Serial: Catatan Pojok

PEMANFAATAN “KERJA SAMA PEMANFAATAN” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 6)

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo

Dalam rangka menentukan kelayakan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan KSP, Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang dapat menugaskan penilai atau pihak yang berkompeten untuk melakukan analisis kelayakan perpanjangan pelaksanaan KSP. Penilai atau pihak yang berkompeten menyampaikan laporan analisis kelayakan perpanjangan yang merupakan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang. Tim KSP menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang.

Apabila laporan hasil pelaksanaan tugas Tim KSP menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu KSP tidak dapat disetujui, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat penolakan perpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada mitra KSP disertai dengan alasan. Apabila laporan hasil pelaksanaan tugas Tim KSP menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu KSP dapat disetujui, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada mitra KSP.

Berdasarkan surat persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP, Tim KSP menyusun perjanjian perpanjangan jangka waktu KSP sekaligus menyiapkan hal-hal teknis yang diperlukan. Perpanjangan jangka waktu KSP berlaku pada saat penandatanganan perjanjian KSP antara Gubernur/Bupati/Walikota dengan mitra KSP dilakukan.

Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP atas barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang diajukan oleh mitra KSP kepada Pengguna Barang. Permohonan dilampirkan: a. proposal perpanjangan KSP; b. data dan kondisi objek KSP; dan c. bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Pengguna Barang melakukan penelitian administrasi atas permohonan perpanjangan jangka waktu KSP yang disampaikan oleh mitra KSP. Berdasarkan hasil penelitian administrasi Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP kepada Pengelola Barang. Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP, dilampirkan: a. proposal perpanjangan KSP; b. data dan kondisi objek KSP; dan c. bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Apabila berdasarkan hasil penelitian, Pengelola Barang menyetujui usulan perpanjangan jangka waktu KSP, maka Pengelola Barang: a. membentuk Tim KSP; dan b. menugaskan Penilai.

Tim KSP bertugas antara lain: a. menyiapkan perjanjian perpanjangan KSP; b. menghitung besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan KSP berdasarkan dan/atau dengan mempertimbangkan hasil penilaian; c. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Pengelola Barang. Tim KSP menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Pengelola Barang. Apabila hasil pelaksanaan tugas Tim KSP menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu KSP tidak dapat disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat penolakan perpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada mitra KSP disertai dengan alasan. Apabila hasil pelaksanaan tugas Tim KSP menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu KSP dapat disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada mitra KSP. Berdasarkan persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP, Tim KSP menyusun perjanjian perpanjangan jangka waktu KSP sekaligus menyiapkan hal-hal teknis yang diperlukan.

Penilai, bertugas melakukan penghitungan nilai barang milik daerah yang akan dijadikan objek KSP, besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan KSP. Penilai, menyampaikan laporan penilaian yang merupakan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengelola Barang.

Dalam rangka menentukan kelayakan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan KSP atas permohonan perpanjangan, Pengelola Barang dapat menugaskan penilai atau pihak yang berkompeten untuk melakukan analisis kelayakan perpanjangan pelaksanaan KSP. Perpanjangan jangka waktu KSP berlaku pada saat penandatanganan perjanjian KSP antara Pengelola Barang dengan mitra KSP dilakukan.

Dalam hal Gubernur/Bupati/Walikota atau Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan perpanjangan jangka waktu KSP, objek KSP beserta sarana berikut fasilitasnya diserahkan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota atau Pengelola Barang pada saat berakhirnya jangka waktu KSP sebagaimana diatur dalam perjanjian KSP. Penyerahan objek KSP beserta sarana dan prasarananya, dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) antara mitra KSP dengan: a. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.

(Selesai)

Iklan