Serial : Pejabat Undercover

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH*
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

image_-_idul_fitri3Istilah open house di Negeri ini sudah tak asing lagi bagi masyarakat apalagi bagi ASN (aparatur sipil negera). Entah sejak kapan istilah ini mulai dipakai, belum satupun ruang publik yang mencatat dan mempublikasikannya. Yang pasti open house diklaim oleh para pejabat/penguasa, masyarakat dan ASN sebagai ajang bersilaturahmi (mengikat tali persahabatan/persaudaraan; vide Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan Nasional) dengan warganya, koleganya, keluarganya hingga staf pejabat saat lebaran.

Terjemahan atas istilah open house pun secara kelembagaan belum ada publikasi secara resmi. Yang ada saat ini, istilah open house diterjemahkan oleh perorangan sesuai kompetensi, kemampuan dan semau gue. Open house, diartikan sebagai rumah terbuka, buka pintu rumah, atau diartikan pemilik rumah membuka rumahnya, membolehkan semua orang bertamu mengunjungi rumahnya saat lebaran. Contohnya, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada hari, tanggal dan dari jam sekian hingga jam sekian menggelar acara open house. Hal ini memberi arti Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah membolehkan rakyatnya berkunjung/bertamu kerumahnya bersilaturahmi, yang isi acaranya seputar jamuan makan/tatap muka/bincang dan lain-lain dalam konteks untuk “maaf memaafkan?”.

Namun, open house oleh sebagian orang dipahami selain sebagai ajang bersilaturahim saat lebaran, tapi juga menjadi ajang pencitraan, eksistensi, kampanye, setidaknya memperkokoh komunikasi politik koleganya, dan lain-lain. Sebagian orang pun memahami bahwa open house hanya identik dengan jamuan makan. Pun sebagaian orang tahu open house yang digelar oleh pejabat setingkat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pembiayaan pun bersumber dari DPA-APBD.

Bagaimana dengan open house yang digelar oleh level pimpinan SKPD? Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi mengeluarkan kebijakan yang dilansir oleh JPNN.Com, “Open House Rampas Hak Libur PNS”. Menpan-RB mengimbau para kepala dinas maupun pejabat lain di SKPD (satuan kerja perangkat daerah) tidak perlu menggelar open house di hari lebaran. Dikatakan, yang menggelar open house cukup kepala daerah dan wakil kepala daerah. “Tidak usah gelar open house biar PNS-nya bisa menikmati masa liburannya bersama keluarga di kampung. Kalau kadis bikin open house pasti bawahannya juga sibuk dan mengabaikan keluarganya,” ujar Menteri Yuddy di kantornya.

Untuk tingkat daerah, menurut Yuddy, yang bikin open house cukup gubernur/wagub/bupati/wabup/walikota/wakil wako. Sedangkan di tingkat pusat, para dirjen tidak usah menggelar open house, cukup menteri saja. “Kalau di Kemen PAN-RB, saya tidak menggelar open house. Arahnya nanti di tingkat nasional yang menggelar open house cukup presiden dan wakil presiden. Jadi menteri-menteri datang silaturahmi setelah itu bisa kumpul keluarga lagi,” terangnya. Cara ini menurut Yuddy, bisa menghemat waktu dan anggaran. Selain itu tidak merampas hak libur PNS.

Memang, open house di daerah-daerah bukan saja digelar oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Darah, pimpinan SKPD pun turut larut dan ikut-ikutan menggelar open house. Open house pimpinan SKPD tidak diketahui secara jelas siapa yang memulai dan siapa yang akan mengakhirinya, yang pasti open house yang terpusat dengan ruang dan waktu yang digelar oleh pimpinan SKPD sudah menjadi “tradisi yang menyakitkan” bagi sebagian PNS yang ingin bebas berlebaran/bersilaturahmi.

Sebagian PNS yang berhasrat dengan open house yang terpusat dengan ruang dan waktu yang digelar oleh pimpinan SKPD tentunya punya alasan dan pertimbangan. Open house terpusat, adalah bagian dari cara untuk mengisi hari libur. Open house terpusat, mengefektifkan waktu bagi staf dalam satu ruang dengan harapan seluruh staf akan dipertemukan oleh pimpinan SKPD dalam waktu dan ruang yang sama sehingga sesama staf tak perlu lagi saling kunjung mengunjungi/bersilaturahmi sesama mereka. Sepertinya, alasan ini sudah terkompilasi dalam hasrat atasan. Pimpinan SKPD yang mengatur bawahannya untuk bertemu dan kemudian tak perlu lagi sesama bawahan saling mengunjungi, menunjukkan besarnya cengkraman atasan kepada bawahan yang menjurus pada otoriternya atasan kepada bawahan.

