Serial: Pejabat Undercover

YUSRAN LAPANANDA, SH.,MH
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

mesjidHari-hari terakhir ini kita bisa membaca dan menyaksikan pemberitaan PNS bolos usai lebaran. Secara serentak dan bersama-sama seperti “direkayasa” baik media cetak (koran nasional maupun koran lokal) maupun media elektronik (tv swasta nasional) memberitakan ketidakhadiran PNS pada hari pertama kerja usai lebaran. Hari pertama kerja di lingkungan pemerintah daerah usai lebaran umumnya ditandai dengan apel “perdana” kerja. Ketidakhadiran PNS pada hari pertama kerja usai lebaran disebabkan oleh PNS datang terlambat saat apel kerja dimulai, ada juga yang sakit, izin, cuti dan benar-benar bolos.

Ketidakhadiran PNS pada hari pertama kerja usai lebaran seperti terlambat apel kerja saat apel sudah dimulai, sakit, cuti dan izin, saya anggap sebagai sesuatu yang wajar. Kewajaran ini saya lakukan melalui pendekatan “manusiawi”. Mari kita telaah, seorang PNS yang telah melaksanakan ibadah puasa selama sebulan dalam siklus ramadhan, seperti pada siang hari menahan segala larangan yang dapat membatalkan puasa, menahan makan dan minum; kemudian pada malam harinya harus melaksanakan sholat tarawih dan witir serta amalan-amalan ibadah ramadhan lainnya. Tentunya hal ini membutuhkan ketahanan fisik dan psikis yang prima. Selanjutnya hanya dalam jangka waktu beberapa hari harus kembali menyesuaikan waktu istirahat, dengan kondisi waktu untuk bersilaturahim dengan sanak keluarga dan sahabat. Ditambah lagi dengan berbagai acara dan kegiatan yang dilaksanakan oleh institusi maupun oleh karena keinginan atasan.

Kondisi seperti ini tentunya membuat PNS “capek, kelelahan sampai-sampai bisa jatuh sakit”. “PNS juga manusia biasa”, ya….. PNS juga manusia biasa dengan kondisi seperti ini tak heran PNS sebagai manusia biasa pada saat apel kerja perdana usai lebaran ada yang jatuh sakit, terlambat bangun sehingga terlambat pada saat apel kerja dimulai. Saya yakin PNS yang terlambat pada saat apel kerja “mereka” tidak disengajakan. Tapi itulah karena “PNS juga manusia biasa”.

Di berbagai media cetak (koran nasional maupun koran lokal) kita bisa membaca maupun menyaksikan melalui media elektronik (tv swasta nasional), PNS banyak disudutkan, dicemooh sampai dengan dicaci maki hanya karena sakit dan terlambat apel keja perdana. Saya benar-benar dibuat sedih, menangis dan ingin melawan dan memberontak mengapa PNS yang sakit dan terlambat apel kerja perdana dieksploitasi secara vulgar. Sampai-sampai para pejabat dan kepala-kepala daerah mengeksploitasi ketidakhadran PNS karena sakit dan terlambat apel kerja perdana demi “pencitraan”. Sanksi, sanksi……. dan sanksi…………..menanti. Sampai-sampai ada pejabat dan kepala daerah yang dengan “pedenya” diambil suaranya dan gambarnya oleh media elektronik (televisi) setelah apel kerja untuk melakukan sidak ke ruangan-ruangan tempat PNS berkerja. Ya…….. memang di saat diambil gambar oleh media elektronik (televisi) hampir semua PNS tidak berada di ruangan, mereka masih berada di lapangan tempat apel kerja perdana, bersalaman/jabat tangan, silaturahim antar sesama mereka sampai dengan “cipika-cipiki”, mereka bersuka ria, bersuka cita merayakan kemenangan setelah melaksanakan ibadah puasa selama sebulan, yang hanya setahun sekali.

