Serial : Catatan Pojok

PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH MELALUI PENJUALAN (BAGIAN 4)

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH.

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

Tata Cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Syarat kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tanpa melalui lelang kepada pejabat negara dan mantan pejabat negara, adalah: a. telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun: (1). terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru; (2). terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain tersebut pada angka (1); b. sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas.

Syarat kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tanpa melalui lelang kepada pegawai ASN adalah telah berusia paling singkat 5 (lima) tahun: (a). terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau (b). terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain tersebut pada huruf (a).

Kendaraan perorangan dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada: a. pejabat negara. Yang dimaksud dengan Pejabat Negara yaitu: Gubernur/Bupati/Walikota/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota; b. mantan pejabat negara. Yang dimaksud dengan mantan pejabat Negara yaitu: Mantan Gubernur/mantan Bupati/mantan Walikota/mantan Wakil Gubernur/mantan Wakil Bupati/ mantan Wakil Walikota; atau c. pegawai ASN. Pejabat Negara yaitu: Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya adalah Sekretaris Daerah Provinsi.

Syarat Pejabat Negara yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang adalah: a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Pejabat Negara; b. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Yang dimaksud dengan secara berturut-turut adalah secara berkelanjutan menjalani masa jabatan pada instansi yang sama atau pada instansi yang berbeda.

            Pejabat Negara mengajukan permohonan penjualan kendaraan perorangan dinas pada tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara. Yang dimaksud dengan tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara adalah tahun terakhir pada periode jabatan Pejabat Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang Pejabat Negara, untuk tiap penjualan yang dilakukan.

Mantan Pejabat Negara yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang memenuhi persyaratan: a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Pejabat Negara sampai dengan berakhirnya masa jabatan; b. belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Pejabat Negara; c. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan d. tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya. Yang dimaksud dengan secara berturut-turut adalah secara berkelanjutan menjalani masa jabatan pada instansi yang sama atau pada instansi yang berbeda.

Kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang kepada mantan Pejabat Negara paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang mantan Pejabat Negara, untuk tiap penjualan yang dilakukan. Mantan Pejabat Negara mengajukan permohonan Penjualan kendaraan perorangan dinas paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa jabatan Pejabat Negara yang bersangkutan.

Pegawai ASN yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang memenuhi persyaratan: a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 15 (lima belas) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan sebagai pegawai negeri sipil; b. telah menduduki, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya paling singkat 5 (lima) tahun; dan c. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Yang dimaksud dengan masa jabatan paling sedikit 5 (lima) tahun bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya adalah masa jabatan baik dalam instansi yang sama atau pada instansi yang berbeda sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

Pengguna Barang menentukan harga jual kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara/Pegawai ASN yang dilakukan tanpa melalui lelang dengan ketentuan sebagai berikut: a. kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 40% (empat puluh persen) dari nilai wajar kendaraan; b. kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 20% (dua puluh persen) dari nilai wajar kendaraan.

Pembayaran atas penjualan barang milik daerah berupa kendaraan perorangan dinas tanpa lelang dilakukan dengan: a. pembayaran sekaligus, bagi Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara; b. pembayaran secara angsuran paling lama 2 (dua) tahun, bagi pegawai ASN. Pembayaran atas penjualan barang milik daerah berupa kendaraan perorangan dinas tanpa lelang dilakukan melalui penyetoran ke rekening Kas Umum Daerah: a. paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya surat persetujuan penjualan, untuk pembayaran sekaligus; dan b. sesuai mekanisme yang diatur dalam perjanjian antara Pengguna Barang dengan pegawai ASN, untuk pembayaran angsuran.

Apabila pembayaran atas penjualan kendaraan perorangan dinas belum lunas dibayar, maka: a. kendaraan tersebut masih berstatus sebagai barang milik daerah; b. kendaraan tersebut tetap digunakan untuk keperluan dinas; c. biaya perbaikan/pemeliharaan menjadi tanggung jawab Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara atau Pegawai ASN; dan d. kendaraan tersebut dilarang untuk dipindahtangankan, disewakan, dipinjamkan, atau dijaminkan kepada pihak lain.

Pejabat Negara dan mantan Pejabat yang tidak memenuhi syarat dalam arti pembayaran atas penjualan barang milik daerah berupa kendaraan perorangan dinas tanpa lelang tidak dilakukan pembayaran sekaligus; atau pembayaran atas penjualan barang milik daerah berupa kendaraan perorangan dinas tanpa lelang dilakukan melalui penyetoran ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya surat persetujuan penjualan, untuk pembayaran sekaligus; atau pembayaran atas penjualan kendaraan perorangan dinas belum lunas dibayar, dicabut haknya untuk membeli kendaraan perorangan dinas.

Sedangkan bagi pegawai ASN yang tidak memenuhi syarat dalam arti pembayaran atas penjualan barang milik daerah berupa kendaraan perorangan dinas tanpa lelang tidak dilakukan pembayaran secara angsuran paling lama 2 (dua) tahun; atau pembayaran atas penjualan barang milik daerah berupa kendaraan perorangan dinas tanpa lelang dilakukan melalui penyetoran ke rekening Kas Umum Daerah sesuai mekanisme yang diatur dalam perjanjian antara pengguna barang dengan pegawai ASN, untuk pembayaran angsuran; atau pembayaran atas penjualan kendaraan perorangan dinas belum lunas dibayar, dicabut haknya untuk membeli kendaraan perorangan dinas tersebut dan angsuran yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

Dan kendaraan perorangan dinas yang batal dibeli oleh Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara, dan oleh Pegawai ASN digunakan kembali untuk pelaksanaan tugas.

Biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan, menjadi tanggungan Pejabat Negara atau Pegawai ASN yang membeli kendaraan perorangan dinas tersebut dan harus dibayar sebagai tambahan harga jual. Biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan adalah biaya selain pemeliharaan rutin atas kendaraan perorangan dinas.

Pejabat Negara atau Pegawai ASN yang pernah membeli kendaraan perorangan dinas, dapat membeli lagi 1 (satu) unit kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian yang pertama. Pembelian kembali atas kendaraan perorangan dinas dapat dilakukan sepanjang Pejabat Negara tersebut masih aktif sebagai Pejabat Negara secara berkelanjutan.

Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang, diawali dengan pengajuan permohonan penjualan oleh: a. Pejabat Negara, pada tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara; b. Mantan Pejabat Negara, paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa jabatan Pejabat Negara yang bersangkutan; c. Pegawai ASN. Pengajuan permohonan disampaikan oleh: a. Pejabat Negara kepada Pengguna Barang; b. Mantan Pejabat Negara kepada Gubernur/Bupati/ Walikota; dan c. Pegawai ASN kepada Pengguna Barang.

Surat Permohonan memuat antara lain: a. data pribadi, berupa nama, jabatan, alamat, dan tempat/tanggal lahir; dan b. alasan permohonan pembelian kendaraan perorangan dinas. Surat Permohonan dilampiri dokumen pendukung. Dokumen pendukung bagi Pejabat Negara/mantan pejabat negara, antara lain: a. fotokopi surat keputusan pengangkatan bagi Pejabat Negara atau surat keputusan pemberhentian bagi mantan Pejabat Negara; b. fotokopi kartu identitas; c. surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli atau pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa lelang  setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian pertama bagi Pejabat Negara; d. dalam hal Pejabat Negara mengajukan pembelian kembali kendaraan perorangan dinas tanpa lelang, dilampirkan fotokopi surat keputusan pengangkatan menjadi Pejabat Negara secara berkelanjutan dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian pertama kendaraan perorangan dinas; e. surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan menjadi Pejabat Negara bagi mantan Pejabat Negara; dan f. surat pernyataan yang menyatakan tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Dokumen pendukung bagi pegawai ASN, antara lain: a. fotokopi surat keputusan pengangkatan menjadi Sekretaris Daerah Provinsi; b. fotokopi surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil; c. fotokopi kartu identitas; d. surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli atau pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa lelang setelah jangka waktu 10 tahun sejak pembelian pertama; dan e. surat pernyataan yang menyatakan tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Berdasarkan Surat Permohonan, Pengguna Barang melakukan persiapan permohonan penjualan, antara lain: a. data administrasi kendaraan perorangan dinas; dan b. penjelasan dan pertimbangan penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang. Dalam hal persiapan permohonan penjualan telah selesai, Pengguna Barang melalui Pengelola Barang  mengajukan usulan penjualan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah disertai: a. fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB); b. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK): c. surat permohonan dan dokumen pendukung; d. rincian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan; dan e. surat pernyataan dari pengguna barang bahwa sudah ada kendaraan pengganti.

