Serial : Catatan Pojok

PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH MELALUI HIBAH (BAGIAN 6)

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH.

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

Prinsip Umum Hibah.

Hibah merupakan salah satu dari bentuk pemindahtanganan barang milik daerah selain penjualan, tukar menukar, dan penyertaan modal pemerintah daerah. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.

Hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan: a. sosial; b. budaya; c. keagamaan; d. kemanusiaan; e. pendidikan yang bersifat non komersial; f. penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan pemerintahan pusat/daerah adalah termasuk hubungan antar negara, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat/lembaga internasional, dan pelaksanaan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Barang milik daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan: a. bukan merupakan barang rahasia negara; b. bukan merupakan barang  yang menguasai hajat hidup orang banyak; atau c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah ditanggung sepenuhnya oleh pihak penerima hibah. Barang milik daerah yang dihibahkan wajib digunakan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam naskah hibah. Hibah dilaksanakan oleh Pengelola Barang.

Pihak yang dapat menerima hibah adalah: a. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial berdasarkan akta pendirian, anggaran dasar/rumah tangga, atau pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga dimaksud; b. pemerintah pusat; c. pemerintah daerah lainnya; d. pemerintah desa; e. perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau f. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan pemberian hibah kepada pemerintah desa dilakukan dalam hal: a. barang milik daerah berskala lokal yang ada di desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada desa; b. barang milik desa yang telah diambil dari desa, oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dikembalikan kepada desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.

Hibah dapat berupa: a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota; b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; dan c. selain tanah dan/atau bangunan. Yang dimaksud dengan tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang antara lain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Yang dimaksud dengan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan meliputi: . a. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya untuk dihibahkan; dan b. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang lebih optimal apabila dihibahkan.

Penetapan barang milik daerah yang akan dihibahkan dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Tata Cara Hibah Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang.

Pelaksanaan hibah barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang  dilakukan berdasarkan: a. inisiatif Gubernur/Bupati/Walikota; atau b. permohonan dari pihak yang dapat menerima hibah yaitu: a. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial berdasarkan akta pendirian, anggaran dasar/rumah tangga, atau pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga dimaksud; b. pemerintah pusat; c. pemerintah daerah lainnya; d. pemerintah desa; e. perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau f. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan hibah barang milik daerah berdasarkan inisiatif Gubernur/Bupati/Walikota.

Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada Pengelola Barang yang didasarkan pada inisiatif Gubernur/ Bupati/Walikota, diawali dengan pembentukan Tim oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk melakukan penelitian. Penelitian meliputi: a. penelitian data administratif; dan b. penelitian fisik.

Penelitian data administratif dilakukan untuk meneliti: a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, dan peruntukan, untuk data barang milik daerah berupa tanah; b. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemilikan untuk data barang milik daerah berupa bangunan; c. tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan,  nilai buku, dan jumlah untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan; dan d. data calon penerima hibah. Dalam melakukan penelitian terhadap data calon penerima hibah, Tim dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan berkompeten mengenai kesesuaian data calon penerima hibah.

Penelitian fisik dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dihibahkan dengan data administratif. Hasil penelitian atas penelitian data administratif, penelitian fisik dan penelitian calon penerima hibah dituangkan dalam berita acara penelitian.

Tim menyampaikan berita acara hasil penelitian kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk menetapkan barang  milik daerah menjadi objek hibah. Dalam hal berdasarkan berita acara penelitian Hibah dapat dilaksanakan, Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang meminta surat pernyataan kesediaan menerima hibah kepada calon penerima hibah.

Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Dalam hal hibah memerlukan persetujuan DPRD, Gubernur/Bupati/Walikota terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada DPRD. Apabila permohonan hibah disetujui oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau disetujui oleh DPRD,  Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan keputusan pelaksanaan hibah, yang sekurang-kurangnya memuat: a. penerima hibah; b. objek hibah; c. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan penyusutan, untuk tanah dan/atau bangunan; d. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan penyusutan, untuk selain tanah dan/atau bangunan; dan e. peruntukan hibah.

Berdasarkan keputusan pelaksanaan Hibah, Gubernur/ Bupati/Walikota dan pihak penerima hibah menandatangani naskah hibah. Naskah hibah memuat sekurang-kurangnya: a. identitas para pihak; b. jenis dan nilai barang  yang dilakukan hibah; c. tujuan dan peruntukan hibah; d. hak dan kewajiban para pihak; e. klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak penerima hibah; dan f. penyelesaian perselisihan.

Berdasarkan naskah hibah, Pengelola Barang melakukan serah terima barang  milik daerah kepada penerima hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah yang telah dihibahkan.

Pelaksanaan hibah barang milik daerah berdasarkan permohonan dari pihak yang dapat menerima hibah.

Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada pengelola barang yang didasarkan pada permohonan dari pihak yang dapat menerima hibah, diawali dengan penyampaian permohonan oleh pihak pemohon kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Permohonan memuat: a. data pemohon; b. alasan permohonan; c. peruntukan hibah; d. jenis/spesifikasi/nama barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihibahkan; e. jumlah/luas/volume barang milik daerah yang di mohonkan untuk dihibahkan; f. lokasi/data teknis; dan g. surat pernyataan kesediaan menerima hibah.

Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada Pengelola Barang yang didasarkan pada permohonan dari pihak ketiga yang dapat menerima hibah, diawali dengan pembentukan Tim oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk melakukan penelitian. Penelitian meliputi: a. penelitian data administratif; dan b. penelitian fisik.

