Serial : Catatan Pojok

PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH MELALUI TUKAR MENUKAR (BAGIAN 5)

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH.

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

Prinsip Umum Tukar menukar.

Tukar Menukar merupakan salah satu dari bentuk pemindahtanganan barang milik daerah selain penjualan, hibah dan penyertaan modal pemerintah daerah. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat, dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.

Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan: a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan; b. untuk optimalisasi barang milik daerah; dan c. tidak tersedia dana dalam APBD. Selain itu, tukar menukar ditempuh apabila pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah dan/atau bangunan pengganti.

Selain pertimbangan, tukar menukar dapat dilakukan: a. apabila barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; b. guna menyatukan barang milik daerah yang lokasinya terpencar; c. dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pemerintah pusat/pemerintah daerah; d. guna mendapatkan/memberikan akses jalan, apabila objek tukar menukar adalah barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; dan/atau e. telah ketinggalan teknologi sesuai kebutuhan, kondisi, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila  objek tukar menukar adalah barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak: a. Pemerintah Pusat; b. Pemerintah Daerah lainnya; c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya yang dimiliki negara; d. Pemerintah Desa; atau e. Swasta. Yang dimaksud dengan swasta adalah pihak swasta, baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan.

Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa: a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota; b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; dan c. selain tanah dan/atau bangunan. Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang antara lain tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang, tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota.

Tukar menukar berupa: a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota; b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; dan c. selain tanah dan/atau bangunan, dilaksanakan oleh Pengelola Barang.

            Tukar menukar dilaksanakan setelah dilakukan kajian berdasarkan: a. aspek teknis, antara lain: (1). kebutuhan Pengelola Barang /Pengguna Barang; dan (2). spesifikasi barang yang dibutuhkan; b. aspek ekonomis, antara lain kajian terhadap nilai barang  milik daerah yang dilepas dan nilai barang  pengganti; c. aspek yuridis, antara lain: (1). tata ruang wilayah dan penataan kota; dan (2). bukti kepemilikan.

Berdasarkan kajian aspek teknis, aspek ekonomis dan aspek yuridis terhadap barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, Gubernur/Bupati/Walikota dapat memberikan alternatif bentuk lain pengelolaan barang milik daerah atas permohonan persetujuan tukar menukar yang diusulkan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang.

Barang  pengganti tukar menukar atau bentuk alternatif lainnya dapat berupa: a. barang  sejenis; dan/atau b. barang  tidak sejenis. Barang  pengganti utama tukar menukar barang milik daerah berupa tanah, harus berupa: a. tanah; atau b. tanah dan bangunan. Barang pengganti utama tukar menukar barang milik daerah berupa bangunan, dapat berupa: a. tanah; b. tanah dan bangunan; c. bangunan; dan/atau d. selain tanah dan/atau bangunan. Barang pengganti berupa tanah atau bangunan harus berada dalam kondisi siap digunakan pada tanggal penandatanganan perjanjian tukar menukar atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Nilai barang  pengganti atas tukar menukar paling sedikit seimbang dengan nilai wajar barang milik daerah yang dilepas. Apabila nilai barang pengganti lebih kecil daripada nilai wajar barang milik daerah yang dilepas, mitra tukar menukar wajib menyetorkan ke rekening Kas Umum Daerah atas sejumlah selisih nilai antara nilai wajar barang milik daerah yang dilepas dengan nilai barang  pengganti. Penyetoran selisih nilai dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum Berita Acara Serah Terima (BAST) ditandatangani. Selisih nilai dituangkan dalam perjanjian tukar menukar.

Apabila pelaksanaan tukar menukar mengharuskan mitra tukar menukar membangun bangunan barang  pengganti, mitra tukar menukar menunjuk konsultan pengawas dengan persetujuan Gubernur/Bupati/ Walikota berdasarkan pertimbangan dari SKPD terkait. Konsultan pengawas merupakan badan hukum yang bergerak di bidang pengawasan konstruksi. Biaya konsultan pengawas menjadi tanggung jawab mitra tukar menukar. Tukar menukar dilaksanakan oleh pengelola barang  setelah mendapat  persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Tata Cara Pelaksanaan Tukar Menukar Barang  Milik Daerah pada Pengelola Barang.

Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang dilakukan berdasarkan: a. kebutuhan dari Pengelola Barang  untuk melakukan tukar menukar; atau b. permohonan tukar menukar dari pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya yang dimiliki negara, Pemerintah Desa atau Swasta.

Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah yang didasarkan pada kebutuhan pengelola barang, diawali dengan pembentukan Tim oleh Gubernur/Bupati/ Walikota untuk melakukan penelitian mengenai kemungkinan melaksanakan tukar menukar yang didasarkan pada pertimbangan: a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan; b. untuk optimalisasi barang milik daerah; c. tidak tersedia dana dalam APBD; d. tukar menukar ditempuh apabila pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah dan/atau bangunan pengganti; e. apabila barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; f. guna menyatukan barang milik daerah yang lokasinya terpencar; g. dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pemerintah pusat/pemerintah daerah; h. guna mendapatkan/memberikan akses jalan, apabila objek tukar menukar adalah barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; dan/atau i. telah ketinggalan teknologi sesuai kebutuhan, kondisi, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila  objek tukar menukar adalah barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Penelitian oleh Tim meliputi: a. penelitian kelayakan tukar menukar, baik dari aspek teknis, ekonomis, maupun yuridis; b. penelitian data administratif; dan c. penelitian fisik.

Penelitian data administratif dilakukan untuk meneliti: a. status penggunaan dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, peruntukan, kode barang, kode register, nama barang, dan nilai perolehan, untuk data barang milik daerah berupa tanah; b. tahun pembuatan, kode barang, kode register, nama barang, konstruksi bangunan, luas, status kepemilikan, lokasi, nilai perolehan, dan  nilai buku, untuk data barang milik daerah berupa bangunan; c. tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, kondisi barang, dan bukti kepemilikan kendaraan untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.

Penelitian fisik dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan ditukarkan dengan data administratif. Hasil penelitian data administrative dan penelitian fisik dituangkan dalam berita acara penelitian. Tim menyampaikan berita acara hasil penelitian kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk penetapan barang milik daerah menjadi objek tukar menukar.

Berdasarkan penetapan barang milik daerah menjadi objek tukar menukar, Pengelola Barang  menyusun rincian rencana barang  pengganti sebagai berikut: a. tanah meliputi luas dan lokasi yang peruntukannya sesuai dengan tata ruang wilayah; b. bangunan meliputi: jenis, luas, dan konstruksi bangunan serta sarana dan prasarana penunjang; c. selain tanah dan bangunan meliputi jumlah, jenis barang, kondisi barang dan spesifikasi barang.

Pengelola Barang melakukan penilaian terhadap barang milik daerah yang akan ditukarkan dan barang  pengganti. Penilaian dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota. Penilai Publik, adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah. Penilaian dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nilai wajar yang diperoleh dari hasil penilaian menjadi tanggung jawab Penilai.

Penilaian dapat dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Gubernur/Bupati/Walikota. Tim adalah panitia penaksir harga yang unsurnya terdiri dari SKPD/Unit Kerja terkait. Penilai adalah Penilai Pemerintah atau Penilai Publik. Penilaian dilaksanakan untuk  mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila penilaian dilakukan oleh Pengguna Barang tanpa melibatkan Penilai, maka hasil penilaian barang milik daerah hanya merupakan nilai taksiran. Hasil Penilaian disampaikan Pengelola Barang  kepada Gubernur/ Bupati/Walikota.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap barang milik daerah yang akan ditukarkan dan barang  pengganti, Gubernur/Bupati/Walikota melakukan penetapan mitra tukar menukar. Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan keputusan tukar menukar paling sedikit memuat: a. mitra tukar menukar; b. barang milik daerah yang akan dilepas; c. nilai wajar barang milik daerah yang akan dilepas yang masih berlaku pada tanggal keputusan diterbitkan; dan d. rincian rencana barang pengganti.

Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Dalam hal tukar menukar memerlukan persetujuan DPRD, Gubernur/Bupati/Walikota terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar kepada DPRD. Berdasarkan surat persetujuan tukar menukar, Gubernur/Bupati/Walikota dan mitra tukar menukar menandatangani perjanjian tukar menukar.

Setelah menandatangani perjanjian tukar menukar, mitra tukar menukar melaksanakan: a. pekerjaan pembangunan/pengadaan barang  pengganti sesuai dengan perjanjian tukar menukar, untuk tukar menukar atas barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan. b. pekerjaan melaksanakan pekerjaan pengadaan barang  pengganti sesuai dengan perjanjian tukar menukar termasuk menyelesaikan pengurusan dokumen administratif yang diperlukan, tukar menukar atas barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.

Gubernur/Bupati/Walikota membentuk Tim untuk melakukan monitoring pelaksanaan pengadaan/pembangunan barang pengganti berdasarkan laporan konsultan pengawas dan penelitian lapangan. Sebelum dilakukan penyerahan barang milik daerah yang dilepas, Pengelola Barang melakukan penilaian sebagaimana yang diuraikan diatas terhadap kesesuaian barang pengganti sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian tukar menukar.

Dalam hal hasil penilaian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuian spesifikasi dan/atau jumlah barang pengganti dengan perjanjian tukar menukar, mitra  tukar menukar berkewajiban melengkapi/memperbaiki ketidaksesuai tersebut. Dalam hal kewajiban mitra tukar menukar untuk melengkapi/memperbaiki tidak dapat dipenuhi, maka mitra tukar menukar berkewajiban untuk menyetorkan selisih nilai barang milik daerah dengan barang pengganti ke rekening Kas Umum Daerah. Gubenur/Bupati/Walikota membentuk Tim untuk melakukan penelitian kelengkapan dokumen barang  pengganti, antara lain bukti kepemilikan, serta menyiapkan Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk ditandatangani oleh Pengelola Barang  dan mitra tukar menukar.

Berdasarkan perjanjian Tukar Menukar, Pengelola Barang melakukan serah terima barang,  yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah yang dilepas dari daftar barang Pengelola kepada Gubernur/Bupati/Walikota serta Pengelola Barang  mencatat dan mengajukan permohonan penetapan status penggunaan terhadap barang  pengganti sebagai barang  milik daerah.

Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah yang didasarkan pada permohonan dari pihak, diawali dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Permohonan dari pihak ketiga disertai data pendukung berupa: a. rincian peruntukan; b. jenis/spesifikasi; c. lokasi/data teknis; d. perkiraan nilai barang  pengganti; dan e. hal lain yang diperlukan.

Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah yang didasarkan pada kebutuhan Pengelola Barang berlaku untuk pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah yang didasarkan pada permohonan dari pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya yang dimiliki negara, Pemerintah Desa; atau Swasta.

Tata Cara Pelaksanaan Tukar Menukar pada Pengguna Barang.

Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang, dengan disertai: a. penjelasan/pertimbangan tukar menukar; b. surat pernyataan atas perlunya dilaksanakan tukar menukar yang ditandatangani oleh Pengguna Barang; c. Peraturan daerah mengenai tata ruang wilayah atau penataan kota; d. data administratif barang milik daerah yang dilepas; dan e. rincian rencana kebutuhan barang  pengganti.

Yang dimaksud dengan data administratif barang milik daerah yang dilepas sebagaimana dimaksud pada huruf d, diantaranya: a. status penggunaan dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, dan nilai perolehan, untuk barang milik daerah berupa tanah; b. tahun pembuatan, kode barang, kode register, nama barang, konstruksi bangunan, luas, status kepemilikan, nilai perolehan, dan  nilai buku, untuk barang milik daerah berupa bangunan; c. tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, kondisi barang, dan bukti kepemilikan kendaraan, untuk barang  milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.

