PELAKSANAAN APBD (BAGIAN 4)

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

100 ribu

Pada catatan sebelumnya “Pelaksanaan APBD (Bagian 3)” telah dibahas mengenai pelaksanaan anggaran belanja daerah, berikut ini lanjutannya.

Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan pejabat lainnya yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Dan pembayaran atas beban APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBD dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh BUD (bendahara umum daerah)/kuasa BUD. Dalam rangka pelaksanaan pembayaran dan penerbitan SP2D, kuasa BUD berkewajiban untuk: a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran; b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran; c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah; dan e. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan SKPD, Kepala daerah dapat memberikan izin pembukaan rekening. Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.

Uang Persediaan.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah: a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran. Perintah pembayaran adalah perintah membayarkan atas bukti-bukti pengeluaraan yang sah dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan tidak dipenuhi. Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

Sebelumnya dapat dijelaskan pengertian pembiayaan daerah sebagaimana diatur di dalam pasal 1 angka 54 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengelolaan anggaran pembiayaan daerah dilakukan oleh PPKD (pejabat pengelola keuangan daerah), dan semua penerimaan dan pengeluaraan pembiayaan daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Sebagaimana dijelaskan dalam catatan sebelumnya, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: 1) pendapatan daerah; 2) belanja daerah; dan 3) pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan yang mencakup: a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); b. pencairan dana cadangan; c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; d. penerimaan pinjaman daerah; e. penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan f. penerimaan piutang daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan mencakup: a. pembentukan dana cadangan; b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; c. pembayaran pokok utang; d. pemberian pinjaman daerah.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

DPAL-SKPD.

Pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya. Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD, Kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan. Jumlah anggaran dalam DPAL-SKPD dapat disahkan setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap: a. sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan; b. sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D; atau c. SP2D yang belum diuangkan.

(Bersambung)

PELAKSANAAN APBD (BAGIAN 3)

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

redenominasi-rupiah130203c

Pada catatan sebelumnya “Pelaksanaan APBD (Bagian 2)” telah dibahas mengenai anggaran kas dan pelaksanaan anggaran pendapatan daerah, berikut ini lanjutannya.

Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah.

Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan. Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. Bukti-bukti yang lengkap dan sah harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ranperda tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah. Pengeluaran kas dilakukan sebelum ranperda tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah, tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Dan belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan dilaksanakan atas persetujuan kepala daerah. Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah. Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan. Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instansi/lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Pimpinan instansi/lembaga penerima dana tanggap darurat bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada atasan langsung dan kepala daerah. Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

Gaji pegawai negeri sipil daerah dibebankan dalam APBD. Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi (tambahan penghasilan bagi PNS dibahas tersendiri).

Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, atau DPA-SKPD, atau dokumen lain yang disamakan dengan SPD. Yang dimaksud dengan DPA-SKPD adalah untuk kegiatan yang sudah jelas alokasinya, misalnya pinjaman daerah, dan DAK. Sedangkan yang dimaksud dengan dokumen lainnya yang dipersamakan dengan SPD adalah keputusan tentang pengangkatan pegawai. Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan pembayaran pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBD. Untuk melaksanakan ketentuan ini, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berwenang: a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih; b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi per-syaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa; c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan; d. membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan; e. memerintahkan pembayaran atas beban APBD.

(Bersambung)

PELAKSANAAN APBD (BAGIAN 2)

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok 
 
YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH

Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

Berita-Hari-Ini-Pagi-Ini-Rupiah-Mulai-Bangkit-Dari-Keterpurukan-

Pada catatan sebelumnya “Pelaksanaan APBD (Bagian 1)” telah dibahas mengenai azas umum pelaksanaan APBD dan penyiapan dokumen pelaksanaan APBD, berikut ini lanjutannya.

Anggaran Kas.

Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD. Rancangan anggaran kas SKPD disampaikan kepada PPKD (pejabat pengelola keuangan daerah) selaku BUD (bendahara umum daerah) bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD. Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD. PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan. Anggaran kas memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. Mekanisme pengelolaan anggaran kas pemerintah daerah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

Format anggaran kas pemerintah daerah tercantum dalam Lampiran B.II. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah.

Setiap SKPD yang mempunyai sumber pendapatan dan yang memungut pendapatan daerah wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. Semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah. Yang dimaksud dengan penerimaan adalah uang yang masuk ke kas daerah, sedangkan yang dimaksud dengan pendapatan adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, dan yang dimaksud dengan rekening kas umum daerah adalah tempat penyimpanan uang dan surat berharga yang ditetapkan oleh kepala daerah. Dikecualikan terhadap penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah, seperti penerimaan BLUD (badan layanan umum daerah). BLUD merupakan SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Selain itu, bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja. Bagi daerah yang kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi dapat melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam ketentuan ini yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran dimaksud. Bagi pemerintah daerah yang sudah menerapkan on-line banking system dalam sistem dan prosedur penerimaannya, maka penerimaan pendapatan semacarn ini perlu pengaturan khusus yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Peraturan daerah dimaksud tidak boleh melanggar kepentingan umum dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima dan/atau kegiatannya berdampak pada penerimaan daerah wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut.

Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran. Dikecualikan terhadap penerimaan BLUD yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri. Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari basil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah. Semua penerimaan daerah apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah.

Pengembalian atas kelebihan pajak, retribusi, pengembalian tuntutan ganti rugi dan sejenisnya dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan untuk pengembalian penerimaan yang terjadi dalam tahun yang sama. Pengembalian dapat dilakukan apabila didukung dengan bukti-bukti yang sah. Untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Semua pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan dicatat sebagai pendapatan daerah.

(Bersambung)

PELAKSANAAN APBD (BAGIAN 1)

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

mata uang indonesia

Untuk pelaksanaan APBD, beberapa regulasi telah mengaturnya yakni (a). Pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 20 dan pasal 21 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (b). Pasal 54 sampai dengan pasal 79 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan (c). Pasal 122 sampai dengan pasal 153 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011.

Azas Umum Pelaksanaan APBD.

Kadang kala kita dalam membaca, menelaah. mengkaji dan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sering mengabaikan azas umum atas pelaksanaan APBD. Yang menjadi perhatian dan fokus kita di dalam membaca, menelaah, mengkaji dan melaksanakan APBD hanya berkenaan dengan proses, tahapan dan teknis dalam pelaksanaan APBD. Padahal asas merupakan dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Azas umum pelaksanaan APBD inilah yang digunakan oleh para pemeriksa internal maupun eksternal di dalam mendukung berbagai temuan dan rekomendasi mereka.

Azas umum pelaksanaan APBD telah diatur di dalam pasal 54 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan pasal 122 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011. Berikut ini beberapa azas umum pelaksanaan APBD: (a). SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD; (b). Pelaksanaan belanja daerah, harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (c). Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD; (d). Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; (e). Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; (f). Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja; (g) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja; (h) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD; (i). Pengeluaran dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran; (j). Kriteria keadaan darurat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (k). Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD; (l) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyiapan Dokumen Pelaksanaan APBD.

Setelah APBD ditetapkan dengan waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja, PPKD (pejabat pengelola keuangan daerah) memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD untuk masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Kepala satuan kerja perangkat daerah menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota. Rancangan DPA-SKPD, merinci sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan. Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah disusunnya kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan disampaikan.

Khusus pada SKPKD (satuan kerja pengelola keuangan daerah) disusun DPA-SKPD dan DPA-PPKD. DPA-SKPD memuat program/kegiatan, sedangkan DPA-PPKD digunakan untuk menampung: (a). Pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah; (b). Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; (c). Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD yang bersangkutan. Verifikasi atas rancangan DPA-SKPD, diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, sejak ditetapkannya peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Berdasarkan hasil verifikasi, PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah. DPA-SKPD yang telah disahkan disampaikan kepala SKPD yang bersangkutan, kepada satuan kerja pengawasan daerah (inspektorat), dan BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan. DPA-SKPD, digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/barang.

Format DPA-SKPD tercantum dalam Lampiran B.I. dan format DPA-PPKD tercantum dalam Lampiran B.I.b Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011.

(Bersambung)

PENYAMPAIAN, PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN EVALUASI RANPERDA PERUBAHAN APBD

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

rupiahku

Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada kepala daerah. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebelum disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat. Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran yang direncanakan. Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh sekretariat daerah.

Penyampaian/pengajuan, pembahasan, persetujuan DPRD/penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD diatur di dalam pasal 317 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; pasal 83 dan pasal 84, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan pasal 172 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Penyampaian/pengajuan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, sepertinya terdapat frasa yang berbeda. Frasa pengajuan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD lebih digunakan di dalam pasal 317 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; pasal 83 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan frasa penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD lebih digunakan di dalam 172 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah menyampaikan/mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung termasuk nota keuangan perubahan APBD, perubahan RKPD, dan perubahan KUA serta PPAS. Penyampaian/pengajuan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan.

DPRD menetapkan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD. Pembahasan rancangan peraturan daerah temtang perubahan APBD berpedoman pada kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD yang telah disepakati antara kepala daerah dan pimpinan DPRD. Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. Sebagai catatan, bahwa penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Apabila DPRD sampai batas waktu (paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.

Format susunan nota keuangan perubahan APBD tercantum dalam Lampiran C.VII, dan format persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tercantum dalam Lampiran C.VIII. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Tata cara evaluasi dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD provinsi dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan APBD provinsi menjadi peraturan daerah dan peraturan gubernur, dan tata cara evaluasi dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD kabupaten/kota dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran perubahan APBD kabupaten/kota menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota, berlaku ketentuan sebagaimana tata cara evaluasi dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Demikian pula, untuk pembatalan peraturan daerah tentang perubahan APBD apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala daerah dilakukan dengan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah tentang perubahan APBD. Sedangkan untuk tata cara penyempurnaan hasil evaluasi berlaku ketentuan sebagaimana tata cara penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan kepala daeerah.

Selesai

PENYIAPAN RANPERDA PERUBAHAN APBD

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

uang rupiah

Sebelumnya telah dibahas penyebab dilakukannya penyesuaian/perubahan APBD, yakni dengan menyesuaikan APBD dengan perkembangan dan/atau oleh karena akibat perubahan keadaan. Perkembangan dan/atau perubahan keadaan apabila terjadi: a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA (kebijakan umum APBD); b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; d. keadaan darurat; dan/atau e. keadaan luar biasa.

Mekanisme selanjutnya adalah penyiapan ranperda (rancangan peraturan daerah) tentang perubahan APBD. Penyiapan ranperda tentang perubahan APBD diatur di dalam pasal 166, pasal 167, pasal 168, pasal 169, pasal 170 dan pasal 171 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

RKA-SKPD (rencana kerja dan anggaran SKPD) yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD (dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD) yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD (pejabat pengelola keuangan daerah) untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD (tim anggaran pemerintah daerah). Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dan DPPA-SKPD dengan kebijakan umum perubahan APBD serta PPA (prioritas dan plafon anggaran) perubahan APBD, prakiraan maju yang direncanakan atau yang telah disetujui dan dokumen perencanaan Iainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, standar analisis belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD dan DPPA-SKPD yang memuat program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan, SKPD melakukan penyempurnaan.

RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disempurnakan oleh SKPD, disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD. RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah dibahas TAPD, dijadikan bahan penyusunan ranperda tentang perubahan APBD dan ranperkada tentang penjabaran perubahan APBD oleh PPKD.

Ranperda tentang perubahan APBD dan ranperkada (rancangan peraturan kepala daerah) tentang penjabaran perubahan APBD yang disusun oleh PPKD memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Ranperda tentang perubahan APBD terdiri dari ranperda tentang perubahan APBD beserta lampirannya. Lampiran ranperda terdiri dari: a. ringkasan perubahan APBD; b. ringkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; c. rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; d. rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; e. rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; f. daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; g. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan h.daftar pinjaman daerah.

Ranperkada tentang penjabaran perubahan APBD terdiri dari ranperkada tentang penjabaran perubahan APBD beserta Iampirannya. Lampiran ranperkada terdiri dari: a. ringkasan penjabaran perubahan anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah; dan b. penjabaran perubahan APBD menurut organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Format ranperda tentang perubahan APBD beserta lampiran tercantum dalam Lampiran C.V, dan format ranperkeda tentang penjabaran perubahan APBD beserta lampiran tercantum dalam Lampiran C.VI. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dirubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Ranperda tentang perubahan APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada kepala daerah. Ranperda tentang perubahan APBD sebelum disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat. Sosialisasi ranperda tentang perubahan APBD bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran yang direncanakan. Penyebarluasan ranperda tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh sekretariat daerah.

Selesai

PERUBAHAN APBD: KARENA KEADAAN LUAR BIASA

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

apbd kita 2

Di dalam regulasi keuangan negara dan keuangan daerah terdapat perbedaan sebab-sebab dapat dilakukannya perubahan APBD. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana yang diatur di dalam pasal 28 ayat (3) hanya mengenal 3 (tiga) penyebab dapat dilakukan perubahan APBD, yakni: (a). Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; (b). Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; (c). Keadaan yang menyebabkan SILPA yang harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.

Sedangkan pasal 316 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, pasal 81 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan pasal 154 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, mengenal 5 (lima) penyebab dapat dilakukan perubahan APBD, yakni: (a). Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; (b). Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; (c). Keadaan yang menyebabkan SILPA yang harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan; (c). Keadaan darurat; dan (d). Keadaan luar biasa. Dengan demikian pasal 28 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, tidak mengenal perubahan APBD disebabkan oleh keadaan darurat dan keadaan luar biasa.

Pasal 316 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 82 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan pasal 154 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, telah menetapkan syarat utama perubahan APBD yang disebabkan oleh keadaan luar biasa, yakini perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Dari frasa ini saya berpendapat: (a). Perubahan APBD dapat dilakukan beberapa kali dalam 1 (satu) tahun angaran; (b). Perubahan APBD yang pertama dilakukan disebabkan: perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; keadaan yang menyebabkan SILPA yang harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan; dan keadaan darurat. Yang memberi arti, pendanaan keadaan luar biasa bukan termasuk ke dalam penyebab dilakukannya perubahan pertama atas APBD; (c). Perubahan kedua dan seterusnya dapat dilakukan karena pendanaan keadaan darurat.

Selain syarat utama, terdapat syarat teknis dapat dilakukannya perubahan APBD karena pendanaan keadaan luar biasa sebagaimana yang diatur dalam pasal 163, pasal 164, dan pasal 165 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Syarat teknis dapat dilakukannya perubahan APBD yang kedua dan seterusnya, adalah keadaan luar biasa dimana keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen). Persentase 50% (lima puluh persen) adalah selisih (gap) kenaikan antara pendapatan dan belanja dalam APBD.

Dalam hal kejadian Iuar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami peningkatan Iebih dari 50% (lima puluh persen), dapat dilakukan penambahan kegiatan baru dan/atau penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan. Penambahan kegiatan baru diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD. Penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD. RKA-SKPD dan DPPA-SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua APBD.

Dalam hal kejadian Iuar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen), maka dapat dilakukan penjadwalan ulang/pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan Iainnya dalam tahun anggaran berjalan. Penjadwalan ulang/pengurangan capaian target diformulasikan ke dalam DPPA-SKPD. DPPA-SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua APBD.

Selesai

Older Entries

%d blogger menyukai ini: