Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

finance apbd

Sebelum membahas lebih lanjut tentang Perubahan APBD, terlebih dahulu disajikan regulasi yang mengatur tentang perubahan APBD: (a). Pasal 28 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (b). Pasal 316 dan pasal 317 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; (c). Pasal 81, pasal 82, pasal 83, pasal 84 dan pasal 85 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (d). Pasal 154, pasal 155, pasal 156, pasal 157, pasal 158, pasal 159, pasal 160, pasal 161, pasal 162, pasal 163, pasal 164, pasal 165, pasal 166, pasal 167, pasal 168, pasal 169, pasal 170, pasal 171, dan pasal 172 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; (e). Permendagri No. 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 (sesuai tahun anggaran).

Perubahan APBD pada prinsipnya dilakukan untuk menyesuaikan APBD dengan perkembangan dan/atau oleh karena akibat perubahan keadaan. Perkembangan dan/atau perubahan keadaan apabila terjadi: (a). perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA (kebijakan umum APBD); (b). keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; (c). keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan. Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; (d). keadaan darurat; dan/atau (e). keadaan luar biasa.

Pada pokoknya, perubahan APBD dilakukan penyesuaian oleh karena akibat terjadinya 1 (satu) perkembangan yakni perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA (kebijakan umum APBD), dan perubahan APBD dilakukan penyesuaian oleh karena terjadinya 4 (empat) perubahan keadaan yakni (1). keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; (2). keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.; (3). keadaan darurat; dan/atau (4). keadaan luar biasa.

Kelima parameter perkembangan dan/atau perubahan keadaan untuk menyesuaikan APBD Perubahan akan dibahas lebih lanjut satu per satu. Namun pada intinya bahwa kelima parameter perubahan APBD ini, baik antara perkembangan dengan perubahan karena keadaan saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Terdapat pula antara perkembangan dan perubahan keadaan yang tidak saling berkaitan dengan pekembangan dengan perubahan keadaan dengan lainnya. Misalnya, perubahan APBD oleh keadaan luar biasa tidak berkaitan dengan perkembangan dan perubahan keadaan lainnya. Oleh karena perubahan APBD yang disebabkan oleh keadaan luar biasa merupakan perubahan khusus dan menjadi bagian dari perubahan kedua atas APBD, dan bukan merupakan bagian dari perubahan APBD yang diakibatkan oleh (a). perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA (kebijakan umum APBD); (b). keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; (c). keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau (d). keadaan darurat.

Demikian pula atas perubahan APBD oleh karena keadaan darurat dan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Perubahan APBD oleh karena keadaan darurat dan pergeseran anggaran lebih pada perubahan APBD yang sebelumnya telah dilakukan perubahan APBD melalui mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, dan selanjutnya hanya menyesuaikan ke dalam Perubahan APBD.

Saya berpendapat, dari kelima parameter perubahan APBD oleh karena perkembangan dan perubahan keadaan, maka hanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA (kebijakan umum APBD) dan keadaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang dilakukan dengan terlebih dahulu merubah KUA dan PPAS Perubahan. Sedangkan untuk perubahan keadaan oleh karena pergeseran, dan keadaan darurat hanya merupakan penyesuaian atas perubahan APBD melalui PPAS Perubahan saja.

Selain itu, terdapat beberapa catatan yang akan mendasari penganggaran perubahan APBD, contohnya sebagaimana yang diatur di dalam Permendagri No. 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, antara lain: (a). Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, pemerintah daerah dilarang untuk menganggarkan kegiatan pada kelompok belanja langsung dan jenis belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa pada kelompok belanja tidak langsung, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan serta bantuan keuangan yang bersifat khusus tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015.

Selesai