PEMANFAATAN “BSG/BGS” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 3)

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH.

Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo

Berakhirnya Jangka Waktu BGS/BSG.

BGS/BSG berakhir dalam hal: a. berakhirnya jangka waktu BGS/BSG sebagaimana tertuang dalam perjanjian BGS/BSG; b. pengakhiran perjanjian BGS/BSG secara sepihak oleh Gubernur/Bupati/Walikota; c. berakhirnya perjanjian BGS/BSG; d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pengakhiran BGS/BSG secara sepihak oleh Gubernur/Bupati/Walikota, dapat dilakukan dalam hal mitra BGS/BSG tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian dan ketentuan, antara lain: a. mitra BGS/BSG terlambat membayar kontribusi tahunan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut; b. mitra BGS/BSG tidak membayar kontribusi tahunan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut; atau c. mitra BGS/BSG belum memulai pembangunan dan/atau tidak menyelesaikan pembangunan sesuai dengan perjanjian, kecuali dalam keadaan force majeure. Pengakhiran BGS/BSG dapat dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota secara tertulis.

Pengakhiran perjanjian BGS/BSG secara sepihak oleh Gubernur/Bupati/Walikota, dilaksanakan dengan tahapan: a. Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan teguran tertulis pertama kepada mitra BGS/BSG; b. dalam hal mitra BGS/BSG tidak melaksanakan teguran dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis pertama, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan teguran tertulis kedua; c. dalam hal mitra BGS/BSG tidak melaksanakan teguran kedua dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis kedua, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan teguran tertulis ketiga yang merupakan teguran terakhir; dan d. dalam hal mitra BGS/BSG tidak melaksanakan teguran ketiga dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis ketiga, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat pengakhiran BGS/BSG.

Setelah menerima surat pengakhiran BGS/BSG dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, mitra BGS/BSG wajib menyerahkan objek BGS/BSG kepada Gubernur/ Bupati/Walikota. Gubernur/Bupati/Walikota meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit atas objek BGS/BSG yang diserahkan oleh mitra BGS/BSG. Audit ditujukan untuk memeriksa: a. kesesuaian jumlah dan kondisi objek BGS/BSG antara yang akan diserahkan dengan perjanjian BGS/BSG; b. kesesuaian bangunan dan fasilitas hasil BGS/BSG antara yang akan diserahkan dengan Perjanjian BGS/BSG; dan c. laporan pelaksanaan BGS/BSG.

Aparat pengawasan intern pemerintah melaporkan hasil audit kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan tembusan kepada mitra BGS/BSG. Mitra BGS/BSG menindaklanjuti seluruh hasil audit yang disampaikan oleh aparat pengawasan intern pemerintah dan melaporkannya kepada Gubernur/ Bupati/Walikota. Serah terima objek BGS/BSG dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu BGS/BSG dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Mitra tetap berkewajiban menindaklanjuti hasil audit dalam hal terdapat hasil audit yang belum selesai ditindaklanjuti oleh mitra setelah dilakukannya serah terima. Pengakhiran sepihak BGS/BSG tidak menghilangkan kewajiban mitra BGS/BSG untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian BGS/BSG.

Tata Cara Pelaksanaan BGS/BSG Atas Barang  Milik Daerah Berupa Tanah Yang Berada Pada Pengelola Barang.

Tahapan pelaksanaan BGS/BSG atas barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang, meliputi: a. inisiatif atau permohonan; b. penelitian administrasi; c. pembentukan Tim dan Penilaian; d. perhitungan besaran penerimaan daerah berupa kontribusi tahunan dan persentase hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan; e. pemilihan mitra; f. penerbitan keputusan; g. penandatanganan perjanjian; dan h. pelaksanaan.

BGS/BSG atas barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang  dapat dilakukan berdasarkan: a. inisiatif Gubernur/Bupati/Walikota; atau a. permohonan dari pihak lain. Inisiatif Gubernur/Bupati/Walikota atas BGS/BSG Barang  milik daerah, dituangkan dalam bentuk rekomendasi BGS/BSG barang milik daerah. Inisiatif Gubernur/Bupati/Walikota dapat berasal dari rencana kebutuhan yang disampaikan oleh Pengguna Barang.

Permohonan dari pihak lain, diusulkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang memuat: a. latar belakang permohonan; b. rencana peruntukan BGS/BSG; c. jangka waktu BGS/BSG; dan d. usulan besaran kontribusi tahunan. Permohonan, dilengkapi dengan: a. data barang milik daerah yang diajukan untuk dilakukan BGS/BSG; b. data pemohon BGS/BSG; c. proposal rencana usaha BGS/BSG; d. informasi lainnya berkaitan dengan usulan BGS/BSG, antara lain informasi mengenai: Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan penataan kota; dan bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan.

Besaran kontribusi tahunan, dan persentase hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan dihitung oleh Tim BGS/BSG berdasarkan dan/atau mempertimbangkan nilai wajar barang milik daerah dan analisis dari Penilai. Penghitungan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan, dilakukan oleh Tim BGS/BSG. Apabila diperlukan, Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang dapat menugaskan Penilai untuk melakukan perhitungan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan. Besaran kontribusi tahunan dan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan merupakan nilai limit terendah dalam pelaksanaan pemilihan mitra. Besaran kontribusi tahunan dan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan ditetapkan Gubernur/Bupati/Walikota.

(Bersambung)

Iklan