Yang dimaksud dengan rincian rencana kebutuhan barang pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf e, meliputi: a. luas dan lokasi yang peruntukannya sesuai dengan tata ruang wilayah, untuk barang milik daerah berupa tanah; b. jenis, luas, dan rencana konstruksi bangunan, serta sarana dan prasarana penunjang, untuk barang milik daerah berupa bangunan; dan/atau c. jumlah, jenis  barang, kondisi barang  dan spesifikasi barang untuk barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.

Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah yang didasarkan pada kebutuhan pengguna barang, diawali dengan pembentukan Tim oleh Gubernur/Bupati/ Walikota untuk melakukan penelitian mengenai kemungkinan melaksanakan tukar menukar yang didasarkan pada pertimbangan: a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan; b. untuk optimalisasi barang milik daerah; c. tidak tersedia dana dalam APBD; d. tukar menukar ditempuh apabila pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah dan/atau bangunan pengganti; e. apabila barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; f. guna menyatukan barang milik daerah yang lokasinya terpencar; g. dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pemerintah pusat/pemerintah daerah; h. guna mendapatkan/memberikan akses jalan, apabila objek tukar menukar adalah barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; dan/atau i. telah ketinggalan teknologi sesuai kebutuhan, kondisi, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila  objek tukar menukar adalah barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Penelitian oleh Tim meliputi: a. penelitian kelayakan tukar menukar, baik dari aspek teknis, ekonomis, maupun yuridis; b. penelitian data administratif; dan c. penelitian fisik.

Penelitian data administratif dilakukan untuk meneliti: a. status penggunaan dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, peruntukan, kode barang, kode register, nama barang, dan nilai perolehan, untuk data barang milik daerah berupa tanah; b. tahun pembuatan, kode barang, kode register, nama barang, konstruksi bangunan, luas, status kepemilikan, lokasi, nilai perolehan, dan  nilai buku, untuk data barang milik daerah berupa bangunan; c. tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, kondisi barang, dan bukti kepemilikan kendaraan untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.

Penelitian fisik dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan ditukarkan dengan data administratif. Hasil penelitian data administrative dan penelitian fisik dituangkan dalam berita acara penelitian. Tim menyampaikan berita acara hasil penelitian kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk penetapan barang milik daerah menjadi objek tukar menukar.

Berdasarkan penetapan barang milik daerah menjadi objek tukar menukar, Pengguna Barang menyusun rincian rencana barang  pengganti sebagai berikut: a. tanah meliputi luas dan lokasi yang peruntukannya sesuai dengan tata ruang wilayah; b. bangunan meliputi: jenis, luas, dan konstruksi bangunan serta sarana dan prasarana penunjang; c. selain tanah dan bangunan meliputi jumlah, jenis barang, kondisi barang dan spesifikasi barang.

Pengguna Barang melakukan penilaian terhadap barang milik daerah yang akan ditukarkan dan barang  pengganti. Penilaian dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota. Penilai Publik, adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah. Penilaian dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nilai wajar yang diperoleh dari hasil penilaian menjadi tanggung jawab Penilai.

Penilaian dapat dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Gubernur/Bupati/Walikota. Tim adalah panitia penaksir harga yang unsurnya terdiri dari SKPD/Unit Kerja terkait. Penilai adalah Penilai Pemerintah atau Penilai Publik. Penilaian dilaksanakan untuk  mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila penilaian dilakukan oleh Pengguna Barang tanpa melibatkan Penilai, maka hasil penilaian barang milik daerah hanya merupakan nilai taksiran. Hasil Penilaian disampaikan Pengguna Barang  kepada Gubernur/ Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap barang milik daerah yang akan ditukarkan dan barang  pengganti, Gubernur/Bupati/Walikota melakukan penetapan mitra tukar menukar. Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan keputusan tukar menukar paling sedikit memuat: a. mitra tukar menukar; b. barang milik daerah yang akan dilepas; c. nilai wajar barang milik daerah yang akan dilepas yang masih berlaku pada tanggal keputusan diterbitkan; dan d. rincian rencana barang pengganti.

Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Dalam hal tukar menukar memerlukan persetujuan DPRD, Gubernur/Bupati/Walikota terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar kepada DPRD. Berdasarkan surat persetujuan tukar menukar, Gubernur/Bupati/Walikota dan mitra tukar menukar menandatangani perjanjian tukar menukar.