Subhannallah, para pejabat dan kepala daerah di saat diwawancarai oleh “wartawan” media cetak dan media elektronik, “apa tindakan anda (dibaca pejabat dan kepala daeah) terhadap PNS yang sakit, terlambat pada saat apel kerja, sakit, cuti dan bolos”, tanya wartawan. Dengan percaya diri, angkuhnya para pejabat dan kepala daerah menjawabnya secara bervariasi. Ada yang menjawab, “saya akan beri sanksi”, “saya akan potong TPP/TKDnya”, “saya akan potong gajinya sampai Rp. 500.000.”, sampai-sampai ada pejabat dan kepala daerah yang menjawab, “saya akan pecat”, tapi ada juga pejabat dan kepala daerah yang menjawab secara taktis dan cerdas. “ya kan ada aturan terhadap PNS Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS”, dan yang paling sadis adalah menjemur PNS diterik matahari bagi PNS yang terlambat pada saat apel kerja perdana. Sungguh biadab………

Geram (marah sekali), mendengar dan menyaksikan ekploitasi atas PNS. Betapa tidak, seorang PNS yang hanya sehari sakit, izin, cuti, bolos sehari, apalagi hanya karena terlambat beberapa detik/menit harus dipecat, dipotong gajinya, diberi sanksi tidak sesuai aturan. “So gila stau………………”, cetusku dihadapan anakku yang sama-sama menyaksikan berita di salah satu tv swasta nasional. “Iyo papa, so gila stau ini dorang…….”, sela sany anakku sepertinya dia mengamini pendapatku.

Untuk memberi sanksi kepada PNS tidak bisa dilakukan secara emosional atau demi pencitraan sesaat, apalagi parameternya hanya karena ketidakhadiran satu hari saja, disaat apel kerja perdana. PNS punya KUH PNS (Kitab Undang-Undang Hukum Pegawai Negeri Sipil). Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ini antara lain; disiplin PNS atas kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan; pelanggaran disiplin PNS adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik dilakukan dalam jam kerja maupun di luar kerja; serta hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar disiplin PNS.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, telah mengatur tingkat dan jenis hukuman disiplin. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari: (a). Hukuman disiplin ringan, terdiri dari: Teguran lisan; Teguran tertulis; dan Pernyataan tidak puas secara tertulis. (b). Hukuman disiplin sedang terdiri dari: Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; (c). hukuman disiplin berat terdiri dari: Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; Pembebasan dari jabatan; Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan Pemberhentian tidak dengan homat sebagai PNS.

Selanjutnya atas ketidakhadiran PNS dengan kategori bolos, maka pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 telah mengaturnya, “Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih”.

Dengan demikian, maka tidak terdapat hukuman disiplin untuk dipotong gajinya sebesar Rp. 500.000. jika tidak masuk kerja sehari, apalagi dipecat……….. Yang menjadi kewenangan kepala daerah, contohnya hanyalah pemotongan TPP/TKD untuk bolos sehari misalnya sebesar 5% dari nilai TPP/TKD dan terlambat 2,5% dari nilai TPP/TKD yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati), itupun yang dipotong hanya untuk sehari.

Sepertinya pejabat dan kepala daerah ingin melakukan pencitraan terhadap jebakan atas pertanyaan wartawan, juga dilatarbelakangi oleh ketidaktahuan mereka atas berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin PNS dan peraturan lainnya.

Terlepas dari kegalauan atas catatan saya ini, di beberapa pemerintah daerah tidak terdengar penerapan sanksi, tidak ada eksploitasi atas ketidakhadiran PNS pada apel kerja perdana usai lebaran, yang ada adalah silaturahim kepala daerah serta pejabat lainnya dengan seluruh PNS. Semuanya membaur dan menyatu dalam canda. Saling berjabat tangan dan saling memaafkan satu sama lainnya atas segala salah dan khilaf. Dan terdengar “Minal Aidin Wal Faizin, Mohon Maaf Lahir dan Bathin”.(*)

*)  Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil).