ORGANISASI DAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 3)

2 Komentar

Serial: Catatan Pojok

ORGANISASI DAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 3)

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

montblanc-pen-01Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Milik Daerah.

Pengguna Barang selaku Kepala SKPD dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang bukan merupakan Kuasa Pengguna Barang. Kuasa Pengguna Barang tidak dapat dirangkap oleh Pejabat Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang. Demikian pula sebaliknya. Pejabat Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang tidak dapat dirangkap oleh Kuasa Pengguna Barang.

Jabatan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebelumnya di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah tidak dikenal atau tidak diatur. Jabatan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang nanti diatur dan dikenal di dalam pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang. Siapa itu Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang? Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah tidak mengatur dan menjelaskannya. Jabatan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebaiknya dijabat oleh pejabat struktural pada SKPD yang paling dekat dengan fungsi sekretariat. Bisa Sekretaris SKPD atau pejabat struktural lainnya pada Sekretariat SKPD. Yang pasti, jika pengguna barang melimpahkan kewenangan dan tanggung jawabnya kepada Sekretaris SKPD selaku Kuasa Pengguna Barang, maka Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dapat dijabat oleh pejabat struktural lainnya pada Sekretariat SKPD yang di bawahi oleh Sekretaris SKPD.

Sebaliknya, jika pengguna barang melimpahkan kewenangan dan tanggung jawabnya kepada pejabat struktural pada Sekretariat selaku Kuasa Pengguna barang di bawah Sekretaris SKPD, maka Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dapat dijabat oleh pejabat struktural yang setingkat dengan Kuasa Pengguna Barang yang ditetapkan, dan dalam hal ini Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang tidak dapat dijabat oleh Sekretaris SKPD.

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota berdasarkan usul Pengguna Barang.

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab: a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang; b. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; c. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu; d. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; e. mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain; f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah; g. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu; h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan; i. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap semester dan setiap tahun; j. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.(*)

(Bersambung)

Iklan

ORGANISASI DAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 2)

Tinggalkan komentar

Serial : Catatan Pojok

ORGANISASI DAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 2)

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

pena parkerPejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah.

Pejabat Penatausahaan Barang, mempunyai wewenang dan tanggung jawab: a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang; b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang; c. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota; d. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah; e. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau DPRD; f. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah; g. melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; h. mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g; i. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; j. menyusun laporan barang milik daerah.

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. Kepala SKPD selaku Pengguna Barang. Pengguna Barang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.

Pengguna Barang, berwenang dan bertanggung jawab: a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya; b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya; e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang; h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah; i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah atau Kuasa Pengguna Barang. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atas usul Pengguna Barang. Penetapan kuasa pengguna barang berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

Pada prinsipnya Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang. Hal ini mengandung arti bahwa pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang tidaklah keseluruhan hanyalah sebagian. Pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang haruslah memenuhi persyaratan antara lain pertimbangan banyaknya jumlah barang yang dikelola, beban kerja yang tinggi, lokasi pengurusan barang yang luas dan jauhnya tempat barang milik daerah, kompetensi para pengelola yang terbatas, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.(*)

(Bersambung)

ORGANISASI DAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Tinggalkan komentar

Serial : Catatan Pojok

ORGANISASI DAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 1)

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

pena mont blancBarang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sedangkan pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Untuk mengelola barang milik daerah mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, hingga pengawasan dan pengendalian telah diatur di dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah tentang organisasi dan para pejabat yang akan mengelola barang milik daerah.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab: a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah; c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah; d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah; e. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD; f. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya; g. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; dan h. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur.

Pengelola Barang Milik Daerah.

Sekretaris daerah adalah pengelola barang milik daerah. Pengelola Barang Milik Daerah atau dapat disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

Sekretaris daerah selaku pengelola barang, berwenang dan bertanggung jawab: a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah; b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah; c. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota; d. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah; e. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Gubernur/Bupati/ Walikota atau DPRD; f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.

Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah.

Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD). Kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang. Pejabat Penatausahaan Barang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.

Dengan demikian, ketentuan ini telah menetapkan pejabat penatausahaan barang milik daerah harus dijabat oleh PPKD (pejabat pengelola keuangan daerah) sebagai jabatan fungsional pada SKPKD (satuan kerja pengelola keuangan daerah). Ketentuan ini berpengaruh pada organisasi pengelolaan asset harus menjadi bagian dari SKPD bidang keuangan daerah yang juga merupakan SKPKD. Adapun jabatan fungsional pada SKPKD yaitu PPKD, BUD dan Kuasa BUD.

Kewenangan melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah merupakan fungsi PPKD selaku BUD (bendahara umum daerah). Hal ini telah diatur di dalam pasal 9 ayat (2) huruf q UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 7 ayat (2) huruf r PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan pasal 7 ayat (2) huruf j Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana drubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.(*)

(Bersambung)

%d blogger menyukai ini: