Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

pengaturan uang desa 1

Tepatnya pada tangggal 24 Juli 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan perubahan dan pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa adalah ketentuan pasal 212 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, “(6) Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.” Pernyataan penyesuaian mengenai pengelolaan keuangan desa khususnya Lampiran Model Buku Administrasi Keuangan Desa diatur di dalam pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, “Dengan berlakunya peraturan ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa khususnya lampiran pada Model Buku Adminsitrasi Keuangan Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa harus menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.”

Pada tanggal 15 Januari 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan dan diundangkan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka berdasarkan pasal 121 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada tanggal 3 Juni 2014, dengan diundangkannya lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ini, maka sebagaimana amanat pasal 158 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, “Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

Dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka berdasarkan pasal 106 telah dinyatakan bahwa, “Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Desa diatur dalam Peraturan Menteri.” Berdasarkan ketentuan pasal 106 ini lahirlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada tanggal 31 Desember 2014 setelah ditetapkan dan diundangkan. Sekaligus menyatakan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini diatur di dalam pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, “Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

Dengan demikian dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka peraturan pelaksanaan mengenai desa berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pedoman pengelolan keuangan desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.(*)