PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH MELALUI TUKAR MENUKAR (BAGIAN 5)

Tinggalkan komentar

Serial : Catatan Pojok

PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH MELALUI TUKAR MENUKAR (BAGIAN 5)

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH.

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

Prinsip Umum Tukar menukar.

Tukar Menukar merupakan salah satu dari bentuk pemindahtanganan barang milik daerah selain penjualan, hibah dan penyertaan modal pemerintah daerah. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat, dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.

Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan: a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan; b. untuk optimalisasi barang milik daerah; dan c. tidak tersedia dana dalam APBD. Selain itu, tukar menukar ditempuh apabila pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah dan/atau bangunan pengganti.

Selain pertimbangan, tukar menukar dapat dilakukan: a. apabila barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; b. guna menyatukan barang milik daerah yang lokasinya terpencar; c. dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pemerintah pusat/pemerintah daerah; d. guna mendapatkan/memberikan akses jalan, apabila objek tukar menukar adalah barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; dan/atau e. telah ketinggalan teknologi sesuai kebutuhan, kondisi, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila  objek tukar menukar adalah barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak: a. Pemerintah Pusat; b. Pemerintah Daerah lainnya; c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya yang dimiliki negara; d. Pemerintah Desa; atau e. Swasta. Yang dimaksud dengan swasta adalah pihak swasta, baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan.

Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa: a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota; b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; dan c. selain tanah dan/atau bangunan. Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang antara lain tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang, tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota.

Tukar menukar berupa: a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota; b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; dan c. selain tanah dan/atau bangunan, dilaksanakan oleh Pengelola Barang.

            Tukar menukar dilaksanakan setelah dilakukan kajian berdasarkan: a. aspek teknis, antara lain: (1). kebutuhan Pengelola Barang /Pengguna Barang; dan (2). spesifikasi barang yang dibutuhkan; b. aspek ekonomis, antara lain kajian terhadap nilai barang  milik daerah yang dilepas dan nilai barang  pengganti; c. aspek yuridis, antara lain: (1). tata ruang wilayah dan penataan kota; dan (2). bukti kepemilikan.

Berdasarkan kajian aspek teknis, aspek ekonomis dan aspek yuridis terhadap barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, Gubernur/Bupati/Walikota dapat memberikan alternatif bentuk lain pengelolaan barang milik daerah atas permohonan persetujuan tukar menukar yang diusulkan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang.

Barang  pengganti tukar menukar atau bentuk alternatif lainnya dapat berupa: a. barang  sejenis; dan/atau b. barang  tidak sejenis. Barang  pengganti utama tukar menukar barang milik daerah berupa tanah, harus berupa: a. tanah; atau b. tanah dan bangunan. Barang pengganti utama tukar menukar barang milik daerah berupa bangunan, dapat berupa: a. tanah; b. tanah dan bangunan; c. bangunan; dan/atau d. selain tanah dan/atau bangunan. Barang pengganti berupa tanah atau bangunan harus berada dalam kondisi siap digunakan pada tanggal penandatanganan perjanjian tukar menukar atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Nilai barang  pengganti atas tukar menukar paling sedikit seimbang dengan nilai wajar barang milik daerah yang dilepas. Apabila nilai barang pengganti lebih kecil daripada nilai wajar barang milik daerah yang dilepas, mitra tukar menukar wajib menyetorkan ke rekening Kas Umum Daerah atas sejumlah selisih nilai antara nilai wajar barang milik daerah yang dilepas dengan nilai barang  pengganti. Penyetoran selisih nilai dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum Berita Acara Serah Terima (BAST) ditandatangani. Selisih nilai dituangkan dalam perjanjian tukar menukar.

Apabila pelaksanaan tukar menukar mengharuskan mitra tukar menukar membangun bangunan barang  pengganti, mitra tukar menukar menunjuk konsultan pengawas dengan persetujuan Gubernur/Bupati/ Walikota berdasarkan pertimbangan dari SKPD terkait. Konsultan pengawas merupakan badan hukum yang bergerak di bidang pengawasan konstruksi. Biaya konsultan pengawas menjadi tanggung jawab mitra tukar menukar. Tukar menukar dilaksanakan oleh pengelola barang  setelah mendapat  persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Tata Cara Pelaksanaan Tukar Menukar Barang  Milik Daerah pada Pengelola Barang.

Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang dilakukan berdasarkan: a. kebutuhan dari Pengelola Barang  untuk melakukan tukar menukar; atau b. permohonan tukar menukar dari pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya yang dimiliki negara, Pemerintah Desa atau Swasta.

Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah yang didasarkan pada kebutuhan pengelola barang, diawali dengan pembentukan Tim oleh Gubernur/Bupati/ Walikota untuk melakukan penelitian mengenai kemungkinan melaksanakan tukar menukar yang didasarkan pada pertimbangan: a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan; b. untuk optimalisasi barang milik daerah; c. tidak tersedia dana dalam APBD; d. tukar menukar ditempuh apabila pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah dan/atau bangunan pengganti; e. apabila barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; f. guna menyatukan barang milik daerah yang lokasinya terpencar; g. dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pemerintah pusat/pemerintah daerah; h. guna mendapatkan/memberikan akses jalan, apabila objek tukar menukar adalah barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; dan/atau i. telah ketinggalan teknologi sesuai kebutuhan, kondisi, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila  objek tukar menukar adalah barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Penelitian oleh Tim meliputi: a. penelitian kelayakan tukar menukar, baik dari aspek teknis, ekonomis, maupun yuridis; b. penelitian data administratif; dan c. penelitian fisik.

Penelitian data administratif dilakukan untuk meneliti: a. status penggunaan dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, peruntukan, kode barang, kode register, nama barang, dan nilai perolehan, untuk data barang milik daerah berupa tanah; b. tahun pembuatan, kode barang, kode register, nama barang, konstruksi bangunan, luas, status kepemilikan, lokasi, nilai perolehan, dan  nilai buku, untuk data barang milik daerah berupa bangunan; c. tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, kondisi barang, dan bukti kepemilikan kendaraan untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.

