PERGI PAGI PULANG SORE

2 Komentar

PERGI PAGI PULANG SORE

YUSRAN  LAPANANDA*)

Kurela Pergi Pagi Pulang Pagi
Hanya untuk mengais rezeki..
Doakan saja aku pergi
S’moga pulang dompetku terisi……..

Syair diatas merupakan penggalan lagunya Group Band ARMADA dengan judul Pergi Pagi Pulang Pagi. Syair dan judul lagu ini menginspirasi saya untuk membuat tulisan ini dengan judul Pergi Pagi Pulang Sore. Lagu ini sempat tenar di tahun 2016 dan sampai saat ini masih menghiasi belantika musik Indonesia khususnya dikalangan kawula muda. Tentunya anda berpikir dan bertanya-tanya, apa kaitannya antara judul lagu Pergi Pagi Pulang Pagi dengan dengan judul tulisan ini Pergi Pagi Pulang Sore.

Saya pun mendapat cerita dari salah seorang teman punya teman yang bekerja di salah satu perusahaan swasta. Menurut cerita teman punya teman, saat itu Ia menuju Kota Manado via penerbangan pesawat pagi “Wings Air” maskapi penerbangan Group Lion Air. Seperti biasanya Ia pun melakukan prosesi kebandaraan. Cek ini, menuju ruang tunggu dan duduk menunggu pemberitahuan untuk naik pesawai. Tanpa rasa apapun, Ia ketemu beberapa orang pejabat dan ASN. Basa-basi (perbincangan) pun terjadi diantara Ia dan beberapa orang pejabat dan ASN. Dari perbincangan itu diketahui, para pejabat dan ASN juga akan ke Kota Manado untuk urusan kedinasan, studi banding ke Pemerintah Kota Manado selama 3 (tiga) hari.

Waktu untuk naik kepesawatpun diberitahukan. Perbincangan tujuan dan sasaran studi banding ke Pemerintah Kota Manado berlanjut. Kebetulan teman saya punya teman duduk berdampingan dengan salah seorang pejabat dan ASN. Ternyata studi banding ke Pemerintah Kota Manado selama 3 (tiga) hari dengan tujuan dan sasaran 3 (tiga) SKPD. Perbincanganpun berlanjut ke soal tempat menginap hingga kapan balik ke daerah asal atau kampung halaman, dan dengan menggunakan angkutan apa.

Tak terasa pesawatpun landing di landasan bandara Sam Ratulangi Manado dengan goncangan yang sedikit memberi lipstick putih pada bibir. Memang dalam perjalanan dari bandara asal, sejak take off cuaca sedikit bersahabat, namun disaat mendekati Kota Manado cuaca berawan tebal dan kehitam-hitaman dan disertai hujan, cerita teman saya punya teman..

Ternyata teman saya punya teman ke Manado dalam rangka mengikuti Rapat Kerja di lingkungan perusahaan mereka, selama setengah hari (half day). Sehingga setelah acara rapat kerja langsung balik ke kota asal. Kenapa langsung balik? Ternyata satuan biaya perjalanan dinas diperusahaannya tidak semegah dan segunung satuan biaya dilingkungan Pemerintah Daerah. Sehingga untuk apa berlama-lama, toh acarapun sudah selesai sesuai dengan waktu dan jadwal penugasan. Hari itu pula teman saya punya teman, balik dengan menggunakan pesawat dengan maskapi penerbangan yang sama Wings Air.

Tak punya rasa apapun, teman saya punya teman sangat kaget ketemu lagi dengan rombongan pejabat dan ASN yang tadi berangkat sama-sama. Pertemuanpun terjadi pada saat cek in. Benar-benar kaget rombonganya pejabat dan ASN, ketika melihat Ia. Teman saya punya temanpun bertanya kepada salah satu rombongan studi banding. Kenapa sudah balik, khan waktu studi banding selama 3 (tiga) hari, kenapa sudah balik hari ini?. Orang yang ditanya pun tidak dapat menjawab dan membisu, pura-pura tidak dengar dan buru-buru meninggalkan teman saya punya teman alias kabur dan terkesan menghindar.

