Serial : Catatan Pojok

PENGAMANAN DAN PEMLIHARAAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 5)

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH.

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan PembangunanKabupaten Gorontalo

Pada catatan sebelumnya “Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Bagian 4) telah dibahas mengenai tata cara pengamanan rumah Negara dan tata cara pengamanan barang milik daerah berupa persediaan, berikut ini lanjutannya.

  1. Tata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah Selain Tanah, Gedung dan/atau Bangunan, Rumah Negara, dan Barang Persediaan Yang Mempunyai Dokumen Berita Acara Serah Terima.

Pengamanan fisik barang milik daerah berupa selain tanah, gedung dan/atau bangunan, rumah negara, dan barang persediaan yang mempunyai dokumen berita acara serah terima dilakukan dengan menyimpan barang  di tempat yang sudah ditentukan di lingkungan kantor.

Pengamanan administrasi barang milik daerah berupa selain tanah, gedung dan/atau bangunan, rumah negara, dan barang  persediaan yang mempunyai dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dilakukan, antara lain: a. faktur pembelian; b. dokumen Berita Acara Serah terima (BAST); c. dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan.

Pengamanan hukum barang milik daerah berupa selain tanah, gedung dan/atau bangunan, rumah negara, dan barang persediaan yang mempunyai dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dilakukan dengan melakukan pemprosesan Tuntutan Ganti Rugi yang dikenakan pada pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kehilangan barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

  1. Tata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah Berupa Barang Tak Berwujud.

Pengamanan fisik barang milik daerah berupa barang tak berwujud dilakukan dengan: a. membatasi pemberian kode akses hanya kepada pihak-pihak tertentu yang berwenang terhadap pengoperasian suatu aplikasi; b. melakukan penambahan security system terhadap aplikasi yang dianggap strategis oleh pemerintah daerah.

Pengamanan adminstrasi barang milik daerah berupa barang tak berwujud, melalui: a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen sebagai berikut: 1. Berita Acara Serah Terima (BAST); 2. lisensi; dan 3. dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan. b. mengajukan hak cipta dan lisensi kepada instansi atau pihak yang memiliki kewenangan.

Prinsip Umum Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

Berikut ini beberapa prinsip umum pemeliharaan barang milik daerah, yaitu: Parang yang dipelihara adalah barang milik daerah dan/atau barang milik daerah dalam penguasaan Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; Pengelola Barang, Pengguna Barang dan kuasa Pengguna Barang bertanggungjawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; Tujuan dilakukan pemeliharaan atas barang milik daerah adalah untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna; Dalam rangka tujuan pemeliharaan barang milik daerah, pemerintah daerah harus memprioritaskan anggaran belanja pemeliharaan dalam jumlah yang cukup; Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada APBD; Dalam hal barang milik daerah dilakukan pemanfaatan dengan pihak lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari mitra pemanfaatan barang milik daerah.

Tata Cara Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

Pemeliharaan barang milik daerah berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah. Daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah merupakan bagian dari daftar kebutuhan barang  milik daerah.

Kuasa Pengguna Barang wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang berada dalam kewenangannya. Kuasa Pengguna Barang melaporkan hasil pemeliharaan barang secara tertulis kepada Pengguna Barang untuk dilakukan penelitian secara berkala setiap enam bulan/per semester. Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan hasil pemeliharaan barang dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang disusun pengguna barang  atau pejabat yang ditunjuk merupakan bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah. Penelitian laporan hasil pemeliharaan barang dilakukan terhadap: a. anggaran belanja dan realisasi belanja pemeliharaan; dan b. target kinerja dan realisasi target kinerja pemeliharaan. Pengguna Barang melaporkan/menyampaikan Daftar Hasil Pemeliharaan Barang tersebut kepada Pengelola Barang  secara berkala.

Dalam rangka tertib pemeliharaan setiap jenis barang  milik daerah dilakukan pencatatan kartu pemeliharaan/perawatan yang dilakukan oleh pengurus barang/pengurus barang  pembantu. Kartu pemeliharaan/perawatan memuat: a. nama barang; b. spesifikasinya; c. tanggal pemeliharaan; d. jenis pekerjaan atau pemeliharaan; e. barang  atau bahan yang dipergunakan; f. biaya pemeliharaan; g. pihak yang melaksanakan pemeliharaan; dan h. hal lain yang diperlukan.

Selesai

Iklan