Penelitian fisik dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan ditukarkan dengan data administratif. Hasil penelitian data administrative dan penelitian fisik dituangkan dalam berita acara penelitian. Tim menyampaikan berita acara hasil penelitian kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk penetapan barang milik daerah menjadi objek tukar menukar.

Berdasarkan penetapan barang milik daerah menjadi objek tukar menukar, Pengelola Barang  menyusun rincian rencana barang  pengganti sebagai berikut: a. tanah meliputi luas dan lokasi yang peruntukannya sesuai dengan tata ruang wilayah; b. bangunan meliputi: jenis, luas, dan konstruksi bangunan serta sarana dan prasarana penunjang; c. selain tanah dan bangunan meliputi jumlah, jenis barang, kondisi barang dan spesifikasi barang.

Pengelola Barang melakukan penilaian terhadap barang milik daerah yang akan ditukarkan dan barang  pengganti. Penilaian dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota. Penilai Publik, adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah. Penilaian dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nilai wajar yang diperoleh dari hasil penilaian menjadi tanggung jawab Penilai.

Penilaian dapat dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Gubernur/Bupati/Walikota. Tim adalah panitia penaksir harga yang unsurnya terdiri dari SKPD/Unit Kerja terkait. Penilai adalah Penilai Pemerintah atau Penilai Publik. Penilaian dilaksanakan untuk  mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila penilaian dilakukan oleh Pengguna Barang tanpa melibatkan Penilai, maka hasil penilaian barang milik daerah hanya merupakan nilai taksiran. Hasil Penilaian disampaikan Pengelola Barang  kepada Gubernur/ Bupati/Walikota.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap barang milik daerah yang akan ditukarkan dan barang  pengganti, Gubernur/Bupati/Walikota melakukan penetapan mitra tukar menukar. Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan keputusan tukar menukar paling sedikit memuat: a. mitra tukar menukar; b. barang milik daerah yang akan dilepas; c. nilai wajar barang milik daerah yang akan dilepas yang masih berlaku pada tanggal keputusan diterbitkan; dan d. rincian rencana barang pengganti.

Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Dalam hal tukar menukar memerlukan persetujuan DPRD, Gubernur/Bupati/Walikota terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar kepada DPRD. Berdasarkan surat persetujuan tukar menukar, Gubernur/Bupati/Walikota dan mitra tukar menukar menandatangani perjanjian tukar menukar.

Setelah menandatangani perjanjian tukar menukar, mitra tukar menukar melaksanakan: a. pekerjaan pembangunan/pengadaan barang  pengganti sesuai dengan perjanjian tukar menukar, untuk tukar menukar atas barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan. b. pekerjaan melaksanakan pekerjaan pengadaan barang  pengganti sesuai dengan perjanjian tukar menukar termasuk menyelesaikan pengurusan dokumen administratif yang diperlukan, tukar menukar atas barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.

Gubernur/Bupati/Walikota membentuk Tim untuk melakukan monitoring pelaksanaan pengadaan/pembangunan barang pengganti berdasarkan laporan konsultan pengawas dan penelitian lapangan. Sebelum dilakukan penyerahan barang milik daerah yang dilepas, Pengelola Barang melakukan penilaian sebagaimana yang diuraikan diatas terhadap kesesuaian barang pengganti sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian tukar menukar.

Dalam hal hasil penilaian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuian spesifikasi dan/atau jumlah barang pengganti dengan perjanjian tukar menukar, mitra  tukar menukar berkewajiban melengkapi/memperbaiki ketidaksesuai tersebut. Dalam hal kewajiban mitra tukar menukar untuk melengkapi/memperbaiki tidak dapat dipenuhi, maka mitra tukar menukar berkewajiban untuk menyetorkan selisih nilai barang milik daerah dengan barang pengganti ke rekening Kas Umum Daerah. Gubenur/Bupati/Walikota membentuk Tim untuk melakukan penelitian kelengkapan dokumen barang  pengganti, antara lain bukti kepemilikan, serta menyiapkan Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk ditandatangani oleh Pengelola Barang  dan mitra tukar menukar.

Berdasarkan perjanjian Tukar Menukar, Pengelola Barang melakukan serah terima barang,  yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah yang dilepas dari daftar barang Pengelola kepada Gubernur/Bupati/Walikota serta Pengelola Barang  mencatat dan mengajukan permohonan penetapan status penggunaan terhadap barang  pengganti sebagai barang  milik daerah.

Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah yang didasarkan pada permohonan dari pihak, diawali dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Permohonan dari pihak ketiga disertai data pendukung berupa: a. rincian peruntukan; b. jenis/spesifikasi; c. lokasi/data teknis; d. perkiraan nilai barang  pengganti; dan e. hal lain yang diperlukan.

Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah yang didasarkan pada kebutuhan Pengelola Barang berlaku untuk pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah yang didasarkan pada permohonan dari pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya yang dimiliki negara, Pemerintah Desa; atau Swasta.

Tata Cara Pelaksanaan Tukar Menukar pada Pengguna Barang.

Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang, dengan disertai: a. penjelasan/pertimbangan tukar menukar; b. surat pernyataan atas perlunya dilaksanakan tukar menukar yang ditandatangani oleh Pengguna Barang; c. Peraturan daerah mengenai tata ruang wilayah atau penataan kota; d. data administratif barang milik daerah yang dilepas; dan e. rincian rencana kebutuhan barang  pengganti.

Yang dimaksud dengan data administratif barang milik daerah yang dilepas sebagaimana dimaksud pada huruf d, diantaranya: a. status penggunaan dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, dan nilai perolehan, untuk barang milik daerah berupa tanah; b. tahun pembuatan, kode barang, kode register, nama barang, konstruksi bangunan, luas, status kepemilikan, nilai perolehan, dan  nilai buku, untuk barang milik daerah berupa bangunan; c. tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, kondisi barang, dan bukti kepemilikan kendaraan, untuk barang  milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.

Yang dimaksud dengan rincian rencana kebutuhan barang pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf e, meliputi: a. luas dan lokasi yang peruntukannya sesuai dengan tata ruang wilayah, untuk barang milik daerah berupa tanah; b. jenis, luas, dan rencana konstruksi bangunan, serta sarana dan prasarana penunjang, untuk barang milik daerah berupa bangunan; dan/atau c. jumlah, jenis  barang, kondisi barang  dan spesifikasi barang untuk barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.

Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah yang didasarkan pada kebutuhan pengguna barang, diawali dengan pembentukan Tim oleh Gubernur/Bupati/ Walikota untuk melakukan penelitian mengenai kemungkinan melaksanakan tukar menukar yang didasarkan pada pertimbangan: a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan; b. untuk optimalisasi barang milik daerah; c. tidak tersedia dana dalam APBD; d. tukar menukar ditempuh apabila pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah dan/atau bangunan pengganti; e. apabila barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; f. guna menyatukan barang milik daerah yang lokasinya terpencar; g. dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pemerintah pusat/pemerintah daerah; h. guna mendapatkan/memberikan akses jalan, apabila objek tukar menukar adalah barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; dan/atau i. telah ketinggalan teknologi sesuai kebutuhan, kondisi, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila  objek tukar menukar adalah barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Penelitian oleh Tim meliputi: a. penelitian kelayakan tukar menukar, baik dari aspek teknis, ekonomis, maupun yuridis; b. penelitian data administratif; dan c. penelitian fisik.

Penelitian data administratif dilakukan untuk meneliti: a. status penggunaan dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, peruntukan, kode barang, kode register, nama barang, dan nilai perolehan, untuk data barang milik daerah berupa tanah; b. tahun pembuatan, kode barang, kode register, nama barang, konstruksi bangunan, luas, status kepemilikan, lokasi, nilai perolehan, dan  nilai buku, untuk data barang milik daerah berupa bangunan; c. tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, kondisi barang, dan bukti kepemilikan kendaraan untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.

Penelitian fisik dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan ditukarkan dengan data administratif. Hasil penelitian data administrative dan penelitian fisik dituangkan dalam berita acara penelitian. Tim menyampaikan berita acara hasil penelitian kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk penetapan barang milik daerah menjadi objek tukar menukar.

Berdasarkan penetapan barang milik daerah menjadi objek tukar menukar, Pengguna Barang menyusun rincian rencana barang  pengganti sebagai berikut: a. tanah meliputi luas dan lokasi yang peruntukannya sesuai dengan tata ruang wilayah; b. bangunan meliputi: jenis, luas, dan konstruksi bangunan serta sarana dan prasarana penunjang; c. selain tanah dan bangunan meliputi jumlah, jenis barang, kondisi barang dan spesifikasi barang.

Pengguna Barang melakukan penilaian terhadap barang milik daerah yang akan ditukarkan dan barang  pengganti. Penilaian dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota. Penilai Publik, adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah. Penilaian dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nilai wajar yang diperoleh dari hasil penilaian menjadi tanggung jawab Penilai.

Penilaian dapat dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Gubernur/Bupati/Walikota. Tim adalah panitia penaksir harga yang unsurnya terdiri dari SKPD/Unit Kerja terkait. Penilai adalah Penilai Pemerintah atau Penilai Publik. Penilaian dilaksanakan untuk  mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila penilaian dilakukan oleh Pengguna Barang tanpa melibatkan Penilai, maka hasil penilaian barang milik daerah hanya merupakan nilai taksiran. Hasil Penilaian disampaikan Pengguna Barang  kepada Gubernur/ Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap barang milik daerah yang akan ditukarkan dan barang  pengganti, Gubernur/Bupati/Walikota melakukan penetapan mitra tukar menukar. Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan keputusan tukar menukar paling sedikit memuat: a. mitra tukar menukar; b. barang milik daerah yang akan dilepas; c. nilai wajar barang milik daerah yang akan dilepas yang masih berlaku pada tanggal keputusan diterbitkan; dan d. rincian rencana barang pengganti.

Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Dalam hal tukar menukar memerlukan persetujuan DPRD, Gubernur/Bupati/Walikota terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar kepada DPRD. Berdasarkan surat persetujuan tukar menukar, Gubernur/Bupati/Walikota dan mitra tukar menukar menandatangani perjanjian tukar menukar.

Setelah menandatangani perjanjian tukar menukar, mitra tukar menukar melaksanakan: a. pekerjaan pembangunan/pengadaan barang  pengganti sesuai dengan perjanjian tukar menukar, untuk tukar menukar atas barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan. b. pekerjaan melaksanakan pekerjaan pengadaan barang  pengganti sesuai dengan perjanjian tukar menukar termasuk menyelesaikan pengurusan dokumen administratif yang diperlukan, tukar menukar atas barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.

Gubernur/Bupati/Walikota membentuk Tim untuk melakukan monitoring pelaksanaan pengadaan/pembangunan barang pengganti berdasarkan laporan konsultan pengawas dan penelitian lapangan. Sebelum dilakukan penyerahan barang milik daerah yang dilepas, Pengguna Barang melakukan penilaian sebagaimana yang diuraikan diatas terhadap kesesuaian barang pengganti sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian tukar menukar.

Dalam hal hasil penilaian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuian spesifikasi dan/atau jumlah barang pengganti dengan perjanjian tukar menukar, mitra  tukar menukar berkewajiban melengkapi/memperbaiki ketidaksesuai tersebut. Dalam hal kewajiban mitra tukar menukar untuk melengkapi/memperbaiki tidak dapat dipenuhi, maka mitra tukar menukar berkewajiban untuk menyetorkan selisih nilai barang milik daerah dengan barang pengganti ke rekening Kas Umum Daerah. Gubenur/Bupati/Walikota membentuk Tim untuk melakukan penelitian kelengkapan dokumen barang  pengganti, antara lain bukti kepemilikan, serta menyiapkan Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk ditandatangani oleh Pengelola Barang dan mitra tukar menukar.

Berdasarkan perjanjian Tukar Menukar, Pengguna Barang melakukan serah terima barang,  yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST), Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah yang dilepas dari Daftar Barang Pengguna kepada Pengelola Barang serta Pengguna Barang mencatat dan mengajukan permohonan penetapan status penggunaan terhadap barang  pengganti sebagai barang milik daerah.

