Serial: Catatan Pojok

PEMANFAATAN “PINJAM PAKAI” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 2)

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo

kunci-rumah

Pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai yang ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan Peminjam pakai. Perjanjian pinjam pakai ditindaklanjuti dengan penyerahan objek pinjam pakai dari Pengelola Barang kepada peminjam pakai yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Selama jangka waktu pinjam pakai, peminjam pakai wajib memelihara dan mengamankan objek pinjam pakai dengan biaya yang dibebankan pada Peminjam pakai. Sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus memberitahukan kepada Pengelola Barang akan mengakhiri atau memperpanjang pinjam pakai. Dalam hal pinjam pakai akan diperpanjang, peminjam pakai mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai kepada Pengelola Barang.

Pengelola Barang menyampaikan pengajuan permohonan persetujuan perpanjangan pinjam pakai kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Pengajuan perpanjangan permohonan persetujuan pinjam pakai dilampiri dengan: a. surat persetujuan pinjam pakai sebelumnya dari Gubernur/Bupati/Walikota; b. surat pernyataan dari peminjam pakai bahwa objek pinjam pakai masih digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah pusat/ pemerintahan daerah lainnya; dan c. surat pernyataan dari Pengelola Barang bahwa pelaksanaan pinjam pakai tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam hal peminjam pakai akan mengakhiri pinjam pakai sebelum masa pinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus memberitahukan kepada Pengelola Barang. Peminjam pakai dalam mengakhiri pinjam pakai, dituangkan dalam BAST. Pengelola Barang melaporkan BAST kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai BMD pada Pengguna Barang.

Calon peminjam pakai mengajukan permohonan pinjam pakai kepada Pengguna Barang. Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan pinjam pakai kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang berdasarkan permohonan dari calon peminjam pakai dengan melampirkan: a. surat permohonan pinjam pakai dari calon peminjam pakai; b. surat pernyataan dari Pengguna Barang bahwa pelaksanaan pinjam pakai tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan c. data objek pinjam pakai, antara lain kartu identitas barang, untuk barang milik daerah yang memiliki kartu identitas barang. Permohonan persetujuan pinjam pakai dari Pengguna Barang sekurang-kurangnya memuat: a. pertimbangan yang mendasari permohonan pinjam pakai; b. identitas peminjam pakai; c. tujuan penggunaan objek pinjam pakai; d. rincian data objek pinjam pakai yang dibutuhkan, termasuk luas dan lokasi tanah dan/atau bangunan; dan e. jangka waktu pinjam pakai.

Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan persetujuan pinjam pakai dari Pengguna Barang atas surat permohonan pinjam pakai dari calon peminjam pakai, surat pernyataan dari Pengguna Barang bahwa pelaksanaan pinjam pakai tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan data objek pinjam pakai, antara lain kartu identitas barang, untuk barang milik daerah yang memiliki kartu identitas barang. Penelitian, meliputi: a. kepastian belum digunakan atau tidak adanya penggunaan barang milik daerah; b. tujuan penggunaan objek pinjam pakai; dan c. jangka waktu pinjam pakai. Hasil penelitian, disampaikan Gubernur/Bupati/Walikota sebagai dasar pertimbangan persetujuan/penolakan permohonan persetujuan pinjam pakai oleh Gubernur/Bupati/ Walikota.

Pemberian persetujuan/penolakan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota atas permohonan pinjam pakai dilakukan dengan mempertimbangkan: a. barang milik daerah yang dimohon dalam kondisi belum atau tidak digunakan untuk tugas dan fungsi pemerintah daerah; b. barang milik daerah yang dimohon akan digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah pusat/pemerintahan daerah lainnya; dan c. jangka waktu pinjam pakai paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian pinjam pakai.

Dalam hal Gubernur/Bupati/Walikota menyetujui permohonan pinjam pakai permohonan pinjam pakai, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat persetujuan pinjam pakai yang sekurang-kurangnya memuat: a. identitas peminjam pakai; b. data barang milik daerah objek pinjam pakai; c. jangka waktu pinjam pakai; dan d. kewajiban peminjam pakai. Dalam hal Gubernur/Bupati/Walikota tidak menyetujui permohonan pinjam pakai, Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai alasannya.

Pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai antara Pengelola Barang dengan peminjam pakai. Perjanjian pinjam pakai, ditindaklanjuti dengan penyerahan objek pinjam pakai dari Pengguna Barang kepada peminjam pakai yang dituangkan dalam BAST. Selama jangka waktu pinjam pakai, peminjam pakai wajib memelihara dan mengamankan objek pinjam pakai dengan biaya yang dibebankan pada peminjam pakai. Sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus memberitahukan kepada Pengguna Barang akan mengakhiri atau memperpanjang pinjam pakai.

Dalam hal pinjam pakai akan diperpanjang, peminjam pakai mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai kepada Pengguna Barang. Pengguna Barang menyampaikan pengajuan permohonan persetujuan perpanjangan pinjam pakai kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang. Pengajuan permohonan persetujuan perpanjangan pinjam pakai, dilampiri dengan: a. surat persetujuan pinjam pakai sebelumnya dari Gubernur/Bupati/Walikota; b. surat pernyataan dari peminjam pakai bahwa objek pinjam pakai masih digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah pusat/ pemerintahan daerah lainnya; dan c. surat pernyataan dari Pengguna Barang bahwa pelaksanaan pinjam pakai tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam hal pinjam pakai dilaksanakan oleh Pengguna Barang.

Dalam hal peminjam pakai akan mengakhiri pinjam pakai sebelum masa pinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus memberitahukan kepada Pengguna Barang. Peminjam pakai dalam mengakhiri pinjam pakai, dituangkan dalam BAST. Pengguna Barang melaporkan BAST kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang.

(Selesai)

Iklan