Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

barang jasa desa 2

A. Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Pengaturan mengenai pengadaan barang/jasa di desa, diatur di dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015.

1. Landasan Pembentukan Peraturan Bupati/Walikota.

Landasan dibentuknya Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, sebagaimana diubah dengan Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015 adalah untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga hasil Pengadaan Barang/Jasa dapat bermanfaat untuk memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan memenuhi kebutuhan Masyarakat. Tata kelola pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) perlu ditingkatkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong-royong, dan akuntabel serta disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Selain itu maksud diberlakukannya Peraturan Kepala LKPP ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun tata cara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang dibiayai dengan dana APBDesa. Sedangkan tujuan diberlakukannya Peraturan Kepala LKPP ini adalah agar pengadaan barang/jasa di Desa dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa di desa.

Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, sebagaimana diubah dengan Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015 hanyalah pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam membentuk Peraturan Bupati/Walikota tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Yang berarti bahwa landasan hukum untuk pengadaan barang/jasa di Desa adalah Peraturan Bupati/Walikota tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Dalam pembentukan Peraturan Bupati/Walikota tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota harus tetap berpedoman pada Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, sebagaimana diubah dengan Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015, dan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Kondisi sosial budaya masyarakat setempat, lebih pada prinsip pengadaan Barang/Jasa di Desa yang lebih dilakukan secara swakelola dengan penggunaan material/bahan memaksimalkan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat. Namun jika kondisi social masyarakat setempat tidak memungkinkan dilaksanakan secara swakelola baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.

Setelah terbentuknya Peraturan Bupati/Walikota tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, maka Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk Peraturan Bupati/Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, yang tentunya dengan materi teknis dalam pelaksanaannya.

2. Materi Muatan Peraturan Bupati/Walikota.

Pembentukan Peraturan Bupati/Walikota tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa harus memuat ketentuan: a. Pengadaan Barang/Jasa yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati/Walikota tetap sah; b. Pengadaan Barang/Jasa yang sedang dilaksanakan pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati/Walikota tetap dapat dilanjutkan dengan mengikuti Peraturan Perundang-undangan, atau praktik yang berlaku di desa.

Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, sebagaimana diubah dengan Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015 sudah memberi batasan bahwa pengadaan Barang/Jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, tidak termasuk dalam ruang lingkup Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.

3. Masa Transisi Pembentukan Peraturan Bupati/Walikota.

Dalam masa transisi selama pemberlakuan Peraturan Bupati/Walikota tentang tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Bupati/Walikota dapat membentuk tim asistensi desa. Tim asistensi desa terdiri dari: a. Unit Layanan Pengadaan; b. Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan c. Unsur lain terkait di Pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun tugas dan fungsi tim asistensi desa meliputi: a. Meningkatkan kapasitas SDM; dan b. Melakukan pendampingan Pengadaan Barang/Jasa.

Bagi Bupati/Walikota yang belum menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa, pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa di Desa pembiayaannya bersumber dari APBDesa berpedoman pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, atau praktik yang berlaku di Desa sepenjang tidak bertentangan dengan tata nilai pengadaan.

(Bersambung)