Disaat diruang tunggu pun, rombongan pejabat dan ASN terkesan menghilang, sembunyi, ngumpet. Teman saya punya teman semakin tidak mengerti dengan kejadian ini, menghilangnya rombongan pejabat dan ASN, Ia benar-benar binggung. Disaat naik ke pesawat rombongan pejabat dan ASN pun yang terlebih dahulu naik pesawat. Didalam pesawatpun rombongan menghindar bertatap muka. Ia pun paham, ternyata ada sesuatu yang mereka sembunyikan atas pelaksanaan perjalanan dinas mereka kali ini. Ia pun mengambl sikap untuk menjauh dari rombongan studi banding ini. Namun sejuta pertanyaan mengantung dipikirannya dan Ia ingin menuntaskan dan menghempaskan rasa itu dengan bertanya kepada orang-orang pemerintahan daerah lainnya.

Ia pun menceritakan kejadian ini kepada teman saya, dan teman saya bertanya kepada saya tentang kejadian itu. Itulah, dalam istilah saya perjalanan dinas luar daerah “Pergi Pagi Pulang Sore”. Sesuai penugasan perjalanan dinas mereka, dilaksanakan selama 3 (tiga) hari berarti ditambah 1 (satu) hari sebelum dan (1) satu hari sesudah menjadi 5 (lima) hari. Akan tetapi perjalanan dinas mereka lakukan selama 1 (satu) hari. Dari cerita diatas, satuan biaya penginapan/hotel mereka pertanggungjawabkan melalui satuan biaya 30% atau pertanggungjawaban penginapan/hotel mereka menggunakan bill-billan (bill mark up atau bill fiktif). Mereka minta bill hotel kepetugas hotel dengan membayar kompensasi atau mereka punya “tukang biking bill-billan”. Satuan biaya angkutan pun mereka pertanggungjawaban melalui angkutan darat atau tetap menggunakan tiket dan boarding pass produk dalam negeri. Satuan biaya penginapan/hotel dan satuan biaya angkutan menggunakan system at cost.

Itulah, sepenggal cerita teman saya punya teman tentang rahasia (undercover) perjalanan dinas pejabat dan ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, demi mengais rezeki………….dan dompetpun terisi. Nauzubillah minzalik……..

 

*)  Pecandu Imajiner.

BATAM KE SINGAPURA

Tinggalkan komentar

Serial : Perjalanan Dinas Undercover

BATAM KE SINGAPURA

YUSRAN  LAPANANDA
Pecandu Imajiner

Batam adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Kota Batam terletak di Pulau Batam dan seluruh wilayahnya dikelilingi Selat Singapura dan Selat Malaka. Batam merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, Kota Batam memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura. Batam pun menjadi daerah tujuan wisata hingga ke Singapura.

Dari Batam pun Singapura nampak terlihat apalagi jika cuaca cerah. Dari Batam pun kita menikmati pemandangan Singapura. Dari Batam pun Singapura dapat dikunjungi. Dari Batam pun, dalam waktu kurang lebih sejam kita dapat menyeberang ke Singapura dengan menggunakan kapal ferry via pelabuhan Sekupang, Nongsa Point Marina, Batam Center, dan Harbour Bay. Misalnya penyeberangan ferry dari Batam Center ke Harbiurfront setiap jam. Untuk mengurus dokumen imigrasi pun terbilang singkat dan cepat. Biaya berwisata ke Singapura pun terbilang terjangkau.

Maka dari itu, tak heran Kota Batam menjadi sasaran dan tujuan rencana berbagai kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Mulai dari Bimbingan Teknis, Seminar, Workshop dan lain-lain apapun namanya diarahkan ke Kota Batam. Tak luput pula kegiatan Studi Banding, Studi Komparasi dan apapun namanya, Kota Batam menjadi sasaran dan tujuan para ASN (Aparatur Sipil Negara) atau SKPD (satuan kerja pemerintah daerah) dilingkungan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), dan anggota/pimpinan DPRD.

Jika kegiatan Bimbingan Teknis, Seminar, Workshop dan lain-lain apapun namanya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) telah melalui perencanaan anggaran belanja baik konsumsi/makan minum, honor narasumber, dan tententunya perjalanan dinas (penginapan/hotel, penerbangan/tiket, uang harian dan satuan biaya perjalanan dinas lainnya). Lain halnya dengan Studi Banding, Studi Komparasi dan apapun namanya, tentunya kegiatan ini tidak melalui perencanaan anggaran belanja, oleh karena sumber anggarannya “diglodongkan” dalam belanja perjalanan dinas misalanya belanja perjalanan dinas luar daerah mengikuti rapat-rapat,……………….

