Serial : Catatan Pojok

PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH MELALUI PENJUALAN (BAGIAN 2)

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH.

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

Prinsip Umum Penjualan.

Penjualan merupakan salah satu dari bentuk pemindahtanganan barang milik daerah selain tukar menukar, hibah dan penyertaan modal pemerintah daerah. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan: a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan; b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan/atau c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Barang milik daerah yang tidak digunakan/dimanfaatkan adalah barang milik daerah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.

Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu. Lelang, adalah penjualan barang milik daerah yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi. Lelang dilaksanakan setelah dilakukan pengumuman lelang dan di hadapan pejabat lelang.

Prinsipnya penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang dengan pengecualian dalam hal tertentu dengan alasan yang  meliputi: a. Barang milik daerah yang bersifat khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Yang dimaksud dengan barang milik daerah yang bersifat khusus, adalah barang-barang  yang diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain yaitu: a. Rumah negara golongan III yang dijual kepada penghuninya yang sah; b. Kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada: 1. Gubernur/Bupati/Walikota; 2. Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota; 3. mantan Gubernur/mantan Bupati/mantan Walikota; 4. mantan Wakil Gubernur/mantan Wakil Bupati/mantan Wakil Walikota; dan 5. Sekretaris Daerah Provinsi.

Yang dimaksud dengan barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur/Bupati/Walikota antara lain yaitu : a. tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan umum; b. tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); c. selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure); d. bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang dijual kepada pihak lain pemilik tanah tersebut; e. hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali; atau f. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per unit.

Dalam rangka penjualan barang milik daerah dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar. Dikecualikan dari ketentuan penjualan barang milik daerah dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar, adalah bagi penjualan barang milik daerah berupa tanah yang diperlukan untuk pembangunan rumah susun sederhana, yang nilai jualnya ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan perhitungan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penilaian untuk mendapatkan nilai wajar atas penjualan barang milik daerah, dilakukan oleh: a. Penilai Pemerintah; atau b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota. Penilai Publik, adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah. Nilai wajar yang diperoleh dari hasil penilaian menjadi tanggung jawab Penilai. Penilaian untuk mendapatkan nilai wajar atas penjualan barang milik daerah, dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Gubernur/Bupati/Walikota. Penilai adalah Penilai Pemerintah atau Penilai Publik. Yang dimaksud dengan Tim adalah panitia penaksir harga yang unsurnya terdiri dari SKPD/Unit Kerja terkait. Apabila penilaian mendapatkan nilai wajar atas penjualan barang milik daerah dilakukan oleh Pengguna Barang tanpa melibatkan Penilai, maka hasil penilaian hanya merupakan nilai taksiran. Hasil penilaian ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Penentuan nilai dalam rangka penjualan barang milik daerah secara lelang dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian. Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu. Pengecualian dalam hal tertentu meliputi: a. Barang milik daerah yang bersifat khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. B. Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Barang milik daerah yang bersifat khusus, adalah barang-barang  yang diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain yaitu: a. Rumah negara golongan III yang dijual kepada penghuninya yang sah. B. Kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada: c. Gubernur/Bupati/Walikota; d. Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota; e. mantan Gubernur/mantan Bupati/mantan Walikota; f. mantan Wakil Gubernur/mantan Wakil Bupati/mantan Wakil Walikota; dan g. Sekretaris Daerah Provinsi. Yang dimaksud dengan barang milik daerah lainnya, antara lain yaitu: a. tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan umum; b. tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); c. selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure); d. bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang dijual kepada pihak lain pemilik tanah tersebut; e. hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali; atau f. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per unit.

Lelang, adalah penjualan barang milik daerah yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi. Lelang dilaksanakan setelah dilakukan pengumuman lelang dan di hadapan pejabat lelang.

Nilai yang ditentukan merupakan limit/batasan terendah yang disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota, sebagai dasar penetapan nilai limit. Nilai limit/batasan terendah adalah harga minimal barang yang akan dilelang. Nilai limit ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota selaku penjual.

Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak laku dijual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali. Pada pelaksanaan lelang ulang dapat dilakukan penilaian ulang. Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang, barang  milik daerah tidak laku dijual, Pengelola Barang menindaklanjuti dengan penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, penyertaan modal atau pemanfaatan. Pengelola Barang dapat melakukan kegiatan atas barang milik daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.

Barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan yang tidak laku dijual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali. Pelaksanaan lelang ulang dapat dilakukan penilaian ulang. Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang tidak laku dijual, Pengelola Barang menindaklanjuti dengan penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal. Pengelola Barang dapat melakukan kegiatan penjualan tanpa lelang atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota untuk masing-masing kegiatan bersangkutan. Dalam hal penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal, tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan pemusnahan.

Hasil penjualan barang milik daerah wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah. Dalam hal barang milik daerah berada pada Badan Layanan Umum Daerah maka: a. Pendapatan daerah dari penjualan barang milik daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah. b. Pendapatan daerah dari penjualan barang milik daerah dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

(Bersambung)

Iklan