Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

dana desa kita

Di antara kita sering kali memahami pengelolaan keuangan desa sama dengan memahami pengelolaan keuangan daerah. Padahal di antara pengelolaan keuangan daerah dengan pengelolaan keuangan desa terpisah pengaturannya. Demikian pula dalam struktur penyusunan dan pembentukan dasar hukum pengaturan pengelolaan keuangan desa, sudah jelas pengaturannya.

Untuk struktur penyusunan dan pembentukan dasar hukum pengelolaan keuangan desa dimulai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang pengaturannya mulai dari pasal 71 hingga pasal 75. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 yang pengaturannya mulai dari pasal 90 hingga pasal 106, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Di dalam pengaturannya, peraturan perundang-undangan secara berjenjang telah mengatur pengaturan pengelolaan keuangan desa dengan Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Bupati/Walikota). Dimulai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diatur dengan pasal 75 ayat (3) “Ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan desa diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Menunjuk pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, pasal 106 “Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri”.

Berdasarkan ketentuan pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ini, apakah pengaturan pengelolaan keuangan desa sampai pada pengaturan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa? Ternyata tidak. Berdasarkan pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, “Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota”. Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo berdasarkan pasal 43 ini, telah diterbitkan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Pertanyaan berikut adalah mengapa Pemerintah Kabupaten Gorontalo tidak membentuk pengaturan pengelolaan keuangan desa dengan Peraturan Daerah? Pertama, Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah menentukan bahwa pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota dan bukan dengan Peraturan Daerah. Kedua, Saya meyakini bahwa mengapa Kementerian Dalam Negeri hanya menentukan bahwa pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota dan bukan dengan Peraturan Daerah?

Oleh karena dinamika pengaturan mengenai pengelolaan keuangan termasuk desa sangat dinamis, bisa saja hanya dengan menghitung hari, peraturan tersebut bisa berubah. Sehingga untuk mempermudah proses perubahan atau penyesuaian/penyempurnaan atas pengaturan pengelolaan keuangan desa yang saat ini diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dapat dilakukan dengan waktu yang singkat jika pengaturannya melalui Peraturan Bupati.

Jika pengaturan pengelolaan keuangan desa dibentuk dengan Peraturan Daerah, dan di kemudian hari terjadi berbagai perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjadi pedoman pengaturan pengelolaan keuangan desa di daerah, maka untuk melakukan perubahan atas Peraturan Daerah sangat membutuhkan waktu dan mekanisme yang berkepanjangan. Dan jika ini terjadi maka dipastikan terjadi dualisme pengaturan mengenai pengelolaan keuangan desa. Pengaturan sebagaimana yang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Daerah. Keadaan ini tentunya akan “membingungkan” pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, selebihnya dapat berakibat pada persoalan hukum bagi pemerintah desa dalam melaksanakan APBDesa yang disebabkan oleh terjadinya 2 (dua) pengaturan pengelolaan keuangan desa yang berbeda.

(Bersambung)