PEMANFAATAN “BSG/BGS” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 1)

Tinggalkan komentar

Serial: Catatan Pojok

PEMANFAATAN “BSG/BGS” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 1)

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo

Sebelum membahas lebih lanjut tentang Bangun Serah Guna/Bangun Susun Guna, berikut ini disajikan pengertian mengenai Bangun Serah Guna/Bangun Susun Guna. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. Sedangkan Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Bangun Serah Guna/Bangun Susun Guna merupakan salah satu bentuk dari pemanfaatan barang milik daerah, selain sewa, pinjam pakai, KSP (kerja sama pemanfaatan), dan KSPI (kerja sama penyediaan infrastruktur).

Prinsip Umum BGS/BSG.

BGS/BSG barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan: a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.

Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian dari hasil pelaksanaan BGS/BSG harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama pemerintah daerah. Biaya persiapan BGS/BSG yang dikeluarkan Pengelola Barang atau Pengguna Barang sampai dengan penunjukan mitra BGS/BSG dibebankan pada APBD. Biaya persiapan BGS/BSG yang terjadi setelah ditetapkannya mitra BGS/BSG dan biaya pelaksanaan BGS/BSG menjadi beban mitra yang bersangkutan. Penerimaan hasil pelaksanaan BGS/BSG merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

BGS/BSG barang milik daerah oleh karena Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut, dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.

Penetapan status Penggunaan barang milik daerah sebagai hasil dari pelaksanaan BGS/BSG dilaksanakan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD terkait. Hasil pelaksanaan BGS/BSG adalah bangunan beserta fasilitas yang telah diserahkan oleh mitra setelah berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan untuk BGS atau setelah selesainya pembangunan untuk BSG.

Mitra BGS atau mitra BSG yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian: a. wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Daerah setiap tahun sesuai besaran yang telah ditetapkan; b. wajib memelihara objek BGS/BSG; dan c. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan: 1. tanah yang menjadi objek BGS/BSG; 2. hasil BGS yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan/atau 3. hasil BSG. Mitra BGS barang milik daerah harus menyerahkan objek BGS kepada Gubernur/Bupati/Walikota pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

Pihak Pelaksana BGS/BSG.

Pihak yang dapat melakukan BGS/BSG adalah Pengelola Barang. Pihak yang dapat menjadi mitra BGS/BSG meliputi: a. Badan Usaha Milik Negara; b. Badan Usaha Milik Daerah; c. Swasta kecuali perorangan; dan/atau d. Badan Hukum lainnya. Dalam hal mitra BGS/BSG membentuk konsorsium, mitra BGS/BSG harus membentuk badan hukum Indonesia sebagai pihak yang bertindak untuk dan atas nama mitra BGS/BSG dalam perjanjian BGS/BSG.

Objek BGS/BSG.

Objek BGS/BSG meliputi: a. barang milik daerah berupa tanah yang berada pada Pengelola Barang; atau b. barang milik daerah berupa tanah yang berada pada Pengguna Barang. Dalam hal barang milik daerah berupa tanah yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang yang bersangkutan, BGS/BSG dapat dilakukan setelah terlebih dahulu diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota. BGS/BSG dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan mengikutsertakan Pengguna Barang sesuai tugas dan fungsinya. Keikutsertaan Pengguna Barang dalam pelaksanaan BGS/BSG, adalah mulai dari tahap persiapan pembangunan, pelaksanaan pembangunan sampai dengan penyerahan hasil BGS/BSG.

(Bersambung)

Iklan

PEMANFAATAN “KERJA SAMA PEMANFAATAN” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 6)

Tinggalkan komentar

Serial: Catatan Pojok

PEMANFAATAN “KERJA SAMA PEMANFAATAN” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 6)

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo

Dalam rangka menentukan kelayakan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan KSP, Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang dapat menugaskan penilai atau pihak yang berkompeten untuk melakukan analisis kelayakan perpanjangan pelaksanaan KSP. Penilai atau pihak yang berkompeten menyampaikan laporan analisis kelayakan perpanjangan yang merupakan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang. Tim KSP menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang.