Perjanjian dan Berita Acara Serah Terima.

Tukar menukar dituangkan dalam perjanjian. Perjanjian sekurang-kurangnya memuat: a. identitas pihak; b. jenis dan nilai barang milik daerah; c. spesifikasi barang  pengganti; d. klausal bahwa dokumen kepemilikan barang  pengganti diatasnamakan pemerintah daerah; e. jangka waktu penyerahan objek tukar menukar; f. hak dan kewajiban para pihak; g. ketentuan dalam hal terjadi kahar (force majeure); h. sanksi; dan i. penyelesaian perselisihan. Perjanjian tukar menukar ditandatangani oleh mitra tukar menukar dengan Gubernur/Bupati/Walikota.

Penyerahan barang milik daerah dan barang pengganti dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Berita Acara Serah Terima (BAST) ditandatangani oleh mitra tukar menukar dan Pengelola Barang. Penandatanganan Berita Acara dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal penandatanganan perjanjian tukar menukar untuk barang pengganti yang telah siap digunakan pada tanggal perjanjian tukar menukar ditandatangani. Penandatanganan Berita Acara dilakukan paling lama 2 (dua) tahun setelah tanggal penandatanganan perjanjian tukar menukar untuk barang  pengganti yang belum siap digunakan pada tanggal perjanjian tukar menukar ditandatangani. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) hanya dapat dilakukan dalam hal mitra tukar menukar telah memenuhi seluruh ketentuan dan seluruh klausul yang tercantum dalam perjanjian tukar menukar.

Gubernur/Bupati/Walikota berwenang membatalkan perjanjian Tukar Menukar secara sepihak dalam hal Berita Acara Serah Terima (BAST) tidak ditandatangani sampai dengan batas waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah tanggal penandatanganan perjanjian tukar menukar untuk barang pengganti yang belum siap digunakan pada tanggal perjanjian tukar menukar ditandatangani.

(Bersambung)

Iklan

PEMANFAATAN “KSPI” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 1)

Tinggalkan komentar

PEMANFAATAN “KSPI” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 1)

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH.

Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo

KSPI (kerja sama penyediaan infrastruktur) merupakan salah satu bentuk dari pemanfaatan barang milik daerah, selain pinjam pakai, sewa, KSP (kerja sama pemanfaatan), dan BGS (bangun serah guna)/BSG (bangun susun guna). KSPI (kerja sama penyediaan infrastruktur) diartikan sebagai kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip Umum KSPI.

KSPI atas barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan: a. dalam rangka kepentingan umum dan/atau penyediaan infrastruktur guna mendukung tugas dan fungsi pemerintahan; b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan infrastruktur; dan c. termasuk dalam daftar prioritas program penyediaan infrastruktur yang ditetapkan oleh pemerintah (disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan).

Kewajiban Mitra KSPI selama jangka waktu KSPI adalah: a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan BMD yang menjadi objek KSPI; b. wajib memelihara objek KSPI dan barang hasil KSPI; dan c. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (clawback). Mitra KSPI harus menyerahkan objek KSPI dan barang hasil KSPI kepada pemerintah daerah pada saat berakhirnya jangka waktu KSPI sesuai perjanjian. Barang hasil KSPI menjadi BMD sejak diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai perjanjian. Penetapan mitra KSPI dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pihak Pelaksana KSPI Atas Barang Milik Daerah.

Pihak yang dapat melaksanakan KSPI adalah: a. Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; atau b. Pengguna Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang. KSPI atas BMD dilakukan antara pemerintah daerah dan badan usaha. Badan usaha adalah badan usaha yang berbentuk: a. Perseroan Terbatas; b. Badan Usaha Milik Negara; c. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau d. Koperasi.

PJPK KSPI Atas Barang  Milik Daerah.

PJPK atau Penanggung Jawab Proyek Kerjasama adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah. atau badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan. PJPK KSPI atas barang milik daerah adalah pihak yang ditunjuk dan/atau ditetapkan sebagai PJPK dalam rangka pelaksanaan kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha. Pihak yang dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai PJPK mempedomani ketentuan perturan perundang-undangan.

Objek KSPI.

Objek KSPI meliputi: a. BMD yang berada pada Pengelola Barang; atau b. BMD yang berada pada Pengguna Barang. Objek KSPI atas BMD meliputi: a. tanah dan/atau bangunan; b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan; atau c. selain tanah dan/atau bangunan.

Jangka Waktu KSPI.

Jangka waktu KSPI atas BMD paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. Jangka waktu KSPI atas BMD ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Jangka waktu KSPI atas BMD dan perpanjangan dituangkan dalam perjanjian KSPI atas BMD. Perpanjangan jangka waktu KSPI atas BMD, hanya dapat dilakukan apabila terjadi government force majeure, seperti dampak kebijakan pemerintah yang disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi, politik, sosial, dan keamanan. Perpanjangan jangka waktu KSPI atas BMD diajukan permohonannya paling lama 6 (enam) bulan setelah government force majeure terjadi.

Hasil KSPI Atas Barang Milik Daerah.

Hasil dari KSPI atas BMD terdiri atas: a. barang hasil KSPI berupa infrastruktur beserta fasilitasnya yang dibangun oleh mitra KSPI; dan b. pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (clawback). Pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (clawback) merupakan penerimaan pemerintah daerah yang harus disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

Formulasi dan/atau besaran pembagian kelebihan keuntungan (clawback) ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Penetapan besaran pembagian kelebihan keuntungan (clawback) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil kajian dari Tim KSPI yang dibentuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Perhitungan pembagian kelebihan keuntungan (clawback) dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain: a. nilai investasi pemerintah daerah; b. nilai investasi mitra KSPI; c. risiko yang ditanggung mitra KSPI; dan d. karakteristik infrastruktur.

Infrastruktur Hasil Pemanfaatan BMD dalam Rangka Penyediaan Infrastrukur.

Infrastruktur yang menjadi hasil kegiatan KSPI atas barang milik daerah berupa: a. bangunan konstruksi infrastruktur beserta sarana dan prasarana; b. pengembangan infrastruktur berupa penambahan dan/atau peningkatan terhadap kapasitas, kuantitas dan/atau kualitas infrastruktur; dan/atau c. hasil penyediaan infrastruktur berupa penambahan dan/atau peningkatan terhadap kapasitas, kuantitas dan/atau kualitas infrastruktur lainnya.

Mitra KSPI menyerahkan infrastruktur yang menjadi hasil kegiatan KSPI atas barang milik daerah sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian. Penyerahan dilakukan oleh mitra KSPI atas barang milik daerah kepada PJPK. PJPK menyerahkan barang milik daerah yang diterima dari mitra KSPI atas barang milik daerah kepada Gubernur/ Bupati/Walikota. Barang hasil KSPI atas barang milik daerah berupa infrastruktur beserta fasilitasnya menjadi barang milik daerah sejak diserahkan kepada pemerintah daerah.

(Bersambung)

PEMANFAATAN “BSG/BGS” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 2)

Tinggalkan komentar

PEMANFAATAN “BSG/BGS” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 2)

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH.

Kepala  Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo

Hasil BGS/BSG.

Gedung, bangunan, sarana, dan fasilitasnya yang diadakan oleh mitra BGS/BSG merupakan hasil BGS/BSG. Sarana dan fasilitas hasil BGS/BSG, antara lain: a. peralatan dan mesin; b. jalan, irigasi dan jaringan; c. aset tetap lainnya; dan d. aset lainnya. Gedung, bangunan, sarana dan fasilitas menjadi barang milik daerah sejak diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian.

Dalam pelaksanaan BGS/BSG, mitra BGS/BSG dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG. Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG dapat dilakukan sesuai dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah dan/atau untuk program-program nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG dilakukan dengan cara addendum perjanjian BGS/BSG. Addendum perjanjian BGS/BSG: a. tidak melebihi jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun; dan b. menghitung kembali besaran kontribusi yang ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG dilakukan setelah memperoleh persetujuan Gubernur/ Bupati/Walikota.

Bentuk BGS/BSG.

BGS/BSG barang milik daerah dilaksanakan dengan bentuk: a. BGS/BSG barang milik daerah atas tanah yang berada pada Pengelola Barang; dan b. BGS/BSG barang milik daerah atas tanah yang berada pada Pengguna Barang.

Pemilihan Dan Penetapan Mitra BGS/BSG.

Pemilihan mitra BGS/BSG dilakukan melalui Tender. Tender, dilakukan dengan mekanisme pemilhan mitra pemanfaatan barang milik daerah baik pada pengelola barang maupun pada pengguna barang sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya pada sub bahasan tender. Hasil pemilihan mitra BGS/BSG ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Jangka Waktu BGS/BSG.

Jangka waktu BGS/BSG paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani. Jangka waktu BGS/BSG hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian dan tidak dapat dilakukan perpanjangan.

Perjanjian BGS/BSG.

Pelaksanaan BGS/BSG dituangkan dalam perjanjian. Perjanjian BGS/BSG ditandatangani antara Gubernur/Bupati/Walikota dengan mitra BGS/BSG. Perjanjian sekurang-kurangnya memuat: a. dasar perjanjian; b. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian; c. objek BGS/BSG; d. hasil BGS/BSG; e. peruntukan BGS/BSG; f. jangka waktu BGS/BSG; g. besaran kontribusi tahunan serta mekanisme pembayarannya; h. besaran hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi Pengelola Barang/Pengguna Barang; i. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; j. ketentuan mengenai berakhirnya BGS/BSG; k. sanksi; l. penyelesaian perselisihan; dan m. persyaratan lain yang dianggap perlu. Perjanjian BGS/BSG dituangkan dalam bentuk Akta Notaris. Penandatanganan perjanjian BGS/BSG dilakukan setelah mitra BGS/BSG menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi tahunan pertama kepada pemerintah daerah. Bukti setor pembayaran kontribusi tahunan pertama merupakan salah satu dokumen pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian BGS/BSG.

Kontribusi Tahunan, Hasil BGS/BSG Yang Digunakan Langsung Untuk Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah, Penghitungan dan Pembayarannya.

Mitra wajib membayar kontribusi tahunan melalui penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan daerah dari pelaksanaan BGS/BSG. Besaran kontribusi tahunan dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Besaran kontribusi tahunan merupakan hasil perkalian dari besaran persentase kontribusi tahunan dengan nilai wajar barang milik daerah yang akan dilakukan BGS/BSG. Besaran persentase kontribusi tahunan ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota berdasarkan perhitungan Penilai. Nilai wajar barang milik daerah ditentukan berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Dalam hal nilai barang milik daerah berbeda dengan nilai wajar hasil penilaian, BGS/BSG barang milik daerah menggunakan nilai wajar hasil penilaian.

Besaran kontribusi tahunan pelaksanaan BGS/BSG dapat meningkat setiap tahun dari yang telah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Peningkatan besaran kontribusi tahunan dihitung berdasarkan kontribusi tahunan tahun pertama dengan memperhatikan tingkat inflasi. Besaran kontribusi tahunan ditetapkan dalam persetujuan pelaksanaan BGS/BSG dan dituangkan dalam perjanjian. Dalam hal usulan besaran kontribusi tahunan yang diajukan oleh calon mitra BGS/BSG lebih besar dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh Penilai Pemerintah, besaran kontribusi tahunan yang ditetapkan dalam persetujuan pelaksanaan BGS/BSG dan yang dituangkan dalam perjanjian adalah sebesar usulan besaran kontribusi tahunan dari calon mitra BGS/BSG.

Pembayaran kontribusi tahunan pertama ke Rekening Kas Umum Daerah oleh mitra BGS/BSG harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian BGS/BSG. Pembayaran kontribusi tahunan tahun berikutnya ke Rekening Kas Umum Daerah harus dilakukan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian. Pembayaran kontribusi tahunan pada akhir tahun perjanjian dibayarkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum perjanjian berakhir. Pembayaran kontribusi tahunan dibuktikan dengan bukti setor.

Dalam jangka waktu pengoperasian BGS/BSG, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari hasil BGS/BSG harus digunakan langsung oleh Pengguna Barang  untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan. Besaran hasil BGS/BSG yang digunakan langsung, ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan rekomendasi oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Penyerahan bagian hasil BGS/BSG yang digunakan langsung, dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam perjanjian BGS/BSG. Penetapan penggunaan barang milik daerah hasil BGS/BSG yang digunakan langsung, dilakukan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota.

(Bersambung)

PEMANFAATAN “BSG/BGS” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 1)

Tinggalkan komentar

Serial: Catatan Pojok

PEMANFAATAN “BSG/BGS” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 1)

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo

Sebelum membahas lebih lanjut tentang Bangun Serah Guna/Bangun Susun Guna, berikut ini disajikan pengertian mengenai Bangun Serah Guna/Bangun Susun Guna. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. Sedangkan Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Bangun Serah Guna/Bangun Susun Guna merupakan salah satu bentuk dari pemanfaatan barang milik daerah, selain sewa, pinjam pakai, KSP (kerja sama pemanfaatan), dan KSPI (kerja sama penyediaan infrastruktur).

Prinsip Umum BGS/BSG.

BGS/BSG barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan: a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.

Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian dari hasil pelaksanaan BGS/BSG harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama pemerintah daerah. Biaya persiapan BGS/BSG yang dikeluarkan Pengelola Barang atau Pengguna Barang sampai dengan penunjukan mitra BGS/BSG dibebankan pada APBD. Biaya persiapan BGS/BSG yang terjadi setelah ditetapkannya mitra BGS/BSG dan biaya pelaksanaan BGS/BSG menjadi beban mitra yang bersangkutan. Penerimaan hasil pelaksanaan BGS/BSG merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

BGS/BSG barang milik daerah oleh karena Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut, dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.

Penetapan status Penggunaan barang milik daerah sebagai hasil dari pelaksanaan BGS/BSG dilaksanakan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD terkait. Hasil pelaksanaan BGS/BSG adalah bangunan beserta fasilitas yang telah diserahkan oleh mitra setelah berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan untuk BGS atau setelah selesainya pembangunan untuk BSG.

Mitra BGS atau mitra BSG yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian: a. wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Daerah setiap tahun sesuai besaran yang telah ditetapkan; b. wajib memelihara objek BGS/BSG; dan c. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan: 1. tanah yang menjadi objek BGS/BSG; 2. hasil BGS yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan/atau 3. hasil BSG. Mitra BGS barang milik daerah harus menyerahkan objek BGS kepada Gubernur/Bupati/Walikota pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

Pihak Pelaksana BGS/BSG.

Pihak yang dapat melakukan BGS/BSG adalah Pengelola Barang. Pihak yang dapat menjadi mitra BGS/BSG meliputi: a. Badan Usaha Milik Negara; b. Badan Usaha Milik Daerah; c. Swasta kecuali perorangan; dan/atau d. Badan Hukum lainnya. Dalam hal mitra BGS/BSG membentuk konsorsium, mitra BGS/BSG harus membentuk badan hukum Indonesia sebagai pihak yang bertindak untuk dan atas nama mitra BGS/BSG dalam perjanjian BGS/BSG.

Objek BGS/BSG.

Objek BGS/BSG meliputi: a. barang milik daerah berupa tanah yang berada pada Pengelola Barang; atau b. barang milik daerah berupa tanah yang berada pada Pengguna Barang. Dalam hal barang milik daerah berupa tanah yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang yang bersangkutan, BGS/BSG dapat dilakukan setelah terlebih dahulu diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota. BGS/BSG dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan mengikutsertakan Pengguna Barang sesuai tugas dan fungsinya. Keikutsertaan Pengguna Barang dalam pelaksanaan BGS/BSG, adalah mulai dari tahap persiapan pembangunan, pelaksanaan pembangunan sampai dengan penyerahan hasil BGS/BSG.

(Bersambung)

PEMANFAATAN “KERJA SAMA PEMANFAATAN” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 6)

Tinggalkan komentar

Serial: Catatan Pojok

PEMANFAATAN “KERJA SAMA PEMANFAATAN” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 6)

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo

Dalam rangka menentukan kelayakan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan KSP, Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang dapat menugaskan penilai atau pihak yang berkompeten untuk melakukan analisis kelayakan perpanjangan pelaksanaan KSP. Penilai atau pihak yang berkompeten menyampaikan laporan analisis kelayakan perpanjangan yang merupakan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang. Tim KSP menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang.

Apabila laporan hasil pelaksanaan tugas Tim KSP menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu KSP tidak dapat disetujui, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat penolakan perpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada mitra KSP disertai dengan alasan. Apabila laporan hasil pelaksanaan tugas Tim KSP menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu KSP dapat disetujui, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada mitra KSP.

Berdasarkan surat persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP, Tim KSP menyusun perjanjian perpanjangan jangka waktu KSP sekaligus menyiapkan hal-hal teknis yang diperlukan. Perpanjangan jangka waktu KSP berlaku pada saat penandatanganan perjanjian KSP antara Gubernur/Bupati/Walikota dengan mitra KSP dilakukan.

Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP atas barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang diajukan oleh mitra KSP kepada Pengguna Barang. Permohonan dilampirkan: a. proposal perpanjangan KSP; b. data dan kondisi objek KSP; dan c. bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Pengguna Barang melakukan penelitian administrasi atas permohonan perpanjangan jangka waktu KSP yang disampaikan oleh mitra KSP. Berdasarkan hasil penelitian administrasi Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP kepada Pengelola Barang. Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP, dilampirkan: a. proposal perpanjangan KSP; b. data dan kondisi objek KSP; dan c. bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Apabila berdasarkan hasil penelitian, Pengelola Barang menyetujui usulan perpanjangan jangka waktu KSP, maka Pengelola Barang: a. membentuk Tim KSP; dan b. menugaskan Penilai.

