PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 2)

Tinggalkan komentar

Serial: Catatan Pojok

PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 2)

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

bmd-inventory

Penetapan Status Penggunaan BMD oleh Kepala Daerah.

Pengajuan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah oleh Kepala Daerah disertai dokumen-dokumen. (1). Dokumen untuk barang milik daerah berupa tanah yaitu fotokopi sertifikat. Dikecualikan dari ketentuan ini, apabila barang milik daerah berupa tanah belum memiliki fotokopi sertifikat, maka dokumen dimaksud dapat diganti dengan: a. akta jual beli; b. girik; c. letter C; d. surat pernyataan pelepasan hak atas tanah; e. surat keterangan lurah atau kepala desa, jika ada; e. berita acara penerimaan terkait perolehan barang; atau f. dokumen lain yang setara dengan bukti kepemilikan.

(2). Dokumen untuk barang milik daerah berupa bangunan yang diperoleh dari APBD yaitu: a. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan b. fotokopi dokumen perolehan. Dikecualikan dari ketentuan ini, apabila barang milik daerah berupa bangunan belum memiliki IMB dan dokumen perolehan dapat diganti dengan surat pernyataan dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa bangunan tersebut digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

(3). Dokumen untuk barang milik daerah berupa bangunan yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah sekurang-kurangnya berupa dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST).

(4). Dokumen untuk barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yang diperoleh dari APBD yaitu: a. fotokopi sertifikat; b. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan c. fotokopi dokumen perolehan. Dikecualikan dari ketentuan ini, apabila barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yang diperoleh dari APBD belum memiliki sertifikat, IMB, dan dokumen perolehan dapat diganti dengan surat pernyataan dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut digunakan untuk penyelenggaran tugas dan fungsi SKPD. Dan juga apabila barang milik daerah berupa tanah belum memiliki fotokopi sertifikat, maka dokumen dimaksud dapat diganti dengan: a. akta jual beli; b. girik; c. letter C; d. surat pernyataan pelepasan hak atas tanah; e. surat keterangan lurah atau kepala desa, jika ada; e. berita acara penerimaan terkait perolehan barang; atau f. dokumen lain yang setara dengan bukti kepemilikan.

(5). Dokumen untuk barang milik daerah berupa tanah dan bangunan dari perolehan lainnya yang sah sekurang-kurangnya berupa dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST).

(6). Dokumen untuk barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki dokumen yaitu: a. fotokopi dokumen kepemilikan; dan/atau b. fotokopi dokumen perolehan. Dikecualikan dari ketentuan ini, apabila barang milik daerah berupa selain tanah dan bangunan yang diperoleh dari APBD belum memiliki dokumen kepemilikan, maka dokumen dimaksud dapat diganti dengan surat pernyataan dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan tersebut digunakan untuk penyelenggaran tugas dan fungsi SKPD.

(7). Dokumen untuk barang milik daerah yang dari awal pengadaan direncanakan untuk dilakukan pemindahtanganan dengan cara penyertaan modal pemerintah daerah yaitu: a. fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran; b. fotokopi dokumen kepemilikan, untuk barang milik daerah berupa tanah; c. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), untuk barang milik daerah berupa bangunan; dan/atau d. fotokopi dokumen perolehan. Dikecualikan dari ketentuan huruf b, huruf c, dan huruf d belum ada, maka pengajuan usul permohonan penerbitan status penggunaan disertai surat pernyataan dari Pengguna Barang bersangkutan yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah barang milik daerah yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dilakukan pemindahtanganan dengan cara penyertaan modal pemerintah daerah.

Yang perlu menjadi perhatian, bahwa meskipun barang milik daerah yang belum memiliki dokumen kepemilikan, dan dikecualikan hanya dengan melakukan penggantian dengan surat pernyataan tetap harus menyelesaikan pengurusan dokumen kepemilikan meskipun telah ditetapkan status penggunaan barang milik daerah.

Sebelum penetapan status penggunaan barang milik daerah oleh Kepala Daerah, pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah dari Pengguna Barang. Penelitian oleh pengelola barang dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan. Dalam hal hasil penelitian belum mencukupi, Pengelola Barang dapat: a. meminta keterangan atau data tambahan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah; dan/atau b. melakukan pengecekan lapangan.