Apabila laporan hasil pelaksanaan tugas Tim KSP menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu KSP tidak dapat disetujui, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat penolakan perpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada mitra KSP disertai dengan alasan. Apabila laporan hasil pelaksanaan tugas Tim KSP menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu KSP dapat disetujui, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada mitra KSP.

Berdasarkan surat persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP, Tim KSP menyusun perjanjian perpanjangan jangka waktu KSP sekaligus menyiapkan hal-hal teknis yang diperlukan. Perpanjangan jangka waktu KSP berlaku pada saat penandatanganan perjanjian KSP antara Gubernur/Bupati/Walikota dengan mitra KSP dilakukan.

Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP atas barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang diajukan oleh mitra KSP kepada Pengguna Barang. Permohonan dilampirkan: a. proposal perpanjangan KSP; b. data dan kondisi objek KSP; dan c. bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Pengguna Barang melakukan penelitian administrasi atas permohonan perpanjangan jangka waktu KSP yang disampaikan oleh mitra KSP. Berdasarkan hasil penelitian administrasi Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP kepada Pengelola Barang. Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP, dilampirkan: a. proposal perpanjangan KSP; b. data dan kondisi objek KSP; dan c. bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Apabila berdasarkan hasil penelitian, Pengelola Barang menyetujui usulan perpanjangan jangka waktu KSP, maka Pengelola Barang: a. membentuk Tim KSP; dan b. menugaskan Penilai.

Tim KSP bertugas antara lain: a. menyiapkan perjanjian perpanjangan KSP; b. menghitung besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan KSP berdasarkan dan/atau dengan mempertimbangkan hasil penilaian; c. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Pengelola Barang. Tim KSP menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Pengelola Barang. Apabila hasil pelaksanaan tugas Tim KSP menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu KSP tidak dapat disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat penolakan perpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada mitra KSP disertai dengan alasan. Apabila hasil pelaksanaan tugas Tim KSP menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu KSP dapat disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada mitra KSP. Berdasarkan persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP, Tim KSP menyusun perjanjian perpanjangan jangka waktu KSP sekaligus menyiapkan hal-hal teknis yang diperlukan.

Penilai, bertugas melakukan penghitungan nilai barang milik daerah yang akan dijadikan objek KSP, besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan KSP. Penilai, menyampaikan laporan penilaian yang merupakan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengelola Barang.

Dalam rangka menentukan kelayakan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan KSP atas permohonan perpanjangan, Pengelola Barang dapat menugaskan penilai atau pihak yang berkompeten untuk melakukan analisis kelayakan perpanjangan pelaksanaan KSP. Perpanjangan jangka waktu KSP berlaku pada saat penandatanganan perjanjian KSP antara Pengelola Barang dengan mitra KSP dilakukan.

Dalam hal Gubernur/Bupati/Walikota atau Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan perpanjangan jangka waktu KSP, objek KSP beserta sarana berikut fasilitasnya diserahkan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota atau Pengelola Barang pada saat berakhirnya jangka waktu KSP sebagaimana diatur dalam perjanjian KSP. Penyerahan objek KSP beserta sarana dan prasarananya, dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) antara mitra KSP dengan: a. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.

(Selesai)

PEMANFAATAN “KERJA SAMA PEMANFAATAN” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 5)

Tinggalkan komentar

Serial: Catatan Pojok

PEMANFAATAN “KERJA SAMA PEMANFAATAN” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 5)

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo

Tata Cara Pelaksanaan KSP Barang Milik Daerah Yang Berada Pada Pengguna Barang.

Tahapan pelaksanaan KSP atas barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang meliputi: a. permohonan; b. penelitian administrasi; c. pembentukan Tim dan penilaian; d. perhitungan besaran kontribusi dan persentase pembagian keuntungan; e. persetujuan; f. pemilihan mitra; g. penerbitan keputusan; h. penandatanganan perjanjian; dan i. pelaksanaan.

