Serial: Catatan Pojok

PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 1)

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

penggunaan-bmdPrinsip Umum Penggunaan BMD.

Mengawali pembahasan mengenai penggunaan barang milik daerah ada baiknya disajikan pengertian penggunaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1 angka 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, “penggunaan barang milik daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan”.

Penggunaan barang milik daerah meliputi: a. Penetapan status penggunaan barang milik daerah; b. Pengalihan status penggunaan barang milik daerah; c. Penggunaan sementara barang milik daerah; dan d. Penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain. Penetapan status penggunaan dilakukan untuk: a. penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD; dan b. dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Penetapan status penggunaan tidak dilakukan terhadap: a. barang persediaan; b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); c. barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan; dan d. Aset Tetap Renovasi (ATR).

Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) menetapkan status penggunaan barang milik daerah. Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dapat mendelegasikan penetapan status penggunaan atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang. Kondisi tertentu, antara lain adalah barang milik daerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nilai tertentu. Nilai tertentu ditetapkan oleh Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota). Penetapan status penggunaan barang milik daerah dilaksanakan secara tahunan.

Penetapan status penggunaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan apabila diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan. Pengguna Barang wajib menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) melalui Pengelola Barang. Dikecualikan dari ketentuan kewajiban menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) melalui Pengelola Barang, apabila tanah dan/atau bangunan telah direncanakan untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota).

Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) mencabut status penggunaan atas barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang. Dalam hal barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan tidak diserahkan kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota), Pengguna Barang dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan atas barang milik daerah berkenaan.

Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) menetapkan barang milik daerah yang harus diserahkan oleh Pengguna Barang karena tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain. Dalam menetapkan penyerahan barang milik daerah yang harus diserahkan oleh Pengguna Barang karena tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) memperhatikan: a. standar kebutuhan barang milik daerah untuk menyelenggarakan dan menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; b. hasil audit atas penggunaan tanah dan/atau bangunan; dan/atau c. laporan, data, dan informasi yang diperoleh dari sumber lain. Sumber lain antara lain termasuk hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pengelola Barang atau Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dan laporan dari masyarakat.

Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan barang milik daerah yang harus diserahkan oleh Pengguna Barang karena tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain meliputi: a. penetapan status penggunaan; b. pemanfaatan; atau c. pemindahtanganan.

Penetapan Status Penggunaan BMD oleh Kepala Daerah.

Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Pengajuan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah oleh Kepala Daerah dilakukan setelah diterimanya barang milik daerah berdasarkan dokumen penerimaan barang pada tahun anggaran yang berkenaan. Permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) paling lambat pada akhir tahun berkenaan. Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) menerbitkan keputusan penetapan status penggunaan barang milik daerah setiap tahun. (*)

(Bersambung)