Kegiatan Pengelola Barang (meminta keterangan atau data tambahan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah; dan/atau melakukan pengecekan lapangan) dilakukan terhadap barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan serta barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki dokumen kepemilikan atau dokumen lain yang sah.

Berdasarkan hasil penelitian oleh pengelola barang, Kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) menetapkan status penggunaan barang milik daerah. Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota. Dalam hal Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang, Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) melalui Pengelola Barang menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang disertai alasan.(*)

(Bersambung)

Iklan

PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 1)

Tinggalkan komentar

Serial: Catatan Pojok

PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 1)

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

penggunaan-bmdPrinsip Umum Penggunaan BMD.

Mengawali pembahasan mengenai penggunaan barang milik daerah ada baiknya disajikan pengertian penggunaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1 angka 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, “penggunaan barang milik daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan”.

Penggunaan barang milik daerah meliputi: a. Penetapan status penggunaan barang milik daerah; b. Pengalihan status penggunaan barang milik daerah; c. Penggunaan sementara barang milik daerah; dan d. Penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain. Penetapan status penggunaan dilakukan untuk: a. penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD; dan b. dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Penetapan status penggunaan tidak dilakukan terhadap: a. barang persediaan; b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); c. barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan; dan d. Aset Tetap Renovasi (ATR).

Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) menetapkan status penggunaan barang milik daerah. Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dapat mendelegasikan penetapan status penggunaan atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang. Kondisi tertentu, antara lain adalah barang milik daerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nilai tertentu. Nilai tertentu ditetapkan oleh Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota). Penetapan status penggunaan barang milik daerah dilaksanakan secara tahunan.

Penetapan status penggunaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan apabila diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan. Pengguna Barang wajib menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) melalui Pengelola Barang. Dikecualikan dari ketentuan kewajiban menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) melalui Pengelola Barang, apabila tanah dan/atau bangunan telah direncanakan untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota).

Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) mencabut status penggunaan atas barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang. Dalam hal barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan tidak diserahkan kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota), Pengguna Barang dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan atas barang milik daerah berkenaan.

Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) menetapkan barang milik daerah yang harus diserahkan oleh Pengguna Barang karena tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain. Dalam menetapkan penyerahan barang milik daerah yang harus diserahkan oleh Pengguna Barang karena tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) memperhatikan: a. standar kebutuhan barang milik daerah untuk menyelenggarakan dan menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; b. hasil audit atas penggunaan tanah dan/atau bangunan; dan/atau c. laporan, data, dan informasi yang diperoleh dari sumber lain. Sumber lain antara lain termasuk hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pengelola Barang atau Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dan laporan dari masyarakat.

Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan barang milik daerah yang harus diserahkan oleh Pengguna Barang karena tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain meliputi: a. penetapan status penggunaan; b. pemanfaatan; atau c. pemindahtanganan.

Penetapan Status Penggunaan BMD oleh Kepala Daerah.

Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Pengajuan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah oleh Kepala Daerah dilakukan setelah diterimanya barang milik daerah berdasarkan dokumen penerimaan barang pada tahun anggaran yang berkenaan. Permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) paling lambat pada akhir tahun berkenaan. Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) menerbitkan keputusan penetapan status penggunaan barang milik daerah setiap tahun. (*)

(Bersambung)

PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 3)

Tinggalkan komentar

Serial: Catatan Pojok

PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 3)

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

public_meetingsPengguna Barang menghimpun RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan dari Kuasa Pengguna Barang untuk disampaikan kepada Pengelola Barang. Penyampaian dilengkapi surat pengantar RKBMD yang ditandatangani oleh Pengguna Barang dan data barang. Data barang dimaksud yaitu a. laporan Daftar Barang Pengguna bulanan; b. laporan Daftar Barang Pengguna semesteran; c. laporan Daftar Barang Pengguna tahunan; d. laporan Daftar Barang Pengelola bulanan; e. laporan Daftar Barang Pengelola semesteran; f. laporan Daftar Barang Pengelola tahunan; g. laporan Daftar BMD semesteran; dan h. laporan Daftar BMD tahunan. Penyampaian RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dilakukan selambat-lambatnya minggu kesatu bulan Juni.

