Serial: Catatan Pojok

PEMANFAATAN “KERJA SAMA PEMANFAATAN” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 5)

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo

Tata Cara Pelaksanaan KSP Barang Milik Daerah Yang Berada Pada Pengguna Barang.

Tahapan pelaksanaan KSP atas barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang meliputi: a. permohonan; b. penelitian administrasi; c. pembentukan Tim dan penilaian; d. perhitungan besaran kontribusi dan persentase pembagian keuntungan; e. persetujuan; f. pemilihan mitra; g. penerbitan keputusan; h. penandatanganan perjanjian; dan i. pelaksanaan.

Permohonan KSP atas barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang, diajukan oleh Pengguna Barang untuk memperoleh persetujuan dari Pengelola Barang. Permohonan paling sedikit memuat: a. latar belakang permohonan; b. rencana peruntukan KSP; c. jangka waktu KSP; dan d. usulan besaran penerimaan daerah dari KSP. Permohonan dilengkapi dengan: a. data calon mitra KSP; b. proposal rencana usaha KSP; c. data barang milik daerah yang akan dijadikan objek KSP; dan d. surat pernyataan dari Pengguna Barang. Surat pernyataan dari Pengguna Barang menegaskan bahwa: a. Barang milik daerah yang akan menjadi objek KSP tidak sedang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD; dan b. Pelaksanaan KSP barang milik daerah tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.

Dalam hal Pengguna Barang mengusulkan penetapan mitra KSP melalui mekanisme penunjukan, maka pengajuan permohonan dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang disertai data calon mitra KSP. Data calon mitra KSP meliputi: a. nama; b. alamat; c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. bentuk kelembagaan, jenis kegiatan usaha, fotokopi Surat Izin Usaha/Tanda Izin Usaha atau yang sejenis, untuk calon mitra KSP yang berbentuk badan hukum/badan usaha.

Persetujuan atas permohonan KSP diberikan oleh Pengelola Barang berdasarkan laporan panitia pemilihan mitra dan laporan Tim KSP dengan mempertimbangkan hasil penilaian. Apabila Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan KSP tersebut, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai dengan alasan. Pemberian persetujuan dilakukan oleh Pengelola Barang dengan menerbitkan surat persetujuan. Surat Persetujuan paling sedikit memuat: a. objek KSP; b. peruntukan KSP; c. nilai barang milik daerah yang menjadi objek KSP sebagai besaran nilai investasi pemerintah; d. minimal besaran kontribusi tetap; e. minimal persentase pembagian keuntungan; dan f. jangka waktu KSP.

Berdasarkan Surat Persetujuan KSP, Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan keputusan pelaksanaan KSP. Berdasarkan keputusan pelaksanaan KSP, para pihak menandatangani perjanjian KSP dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlaku keputusan pelaksanaan KSP. Surat persetujuan KSP dari Pengelola Barang dinyatakan tidak berlaku apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan surat perjanjian KSP. Penandatanganan perjanjian, dilakukan setelah mitra KSP menunjukkan bukti pembayaran kontribusi tetap tahun pertama.

Ketentuan pelaksanaan KSP barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang mutatis mutandis berlaku untuk pelaksanaan KSP barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.

Perpanjangan Jangka Waktu KSP, Berada Pada Pengelola Barang & Pengguna Barang.

Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP atas barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang diajukan oleh mitra KSP kepada Gubernur/Bupati/Walikota paling lambat 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu KSP. Permohonan dilampiri: a. proposal perpanjangan KSP; b. data dan kondisi objek KSP; dan c. bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Gubernur/Bupati/Walikota meneliti permohonan, serta mengevaluasi kelayakan perpanjangan pelaksanaan KSP yang telah berlangsung. Apabila berdasarkan hasil penelitian, Gubernur/Bupati/Walikota menyetujui usulan perpanjangan jangka waktu KSP, maka Gubernur/Bupati/Walikota: a. membentuk Tim KSP; dan b. menugaskan penilai untuk melakukan penghitungan nilai barang milik daerah yang akan dijadikan objek KSP, besaran kontribusi tetap, dan persentase pembagian keuntungan KSP. Tugas Tim KSP, antara lain: a. menyiapkan perjanjian perpanjangan KSP; b. menghitung besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan KSP berdasarkan dan/atau dengan mempertimbangkan hasil Penilaian; dan c. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Dalam rangka menentukan kelayakan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan KSP, Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang dapat menugaskan penilai atau pihak yang berkompeten untuk melakukan analisis kelayakan perpanjangan pelaksanaan KSP. Penilai atau pihak yang berkompeten menyampaikan laporan analisis kelayakan perpanjangan yang merupakan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang. Tim KSP menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang.

(Bersambung)

Iklan