Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

uang-rupiah

Catatan ini merupakan lanjutan dari “Pengelolaan Dana Desa”, yang terakhir membahas mengenai penyaluran dan penggunaan dana desa, berikut ini lanjutannya yang akan membahas pelaporan, Pemantauan, Evaluasi dan Sanksi Dana Desa.

E. Pelaporan, Pemantauan, Evaluasi, dan Sanksi.

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota setiap semester.Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan dengan ketentuan: a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan menteri yang menangani Desa, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait, dan gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya. Penyampaian laporan konsolidasi dilakukan setiap tahun.

Dalam hal kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan, bupati/walikota dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa. Dalam hal bupati/walikota tidak atau terlambat menyampaikan laporan, Menteri dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa. Pemantauan dilakukan terhadap: a. penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa; b. penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa; c. penyampaian laporan realisasi; dan d. SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalahselisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran) Dana Desa.

Evaluasi dilakukan terhadap: a. penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota; dan b. realisasi penggunaan Dana Desa. Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Dana Desa.

Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya, bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan. Sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa. Dalam hal pada tahun anggaran berjalan masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan. Sanksi dimaksud berupa pemotongan Dana Desa tahun anggaran berikutnya sebesar SiLPA Dana Desa tahun berjalan. Pemotongan penyaluran Dana Desa menjadi dasar Menteri melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa untuk kabupaten/kota tahun anggaran berikutnya.

Contoh pengenaan sanksi administrasi dalam ketentuan ini sebagai berikut: Pada Tahun Anggaran 2015, Desa A mendapat Dana Desa sebesar Rp100.000.000,00. Pada akhir Tahun Anggaran 2015 terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30%, yakni Rp35.000.000,00. Pada Tahun Anggaran 2016, Desa A mendapat Dana Desa sebesar Rp150.000.000,00. Penyaluran Dana Desa tahap I Tahun Anggaran 2016 yang seharusnya sebesar Rp60.000.000,00 (40% x Rp150.000.000,00), pembayarannya ditunda sebesar SiLPA Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp35.000.000,00. Sehingga Dana Desa yang disalurkan pada tahap I hanya sebesar Rp25.000.000,00 atau (Rp60.000.000,00 – Rp35.000.000,00).

Pada penyaluran tahap II, akan disalurkan sebesar 40% ditambah dengan Dana Desa yang ditunda penyalurannya pada tahap I, sehingga totalnya Rp95.000.000,00 atau (Rp60.000.000,00 + Rp35.000.000,00). Penyaluran tahap III tetap sebesar Rp30.000.000,00 atau (20% x Rp150.000.000,00). Apabila pada akhir Tahun Anggaran 2016 masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% dari Dana Desa yang diterima Tahun 2016, maka untuk Tahun Anggaran 2017 bupati/walikota akan memotong penyaluran Dana Desa untuk Desa A sebesar SiLPA Tahun Anggaran 2016. Pemotongan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dilaporkan kepada Menteri sebagai dasar Menteri untuk melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa kabupaten/kota yang bersangkutan pada Tahun Anggaran 2018.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas, Pemerintah dan kabupaten/kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Desa dalam hal laporan penggunaan Dana Desa tidak/terlambat disampaikan. Di samping itu, Pemerintah dan kabupaten/kota juga dapat memberikan sanksi berupa pengurangan Dana Desa apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan, atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

(Selesai)