Sebagian PNS yang tak setuju dengan open house terpusat yang digelar oleh pimpinan SKPD, lebih pada waktu dan hak libur mereka dirampas. Kebebasan mereka pun untuk bersilaturahmi bersama keluarga terkooptasi oleh jadwal dan waktu yang telah ditentukan oleh pimpinan SKPD. PNS mudik pun dirampas hak mudiknya untuk berlibur mengunjungi keluarga dekatnya (orang tua dan sanak saudara) yang sudah dijadwalkan sebelumnya dan harus berhadapan dengan tentative open house pejabat. PNS harus menyesuaikan hak liburnya dengan otoriternya jadwal open house pimpinan.

Sepertinya sebagian PNS turut mengiyakan jika open house yang digelar pimpinan SKPD dilakukan tidak terpusat oleh waktu dan ruang. PNS akan bebas memilih waktu, hari, tanggal dan jam mereka berkunjung kerumah pimpinan SKPD untuk bersilatturahmi dalam bingkai saling maaf memaafkan. Dengan open house tidak terpusat, hak libur dan hak mudik serta kebebasan mereka untuk bersilaturahmi tetap menjadi milik mereka. Open house tidak terpusat, bagi PNS hanya membutuhkan waktu singkat kurang lebih 5-15 menit karena tidak terkooptasi dengan susunan acara dan pencarian eksistensi pejabat.

Open house terpusat, lebih terkooptasi dengan susunan acara dan eksistensi pejabat. Mulai dari jabatan tangan PNS dengan pimpinan SKPD bersama Ketua Dharma Wanita (jika ada) disertai dengan cipika-cipiki, waktu menunggu lengkapnya kehadiran PNS, pagelaran susunan acara yang diawali dengan eksistensi pejabat berupa sambutan bisa saja diawali dengan doa, lomba vokalia antar staf, jamuan makan, dan pun diakhiri dengan jabatan tangan dan lain-lain. Waktu yang dibutuhkan oleh PNS pun sangat panjang, sepanjang menggerutunya pikiran dan bathin PNS dalam penantian kapan usainya gelaran open house. Sehingga dipastikan kehadiran PNS dalam gelaran open house pimpinan SKPD hanyalah keterpaksaan dengan ornamen ketidakikhlasan. Diperkirakan waktu gelaran open house pejabat yang merampas hak libur dan hak mudik PNS kurang lebih 2-3 jam belum termasuk waktu persiapan dan perjalanan pergi-pulang.

Selain itu, gelaran open house terpusat sangat membebani pikiran dan rasa takut bagi PNS jika tak datang dan jika tak menghadiri open house pejabat. Mengapa tidak, open house terpusat menjadi ajang bagi pimpinan SKPD mengukur loyalitas bawahan kepada atasan. Open house terpusat menjadi alat absensi bagi atasan terhadap kehadiran bawahannya. Ketidakhadiran PNS pada gelaran open house pimpinan SKPD membuat alam pikiran sang pemilik gelaran open house tak nyaman. Waktu pimpinan SKPD selama open house digelar pun tersita dengan mengabsensi bawahan yang hadir dan yang tidak hadir. Pun nan jauh disana PNS yang tak hadir, bathin PNS pun tak nyaman memikirkan sanksi bathin yang akan diberikan atasan. Ketidakhadiran bawahan, akhirnya meninggalkan bekas luka mendalam dan dendam bagi pimpinan SKPD, dan ujung-ujungnya menjadi bahan evaluasi saat apel/masuk kerja. Sehingga suasana dan hubungan atasan dan bawahan yang tak hadir pun bisa tak harmonis lagi dan akhirnya renggang. Padahal esensinya, gelaran open house terpusat dan tidak terpusat seputar bersilaturahim, saling maaf memaafkan dengan lafal mohon maaf lahir batin dan minal aidin wal-faizin.

Tentunya kebijakan Menpan-RB lewat himbauan, pimpinan SKPD tidak perlu menggelar open house disambut baik oleh sebagian PNS dan pimpinan SKPD, namun sebagian PNS dan pimpinan SKPD yang benar-benar berhasrat/bernafsu dan punya birahi yang super tinggi menggelar open house, mengabaikan himbauan ini. Mereka ingin tetap menunjukkan eksistensi, pencitraan dan otoriternya mereka untuk menyiksa, mengebiri dan merampas hak libur PNS, hak mudik PNS, kebebasan PNS dalam berlebaran/bersilaturahmi.

Uraian ini lebih pada pendekatan penghematan waktu. Bagaimana dengan pendekatan penghematan anggaran atas pelaksanaan open house? Hanya pimpinan SKPD dan bendahara penerimaan/pengeluaran yang tahu segalanya……..???!!!.(*)

*)  Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil).