PEMANFAATAN “KSPI” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 1)

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH.

Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo

KSPI (kerja sama penyediaan infrastruktur) merupakan salah satu bentuk dari pemanfaatan barang milik daerah, selain pinjam pakai, sewa, KSP (kerja sama pemanfaatan), dan BGS (bangun serah guna)/BSG (bangun susun guna). KSPI (kerja sama penyediaan infrastruktur) diartikan sebagai kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip Umum KSPI.

KSPI atas barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan: a. dalam rangka kepentingan umum dan/atau penyediaan infrastruktur guna mendukung tugas dan fungsi pemerintahan; b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan infrastruktur; dan c. termasuk dalam daftar prioritas program penyediaan infrastruktur yang ditetapkan oleh pemerintah (disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan).

Kewajiban Mitra KSPI selama jangka waktu KSPI adalah: a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan BMD yang menjadi objek KSPI; b. wajib memelihara objek KSPI dan barang hasil KSPI; dan c. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (clawback). Mitra KSPI harus menyerahkan objek KSPI dan barang hasil KSPI kepada pemerintah daerah pada saat berakhirnya jangka waktu KSPI sesuai perjanjian. Barang hasil KSPI menjadi BMD sejak diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai perjanjian. Penetapan mitra KSPI dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pihak Pelaksana KSPI Atas Barang Milik Daerah.

Pihak yang dapat melaksanakan KSPI adalah: a. Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; atau b. Pengguna Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang. KSPI atas BMD dilakukan antara pemerintah daerah dan badan usaha. Badan usaha adalah badan usaha yang berbentuk: a. Perseroan Terbatas; b. Badan Usaha Milik Negara; c. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau d. Koperasi.

PJPK KSPI Atas Barang  Milik Daerah.

PJPK atau Penanggung Jawab Proyek Kerjasama adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah. atau badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan. PJPK KSPI atas barang milik daerah adalah pihak yang ditunjuk dan/atau ditetapkan sebagai PJPK dalam rangka pelaksanaan kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha. Pihak yang dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai PJPK mempedomani ketentuan perturan perundang-undangan.

Objek KSPI.

Objek KSPI meliputi: a. BMD yang berada pada Pengelola Barang; atau b. BMD yang berada pada Pengguna Barang. Objek KSPI atas BMD meliputi: a. tanah dan/atau bangunan; b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan; atau c. selain tanah dan/atau bangunan.

Jangka Waktu KSPI.

Jangka waktu KSPI atas BMD paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. Jangka waktu KSPI atas BMD ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Jangka waktu KSPI atas BMD dan perpanjangan dituangkan dalam perjanjian KSPI atas BMD. Perpanjangan jangka waktu KSPI atas BMD, hanya dapat dilakukan apabila terjadi government force majeure, seperti dampak kebijakan pemerintah yang disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi, politik, sosial, dan keamanan. Perpanjangan jangka waktu KSPI atas BMD diajukan permohonannya paling lama 6 (enam) bulan setelah government force majeure terjadi.

Hasil KSPI Atas Barang Milik Daerah.

Hasil dari KSPI atas BMD terdiri atas: a. barang hasil KSPI berupa infrastruktur beserta fasilitasnya yang dibangun oleh mitra KSPI; dan b. pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (clawback). Pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (clawback) merupakan penerimaan pemerintah daerah yang harus disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

Formulasi dan/atau besaran pembagian kelebihan keuntungan (clawback) ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Penetapan besaran pembagian kelebihan keuntungan (clawback) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil kajian dari Tim KSPI yang dibentuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Perhitungan pembagian kelebihan keuntungan (clawback) dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain: a. nilai investasi pemerintah daerah; b. nilai investasi mitra KSPI; c. risiko yang ditanggung mitra KSPI; dan d. karakteristik infrastruktur.

Infrastruktur Hasil Pemanfaatan BMD dalam Rangka Penyediaan Infrastrukur.

Infrastruktur yang menjadi hasil kegiatan KSPI atas barang milik daerah berupa: a. bangunan konstruksi infrastruktur beserta sarana dan prasarana; b. pengembangan infrastruktur berupa penambahan dan/atau peningkatan terhadap kapasitas, kuantitas dan/atau kualitas infrastruktur; dan/atau c. hasil penyediaan infrastruktur berupa penambahan dan/atau peningkatan terhadap kapasitas, kuantitas dan/atau kualitas infrastruktur lainnya.

Mitra KSPI menyerahkan infrastruktur yang menjadi hasil kegiatan KSPI atas barang milik daerah sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian. Penyerahan dilakukan oleh mitra KSPI atas barang milik daerah kepada PJPK. PJPK menyerahkan barang milik daerah yang diterima dari mitra KSPI atas barang milik daerah kepada Gubernur/ Bupati/Walikota. Barang hasil KSPI atas barang milik daerah berupa infrastruktur beserta fasilitasnya menjadi barang milik daerah sejak diserahkan kepada pemerintah daerah.

(Bersambung)

Iklan