Tata Cara Penelaahan RKBMD Pengadaan BMD Pada Pengelola Barang.

Penelaahan atas RKBMD Pengadaan BMD dilakukan terhadap: a. Relevansi program dengan rencana keluaran (output) Pengguna Barang; b. Optimalisasi penggunaan BMD yang berada pada Pengguna Barang; dan c. Efektivitas penggunaan BMD yang berada pada Pengguna Barang telah sesuai peruntukanya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi SKPD. Penelaahan atas RKBMD Pengadaan BMD sekurang-kurangnya memperhatikan: a. Kesesuaian program perencanaan kebutuhan BMD, dan standar; dan data barang.

Penelaahan atas RKBMD Pengadaan BMD dituangkan dalam Hasil Penelaahan RKBMD Pengadaan BMD yang sekurang-kurangnya memuat: a. nama Kuasa Pengguna Barang; b. nama Pengguna Barang; c. program; d. kegiatan; e. data daftar barang pada Pengguna Barang dan/atau daftar barang pada Kuasa Pengguna Barang; dan f. rencana kebutuhan pengadaan barang yang disetujui. Dalam melaksanakan penelaahan BMD, Pengelola Barang mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola untuk menyiapkan dan memberikan pertimbangan terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD Pengadaan yang dilaksanakan selambat-lambatnya minggu kedua bulan Juni. Hasil Penelaahan RKBMD Pengadaan BMD dari Pengguna Barang ditandatangani oleh Pengelola Barang. Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan berdasarkan hasil penelaahan. RKBMD Pengadaan disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat minggu ketiga bulan Juni.

Tata Cara Penelaahan RKBMD Pemeliharaan BMD Pada Pengelola Barang.

Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan BMD dilakukan untuk melakukan telaahan terhadap data BMD yang diusulkan rencana pemeliharaannya. Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan BMD sekurang-kurangnya memperhatikan daftar barang pada Pengguna Barang yang memuat informasi mengenai status barang dan kondisi barang. Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan BMD dituangkan dalam hasil penelaahan RKBMD Pemeliharaan BMD yang sekurang-kurangnya memuat: a. nama Kuasa Pengguna Barang; b. nama Pengguna Barang; c. nama barang yang dipelihara; d. usulan kebutuhan pemeliharaan; dan e. rencana kebutuhan BMD yang disetujui. Dalam melaksanakan penelaahan BMD, Pengelola Barang mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola untuk menyiapkan dan memberikan pertimbangan terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD Pemeliharaan yang dilaksanakan selambat-lambatnya minggu kedua bulan Juni.

Hasil Penelaahan RKBMD Pemeliharaan BMD dari Pengguna Barang ditandatangani oleh Pengelola Barang. Pengguna Barang menyusun RKBMD Pemeliharaan berdasarkan hasil penelaahan. RKBMD Pemeliharaan disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat minggu ketiga bulan Juni. RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan BMD dari Pengguna Barang ditetapkan menjadi RKBMD pemerintah daerah oleh Pengelola Barang. RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan ditetapkan paling lambat minggu keempat bulan Juni.

Penyusunan Perubahan RKBMD.

Pengguna Barang dapat melakukan perubahan RKBMD. Perubahan RKBMD dilakukan sebelum penyusunan Perubahan APBD. Penyusunan RKBMD atas RKBMD pengadaan dan RKBMD pemeliharaan berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan perubahan RKBMD.

Penyusunan RKBMD Untuk Kondisi Darurat.

Dalam hal setelah batas akhir penyampaian RKBMD terdapat kondisi darurat, pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan penyediaan anggaran angka dasar (baseline) dalam rangka rencana pengadaan dan/atau rencana pemeliharaan barang milik daerah dilakukan berdasarkan mekanisme penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi darurat meliputi bencana alam dan gangguan keamanan skala besar.

