Serial : Catatan Pojok

PEMANFAATAN “KSPI” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 4)

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH.

Kepala  Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo

Tata Cara Pelaksanaan KSPI Atas Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang.

Mitra KSPI menyerahkan barang milik daerah yang menjadi objek KSPI pada saat berakhirnya KSPI kepada PJPK dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya. Dalam hal terdapat infrastruktur hasil KSPI atas barang  milik daerah, mitra KSPI wajib menyerahkannya bersamaan dengan penyerahan objek KSPI. Penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Dalam hal masih terdapat hasil audit yang belum selesai ditindaklanjuti oleh mitra KSPI setelah dilakukan serah terima atau penyerahan obyek KSPI, Mitra KSPI tetap berkewajiban menindaklanjutinya sampai dengan selesai.

PJPK melaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota: a. berakhirnya KSPI (berakhirnya jangka waktu KSPI atas barang milik daerah/pengakhiran perjanjian KSPI atas barang milik daerah secara sepihak oleh Gubernur/Bupati/Walikota/ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan); b. hasil audit (laporan dilakukan audit oleh auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah atas pelaksanaan KSPI atas barang milik daerah berdasarkan permintaan PJPK dan auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah menyampaikan hasil audit kepada PJPK penyediaan infrastruktur atas barang  milik daerah); dan c. hasil audit yang belum diselesaikan (hasil audit yang belum selesai ditindaklanjuti oleh mitra KSPI setelah dilakukan serah terima atau penyerahan obyek KSPI, Mitra KSPI tetap berkewajiban menindaklanjutinya sampai dengan selesai).

PJPK menyerahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota: a. objek KSPI (mitra KSPI menyerahkan barang milik daerah yang menjadi objek KSPI pada saat berakhirnya KSPI kepada PJPK dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya); dan b. hasil KSPI (dalam hal terdapat infrastruktur hasil KSPI atas barang  milik daerah, mitra KSPI wajib menyerahkannya bersamaan dengan penyerahan objek KSPI).

Penatausahaan Atas Pelaksanaan KSPI.

Pengelola Barang melakukan penatausahaan atas pelaksanaan KSPI atas barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang. Pengguna Barang melakukan penatausahaan atas pelaksanaan KSPI atas barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang. Mitra KSPI melaporkan secara tertulis hasil penyetoran pendapatan daerah atas KSPI kepada Gubernur/Bupati/ Walikota sesuai perjanjian dengan dilampiri bukti penyetoran pendapatan daerah. Bukti penyetoran pendapatan daerah merupakan dokumen sumber pelaksanaan penatausahaan KSPI.

Sanksi dan Denda.

Dalam hal mitra KSPI terlambat melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan ketentuan atas pembagian keuntungan KSPI (bagian pemerintah daerah atas pembagian kelebihan keuntungan/clawback), mitra KSPI atas barang milik daerah wajib membayar denda sebagaimana diatur dalam naskah perjanjian. Pembayaran denda dilakukan melalui penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah.

Dalam hal barang milik daerah yang menjadi objek KSPI tidak dipelihara dengan baik sesuai ketentuan pada perjanjian, mitra KSPI memperbaiki sampai pada kondisi sesuai dengan yang diperjanjikan. Perbaikan harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya masa KSPI atas barang milik daerah. Dalam hal barang milik daerah yang menjadi objek KSPI hilang selama pelaksanaan masa KSPI akibat kesalahan atau kelalaian mitra KSPI, mitra wajib mengganti objek dan hasil KSPI dengan barang  yang sama atau barang  yang sejenis dan setara. Penggantian barang milik daerah harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya  KSPI.

Dalam hal perbaikan dan/atau penggantian barang milik daerah tidak dapat dilakukan, mitra KSPI membayar biaya perbaikan dan/atau penggantian tersebut secara tunai. Penentuan besaran biaya perbaikan dan/atau penggantian ditetapkan oleh PJPK. Pembayaran biaya perbaikan dan/atau penggantian dilakukan dengan cara menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak adanya penetapan dari PJPK.

Mitra pemanfaatan barang milik daerah KSPI dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran dalam hal: a. belum melakukan perbaikan dan/atau penggantian pada saat berakhirnya KSPI; atau b. belum menyerahkan barang milik daerah yang menjadi objek KSPI dan/atau hasil pemanfaatan pada saat berakhirnya KSPI. Dalam hal pembayaran biaya perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan barang milik daerah belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat teguran sabagai sanksi administratif, mitra dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan.

Dalam hal pembayaran biaya perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan barang milik daerah belum dilakukan terhitung 1 (bulan) sejak diterbitkannya surat peringatan, mitra dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana diatur dalam naskah perjanjian. Dalam hal denda tidak dilunasi mitra KSPI, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus, dalam tata cara pelaksanaan KSPI atas barang milik daerah pada pengguna barang, Gubernur/Bupati/Walikota melakukan penelitian administrasi terhadap barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang dengan dilampiri surat pernyataan dari Pengguna Barang bahwa barang milik daerah yang menjadi objek KSPI tidak sedang digunakan atau tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pengguna Barang.

(Selesai)

 

Iklan