Memang kegiatan Studi Banding, Studi Komparasi dan apapun namanya bukan untuk mendukung dan mencapai kinerja SKPD, tapi lebih hanya untuk jalan-jalan, plesir dan untuk mendapatkan selisih dari biaya perjalanan dinas. Modus untuk stubanpun disusun, dengan diawali pembicaraan beberapa orang di SKPD masing-masing, Pimpinan SKPD, Kepala-kepala Bidang dan pejabat eselon IV serta staf dengan kesimpulan pembicaaraan adalah buatlah telaahan staf untuk beroleh persetujuan pimpinan. Pembiayaanpun sudah disebutkan dalam telaahan, anggaran perjalanan dinas sudah tersedia dalam DPA (dokumen pelaksanaan anggaran) SKPD. Bagaimana jika anggaran pada SKPD tidak tersedia?. Dalam telaahan SKPD pun telah disebutkan bahwa anggaran tidak tersedia, jika berkenan anggaran dibebankan pada DPA Kepala Daerah pada Belanja Perjalanan Dinas…………bisakah??????. Nauzubillah minzalaik.

Dalam telaahanpun sudah dicantumkan, daerah tujuan/sasaran studi banding adalah Kota Batam.  Apakah ke Negara Singapura sudah dicantumkan dalam telaahan?. Tentunya tidak. Kota Batam adalah tujuan/sasaran studi banding namun tujuan/sasaran yang sesungguhnya adalah menyeberang ke Negara Singapura. Untuk jalan-jalan, plesir, “memanjakan mata” dan tentunya adalah belanja. Telaahan pun disetujui tanpa halangan dan kendala apapun.

Modus menyeberang ke Singapura pun telah direncanakan. Studi banding ke Pemerintah Kota Batam dilaksanakan dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, yang terpenting adalah sudah mengabsensi kehadiran, bertemu dengan para pihak telah dilaksanakan dan yang terpenting pertanggungjawaban SPPD (surat perintah perjalanan dinas) sudah di tandatangani dan tak lupa selfie sejenak. Terencana studi banding dilaksanakan selama 2 (dua) hari. Hari pertama untuk studi banding dan hari kedua adalah hari yang direncanakan untuk menyeberang ke Singapura. Pagi hari menyeberang dengan Kapal Ferry ke Singapura dan sore hari kembali ke Indonesia (Kota Batam).

Dan hari keempat kembali ke kampong halaman atau ke daerah asal……dan “birahi” pun terpuaskan dan tujuan studi banding untuk daerah pun terhempaskan di Singapura.(*)

Selesai

 

PERJALANAN DINAS: SATUAN HARGA/BIAYA DAN 30% BIAYA PENGINAPAN (BAGIAN 2)

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

amaris

Catatan saya kali ini merupakan bagian kedua atau terakhir dari tulisan “Perjalanan Dinas: Satuan Harga/Biaya dan 30% Biaya Penginapan”, yang terakhir membahas biaya penginapan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, dan berikut ini lanjutannya.

Pasal 13 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan (Perdirjenben) Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, telah mengatur: (1) biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya; (2) pelaksana SPD (Surat Perjalanan Dinas) yang tidak menggunakan biaya penginapan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota tempat tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya, dengan ketentuan: a. tidak terdapat hotel atau tempat menginap lainnya, sehingga pelaksana SPD menginap di tempat menginap yang tidak menyediakan kuitansi/bukti biaya penginapan; atau b. terdapat hotel atau tempat menginap lainnya, namun pelaksana SPD tidak menginap di hotel atau tempat menginap lainnya tersebut; (3) biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) tidak diberikan untuk: a. perjalanan dinas dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam yang dilaksanakan pergi dan pulang dalam hari yang sama; b. perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan dengan paket meeting fullboard; c. perjalanan dinas untuk mengikuti diklat; (4) bagi pelaksana SPD yang melakukan perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan biaya penginapan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan; (5) biaya penginapan selama mengikuti diklat dapat diberikan kepada pelaksana SPD yang melakukan perjalanan dinas untuk mengikuti diklat dalam hal tidak disediakan penginapan; (6) biaya penginapan diberikan sesuai bukti riil.