Hasil pengusulan penyediaan anggaran harus dilaporkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang bersamaan dengan penyampaian RKBMD Perubahan dan/atau RKBMD tahun berikutnya. Laporan digunakan oleh Pengelola Barang sebagai bahan pertimbangan tambahan dalam penelaahan atas RKBMD yang disampaikan oleh Pengguna Barang bersangkutan pada APBD Perubahan tahun anggaran berkenaan dan/atau APBD tahun anggaran berikutnya.(*)

Selesai

MILU CUDE DAN SISIR KUTU

Tinggalkan komentar

SERIAL: LAW OF ATTRACTION

MILU CUDE DAN SISIR KUTU

YUSRAN LAPANANDA, SH., MH. 
PECANDU IMAJINER

milkyway2Sudah menjadi rutinitas keluargaku (aku, istri dan anak) jika di hari Sabtu atau Minggu pagi bersama ke tempat pelelangan ikan (TPI) kampung tenda. Ke TPI bukan saja belanja ikan-ikan segar non kolesterol, juga belanja keperluan dapur lainnya (rempah-rempah) yang turut dijual di TPI.

Sebenarnya dibalik rutinitas belanja ikan dan rempah-rempah di hari Sabtu atau Minggu pagi di TPI, dilakukan demi penghematan biaya untuk kebutuhan rumah tangga dan berkaitan dengan memenuhi stok ikan dan rempah-rempah selama seminggu, yang tentunya hal ini tak dapat kami lakukan dengan profesi kami sebagai ASN jika dilakukan setiap hari.

Selain itu, rutinitas ke TPI dengan mengajak keluarga lebih mendekatkan hubungan emosional keluarga. Memberi ruang kepada keluarga untuk bersama-sama menikmati perjalanan bersama dengan melihat dan memandang lautan luas nan biru dari tepi TPI. Juga melepaskan berbagai beban pekerjaan di kantor selama seminggu yang sangat membutuhkan energi dan pikiran guna kelangsungan pelayanan dan pelaksanaan pemerintahan yang baik dengan bekerja secara profesional dan berintegritas dalam bertugas.

Juga dengan bersama keluarga ke tempat TPI dan sebentar bersama melihat dan memandang lautan lepas nan biru, terlepas pula berbagai beban, bayangan dan khayalan tindakan “kejahatan” pemerintahan sesama pejabat, antara atasan dan bawahan, sesama bawahan, yang saling memfitnah, saling menghujat, kecemburuan, iri hati, tipu-menipu, kemunafikan, pembusukan sesama, pengingkaran kebenaran, penyembahan kesalahan/kebodohan, pemufakatan jahat, sikut menyikut, tendang menendang, saling curiga mencurigai, saling menjatuhkan, pikiran korupsi dan peristiwa korupsi, yang ujung-ujungnya merugikan pemerintahan dan masyarakat.

Ketika dalam perjalanan menuju TPI, di area menanjak akupun berhenti atas perintah istri. Ternyata istriku berkeinginan untuk beli jagung pipilan “milu cude”. Istriku pun membeli 1 (satu) liter dengan harga Rp. 10.000. tanpa proses tawar menawar, tanpa curiga dengan permainan harga sang penjual, istriku pun percaya penuh dengan harga yang ditawarkan dan istrikupun ikhlas yang terlihat dari wajahnya. Kami pun meneruskan perjalanan menuju TPI yang jaraknya tak jauh lagi.

Seperti biasa kami pun mulai belanja ikan dan rempah-rempah barengan bersama anak-anak. Usai berbelanja kami mulai mengatur belanjaan di mobil, saat itupun istriku bercerita tentang kejadian yang dialami saat berbelanja “sisir kutu rambut”. Sambil istriku bercerita kami pun jalan menuju tepian laut di area TPI.

“Tadi aku ketika mau beli “sisir kutu rambut”, terlihat seorang pria separuh baya juga sementara menawar “sisir kutu rambut” itu.” Istriku mulai bercerita kejadian yang dialaminya tadi.

“Terdengar olehku, si pembeli menanyakan berapa harga “sisir kutu rambut” itu. Si penjual pun memberi tahu harganya Rp. 5.000/pcs. Dan si pembeli menawarnya Rp. 2.000/pcs. Si penjual menjelaskan bahwa barang ini dibelinya dengan harga Rp. 3.750/pcs sehingga keuntungannya Rp. 1.250/pcs. Jika barang itu saya jual Rp. 2.000/pcs maka rugilah si penjual. Si penjual pun menambahkan bahwa dari pertama saya buka jualan sampai sekarang belum ada yang beli, sehingga rugilah saya hari ini,” jelas istriku.