Gubernur/Bupati/Walikota melakukan penelitian atas usulan permohonan penjualan. Dalam melakukan penelitian, Gubernur/Bupati/Walikota membentuk Tim untuk: a. melakukan penelitian kelayakan alasan dan pertimbangan permohonan penjualan barang milik daerah; b. melakukan penelitian fisik, dengan cara mencocokkan fisik kendaraan perorangan dinas yang akan dijual dengan data administratif. Hasil penelitian dituangkan dalam berita acara hasil penelitian untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota melalui Pengelola Barang. Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian atas kendaraan perorangan dinas yang akan dijual. Hasil penilaian dijadikan sebagai dasar penetapan nilai limit penjualan barang milik daerah.

Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan berdasarkan hasil penelitian dan hasil penilaian kepada Gubernur/Bupati/Walikota sesuai batas kewenangannya. Apabila persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, melebihi batas waktu hasil penilaian, maka sebelum dilakukan penjualan terlebih dahulu harus dilakukan penilaian ulang. Gubernur/Bupati/Walikota menyetujui dan menetapkan kendaraan perorangan dinas yang akan dijual berdasarkan hasil penelitian dan hasil penilaian, paling sedikit memuat: a. data kendaraan perorangan dinas; b. nilai perolehan; c. nilai buku; d. harga jual kendaraan perorangan dinas; dan e. rincian biaya yang telah dikeluarkan pemerintah daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan untuk Pejabat Negara dan pegawai ASN. Dalam hal Gubernur/Bupati/Walikota tidak menyetujui penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang Gubernur/Bupati/Walikota memberitahukan secara tertulis kepada pemohon melalui Penggelola Barang. Berdasarkan penetapan, Pengelola Barang melakukan penjualan kendaraan perorangan dinas kepada Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara. Berdasarkan penetapan, Pengguna Barang menyiapkan perjanjian penjualan kendaraan perorangan dinas yang ditandatangani Gubernur/Bupati/Walikota dengan pegawai ASN. Perjanjian penjualan kendaraan perorangan dinas sekurang-kurangnya memuat: a. identitas pegawai ASN; b. data kendaraan perorangan dinas; c. bentuk pembayaran dan jangka waktu; dan d. hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Pejabat Negara melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah, terdiri dari: a. pembelian kendaran perorangan dinas sesuai harga jual kendaraan perorangan dinas; dan b. biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan. Mantan Pejabat Negara melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah sesuai harga jual kendaraan perorangan dinas. Pegawai ASN melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah, terdiri dari: a. pembelian kendaran perorangan dinas sesuai harga jual kendaraan perorangan dinas; dan b. biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan.

Serah terima barang  dilaksanakan setelah lunas dibayar  yang dibuktikan dengan surat keterangan pelunasan pembayaran dari Pengelola Barang/Pengguna Barang. Pengelola Barang/Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah sebagai tindak lanjut serah terima barang. Pengelola Barang dan Pengguna Barang  melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penjualan dan penghapusan kendaraan perorangan dinas sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kendaraan perorangan dinas yang tidak dilakukan penjualan dengan mekanisme serta tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas, dapat dilakukan penjualan secara lelang.

(Bersambung)

Iklan