS tingkat A.

Kedua, Surat Nomor:163.1/1327/KEUDA, sampai saat ini sudah banyak digunakan oleh Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) se-Indonesia sebagai tafsir di dalam menetapkan tingkat perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD. Padahal surat ini hanya menjawab surat Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, sehingga lingkup berlakunya pun hanya untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan DPRD Provinsi Sumatera Barat. Sehingga menimbulkan tafsir bahwa surat ini tidak mengatur kedudukan dan standar perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD pada Kabupaten/Kota. Ketiga, pada angka 7 Surat Nomor:163.1/1327/KEUDA, ….. standar biaya perjalanan dinas bagi bagi anggota DPRD disetarakan dengan standar perjalanan dinas bagi pejabat struktural eselon II. Frasa inipun secara nyata hanya memberi kekuatan hukum pada standar perjalanan dinas bagi anggota DPRD, sedangkan untuk pimpinan DPRD (Provinsi/Kabupaten/Kota) tidak diberi penjelasan. Keempat, jika Kementerian Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Keuangan Daerah, tidak mengakui penjelasan, cukup jelas pasal 25 ayat (3) PP Nomor 21 tahun 2007, dan masih mengakui penjelasan pasal 25 ayat (3) PP Nomor 24 Tahuh 2004, PP Nomor 37 Tahun 2005, PP Nomor 37 Tahun 2006, sebagaimana pertimbangan pada angka 6, maka Surat Nomor:163.1/1327/KEUDA, cacat hukum dan batal demi hukum karena surat ini bertentangan dengan PP Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 21 Tahun 2007. Kelima, …. perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Daerah mempedomani besaran satuan biaya yang berlaku dalam APBN sebagaimana yang diatur dengan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012). Frasa ini ditetapkan di dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan pada tanggal 19 Mei 2014. Delapan bulan sudah ditetapkannya Permendagri Nomor 37 Tahun 2014, belum ditindaklanjuti oleh Kemendagri dalam penjelasan surat atau produk hukum lainnya secara keseluruhan kepada Pemerintah Daerah.

Dari penjelasan di atas, saya berpendapat bahwa untuk mengisi kekosongan hukum sebagai dasar penetapan tingkat perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD, Kemendagri selaku penerima kewenangan dan sebagai Kementerian pembina Pemerintahan Daerah sesegera mungkin menerbitkan surat yang ditujukan kepada seluruh Pemerintah Daerah, tanpa mempertimbangkan lagi pasal 25 ayat (3) PP Nomor 24 Tahuh 2004, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 21 Tahun 2007, namun dengan lebih mempertimbangkan pasal 4 ayat (1) PP Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolan Keuangan Daerah, “keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”, serta dalam upaya penghematan anggaran yang bersumber dari APBD. Pemerintah Daerah saat ini lebih membutuhkan selembar surat dari Kemendagri untuk memberi penjelasan secara komprehensif atas penetapan tingkat perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD, daripada penjelasan secara lisan yang disampaikan oleh pejabat di lingkup Kemendagri yang dikemudian hari tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum pada saat pemeriksaan (internal/eksternal).

Selesai

PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD (3)

Meninggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

luggage bag dprd2

Di akhir catatan saya “Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD (Bagian 2)”, maka untuk memperjelas atas penafsiran/interprestasi ini perlu dilakukan konsultasi dan diskusi atas keberadaan hilangnya penjelasan pasal 25 ayat (3) PP Nomor 21 Tahun 2007 ke pihak-pihak terkait dalam hal ini ke Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, maupun ke Sekretariat Negara selaku penyusun/perumus atas PP Nomor 21 Tahun 2007.

Pada medio Desember 2014 saya telah melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri pada Ditjend. Keuangan Daerah tepatnya pada Direktorat Anggaran Daerah, tentunya materi konsultasi seputar tingkatan perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD serta hilangnya penjelasan pasal 25 ayat (3) PP Nomor 21 Tahun 2007, yang pada PP Nomor 24 Tahun 2004, PP Nomor 37 Tahun 2005, PP Nomor 37 Tahun 2006 masih diatur, “Belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik di dalam daerah maupun di luar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang ditetapkan oleh Kepala Daerah”. Atas materi konsultasi ini, pihak Kementerian Dalam Negeri pada Ditjend. Keuangan Daerah tepatnya pada Direktorat Anggaran Daerah meminta agar Pemerintah Kabupaten Gorontalo menyurati dengan mempertanyakan persoalan ini kepada Ditjend. Keuangan Daerah dan dijanjikan untuk segera dibalas. Berdasarkan permintaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah menyampaikan Surat Bupati Gorontalo Nomor:900/DPPKAD/735/2014 tanggal 19 Desember 2014 perihal permohonan penjelasan atas kedudukan perjalanan dinas DPRD Tahun 2015.