Permohonan KSP atas barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang, diajukan oleh Pengguna Barang untuk memperoleh persetujuan dari Pengelola Barang. Permohonan paling sedikit memuat: a. latar belakang permohonan; b. rencana peruntukan KSP; c. jangka waktu KSP; dan d. usulan besaran penerimaan daerah dari KSP. Permohonan dilengkapi dengan: a. data calon mitra KSP; b. proposal rencana usaha KSP; c. data barang milik daerah yang akan dijadikan objek KSP; dan d. surat pernyataan dari Pengguna Barang. Surat pernyataan dari Pengguna Barang menegaskan bahwa: a. Barang milik daerah yang akan menjadi objek KSP tidak sedang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD; dan b. Pelaksanaan KSP barang milik daerah tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.

Dalam hal Pengguna Barang mengusulkan penetapan mitra KSP melalui mekanisme penunjukan, maka pengajuan permohonan dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang disertai data calon mitra KSP. Data calon mitra KSP meliputi: a. nama; b. alamat; c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. bentuk kelembagaan, jenis kegiatan usaha, fotokopi Surat Izin Usaha/Tanda Izin Usaha atau yang sejenis, untuk calon mitra KSP yang berbentuk badan hukum/badan usaha.

Persetujuan atas permohonan KSP diberikan oleh Pengelola Barang berdasarkan laporan panitia pemilihan mitra dan laporan Tim KSP dengan mempertimbangkan hasil penilaian. Apabila Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan KSP tersebut, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai dengan alasan. Pemberian persetujuan dilakukan oleh Pengelola Barang dengan menerbitkan surat persetujuan. Surat Persetujuan paling sedikit memuat: a. objek KSP; b. peruntukan KSP; c. nilai barang milik daerah yang menjadi objek KSP sebagai besaran nilai investasi pemerintah; d. minimal besaran kontribusi tetap; e. minimal persentase pembagian keuntungan; dan f. jangka waktu KSP.

Berdasarkan Surat Persetujuan KSP, Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan keputusan pelaksanaan KSP. Berdasarkan keputusan pelaksanaan KSP, para pihak menandatangani perjanjian KSP dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlaku keputusan pelaksanaan KSP. Surat persetujuan KSP dari Pengelola Barang dinyatakan tidak berlaku apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan surat perjanjian KSP. Penandatanganan perjanjian, dilakukan setelah mitra KSP menunjukkan bukti pembayaran kontribusi tetap tahun pertama.

Ketentuan pelaksanaan KSP barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang mutatis mutandis berlaku untuk pelaksanaan KSP barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.

Perpanjangan Jangka Waktu KSP, Berada Pada Pengelola Barang & Pengguna Barang.

Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP atas barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang diajukan oleh mitra KSP kepada Gubernur/Bupati/Walikota paling lambat 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu KSP. Permohonan dilampiri: a. proposal perpanjangan KSP; b. data dan kondisi objek KSP; dan c. bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Gubernur/Bupati/Walikota meneliti permohonan, serta mengevaluasi kelayakan perpanjangan pelaksanaan KSP yang telah berlangsung. Apabila berdasarkan hasil penelitian, Gubernur/Bupati/Walikota menyetujui usulan perpanjangan jangka waktu KSP, maka Gubernur/Bupati/Walikota: a. membentuk Tim KSP; dan b. menugaskan penilai untuk melakukan penghitungan nilai barang milik daerah yang akan dijadikan objek KSP, besaran kontribusi tetap, dan persentase pembagian keuntungan KSP. Tugas Tim KSP, antara lain: a. menyiapkan perjanjian perpanjangan KSP; b. menghitung besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan KSP berdasarkan dan/atau dengan mempertimbangkan hasil Penilaian; dan c. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Dalam rangka menentukan kelayakan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan KSP, Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang dapat menugaskan penilai atau pihak yang berkompeten untuk melakukan analisis kelayakan perpanjangan pelaksanaan KSP. Penilai atau pihak yang berkompeten menyampaikan laporan analisis kelayakan perpanjangan yang merupakan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang. Tim KSP menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang.

