Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

koin desa kita

Sebelumnya telah dijelaskan, antara keuangan Negara/daerah dengan keuangan desa terpisah pengaturannya. Keuangan Negara/daerah secara bersama-sama diatur di dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sedangkan keuangan desa diatur terpisah dan diatur tersendiri dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pedoman pengelolaan keuangan daerah, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dijabarkan ke dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Sedangkan pedoman pengelolaan keuangan desa, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijabarkan ke dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015, dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Demikian pula terhadap ruang lingkup pengaturan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan keuangan desa antara satu sama lainnya terjadi perbedaan. Ruang lingkup pengaturan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang diatur di dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, terdiri dari 18 Bab dan 336 pasal, meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.

Sedangkan ruang lingkup pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, terdiri dari 6 Bab dan 46 pasal, meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan desa, asas pengelolaan keuangan desa, struktur APBDesa, pengelolaan keuangan desa (perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban), pembinaan dan pengawasan.

Oleh karenanya, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yang menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota dalam membentuk peraturan kepala daerah dirumuskan dan dibentuk dengan struktur sederhana dan mudah dipahami, dan tidak sesulit memahami pengelolaan keuangan daerah. Sangatlah keliru jika dalam penerapan pengelolaan keuangan desa masih dengan sengaja atau tidak sengaja kita mengait-aitkan antara pengelolaan keuangan Negara/daerah dengan pengelolaan keuangan desa.

Jika kita benar-benar mencermati struktur PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015, khususnya Bab VI Keuangan dan Kekayaan Desa, maka kita akan menemui 2 (dua) substansi yang diatur di dalam Bab VI ini yaitu tentang keuangan desa dan kekayaan desa. Sedangkan untuk pengaturan keuangan desa 2 (dua) substansi yang diatur di dalamnya yaitu tentang keuangan desa itu sendiri yang di dalamnya mengatur tentang pengelolaan keuangan desa dan pengadaan barang dan/atau jasa di desa. Oleh karenanya, saya memahami bahwa pengadaan barang dan/atau jasa di desa bagian dari keuangan desa.

Di dalam pengaturannya, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 106 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, “Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri,” sedangkan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 105 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, “Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hal ini mengadung arti bahwa untuk pengaturan pengadaan barang dan/atau jasa di Desa cukup diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan disini adalah Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015.

Yang perlu menjadi perhatian, berkenaan dengan ketentuan pasal 3 Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015, pengaturan atas pengadaan barang dan/atau jasa di Desa hanya terhadap pembiayaannya bersumber dari APBDesa, dan tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 2 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015.

Oleh karenanya, Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015, yang menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota dalam membentuk peraturan kepala daerah dirumuskan dan dibentuk dengan struktur sederhana dan mudah dipahami, dan tidak sesulit memahami Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Perpres Nomor 4 Tahun 2015. Sangatlah keliru jika dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa di desa, kita masih mengkait-kaitkan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015.

(Selesai)