Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

lembaran uang

Pengaturan mengenai penatausahaan keuangan desa, diatur di dalam pasal 35 dan pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Guna mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yaitu asas transparan dan asas akuntabel, maka penatausahaan keuangan desa wajib dilaksanakan. Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa ditunjuk oleh kepala desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang berasal dari unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan, yang bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Penerimaan desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk APBDesa melalui rekening kas desa, sedangkan pengeluaran desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening desa. Penetapan bendahara desa oleh kepala desa dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran yakni mulai 1 Januari.

Selain itu, bendahara desa dalam menatausahakan keuangan desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, yang berarti bendahara desa dalam melaksanakan tugasnya wajib menciptakan suatu sistem pencatatan yang menghasilkan penatausahaan yang benar, lengkap, akurat, dan tepat waktu.

Penatausahaan keuangan desa terdiri dari penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran dengan menggunakan:

a. Buku Kas Umum.

Buku kas umum merupakan sumber dokumen transaksi. Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai kegiatan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan.

b. Buku Kas Pembantu Pajak.

Buku kas pembantu pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, berkenaan dengan penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak atau digunakan untuk mencatat setiap kas hasil pemotongan pajak dan penyetoran kas tersebut ke kas Negara.

c. Buku Bank.

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, berkenaan dengan penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank atau digunakan untuk mencatat mutasi penyetoran ke rekening kas desa dan penarikan dari rekening kas desa pada bank.

Penatausahaan keuangan desa lebih pada penerimaan kas dan pengeluaran kas. Penerimaan kas oleh pemerintah desa sesuai struktur APBDesa berasal dari pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADesa); b. pendapatan transfer; dan c. pendapatan lain-lain ataupun yang bersumber dari pendapatan pembiayaan. Sedangkan untuk pengeluaran kas oleh pemerintah desa sesuai struktur APBDesa dapat berupa belanja pada penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, belanja tak terduga ataupun yang bersumber dari pengeluaran pembiayaan.

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan pertanggungjawaban dimaksud dapat dalam bentuk yang berasal dari buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank atau dalam bentuk laporan pertanggungjawaban lainnya.

Adapun siklus penatausahaan keuangan desa yang dilaksanakan oleh bendahara desa adalah sebagai berikut: a. Penetapan peraturan desa tentang ABPDesa; b. Berdasarkan APBDesa terjadi transaksi keuangan desa berupa penerimaan kas yang berasal dari pendapatan desa dan pengeluaran kas berupa belanja untuk melaksanakan operasional kegiatan desa dan program-program desa; c. Berdasarkan bukti-bukti transaksi keuangan baik kas masuk maupun kas keluar dengan bukti yang sah, bendahara desa mencatatnya ke dalam buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank; d. Bendahara desa melakukan penutupan pada setiap bulannya atas buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank, sebagai laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa.

(Selesai)