Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

Uang 100 ribu indonesia

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebagai amanah pasal 216 ayat (1), “Pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.” Dari ketentuan ini lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang disahkan dan diundangkan pada 30 Desember 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. Hal ini sebagaimana yang diatur di dalam pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, “Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

Selain itu, sebagaimana amanah pasal 212 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, “(6) Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.” Hal ini sejalan dengan amanah pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, “Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.”

Selanjutnya berdasarkan pasal 106 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, “(2) Menteri mengatur mengenai Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Administrasi Desa, Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintahan Desa, Asosiasi/Paguyuban/Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa serta tanah kas desa.”

Berdasarkan pasal 106 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pada tanggal 10 Oktober 2006 lahirlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Admnistrasi Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Admnistrasi Desa merupakan pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2002 tentang Pedoman Admnistrasi Desa, hal berdasarkan ketentuan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Admnistrasi Desa, “Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2002 tentang Pedoman Administrasi Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa, yang di dalamnya telah mengatur Buku Administrasi Keuangan Desa yang terdiri dari: a. Buku Anggaran Penerimaan; b. Buku Anggaran Pengeluaran Rutin; c. Buku Anggaran Pengeluaran Pembangunan; d. Buku Kas Umum; e. Buku Kas Pembantu Penerimaan; f. Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin; dan g. Buku Kas Pembantu Pengeluaran Pembangunan.

Tepatnya pada tanggal 24 Juli 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan perubahan dan pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa adalah ketentuan pasal 212 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, “(6) Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.” Pernyataan penyesuaian mengenai pengelolaan keuangan desa khususnya lampiran model buku administrasi keuangan desa diatur di dalam pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, “Dengan berlakunya peraturan ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa khususnya lampiran pada Model Buku Adminsitrasi Keuangan Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa harus menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.”

(Bersambung)