Serial: Catatan Pojok

ORGANISASI DAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 3)

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

montblanc-pen-01Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Milik Daerah.

Pengguna Barang selaku Kepala SKPD dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang bukan merupakan Kuasa Pengguna Barang. Kuasa Pengguna Barang tidak dapat dirangkap oleh Pejabat Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang. Demikian pula sebaliknya. Pejabat Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang tidak dapat dirangkap oleh Kuasa Pengguna Barang.

Jabatan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebelumnya di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah tidak dikenal atau tidak diatur. Jabatan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang nanti diatur dan dikenal di dalam pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang. Siapa itu Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang? Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah tidak mengatur dan menjelaskannya. Jabatan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebaiknya dijabat oleh pejabat struktural pada SKPD yang paling dekat dengan fungsi sekretariat. Bisa Sekretaris SKPD atau pejabat struktural lainnya pada Sekretariat SKPD. Yang pasti, jika pengguna barang melimpahkan kewenangan dan tanggung jawabnya kepada Sekretaris SKPD selaku Kuasa Pengguna Barang, maka Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dapat dijabat oleh pejabat struktural lainnya pada Sekretariat SKPD yang di bawahi oleh Sekretaris SKPD.

Sebaliknya, jika pengguna barang melimpahkan kewenangan dan tanggung jawabnya kepada pejabat struktural pada Sekretariat selaku Kuasa Pengguna barang di bawah Sekretaris SKPD, maka Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dapat dijabat oleh pejabat struktural yang setingkat dengan Kuasa Pengguna Barang yang ditetapkan, dan dalam hal ini Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang tidak dapat dijabat oleh Sekretaris SKPD.

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota berdasarkan usul Pengguna Barang.

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab: a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang; b. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; c. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu; d. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; e. mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain; f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah; g. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu; h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan; i. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap semester dan setiap tahun; j. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.(*)

(Bersambung)