Dari ketentuan dan penjelasan sebagaimana yang diatur di dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) PMK Nomor 113/PMK.05/2012, serta Pasal 13 Perdirjenben Nomor PER-22/PB/2013, dipahami bahwa biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota tempat tujuan, diberikan dan tidak diberikan dalam hal: (1) tidak terdapat hotel atau tempat menginap lainnya, sehingga pelaksana SPD menginap di tempat menginap yang tidak menyediakan kuitansi/bukti biaya penginapan; atau (2) terdapat hotel atau tempat menginap lainnya, namun pelaksana SPD tidak menginap di hotel atau tempat menginap lainnya tersebut; (3) biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) tidak diberikan untuk: a. perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam yang dilaksanakan pergi dan pulang dalam hari yang sama; b. perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan dengan paket meeting fullboard; c. perjalanan dinas untuk mengikuti diklat.

Dari ketentuan dan penjelasan tersebut di atas, maka disimpulkan bahwa jika pelaksana SPD adalah pejabat Negara (Kepala Daerah)/PNS eselon I (tingkat A) melaksanakan perjalanan dinas ke kota tempat tujuan Jakarta, maka hak yang bersangkutan untuk satuan biaya/harga penginapan sebesar Rp. 8.720.000/hari. dengan ketentuan: (a). jika pelaksana SPD menggunakan hotel/penginapan dengan pembayaran berdasarkan bill sebesar Rp. 1.200.000, dan bill hotel diajukan sebagai bagian/bukti dari pertanggungjawaban, maka pelaksana SPD, tidak mendapatkan selisih dari biaya penginapan sebesar 30%; (b). jika pelaksana SPD menggunakan hotel/penginapan dengan pembayaran berdasarkan bill sebesar Rp. 1.200.000, dan bill hotel tersebut tidak diajukan sebagai bagian/bukti dari pertanggungjawaban, maka pelaksana SPD berhak mendapatkan biaya penginapan sebesar 30% (30% dikalikan dengan besarnya satuan biaya/harga di kota tempat tujuan vide satuan biaya penginapan PMK Nomor 53/PMK.02/2014, contoh Jakarta sebesar 30% x Rp. 8.720.000 = Rp. 2.616.000/hari). Dari Rp. 2.616.000 dikurangi Rp. 1.200.000, maka selisih pendapatan/penderitaan yang didapat oleh pelaksana SPD sebesar Rp. 1.416.000/hari. Adapun persyaratan yang dilakukan adalah pelaksana SPD mengisi/menandatangani Daftar Penggunaan Riil sebagaimana format yang menjadi lampiran dari PMK Nomor 113/PMK.05/2012. (c) jika pelaksana SPD tidak menggunakan hotel/penginapan di kota tempat tujuan Jakarta atau menginap di hotel family atau sebutan lainnya, maka pelaksana SPD berhak mendapatkan biaya penginapan sebesar 30% (30% dikalikan dengan besarnya satuan biaya/harga di kota tempat tujuan vide satuan biaya penginapan PMK Nomor 53/PMK.02/2014, contoh Jakarta sebesar 30% x Rp. 8.720.000 = Rp. 2.616.000). Biaya penginapan 30% sebesar Rp. 2.616.000/hari itulah selisih pendapatan/penderitaan yang diperoleh pelaksana SPD. Adapun persyaratan yang dilakukan adalah pelaksana SPD mengisi dan menandatangani Daftar Penggunaan Riil sebagaimana format yang menjadi lampiran dari PMK Nomor 113/PMK.05/2012.

Selisih pendapatan/penderitaan yang diperoleh oleh pelaksana SPD sebesar 30% dari nilai biaya penginapan pada kota/tempat tujuan adalah sah dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Selesai

PERJALANAN DINAS: SATUAN HARGA/BIAYA DAN 30% BIAYA PENGINAPAN (BAGIAN 1)

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

hotel 1

Sesuai amanat Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, Kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah dalam hal penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan atas belanja perjalanan dinas agar mempedomani besaran satuan biaya yang berlaku dalam APBN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015, dan pertanggungjawabannya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap jo. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

Adapun komponen satuan harga/biaya perjalanan dinas, sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap jo. Pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, dan pasal 13 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, terdiri atas komponen: (1). uang harian, yang terdiri atas uang makan, uang transportasi lokal, dan uang saku); (2) biaya transportasi, yaitu a. tiket pesawat/kereta api/kapal laut/bus/mobil termasuk biaya transportasi dari ke terminal/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan. Dalam arti, biaya transportasi untuk perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan; b. biaya atau retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; (3). biaya penginapan (akan dijelaskan selanjutnya); (4). uang representasi, hanya diberikan kepada pejabat Negara, pejabat eselon I dan pejabat eselon II; dan (5). sewa kendaraan, dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD Provinsi (vide Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015). Sewa kendaraan sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

Sebelumnya, untuk satuan harga/biaya penginapan akan dijelaskan selanjutnya. Memang terhadap satuan harga/biaya penginapan memerlukan penjelasan yang ekstra. Di dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap jo. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, satuan biaya/harga penginapan sudah diatur.

Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, telah mengatur, “Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum”. Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, telah mengatur: (1). Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya; (2). Dalam hal pelaksanaan SPD (surat perjalanan dinas) tidak menggunakan biaya penginapan (di hotel atau di tempat menginap lainnya) berlaku ketentuan: (a) Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014; (b) Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dibayarkan secara lumpsum.

Pasal 13 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, telah mengatur: (1). biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya; (2). Pelaksana SPD yang tidak menggunakan biaya penginapan (hotel atau di tempat menginap lainnya) diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya, dengan ketentuan: a. tidak terdapat hotel atau tempat menginap lainnya, sehingga Pelaksana SPD menginap di tempat menginap yang tidak menyediakan kuitansi/bukti biaya penginapan; atau b. terdapat hotel atau tempat menginap lainnya, namun Pelaksana SPD (surat perjalanan dinas) tidak menginap di hotel atau tempat menginap lainnya tersebut.

(Bersambung)

PERJALANAN DINAS DAN PENGATURANNYA DALAM PRODUK HUKUM DAERAH

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

cartoon-motorcycle-7

Dua aspek di dalam penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan atas belanja perjalanan dinas yaitu: (1) aspek pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas; dan (2) aspek standar satuan harga perjalanan dinas atau biaya perjalanan dinas.

Sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, satuan harga/biaya perjalanan dinas ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah (Keputusan Gubernur/Walikota/Bupati). Artinya, aspek standar satuan harga perjalanan dinas atau biaya perjalanan dinas ditetapkan dengan produk hukum daerah dalam bentuk penetapan (beschikking) atau Keputusan Kepala Daerah (Keputusan Gubernur/Walikota/Bupati) dengan nomenklatur kurang lebih Keputusan Gubernur/Walikota/Bupati tentang Standar Satuan Harga atau Biaya Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2015, sedangkan untuk aspek pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas ditetapkan dengan produk hukum daerah dalam bentuk pengaturan (regeling) Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati) dengan nomenklatur kurang lebih Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

Bentuk produk hukum daerah, Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati) dengan nomenklatur kurang lebih Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, dan Keputusan Kepala Daerah (Keputusan Gubernur/Walikota/Bupati) dengan nomeklatur kurang lebih Keputusan Gubernur/Walikota/Bupati tentang Standar Satuan Harga atau Biaya Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Di dalam pembentukannya, aspek pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Mengapa Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelakasanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap menjadi pedoman dalam pembentukan Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap? Hal ini merupakan amanat dari Pasal 39 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, “Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan”. Demikian pula di dalam pembentukannya aspek standar satuan harga perjalanan dinas atau biaya perjalanan dinas berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015.

Tentunya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015, sebagai pedoman di dalam pembentukan Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, dan Keputusan Gubernur/Walikota/Bupati tentang Standar Satuan Harga atau Biaya Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2015, masih terdapat berbagai kekurangan atau belum lengkap untuk mengakomodir berbagai kebutuhan dan melengkapi, atas pelaksanaan perjalanan dinas di daerah. Contoh, baik Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 jo. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015, tidak mengatur sama sekali perjalanan dinas jabatan di dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam atau dalam arti perjalanan dalam daerah antar kecamatan dalam kabupaten/kota. Tentunya untuk mengatur hal ini diserahkan ke Pemerintah Daerah masing-masing baik terhadap pengaturannya maupun terhadap penetapan standar satuan harga/biaya perjalanan dinas.

Selesai

PERJALANAN DINAS: 2014 Vs 2015

2 Komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

Perjalanan-Dinas

“Panik” (bingung) dan “galau” (ramai sekali/sibuk beramai-ramai). Panik dan galau, itulah yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Memang sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 19 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi dan telah diundangkan pada tanggal 21 Mei 2014 oleh Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin, para pimpinan pemerintah daerah, para pejabat, staf atau para pegawai negeri sipil daerah sampai dengan pegawai tidak tetap benar-benar dibuat “panik dan galau”, terlebih para pimpinan dan anggota DPRD.

“Kepanikan dan kegalauan” ini lebih disebabkan oleh salah satu ketentuan atau frasa yang termuat di dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015. Ketentuan atau frasa ini sebagaimana diatur pada Lampiran angka III. Kebijakan Penyusunan APBD; 2) Belanja Daerah; b. Belanja Langsung; 3) Belanja Barang dan Jasa; i). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, “Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut: 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD Provinsi; 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil; 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum; 4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, dengan mempedomani besaran satuan biaya yang berlaku dalam APBN sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan”.

Dari ketentuan/frasa ini, perjalanan dinas di lingkungan pemerintah daerah (pejabat/PNSD/pegawai tidak tetap/pimpinan dan anggota DPRD) baik atas pertanggungjawaban dan standar satuan harga/satuan biaya perjalanan dinas benar-benar berpedoman pada besaran dan biaya yang berlaku dalam APBN. Dalam arti bahwa standar satuan harga/satuan biaya dimaksud adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015, dan pertanggungjawabannya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Regulasi inilah yang membuat “panik dan galau” para pejabat/PNSD/pegawai tidak tetap/pimpinan dan anggota DPRD. Mengapa tidak, jika sebelumnya besaran uang perjalanan dinas (standar biaya/satuan biaya) diserahkan kepada pemerintah daerah, maka untuk kali ini standar satuan harga/satuan biaya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015. Implikasinya adalah jika kita “hitung-hitungan” maka selisih penderitaan/selisih pendapatan dari perjalanan dinas berkurang/menurun secara “drastis” dibandingkan dengan tahun 2014.

Bagaimana dengan pengaturan perjalanan dinas tahun 2014? Pengaturan perjalanan dinas tahun 2014 berpedoman pada Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014. Ketentuan atau frasa ini sebagaimana diatur pada Lampiran angka V. Hal-hal Khusus Lainnya; angka 26. “Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, pertanggungjawaban atas komponen perjalanan dinas khusus untuk hal-hal sebagai berikut dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam dan luar negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap: a. Sewa kendaraan dalam kota dan biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil; b. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi; c. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah”.

Dari ketentuan/frasa ini, dipahami bahwa hanya beberapa komponen perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan sesuai komponen pada APBN, yaitu sewa kendaraan dalam kota dan biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil; uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi; dan biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan dapat dibayarkan secara lumpsum sebesar 30% jika tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan. Sedangkan untuk standar biayanya atau satuan-satuan biaya perjalanan dinas ditetapkan oleh Kepala Daerah tanpa mengacu pada standar biaya masukan yang berlaku dalam APBN.

Selesai

PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD (4)

2 Komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

2414_garuda-indonesia

Catatan mengenai “Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD”, sebenarnya saya sudah akhiri pada catatan, “Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Bagian 3”, namun terbitnya Surat Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor: 163.1/1327/KEUDA tanggal 12 Desember 2014 hal pelaksanaan kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD, bagi saya hal ini menimbulkan banyak tafsir atas beberapa pertimbangan yang mendasari terbitnya surat ini, dan dalam pelaksanaannya.

Pertama, pada angka 6 Surat Nomor:163.1/1327/KEUDA, “Dalam penjelasan pasal 25 huruf b PP Nomor 24 Tahuh 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan PP Nomor 21 Tahun 2007, dinyatakan bahwa belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah, baik di dalam daerah maupun keluar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas PNS tingkat A yang ditetapkan oleh Kepala Daerah”. Demikian pula pada angka 7 Surat Nomor:163.1/1327/KEUDA, pernyataan standar perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD setara standar perjalanan dinas PNS tingkat A pun diulangi sebagai bagian frasa dari Surat Nomor:163.1/1327/KEUDA, ….. mengingat standar perjalanan dinas PNS tingkat A tersebut pada angka 6 secara prinsip hanya digunakan untuk pejabat Negara atau pejabat lain yang setara.

