Serial: Catatan Pojok

PEMANFAATAN “KERJA SAMA PEMANFAATAN” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 4)

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo

Tata Cara Pelaksanaan KSP Barang Milik Daerah Yang Berada Pada Pengelola Barang.

Tahapan pelaksanaan KSP atas barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang meliputi: a. inisiatif atau permohonan; b. penelitian administrasi; c, pembentukan Tim dan penilaian; d. perhitungan besaran penerimaan daerah dari KSP berupa kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan; e. pemilihan mitra; f. penerbitan keputusan; g. penandatanganan perjanjian; dan h. pelaksanaan.

KSP atas barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang dapat dilakukan berdasarkan: a. inisiatif Gubernur/Bupati/Walikota; atau b. permohonan dari pihak lain. Inisiatif Gubernur/Bupati/Walikota terhadap KSP atas barang milik daerah, dituangkan dalam bentuk rekomendasi KSP barang milik daerah. Inisiatif Gubernur/Bupati/Walikota dapat berasal dari rencana kebutuhan yang disampaikan oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.

Permohonan dari Pihak Lain atas KSP atas barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang, diusulkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Permohonan dari Pihak Lain paling sedikit memuat: a. latar belakang permohonan; b. rencana peruntukan KSP; c. jangka waktu KSP; dan d. usulan besaran penerimaan daerah dari KSP. Permohonan dari Pihal Lain dilengkapi dengan: a. data barang milik daerah yang direncanakan untuk dilakukan KSP; b. data pemohon KSP; c. proposal rencana usaha KSP; dan d. informasi lainnya berkaitan dengan usulan KSP. Informasi lainnya berkaitan dengan dengan usulan KSP, antara lain: a. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan penataan kota; dan b. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan. Kelengkapan informasi berupa Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan penataan kota dan bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan tidak diberlakukan untuk KSP dalam rangka mengoperasionalkan barang milik daerah.

Pengelola Barang melakukan penelitian administrasi atas dokumen barang milik daerah yang akan dilakukan KSP. Dokumen barang milik daerah yang akan dilakukan KSP meliputi: a. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan; b. dokumen pengelolaan barang milik daerah; dan c. dokumen penatausahaan barang milik daerah. Apabila hasil penelitian administrasi, barang milik daerah dapat dilakukan KSP, Gubernur/Bupati/Walikota: a. membentuk Tim KSP; dan b. menugaskan Penilai melalui Pengelola Barang untuk melakukan penilaian barang milik daerah yang akan dilakukan KSP guna mengetahui nilai wajar atas barang milik daerah bersangkutan.

Dalam hal barang milik daerah dapat dilakukan KSP, maka Gubernur/Bupati/Walikota membentuk Tim KSP. Tim KSP bertugas: a. menyiapkan rincian kebutuhan bangunan dan fasilitas yang akan ditenderkan apabila KSP berdasarkan inisiatif Gubernur/Bupati/Walikota dan bukan dalam rangka mengoperasionalkan barang milik daerah; b. menghitung besaran penerimaan daerah dari KSP berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian; c. menyiapkan perjanjian KSP; d. menyiapkan Berita Acara Serah Terima (BAST) objek KSP dari Pengelola Barang kepada mitra KSP; dan e. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim KSP dapat mengikutsertakan SKPD/Unit Kerja teknis yang berkompeten. Dalam rangka menentukan kelayakan bisnis KSP, Gubernur/Bupati/Walikota dapat menugaskan penilai atau pihak lain yang berkompeten untuk melakukan: a. analisis penggunaan atas barang milik daerah yang akan dilakukan KSP; atau b. analisis kelayakan bisnis atas proposal KSP. Hasil penilaian (hasil penilaian barang milik daerah yang akan dilakukan KSP guna mengetahui nilai wajar atas barang milik daerah bersangkutan) dan laporan analisis (analisis penggunaan atas barang milik daerah yang akan dilakukan KSP atau analisis kelayakan bisnis atas proposal KSP) disampaikan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota sebagai bagian dalam menentukan pelaksanaan KSP.

Berdasarkan laporan analisis dan/atau mempertimbangkan laporan penilaian nilai wajar barang milik daerah, Tim KSP menghitung besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan. Dalam hal usulan besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan yang diajukan oleh pihak lain lebih besar dari hasil perhitungan Tim KSP, besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan yang ditetapkan dalam persetujuan KSP adalah sebesar usulan besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan yang diajukan oleh pihak lain. Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan dijadikan nilai limit terendah dalam pelaksanaan pemilihan mitra KSP.

Pemilihan mitra KSP dilakukan oleh panitia pemilihan dilakukan berdasarkan pemilihan dan penetapan mitra pemanfaatan barang milik daerah. Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan keputusan pelaksanaan KSP. Keputusan pelaksanaan KSP paling sedikit memuat: a. objek KSP; b. peruntukan KSP; c. penerimaan daerah dari KSP; d. identitas mitra KSP; dan e. jangka waktu KSP. Berdasarkan keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang pelaksanaan KSP, para pihak menandatangani Perjanjian KSP dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlaku keputusan pelaksanaan KSP. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak keputusan pelaksanaan KSP ditetapkan tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian KSP, keputusan pelaksanaan KSP dinyatakan tidak berlaku. Penandatanganan perjanjian KSP, dilakukan setelah mitra KSP menunjukkan bukti pembayaran kontribusi tetap tahun pertama.

Mitra KSP harus melaksanakan KSP sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KSP. Apabila KSP dilakukan bukan dalam rangka mengoperasionalkan barang milik daerah, maka pada saat pembangunan selesai dilaksanakan, mitra KSP wajib: a. menyerahkan bangunan hasil KSP beserta fasilitasnya yang merupakan bagian dari kontribusi tetap dan pembagian keuntungan; dan b. dapat langsung mengoperasionalkan hasil KSP yang dibangun sesuai dengan perjanjian KSP.

(Bersambung)

Iklan