Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

pengadaan 2

Catatan ini merupakan lanjutan dan bagian akhir dari “Pengadaan Barang/Jasa di Desa”, yang terakhir membahas mengenai pengadaan barang/jasa di desa melalui penyedia barang/jasa, berikut ini lanjutannya.

3). Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah): a). TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa; b). Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga; c). TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran; d). Apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan: dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) secara bersamaan; dipenuhi oleh salah satu Penyedia Barang/Jasa, maka TPK tetap melanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut; tidak dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan; e). Apabila spesifikasi teknis, maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan; f). Negosiasi (tawar-menawar) dilakukan untuk memperoleh harga yang lebih murah; g). Hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara Ketua TPK dan Penyedia barang/Jasa yang berisi sekurang-kurangnya: Tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian; Para pihak; Ruang lingkup pekerjaan; Nilai pekerjaan; Hak dan kewajiban para pihak; Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; Ketentuan keadaan kahar; dan Sanksi.

Nilai Pengadaan Barang/Jasa oleh penyedia barang/jasa dapat ditetapkan berbeda oleh Bupati/Walikota sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing dan dalam batas kewajaran.

C. Perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan oleh Penyedia Barang Jasa.

Apabila diperlukan, TPK dapat memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan yang meliputi: 1). Menambah atau mengurangi volume pekerjaan; 2). Mengurangi jenis pekerjaan; 3). Mengubah spesifikasi teknis; dan/atau 4). Melaksanakan pekerjaan tambah.

Untuk perubahan ruang lingkup pekerjaan mengubah spesifikasi teknis; dan/atau melaksanakan pekerjaan tambah, Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis kepada TPK.

TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah. Untuk nilai Pengadaan Barang/Jasa di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dilakukan adendum surat perjanjian yang memuat perubahan ruang lingkup dan total nilai pekerjaan yang disepakati.

D. Pengawasan, Pembayaran, Pelaporan dan Serah Terima.

Pengawasan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Desa diawasi oleh Bupati/Walikota dan masyarakat setempat, dan Pengawasan oleh Bupati/Walikota dapat didelegasikan kepada Camat.

Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa dilakukan melalui ketentuan sebagai berikut: 1). Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan 2). Bukti-bukti harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti.

Pelaporan dan Serah Terima atas kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaporkan oleh TPK kepada Kepala Desa. Setelah pelaksanaan pengadaan barang/jasa selain 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), TPK menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

(Selesai)