Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

pengelolaan barang milik daerahAsal usul barang milik daerah? Barang milik daerah dapat berasal dari pembelian barang atas beban APBD atau perolehan atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Hal ini sesuai dengan pengertian dari barang milik daerah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 angka 2 PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 1 angka 2 PP Nomor 84 Tahun 2014 Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas dan Pasal 1 angka 16 Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, “barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”.

Selanjutnya, diuraikan bahwa barang milik daerah meliputi: (a). barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau (b). barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah harus dilengkapi dengan dokumen perolehan. Selain itu barang milik daerah bersifat berwujud maupun tidak berwujud.

Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi: (a). Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; (b). barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; (c). barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; (d). barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau (e). barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Khusus untuk barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis meliputi hibah/sumbangan atau yang sejenis dari negara/lembaga internasional dalam kerangka penanganan bencana atau sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak antara lain berasal dari: (a). kontrak karya; (b). kontrak bagi hasil; (c). kontrak kerjasama; (d). perjanjian dengan negara lain/lembaga internasional; dan (e). kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

Ketentuan lainnya, barang milik daerah dilarang digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah daerah. Demikian pula barang milik daerah tidak dapat disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Barang milik daerah tidak dapat disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ini, pasal 50 UU Nomor 1 Nomor 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah mengaturnya larangan penyitaan uang/barang milik Negara/daerah dan/atau yang dikuasai Negara/daerah. Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap: (a). uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga; (b). uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah; (c). barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga; (d). barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah; (e). barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai dimaksud adalah barang yang secara fisik dikuasai atau digunakan atau dimanfaatkan oleh pemerintah berdasarkan hubungan hukum yang dibuat antara pemerintah dan pihak ketiga.(*)

(Selesai)