Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

lembaran uang desa 1

Catatan saya kali ini masih merupakan lanjutan dari “Struktur APBDesa”, yang terakhir membahas mengenai jenis belanja pegawai, berikut ini lanjutannya yang akan membahas belanja desa dan pembiayaan desa.

Bupati/walikota menetapkan besaran penghasilan tetap: a. kepala Desa; b. sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan c. perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan. Besaran dan persentase penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa diatur dan ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

Selain menerima penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah. Tunjangan bersumber dari APB Desa dan besarannya ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Penerimaan lain yang sah dapat bersumber dari APB Desa dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa antara lain: a. alat tulis kantor; b. benda pos; c. bahan/material; d. pemeliharaan; e. cetak/penggandaan; f. sewa kantor desa; g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor; h. makanan dan minuman rapat; i. pakaian dinas dan atributnya; j. perjalanan dinas; k. upah kerja; l. honorarium narasumber/ahli; m. operasional Pemerintah Desa; n. operasional BPD; o. insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga. Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan,ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.; dan p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Jenis belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian/pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Klasifikasi belanja berikut adalah belanja tak terduga. Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya. Keadaan darurat dan/atau KLB merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak. Keadaan darurat yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana. Keadaan luar biasa karena KLB/wabah. Keadaan darurat dan luar biasa ditetapkan dengan Keputusan Bupati/walikota. Kegiatan dalam keadaan darurat dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

3. Pembiayaan Desa.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok: a. penerimaan pembiayaan; dan b. pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup: a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya; b. Pencairan Dana Cadangan; dan c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. SiLPA antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja; b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari: a. Pembentukan Dana Cadangan; dan b. Penyertaan Modal Desa. Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa.

Peraturan desa paling sedikit memuat: a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan; d. sumber dana cadangan; dan e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

(Selesai)