“Nah, disaat itu aku menanyakan harga “sisir kutu rambut” itu berapa? tanya istriku ke penjual.

“Rp. 5.000/pcs bu,” jawab si penjual.

“Aku ambil 2 (dua) pcs, ini uangnya Rp. 10.000,” istriku sambil menyerahkan uang dan si penjual menyerahkan barangnya.

“Saat itu pula, si bapak yang menawar sebelumnya dengan muka marah menghardik aku.”

“Ibu mentang-mentang ada uang ya.”

“Bapak itu sepertinya marah kepada aku, karena aku langsung membayar tanpa menawar dan mengikuti harga si penjual.”

“Akupun berlalu, tanpa menghiraukan ocehan si bapak itu.”

“Pak … kenapa bapak itu begitu marahnya padaku, aku khan tidak tahu apa yang membuatnya tersinggung dan marah,” tanya istriku.

“Itulah perilaku orang-orang dan kehidupan sekarang, orang yang tulus dan ikhlas malah dihardik, dimarahi, disingkirkan malahan bisa-bisa dihabisi,” jawabku.

Tak terasa kami pun sudah dalam mobil untuk kembali ke rumah, mobil pun bergerak perlahan. Tak jauh dari TPI, kami pun melihat seorang ibu berdiri di pinggiran jalan dan sepertinya Ia mau menawarkan sesusatu, dan akupun mendekatkan mobil kepadanya dan berhenti tepat didepan pintu depan mobil yang ditempati istriku.

“Jagung pipilan “milu cude” bu, Rp. 2.000/liter, tinggal ini bu, beli saja bu,” si ibu penjual menawarkan dagangannya, dan tanpa menawarpun istriku membelinya.

“Ya bu, saya ambil 5 (lima) liter, ini uangnya Rp. 10.000.” Si penjual pun menyerahkan 5 (liter) jagung pipilan “milu cude” yang sudah dikemas dalam tas plastik.

Kami pun melanjutkan perjalanan menuju rumah. Di perjalanan itupun, kami terhenti oleh kerumunan orang. Sepertinya terjadi kecelakaan. Akupun tetap jalankan mobil namun secara pelan-pelan. Begitu herannya aku dan istriku ternyata yang kecelakaan itu adalah Bapak yang menawar “sisir kutu rambut” tadi. Sepertinya ini kecelakaan tunggal, Bapak ini jatuh sendiri dari sepeda motor yang Ia tunggangi. Dan terlihat, ikan-ikan hasil belanjaan si Bapak itu semuanya tumpah kejalan, dan terlihat Bapak itu, terluka di pelipisnya.

Mobil kami berjalan terus secara pelan-pelan, di saat kami menoleh ke arahnya, si Bapak pun secara kebetulan menoleh kepada kami, dan Ia pun langsung menundukkan kepalanya, sambil menahan rasa sakit, dan mulai mencoba mengumpulkan belanjaan ikannya yang masih bisa diambil.

Kami pun berlalu.

Dalam perjalanan pun istriku bertanya, “apa hikmah dari kejadian tadi itu pak, mulai dari cerita beli jagung pipilan “milu cude” yang pertama, beli “sisir kutu rambut” dan marahnya si bapak tadi, beli jagung pipilan “milu cude” lagi dan terakhir kecelakaan si Bapak.”

“Saya pernah membaca status diakun seseorang tapi saya lupa di bbm atau di facebook yang intinya, ……jika gajimu Rp. 5 jt perbuan sedangkan hasil kerjamu 10 jt perbulan maka kekurangan antara hasil kerjamu dengan gajimu akan kau dapatkan dari penerimaan yang halal dari yang lain, dan jika gajimu Rp. 10 jt perbulan sedangkan hasil kerjamu hanya Rp. 5 jt perbulan maka kelebihan antara gajimu dengan hasil kerjamu akan dikurangi dari misalnya sakit, kecelakaan, dan lain-lain,” jelasku kepada istriku.