Penelitian data administratif dilakukan untuk meneliti: a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, dan peruntukan, untuk data barang milik daerah berupa tanah; b. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemilikan untuk data barang milik daerah berupa bangunan; c. tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan,  nilai buku, dan jumlah untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan; dan d. data calon penerima hibah. Dalam melakukan penelitian terhadap data calon penerima hibah, Tim dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan berkompeten mengenai kesesuaian data calon penerima hibah.

Penelitian fisik dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dihibahkan dengan data administratif. Hasil penelitian atas penelitian data administratif, penelitian fisik dan penelitian calon penerima hibah dituangkan dalam berita acara penelitian.

Tim menyampaikan berita acara hasil penelitian kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk menetapkan barang  milik daerah menjadi objek hibah. Dalam hal berdasarkan berita acara penelitian Hibah dapat dilaksanakan, Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang meminta surat pernyataan kesediaan menerima hibah kepada calon penerima hibah.

Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Dalam hal hibah memerlukan persetujuan DPRD, Gubernur/Bupati/Walikota terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada DPRD. Apabila permohonan hibah disetujui oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau disetujui oleh DPRD,  Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan keputusan pelaksanaan hibah, yang sekurang-kurangnya memuat: a. penerima hibah; b. objek hibah; c. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan penyusutan, untuk tanah dan/atau bangunan; d. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan penyusutan, untuk selain tanah dan/atau bangunan; dan e. peruntukan hibah.

Berdasarkan keputusan pelaksanaan Hibah, Gubernur/ Bupati/Walikota dan pihak penerima hibah menandatangani naskah hibah. Naskah hibah memuat sekurang-kurangnya: a. identitas para pihak; b. jenis dan nilai barang  yang dilakukan hibah; c. tujuan dan peruntukan hibah; d. hak dan kewajiban para pihak; e. klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak penerima hibah; dan f. penyelesaian perselisihan.

Berdasarkan naskah hibah, Pengelola Barang melakukan serah terima barang  milik daerah kepada penerima hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah yang telah dihibahkan.

Apabila permohonan hibah tidak disetujui, Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang  memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permohonan hibah, disertai dengan alasannya.

Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.

Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada Pengguna Barang diawali dengan pembentukan Tim Internal pada SKPD oleh Pengguna Barang untuk melakukan penelitian. Penelitian meliputi: a. penelitian data administratif; dan b. penelitian fisik.

Penelitian data administratif dilakukan untuk meneliti: a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, dan peruntukan, untuk data barang milik daerah berupa tanah; b. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemilikan untuk data barang milik daerah berupa bangunan; c. tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan jumlah untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan; dan d. data calon penerima Hibah.

Penelitian fisik dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dihibahkan dengan data administratif. Hasil penelitian fisik dituangkan dalam berita acara penelitian dan selanjutnya disampaikan Tim kepada Pengguna Barang. Berdasarkan berita acara hasil penelitian, Pengguna Barang mengajukan permohonan hibah kepada Pengelola Barang  yang memuat: a. data calon penerima hibah; b. alasan untuk menghibahkan;c. data dan dokumen atas tanah dan/atau bangunan; d. peruntukan hibah; e. tahun perolehan; f. status dan bukti kepemilikan; g. nilai perolehan; h. jenis/spesifikasi barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihibahkan; dan i. lokasi.

Penyampaian surat permohonan disertai dengan surat pernyataan kesediaan menerima hibah.

Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada Pengguna Barang, diawali dengan pembentukan Tim oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk melakukan penelitian. Penelitian meliputi: a. penelitian data administratif; dan b. penelitian fisik.

Penelitian data administratif dilakukan untuk meneliti: a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, dan peruntukan, untuk data barang milik daerah berupa tanah; b. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemilikan untuk data barang milik daerah berupa bangunan; c. tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan,  nilai buku, dan jumlah untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan; dan d. data calon penerima hibah.

Dalam melakukan penelitian terhadap data calon penerima hibah, Tim dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan berkompeten mengenai kesesuaian data calon penerima hibah.

Penelitian fisik dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dihibahkan dengan data administratif. Hasil penelitian dituangkan dalam berita acara penelitian. Tim menyampaikan berita acara hasil penelitian kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk menetapkan barang  milik daerah menjadi objek hibah. Dalam hal berdasarkan berita acara penelitian Hibah dapat dilaksanakan, Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang meminta surat pernyataan kesediaan menerima hibah kepada calon penerima hibah.

Selanjutnya, Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Dalam hal hibah memerlukan persetujuan DPRD, Gubernur/Bupati/Walikota terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada DPRD. Apabila permohonan Hibah disetujui oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau disetujui DPRD, Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan pelaksanaan hibah, yang sekurang-kurangnya memuat a. penerima hibah; b. objek hibah; c. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan penyusutan, untuk tanah dan/atau bangunan; d. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan penyusutan, untuk selain tanah dan/atau bangunan; dan e. peruntukan hibah.

Apabila permohonan Hibah tidak disetujui, Gubernur/ Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang  menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya. Berdasarkan penetapan pelaksanaan Hibah, Pengelola Barang dan pihak penerima hibah menandatangani naskah hibah. Naskah hibah memuat sekurang-kurangnya: a. identitas para pihak; b. jenis dan nilai barang  yang dilakukan hibah; c. tujuan dan peruntukan hibah; d. hak dan kewajiban para pihak; e,. klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak penerima hibah; dan f. penyelesaian perselisihan.

Berdasarkan naskah hibah, Pengelola Barang melakukan serah terima barang  milik daerah kepada penerima hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST), Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah yang telah dihibahkan.

Pelaksanaan hibah barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaanya direncanakan untuk dihibahkan yaitu tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang antara lain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yaitu barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya untuk dihibahkan, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Bersambung)

Iklan