(Bersambung)

PEMANFAATAN “KERJA SAMA PEMANFAATAN” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 4)

Tinggalkan komentar

Serial: Catatan Pojok

PEMANFAATAN “KERJA SAMA PEMANFAATAN” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 4)

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo

Tata Cara Pelaksanaan KSP Barang Milik Daerah Yang Berada Pada Pengelola Barang.

Tahapan pelaksanaan KSP atas barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang meliputi: a. inisiatif atau permohonan; b. penelitian administrasi; c, pembentukan Tim dan penilaian; d. perhitungan besaran penerimaan daerah dari KSP berupa kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan; e. pemilihan mitra; f. penerbitan keputusan; g. penandatanganan perjanjian; dan h. pelaksanaan.

KSP atas barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang dapat dilakukan berdasarkan: a. inisiatif Gubernur/Bupati/Walikota; atau b. permohonan dari pihak lain. Inisiatif Gubernur/Bupati/Walikota terhadap KSP atas barang milik daerah, dituangkan dalam bentuk rekomendasi KSP barang milik daerah. Inisiatif Gubernur/Bupati/Walikota dapat berasal dari rencana kebutuhan yang disampaikan oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.

Permohonan dari Pihak Lain atas KSP atas barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang, diusulkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Permohonan dari Pihak Lain paling sedikit memuat: a. latar belakang permohonan; b. rencana peruntukan KSP; c. jangka waktu KSP; dan d. usulan besaran penerimaan daerah dari KSP. Permohonan dari Pihal Lain dilengkapi dengan: a. data barang milik daerah yang direncanakan untuk dilakukan KSP; b. data pemohon KSP; c. proposal rencana usaha KSP; dan d. informasi lainnya berkaitan dengan usulan KSP. Informasi lainnya berkaitan dengan dengan usulan KSP, antara lain: a. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan penataan kota; dan b. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan. Kelengkapan informasi berupa Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan penataan kota dan bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan tidak diberlakukan untuk KSP dalam rangka mengoperasionalkan barang milik daerah.

Pengelola Barang melakukan penelitian administrasi atas dokumen barang milik daerah yang akan dilakukan KSP. Dokumen barang milik daerah yang akan dilakukan KSP meliputi: a. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan; b. dokumen pengelolaan barang milik daerah; dan c. dokumen penatausahaan barang milik daerah. Apabila hasil penelitian administrasi, barang milik daerah dapat dilakukan KSP, Gubernur/Bupati/Walikota: a. membentuk Tim KSP; dan b. menugaskan Penilai melalui Pengelola Barang untuk melakukan penilaian barang milik daerah yang akan dilakukan KSP guna mengetahui nilai wajar atas barang milik daerah bersangkutan.

Dalam hal barang milik daerah dapat dilakukan KSP, maka Gubernur/Bupati/Walikota membentuk Tim KSP. Tim KSP bertugas: a. menyiapkan rincian kebutuhan bangunan dan fasilitas yang akan ditenderkan apabila KSP berdasarkan inisiatif Gubernur/Bupati/Walikota dan bukan dalam rangka mengoperasionalkan barang milik daerah; b. menghitung besaran penerimaan daerah dari KSP berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian; c. menyiapkan perjanjian KSP; d. menyiapkan Berita Acara Serah Terima (BAST) objek KSP dari Pengelola Barang kepada mitra KSP; dan e. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim KSP dapat mengikutsertakan SKPD/Unit Kerja teknis yang berkompeten. Dalam rangka menentukan kelayakan bisnis KSP, Gubernur/Bupati/Walikota dapat menugaskan penilai atau pihak lain yang berkompeten untuk melakukan: a. analisis penggunaan atas barang milik daerah yang akan dilakukan KSP; atau b. analisis kelayakan bisnis atas proposal KSP. Hasil penilaian (hasil penilaian barang milik daerah yang akan dilakukan KSP guna mengetahui nilai wajar atas barang milik daerah bersangkutan) dan laporan analisis (analisis penggunaan atas barang milik daerah yang akan dilakukan KSP atau analisis kelayakan bisnis atas proposal KSP) disampaikan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota sebagai bagian dalam menentukan pelaksanaan KSP.

