Serial : Pejabat Undercover

BACALAH

YUSRAN  LAPANANDA*)

Bacalah dan membacalah……..lalu menafsirlah!!!

Dalam Islam sebelum diperintahkan yang lain, perintah membaca adalah perintah pertama dan utama. Diwajibkan bagi umatnya untuk menuntut ilmu yang disimbolkan dengan perintah iqra. Iqra, bahasa indonesianya adalah bacalah!. Bacalah!, bermakna perintah yang menghendaki sebuah perubahan dari pasif menjadi aktif, dari diam menjadi bergerak, dari tidak bisa menjadi bisa, dan dari tidak tahu menjadi tahu. Perubahan ini menunjukkan telah terjadi sebuah kemajuan dengan bertambahnya ilmu, kemampuan maupun keahlian.

Tak bisa dipungkiri, saat ini minat baca dikalangan masyarakat sangat memprihantinkan dan sangat rendah. Demikian pula dilingkungan pemerintahan dan dikalangan pejabat/ASN, minat baca sangatlah rendah. Kegiatan dan keinginan untuk membaca dikalangan Pejabat/ASN hampir-hampir tidak ada. Padahal membaca adalah pondasi bagi Pejabat/ASN dalam mengkaji/menelaah hingga menyusun/merumuskan kebijakan daerah (peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah, naskah dinas lainnya berupa instruksi, surat biasa, edaran, perjanjian, MOU, disposisi, rekomendasi, izin dan lain-lain).

Membaca saja belum cukup, jika tidak memahami apa yang dibaca, apalagi tidak membaca. Terlebih membaca peraturan perundang-undangan (UUD, UU, Perppu. PP, Perpres, Permen, Kepmen, Perda, Perkada). Membaca peraturan perundang-undangan “sepotong-sepotong/dipenggal-penggal”, apalagi hanya mendengar saja sungguh mengaburkan hingga menyesatkan. Dan lebih fatal lagi kesalahan membaca dan menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan berakibat pada pemenuhan salah satu unsur tindak pidana korupsi pasal 2 “melawan hukum” dan pasal 3 “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

Semangat membaca Pejabat/ASN timbul jika diperhadapkan pada keinginan untuk memenuhi hasrat dan birahi melakukan penyimpangan. Membaca berbagai ketentuanpun dipilih-pilih dan dipilah-pilah untuk mendukung argumentasi penyimpangan. Dicari-carilah berbagai ketentuan untuk mencari celah hingga argumnetasi penyimpangan terpenuhi. Hasrat dan birahi yang menyimpangpun terpuaskan. Masalah hukumpun terbiarkan dan menanti setelah sekian waktu berjalan.

Akan tetapi Pejabat/ASN punya hasrat dan birahi yang tinggi dalam menafsir  Menafsir semau gue, menafsir demi uang dan demi sesuatu, menafsir demi eksistensi (diri, jabatan dan kekuasaan) atas ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa membaca, mengerti dan memahaminya. Hingga mengambil keputusan dan menetapkan kebijakan tanpa membaca.

Menafsir suatu ketentuan peraturan perundang-undangan tidak bisa dilakukan semau gue. Tafsir atas ketentuan peraturan perundang-undangan sudah tersedia asas, prinsip dan metodenya. Sebut saja prinsip contextualism yang dipopulerkan oleh Ian Mac Leod dalam bukunya Legal Method, mengemukakan 3 (tiga) asas dalam contextualism. Asas noscitur a sociis (suatu kata harus diartikan dalam rangkaiannya); Asas ejusdem generis (suatu kata dibatasi makna secara khusus dalam kelompoknya); dan Asas expressio unius exlusio alterius (kalau satu konsep digunakan untuk satu hal, berarti tidak berlaku untuk hal lain). Dan lain-lain tafsir mulai dari tafsir bahasa hingga tafsir sejarah regulasi. Dari metode penalaran atau konstruksi hukum (argumentum per analogium; argumentum a contrario; rechtsvervijnings; fiksi hukum), hingga metode hermeneutika hukum.

Membacalahhhhh…….!!!!!!!!, perbanyaklah membaca, pahamilah kemudian menafsirlah.

*)  Pecandu Imajiner.

Iklan