Frasa-frasa ini secara nyata masih mengakui bahwa perjalanan dinas pimpinan & anggota DPRD setara dengan perjalanan dinas PNS Tingkat A. Perjalanan dinas tingkat A PNS sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012, adalah untuk pejabat Negara termasuk Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati. Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Pejabat Eselon I (PNS), serta Pejabat lainnya yang setara. Kementerian Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, di dalam merumuskan frasa ini tidak secara utuh membaca keseluruhan perubahan yang terjadi atas pasal 25 ayat (3) PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, PP Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama atas PP Nomor 24 Tahuh 2004, PP Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 24 Tahuh 2004, termasuk PP Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 24 Tahun 2004. Di dalam PP Nomor 21 Tahun 2007, pasal 25 ayat (3) tidak memberi penjelasan lagi tentang tingkat perjalanan pimpinan dan anggota DPRD. Pada penjelasan pasal 25 ayat (3) PP Nomor 21 Tahun 2007 dijelaskan bahwa pasal 25 ayat (3) adalah cukup jelas. Artinya, penjelasan pasal 25 ayat (3) mengenai tingkat perjalanan pimpinan dan anggota DPRD tidak berlaku lagi sebagaimana yang diatur di dalam PP Nomor 24 Tahuh 2004, PP Nomor 37 Tahun 2005, PP Nomor 37 Tahun 2006. Sehingga tidaklah tepat Surat Nomor:163.1/1327/KEUDA, masih mencantumkan bahwa standar perjalanan pimpinan dan anggota DPRD setara dengan PNS tingkat A.

Kedua, Surat Nomor:163.1/1327/KEUDA, sampai saat ini sudah banyak digunakan oleh Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) se-Indonesia sebagai tafsir di dalam menetapkan tingkat perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD. Padahal surat ini hanya menjawab surat Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, sehingga lingkup berlakunya pun hanya untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan DPRD Provinsi Sumatera Barat. Sehingga menimbulkan tafsir bahwa surat ini tidak mengatur kedudukan dan standar perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD pada Kabupaten/Kota. Ketiga, pada angka 7 Surat Nomor:163.1/1327/KEUDA, ….. standar biaya perjalanan dinas bagi bagi anggota DPRD disetarakan dengan standar perjalanan dinas bagi pejabat struktural eselon II. Frasa inipun secara nyata hanya memberi kekuatan hukum pada standar perjalanan dinas bagi anggota DPRD, sedangkan untuk pimpinan DPRD (Provinsi/Kabupaten/Kota) tidak diberi penjelasan. Keempat, jika Kementerian Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Keuangan Daerah, tidak mengakui penjelasan, cukup jelas pasal 25 ayat (3) PP Nomor 21 tahun 2007, dan masih mengakui penjelasan pasal 25 ayat (3) PP Nomor 24 Tahuh 2004, PP Nomor 37 Tahun 2005, PP Nomor 37 Tahun 2006, sebagaimana pertimbangan pada angka 6, maka Surat Nomor:163.1/1327/KEUDA, cacat hukum dan batal demi hukum karena surat ini bertentangan dengan PP Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 21 Tahun 2007. Kelima, …. perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Daerah mempedomani besaran satuan biaya yang berlaku dalam APBN sebagaimana yang diatur dengan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012). Frasa ini ditetapkan di dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan pada tanggal 19 Mei 2014. Delapan bulan sudah ditetapkannya Permendagri Nomor 37 Tahun 2014, belum ditindaklanjuti oleh Kemendagri dalam penjelasan surat atau produk hukum lainnya secara keseluruhan kepada Pemerintah Daerah.

Dari penjelasan di atas, saya berpendapat bahwa untuk mengisi kekosongan hukum sebagai dasar penetapan tingkat perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD, Kemendagri selaku penerima kewenangan dan sebagai Kementerian pembina Pemerintahan Daerah sesegera mungkin menerbitkan surat yang ditujukan kepada seluruh Pemerintah Daerah, tanpa mempertimbangkan lagi pasal 25 ayat (3) PP Nomor 24 Tahuh 2004, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 21 Tahun 2007, namun dengan lebih mempertimbangkan pasal 4 ayat (1) PP Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolan Keuangan Daerah, “keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”, serta dalam upaya penghematan anggaran yang bersumber dari APBD. Pemerintah Daerah saat ini lebih membutuhkan selembar surat dari Kemendagri untuk memberi penjelasan secara komprehensif atas penetapan tingkat perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD, daripada penjelasan secara lisan yang disampaikan oleh pejabat di lingkup Kemendagri yang dikemudian hari tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum pada saat pemeriksaan (internal/eksternal).

Selesai

Older Entries

%d blogger menyukai ini: