PEMKAB GORONTALO, PERTAHANKAN OPINI WTP KE-7 KALINYA

DISERAHKAN KEPALA BPK-RI PERWAKILAN GORONTALO, DITERIMA LANGSUNG BUPATI GORONTALO

Memenuhi amanat UUD 1945 dan pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya dua bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. Hari Jumat siang (26/5), BPK-RI Perwakilan Provinsi Gorontalo menyerahkan LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2016 bagi Pemerintah Kabupaten Gorontalo bersamaan dengan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango diruang Auditorium BPK RI.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK ini, dihadiri langsung oleh Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo, didampingi oleh Wakil Bupati, Fadli Hasan, Ketua DPRD, Sahmid Hemu, Asisten Administrasi, Hen Restu, Kepala Badan Keuangan, Yusran Lapananda serta jajaran pejabat dan staf dilingkungkan Badan Keuangan dan Inspektorat Kabupaten Gorontalo.

Usai menandatangani berita acara serah terima LHP, maka LHP atas LKPD TA 2016 dengan opini WTP (wajar tanpa pengecualian) untuk Pemerintah Kabupaten Gorontalo diserahkan langsung Kepala BPK-RI Perwakilan Gorontalo, Muhaimin.,SH.,M.Si, kepada Bupati Gorontalo dan Ketua DPRD.

Dalam sambutannya, Bupati Gorontalo menjelaskan bahwa agenda hari ini merupakan sebuah moment yang sangat dinantikan oleh seluruh entitas karena merupakan sebuah bentuk pernyataan sikap dari pihak BPK-RI selaku pemeriksa atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan dana publik.

Lebih lanjut, Nelson juga menambahkan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Sehingga Nelson berharap, dengan dipertahankannya opini WTP untuk ke-7 kalinya ini, dapat memotivasi sekaligus memberi manfaat kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk lebih gemilang dimasa-masa yang akan datang.

Hal ini senada dengan penuturan Sahmid Hemu, Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo. Ia mengungkapkan, opini WTP atas laporan keuangan pada hakekatnya merupakan sebuah wujud apresiasi pemeriksa pada Pemerintah Daerah disamping adanya rekomendasi-rekomendasi lainnya yang juga tak kalah penting untuk perbaikan kedepan. Hal ini juga menjadi sebuah cerminan penerapan sistem akuntansi yang sesuai dengan standar yang berlaku.

Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dalam mempertahankan Opini WTP untuk ke-7 kalinya ini juga mendapatkan apresiasi dari Kepala Perwakilan BPK-RI, Muhaimin. “LHP BPK-RI ini akan bermanfaat jika ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah dan DPRD atas beberapa rekomendasi”.(*)

Selesai

Iklan