PEMANFAATAN “KSPI” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 3)

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH.

Kepala  Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo

Tata Cara Pelaksanaan KSPI Atas Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang.

PJPK Penyediaan Infrastruktur melaporkan pelaksanaan penandatanganan perjanjian KSPI dan penyerahan barang milik daerah kepada mitra KSPI kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan melampirkan salinan perjanjian KSPI dan salinan Berita Acara Serah Terima (BAST). Dalam hal jangka waktu sudah terlewati dan perjanjian belum ditandatangani, Keputusan KSPI dinyatakan tidak berlaku. Dikecualikan dari ketentuan (jangka waktu sudah terlewati dan perjanjian belum ditandatangani, Keputusan KSPI dinyatakan tidak berlaku), sepanjang lewat waktu tidak disebabkan oleh hal yang dilakukan oleh mitra KSPI, penandatanganan perjanjian dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak berlakunya keputusan KSPI atas barang milik daerah.

Perjanjian KSPI atas barang milik daerah sekurang-kurangnya memuat: a. dasar perjanjian; b. identitas para pihak; c. barang milik daerah yang menjadi objek pemanfaatan; d. peruntukan pemanfaatan; e. hak dan kewajiban; f. jangka waktu pemanfaatan; g. besaran penerimaan serta mekanisme pembayaran; h. ketentuan mengenai berakhirnya pemanfaatan; i. sanksi; dan j. penyelesaian perselisihan. Perjanjian KSPI atas barang milik daerah dituangkan dalam bentuk Akta Notaris.

Mitra KSPI atas barang milik daerah wajib melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas: a. barang  milik daerah yang menjadi objek KSPI; dan b. barang hasil KSPI atas barang milik daerah berdasarkan perjanjian. Pengamanan, ditujukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi dan hilangnya barang milik daerah yang menjadi objek dan hasil KSPI atas barang milik daerah. Pemeliharaan, ditujukan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki barang milik daerah yang menjadi objek KSPI dan hasil KSPI atas barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Perbaikan barang milik daerah harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu KSPI. Seluruh biaya pengamanan dan pemeliharaan menjadi beban mitra KSPI.

Mitra KSPI dilarang mendayagunakan barang milik daerah yang menjadi objek KSPI selain untuk peruntukan KSPI sesuai perjanjian. Mitra KSPI dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik daerah objek KSPI.

Bagian pemerintah daerah atas pembagian kelebihan keuntungan (clawback) disetorkan oleh mitra KSPI ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 31 maret. Bagian pemerintah daerah atas pembagian kelebihan keuntungan (clawback) yang terjadi pada tahun terakhir dalam jangka waktu perjanjian KSPI disetorkan oleh mitra KSPI ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian. Bagian pemerintah daerah atas pembagian kelebihan keuntungan (clawback) disetorkan oleh mitra KSPI sepanjang terdapat kelebihan keuntungan (clawback) yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian KSPI dimulai.

KSPI atas barang milik daerah berakhir dalam hal: a. berakhirnya jangka waktu KSPI atas barang milik daerah; b. pengakhiran perjanjian KSPI atas barang milik daerah secara sepihak oleh Gubernur/Bupati/Walikota; atau c. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengakhiran perjanjian KSPI atas barang milik daerah secara sepihak oleh Gubernur/Bupati/Walikota, dapat dilakukan dalam hal mitra KSPI atas barang milik daerah: a. tidak membayar pembagian kelebihan keuntungan dari KSPI atas barang milik daerah yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (clawback); atau b. tidak memenuhi kewajiban selain dari sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagaimana tertuang dalam perjanjian. Pengakhiran KSPI dapat dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan hasil pertimbangan Pengelola Barang  dan/atau Pengguna Barang  secara tertulis.

Pengakhiran perjanjian KSPI secara sepihak oleh Gubernur/Bupati/Walikota, diawali dengan penerbitan teguran tertulis pertama kepada mitra KSPI oleh Gubernur/ Bupati/Walikota. Apabila mitra KSPI tidak melaksanakan teguran pertama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak teguran tertulis pertama diterbitkan, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan teguran tertulis kedua. Apabila mitra KSPI tidak melaksanakan teguran kedua dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak teguran tertulis kedua diterbitkan, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan teguran tertulis ketiga yang merupakan teguran terakhir. Apabila mitra KSPI tidak melaksanakan teguran ketiga dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak teguran tertulis ketiga diterbitkan, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat pengakhiran  KSPI. Surat teguran serta surat pengakhiran ditembuskan kepada PJPK. Mitra KSPI harus menyerahkan objek KSPI kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan tembusan PJPK berdasarkan surat pengakhiran KSPI atas barang milik daerah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat pengakhiran perjanjian KSPI.

Mitra  KSPI harus melaporkan akan mengakhiri KSPI paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu  KSPI berakhir kepada PJPK. Berdasarkan laporan dilakukan audit oleh auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah atas pelaksanaan KSPI atas barang milik daerah berdasarkan permintaan PJPK. Auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah menyampaikan hasil audit kepada PJPK penyediaan infrastruktur atas barang  milik daerah. PJPK menyampaikan hasil audit kepada mitra KSPI. Mitra KSPI menindaklanjuti hasil audit dan melaporkannya kepada PJPK.

(Bersambung)

Iklan