Sepekan sudah Surat Bupati Gorontalo dan surat jawaban yang ditunggu belum juga disampaikan ke Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Sehingga tepatnya tanggal 29 Desember 2014, dilakukan lagi konsultasi tentang tingkatan perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD sekaligus melakukan pengecekan atas jawaban Surat Bupati Gorontalo tersebut, namun jawabannya adalah atas Surat jawaban untuk Pemerintah Kabupaten Gorontalo sementara diproses, dan pada saat bersamaan diberikanlah salah satu contoh surat yang mempertanyakan hal yang sama yang berasaal dari Ketua DPRD Sumatera Provinsi Barat dan surat ini telah dijawab oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjend. Keuangan Daerah. Surat Menteri Dalam Negeri, ditandatangani oleh Dirjend. Keuangan Daerah, DR. Drs. Reydonnyzar Moenek, M. Devt. M. dengan Nomor:163.1/1327/KEUDA tanggal 12 Desember 2014 hal pelaksanaan kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD.

Substansi surat jawaban Kementerian Dalam Negeri kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat kaitannya dengan tingkatan perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD dijawab dan termuat pada angka 7 yang berbunyi, “berkenaan dengan ketentuan tersebut (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahuh 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007), maka dalam rangka efisiensi, efektivitas dan penghematan penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD serta memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat sebagaimana tersebut pada angka 5 (Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat), standar biaya perjalanan dinas bagi anggota DPRD disetarakan dengan standar biaya perjalanan dinas bagi pejabat struktural eselon A, mengingat standar perjalanan dinas PNS tingkat A tersebut pada angka 6 secara prinsip hanya digunakan untuk pejabat negara atau pejabat lain yang setara, sedangkan anggota DPRD tidak termasuk pejabat negara atau pejabat lain yang setara dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat.

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani ini oleh Dirjend. Keuangan Daerah, DR. Drs. Reydonnyzar Moenek, M. Devt. M. dengan Nomor:163.1/1327/KEUDA tanggal 12 Desember 2014, maka jelas bahwa kedudukan dan tingkatan perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD adalah pada tingkat B (Tidak tetap. pejabat Negara lainnya, pejabat eselon II, dan pejabat lainnya yang setara) sebagaimana yang diatur di dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Dengan berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas sebagaimana yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Kabupaten Gorontalo setelah melalui penelaahan, pengkajian, dan perumusan telah menerbitkan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 48 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, dan Keputusan Bupati Gorontalo Nomor: 858/25/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap Tahun Anggaran 2015. Kedua produk hukum daerah ini masing-masing Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 48 Tahun 2014, dan Keputusan Bupati Gorontalo Nomor:858/25/XII/2014 telah disosialisasikan pada tanggal 2 Januari 2015 kepada pimpinan SKPD, para bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu, PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pada SKPD.

Selesai

PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

2 Komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

tas perjalanan dinasSejak berlakunya/ diundangkannya Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 21 Mei 2014, pimpinan pemerintahan daerah, para pejabat, staf atau para pegawai negeri sipil daerah sampai dengan honorer benar-benar dibuat “panik”, termasuk para pimpinan dan anggota DPRD. “Kepanikan” ini lebih disebabkan oleh salah satu ketentuan atau frasa yang dimuat di dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015. Ketentuan atau frasa ini sebagaimana diatur pada Lampiran angka III. Kebijakan Penyusunan APBD; 2. Belanja Daerah; b. Belanja Langsung; 3). Belanja Barang dan Jasa; i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, “Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut: 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD Provinsi; 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil; 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum; 4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, dengan mempedomani besaran satuan biaya yang berlaku dalam APBN sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan”.

Dari ketentuan atau frasa ini, maka perjalanan dinas untuk pemerintah daerah (pejabat/PNSD/pimpinan dan anggota DPRD) baik atas pertanggungjawaban dan standar satuan harga/satuan biaya perjalanan dinas benar-benar berpedoman pada besaran dan biaya yang berlaku dalam APBN. Artinya bahwa standar satuan harga/satuan biaya dimaksud adalah perpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015, dan pertanggungjawabannya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Regulasi inilah yang membuat “panik” para pejabat/PNSD/pimpinan dan anggota DPRD, mengapa tidak jika sebelumnya standar biaya/satuan biaya diserahkan kepada pemerintah daerah, maka untuk kali ini standar satuan harga/satuan biaya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015. Dan juga, jika kita “hitung-hitungan” maka selisih penderitaan/selisih pendapatan dari perjalanan dinas berkurang/menurun secara “drastis”.

