Serial : Catatan Pojok

PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH MELALUI PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH (BAGIAN 7)

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH.

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

Prinsip Umum Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan salah satu dari bentuk pemindahtanganan barang milik daerah selain penjualan, tukar menukar, dan hibah. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyertaan modal pemerintah daerah dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut: a. barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara dalam rangka penugasan pemerintah; atau b. barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

Penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Barang milik daerah yang telah disertakan dalam penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara menjadi kekayaan yang dipisahkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dapat berupa: a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan Gubernur/Bupati/Walikota; b. tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang; atau c. selain tanah dan/atau bangunan.

Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, sesuai batas kewenangannya.

Penetapan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan Gubernur/Bupati/Walikota yang akan disertakan sebagai modal pemerintah daerah dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, sesuai batas kewenangannya. Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang antara lain tanah dan/atau bangunan yang sejak awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran, yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang antara lain meliputi: a. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya untuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah; b. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang lebih optimal untuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah.

Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan analisa kelayakan investasi mengenai penyertaan modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Atas Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang.

Pengelola Barang melaksanakan penilaian dengan menugaskan: a. Penilai (Penilai Pemerintah atau Penilai Publik) yang ditetapkan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan objek penyertaan modal; b. Tim yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan dapat melibatkan Penilai (Penilai Pemerintah atau Penilai Publik), untuk selain tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan objek penyertaan modal.

Pengelola Barang  menyampaikan hasil penilaian kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Gubernur/Bupati/Walikota membentuk Tim untuk melakukan penelitian terhadap: a. hasil analisis kelayakan investasi yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. data administratif, diantaranya: tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, dan nilai perolehan atau nilai buku; c. kesesuaian tujuan penyertaan modal pemerintah daerah yaitu dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tim melakukan kajian bersama dengan calon penerima penyertaan modal pemerintah daerah dan/atau SKPD terkait, yang dituangkan dalam dokumen hasil kajian.

Apabila berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Tim, penyertaan modal pemerintah daerah layak dilaksanakan, maka calon penerima penyertaan modal pemerintah daerah menyampaikan surat pernyataan kesediaan menerima penyertaan modal pemerintah daerah yang berasal dari barang  milik daerah. Tim menyampaikan dokumen hasil kajian dan surat pernyataan kesediaan menerima penyertaan modal pemerintah daerah kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

Pengelola Barang  mengajukan permohonan persetujuan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Dalam hal penyertaan modal pemerintah daerah memerlukan persetujuan DPRD, Gubernur/ Bupati/Walikota terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD. Apabila permohonan tidak disetujui oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau tidak disetujui oleh DPRD, Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang memberitahukan pada calon penerima penyertaan modal disertai dengan alasan.

Apabila permohonan penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah disetujui oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau disetujui oleh DPRD, Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan keputusan atas barang milik daerah yang akan disertakan sebagai penyertaan modal. Pengelola Barang menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah dengan melibatkan SKPD terkait. Rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama dan selanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang penyertaan modal.

Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Pengelola Barang melaksanakan penyertaan modal pemerintah daerah berpedoman pada Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota. Berdasarkan peraturan daerah dan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota, Pengelola Barang melakukan serah terima dengan penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Berdasarkan Berita Acara Serah Terima, Pengelola Barang  mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah yang telah dijadikan penyertaan modal pemerintah daerah.

Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Atas Barang  Milik Daerah Pada Pengguna Barang.

Penyertaan modal pemerintah daerah yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dijadikan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah, maka Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul kepada Gubernur/Bupati/Walikota disertai pertimbangan dan kelengkapan data berupa: a. data administratif, antara lain: 1.  dokumen anggaran dan/atau dokumen perencanaannya; 2. nilai realisasi pelaksanaan anggaran; dan 3. keputusan penetapan status penggunaan; b. dokumen hasil analisis kelayakan investasi mengenai penyertaan modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyertaan modal pemerintah daerah yang diarahkan untuk optimalisasi barang milik daerah, maka pengajuan usul oleh Pengguna Barang melalui Pengelola Barang  kepada Gubernur/Bupati/Walikota disertai pertimbangan dan kelengkapan data berupa: a. data administratif, antara lain tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, dan nilai perolehan atau nilai buku; b. dokumen hasil analisa kelayakan investasi mengenai penyertaan modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelola Barang melaksanakan penilaian dengan menugaskan: a. Penilai (Penilai Pemerintah atau Penilai Publik) yang ditetapkan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan objek penyertaan modal; b. Tim yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan dapat melibatkan Penilai (Penilai Pemerintah atau Penilai Publik), untuk selain tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan objek penyertaan modal.

Pengelola Barang  menyampaikan hasil penilaian kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Gubernur/Bupati/Walikota membentuk Tim untuk melakukan penelitian terhadap: a. hasil analisis kelayakan investasi yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. data administratif, diantaranya: tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, dan nilai perolehan atau nilai buku; c. kesesuaian tujuan penyertaan modal pemerintah daerah yaitu dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tim melakukan kajian bersama dengan calon penerima penyertaan modal pemerintah daerah dan/atau SKPD terkait, yang dituangkan dalam dokumen hasil kajian.

Apabila berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Tim, penyertaan modal pemerintah daerah layak dilaksanakan, maka calon penerima penyertaan modal pemerintah daerah menyampaikan surat pernyataan kesediaan menerima penyertaan modal pemerintah daerah yang berasal dari barang  milik daerah. Tim menyampaikan dokumen hasil kajian dan surat pernyataan kesediaan menerima penyertaan modal pemerintah daerah kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

Pengelola Barang  mengajukan permohonan persetujuan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Dalam hal penyertaan modal pemerintah daerah memerlukan persetujuan DPRD, Gubernur/ Bupati/Walikota terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD. Apabila permohonan tidak disetujui oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau tidak disetujui oleh DPRD, Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang memberitahukan pada calon penerima penyertaan modal disertai dengan alasan.

Apabila permohonan penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah disetujui oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau disetujui oleh DPRD, Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan keputusan atas barang milik daerah yang akan disertakan sebagai penyertaan modal. Pengelola Barang menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah dengan melibatkan SKPD terkait. Rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama dan selanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang penyertaan modal.

Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Pengelola Barang melaksanakan penyertaan modal pemerintah daerah berpedoman pada Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota. Berdasarkan peraturan daerah dan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota, Pengelola Barang melakukan serah terima dengan penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah yang telah dijadikan penyertaan modal pemerintah daerah.

(Selesai)

Iklan