Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

peci gorontalo

Pengaturan kekuasaan dan organisasi pengelolaan keuangan desa diatur di dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, dan pasal 3 sampai dengan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

A. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Setelah membaca dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa khususnya yang berkenaan dengan kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang sudah saya paparkan di atas, secara umum dapat saya garis bawahi, dalam mengelola keuangan desa terdapat kekuasaan (wewenang/tugas) pengelolaan keuangan desa yaitu kekuasaan otorisasi dan kekuasaan ordonansi.

Kekuasaan otorisasi adalah kekuasaan (wewenng) untuk mengambil tindakan yang berakibat penerimaan menjadi pendapatan desa atau kekuasaan (wewenang/tugas) untuk mengambil tindakan yang berakibat pengeluaran yang menjadi beban anggaran belanja desa. Kekuasaan otorisasi penerimaan dalam bentuk kekuasaan (wewenang) memungut pendapatan asli desa dan pendapatan lain-lain. Kekuasaan otorisasi belanja desa diwujudkan dalam bentuk APBDesa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa, penerbitan SPP (surat permintaan pembayaran) atau bentuk-bentuk lain yang disamakan dengan itu.

Kekuasaan ordonansi adalah kekuasaan (wewenang/tugas) menguji tagihan-tagihan desa kepada pihak ketiga, dan menguji tagihan-tagihan kepada desa. Kekuasaan ordonansi pendapatan diwujudkan dalam bentuk menguji tagihan-tagihan desa kepada pihak ketiga dan memerintahkan pemungutan/penagihannya yang dilakukan dengan menerbitkan surat-surat yang berkesesuaian. Kekuasaan otorisasi belanja desa diwujudkan dalam bentuk menguji tagihan-tagihan kepada desa dengan menerbitkan penerbitan SPP (surat permintaan pembayaran) atau bentuk-bentuk lain yang disamakan dengan itu.

Selain itu, terdapat kekuasaan kebendaharaan. Pada hakikatnya kekuasaan kebendaharaan hanya merupakan kewajiban dan tugas, dan bukan wewenang. Kekuasaan kebendaharaan berhubungan dengan kewajiban dan tugas bendahara. Bendahara mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Dan bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, “Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa”. Sedangkan berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, “Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan”.

Berdasarkan ketentuan di atas, kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang/dimiliki oleh kepala desa. Sehingga dengan demikian, pada hakikatnya kepala desa adalah pemegang/pemilik kekuasaan (wewenang) otorisasi, kekuasaan (wewenang/tugas) ordonansi, kekuasaan kebendaharaan (tugas).

B. Organisasi Pengelolaan Keuangan Desa.

Pemegang/pemilik kekuasaan pengelolaan desa adalah kepala desa. Kepala desa dalam melaksanakan kekuasaannya (kekuasaan/wewenang otorisasi, kekuasaan (wewenang/tugas) ordonansi, kekuasaan kebendaharaan (tugas)), kepala desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa. Hal ini sebagaimana diatur di dalam pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 93 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, “Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa”.

Lain hanya dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, “Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD”. PTKPD (pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa) adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Saya memahami bahwa frasa Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD lebih pada organisasi pengelolaan keuangan desa.

Sehingga dengan demikian, dipahami bahwa organisasi pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang diatur di dalam pasal 3 sampai dengan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdiri dari: (1). Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dijabat oleh kepala desa; dan (2). PTPKD/perangkat desa yang terdiri dari: (a). Koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa, dijabat oleh Sekretaris Desa; (b). Pelaksana kegiatan, dijabat oleh Kepala Seksi (bidang keuangan); (c). Bendahara, dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.

(Bersambung)