Berdasarkan laporan analisis dan/atau mempertimbangkan laporan penilaian nilai wajar barang milik daerah, Tim KSP menghitung besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan. Dalam hal usulan besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan yang diajukan oleh pihak lain lebih besar dari hasil perhitungan Tim KSP, besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan yang ditetapkan dalam persetujuan KSP adalah sebesar usulan besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan yang diajukan oleh pihak lain. Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan dijadikan nilai limit terendah dalam pelaksanaan pemilihan mitra KSP.

Pemilihan mitra KSP dilakukan oleh panitia pemilihan dilakukan berdasarkan pemilihan dan penetapan mitra pemanfaatan barang milik daerah. Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan keputusan pelaksanaan KSP. Keputusan pelaksanaan KSP paling sedikit memuat: a. objek KSP; b. peruntukan KSP; c. penerimaan daerah dari KSP; d. identitas mitra KSP; dan e. jangka waktu KSP. Berdasarkan keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang pelaksanaan KSP, para pihak menandatangani Perjanjian KSP dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlaku keputusan pelaksanaan KSP. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak keputusan pelaksanaan KSP ditetapkan tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian KSP, keputusan pelaksanaan KSP dinyatakan tidak berlaku. Penandatanganan perjanjian KSP, dilakukan setelah mitra KSP menunjukkan bukti pembayaran kontribusi tetap tahun pertama.

Mitra KSP harus melaksanakan KSP sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KSP. Apabila KSP dilakukan bukan dalam rangka mengoperasionalkan barang milik daerah, maka pada saat pembangunan selesai dilaksanakan, mitra KSP wajib: a. menyerahkan bangunan hasil KSP beserta fasilitasnya yang merupakan bagian dari kontribusi tetap dan pembagian keuntungan; dan b. dapat langsung mengoperasionalkan hasil KSP yang dibangun sesuai dengan perjanjian KSP.

(Bersambung)

PEMANFAATAN “KERJA SAMA PEMANFAATAN” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 3)

Tinggalkan komentar

Serial: Catatan Pojok

PEMANFAATAN “KERJA SAMA PEMANFAATAN” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 3)

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo

Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan.

Perhitungan pembagian keuntungan dilakukan dengan mempertimbangkan: a. nilai investasi pemerintah daerah; b. nilai investasi mitra KSP; dan c. risiko yang ditanggung mitra KSP. Perhitungan pembagian keuntungan ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dari hasil perhitungan Tim berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian. Besaran nilai investasi pemerintah daerah didasarkan pada nilai wajar barang milik daerah yang menjadi objek KSP. Besaran nilai investasi mitra KSP didasarkan pada estimasi investasi dalam proposal KSP.

Besaran pembagian keuntungan dapat ditinjau kembali oleh Gubernur/Bupati/Walikota dalam hal realisasi investasi yang dikeluarkan oleh mitra KSP lebih rendah dari estimasi investasi sebagaimana tertuang dalam perjanjian. Realisasi investasi, didasarkan dari hasil audit yang dilakukan oleh auditor independen.

KSP atas barang milik daerah dapat dilakukan untuk mengoperasionalkan barang milik daerah. KSP operasional atas barang milik daerah bukan merupakan penggunaan barang milik daerah yang dioperasikan oleh pihak lain. Apabila mitra KSP hanya mengoperasionalkan barang milik daerah, bagian keuntungan yang menjadi bagian mitra KSP ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan persentase tertentu dari besaran keuntungan yang diperoleh mitra KSP terkait pelaksanaan KSP.