Bagaimana dengan perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD? Pertanyaan inilah yang coba kita kaji bersama. Untuk menjawabnya, saya sajikan beberapa regulasi yang berkenaan dengan perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD. Memang, jika kita menelusuri kedua PMK ini, kita tidak akan pernah menemukan ketentuan atau frasa yang merujuk pada ketentuan khusus atas perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD. Untuk itu kita akan menelusuri dalam regulasi yang mengatur kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahuh 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahuh 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004. Perubahan atas Peraturan Pemerintah ini berarti, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahuh 2004 ini telah mengalami perubahan mulai perubahan pertama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahuh 2005, perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahuh 2006, dan perubahan ketiga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahuh 2007.

Pada penjelasan pasal 25 ayat (3) huruf c PP Nomor 24 Tahun 2004, PP Nomor 37 Tahun 2005, PP Nomor 37 Tahun 2006, telah diatur, “Belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik di dalam daerah maupun di luar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang ditetapkan oleh Kepala Daerah”. Sampai dengan ketentuan ini, maka sangat jelas perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD adalah setara dengan standar perjalanan dinas PNS Tingkat A.

Selanjutnya, kita akan telusuri lagi bagaimana pengaturan mengenai penggolongan tingkat perjalanan dinas sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak tetap, pasal 10 ayat (1), “Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu: a. Tingkat A untuk Ketua/Wakil Ketua dan Anggota pada MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan Menteri, Wakil Menteri, Pejabat setingkat Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati. Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Ketua/Wakil Ketua/Anggota Komisi, Pejabat Eselon I, serta Pejabat lainnya yang setara; b. Tingkat B untuk pejabat Negara lainnya, pejabat eselon II, dan pejabat lainnya yang setara; dan c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I”.

Dari ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012, dikaitkan dengan penjelasan pasal 25 ayat (3) huruf c PP Nomor 24 Tahun 2004, PP Nomor 37 Tahun 2005, PP Nomor 37 Tahun 2006, maka tingkat perjalanan dinas pimpinan DPRD dan anggota DPRD termasuk dan setara dengan standar perjalanan dinas PNS Tingkat A, hal ini disebabkan oleh karena Pegawai Negeri Sipil Tingkat A adalah Pejabat Eselon I, serta Pejabat lainnya yang setara, dalam arti bahwa perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD untuk lingkungan Pemerintah Daerah sama dengan perjalanan dinas Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati. Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota.

Sampai dengan pembahasan ini dan berdasarkan interpretasi/penafsiran atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap dan PP Nomor 24 Tahun 2004, PP Nomor 37 Tahuh 2005, PP Nomor 37 Tahun 2006, maka perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD baik di dalam daerah maupun di luar daerah besarannya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang nantinya ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah.

Namun jika, hal ini diperhadapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahuh 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, maka saya dalam menginterpretasi/menafsirkan ketentuan pasal 25 ayat (3) mengalami “kebuntuan dan keraguan” atas tafsir “belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik di dalam daerah maupun di luar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A”. Mengapa tidak, hal ini lebih diakibatkan bahwa berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, maka pasal 25 ayat (3) tidak diberi penjelasan lagi dan dianggap sudah cukup jelas, atau penjelasan pasal terdahulu pasal 25 ayat (3) sudah hilang. Dengan demikian, maka interpretasi/tafsir atas penjelasan pasal 25 ayat (3) PP Nomor 24 Tahuh 2004, PP Nomor 37 Tahun 2005, PP Nomor 37 Tahun 2006 atas perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A tidak berlaku lagi.

Maka atas nama “kebuntuan dan keraguan” ini, dan untuk memperjelas atas penafsiran/interpretasi ini perlu dilakukan konsultasi dan diskusi atas keberadaan hilangnya penjelasan pasal 25 ayat (3) PP Nomor 21 Tahun 2007 ke pihak-pihak terkait dalam hal ini ke Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, maupun ke Sekretariat Negara selaku penyusun/perumus atas PP Nomor 21 Tahun 2007.

(Bersambung)

Older Entries

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 187 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: