Serial: Catatan Pojok

PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 5)

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

penggunaan-barang-2

Penetapan Status Penggunaan BMD Untuk Dioperasikan Oleh Pihak Lain

Pengajuan permohonan dilampiri dokumen: a. fotokopi keputusan penetapan status penggunaan barang milik daerah; b. fotokopi surat permintaan pengoperasian dari pihak lain yang akan mengoperasikan barang milik daerah kepada Pengguna Barang; dan c. fotokopi surat pernyataan dari pihak lain yang akan mengoperasikan barang milik daerah kepada Pengguna Barang. Surat pernyataan dari pihak lain merupakan pernyataan pihak lain yang memuat: a. barang milik daerah yang akan dioperasionalkan dalam rangka pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi SKPD/Unit Kerja; b. menanggung seluruh biaya pemeliharaan barang milik daerah yang timbul selama jangka waktu pengoperasian barang milik daerah; c. tidak mengalihkan pengoperasian dan/atau pemindahtanganan barang milik daerah selama jangka waktu pengoperasian barang milik daerah; dan d. mengembalikan barang milik daerah kepada Pengguna Barang, apabila jangka waktu pengoperasian barang milik daerah telah selesai.

Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain. Penelitian dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan. Dalam hal hasil penelitian belum mencukupi, Pengelola Barang dapat: a. meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan penggunaan barang milik daerah yang dioperasikan oleh pihak lain; b. meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak lain yang akan mengoperasikan barang milik daerah; c. mencari informasi dari sumber lainnya; d. melakukan pengecekan lapangan dengan mempertimbangkan analisis biaya dan manfaat.

Berdasarkan hasil penelitian, Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain. Penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota. Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota paling sedikit memuat: a. data BMD; b. jangka waktu penggunaan BMD untuk dioperasionalkan pihak lain; c. pihak lain yang akan mengoperasionalkan BMD; d. kewajiban pihak lain yang mengoperasikan BMD; dan e. kewajiban Pengguna Barang. Dalam hal Gubernur/Bupati/Walikota tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang disertai alasan.

Kewajiban pihak lain yang mengoperasikan BMD antara lain memelihara dan mengamankan BMD yang dioperasikan. Kewajiban Pengguna Barang meliputi: a. menindaklanjuti penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain dengan perjanjian; dan b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap BMD yang dioperasikan oleh pihak lain.

Penggunaan barang milik daerah oleh Pengguna Barang untuk dioperasikan oleh pihak lain dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh Pengguna Barang dengan pihak lain. Perjanjian penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Penandatanganan perjanjian dilakukan setelah adanya Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.

Perjanjian penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain, sekurang-kurangnya memuat: a. data barang milik daerah yang menjadi objek; b. Pengguna Barang; c. pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah; d. peruntukan pengoperasian barang milik daerah; e. jangka waktu pengoperasian barang milik daerah; f. hak dan kewajiban Pengguna Barang dan pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah, termasuk kewajiban pihak lain tersebut untuk melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah; g. pengakhiran pengoperasian barang milik daerah; dan h. penyelesaian perselisihan.

Pengguna Barang dapat melakukan perpanjangan penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain. Perpanjangan diajukan Pengguna Barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu penggunaan BMD berakhir.

Proses penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain oleh Pengguna Barang berlaku mutatis mutandis pada mekanisme permohonan, penelitian, dan penetapan perpanjangan jangka waktu penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain.

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penggunaan barang milik daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain berakhir apabila: a. berakhirnya jangka waktu penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain, sebagaimana tertuang dalam perjanjian; b. perjanjian diakhiri secara sepihak oleh Pengguna Barang; c. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perjanjian diakhiri secara sepihak oleh Pengguna Barang dapat dilakukan apabila: a. pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah tidak memenuhi kewajibannya yang tertuang dalam perjanjian; atau b. terdapat kondisi yang mengakibatkan pengakhiran penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana dituangkan dalam perjanjian.

Dalam melakukan pengakhiran pengoperasian barang milik daerah yang didasarkan pada kondisi, Pengguna Barang meminta persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.

Pada saat jangka waktu penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain telah berakhir, pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah mengembalikan barang milik daerah tersebut kepada Pengguna Barang dengan Berita Acara Serah Terima (BAST). Pengguna Barang melaporkan berakhirnya penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan pihak lain kepada Gubernur/Bupati/Walikota paling lama 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinya BAST, dengan melampirkan fotokopi BAST.(*)

(Selesai)