Serial: Catatan Pojok

PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 3)

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

penggunaan-barangPenetapan Status Penggunaan BMD oleh Pengelola Barang.

Pada intinya kewenangan menetapkan status penggunaan barang milik daerah adalah kewenangan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota). Pengelola Barang menetapkan status penggunaan barang berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota). Pendelegasian penetapan status penggunaan barang hanyalah selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu. Kondisi tertentu, antara lain adalah barang milik daerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nilai tertentu.

Penetapan status penggunaan barang oleh Pengelola Barang dengan mekanisme sebagai berikut: a. Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Pengelola Barang; b. Pengajuan permohonan dilakukan setelah diterimanya barang milik daerah berdasarkan dokumen penerimaan barang pada tahun anggaran yang berkenaan; c. Permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat pada akhir tahun berkenaan.

Pengajuan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah disertai dokumen yang dibutuhkan. Terhadap pengajuan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah dilakukan penelitian. Penelitian dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan. Dalam hal hasil penelitian belum mencukupi, Pengelola Barang dapat: a. meminta keterangan atau data tambahan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah; dan/atau b. melakukan pengecekan lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian, Pengelola Barang menetapkan status penggunaan barang milik daerah. Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang, Pengelola Barang menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang disertai alasan.

Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah

Barang milik daerah dapat dilakukan pengalihan status penggunaan. Pengalihan status penggunaan dilakukan berdasarkan: a. Inisiatif dari Gubernur/Bupati/Walikota; dan b. Permohonan dari Pengguna Barang lama.

Pengalihan status penggunaan barang milik daerah berdasarkan inisiatif dari Gubernur/Bupati/Walikota dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pengguna Barang. Pengalihan status penggunaan barang milik daerah dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi dilakukan berdasarkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota. Pengalihan status penggunaan dilakukan terhadap barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan tidak digunakan oleh Pengguna Barang yang bersangkutan. Pengalihan status penggunaan dilakukan tanpa kompensasi dan tidak diikuti dengan pengadaan barang milik daerah pengganti.

Pengalihan status penggunaan barang milik daerah berdasarkan permohonan dari Pengguna Barang lama dilakukan dengan pengajuan permohonan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Gubernur/Bupati/ Walikota. Pengajuan permohonan paling sedikit memuat: a. data barang milik daerah yang akan dialihkan status penggunaannya; b. calon Pengguna Barang baru; dan c. penjelasan serta pertimbangan pengalihan status penggunaan barang milik daerah. Data barang milik daerah yang akan dialihkan status penggunaannya antara lain: a. kode barang; b. kode register; c. nama barang; d. jumlah; e. jenis; f. nilai perolehan; g. nilai penyusutan; h. nilai buku; i. lokasi; j. luas; dan k. tahun perolehan.

Pengajuan permohonan dilampiri: a. fotokopi daftar data barang milik daerah; b. surat pernyataan yang memuat kesediaan calon Pengguna Barang baru untuk menerima pengalihan barang milik daerah dari Pengguna Barang lama.

Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan pengalihan status penggunaan barang milik daerah dari Pengguna Barang lama. Penelitian dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan. Dalam hal hasil penelitian belum mencukupi, Pengelola Barang dapat: a. meminta keterangan atau data tambahan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan pengalihan status penggunaan barang milik daerah; dan b. meminta konfirmasi kepada calon Pengguna Barang baru.

Berdasarkan hasil penelitian, Gubernur/Bupati/Walikota memberikan persetujuan pengalihan status penggunaan barang milik daerah. Persetujuan berupa Surat Persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota. Surat persetujuan paling sedikit memuat: a. data barang milik daerah yang akan dialihkan status penggunaannya; b. Pengguna Barang lama dan Pengguna Barang baru; dan c. kewajiban Pengguna Barang lama. Kewajiban Pengguna Barang lama yaitu: a. melakukan serah terima barang milik daerah kepada Pengguna Barang baru yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST); dan b. melakukan penghapusan terhadap barang milik daerah yang telah dialihkan dari daftar barang pada Pengguna Barang berdasarkan surat keputusan penghapusan barang.

Berdasarkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, Pengguna Barang lama melakukan serah terima barang milik daerah kepada Pengguna Barang baru. Serah terima barang milik daerah kepada Pengguna Barang baru paling lama 1 (satu) bulan sejak persetujuan alih status penggunaan barang milik daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST), Pengguna Barang lama melakukan usulan penghapusan kepada Pengelola Barang atas barang milik daerah yang dialihkan status penggunaannya kepada Pengguna Barang baru dari daftar barang pada Pengguna Barang. Usulan penghapusan, paling lama 1 (satu) minggu sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST). Penghapusan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Pengelola Barang.

Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Keputusan Pengelola Barang tentang penghapusan barang milik daerah dilaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Pengguna Barang baru paling lama 1 (satu) minggu sejak keputusan penghapusan ditetapkan. Pengguna Barang dalam penatausahaan barang milik daerah melakukan pencatatan berdasarkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, Berita Acara Serah Terima (BAST), dan keputusan penghapusan barang milik daerah.

Dalam hal Gubernur/Bupati/Walikota tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang dengan disertai alasan.

(Bersambung)