Buku : Pejabat Undercover
Serial : Membaca dan Menafsir

TUNJANGAN TRANSPORTASI

YUSRAN LAPANANDA*)

Kelahiran PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD mengundang tanya publik. Pertanyaan publik seputar apa alasan pemerintah melahirkan peraturan ini. Pertanyaan ini tentunya sangat beralasan. Ditengah kondisi keuangan Negara yang tidak menentu, rencana penerimaan Negara yang tidak tercapai yang berakibat pada pemangkasan DAU (dana alokasi umum) yang berkisar pada 1-2% per daerah kabupaten/kota turut memberi kontribusi kacau balaunya penyusunan APBD Perubahan 2017. Belum lagi kelahiran PP ini, lahir ditengah angka kemiskinan dan angka pengangguran naik, serta hutang luar negeri bertambah.

Selain itu, kelahiran Peraturan ini berpolemik ditingkat pimpinan dan anggota DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) dalam memutuskan besaran penghasilan dan tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD. Polemik ini seputar tafsir atas beberapa hak keuangan DPRD yang dipaksakan dalam Peraturan ini. Hak keuangan DPRD berupa perhitungan penghasilan pimpinan dan anggota DPRD (uang representasi, tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses dan lain-lain) dan tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD (tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi dan lain-lain).

Beberapa penghasilan dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD yang diatur dalam Peraturan ini adalah sesuatu yang baru dan sebelumnya tidak diatur didalam PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD beserta perubahannya.

Dari perhitungan atas penghasilan pimpinan dan anggota DPRD (uang representasi, tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses) dan tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD (tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi), terhitung begitu menggunung, setinggi dan seganas gunung sinabung.

Dari beberapa frasa yang tertuang didalam Peraturan ini, turut mengundang polemik adalah frasa yang termuat didalam pasal 15 Peraturan ini, mengenai waktu pemberlakuan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi. ”Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji”.

Frasa ini mengundang tafsir. Tafsir sederhana yakni tafsir gramatikal atau tafsir perkataan. Tafsir gramtikal adalah interprestasi kata-kata dalam undang-undang sesuai dengan norma bahasa atau norma tata bahasa. Didalam ilmu hukum tafsir gramatikal adalah tafsir terdepan atau tafsir yang didahulukan dan menjadi dasar atas tafsir-tafsir lainnya.

Frasa ini, “Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji”, jika diinterprestasi secara gramatikal, sudah final. Apalagi didalam penjelasan Peraturan ini, dianggap sudah jelas. Yang berarti, tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi dibayar terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. Seandainya anggota DPRD mengucapkan sumpah/janji pada bulan dan tahun di 2015, maka tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi dibayarkan secara surut dan anggota DPRD menerima selisih beberapa tahun dan beberapa bulan sebelumnya.

Tafsir lainnya berpendapat, tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan sejak Peraturan ini diberlakukan/diundangkan, yang berarti sejak Peraturan ini diundangkan (2 Juni 2017). Pendapat lain, tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan sejak APBD Perubahan diberlakukan.

Pendapat tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan sejak APBD Perubahan diberlakukan menggunakan tafsir komparartif atau tafsir dengan cara membandingkan. Membandingkan dengan frasa yang termuat didalam UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, “setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia”; PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD”; dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya, “Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam APBD”.

Tafsir lainnya seperti tafsir komparatif dilakukan ketika tafsir gramatikal belum jelas atau kabur. Frasa ”Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji”, cukup jelas dan tidak kabur.

Pendapat ini dilakukan bantahan oleh pendapat lainnya, bahwa frasa dilarang melaksanakan kegiatan yang belum tersedianya anggaran itu hanya berlaku pada kegiatan yang dilaksanakan pada belanja barang/jasa atau belanja modal, sedangkan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi teranggarkan pada belanja pegawai pada belanja tidak langsung. Pendapat ini sambil memberi contoh jika seorang pegawai negeri sipil yang menerima gaji berkala maupun kenaikan gaji maka pembayarannya didasarkan pada Keputusan Pejabat kapan mulai diberlakukannya suatu keputusan, sehingga bisa saja seorang Pegawai Negeri Sipil menerima selisih gaji berkala maupun kenaikan gaji bulan-bulan sebelumnya atau disebut rapel (bagian gaji atau imbalan berupa uang yang diterimakan sekaligus di kemudian hari karena adanya kelebihan yang belum diberikan).

Pendapat ini memberi contoh lainnya, sering kali pejabat dan/atau ASN yang termasuk dalam tim suatu kegiatan yang anggarannya tidak tersedia dalam APBD induk namun dianggarakan pada APBD Perubahan dan berdasarkan Keputusan Pejabat berlaku surut maka perhitungan anggaranpun dilakukan secara surut dan pembayarannya pun secara surut.

Dari tafsir dan pendapat diatas, tafsir dan pendapat atas “Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji”, dapat didebat lagi melalui tafsir yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

*) Pecandu Imajiner.

Iklan