Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

Dana-Desa-Mengendap-di-Kas-Daerah

Dalam sejarah pengaturan mengenai pengelolaan keuangan desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang pengelolaan keuangan Desa khusus sejak masa reformasi, yang ditandai dengan ditetapkannya dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 7 Mei 1999 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Hal ini telah diatur di dalam pasal Bab XVI Ketentuan Penutup pasal 131, “Pada saat berlakunya undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi: a. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153).

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebagai amanah pasal 111 ayat (1), “Pengaturan lebih lanjut mengenai Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten, sesuai dengan pedoman umum yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan undang-undang ini.” Dari ketentuan ini lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, yang diundangkan pada 30 November 2001.

Berkenaan dengan pengaturan keuangan desa kaitannya dengan sumber pendapatan desa, pasal 60 Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa telah mengaturnya harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten, “Pengaturan lebih lanjut mengenai Sumber Pendapatan Desa, ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten.” Sedangkan untuk penetapan pedoman penyusunan APBDesa, pasal 61 ayat (1) Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa telah mengaturnya harus ditetapkan dengan Peraturan Bupati, “(1) Bupati menetapkan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.”

Dan untuk administrasi keuangan desa Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2002 tentang Pedoman Admnistrasi Desa, yang di dalamnya telah mengatur Buku Administrasi Keuangan Desa yang terdiri dari: a. Model C.l. a : Buku Anggaran Penerimaan; b. Model C.l. b : Buku Anggaran Pengeluaran Rutin; c. Model C.1. c : Buku Anggaran Pengeluaran Pembangunan; d. Model C.2 : Buku Kas Umum; e. Model C.3. a : Buku Kas Pembantu Penerimaan; dan f. Model C.3. b : Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin.

Pada tanggal 15 Oktober 2004, dengan disahkannya dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak berlaku lagi. Hal ini berdasarkan pasal 239 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, “Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku.”

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebagai amanah pasal 216 ayat (1), “Pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.” Dari ketentuan ini lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang disahkan dan diundangkan pada 30 Desember 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. Hal ini sebagaimana yang diatur di dalam pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, “Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

(Bersambung)