Setelah menandatangani perjanjian tukar menukar, mitra tukar menukar melaksanakan: a. pekerjaan pembangunan/pengadaan barang  pengganti sesuai dengan perjanjian tukar menukar, untuk tukar menukar atas barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan. b. pekerjaan melaksanakan pekerjaan pengadaan barang  pengganti sesuai dengan perjanjian tukar menukar termasuk menyelesaikan pengurusan dokumen administratif yang diperlukan, tukar menukar atas barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.

Gubernur/Bupati/Walikota membentuk Tim untuk melakukan monitoring pelaksanaan pengadaan/pembangunan barang pengganti berdasarkan laporan konsultan pengawas dan penelitian lapangan. Sebelum dilakukan penyerahan barang milik daerah yang dilepas, Pengguna Barang melakukan penilaian sebagaimana yang diuraikan diatas terhadap kesesuaian barang pengganti sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian tukar menukar.

Dalam hal hasil penilaian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuian spesifikasi dan/atau jumlah barang pengganti dengan perjanjian tukar menukar, mitra  tukar menukar berkewajiban melengkapi/memperbaiki ketidaksesuai tersebut. Dalam hal kewajiban mitra tukar menukar untuk melengkapi/memperbaiki tidak dapat dipenuhi, maka mitra tukar menukar berkewajiban untuk menyetorkan selisih nilai barang milik daerah dengan barang pengganti ke rekening Kas Umum Daerah. Gubenur/Bupati/Walikota membentuk Tim untuk melakukan penelitian kelengkapan dokumen barang  pengganti, antara lain bukti kepemilikan, serta menyiapkan Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk ditandatangani oleh Pengelola Barang dan mitra tukar menukar.

Berdasarkan perjanjian Tukar Menukar, Pengguna Barang melakukan serah terima barang,  yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST), Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah yang dilepas dari Daftar Barang Pengguna kepada Pengelola Barang serta Pengguna Barang mencatat dan mengajukan permohonan penetapan status penggunaan terhadap barang  pengganti sebagai barang milik daerah.

Perjanjian dan Berita Acara Serah Terima.

Tukar menukar dituangkan dalam perjanjian. Perjanjian sekurang-kurangnya memuat: a. identitas pihak; b. jenis dan nilai barang milik daerah; c. spesifikasi barang  pengganti; d. klausal bahwa dokumen kepemilikan barang  pengganti diatasnamakan pemerintah daerah; e. jangka waktu penyerahan objek tukar menukar; f. hak dan kewajiban para pihak; g. ketentuan dalam hal terjadi kahar (force majeure); h. sanksi; dan i. penyelesaian perselisihan. Perjanjian tukar menukar ditandatangani oleh mitra tukar menukar dengan Gubernur/Bupati/Walikota.

Penyerahan barang milik daerah dan barang pengganti dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Berita Acara Serah Terima (BAST) ditandatangani oleh mitra tukar menukar dan Pengelola Barang. Penandatanganan Berita Acara dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal penandatanganan perjanjian tukar menukar untuk barang pengganti yang telah siap digunakan pada tanggal perjanjian tukar menukar ditandatangani. Penandatanganan Berita Acara dilakukan paling lama 2 (dua) tahun setelah tanggal penandatanganan perjanjian tukar menukar untuk barang  pengganti yang belum siap digunakan pada tanggal perjanjian tukar menukar ditandatangani. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) hanya dapat dilakukan dalam hal mitra tukar menukar telah memenuhi seluruh ketentuan dan seluruh klausul yang tercantum dalam perjanjian tukar menukar.

Gubernur/Bupati/Walikota berwenang membatalkan perjanjian Tukar Menukar secara sepihak dalam hal Berita Acara Serah Terima (BAST) tidak ditandatangani sampai dengan batas waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah tanggal penandatanganan perjanjian tukar menukar untuk barang pengganti yang belum siap digunakan pada tanggal perjanjian tukar menukar ditandatangani.

(Bersambung)

Iklan