Apabila mitra KSP barang milik daerah untuk penyediaan infrastruktur berbentuk Badan Usaha Milik Negara/Daerah, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan yang disetorkan kepada pemerintah daerah dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil perhitungan Tim KSP yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati), untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; atau oleh Pengelola Barang, untuk barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Penetapan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan didasarkan pada kondisi keuangan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan hasil analisis kelayakan bisnis KSP. Besaran penetapan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Pembayaran Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan.

Pembayaran kontribusi tetap tahun pertama ke rekening Kas Umum Daerah oleh mitra KSP harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian KSP. Pembayaran kontribusi tetap tahun berikutnya disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat dilakukan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian dan dilakukan setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP. Pembayaran kontribusi tetap dibuktikan dengan bukti setor.

Pembagian keuntungan hasil pelaksanaan KSP tahun sebelumnya harus disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat dilakukan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian dan dilakukan setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP. Pembayaran pembagian keuntungan dilakukan oleh mitra KSP berdasarkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.

Berakhirnya KSP.

KSP berakhir dalam hal: a. berakhirnya jangka waktu KSP sebagaimana tertuang dalam perjanjian; b. pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau Pengelola Barang; c. berakhirnya perjanjian KSP; dan d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pengakhiran KSP secara sepihak oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau Pengelola Barang, dapat dilakukan dalam hal mitra KSP: a. tidak membayar kontribusi tetap selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; b. tidak membayar pembagian keuntungan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sesuai perjanjian KSP; atau c. tidak memenuhi kewajiban selain tidak membayar kontribusi tetap selama 3 (tiga) tahun berturut-turut atau tidak membayar pembagian keuntungan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sesuai perjanjian KSP sebagaimana tertuang dalam perjanjian KSP.

Pengakhiran KSP sepihak oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau Pengelola Barang dilakukan oleh: a. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang. Pengakhiran KSP ini dilakukan secara tertulis.

Paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu KSP berakhir, mitra harus melaporkan akan mengakhiri KSP. Berdasarkan laporan, Gubernur/Bupati/Walikota atau Pengelola Barang meminta auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan KSP. Auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah menyampaikan hasil audit kepada Gubernur/Bupati/ Walikota, Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang. Gubernur/Bupati/Walikota, Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang menyampaikan hasil audit kepada mitra KSP. Mitra KSP menindaklanjuti hasil audit dan melaporkannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota, Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang.

Serah terima objek KSP dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu KSP. Serah terima objek KSP dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Dalam hal Mitra KSP belum selesai menindaklanjuti hasil audit setelah dilakukannya serah terima, Mitra KSP tetap berkewajiban menindaklanjuti hasil audit. Pengguna Barang/Pengelola Barang melaporkan pengakhiran KSP dan penyerahan objek KSP kepada Gubernur/ Bupati/Walikota paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyerahan.

Pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau Pengelola Barang, dilaksanakan dengan menerbitkan teguran tertulis pertama kepada mitra KSP. Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran tertulis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis pertama, Gubernur/Bupati/Walikota atau Pengelola Barang menerbitkan teguran tertulis kedua. Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran kedua dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis kedua, Gubernur/Bupati/Walikota atau Pengelola Barang menerbitkan teguran tertulis ketiga yang merupakan teguran terakhir. Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran ketiga dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis ketiga, Gubernur/Bupati/Walikota atau Pengelola Barang menerbitkan surat pengakhiran KSP. Mitra KSP harus menyerahkan objek KSP kepada Gubernur/Bupati/Walikota atau Pengelola Barang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat pengakhiran KSP.

(Bersambung)

PEMANFAATAN “KERJA SAMA PEMANFAATAN” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 2)

Tinggalkan komentar

Serial: Catatan Pojok

PEMANFAATAN “KERJA SAMA PEMANFAATAN” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 2)

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo

Two businessman shaking hands

Jangka Waktu KSP.

Jangka waktu KSP paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. Dalam hal KSP atas barang milik daerah dilakukan untuk penyediaan infrastruktur, jangka waktu KSP paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian KSP ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Perpanjangan jangka waktu dilakukan oleh mitra KSP dengan cara mengajukan permohonan persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu berakhir. Perpanjangan jangka waktu dilaksanakan dengan pertimbangan: a. sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan b. selama pelaksanaan KSP terdahulu, mitra KSP mematuhi peraturan dan perjanjian KSP.

Perjanjian KSP.

Pelaksanaan KSP dituangkan dalam perjanjian KSP antara Gubernur/Bupati/Walikota atau Pengelola Barang dengan mitra KSP setelah diterbitkan keputusan pelaksanaan KSP oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Perjanjian KSP ditandatangani oleh mitra KSP dan: a. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.

Perjanjian KSP paling sedikit memuat: a. dasar perjanjian; b. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian; c. objek KSP; d. hasil KSP berupa barang, jika ada; e. peruntukan KSP; f. jangka waktu KSP; g. besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan serta mekanisme pembayarannya; h. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; i. ketentuan mengenai berakhirnya KSP; j. sanksi; dan k. penyelesaian perselisihan.

Perjanjian KSP dituangkan dalam bentuk Akta Notaris, dan penandatanganan perjanjian KSP dilakukan setelah mitra KSP menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertama kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang. Bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertama merupakan salah satu dokumen pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian KSP.
Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan.

Mitra KSP wajib menyetorkan: a. kontribusi tetap; dan b. pembagian keuntungan KSP. Penyetoran kontribusi tetap dilakukan setiap tahun selama jangka waktu KSP. Kontribusi tetap dan pembagian keuntungan KSP, merupakan penerimaan daerah. Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil KSP ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Dalam KSP barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan. Sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya yang berupa bangunan beserta fasilitasnya bukan merupakan objek KSP.

Besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa KSP. Bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan barang milik daerah. Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan KSP barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan sebagian tanah dan/atau bangunan ditetapkan dari hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota, berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian.

Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan KSP barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan dari hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Pengelola Barang, berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian.

Perhitungan kontribusi tetap merupakan hasil perkalian dari: a. besaran persentase kontribusi tetap; dan b. nilai wajar barang milik daerah yang menjadi objek KSP. Besaran persentase kontribusi tetap ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dari hasil perhitungan Tim berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian.

Nilai wajar barang milik daerah dalam rangka KSP berdasarkan: a. hasil penilaian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/ Walikota, untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; b. hasil penilaian oleh Tim yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Apabila terdapat nilai barang milik daerah yang berbeda dengan nilai wajar hasil penilaian untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah digunakan nilai wajar hasil penilaian untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan.

Besaran persentase kontribusi tetap pelaksanaan KSP meningkat setiap tahun, yang dihitung berdasarkan kontribusi tetap tahun pertama dengan memperhatikan estimasi tingkat inflasi. Besaran peningkatan persentase kontribusi tetap ditetapkan dalam persetujuan pelaksanaan KSP dan dituangkan dalam perjanjian KSP.

(Bersambung)

PEMANFAATAN “KERJA SAMA PEMANFAATAN” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 1)

Tinggalkan komentar

Serial: Catatan Pojok

PEMANFAATAN “KERJA SAMA PEMANFAATAN” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 1)

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo

0shakehand

Salah satu bentuk dari pemanfaatan barang milik daerah lainnya adalah KSP (kerja sama pemanfaatan), selain sewa, pinjam pakai, BGS (bangun serah guna)/BSG (bangun susun guna), KSPI (kerja sama penyediaan infrastruktur). Kerja sama pemanfaatan diartikan sebagai pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaannya.

Prinsip Umum.