“Jadi dari status dan rangkaian cerita tadi bisa aku tafsirkan begini, ketika kau membeli jagung pipilan “milu cude” yang aku anggap mahal tapi kamu membelinya tanpa menawar dan kau ikhlas, kemudian di saat kau membeli “sisir kutu rambut” tanpa menawar dan sepertinya kau membantu si penjual yang belum terjual barangnya, dan kamu dihardik dan dimarahi oleh si Bapak tanpa salah dan kau diam tanpa meladeninya, maka yang terjadi adalah kau mendapatkan kembali harga jagung yang sangat murah dari si ibu yang menjual di pinggir jalanan.”

“Dan akhirnya si Bapak tadi mendapat kecelakaan dan ikan-ikan belanjaannya tak bisa dipakai lagi yang lainnya,” jelasku kepada istriku.

Inilah law of attraction (hukum ketertarikan atau hukum tarik menarik) yang dipopulerkan oleh Michael J. Losier, hukum magnetisme. Hukum magnetisme yaitu hukum yang memiliki akar pada karma atau sebab akibat. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Energi yang kita pancarkan (vibrasi) baik positif maupun negatif akan menghasilkan sesuatu yang sama dalam alam semesta.

Tak terasa kamipun tiba di rumah, dan semua hasil belanjaan ikan dan rempah-rempah untuk kebutuhan seminggu kami turunkan dari mobil.(*)

Selesai

PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 2)

Tinggalkan komentar

Serial: Catatan Pojok

PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 2)

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

meeting

Lingkup Perencanaan Kebutuhan BMD.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah meliputi: a. perencanaan pengadaan barang milik daerah. Perencanaan pengadaan barang milik daerah dituangkan dalam dokumen RKBMD Pengadaan; b. perencanaan pemeliharaan barang milik daerah. Perencanaan pemeliharaan barang milik daerah dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemeliharaan; c. perencanaan pemanfaatan barang milik daerah. Perencanaan pemanfaatan barang milik daerah dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemanfaatan; d. perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah. Perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemindahtanganan; dan e. perencanaan penghapusan barang milik daerah. Perencanaan penghapusan barang milik daerah dituangkan dalam dokumen RKBMD Penghapusan.

Tata Cara Penyusunan RKBMD Pengadaan BMD Pada Pengguna Barang.

Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD Pengadaan barang milik daerah di lingkungan Kuasa Pengguna Barang yang dipimpinnya. Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD Pengadaan kepada Pengguna Barang selambat-lambatnya minggu kedua bulan Mei.

Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang pada minggu ketiga bulan Mei. Dalam penelaahan usulan RKBMD pengadaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna untuk melakukan review terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD Pengadaan.

Penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang, diutamakan untuk memastikan kebenaran data masukan (input) penyusunan usulan RKBMD Pengadaan yang sekurang-kurangnya mempertimbangkan: a. kesesuaian program perencanaan kebutuhan barang milik daerah mengacu pada rencana kerja SKPD dan standar (barang, kebutuhan, harga); dan b. ketersediaan barang milik daerah di lingkungan Pengguna Barang.

Hasil penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang digunakan oleh Pengguna Barang dalam menyusun RKBMD Pengadaan barang milik daerah pada tingkat Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat informasi: a. nama Kuasa Pengguna Barang; b. nama Pengguna Barang; c. program; d. kegiatan; e. data daftar barang pada Pengguna Barang dan/atau daftar barang pada Kuasa Pengguna Barang; dan f. rencana kebutuhan pengadaan barang yang disetujui.

Hasil penelaahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD Pengadaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang ditandatangani Pengguna Barang. Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan barang milik daerah berdasarkan hasil penelaahan untuk disampaikan kepada Pengguna Barang paling lambat minggu keempat bulan Mei.

Tata Cara Penyusunan RKBMD Pemeliharaan BMD Pada Pengguna Barang.

Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah di lingkungan Kuasa Pengguna Barang yang dipimpinnya. Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD Pemeliharaan kepada Pengguna Barang selambat-lambatnya minggu kedua bulan Mei.

Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang pada minggu ketiga bulan Mei. Dalam penelaahan usulan RKBMD pemeliharaan usulan RKBMD Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna untuk melakukan penelitian terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD pemeliharaan.

Penelaahan atas usulan RKBMD Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang diutamakan untuk memastikan kebenaran data masukan (input) penyusunan RKBMD pemeliharaan yang sekurang-kurangnya mengacu pada daftar barang Kuasa Pengguna Barang yang memuat informasi mengenai barang yang dipelihara.

Hasil penelaahan digunakan oleh Pengguna Barang dalam menyusun RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah tingkat Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat informasi: a. nama Kuasa Pengguna Barang; b. nama Pengguna Barang; c. nama barang yang dipelihara; d. usulan kebutuhan pemeliharaan; dan e. rencana kebutuhan barang milik daerah yang disetujui.

Hasil penelaahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang ditandatangani Pengguna Barang. Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah berdasarkan hasil penelaahan untuk disampaikan kepada Pengguna Barang paling lambat minggu keempat bulan Mei.(*)

(Bersambung)

PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 1)

Tinggalkan komentar

Serial: Catatan Pojok

PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 1)

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

perencanaan-bmdSebelum membahas lebih lanjut mengenai perencanaan kebutuhan barang milik daerah ada baiknya disajikan terlebih dahulu pengertian mengenai perencanaan kebutuhan dan rencana kebutuhan barang milik daerah.

Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Sedangkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah atau yang disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Prinsip Umum Perencanaan Kebutuhan BMD.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah (BMD) disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan yang ada. Ketersediaan BMD merupakan BMD yang ada pada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang. Perencanaan kebutuhan BMD harus dapat mencerminkan kebutuhan riil BMD pada SKPD sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD.

Perencanaan kebutuhan BMD dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja (Renja) SKPD ditetapkan. Perencanaan kebutuhan BMD merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Perencanaan kebutuhan BMD mengacu pada Rencana Kerja SKPD. Perencanaan kebutuhan BMD, kecuali untuk penghapusan, berpedoman pada: a. Standar barang. Standar barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan pengadaan BMD dalam perencanaan kebutuhan. Penetapan standar kebutuhan mempedomani peraturan perundang-undangan; b. Standar kebutuhan. Standar kebutuhan barang adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan BMD pada SKPD; c. Standar harga. Standar harga adalah besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan. Penetapan standar barang dan standar kebutuhan dilakukan setelah berkoordinasi dengan dinas teknis terkait. Standar barang, standar kebutuhan dan standar harga ditetapkan oleh Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota).

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang mengusulkan RKBMD pengadaan BMD mempedomani standar barang dan standar kebutuhan. Pengguna Barang menghimpun usulan RKBMD yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di lingkungan SKPD yang dipimpinnya.

Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD kepada Pengelola Barang. Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD bersama Pengguna Barang dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang. Data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang, antara lain: a. laporan Daftar Barang Pengguna bulanan; b. laporan Daftar Barang Pengguna semesteran; c. laporan Daftar Barang Pengguna tahunan; d. laporan Daftar Barang Pengelola bulanan; e. laporan Daftar Barang Pengelola semesteran; f. laporan Daftar Barang Pengelola tahunan; g. laporan Daftar Barang milik daerah semesteran; dan h. laporan Daftar Barang milik daerah tahunan.

Pengelola Barang dalam melakukan penelaahan dibantu Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola. Pejabat Penatausahaan Barang merupakan anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Hasil penelaahan merupakan dasar penyusunan RKBMD. RKBMD yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang digunakan oleh Pengguna Barang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

RKBMD pemeliharaan barang milik daerah tidak dapat diusulkan oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang terhadap: a. BMD yang berada dalam kondisi rusak berat; b. BMD yang sedang dalam status penggunaan sementara. RKBMD pemeliharaan BMD diusulkan oleh Pengguna Barang yang menggunakan sementara BMD; c. BMD yang sedang dalam status untuk dioperasikan oleh pihak lain; dan/atau d. BMD yang sedang menjadi objek pemanfaatan. RKBMD pemeliharaan BMD tidak termasuk pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai dengan jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan.(*)

(Bersambung)

%d blogger menyukai ini: