Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

dana desa 1

Mulai kali ini awal tahun 2016, catatan saya akan membahas seputar hukum pengelolaan keuangan desa. Sedangkan catatan yang saya rilis sebelumnya mengenai hukum keuangan daerah telah rampung pembahasannya. Catatan mengenai hukum keuangan daerah saat ini dalam proses penyempurnaan redaksional sebelum diajukan kepada beberapa penerbit untuk pencetakan dalam bentuk buku. Selain itu, menurut informasi saat ini Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dalam proses perubahan untuk ketiga kalinya. Sehingga untuk kesempurnaan penerbitan buku “Hukum Keuangan Daerah” menunggu terbitnya perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Apabila kita membaca suatu regulasi atau peraturan perundang-undangan, dipastikan kita langsung menuju kepada bab-bab dan pasal-pasal yang menjadi tujuan untuk menjawab sesuatu yang ingin kita ketahui atau sesuatu yang sementara kita pikirkan. Sebenarnya sebelum kita membaca pasal-pasal yang ada, ada baiknya kita memahami lebih awal mengenai asas-asas yang sudah diatur pada awal-awal bab dan pasal di setiap regulasi atau peraturan perundang-undangan. Selain itu, kita harus lebih awal membaca dan memahami pengertian-pengertian yang biasanya diatur pada pasal 1 di setiap regulasi atau peraturan perundang-undangan. Begitu pula, di dalam membaca atau memahami tentang pengelolaan keuangan desa, maka lebih awal kita seharusnya membaca atau memahami asas-asas pengelolaan keuangan desa dan pengertian-pengertian seputar pengelolaan keuangan desa.

Asas, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi ketiga) terbitan Pusat Bahasa Departemen pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2006., asas berarti dasar atau hukum dasar. Asas atau dasar diartikan sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Dalam pembentukan suatu regulasi atau peraturan perundang-undangan asas merupakan filosofi yang mendasari terbentuknya regulasi atau peraturan perundang-undangan. Pada hakikatnya asas menerangkan sesuatu arah, suatu panduan/pedoman, sesuatu kewajiban atau sesuatu yang dianggap benar, dan sesuatu larangan.

Di dalam pengelolaan keuangan desa terdapat asas umum keuangan desa dan asas pengelolaan keuangan desa. Asas umum keuangan desa sebagaimana yang diatur di dalam Bab VI Keuangan dan Kekayaan Desa, Bagian Kesatu Keuangan Desa, Paragraf 1 Umum, Pasal 90 sampai dengan pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Sedangkan asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang diatur di dalam Bab II Asas Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Adapun asas umum keuangan desa sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yaitu: (1). Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa; (2). Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah; (3). Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Negara; (4). Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota; (5). Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah; (6). Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa; (7). Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan bendahara Desa; (8). Pengelolaan keuangan Desa meliputi: (a). perencanaan; (b). pelaksanaan; (c). penatausahaan; (d). pelaporan; dan (e). pertanggungjawaban. (7). Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa; (8). Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa; (9). Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Sedangkan, asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu: (1). Asas transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-Iuasnya tentang pengelolaan keuangan desa; (2). Asas akuntabel, yaitu prinsip setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (3). Asas partisipatif, yaitu prinsip yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa dalam tata kelola keuangan desa; (4). Asas tertib dan disiplin anggaran, yaitu prinsip bahwa keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

(Selesai)