KSP barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka: a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah; dan/atau b. meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

KSP atas barang milik daerah dilaksanakan apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik daerah yang dikerjasamakan.

Mitra KSP ditetapkan melalui tender, kecuali untuk barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung. Barang milik daerah yang bersifat khusus memiliki karakteristik: a. barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. barang yang memiliki tingkat kompleksitas khusus seperti bandara udara, pelabuhan laut, kilang, instalasi listrik, dan bendungan/waduk; c. barang yang dikerjasamakan dalam investasi yang berdasarkan perjanjian hubungan bilateral antar negara; atau d. barang lain yang ditetapkan Gubernur/Bupati/ Walikota.

Penunjukan langsung mitra KSP atas barang milik daerah yang bersifat khusus dilakukan oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang terhadap Badan Usaha Milik Negara/ Daerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mitra KSP harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan menyetor pembagian keuntungan hasil KSP ke rekening Kas Umum Daerah. Perhitungan besaran kontribusi pembagian keuntungan yang merupakan bagian pemerintah daerah, harus memperhatikan perbandingan nilai barang milik daerah yang dijadikan objek KSP dan manfaat lain yang diterima pemerintah daerah dengan nilai investasi mitra dalam KSP.

Biaya persiapan KSP yang dikeluarkan Pengelola Barang atau Pengguna Barang sampai dengan penunjukan mitra KSP dibebankan pada APBD. Biaya persiapan KSP yang terjadi setelah ditetapkannya mitra KSP dan biaya pelaksanaan KSP menjadi beban mitra KSP. Cicilan pokok dan biaya yang timbul atas pinjaman mitra KSP, dibebankan pada mitra KSP dan tidak diperhitungkan dalam pembagian keuntungan.

Pengawasan atas pelaksanaan KSP oleh mitra KSP dilakukan oleh: Pengelola Barang, untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang; dan Pengguna Barang, untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang. Sedangkan selama jangka waktu pengoperasian, mitra KSP dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik daerah yang menjadi objek KSP.

Pihak Pelaksana KSP.

Pihak yang dapat melaksanakan KSP adalah: a. Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang. Persetujuan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang, setelah mendapat pertimbangan dari Gubernur/Bupati/Walikota.

Pihak yang dapat menjadi mitra KSP barang milik daerah meliputi: a. Badan Usaha Milik Negara; b. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau c. Swasta, kecuali perorangan.

Objek KSP.

Objek KSP meliputi barang milik daerah berupa: a. tanah dan/atau bangunan; dan b. selain tanah dan/atau bangunan, yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang. Objek KSP barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.

Hasil KSP.

Hasil KSP dapat berupa tanah, gedung, bangunan, serta sarana dan fasilitas yang diadakan oleh mitra KSP. Sarana dan fasilitas hasil KSP yang diadakan oleh mitra KSP, antara lain: a. peralatan dan mesin; b. jalan, irigasi, dan jaringan; c. aset tetap lainnya; dan d. aset lainnya. Hasil KSP yang diadakan oleh mitra KSP menjadi bagian dari pelaksanaan KSP. Hasil KSP yang diadakan oleh mitra KSP menjadi barang milik daerah sejak diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian.

Hasil KSP barang milik daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas: a. penerimaan daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu KSP barang milik daerah; dan b. infrastruktur beserta fasilitasnya hasil KSP barang milik daerah. Penerimaan daerah terdiri atas: a. kontribusi tetap; dan b. pembagian keuntungan.

Dalam pelaksanaan KSP, mitra KSP dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan hasil KSP. Perubahan dan/atau penambahan hasil KSP dilakukan dengan cara addendum perjanjian. Addendum perjanjian KSP ditujukan untuk menghitung kembali besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan. Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan. Tim ditetapkan: a. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; atau b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan. Perubahan dan/atau penambahan hasil KSP dilakukan setelah memperoleh persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.

(Bersambung)

Older Entries

%d blogger menyukai ini: