Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

100 rupiah kita

Sehingga dengan demikian, dipahami bahwa organisasi pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang diatur di dalam pasal 3 sampai dengan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdiri dari: (1). Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dijabat oleh kepala desa; dan (2). PTPKD/perangkat desa yang terdiri dari: (a). Koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa, dijabat oleh Sekretaris Desa; (b). Pelaksana kegiatan, dijabat oleh Kepala Seksi (bidang keuangan); (c). Bendahara, dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.

Kepala Desa

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan: a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; b. menetapkan PTPKD; c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan e.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

PTPKD

PTPKD atau Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. PTPKD berasal dari unsur perangkat desa,terdiri yang terdiri dari: a. Sekretaris Desa, selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa; b. Kepala Seksi; dan c. Bendahara, PTPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Sekretaris Desa

Sekretaris Desa, selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas: a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa; b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa; c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa; d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Kepala Seksi

Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Kepala Seksi mempunyai tugas: a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa; c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan; d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Bendahara

Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa. Bendahara di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan. Bendahara mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Bendahara selain mempunyai tugas, bendahara desa juga sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Selesai)

Iklan