Tim KSP bertugas antara lain: a. menyiapkan perjanjian perpanjangan KSP; b. menghitung besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan KSP berdasarkan dan/atau dengan mempertimbangkan hasil penilaian; c. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Pengelola Barang. Tim KSP menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Pengelola Barang. Apabila hasil pelaksanaan tugas Tim KSP menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu KSP tidak dapat disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat penolakan perpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada mitra KSP disertai dengan alasan. Apabila hasil pelaksanaan tugas Tim KSP menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu KSP dapat disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada mitra KSP. Berdasarkan persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP, Tim KSP menyusun perjanjian perpanjangan jangka waktu KSP sekaligus menyiapkan hal-hal teknis yang diperlukan.

Penilai, bertugas melakukan penghitungan nilai barang milik daerah yang akan dijadikan objek KSP, besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan KSP. Penilai, menyampaikan laporan penilaian yang merupakan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengelola Barang.

Dalam rangka menentukan kelayakan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan KSP atas permohonan perpanjangan, Pengelola Barang dapat menugaskan penilai atau pihak yang berkompeten untuk melakukan analisis kelayakan perpanjangan pelaksanaan KSP. Perpanjangan jangka waktu KSP berlaku pada saat penandatanganan perjanjian KSP antara Pengelola Barang dengan mitra KSP dilakukan.

Dalam hal Gubernur/Bupati/Walikota atau Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan perpanjangan jangka waktu KSP, objek KSP beserta sarana berikut fasilitasnya diserahkan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota atau Pengelola Barang pada saat berakhirnya jangka waktu KSP sebagaimana diatur dalam perjanjian KSP. Penyerahan objek KSP beserta sarana dan prasarananya, dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) antara mitra KSP dengan: a. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.

(Selesai)

PEMANFAATAN “KERJA SAMA PEMANFAATAN” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 5)

Tinggalkan komentar

Serial: Catatan Pojok

PEMANFAATAN “KERJA SAMA PEMANFAATAN” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 5)

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo

Tata Cara Pelaksanaan KSP Barang Milik Daerah Yang Berada Pada Pengguna Barang.

Tahapan pelaksanaan KSP atas barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang meliputi: a. permohonan; b. penelitian administrasi; c. pembentukan Tim dan penilaian; d. perhitungan besaran kontribusi dan persentase pembagian keuntungan; e. persetujuan; f. pemilihan mitra; g. penerbitan keputusan; h. penandatanganan perjanjian; dan i. pelaksanaan.

Permohonan KSP atas barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang, diajukan oleh Pengguna Barang untuk memperoleh persetujuan dari Pengelola Barang. Permohonan paling sedikit memuat: a. latar belakang permohonan; b. rencana peruntukan KSP; c. jangka waktu KSP; dan d. usulan besaran penerimaan daerah dari KSP. Permohonan dilengkapi dengan: a. data calon mitra KSP; b. proposal rencana usaha KSP; c. data barang milik daerah yang akan dijadikan objek KSP; dan d. surat pernyataan dari Pengguna Barang. Surat pernyataan dari Pengguna Barang menegaskan bahwa: a. Barang milik daerah yang akan menjadi objek KSP tidak sedang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD; dan b. Pelaksanaan KSP barang milik daerah tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.

Dalam hal Pengguna Barang mengusulkan penetapan mitra KSP melalui mekanisme penunjukan, maka pengajuan permohonan dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang disertai data calon mitra KSP. Data calon mitra KSP meliputi: a. nama; b. alamat; c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. bentuk kelembagaan, jenis kegiatan usaha, fotokopi Surat Izin Usaha/Tanda Izin Usaha atau yang sejenis, untuk calon mitra KSP yang berbentuk badan hukum/badan usaha.

Persetujuan atas permohonan KSP diberikan oleh Pengelola Barang berdasarkan laporan panitia pemilihan mitra dan laporan Tim KSP dengan mempertimbangkan hasil penilaian. Apabila Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan KSP tersebut, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai dengan alasan. Pemberian persetujuan dilakukan oleh Pengelola Barang dengan menerbitkan surat persetujuan. Surat Persetujuan paling sedikit memuat: a. objek KSP; b. peruntukan KSP; c. nilai barang milik daerah yang menjadi objek KSP sebagai besaran nilai investasi pemerintah; d. minimal besaran kontribusi tetap; e. minimal persentase pembagian keuntungan; dan f. jangka waktu KSP.

Berdasarkan Surat Persetujuan KSP, Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan keputusan pelaksanaan KSP. Berdasarkan keputusan pelaksanaan KSP, para pihak menandatangani perjanjian KSP dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlaku keputusan pelaksanaan KSP. Surat persetujuan KSP dari Pengelola Barang dinyatakan tidak berlaku apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan surat perjanjian KSP. Penandatanganan perjanjian, dilakukan setelah mitra KSP menunjukkan bukti pembayaran kontribusi tetap tahun pertama.

Ketentuan pelaksanaan KSP barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang mutatis mutandis berlaku untuk pelaksanaan KSP barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.

Perpanjangan Jangka Waktu KSP, Berada Pada Pengelola Barang & Pengguna Barang.

Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP atas barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang diajukan oleh mitra KSP kepada Gubernur/Bupati/Walikota paling lambat 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu KSP. Permohonan dilampiri: a. proposal perpanjangan KSP; b. data dan kondisi objek KSP; dan c. bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Gubernur/Bupati/Walikota meneliti permohonan, serta mengevaluasi kelayakan perpanjangan pelaksanaan KSP yang telah berlangsung. Apabila berdasarkan hasil penelitian, Gubernur/Bupati/Walikota menyetujui usulan perpanjangan jangka waktu KSP, maka Gubernur/Bupati/Walikota: a. membentuk Tim KSP; dan b. menugaskan penilai untuk melakukan penghitungan nilai barang milik daerah yang akan dijadikan objek KSP, besaran kontribusi tetap, dan persentase pembagian keuntungan KSP. Tugas Tim KSP, antara lain: a. menyiapkan perjanjian perpanjangan KSP; b. menghitung besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan KSP berdasarkan dan/atau dengan mempertimbangkan hasil Penilaian; dan c. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Dalam rangka menentukan kelayakan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan KSP, Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang dapat menugaskan penilai atau pihak yang berkompeten untuk melakukan analisis kelayakan perpanjangan pelaksanaan KSP. Penilai atau pihak yang berkompeten menyampaikan laporan analisis kelayakan perpanjangan yang merupakan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang. Tim KSP menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang.

(Bersambung)

PEMANFAATAN “KERJA SAMA PEMANFAATAN” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 4)

Tinggalkan komentar

Serial: Catatan Pojok

PEMANFAATAN “KERJA SAMA PEMANFAATAN” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 4)

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo

Tata Cara Pelaksanaan KSP Barang Milik Daerah Yang Berada Pada Pengelola Barang.

Tahapan pelaksanaan KSP atas barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang meliputi: a. inisiatif atau permohonan; b. penelitian administrasi; c, pembentukan Tim dan penilaian; d. perhitungan besaran penerimaan daerah dari KSP berupa kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan; e. pemilihan mitra; f. penerbitan keputusan; g. penandatanganan perjanjian; dan h. pelaksanaan.

KSP atas barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang dapat dilakukan berdasarkan: a. inisiatif Gubernur/Bupati/Walikota; atau b. permohonan dari pihak lain. Inisiatif Gubernur/Bupati/Walikota terhadap KSP atas barang milik daerah, dituangkan dalam bentuk rekomendasi KSP barang milik daerah. Inisiatif Gubernur/Bupati/Walikota dapat berasal dari rencana kebutuhan yang disampaikan oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.

Permohonan dari Pihak Lain atas KSP atas barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang, diusulkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Permohonan dari Pihak Lain paling sedikit memuat: a. latar belakang permohonan; b. rencana peruntukan KSP; c. jangka waktu KSP; dan d. usulan besaran penerimaan daerah dari KSP. Permohonan dari Pihal Lain dilengkapi dengan: a. data barang milik daerah yang direncanakan untuk dilakukan KSP; b. data pemohon KSP; c. proposal rencana usaha KSP; dan d. informasi lainnya berkaitan dengan usulan KSP. Informasi lainnya berkaitan dengan dengan usulan KSP, antara lain: a. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan penataan kota; dan b. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan. Kelengkapan informasi berupa Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan penataan kota dan bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan tidak diberlakukan untuk KSP dalam rangka mengoperasionalkan barang milik daerah.

Pengelola Barang melakukan penelitian administrasi atas dokumen barang milik daerah yang akan dilakukan KSP. Dokumen barang milik daerah yang akan dilakukan KSP meliputi: a. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan; b. dokumen pengelolaan barang milik daerah; dan c. dokumen penatausahaan barang milik daerah. Apabila hasil penelitian administrasi, barang milik daerah dapat dilakukan KSP, Gubernur/Bupati/Walikota: a. membentuk Tim KSP; dan b. menugaskan Penilai melalui Pengelola Barang untuk melakukan penilaian barang milik daerah yang akan dilakukan KSP guna mengetahui nilai wajar atas barang milik daerah bersangkutan.

Dalam hal barang milik daerah dapat dilakukan KSP, maka Gubernur/Bupati/Walikota membentuk Tim KSP. Tim KSP bertugas: a. menyiapkan rincian kebutuhan bangunan dan fasilitas yang akan ditenderkan apabila KSP berdasarkan inisiatif Gubernur/Bupati/Walikota dan bukan dalam rangka mengoperasionalkan barang milik daerah; b. menghitung besaran penerimaan daerah dari KSP berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian; c. menyiapkan perjanjian KSP; d. menyiapkan Berita Acara Serah Terima (BAST) objek KSP dari Pengelola Barang kepada mitra KSP; dan e. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim KSP dapat mengikutsertakan SKPD/Unit Kerja teknis yang berkompeten. Dalam rangka menentukan kelayakan bisnis KSP, Gubernur/Bupati/Walikota dapat menugaskan penilai atau pihak lain yang berkompeten untuk melakukan: a. analisis penggunaan atas barang milik daerah yang akan dilakukan KSP; atau b. analisis kelayakan bisnis atas proposal KSP. Hasil penilaian (hasil penilaian barang milik daerah yang akan dilakukan KSP guna mengetahui nilai wajar atas barang milik daerah bersangkutan) dan laporan analisis (analisis penggunaan atas barang milik daerah yang akan dilakukan KSP atau analisis kelayakan bisnis atas proposal KSP) disampaikan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota sebagai bagian dalam menentukan pelaksanaan KSP.

Berdasarkan laporan analisis dan/atau mempertimbangkan laporan penilaian nilai wajar barang milik daerah, Tim KSP menghitung besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan. Dalam hal usulan besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan yang diajukan oleh pihak lain lebih besar dari hasil perhitungan Tim KSP, besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan yang ditetapkan dalam persetujuan KSP adalah sebesar usulan besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan yang diajukan oleh pihak lain. Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan dijadikan nilai limit terendah dalam pelaksanaan pemilihan mitra KSP.

Pemilihan mitra KSP dilakukan oleh panitia pemilihan dilakukan berdasarkan pemilihan dan penetapan mitra pemanfaatan barang milik daerah. Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan keputusan pelaksanaan KSP. Keputusan pelaksanaan KSP paling sedikit memuat: a. objek KSP; b. peruntukan KSP; c. penerimaan daerah dari KSP; d. identitas mitra KSP; dan e. jangka waktu KSP. Berdasarkan keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang pelaksanaan KSP, para pihak menandatangani Perjanjian KSP dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlaku keputusan pelaksanaan KSP. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak keputusan pelaksanaan KSP ditetapkan tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian KSP, keputusan pelaksanaan KSP dinyatakan tidak berlaku. Penandatanganan perjanjian KSP, dilakukan setelah mitra KSP menunjukkan bukti pembayaran kontribusi tetap tahun pertama.

Mitra KSP harus melaksanakan KSP sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KSP. Apabila KSP dilakukan bukan dalam rangka mengoperasionalkan barang milik daerah, maka pada saat pembangunan selesai dilaksanakan, mitra KSP wajib: a. menyerahkan bangunan hasil KSP beserta fasilitasnya yang merupakan bagian dari kontribusi tetap dan pembagian keuntungan; dan b. dapat langsung mengoperasionalkan hasil KSP yang dibangun sesuai dengan perjanjian KSP.

(Bersambung)

Older Entries

%d blogger menyukai ini: